Teori Hukum dan Penemuan Hukum Notaris Dr Achmad Sulchan

50 %
50 %
Information about Teori Hukum dan Penemuan Hukum Notaris Dr Achmad Sulchan

Published on October 20, 2016

Author: FredyBagusKusumaningYandi

Source: slideshare.net

1. Dr.H.Achmad Sulchan,SH,MH. Dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang Email: achmadsulchan2@yahoo.co.id Hp 081228389498

2.  Bismillahirrohmanirrohim  Kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sebagai Calon Notaris.  Mampu memberikan solusi hukum terbaik untuk memecahkan problematika yang muncul dalam masyarakat.  Kata kunci : teori, hukum dan penemuan.

3.  TEORI = thea , bahasa yunani : cara atau hasil pandang = theoria , bahasa latin : perenungan SANTOS : Teori adalah suatu set / kumpulan / koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistimatis, dibangun dan dikembangkan melalui research dan di maksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.  TEORI adalah suatu kontruksi dialam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk mengejawantahkan/menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.

4.  Pernyataan itu harus abstrak.  Pernyataan itu harus tematis.  Pernyataan itu harus konsisten.  Pernyataan itu harus secara logika.  Pernyataan itu harus dijelaskan.  Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya.  Pernyataan itu harus independen.  Pernyataan itu secara substantif harus valid.

5. 1. Tipe Teori Formal. 2. Tipe Teori Substantif. 3. Tipe Teori Positivistik. Ada 3 Tipe Teori :

6. TEORI FORMAL : Teori Sibernetik – T.Parsons Teori Sistem Hukum – L.M.Fridman Teori Strukturasi – A.Giddens Tipe Teori Formal : - Mencoba menghasilkan suatu skema konsep dan pernyataan dalam masyarakat atau interaksi keseluruhan manusia yang dapat dijelaskan. - Berusaha menciptakan agenda keseluruhan untuk praktek teoritis masa depan terhadap klaim paradigma yang berlawanan. - Berusaha mempunyai karakter yang fondasional yaitu mencoba untuk mengidentifikasi seperangkat prinsip tunggal yang merupakan landasan puncak untuk kehidupan dan bagaimana semuanya dapat diterangkan.

7. Sibernetik, sistem informasi yang diproses dan akan dipelajari dan strukturasi merupakan pemikiran kritis adapun Sistem hukum, sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur- unsur.  TEORI FORMAL : Teori Sibernetik – Talcolt Parsons Teori Sistem Hukum – L.M.Fridman Teori Strukturasi – Anthony Gidden

8. Jadi hukum dlm masy itu tidaklah otonom krn penegakannya selalu dipengaruhi oleh faktor non hukum yi: ek.pol.bud. Contoh : adanya konspirasi politik.  Talcolt Parsons dengan Teori Sibernetik : Kehidupan masyarakat itu merupakan suatu sistem yang saling terkait dan terdiri 4 subsistem, yaitu : 1. Sub-sistemEkonomi, berfungsi sebagai penyesuaian (Adaption) secara sistematis terhadap semua proses kehidupan masyarakat (Ekpolsosbud). 2. Sub-sistem Politik, berfungsi untuk mencapai tujuan (goal pursuance) yi : mendorong warga masyarakat untuk menghormati kaidah dan nilai2 hukum. 3. Sub-sitem Sosial, berfungsi sebagai integrasi (Integration) yaitu : menciptakan hubungan yang serasi antara proses hukum dgn sistem sosial dalam masy. 4. Sub-sistem Budaya, berfungsi untuk mempertahankan pola perilaku (pattern maintenance) dgn nilai2 kehidupan masyarakat yang positif.

9. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum Adapun, Dampak Hukum dilihat dari efektivitas kepatuhan masy. Terhadap aturan hukum yg dibuat.  Teori sistem hukum L.M.Fridman  Yaitu : 1.Struktur Hukum (Legal Structure) 2.Substansi/Isi Hukum (Legal Substence) 3.Budaya Hukum (Legal Culture) 4.Dampak hukum (Legal Impact)

10. Pendekatan : 1. Dominasi Struktur dan kekuatan sosial 2. Menekankan pada individu. Teori struktural mengawinkan dua pendekatan yg bersebrangan.  Teori Strukturasi Anthoni Giddens Merupakan teori yang menepis dualism (pertentangan) dan mencoba mencari pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dgn konstruksionisme fenomenologis

11. Teori yang mencoba untuk tidak menjelaskan secara keseluruhan tetapi lebih kepada menjelaskan hal-hal khusus. Misal : - Hak Pekerja - Hak Cipta

12. Teori ini mencoba untuk menjelaskan hubungan empiris antara variabel dengan menunjukkan bahwa variabel-variabel itu dapat disimpulkan dari pernyataan- pernyataan teoritis yang lebih abstrak. Misal : Aparat hukum memberikan perlakuan istimewa terhadap kalangan the haves yang melanggar hukum.

13.  TATA ATURAN (ORDER) SEBAGAI SUATU SISTEM ATURAN-ATURAN (RULES) TENTANG PERILAKU MANUSIA.  HUKUM TIDAK MENUNJUK PADA SATU ATURAN TUNGGAL (RULE), TETAPI SEPERANGKAT ATURAN YANG MEMILIKI SUATU KESATUAN SEHINGGA DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI SUATU SISTEM.  KONSEKUENSINYA , TIDAK MUNGKIN MEMAHAMI HUKUM JIKA HANYA MEMPERHATIKAN SATU ATURAN SAJA.

14.  Berasal : >dari bahasa Inggris, yaitu : theory of law. >dari bahasa Belanda,yaitu : rechtstheorie. Menurut Muchyar Yahya, Teori Hukum adalah : cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

15.  Teori Hukum adalah : suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hk & sistem tersebut sebagian penting dipositifkan. Jadi Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisir tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner tetapi menggunakan argumentasi atau penalaran.

16.  Teori Hukum dinyatakan sebagai produk dan proses;  Pengertian ini dapat dijelaskan karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma tetapi juga hukum dalam kenyataannya;

17. 1. Manfaat secara teoritis adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian- penelitian hukum yang akan dikembangkan oleh para ahli hukum, baik itu yang di lakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing, penelitian hibah kompetensi dll; 2. Manfaat secara praktis adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis fenomena-fenomena,yang timbul berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara. Ada 2 manfaat teori hukum :

18. 1) Menjelaskan Teori hukum dilaksanakan dengan cara menafsirkan sesuatu arti atau pengertian dan sesuatu syarat atau unsur dari pada sahnya suatu peristiwa hukum serta hirarhi kekuatan peraturan hukum. 2) Menilai Teori hukum digunakan untuk menilai suatu peristiwa hukum. 3) Memperbaiki Teori hukum digunakan untuk membuat perkiraan tentang sesuatu yang akan terjadi.

19.  1. Dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak aspiratif.  2. Dengan membuat undang-undang baru untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat/tidak aspiratif.  3. Dengan melakukan penelitian-penelitian mendalam oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.  4. Dengan penemuan hukum (rechtsvinding) oleh para Hakim sebagai penegak hukum.

20.  Suatu teori hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana teori tersebut lahir, karena harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  Hukum terikat pada waktu dan kultur jika ingin memenuhi fungsinya.  Hukum merupakan ungkapan dari suatu pola kultur tertentu,gambaran manusia dan masyarakat tertentu.  Jadi teori yang lahir akan dipengaruhi oleh tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi . PENDEKATAN TEORI HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM

21.  Pada hakekatnya konsepsi hukum lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.  Selama perubahan yang dikehendaki dalam masyarakat hendak dilakukan dengan cara yang tertib, selama itu masih ada tempat bagi peranan hukum.

22.  1. Dalam tujuannya teori hukum menguraikan hukum secara ilmiah positif.  2. Teori hukum telah diakui secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri.  3. Obyek kajian teori hukum adalah : mempelajari persoalan-persoalan fundamental dalam kaitan dengan hukum positif, seperti sifat kaidah hukum, definisi hukum, hubungan antara hukum & moral.  4. Teori hukum menggunakan metode interdisipliner, yang berarti teori hukum tidak terikat pada satu ilmu/metode saja, sehingga sifatnya lebih luas & bebas.

