Suara Merdeka 28 Februari 2014

50 %
50 %
Information about Suara Merdeka 28 Februari 2014
Books

Published on March 7, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

JUMAT PON, 28 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 18 ■ TERBIT 32 HALAMAN . kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com epaper.suaramerdeka.com 1 Akil Serang Mahfud ● Anggap Bertanggung Jawab ● Hambit-Cornelis Dituntut 6 Tahun, Nisa 7,5 Tahun tanyakan surat dakwaan jaksa yang tidak mencantumkan nama Mahfud. ”Saya bukan ketua ataupun anggota panel hakim MK yang mengadili perkara tersebut, melainkan Mahfud MD. Tidak ada relevansinya, transfer ke CV Ratu Samagat dengan permohonan perkara Pilkada Banten di MK,” katanya. Akil menganggap Mahfud turut bertanggung jawab dalam memutus perkara itu. ”Kenapa jaksa penuntut JAKARTA - Terdakwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyampaikan nota keberatan (eksepsi) pribadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2). Kesempatan itu dia gunakan untuk menyerang bekas koleganya, Mahfud MD. Akil menyatakan, dirinya bukan anggota panel hakim dalam perkara sengketa Pilkada Banten 2011. Ketua panel hakim adalah Mahfud MD. Ia memper- umum tidak berani sampaikan Mahfud MD sebagai (ketua) panel (hakim) Pilkada Banten? Ada apa gerangan?,” ucapnya. Akil membantah terlibat langsung dalam perkara tersebut. Menurutnya, justru Mahfud yang mengadili perkara itu dan tahu apa yang terjadi. Dalam kasus ini, Akil didakwa menerima fee Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten. Duit itu diterima dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut. Pada Pilkada Banten 2011, KPU Banten menetapkan pasangan Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun kemenangan Atut dan Rano digugat ke MK. Permohonan gugatan ke MK diajukan oleh ketiga pasangan lain yang kalah. Wawan kemudian menghubungi Akil, meminta agar Atut dimenangkan dengan janji imbalan miliaran rupiah. Wawan beberapa kali mentransfer uang ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang dikelola istri Akil, Ratu Rita. Transfer dilakukan beberapa bawahan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pada 2011. Pada bagian lain, Akil juga menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bersambung hlm 11 kol 1) Chairun Nisa Hambit Bintih Akil Mochtar 21 Buron Masih Berkeliaran SM/Antara ● Yanuelva Paling Dicari SM/Reuters BERSAMA PENDUKUNG: Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra disambut para pendukungnya di Chiang Mai, Kamis (27/2).(30) Yingluck Ditantang Debat Terbuka BANGKOK - Pemimpin protes Suthep Thaugsuban menantang Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra untuk melakukan debat terbuka yang disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi sebagai salah satu cara untuk mengakhiri krisis. Tantangan tersebut dilontarkan setelah tokoh antipemerintah itu selalu menolak berdialog dengan penguasa. ”Beri tahu saya kapan dan dimana,”katanya kepada wartawan, kemarin. 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta serta wajib mengganti kerugian negara Rp 39 miliar. Yanuelva dinyatakan buron sejak November 2012. "Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan jajaran kejaksaan seluruh Jawa Tengah. Selain itu, kami berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung untuk mencari Yanuelva,”kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, kemarin. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang sebagai jaksa eksekutor atas Yanuelva juga telah menyebarkan informasi melalui berbagai media. "Kami mengharapkan media massa membantu menyiarkan daftar orang-orang yang kami cari agar masyarakat yang mengetahui bisa menginformasikan kepada kami,”kata Kepala Kejari Semarang Abdul Azis. Pihaknya juga telah memasang foto para buron di laman situs Kejati Jawa Tengah. Rhoma Terancam Dipidana JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama bisa terkena pidana atas tindakannya menggunakan gelar profesor. Sebab, penyematan gelar akademis diatur secara hukum dan termuat dalam UndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, ada aturan tegas yang harus dipenuhi untuk memberikan gelar profesor kepada seseorang. Sebelum dinobatkan sebagai profesor, yang bersangkutan harus terlebih dahulu bergelar doktor (S-3). ”Guru besar atau profesor di Indonesia itu sangat jelas aturan mainnya, harus doktor,” ujar Nuh di Jakarta, kemarin. (Bersambung hlm 11 kol 1) M Nuh SM/Antara SEMARANG - Dua puluh satu terpidana berbagai kasus, termasuk korupsi, hingga kemarin masih bebas melenggang. Di antara para buron tersebut, Direktur CV Enhat Semarang Yanuelva Etliana merupakan orang yang paling dicari oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Yanuelva adalah terpidana korupsi kredit berjaminan fiktif di Bank Jateng. Ia dihukum (Bersambung hlm 11 kol 5) (Bersambung hlm 11 kol 1) 3 NASIONAL Kaban Dicecar soal Anggaran KPK memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. 