Teori Hukum Notariat Prof Adi Sulistiyono

55 %
45 %
Information about Teori Hukum Notariat Prof Adi Sulistiyono

Published on October 20, 2016

Author: FredyBagusKusumaningYandi

Source: slideshare.net

1. TEORI HUKUM nOTaRIs

2. CV 1988-SEKARANG: DOSEN FHUNS 2001-SEKARANG ASESOR PS ILMU HUKUM S1,S2,S3 2002-2007: DEKAN FH UNS (39TH) 2007-2011: PEMBANTU REKTOR BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, KERJASAMA 2011-2015 KETUA PROGRAM STUDI S3 & S2 ILMU HUKUM 2008-2012 KETUA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SURAKARTA 2012-2016 PEMBINA MAGITER NOTARIS FH UNS Email:adi_sumo@yahoo.co.id. Blog: adisumo.com FB: adisulistiyono

3. ISTILAH LEGALTHEORIE ATAU RECHTTHEORIE (W.FRIEDMAN; FINCH; GIJSSELS) JURISPRUDENCE (PATON, POSNER)

4. TEORI Teori = theoria (bhs latin= perenungan)= thea (bhs yunani=cara atau hasil pandang) Suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (realitas in abstracto), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflekftif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (= alam yg tersimak bersaranakan indera manusia= realitas in concreto).

5. Debat Klasik antara Realitas in abstracto vs Realitas in concreto Konstruksi dialam idea manusia itu yang harus dipandang sebagai kebenaran pertama yang original dan mutlak sifatnya (Plato,T.Aquino, Hegel=paham idealisme=a priori), sedangkan realitas di alam pengalaman yang dibangun berdasarkan hasil2 amatan indrawi itu hanya refleksinya yang virtual alias maya. Seluruh proses pemikiran yg berawal dari suatu proposisi bahwa alam pengalaman itulah yg harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran yang akhir dan sejati (August Comte -positivisisme, David Hume=paham empirisme= a posteoriori)..

6. SANTOS Teori suatu set/kumpulan/koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis.Yang dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena

7. PROPOSISI Proposisi: Hubungan yang Logis antara dua konsep.(Aksioma/Postulat &Teorem) Aksioma/postulat: proposisi yg kebenarannya tdk dipertanyakan lagi oleh peneliti. (orang yang terbukti korupsi terkena sanksi ) Teorem: Proposisi yang dideduksikan dari aksioma. Misal: Perilaku manusia terikat pada norma sosial; Faktor kemiskinan ikut berpengaruh meningkatkan angka kejahatan; Frustasi menyebabkan tindakan agresif.

8. PROPOSISI ala FISHBEIN P 1 : Perilaku Seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut. P 2 : Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai konsekuensinya dr tindakan tsb serta manfaatnya bg dirinya. P 3 : Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai harapan2 kelompok panutan serta motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut. Proposisi diatas dpt digunakan untuk menerangkan, misal : fenomena masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan ADR

9. SYARAT TEORI ala Malcolm Waters 1. Pernyataan itu harus abstrak 2. Pernyataan itu harus tematis 3. Pernyataan itu harus konsisten secara logika 4. Pernyataan itu harus dijelaskan 5. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya 6. Pernyataan itu harus independen 7. Pernyataan secara substantif harus valid

10. TIGA TIPE TEORI 1. T. Formal. Mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dlm masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yg dpt dijelaskan. Berusaha menciptakan agenda keseluruhan untuk praktek teoretis masa depan thd klaim paradigma yg berlawanan. Atau juga berusaha mempunyai karakter yang fondasional, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi seperangkat prinsip tunggal yg merupakan landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dpt diterangkan (TEORI SIBERNETIK – PARSON;TEORI SISTEM HUKUM- FRIEDMAN; STRUKTURASI -GIDDEN)

11. 2. Teori Substantif. Teori ini mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal-hal khusus, misalnya: hak pekerja, hak cipta, perilaku menyimpang, pembangunan hukum 3. Teori Positivistik.Teori ini mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel2 itu dpt disimpulkan dari pernyataan2 teoritis yg lebih abstrak. misal: aparat penegak hukum memberikan perlakuan istimewa terhadap kalangan the haves yang melanggar hukum.

12. LORD ACTON (1834–1902) ADAGIUM ALA ACTON Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.“ John Emerich Edward Dalberg-Acton

13. ADAGIUM ACTON YG LAIN: 1. And remember, where you have a concentration of power in a few hands, all too frequently men with the mentality of gangsters get control. History has proven that. All power corrupts; absolute power corrupts absolutely. 2. Every thing secret degenerates, even the administration of justice; nothing is safe that does not show how it can bear discussion and publicity. 3. I’m not a driven businessman, but a driven artist. I never think about money. Beautiful things make money. 4. Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when you lounge around doing nothing; it’s when you’ve had everything to do, and you’ve done it. 5. Property is not the sacred right. When a rich man becomes poor it is a misfortune, it is not a moral evil. When a poor man becomes destitute, it is a moral evil, teeming with consequences and injurious to society and morality. 6.The one pervading evil of democracy is the tyranny of the party that succeeds, by force or fraud, in carrying elections.

14. KEGUNAAN TEORI  Menjelaskan (Teori hukum dilaksanakan dg cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum)  Menilai (TH digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum)  Memprediksi (TH digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi)

15. Kegunaan Teori Dlm Penelitian 1. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yg hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 2. Teori berguna mengembangkan sistim klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi. 3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar hal2 yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yg menyangkut obyek yg diteliti. 4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor2 tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang. 5. Teori memberikan petunjuk2 terhadap kekurangan2 pada pengetahuan peneliti.

16. KEGUNAAN TEORI HUKUM UNTUK MEMECAHKAN MASALAH HUKUM  APA ? JAWABANNYA DESKRIPTIF  BAGAIMANA? PRESKRIPTIF JAWABAN YANG MEMBERIKAN SOLUSI  MENGAPA? BERSIFAT PROBLEMATIS- EKSPLIKATIF DAN MEMERLUKAN PENJELASAN

17. Einstein: Newton forgive me…. Itu kata-kata Einstein saat teori yang dihasilkannya ternyata berhasil menggulingkan teori Gravitasi Isaac Newton, seorang fisikawan legendaris, yang teorinya dipercaya oleh dunia sebelum munculnya teori Einstein yang mengobrak-abrik semuanya. Albert Einstein membuat heboh denganTeori Relativitas Khusus (The SpecialTheory of Relativity) yang ditelorkannya pada tahun 1905 STEPHEN HAWKIN: 8 Jnuari 1942, Cambridge University- (sklerosis lateral amiotrofik);teori gravitasi kuantum, radiasi hawking dan lubang hitam; bukunya: grand design; a brief history of time.