23.  Pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Multidisipliner = Pendekatan dalam pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan .

24.  1. Berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.  2. Berguna mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur, konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.  3. Merupakan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek penelitian.  4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor yang akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.  5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan- kekurangan pada pengetahuan peneliti.

25. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan yang mempengaruhi pemahaman atas proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia :

26.  1. Kecenderungan sistem otonomi menjadi diperluas sehingga dapat saja kedepannya terjadi Federalism.  2. Kecenderungan sistem multi partai yang berdampak terhadap sistem Kabinet Presidensiil yang dianut UUD Tahun 1945.  3. Kecenderungan pemisahan kekuasaan (bukan pembedaan) secara tegas antara legislatif, eksekutif fan yudikatif.  4. Masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah dan proses legislasi di lembaga Legislatif.  5. Adanya Tap MPR RI yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia :

27.  HUKUM MERUPAKAN SARANA PEMBAHARUAN MASYARAKAT DIDASARKAN ATAS ANGGAPAN BAHWA ADANYA KETERATURAN ATAU KETERTIBAN DALAM USAHA PEMBANGUNAN ATAU PEMBARUAN ITU MERUPAKAN SESUATU YANG DIINGINKAN ATAU BAHKAN DIPANDANG (MUTLAK)PERLU.  KONSEPSI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BAHWA HUKUM DALAM ARTI KAIDAH ATAU PERATURAN HUKUM MEMANG BISA BERFUNGSI SEBAGAI ALAT (PENGATUR) ATAU SARANA PEMBANGUNAN DALAM ARTI PENYALUR ARAH KEGIATAN MANUSIA KEARAH YANG DIKEHENDAKI OLEH PEMBANGUNAN/PEMBARUAN

28.  Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (adat dan agama) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan di sisi lainnya juga terhadap hukum yang bersifat netral yang bersumber dari perjanjian internasional.  Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekses seperti egosektoral dan menurunnya kerjasama antar aparat hukum secara signifikan.  Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk peningkatan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dimana kedua hal dimaksud dapat dimasukkan sebagai Budaya Hukum.  Masalah,pemberdayaan-birokrasi (bureaucratic engineering).

29.  Sebuah teori harus cermat, mengandung arti bhw akibat yg di dpt dr dlm teori itu hrs sesuai dgn hasil2 eksperimen & pengamatan yg dilakukan.  Sebuah teori hrs sederhana, menciptakan ketertiban dlm suatu keseluruhan unsur yg kacau balau, daya tarik yg sangat rendah terbatas dari berbagai teori dan dari logika hukum formal.  Sebuah teori hrs konsisten, tdk boleh mengandung pertentangan internal atau membawa pada kesimpulan2 yg saling bertentangan.  Sebuah teori hrs memiliki lingkup jangkauan yang luas, dpt menjelaskan lebih banyak ketimbang yg sebelumnya dgn pengamatan sederhana.  Sebuah teori harus produktif dalam hubungannya dgn temuan2 penelitian yg baru.  Sebuah teori hrs mengungkapkan relasi2 baru diantara gejala2 yg sdh dikenal yg sebelumnya tdk teramati.

30. 1. Cakupan teoritis, teori yg dibangun hrs memiliki keberlakuan umum. 2. Kesesuaian, teori hrs sesuai dengan pertanyaan2 atau permasalahan teoritis yg diteliti. 3. Heuristic, teori yg dibentuk mempunyai potensi untuk menghasilkan penelitian atau teori2 lainnya yg berkaitan. 4. Validity, teori hrs memiliki konsistensi internal & eksternal. 5. Parsimony, teori hrs memiliki kesederhanaan.