4 EKONOMI-BISNIS Harga Rumah Naik Terus HARGA rumah dalam tiga bulan ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan indeks diekspektasikan naik ke level 168,05. Pro Kontra Anggaran dan Terjangan Bencana (Kanal ”Layar”) Saat Tepat Mengajak Bercinta (Kanal ”Lelaki”) (Bersambung hlm 11 kol 2) Marsis Sutopo, Sang Penjaga Borobudur Merawat Candi, Belajar dari Merapi Nyaris tak ada yang memperkirakan abu vulkanik Gunung Kelud di Jawa Timur akan terbang sampai ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Untunglah Candi Borobudur memiliki seorang penjaga dalam diri Marsis Sutopo. JUMAT Subuh 14 Februari 2014 takkan pernah dilupakan Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo. Ketika menerima laporan abu vulkanik dari Gunung Kelud mulai turun di atas batu Candi Borobudur, ia bergegas keluar rumah dan mengecek. Ternyata benar, hujan abu turun bertubitubi. Tanpa pikir panjang, pria kelahiran Desa Lendah, Kabupaten Kulonprogro tahun 1961 itu segera menghubungi anak buahnya di BKB dengan satu perintah: menyelamatkan candi warisan wangsa Syailendra tersebut dari ancaman material vulkanik. Seluruh petugas BKB dipanggil ke kantor. Di bawah guyuran hujan abu, mereka mengusung penutup stupa yang terbuat dari bahan terpaulin. Saat itu masih gelap. Selain masih pagi, hujan abu juga menutup sinar matahari yang baru terbit. Untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), para personel BKB memakai masker dan topi. Mereka menutup satu stupa induk dan 72 stupa kecil serta lantai candi, mulai lantai tujuh sampai lantai 10. Pemasangan ”mantel” itu bertujuan melindungi batu-batu candi dari dampak abu Kelud. Marsis Sutopo (Bersambung hlm 11 kol 4) SM/Habib Shaleh

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 KPK Minta Pemerintah Tidak Panik ● Revisi KUHP dan KUHAP JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak panik menyikapi kritikan terhadap revisi Undang-undang RUU KUHP dan KUHAP. SM/Antara BERI PENJELASAN : Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (tengah) memberikan penjelasan tentang perkembangan kesehatan anak panti asuhan Samuel’s Home di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (27/2).(30) Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang menyebut KPK melakukan ‘megafon’ diplomasi ke media terkait revisi kedua UU tersebut. ‘’Diusulkan tidak perlu panik dan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran untuk merespons suatu proses yang keliru,’’ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto kepada wartawan, Kamis (27/2). Yang terpenting, menurut dia, materi draf perundangan tidak bertentangan dengan filosofi dan politik yang ditetapkan TAP MPR yang menjadi pegangan politik penegakan hukum selama ini,’’kata Bambang Widjojanto. Dia menambahkan, pihaknya mendengar pemerintah akan menerapkan open goverment dalam sistem pemerintahan untuk memperkuat proses good governance yang sudah ada. ‘’Salah satu syarat untuk itu setiap perubahan atau pembuatan UU yang menyangkut hidup rakyat banyak harus bersifat terbuka dan mengundang partisipasi publik yang luas,’’katanya. Tak Dilibatkan Namun, Bambang menegaskan selama ini KPK juga tidak pernah dilibatkan pada penyusunan naskah akademik dan perumusan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP. Pihaknya juga sudah membuat surat yang isinya pokok pikiran kepada DPR, Presiden, dan Komisi III. Menurutnya, surat itu belum pernah dijawab kecuali oleh Menteri Hukum dan HAM. KPK, lanjutnya, juga sudah dua kali melakukan diskusi dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana. Terpisah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah, John Richard Latuimahalo mengatakan KPK dipreteli kewenangannya agar menjadi macan ompong melalui revisi KUHP. ”KPK memang punya aturan sendiri dalam undangundangnya, tetapi pihak yang tidak suka mengebiri melalui revisi KUHP yang secara teori hukum lebih tinggi dari undangundang,” katanya. Undang-undang pemberantasan korupsi, lanjut advokat ini, tidak diotak-atik karena akan langsung menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Dewan dan pemerintah, sehingga sasarannya KUHP.