18. RENE DESCARTES COGITO ERGO sUM AKU BERPIKIR MAKA AKU ADA

19. KEBENARAN ADALAH PERNYATAAN TANPA RAGU DE OMNIBUS DUBITANDUM (SEGALA SESUATU HARUS DIRAGUKAN) RENE DESCRATES 19© adi sulistiyono

20. Pakar berbicara DER HER GOTT WURFELT NICHT (TUHANTIDAK MELEMPAR DADU) ABERT EINSTEIN (1879-1955) IF I HAVE SEEN FURTHER IT IS BY STANDING ON THE SHOULDER OFTHE GIANTS (JIKA SAYA MAMPU MELIHAT JAUH MAKA HAL INI DISEBABKAN OLEH SEBAB SAYA BERDIRI DI PUNDAK PARA GENIUS TERDAHULU ( NEWTON)

21. PENGEMBANGAN HUKUM TEORETIKAL FILSAFAT HUKUM TEORI HUKUM ILMU HUKUM PENGEMBANGAN HUKUM PRAKTIKAL LOGIKA SEJARAH HUKUM SOSILOGI HK ANTROPOLOGI HK PSIKOLOGI HK EMPERIKAL 2 MASALAH FUNDAMENTAL: 1.APA LANDASAN MENGIKAT HK 2.APA KRITERIA KEADILAN 1.MEMPERSOALKAN AJARAN ILMU DAN AJARAN METODE DR DH 2. MENELAAH PENGERTIAN HK, PENGERTIAN2 DLM HK, METODOLOGI PEMBENTUKAN HK & PENERAPAN HK MENETAPKAN APA HKNYA BG SITUASI KONGKRIT PEMBENTUKAN HUKUM (PROSES POLITIK &KARYA YURIDIK PENERAPAN HUKUM & PENEGAKAN HUKUM; PENEMUAN HUKUM & INTERPRETASI HK NORMATIF DOGMATIK & PERB.HK

22. FILSAFAT HUKUM 1. Sebagai suatu disiplin spekulatif yg berkenaan dg penalaran2 nya tdk dpt diuji secara rasional (Tammelo). 2. Sebagai disiplin yg mencari pengetahuan tentang hukum yg benar, hukum yg adil (H.Kelsen). 3. Sbg refleksi atas dasar2 dr kenyataan, suatu bentuk dr berfikir sistematis yg hanya merasa puas dg hasil2 yang timbul dr pemikiran itu sendiri dan yg mencari hubungan teorikal terefleksi, yg di dlmnya gejal hukum dpt dimengerti dan dpt dipikirkan (D. Meuwissen) 4. Sebagai disiplin yg mencari pengetahun ttg hakikat (sifat)dr keadilan; ttg bentuk keberadaan transenden dan imanen dr hukum; ttg nilai2 yg di dlmnya hk berperan ttg hubungan antara hk dg keadilan; ttg struktur dr pengetahuan ttg moral dan dr ilmu hukum; ttg hubungan antara hukum dan moral (Darbellay)

23. Will Durant (The Story of Philosophy): Filsafat diibaratkan sbg marinir yg merebut pantai untuk pendaratan pasukan infantri. Setelah itu PI (Ilmu) membelah gunung dan merambah hutan menyempurnakan kemenangan itu menjadi pengetahuan. Semua Ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial bermula sebagai filsafat (Filsafat Alam = Fisika; Filsafat moral = Ekonomi.

24. FILSAFAT HUKUM DEWASA INI MEMUSAKAN PADA PENGKAJIAN DWI –TUNGGAL PERTANYAAN INTI 1. APA LANDASAN MENGIKAT HUKUM. 2. APA KRITERIA KEADILAN DR KAIDAH HUKUM POSITIF SERTA SISTEM HUKUM SEC.KESELURUHAN TUJUAN FH: REFLEKSITEORITIS INTELEKTUAL UNTUK MENEMUKAN HAKIKAT DARI ASAS-ASAS HUKUMYANG LAHIR DARI SUATU ATURAN HUKUM.

25. HUKUM Dalam BHS Inggris pengertian Law: 1. Merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yg seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan (hukum, ius, droit, Recht) 2. Merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (undang-undang,lex, loi, wet)

26. HUKUM dalam arti sempit PERATURAN TERTULISYANG MERUPAKAN KRISTALISASI NILAI-NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT ATAU BERASAL DARI NILAI-NILAI ‘ASING’ ,YANG DIRESPON OLEH PEMBENTUK UNDANG DENGAN MENGACU PADA NILAI-NILAI KONSTITUSI, DAN DITEGAKKAN DENGAN SANKSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM, DALAM RANGKA MENGATUR ATAU MENGARAHKAN PERILAKU MASYARAKAT AGAR SESUAI DENGANTUJUAN YANG SUDAH DITENTUKAN. (ADI SULISTIYONO)

27. Ilmu Hukum  Rechtsdomatiek =Dogmatika hukum  Jurisprudence: Ilmu pengetahuan yg mempelajari hukum  jus, juris: Hukum atau Hak.  Prudentia: Pengetahuan ( melihat ke depan atau melihat keahlian)

28. ARTI ILMU HUKUM SATJIPTO RAHARDJO: ILMUYANG MENCAKUP DAN MEMBICARAKAN SEGALA HALYANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN TENTANG SEGALA HAL DAN SEMUA SELUK BELUK MENGENAI HUKUM. GIJSSELS DANVAN HOECKE: YURISPRUDENCE SEBAGAI SUATU PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS DANTERORGANISASIKAN TENTANG GEJALA HUKUM, STRUKTUR KEKUASAAN, NORMA-NORMA, HAK2 DAN KEWAJIBAN

29. RADBRUCH: ILMUYANG MEMPELAJARI MAKNA OBYEKTIFTATA HUKUM POSITIF,YANG DISEBUTNYA JUGA DOGMATIK HUKUM PAUL SHOLTEN: ILMU HUKUMADALAH BIDANG STUDIYANG MENELAAH HUKUMYANG BERLAKU SEBAGAI SUATU BESARAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA: ILMU HUKUM POSITIF (DOGMATIKA HUKUM/LEGAL DOCMATICS) ADALAH ILMU TENTANG HUKUMYANG BERLAKU DI SUATU NEGARAATAU MASYARAKAT TERTENTU PADA SUATU SAATTERTENTU.TUJUANNYA UNTUK MEMAHAMI DAN MENGUASAI PENGETAHUANTENTANG KAIDAH DANASAS-ASAS UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MENGAMBIL KEPUTUSAN. SUNARYATI HARTONO: ILMU HUKUMADALAH ILMU NORMATIF. METODE PENELITIANYANG KHAS UNTUK ILMU HUKUMADALAH METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF, SEDANGKAN METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL MERUPAKAN PENUNJANGNYAYANG DIPERLUKAN UNTUK “ MEMBERIKAN DIAGNOSE TENTANG KEPINCANGAN YANGTERDAPAT ANTARA HUKUMYANGTERTULIS DAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT”.

30. BEBERAPA CIRI ILMU HUKUM 1. ILMUHUKUM BERSIFAT DOGMATIS (ILMU HUKUM DOGMATIK): MEMPELAJARI HUKUM POSITIF, SDGKAN HUKUM POSITIF DIANGGAP DOGMA, DIANGGAP SEBAGAI SESUATUYANG TIDAK BOLEH DIBUKTIKAN LANJUT, TIDAK BOLEH DIGANGGU GUGAT. MENGGUNAKAN METODE SINTESIS : MENGGABUNGKAN DUA PREMISSE SHG MENJADI SUATU KESIMPULANYG BERBENTUK SILOGISME. BARANGSIAPA MENCURI DIHUKUM. RAKO MENCURI. RAKO DIHUKUM

31. 2. ILMU HUKUM BERSIFAT NORMATIF: OLEH KARENA OBYEKNYATERDIRI DARI NORMA ATAU KAEDAH ATAU NILAI 3. ILMU HUKUM BERSIFAT HERMENEUTIS: ILMU HUKUM BERSIFAT MENAFSIRKAN. Misalnya: Dalam Permindiknas....syarat menjadi rektor serendah rendahnya magister.. 4. ILMU HUKUM BERORIENTASI YURISPRUDENSIAL: ILMU HUKUM PERADILAN , ATAU ILMU HUKUMYG BERORIENTASI KEPADA YURISPRUDENSI

32. ILMU HUKUM DOGMATIK  DOKMATIKA HUKUM UNTUK MENUNJUK PADA KEGIATAN ILMIAHYG MELAKUKAN INVENTARISASI, INTERPRETASI, SISTEMATISASI DAN EVALUASI PRODUK PERUU; PUTUSAN HAKIM; HKTIDAK TERTULIS; DOKTRIN ILMU HKYG BERWIBAWA. DLM UPAYA UNTUK MENEMUKAN & MENAWARKAN ALTERNATIF PENYELESAIANYURIDIKAL BG MASALAH2 KEMASYARAKATAN .  ILMUTENTANG PEMBENTUKAN HUKUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM.