31.  Teori Koherensi (Konsistensi)=Plato & Aristoteles Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten/searah dgn pernyataan2 sebelumnya yg dianggap benar.  Teori Korespondensi=Bertrand Russel Suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yg dikandung pernyataan itu berkoresprodensi/berhubungan dgn obyek yg di tuju oleh pernyataan tsb.  Teori Pragmatis=Charles S Pierce Kebenaran suatu pernyataan diukur dgn kriteria, apakah pernyataan tsb bersifat fungsional dlm kehidupan praktis.Artinya pernyataan itu benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dlm kehidupan manusia.

32. Menjelaskan hukum dgn menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuai syarat atau unsur sah nya suatu peristiwa hukum dan hirarki peraturan hukum. Menilai suatu peristiwa hukum. Memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi. Teori hukum memiliki kegunaan :

33.  Yurisprudensi putusan Hakim.  Hasil penelitian, terutama lulusan sarjana hukum.  Peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, baik undang- undang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi).  Kesimpulan Penyidik, dakwaan Jaksa dan pledoi Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara. ( yang dimasukkan dalam putusan Hakim)

34.  Penemuan hukum dapat diartikan sebagai pembentukan hukum oleh Hakim atau penegak hukum lainnya.  Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.  Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsviding).  Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

35.  Menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.  Sudikno, ada 2 metode penemuan hukum: a.Interpretasi/Penafsiran, memberi penjelasan. b.Kontruksi Hukum, memberi argumen. = Prof Gunarto, Merekontruksi : membentuk kembali, membangun kembali berupa fakta2/ide2 atau melakukan remodel > “existing” = kontruksi ideal.

36.  RECHTSVIDING ATAU LAW MAKING , YANG MENEMUKAN HUKUM TIDAK HANYA HAKIM TETAPI JUGA NOTARIS.  NOTARIS AKAN BERHADAPAN PADA PERISTIWA KONKRIT YANG MASIH BARU UNTUK DIPECAHKAN / DIRUMUSKAN MENJADI PERISTIWA HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK.  NOTARIS SAMA SAJA MENEMUKAN HUKUM, KARENA MEMUASKAN/YANG DIKEHENDAKI KLIEN DAPAT DIWUJUTKAN DALAM AKTA.

37.  SISTEM DAN PERKEMBANGAN HUKUM HARUS RAJIN DIIKUTI.  BERSIKAP JUJUR DAN BERANI DALAM PENEGAKAN HUKUM.  PENEMUAN HUKUM UNTUK MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH YANG BAIK.  NOTARIS HARUS TELITI DAN WASPADA DALAM MEMECAHKAN MASALAH DALAM MASYARAKAT DALAM PENEMUAH HUKUM YANG DIWUJUTKAN SEBUAH AKTA OTENTIK.

38.  SELALU TIDAK MEMIHAK DAN BERDIRI DITENGAH.  MEMBANTU ORANG YANG TIDAK MAMPU.  BERSIKAP SANTUN DAN LEGOWO.  BERJIWA ISLAMI.  AKTANYA DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN.  TAAT TERHADAP KODE ETIK NOTARIS.  MEMASYARAKAT TIDAK SOMBONG.  MENEMUKAN HUKUM YANG BAIK.

39.  PEGAWAI PEMERINTAH TANPA GAJI PEMERINTAH.  DIPENSIUN OLEH PEMERINTAH TANPA MENDAPAT UANG PENSIUN DARI PEMERINTAH. NOTARIS BUKAN PEGAWAI NEGERI SEHINGGA TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN PEGAWAI NEGERI, WALAUPUN IJINNYA DARI MENTERI . Pasal : 263 ayat (1) jo Pasal : 52 > akta penghadap

40.  Buat Makalah dengan Thema: “Notaris Bukan Pegawai Negeri sehingga tidak bisa disamakan dengan Pegawai Negeri” Ketentuan : Kaver harus sama sesuai kesepakatan. Minimal : 15 halaman, waktu 2 minggu. 1. Pendahuluan. 2. Permasalahan ( Kasus Posisi ). 3. Pembahasan / Uraian dan penerapan teori hukum. 4. Kesimpulan 5. Saran dan Penutup 6. Daftar Pustaka.

41. DAN TERIMA KASIH Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Add a comment