UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja

50 %
50 %
Information about UU no.1 th1970 tentang keselamatan kerja

Published on November 21, 2016

Author: almarson

Source: slideshare.net

1. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

2. KEDUDUKAN HUKUM UU NO. 1 TAHUN 1970  UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930) UU KK No.1 Th.1970  UU Petasan (Stbl. No.143 Th.1932)  UU Rel Industri (Stbl. No.593 Th.1938) PERATURAN  UU Timah Putih Kering (Stbl. No 509 Th.1932) PELAKSANAAN Hukum Perdata Hukum Ketenagakerjaan Hukum Pidana Lex Specialist Lex Generalist

3. PENGERTIAN / ISTILAH  Tempat Kerja  Pengurus  Pengusaha  Direktur Kepmenakertrans No: Kep.79/MEN/1977 Dirjen PPK  Pegawai Pengawas Kepmenakertrans No:03/MEN/1978 Permenaker No.3/MEN/1984  Ahli K3 Permenaker No.02/MEN/1992

4. TUJUAN UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA  Melindungi setiap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Komitmen Nasional ( UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 ) Produktivitas individu naik produktivitas nasional naik GNP naik Income per kapita naik Tingkat kesejahteraan naik.  Melindungi setiap orang lain yang berada ditempat kerja.  Melindungi sumber produksi agar dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.

5. DASAR HUKUM UNDANG KESELAMATAN KERJA Pasal 5,20,27(2) UUD 1945 Pasal 3,9 dan10 UU No. 14 Th 1969 Dicabut Diganti oleh UU No.13 Th. 2003 Pasal 86,87 UU. No. 1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan PP, Kepres, Permen, SEPeraturan Khusus

6. PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  Undang-Undang No.1 Th.1951 tentang pernyataan berlakunya UU kerja Th.1948 No.12 (dicabut UU No.13 Th.2003) Pekerjaan : * Anak * Waktu kerja * Orang tua * Waktu Istirahat * Wanita * Tempat kerja  Undang-Undang Uap 1930 (Stbl. No. 225 Th. 1930)  Undang-Undang Timah Putih Kering (Stbl. No. 509 Th.1931)  Undang-Undang Petasan (Stbl. No. 143 Th. 1932 jo Stbl. No. 9 Th. 1930)  Undang-Undang Rel Industri (Stbl. No. 593 Th. 1938)  Undang-Undang No.3 Th. 1969 tentang Persetujuan konversi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor.  Undang-Undang No. 3 Th 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7. RUANG LINGKUP UNDANG – UNDANG KESELAMATAN KERJA Disegala tempat kerja : * Didarat * Didalam air * Didalam tanah * Diudara * Dipermukaan air Terdapat bahaya kerja yang berhubungan dengan :  Keadaan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dsb  Lingkungan kerja  Sifat pekerjaan  Cara kerja  Proses Pasal 2 ( 3 ) Escape Clausul dalam menetapkan ruang lingkup tambahan.

8. SYARAT-SYARAT K3 Pasal 3 (1) ditetapkan syarat-syarat K3. Berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Pasal 3 (2) Escape Clausul. Rincian pada pasal 3 (1) dapat dirubah. Pasal 4 (1) syarat-syarat K3 ditetapkan sejak : * Perencanaan * Pemasangan * Pembuatan * Pemakaian * Pengangkutan * Penggunaan * Peredaran * Pemeliharaan * Perdagangan * Penyimpanan : > Bahan > Produk teknis > Barang > Aparat produksi Bahaya Kecelakaan Pasal 4 (2) Mengatur kodifikasi persyaratan teknis K3.

9. PEMBINAAN K3  UU No.1 Tahun 1970 mengatur tentang kewajiban Pengurus meliputi: * * Memeriksa kesehatan awal : - Tenaga kerja baru - Tenga kerja yang mau dipindah * Memeriksa kesehatan berkala * Pemeriksaan kesehatan tenga kerja oleh dokter pemeriksa sesuai Permenakertrans No. 02/Men/180. * Memberikan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja sesuai Permenakertrans No. 03/Men/1982. * Menunjukkan dan menjelaskan pada tenaga kerja baru tentang: - Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya di tempat kerja. - Alat pengaman dan perlindungan. - APD - Cara dan Sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan * Mengerjakan Tenaga kerja setelah yakin bahwa tenga kerja memenuhi syarat - syarat K3 * Menyelenggarakan pembinaan K3 bagi semua tenaga kerja tentang: - Pencegahan kecelakaan - P3K - Pemberantasan kebakaran - Peningkatan K3

10. PEMBINAAN K3 * Memenuhi dan mentaati semua syarat K3. * Membentuk P2K3 sesuai dengan Permenaker No.04/Men/1987. * Melaporkan kecelakaan sesuai Permenaker No.03/Men/1998. * Menempatkan syarat-syarat K3 ditempat kerja. * Memasang sehelai uu no.1 Th. 1970. * Memsang gambar-gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya. * Menyediakan APD cuma-cuma.  Hak dan Kewajiban tenaga kerja: * Memberikan keterangan yang benar kepada Pegawai Pengawas dan atau Ahli K3. * Memakai APD. * Mentaati syarat-syarat K3. * Meminta kepada pengurus agar melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan. * Menyatakan keberatan kerja dimana syarat-syarat K3 dan APD diragukan.  Kewajiban Pengusaha : * Membayar retribusi K3.

11. PENGAWASAN K3  Direktur Melakukan pelaksanaan umum terhadap UU KK  Pegawai pengawas  Ahli K3 Pengawasan Langsung  Wewenang dan kewajiban : - Direktur Kepmenaker No.Kep 79/Men/1977 - Pegawai Pengawas Permenaker No. 03/Men/1978 - Ahli K3 Permenaker No. 02/Men/1992  Lembaga Banding Panitia Banding  Perbedaan Pegawai Pengawas dan Ahli K3 Penyidikan

12. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 Th. 1970 PENGAWASAN BAB IV PASAL 5 MENAKERTRANS DIREKTUR Pegawai Pengawas Ahli K3 Panitia Banding Dokter Perusahaan P2K3 DEP / DINAS Luar Depnakertrans SwastaPemerintah Industri Jasa - PJIT - Poli Perusahaan - Jasa Kesehatan Perusahaan

13. KETENTUAN PELANGGARAN  Pelanggaran Pidana pelanggaran  Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja Hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda 100.000 rupiah  Proses Pro Justitia sesuai UU No. 8 Th. 1981 tentang KUHAP.

14. PERATURAN PELAKSANAAN UU No.1 Th.1970 . MGT Faktor penyebab Analisis Kecelakaan Aman Sehat Produksi Peralatan SDM Sifat Pekerjaan Cara Kerja Proses Produksi Bahan Lingkungan TEMPAT KERJA

Add a comment