33. PENDIDIKAN HUKUM 1. 1909 RECHTSSCHOOL (SEKOLAH HK) DIBENTUK GUBERNUR JENDRAL J.B.VAN HEUTS (STB. NO.93/1909). SEKOLAH KEJURUAN DG MASA STUDI 6TAHUN: BAGIAN PERSIAPAN (3TH)-LULUSAN SD DAN KEAHLIAN HUKUM (3TH)-LULUSAN MULO & MOSVIA. 2. 1924 RECHTHOOGESSHOOL (RHS)-GUBERNUR JENDRAL D. FOCK MENETAPKAN REGLEMENT SEKOLAHTINGGI HUKUM-STB NO.457/1924. PEMBENTUKAN DILAKUKAN OLEH PROF.MR.PAUL SCHOLTEN (UNV.AMSTERDAM). SEPERTI DI BELANDA, RHS JUGA MENITIK BERATKAN PADA PENDIDIKAN AKADEMIK (ACADEMIC SHOOLING) DAN KURANG MEMPERHATIKAN PROFFESSIONAL SCHOOLING. 3. PROF.MR. J.OPPENHEIM: “PARAYURIS LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM BELANDA ITU ADALAH ORANG2YANG VOOR ALLES GESCHIT, VOOR NIET KLAAR (SESUAI, COCOK ATAU MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADIAPA SAJA,TIDAK SIAP UNTUK MENJADI APAPUN)

34. fuller “Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules” (The Morality of Law, 1971: 106).

35. TEORI HUKUM Ilmu atau disiplin hukum yang dlm perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dg tujuan untuk memperoleh pemahaman yg lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. (TIH:Teori Hukum, Hukum dan Logika, Metodologi)

36. TEORI HUKUM  BERASAL DARI ISTILAH LEGALTHEORY, YURISPRUDENCE, RECHTSTHEORY. (ABAD 19). DIAWALI MINAT FH MENGALAMI KELESUAN KRNTERLALU ABSTRAK & SPEKULATIF. DHTERLALU KONGKRET DAN TERIKAT RUANG DANWAKTU.  DILATARI DG KEBERADAAN DISIPLIN ILMIAHTTG HUKUM MEMUNCULKANTHE CHALLENGE OF SYNTHESIS (SELZNICK-NONET) = SISTEMATIKAL-METODIKAL- RASIONAL=INTERDISIPLINER  POKOKTELAAH: A) ANALISIS PENGERTIAN HUKUM, PENGERTIAN & STRUKTUR SISTEM HUKUM, SIFAT DAN STRUKTUR KAIDAH HUKUM ATAU ASAS HUKUM; B) METODE PENERAPAN HUKUM; C)EPISTOMOLOGI HK; D) KRITIKTHD KAIDAH HUKUM POSITIF  TUGASTEORI HUKUM (RADBRUCH): MEMBIKIN JELAS NILAI-NILAI SERTA POSTULAT-POSTULAT HUKUM SAMPAI KEPADA LANDASAN FILOSIFISNYAYANG TERTINGGI.

37. BEDA TEORI HUKUM DAN ILMU HUKUM (MC Leod-Sudikno M) Teori Hukum “is painted on larger canvas” (Mc. Leod); cakupannya lebih luas dari ilmu hukum. Pertanyaan-pertanyaan ilmu hukum ditemukan jawabannya dalam hukum positif, maknanya lebih sempit dan bersifat praktis-kongkret, mengandung nilai, dan normatif.

38. RICHARD A. POSNER FRONTIERS OF LEGAL THEORY LEGALTHEORY IS CONCERNEDWITHTHE PRACTICAL PROBLEM OF LAW, BUT IT APPROACHESTHEM FROMTHE OUTSIDE, USINGTHETOOLS OF OTHER DISCIPLINE... (SUCH AS ECONOMIC, SOCIOLOGY, AND PSYCHOLOGY)

39. DUA PEMIKIRAN DLM ILMU HUKUM Jurisprudence Model Sociological Model TRADISI BESAR TRADISI BARU 1. Penguasaan Hk Positif 1.Theory building 2. Menerapkan Hukum 2. Pendidikan Keilmuan 3. Problem solving 3. L Scientist, L.Teorist 4. Pragmatis 4. Deskriptif 5. Pendidikan Profesional 5. Ilmu Dasar 6. Legal Craftmanship 6. Penelitian Socio-legal 7. Preskriptif 8. IlmuTerapan 9. Penelitian Doktrinal

40. J M SM Focus Rules Social Structure Process Logic Behavior Scope Universal Variabel Perspective Participant Observer Purpose Goal Practical Decision Scientific Explanation

41. Teori Hukum  Radbruch tugasTH adalah membikin jelas nilai-nilai serta postulat2 hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tinggi.  Paul Scholten:TH berupaya meneliti unsur yg sama dlm bentuk pada semua tata hukum, yang secara a priori menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif.  JJH.Bruggink:TH (arti luas) pada hakikatnya mrpk suatu keseluruhan pernyataan yg saling berkaitan dg sistem konseptual aturan2 hukum dan putusan2 hukum, dan sistem tsb untuk sebagian yg penting dipositifkan.(SH, DH,TH (sempit), FH)  Arief Sidharta: disiplin hukum yg secara kritis dan perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dr gejala hk baik sec.tersendiri maupun dlm kaitan keseluruhan; baik dlm konsepsi teoritisnya maupun pengejawantahan praktisnya, dg tujuan memperoleh pemahaman yg lebih baik dan penjelasan yg lbh jernih tentang bahan yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan.

42. RICHARD A. POSNER FRONTIERS OF LEGAL THEORY LEGALTHEORY IS CONCERNEDWITHTHE PRACTICAL PROBLEM OF LAW, BUT IT APPROACHESTHEM FROMTHE OUTSIDE, USINGTHETOOLS OF OTHER DISCIPLINE... (SUCH AS ECONOMIC, SOCIOLOGY, AND PSYCHOLOGY)

43. Konsep Hukum SOETANDYO 1. Hukum adalah asas2 kebenaran dan keadilan yg bersifat kodrati dan berlaku universal. 2. Hukum adalah norma-norma positif di dlm sistem perundang-undangan hukum nasional. 3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematisasi sebagai judge made law. 4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sbg variabel sosial empirik (law as it is in society: struktural-makro-kuantitatif). 5. Hukum adalah manifestasi makna2 simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dlm interaksii antar mereka (law as it is in human action: interaksional-mikro-kualitatif)

44. ALIRAN DALAM TEORI HUKUM

45. ALIRAN KLASIK

46. SOCRATES (470 SM - 399 SM) HUKUM MERUPAKANTATANANYANG MENGUTAMAKAN KEBAJIKAN DAN KEADILAN BAGI UMUM; HUKUM BUKANLAH ATURANYANG DIBUAT UNTUK MELANGGENGKAN NAFSU ORANG KUAT, BUKAN PULA ATURAN UNTUK MEMENUHI NALURI HEDONISME DIRI. PEMIKIRAN ETISNYA:TUJUAN KEHIDUPAN MANUSIA ADALAH EUDAMONIA (KEBAHAGIAAN), UNTUK MENCAPAINYA HARUS MELALUI VIRTUE. GNOTHI SEATON (KENALILAH DIRIMU)-PERILAKU HUKUM

47. PLATO, the Republik (427-347 sebelum Masehi) Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya (0rang arif) bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Selanjutnya Plato juga mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.