(J13,H74-80) Pemda Diminta Rawat Anak-anak Panti Samuel Warga Iran Kubur 60 Kg JAKARTA- Kasus penyiksaan terhadap anak-anak kerap kali terjadi. Kini terjadi di Panti Asuhan Samuel, Tangerang, Banten. Praktisi hukum Hermawi Taslim mengungkapkan, insiden seperti ini kerap terjadi karena mudah pemberian izin untuk mendirikan panti asuhan. Apalagi kalau panti itu didirikan di kawasan elite, harga rumahnya miliaran rupiah, pasti gampang sekali perizinannya. Hermawi mendukung anakanak di Panti Asuhan Samuel tersebut perawatan dan perlindungannya diambil alih oleh pemerintah daerah. ”Ini saat yang tepat untuk pemerintah daerah melakukan inspeksi ke panti asuhan atau rumah singgah. Selain itu pela- jaran lain yang bisa diambil, pemerintah sebaiknya memperketat pemberian izin untuk pendirian panti asuhan dan sejenisnya,” lanjut alumni Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan ini, kemarin. Diminta Kembali Sementara itu, pihak panti Asuhan Samuel milik Chemy Watulingas alias Samuel ditegaskan sudah berizin namun belum terdaftar di Kabupaten Tangerang. Pengacara Panti Asuhan Samuel, Roy Rening mengatakan, panti ini legal ada badan hukum, dan yayasan juga. Panti ini berdiri dari tahun 2000 dan sudah dilaporkan ke Dinas Kota Tangerang pada 2001. ”Jadi sudah terdaftar. Tapi, panti itu pindah ke Kabupaten Tange- rang memang belum dilaporkan. Karena hingga sekarang masih tahap proses, jadi tidak benar kalau panti ini ilegal,” kata Roy di Jalan Teuku Umar 17, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2). Panti pindah ke Kabupaten Tangerang karena di Kota Tangerang sudah habis masa kontraknya. ”Jadi anak-anak harus diselamatkan. Pihak Samuel juga menuntut sembilan anak penghuni panti asuhan yang dikelolanya dikembalikan. Mereka saat ini ditempatkan di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) selama proses hukum berlangsung. ”Nanti kita akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), supaya bisa mendapatkan hak anak-anak itu kembali ke panti,” AS Perhatikan Politik di Jateng SEMARANG -Pemerintah Amerika Serikat (AS) serius memperhatikan perkembangan politik menjelang Pemilu 2014, tak terkecuali di Jateng. Respons positif itu terkait dinamika politik di Jateng serta partisipasi penyelenggara pemilu maupun masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hal tersebut tercermin saat utusan dari Kedutaan Besar AS yang berkunjung ke Kantor DPD Partai Gerindra Jateng, Kamis (27/2). Rombongan terdiri atas First Secretary, Vanessa Guest, Regional Liasion Officer for Semarang, OmarAhmed dan PoliticalAssista, Reza Ferianto. Mereka diterima Ketua Gerindra Jateng Abdul Wachid, Sekretaris Agus Priyadi dan Wakil Ketua Sriyanto Saputro. Ketiganya meminta informasi seputar kehidupan politik di provinsi ini, utamanya kesiapan partai politik menjelang pemilu yang sudah di depan mata. Utusan Kedubes AS itu mengaku perkembangan demokrasi di negeri ini menggembirakan. Terlepas masih ada kekurangannya, namun partisipasi masyarakat maupun partai politik sangat positif menyongsong pemilu. Kekurangan dimaksud misalnya masih ada yang menganggap sosialisasi pemilu kurang, daftar pemilih tetap (DPT) yang dipersoalkan. ”Negara kami yang sudah 200 tahun pun juga masih ada kekurangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” kata Omar Ahmed. Pihaknya juga mengapresiasi kerukunan antarpartai politik terus terjaga meski akan berkompetisi dalam pemilu. Menurut Abdul Wachid, sudah siap untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2014. ”Segala persiapan sudah kami lakukan, dan kini sudah dalam tahap final untuk berkompetisi,” katanya. Dipaparkan, partai ini bertekad untuk memenangi pemilu dan mengusung Ketua Dewan Pem- bina Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2014-2019.