48. Prof Taverne . ”. berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik “

49. Aristoteles (384-322 sebelum Masehi)  Hukum harus ditaati demi keadilan, dan ini dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif (ditetapkan penguasan negara). Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang- undang.  Hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional. Dimana memandang kebenaran sebagai keutamaan hidup. Oleh karena itulah hukum itu harus adil. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak menutamakan diri sendiri, tp juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan  Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere ( Hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya)

50. HUKUM aLaM Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice

51. HUKUM ALAM H.A: BERSUMBER PADA WAHYUTUHAN HUKUM PADA DASARNYA MERUPAKAN CERMINANTATANAN ILAHI. LEGISLASI HANYA MEMPUNYAI FUNGSI UNTUK MENGKLARIFIKASI DAN MENJELASKANTATANAN ILAHI ITU H.A. : BERSUMBER PADA RASIO MANUSIA HA pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum itu sama karena dilahirkan oleh manusia yang sama-sama mempunyai naluri etis, sebagaimana dijadikan demikian oleh alamnya atau fitahnya sendiri. Memberikan dasar etika dan moral bagi berlakunya hukum positif, memberikan dasar pembenar bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara; memberikan ide dasar ttg keadilan sebagai tujuan hukum; dasar bagi kontitusi beberapa negara

52. THOMAS AQUINAS (1225-1274 SM) 1. Hukum merupakan bagian/cerminan dari tatanan Ilahi atau Wahyu (moral agama)-hukum ilahi positif-hukum diperlukan untuk menegakan kehidupan moral. 2. Hukum akal budi manusia-hukum positif manusia (H.A. Primer & H.A. Sekunder). H.A.Primer: norma yg bersifat umum berlaku wajar bagi semua manusia: berikan setiap orang haknya; jangan merugikan seseorang, hak atas kehidupan, ikatan perkawinan) H.A.Sekunder: yg benar dpt dirumuskan dlm norma2 yg berlaku in abstracto, yg disimpulkan dr H.A. Primer atau wahyu, misal: jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, jangan menghina. HUKUMYANGTDK ADIL, DANTDK DPT DITERIMA AKAL,YG BERTENTANGAN DG NORMA HUKUM ALAM,TDK DPT SBG HUKUM,TP HKYG MENYIMPANG

53. THOMAS AQUINAS 1. LEX AETERNA (Hukum & KehendakTuhan) 2. LEX NATURALIS (Prinsip Umum HA) 3. LEX DIVINA (HukumTuhan dlm Kitab Suci) 4. LEX HUMANA (Hukum Buatan Manusia yg Sesuai dg Hukum Alam)-Penerapan Hukum Positif harus merupakan cerminan implementasi hukum ilahi) “HUKUM ADALAH PENATAAN PEMIKIRAN DEMI KEBAIKAN BERSAMA,YANG DIPUBLIKASIKAN OLEH MEREKAYANG PEDULI KEPADA KETERTIBAN MASYARAKAT”

54. KEADILAN VERSI AQUINAS 1. IUSTITIA DISTRIBUTIVA 2. IUSTITIA COMMUTATIVIA 3. IUSTITIA LEGALIS (KEADILAN HUKUM-KEADILAN UMUM) 1. HUKUM DAN PERUU-AN HARUS RASIONAL DAN MASUK AKAL. 2. HUKUM DITUJUKAN UTUK KEBAIKAN DAN KESEJAHTERAAN UMUM 3. HUKUM DIBUAT OLEH NALAR SEMUA ORANG MELALUI BADAN LEGISLASI 4. HUKUM PERLU DIPUBLIKASIKAN TEORI HUKUM AQUINAS

55. HUKUM ISLAM SEMUA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN HARUS BERSUMBER PADA AL-QUR’AN DAN AL-HADIST IJTIHAD: USAHAYANG SUNGGUH-SUNGGUH DG MENGGUNAKAN SEGENAP KEMAMPUAN YG ADA , DILAKUKAN OLEH ORANG AHLI YG MEMENUHI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN GARIS HUKUM YANG BELUM DIATUR SECARA DETAI L DALAM AL-QURAN DAN AL-HADIST

56. 1.PERADILAN AGAMA (UU NO.7TH. 1989 DIUBAH DG UU NO.3 TH 2006 DAN UU No 50Th 2009) 2.UU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (UU.NO.17TH 1999) 3.UU PENGELOLAAN ZAKAT (UU.NO.36TAHUN 1999) 4.UU. NO. 41TAHUN 2004TENTANG WAKAF 5.UNDANG-UNDANG NOMOR 21TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 6.UU OTONOMI KHUSUS PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH ( UU NO.18TH 2001) 7.UNDANG-UNDANG NO. 44TAHUN 2008TENTANG PORNOGRAFI 8.PERDA- PERDA SYARIAH 150 (1999-2009) DAN 1 PERDA INJIL (2007) DI PAPUA BARAT (MANOKWARI) 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

57. 1. Perda Prov. Gorontalo No. 22/2005 tentang Wajib BacaTulis AlQuran bagi siswa yang beragama Islam 2. Perda Propinsi Daerah (Qanun) Istimewa Aceh No. 14Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) . 3. Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentangWajib Baca Al-Qur’an untuk Siswa dan Pengantin 4. Perda kota Solok No 6Tahun 2002Tentang wajib berbusana Muslimah . 5. Instruksi walikota Padang nomor 451.422/Binsos-III/2005Tentang pelaksanaanWirid Remaja didikan subuh dan AntiTogel / Narkoba serta Berpakaian Muslim / Muslimah bagi Murid/Siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/SMA di Kota Padang . 6. SE Bupati Kab. Cianjur No. 451/2719/ASSDA I (Sept 2001), tentang Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah 7. Perda Kab. Banjar No. 8/2005 tentang Jum’at Khusyu’ ; 8. Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba No. 05Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk. 9. Manokwari Penerapan hukum berdasarkan Injil, yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana dan persekutuan, termasuk pelarangan penggunaan dan pemakaian simbol-simbol agama, dan pelarangan pembangunan rumahrumah ibadat aganma lain didekat Gereja 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO PERDA SYARIAH

58. PASAL 28 UUD 1945 BAB XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

59. Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

60. Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

61. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

62. IMPLEMENTASI HAM  Pasal 28J  (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)  (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)

63. RUDOLF STAMMLER HUKUM ADALAH SUATU STRUKTURTERTENTUYANG MEMBERI BENTUK PADATUJUAN-TUJUAN MANUSIAYANG MENGGERAKKAN MANUSIA UNTUK BERTINDAK. UNTUK DAPAT MENEMUKAN ASAS-ASAS UMUM DARI PEMBENTUKAN STRUKTURYANG DEMIKIAN ITU, KITA HARUS MENGABSTRAKSIKAN TUJUAN2TERSEBUT DARI KEHIDUPAN SOSIALYANG NYATA. KITA HARUS MENEMUKAN ASALNYA DAN BERTANYA KEPADA DIRI KITA SENDIRI, APAKAHYANG MERUPAKAN HALYANG POKOKYANG HARUS KITA LAKUKAN UNTUK MEMAHAMINYA SEBAGAI SUATU SISTEMTUJUAN-TUJUAN YANG HARMONIS DANTERATUR. KEMUDIAN, DENGAN BANTUAN ANALISAYANG LOGIS, KITA AKAN MENEMUKAN ASAS-ASAS PENYUSUNAN HUKUMTERTENTUYANG MUTLAK SAH,YANG AKAN MENUNTUN KITA DENGAN AMAN DALAM MEMBERIKAN PENILAIANTENTANGTUJUAN-TUJUANYANG LAYAK UNTUK MENDAPATKAN PPENGAKUAN OLEH HUKUM DAN BAGAIMANAKAHTUJUAN-TUJUAN ITU BERHUBUNGAN SATU SAMA LAIN SECARA HUKUM.

64. fuller Menurut Fuller, untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap hukum sebagai sistem hukum harus mengandung moralitas tertentu, diletakkan pada ‘eight negative criteria’sebagai ‘principles of legality’. Moralitas tertentu yang dapat memungkinkan terjadinya hukum, disebutnya sebagai “internal morality”hukum, “…set out by Fuller as ‘eight ways to fail to make law’…” Disebutnya sebagai “internal” sebab, “… they are implicit in the concept of law”, dan sebagai “morality” sebab, “… they set up standards for evaluating official conduct”. (The Morality of Law)

65. LON L. FULLER (MORALITY OF LAW, ABAD XX) FULLERTDK BERPENDAPAT BAHWA SISTEM HUKUM ITU HARUS SESUAI DG SUATU TUNTUTAN MORALITASTERTENTU ATAU DIUKUR DARI SUATU STANDARYANG BERASAL DARI LUAR SISTEM ITU.TAPI PERATURAN2 HUKUM ITU PERLU TUNDUK PADA INTERNAL MORALITY. Hukum merupakan usaha untuk menundukkan tingkah laku manusia ke bawah peraturan2.

66. Principles of legality (FULLER) 1. Sistem Hukum hrs mengandung peraturan2, tdk boleH mengandung sekedar keputusan2 yg bersifat ad hoc. 2. Peraturan yg dibuat itu harus diumumkan. 3. Tdk boleh ada peraturan yg berlaku surut. 4. Peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 5. Suatu sistem tdk boleh mengandung peraturan2 yg bertentangan satu sama lain. 6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari

67.  Satgas-TKI; Keppres No.8Tahun 2012  SatgasANTI-PORNOGRAFI- Perpres Nomor 25/2012 : beranggotakan 17 kementerian.  Pembrantasan Mafia Hukum: Keppres No.37/2009.  Satgas DugaanTindakan Melawan Hukum Di Bidang Pengelolaan Investasi (Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor:Kep- 124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012)  Satgas Investasi Infrastruktur  Satgas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).  Satgas Operasi Pembrantasan Mafia Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BPH Migas) Kebikan Publik Satgas 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

68. PRESKRIPTIF DLM ILMU HUKUM Ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai- nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. (est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus: hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oki keadilan telah ada sebelum adanya hukum)

69. POSITIVISISME HUKUM

70. 1. Positivisme merupakan salah satu aliran yang telah mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai negara sejak abad XIX. 2. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif – bahkan cenderung mengagung- agungkan hukum positif – untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang- undangan. 3. Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. 4. Aliran ini mendekonstruksi kosep2 Hk aliran HK Alam, dari konsepnya yg semula metafisik (hk sbg ius atau asas2 keadilan yg abstrak) kekonsepnya yang lebih positif (hk sebagai lege atau aturan perundang2an), oleh sebab itu

71. PENGARUH ALIRAN FILSAFAT POSITIVISME (AUGUST COMPTE) Paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya. PRINSIP UTAMA ALIRAN FP 1. Hanya menganggap benar yg benar2 tampil dalam pengalaman. 2. Hanya yang pasti secara nyata yang diakui sbg kebenaran 3. Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan 4. Semua kebenaran hanya didapat melalui ilmu.

72. PRINSIP DASAR POSITIVISME HUKUM 1. Suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial (SPENCER), jiwa bangsa (VON SAVIGNY), dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yg berwenang. 2. Dalam mempelajari hukum hanya bentuk yuridisnya yang dipandang. Hukum sbg hukum hanya ada dg bentuk formalnya. 3. Isi material hk memang ada, tetapi tdk dipandang sbg bahan ilmu pengetahuan hukum, krn isi mrp variabel yg bersifat sewenang2. Isi hk tergantung dr situasi etis dan politik suatu negara, mk hrs dipelajari ilmu pengtahuan lain. TiGa Aliran PH: Positivisme Hukum Analitis, Teori murni hukum, Positivisme pragmatis

73. TEORI POSITIVISME HUKUM ANALITIK – ANALITICAL LEGAL POSITIVISM

74. HART- THE CONSEPT OF LAW 1961 1.  Undang-undang adalah perintah manusia; 2. Tidak perlu adanya hubungan hk antara hk dg moral atau hk yang ada dan yang seharusnya ada; 3.   Analisis dari konsepsi-konsepsi hkum: a) layak dilanjutkan; b) harus dibedakan dari penelitian2 historis mengenai sebab2 atau asal-usul dari UU dari penelitian2 sosiologis mengenai hubungan hk dg gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hk apakah dalam arti moral atau sebaliknya. 4. System hukum adalah system logis tertutup, artinya, putusan2 hk yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan2 hk yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan2 social, kebijaksanaan, norma2 moral;

75. H.L.A HART: SISTEM HUKUM PRIMERY RULES : menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak. { 1). Ada Keteraturan berperilaku di masy, dan tekanan sosial bg mrk yg menyimpang; 2) dirasakan sbg sebuah kewajiban oleh sebagian besar anggota masy.} SECONDARY RULES: aturan tentang aturan (1. Aturan yg menetapkan sahnya suatu peraturan- r of recognition.2. Bagaimana dan oleh siapa dp diubah- r of change; 3. Bagaimana dan oleh siapa dapat ditegakkan- r of adjudication).

76. John Austin-The Province of Jurisprudence Determined 1832 1. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yg berdaulat dalam suatu negara .  Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap & tertutup (closed logical system). Selanjutnya ilmu hk (jurisprudence) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. 1. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yg berdaulat.

77. TEORI HUKUM MURNI

78. HaNs KElsENs (1881-1973 ): Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna. Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada bidang hukum. Kelsen memulai kariernya sebagai seorang teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Hans Kelsen meninggal dunia pada 19 April 1973 di Berkeley. Kelsen meninggalkan hampir 400 karya

79. TEORI HUKUM MURNI  Pada awal abad ke-20. menurut Kelsen, filosofi hukum telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Dua pereduksi ini telah melemahkan hukum.  Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum

80. 1. THM mrp suatu pembrontakan yg ditujukan thd ilmu hukum yg ideologis, yang hanya mengembangkan hk sbg alat pemerintah dlm negara2 totaliter. 2. THM mrp gambaran hk yg bersih dlm abstraksinya, dan ketat dalam logikanya. Oki, menyampingkan hal-hal yg bersifat ideologis yg dianggap irasional 3. THM tidak boleh dicemari ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. 4. Grundnorm merupakan semacam bensin yang menggerakkan sistem hukum. Menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan yang memberi pertanggungjawaban mengapa hukum itu harus dipatuhi. 5. Stufentheory. Sistem hukum pada hakikatnya mrp sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tinggi. Dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegang pd norma yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) , harus berpegang pada norma yang paling mendasar (grundnorm) 6. Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak)

81. TEORI HUKUM ala HANS KELSEN 1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. 2. Teori hukum meru;pakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. 3. Hukummerupakan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. 4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma , tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. 5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata , mengubah isi dengan cara yang khusus. 6. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang ada.