(di-80). kata Roy Naning. Roy menyatakan Komnas PA tak memiliki wewenang untuk mengambil anak-anak panti asuhan kliennya. Ia berharap LSM yang dipimpin Arist Merdeka Sirait itu lebih memposisikan diri sebagai mediator. Roy mengakui ada kesalahan manajemen yang dilakukan panti asuhan milik Samuel itu. Roy menyarankan Samuel memperbaiki manajemen panti yang berada di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang itu. Roy mengeluhkan sikap Komnas PAyang dinilainya berlebihan dalam menanggapi kasus dugaan penganiayaan anak-anak ini. Hal ini, menurut Roy, dikarenakan status Samuel belum tersangka. (di,dtc,-80) Sabu-sabu di Pelabuhan Ratu JAKARTA- Narkotika jenis sabu-sabu seberat 60 kilogram disita penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu (26/2). Barang terlarang itu disembunyikan dengan cara dikubur di kawasan hutan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Dedi Fauzi El Hakim mengungkapkan, sabu-sabu itu diduga milik dua tersangka warga negara Iran, Seiyed Hasheim Mosavipour dan Mostava Moradaviland. Keduanya diduga akan mengedarkan sabu-sabu senilai Rp 140 miliar itu ke Jakarta, Bali, Australia dan Selandia Baru. Pasalnya, harga jual di Australia dan Selandia Baru lebih mahal. Dedi mengatakan, dua tersangka ditangkap saat menggali tanah tempat sabu-sabu itu disembunyikan di tanah Cagar Alam Tikungan Satu, Desa Jayayanti, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Menurutnya, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi dari Drugs Informations Agency dari Amerika Serikat, yang sudah mendeteksi adanya pengiriman sabu ke Indonesia melalui jalur laut. Selanjutnya, BNN membentuk tim untuk mengintai dan membuntuti dua orang yang menginap di Hotel Bayu Amarta, Pelabuhan ratu itu. Dedi mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi dua warga Iran itu ketika mobil travel yang ditumpangi kecelakaan lalu lintas di dekat lokasi penemuan sabusabu. Sebab, salah satu penumpang travel tersebut merupakan buronan yang tengah dicari BNN. Dedi mengatakan, dua tersangka diduga sering menyelundupkan sabu-sabu ke wilayah Indonesia, Selandia Baru, dan Australia melalui jalur laut. Keduanya juga sudah sering berpergian ke Bali, Selandia Baru dan Australia. Menurutnya, mereka memilih jalur laut karena lebih aman dibanding melalui jalur udara. Apalagi pantai di Indonesia sangat panjang dan banyak pelabuhan tradisional yang masih minim pengawasan.(K24-80)

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 MS Kaban Dicecar soal Proses Anggaran ● Korupsi SKRT JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan). MS Kaban Kaban mengaku ditanya penyidik soal proses anggaran proyek SKRT. Kaban dipanggil sebagai saksi dengan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Kehutanan juga mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik KPK. ‘’Pertama tentang masalah proses anggaran SKRT,’’ujarnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (27/2). Kemudian, dia menambahkan, penyidik juga bertanya tentang informasi tentang Anggoro memberi uang kepada Sekjen Kementerian Kehutanan. ‘’Sebagaimana di pengadilan saya tidak pernah mendapat laporan itu,’’katanya. Sebelumnya, pada 11 Februari lalu, KPK mengeluarkan surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama MS Kaban dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri Kehutanan. Surat dikirimkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.(J13-80) SM/Mahendra Bungalan Lengkap, Kasus Videotron Segera Disidangkan JAKARTA- Berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pengadaan videotron atas nama tersangka Hasnawi Bactiar, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Dirut PTImaji Media, Hendra Saputra dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kasus yang disebut-sebut melibatkan keluarga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan itu segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo mengungkapkan, berkas perkara dan tersangka Hasnawi dan Hendra telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan. Dia menjelaskan, pihaknya mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan yang akan dibacakan di pengadilan Tipikor, Jakarta. Waluyo menjelaskan, kasus di Kementerian Koperasi dan UKM itu terjadi pada Oktober 2012. Di mana tersangka Hasnawi, selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan Videotron sekretariat jenderal Kementerian Koperasi dan UKM sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan Hendra Saputra