82. Nawiansky  Hans Nawiansky menyempurnakan teori yang dikembangkan oleh gurunya, Hans Kelsen. Hans Kelsen mengembangkan teori Hirearki Norma Hukum (stufentheorie Kelsen) bahwanorma-norma hukumj itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirearki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipothesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm).  Hans Nawinsky mengembangkan teori tersebut dan membuatTata Susunan Norma Hukum Negara (die Stufenordnung der Rechtsnormen) dalam empat tingkatan:  Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) atau Grundnorm (menurut teori Kelsen)  Staatsgrundgezets (Aturan Dasar/Pokok Negara)  Formell Gezets (UU Formal)  Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonomi). 

83. NOTONAGORO BERBEDA DENGANTEORI KELSEN DAN NAWIASKY NOTONAGORO MENYATAKAN BAHWA GRUNDNORM BISA JUGATERTULIS. PANCASILA MENGANDUNG NORMAYANG DIGALI DI BUMI NUSANTARA, SEMULATIDAK TERTULISTETAPI KEMUDIAN DITULIS

84. Pancasila Merupakan Sumber Segala Sumber Hukum Negara (PASAL 2 UU NO.12TAHUN 2011)

85. UU NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERUU-AN hirarki peruu-an  a. Undang-Undang Dasar 1945;  b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  d. Peraturan Pemerintah;  e. Peraturan Presiden;  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

86. TAP MPRS XX/MPRS/1966 1. UUD 1945 2. KETETAPAN MPR 3. UU/PERPU 4. PERATURAN PEMERINTAH 5. KEPUTUSAN PRESIDEN 6. PERATURAN MENTERI 7. PERATURAN PELAKSANA LAINNYA TAP MPR NO.III/MPR/2000 1. UUD 1945 2. KETETAPAN MPR 3. UU 4. PERPU 5. PERATURAN PEMERINTAH 6. KEPUTUSAN PRESIDEN 7. PERATURAN DAERAH

87. UU NO 10 TH 2004 UU NO 12 TAHUN 2011 1. UUD 1945 2. UU/PERPU 3. PP 4. PERPRES 5. PERDA (PERDA PROPINSI, PERKAB/KOTA, PERDES) 1. UUD 1945 2. KETETAPAN MPR 3. UU/PERPU 4. PP 5. PERPRES 6. PERDAPROPINSI 7. PERDAKOTA/KAB

88. Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatTahun 1960 sampai denganTahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. KETETAPAN MPR 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

89. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat. 2. Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO PASAL 8

90. Peraturan Kesepakatan Pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan notaris/PPAT telah ada suatu kesepakatan antara Polri dengan Ikatan Notaris Indonesia yang tertuang dalam nota kesepahaman antara kepolisian dengan Ikatan Notaris Indonesia No.Pol:B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 tgl 6 Mei 2006; Nota kesepahaman antara kepolisian dengan Ikatan Pejabat Pembuat AktaTanah No.Pol:B/1055/V/2006 dan Nomor:05/PP-IPPAT/V/2006 tgl 9 Mei 2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

91. Pasal 15 ayat (2) UU NO.30 TH 2004 JABATAN NOTARIS (UU. No. 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS) Notaris berwenang pula: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g) Membuat akta risalah lelang

92. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 6 Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah : a) berkewarganegaraan Indonesia; b) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; c) berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat; d) belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e) sehat jasmani dan rohani; f) lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi; g) lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

93. Notaris = Pejabat Lelang Kelas IIKepmenkeu Nomor 175/KMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang dan Permenkeu dan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan melaksanakan lelang dibuktikan dengan rekomendasi dari Kepala KP2LN setempat dan lulus ujian Profesi Pejabat Lelang dan Penilai, mengikuti diklat Profesi Pejabat Lelang dan Penilai atau Diklat Lelang III(Khusus), . Risalah Lelang yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah akta otentik, karena sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Risalah Lelang berguna sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli (pemenang lelang), hal ini untuk melindungi para pihak terhadap kemungkinan perbuatan hukum pihak ketiga.

94. INVENTARISASI PERUU LEMBAGA PEMBIAYAAN 1) Peraturan Presiden No.9Tahun 2009Tentang Lembaga Pembiyaan. 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (“PMK”). 4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. 5) Undang-Undang No.8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 6) Undang-Undang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ADI SULISTIYONO-SOSIALISASI FIDUSIA ONLINE-NOVOTEL- SOLO- 2 JULI 2013 94

95. Politik Hukum Lembaga Pembiyaan 1. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI) tentang “Perizinan Usaha Leasing”. Tanggal 7 Februari 1974 2. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan . 3. Keputusan Menteri Keuangan No. 634/KMK.013/1990 tentang Penyediaan Barang Modal Berfasilitas melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha.Tanggal 5 Juli 1990 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan No. 607/KMK.017/1995 dan Gubernur Bank Indonesia No.28/9/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Pembiayaan.Tanggal 19 Desember 1995. 5. KMK. No1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ( diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor468/KMK.017/1995) 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.Tanggal 27 Oktober 2000. ADI SULISTIYONO 95

96. PMK-130-2012 PMK berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012.  Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia  Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia harus dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Bertentangan apa tidak ? UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA UU JF tdk mengtur jangka waktu pendaftaran akta jaminan fidusia. ADI SULISTIYONO 96

97.  Sepanjang tahun 2002 sampai 2009 Kemdagri membatalkan 1.878 Perda, tahun 2010 se banyak 407 Perda dibatalkan.Ta hun 2011 membatalkan 351 Perda.  PadaTahun 2012. Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 173 Peraturan Daerah (Perda) dari tiga ribu Perda yang diajukan Pemerintah Daerah.  Belasan triliun rupiah uang negara terbuang percuma. Dengan perkiraan pembuatan setiap perda membutuhkan biaya sekitar Rp 300 juta. EVALUASI PERDA= DIBATALKAN 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

98.  Kepres 3/1997 mengatur minuman dengan kandungan alkohol 1-5 persen (gol A) boleh beredar cukup bebas, tetapi tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, atau daerah tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.  Minuman beralkohol dengan kadar 5-20 persen dikategorikan sebagai golongan B dan kadar 20-55 persen disebut sebagai golongan C. Keppres 3/1997 menyatakan minuman beralkohol golongan B dan C hanya boleh beredar di kawasan tertentu dengan pengawasan, seperti di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu yang ditetapkan kepala daerah.  Keppres 3/1997 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, UU Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7Tahun 1996 tentang Pangan (diganti UU Nomor 18Tahun 2012 tentang Pangan) Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol Dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

99. Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) menandatangani peraturan presiden (perpres) baru tentang pengendalian minuman beralkohol (mihol). Perpres Nomor 74Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, untuk mengganti keputusan presiden (keppres) sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni. ditandatangani SBY pada 6 Desember 2013. SBY dan MIRAS 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

100. Hal yang baru dari perpres pengendalian mihol adalah Pemberian kewenangan pada bupati dan wali kota di daerah-daerah, serta gubernur di DKI Jakarta untuk menentukan tempat-tempat di mana mihol boleh diperjualbelikan atau dikonsumsi. Syaratnya, mesti tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, dan rumah sakit. (Pasal 7 ayat (2)) 10/20/16@ HAK CIPTA. ADI SULISTIYONO

101. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi konstitusionalnya: Sejak putusan tersebut, Pengadilan Agama menjadi satusatunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syari’ah (sebelumnya bisa memilih melalui PN).

102. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang -undang Nomor 21 tahun 2008 “yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai de ngan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

103. Fiksi Hukum 1. FIAT JUTITIA RUAT CAELUM : HUKUM HARUS DITEGAKKANWALAU LANGIT RUNTUH. 2. PRESUMPTION OF INNOCENT (ASAS PRADUGATAK BERSALAH) 3. SETIAP ORANG DIANGGAPTAHU UNDANG- UNDANG. (presumptio iures de iure). 4. EQUALITY BEFORETHE LAW 5. PUTUSAN HAKIM SELALU DIANGGAP BENAR (res judicata pro veritate habetur)

104.  Fiat Justitia Ruat Coelum (Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh)  Justitiae Non Est Neganda Non Differenda (Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda)  Nemo Est Supra Leges (Tidak seorangpun kebal hukum)

105. ASAS HUKUM Dalam setiap aturan hukum dapat dilacak asas hukumnya. Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan ‘jantungnya’ peraturan hukum. Bellefroid, setiap tertib hukum yang berlaku di setiap negara selalu ditopang oleh asas hukum. Paton, asas hukum membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, dan mempunyai nilai etis

106. ASAS HUKUM MRP ‘JANTUNG’ 1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. 2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis. 3. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan2 selanjutnya

107. ASAS-ASAS HUKUM 1. Nullum delictum nulla poena sina praevea lege poenali. Lex termporis delicti; Lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah); Lex posterior derogat legi apriori (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama); lex spesialis derogat legi generalis (hukum khususmengalahka hukum yang umum); 2. Res ipso loquitor (fakta sudah berbicara sendiri); unus testis nurus testis (satu saksi bukan saksi); Primus interpares (yang utama dalam kedudukan yang sederajat) 3. Asas Hak Kebendaan (Asas Hukum pemaksa, dapat dipindahtangankan, individualitas, totalitas, tidak dapat dipisahkan, prioritas, percampuran, publisitas) 4. Hukum Investasi (asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional).

108. 5. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri (UU Telekomunikasi No.36Tahun 1999) 6. Penyelengaaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. (Pasal 41Tahun 1999) 7. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, efektivitas (UU No.32Tahun 2004)

109. UU.No.2 Tahun 2012 tentang. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ASAS a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan. PELAKSANANAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK JALAN TOL SEMARANG-UNGARAN DILIHAT DARI ASAS HUKUM UU NO.2 TH 2012 TINJAUAN YURIDIS PASAL 10 (b) UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL MENGAPA PEMBANGUNAN JALAN TOL DIKATEGORIKAN SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM PADAHAL KEUNTUNGAN UNTUK PERUSAHAAN SWASTA?

110. HAMDANI Kasus Hamdani, buruh PT Osama Mas Utama, divonis Pengadilan NegeriTangerang 2 bulan 24 hari setelah didakwa mencuri sepasang sandal yang telah berlubang. Korban Positivisme

111. BALADA IBU MINAH  IBU MINAH (65TAHUN-WARGA DUSUN SIDOHARJO, DESA DARMAKRADENAN, KECAMATAN AJIBARANG, BANYUMAS, JAWA-TENGAH)  MENCURITIGA BUTIR KAKAO DARI KEBUN MILIK PT.RUMPUN SARI ANTAN,YANG HENDAK DIGUNAKAN PEMBIBITAN.  DIPROSES SEBAGAITERSANGKA /TERDAKWA OLEH POLISI (AJIBARANG), DAN JAKSA (NOORHANIYAH).  HAKIM MENJATUHKANVONIS SATU SETENGAH BULAN DG MASA PERCOBAAN 3 BULAN.

112. Kasus Kriminalisasi Pemulung PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (Kapolri) menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa tsb. Dalam sidang disiplin Propam Polres Jakpus menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Chairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aiptu Suyanto didemosi sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkatnya selama 1 tahun. Kemudian Aiptu Ahmad Riyanto ditunda kenaikan pangkat selama satu tahun, serta dimutasi secara demosi. Dan untuk Brigadir Dicky ditempatkan ke tempat khusus selama 7 hari. 20/10/16@copyright by: adisulistiyono

113. Salah Tangkap Ujang Tukang Ojek  Diketahui, sebelumnya Ujang A Sudirman (53) ditangkap polisi dan dituduh sebagai pelaku pencurian brankas berisi uang tunai Rp. 80 juta dan surat-surat berharga di rumah Mintarja, warga Perumahan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.  Ujang sempat dianiaya dan disetrum oleh polisi sebelum kemudian dijebloskan ke sel tahanan selama 14 hari. Setelah dibebaskan, Ujang sempat dibelikan pakaian lengkap dan uang sebesar Rp. 1 juta. Selanjutnya Ujang melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya COPYRIGHT BY ADI SULISTIYONO 113

114. KASUS ARIEL Ariel dijerat dengan pasal 29 UU No 44/1978 tentang Pornografi jo pasal 56 Kedua KUHP, pasal 27 ayat 1 UU No 11/1978 tentang ITE jo pasal 56 kedua KUHP, dan pasal 282 ayat 1 KUHP jo pasal 35 UU No 44/1978 tentang Pornografi. Ariel divonis bersalah melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UU No 44Tahun 2008 tentang Pornografi Vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta Redjoy penyebar video Ariel divonis 2 tahun, CutTari ; Luna Maya ?

115. Tindak Pidana Notaris Data di polda sumut kasus tindak pidana yang melibatkan notaris, sejak tahun 2005 sampai 2007 di Direktorat Reskrim dan satuan wilayah di jajaran Poldasu, sebanyak 153 kasus. Dimana 10 orang sebagai tersangka dan sebanyak 143 orang jadi saksi. Pada umumnya notaris terlibat dalam kasus pelanggaran pasal 231 KUHP, pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP serta pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

116. SRI DEWI – NOTARIS – KREDIT FIKTIF Bareskrim telah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus penyaluran kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar yang disalurkan BSM Cabang Bogor kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut, BSM Cabang Bogor berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 59 miliar. Ketujuh tersangka: Kepala Cabang BSM Bogor M Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM Cabang Pembantu Bogor John Lopulisa, notaris Al Murabahah Sri Dewi, serta tiga orang debitor, yaitu Iyan Permana, Hen Hen Gunawan, dan dokter Rizky Adiansyah MPH.

117. SRI DEWI 51TAHUN Sri Dewi terbukti membuat akte notaris dengan dokumen fiktif untuk pengajuan kredit BSM. Ia bertugas membuat akte pembiayaan Al Murabahah namun hanya dihadiri satu debitur yang melakukan perikatan. Selain itu sertifikat tanah yang dijadikan agunan berupa foto copy. Kredit itu berupa pinjaman perumahan dengan sistim murabaha dengan rata-rata cair sebesar Rp 100-200 juta yang masuk ke kantung para pelaku. Mereka melakukan aksi jahatnya ini sejak Juli 2011 hingga Mei 2012 "SD terbukti menerima dana hasil kredit fiktif berupa transfer rekening Rp2,6 M dan uang cash sertasatu unit sedan Mercedes Benz C 200 Diancam dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ancaman penjara maksimal delapan tahun, serta denda maksimal Rp 100 miliar). Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat Autentik. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). UU Korupsi 2001