bertempat di Kementerian Koperasi Jl Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan. Tersangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Videotron dengan nilai kontrak Rp 23.410.000.000. Proyek yang dikerjakan PT Imaji Media meliputi beberapa pekerjaan yaitu, persiapan, konstruksi videotron, pemasangan awal, jasa lainnya, pekerjaan support dan utilitas. Tersangka Hasnawi Bactiar dan Hendra Saputra selaku Dirut PT IMAJI sempat melarikan diri selama beberapa bulan dan ditangkap diwilayah Kalimantan. Keduanya dikenai sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 13 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (K24-80) Sakit, Wawan Dibantarkan JAKARTA-Terdakwa Chaeri Wardana (Wawan) dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, kondisi kesehatan terdakwa kasus dugaan suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, pada 2013 dan pemilihan Gubernur Banten belum pulih dan tidak bisa mengikuti persidangan pembacaan dakwaan pada Kamis (27/2). Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edy Hartoyo, kondisi kesehatan Wawan belum pulih sejak dirawat di Rumah Sakit dr Soekanto Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin lalu. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi kesehatan Wawan belum stabil. ’’Maka kami penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim agar menetapkan pembantaran penahanan terdakwa Wawan selama RS dr Sukanto terhitung sejak 24 Februari hingga selesai perawatan di rumah sakit tersebut,’’ kata Jaksa Edy. Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji mengabulkan permohonan pembantaran Wawan hingga sembuh. Dia pun menunda persidangan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu hingga Kamis pekan depan. ’’Majelis mengeluarkan penetapan pembantaran hingga terdakwa sembuh dari sakitnya. Persidangan ditunda selama satu minggu. Kita doakan Wawan segera sembuh,’’kata Matheus. Sita Lagi Sementara itu KPK menyita aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang Wawan. Penyidik menyita se- buah mobil Toyota Alphard. ’’Tadi ada penyitaan penyidik yang berkaitan TPPU TCW, Alphard hitam B- 4 GRA. Diantar ke kantor KPK oleh seseorang pegawai PT BPP (Bali Pacific Pragama),’’ kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. STNK mobil atas nama Wawan. Diduga mobil itu pernah diberikan kepada anggota DPRD Banten. Selain itu, Johan menambahkan penyidik juga telah menyita mobil Toyota Kijang Innova B-1004-SFY. Mobil itu tercatat atas nama Wawan. ’’Disita dari Agah, dianterin juga. Mobil tersebut dipakai untuk operasional Radio Polaris,’’ujar Johan. Terkait TPPU yang dilakukan oleh adik Atut Chosiyah itu, penyidik KPK telah menyita sebanayak 45 unit mobil dan 1 unit motor Harley Davidson. (D3,viva-80)

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Harga Rumah Naik Terus SEMARANG - Harga rumah dalam tiga bulan ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan indeks diekspektasikan naik ke level 168,05. “Pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tinggi dikhawatirkan mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya atau bubble,” ujar Marlison Hakim, Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah V Jateng dan DIY, kemarin. Menurut dia, pertumbuhan KPR mencerminkan dinamika tinggi kegiatan ekonomi di sektor properti yang diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Di sisi lain, dalam konteks makro, perkembangan KPR juga perlu dan terus dicermati. “Total posisi atau outstan ding KPR per Desember 2013 meningkat menjadi Rp 14,53 triliun, atau secara tahunan tumbuh 22,7%. Angka pertum- buhan itu lebih tinggi daripada pencapaian tahun sebelumnya sebesar 12,7%,” tuturnya. Kenaikan serapan KPR, lanjut dia, didorong oleh minat masyarakat membeli rumah yang terus tumbuh, meski harga properti selalu meningkat. Pada triwulan IV 2013, penjualan rumah tumbuh 18,12%. “Meski tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang 46,8%, pencapaian penjualan itu menggambarkan permintaan rumah terus tumbuh. Diperkirakan pertumbuhan masih akan berlanjut,” tegasnya. Daya Beli Kuat Data bank sentral menunjukkan penjualan rumah tipe menengah di atas 36-70 tumbuh tinggi, yaitu 39,13%, seiring dengan pertambahan jumlah warga masyarakat golongan kelas menengah di Jateng. Golongan itu memiliki daya beli kuat. “Daya beli yang