118. Kriminalisasi notaris  Theresia Pontoh (47) notaris asal Papua mengirim surat protes ke Kapolri Jendral Sutarman karena merasa dikriminalisasi oleh Polda Papua NotarisTheresia Pontoh,47. jadi tersangka dalam kasus pembuatan akte jual beli tanah dengan tuduhan pasal 372 KUHP(penggelapan). . Alumni Fakultas Hukum Ubaya ini menambahkan,kasus ini berawal dari adanya laporan polisi Rudi Doomputra ke Polda Jayapura pada 9 Juli 2013,yang melaporkan notaris Theresia Pontoh dengan laporan dugaan pengelapan(pasal 372 KUHP),dampak dari,batalnya jual beli tanah antara Rudi Doomputra selaku calon pembeli dan Hengki Dawir selaku pemilik tanah.  Saat itu persyaratan jual beli tanah belum terpenuhi,karena tidak ada bukti PBB,sehingga, NotarisTheresia Pontoh menangguhkan jual beli tanah tersebut dengan memberi tanda terima kepada Rudi Doomputra selaku calon pembeli.Namun ternyata,oleh pemilik tanah jual beli tersebut di batalkan. Sementara,sertifikat tanah di kembalikan kepada pemiliknya Hengki Dawir,melalui vonis Van Dading(perdamaian) dengan nomer 56/Pdt.G/2010/PN Jayapura. "Jelas sudah benar prosedur dari klien kami,sertifikat kembali kepada pemilik asalnya,karena jual beli batal

119. SP3-POLISI Kasus dugaan korupsi sewa kendaraan dinas (randis) PLN Sulawesi-Maluku-Papua (Sulmapa) resmi dihentikan alias SP3 oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulselbar. Padahal dalam kasus tersebut, General Manager (GM) PT PLN Sulawesi Maluku Papua (Sulmapa), Suaib Sakariah sempat dinyatakan sebagai tersangka.

120. KRITIK TERHADAP PosITIvIsmE HuKum

121. Oliver Wendell Holmes  Pada 8 Januari 1897, Oliver Wendell Holmes, “The Path of Law” (Boston University). “....sarjana hukum yang hanya menguasai hukum secara normatif, adalah sarjana hukum masa lalu, sedangkan sarjana hukum masa kini adalah ... yang menguasai statistik dan ekonomi “. PROF.DR. ADI SULISTIYONO-UNS-SOLO

122. HARI CHAND Modern Yurisprudence Mhs Kedokteran, mempelajari anatomi manusia dan semua bagian tubuh dalam struktur, hubungan, dan fungsinya. Mhs hukum, mempelajari substansi hukum harus belajar konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur, dan fungsi hukum. Mhs Kedokteran, juga mempelajari faktor eksternal yg mempengaruhi tubuh, mis. Panas, dingin, kuman , virus, dll. Mhs Hukum, juga mempelajari faktor-faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, dan nilai-nilai. Namun demikian mhs hukum tidak akan mampu menelaah permasalahan hukum tanpa mempunyai standar, nilai-nilai, teknik dan ketrampilan hukum, dan metode yang disediakan ilmu hukum.

123. TEORI FRANQOIS GENY: HUKUM ITU PERLUTAFSIRAN KONTEKSTUAL UUTIDAK AKAN PERNAH MAMPU DENGAN SEMPURNA MEMPRESENTASIKAN KEUTUHAN REALITASYANG ADA DALAM BENTANGAN KEHIDUPAN SOSIAL; OKI, HUKUM ITU PERLUTAFSIRAN KONTEKSTUAL 1. MEMPERHATIKAN MAKSUD PEMBENTUK UUWAKTU UU ITU DIBUAT. 2. SITUASI MASYARAKATWAKTU UU ITU DIBENTUK 3. LOGIKA INTERNAL DAN SISTEMATIKA UNDANG UNDANG ITU SENDIRI. 4. SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DAN KEPENTINGAN UMUM (CARLOS COSSIO)

124. RENUNGAN DARI SATJIPTO RAHARDJO FIDELITYTO LAW CANNOT BE CONSTRUED MERELY AS FIDELITYTO STATUTORY LAW, BUT MUST BE UNDERSTOODAS FIDELITYTOTHE PRINCIPLE OF JUSTICETHAT UNDERLIE STATUTORY LAW.

125. TEoRI HIsToRIs

126. Hukum Historis Von Savigny Kekuatan untuk membentuk hukum terletak pada rakyat yg terdiri dr kompleksitas individu dan perkumpulan2. Pembuat undang2 hrs mdpt bahannya dr rakyat dan ahli hukum dg mempertimbangkan perasaan hukum dan perasaan keadilan masyarakat.

127. Inti ajaran historisme atau aliran sejarah adalah bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari jiwa rakyat yang oleh murid Savigny yaitu: G. Puchta dinamainya Volkgeist; Dengan demikian, penganut historisme menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat. Bagi mereka, hukum itu ditemukan dalam masyarakat. Mereka jelas sangat mengagumkan masa lampau. Terdapat hubungan organis antara hukum jiwa rakyat. Hukum yang benar-benar hidup hanyalah hukum kebiasaan. Ciri khas adalah ketidakpercayaan pada pembuat undang-undang, serta ketidakpercayaan pada kodifikasi.

128.  Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Das RechtWird Nicht Gemacht, Est Ist UndWird Mit DemVolke).  Di dunia ini terdapat banyak bangsa, dan tiap-tiap bangsa tadi memiliki suatu Volkgeist (jiwa rakyat). Jiwa ini berbeda, baik menurut waktu maupun tempat. Salah satu kritik terhadap ajaran historis ini adalah karena memberikan nilai yang terlalu tinggi terhadap jiwa bangsa sebagai sumber hukum. Padahal “ukuran jiwa bangsa” di dalam suatu masyarakat modern yang kompleks sangatlah abstrak dan sukar didefinisikan. Selain itu, iklim globalisasi sudah semakin menyulitkan bagi kita untuk membuat ukuran jiwa bangsa

129. William graham sumner Law has never more ahead of the customs or mores of the people- the legislation that was not firmly rooted in popular folk-was doomed to failure (hukum tidak pernah berberak maju dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat- bhwa undang-undang yang tidak berakar kuat di cara cara hidup masyarakat umum mengalami

Add a comment

Related pages

Prof. Dr. ADI SULISTIYONO, S.H, M.H | admin

Prof. Dr. ADI SULISTIYONO, S.H, M.H. Tempat, Tgl Lahir : Semarang, 9 Februari 1963. Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang. ... Hukum Kontrak; dan Teori Ilmu ...
Read more

Sistem Hukum Yang Sesuai Dengan Bangsa Indonesia, tugas ...

Rangkuman Kuliah dari Prof. Dr. Adi Sulistiyono S.H., ... tugas dari Prof. Dr. Adi Sulistiyono S.H., M.H. di Notariat ... antara teori dan kenyataan. Pembangunan ...
Read more

millamantiez: Materi Kuliah Prof. Adi Sulistiyono | KAPITA ...

Materi Kuliah Prof. Adi Sulistiyono | KAPITA SELEKTA HUKUM BISNIS Materi Kuliah Magister Kenotariatan ARBITRASE ... TEORI HUKUM KULIAH 7; TEORI HUKUM KULIAH 6;
Read more

millamantiez: Materi Prof.Adi Sulistiyono | ALTERNATIF ...

Materi Prof.Adi Sulistiyono ... Teori W.L. Ury, J.M.Brett and S.B. Goldberg, ... Materi Prof.Adi | Kapsel Hukum Bisnis;
Read more

Adi Sulistiyono » Profil - adisumo.com

Nama : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H NIP ... Staf Pengajar Fakultas Hukum UNS
Read more

Adi Sulistiyono » Buku - adisumo.com

... (kunsultasi hukum) Penulis : Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH. ... Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH, MH. ... Secara teori keberadaan pengadilan merupakan suatu ...
Read more

Pengantar Ilmu Hukum (Slide) - scribd.com

adi sulistiyono,sh.mh latar permasalahan hukum muncul sejak adanya ... prof.dr. adi sulistiyono,sh.mh ... teori ilmu hukum ...
Read more

PIH PROF.DR. ADI SULISTIYONO,SH.MH LATAR PERMASALAHAN ...

... (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) m.t. cicero ( sm): ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) unsur utama dalam hukum: ...
Read more