kuat dapat dilihat pada perkembangan posisi KPR perbankan. Secara tahunan, outstanding KPR tipe menengah pada 2013 tumbuh tinggi, yakni 37,6%, jauh melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya 13,1%,” ungkapnya. KPR tipe kecil 21-36 tumbuh 7,6%, sedangkan outstanding tipe besar di atas 70 justru tumbuh melambat, yakni 12,7%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya 57,8%. “Perlambatan laju pertumbuhan kredit tersebut terkait dengan ketentuan loan to value (LTV) bagi KPR di atas tipe 70,” papar Marlison. Secara keseluruhan, pangsa KPR di Jateng per Desember 2013 mencapai 8,22% dari total kredit perbankan Rp 176,61 triliun. “Sejauh ini, kualitas KPR terpantau baik, dilihat pada non performing loan (NPL) yang berada pada kisaran rendah 2,5%,” tandasnya.(J8-29) Efektivitas Media Luar Ruang Caleg Pertanyaan: Akhir-akhir ini, banyak sekali media promosi, terutama media luar ruang atau outdoor yang digunakan oleh para calon anggota legislatif (caleg). Beberapa yang memiliki kemampuan finansial menggunakan baliho-baliho besar di titik-titik strategis. Para caleg yang tidak memiliki kemampuan finansial besar hanya menempel dan ‘’merusak’’beberapa pohon di pinggir jalan . Kondisi itu sungguh merusak estetika perkotaan. Melalui Klinik Marketing ini, saya ingin menanyakan seberapa efektifkah penggunaan media-media outdoor untuk memasarkan para caleg. Saya tidak tahu, apakah strategi itu dilakukan karena kebiasaan turun-temurun, ataukah para tim suksesnya kurang memahami bagaimana melakukan komunikasi pemasaran yang efektif. Terima kasih. Imam Rahardian Semarang Jawaban: Mendekati Pemilu memang waktu datangnya rezeki bagi perusahaan periklanan dan print MMT di Indonesia. Sayang, sebagian besar yang mendapatkan rezeki kadang tidak menjadi adviser yang baik; yang penting keuntungan melonjak. Lebih celaka lagi, mindset sebagian saleg menganggap kampanye sekadar pasang foto, nomor urut, dan nama yang dipajang di pinggir-pinggir jalan. Tujuan promosi luar ruang adalah membangun awareness; proses agar konsumen selalu ingat brand name(nama merek) dari produk, yang memunculkan proses komparasi di benak konsumen dengan merek lain yang sebelumnya juga pernah diingat kualitasnya. Misalnya promosi tentang mobil keluaran terbaru. Begitu membaca, konsumen atau masyarakat sudah tahu perbandingannya dengan mobil merek lain; meski belum membeli atau memiliki, pernah dengar ceritanya. Lalu, bagaimana kita bisa mengomparasikan calegcaleg baru jika caleg yang lain juga belum pernah diketahui kualitasnya? Maukah otak kita menyimpan erat-erat nama untuk dijadikan acuan memilih? Apalagi yang ditampilkan sama semua; foto diri, nama, nomor urut, nama partai. Sampai sekarang, jarang ada masyarakat yang hapal namanama caleg, kecuali secara personal sudah kenal, padahal tujuan promosi luar ruang adalah awareness, kenal! Sebenarnya, yang membuat caleg dikenal adalah positioning-nya, sehingga membuat mereka gampang diingat. Jadi, jangan cuma memajang foto besar dan nomor urut, tetapi berilah tagline positioning yang menunjukkan keistimewaan. Contoh nyata yang bisa kita tiru dari beberapa produk bisnis antara lain: ‘’Orang pintar minum (nama jamu)’’, ‘’Bukan basa basi’’ (rokok), serta ‘’Sukses dimulai dari bawah’’(produk semir sepatu). Sampai sekarang masyara- kat kita masih ingat contoh tagline itu, sehingga waktu mereka bingung berbelanja, tagline tersebut langsung muncul di benaknya. Jadi, bayangkan kalau para pemilih diminta mengingat ratusan nama di bilik pencoblosan, pusing! Catatan berikutnya, porsi antara gambar dan nama tidak berimbang. Padahal berbeda dari iklan produk makanan; gambar memiliki magnet kuat bagi pikiran untuk ikut menyimpan keinginan mencoba! Kebanyakan hanya foto KTP yang dipajang; di mana daya magnetnya? Lagi, foto-foto caleg tidak bisa berbicara tentang rasa (rasa bakso atau rasa iga, layaknya pada iklan makanan yang membuat otak mengingat terus). Jadi, kalau Anda tanya seberapa efektifkah media luar ruang untuk memasarkan para caleg, jawabnya sama sekali tidak efektif, kecuali bisa menancapkan positioning atau keunggulan komparatif di benak konsumen atau masyarakat. Pasang gambar di pohon-pohon di kampung atau tepi jalan-jalan kecil, malah membuat kesan menjengkelkan buat sebagian masyarakat pecinta lingkungan hidup. Kalau ingin efektif, siapkan kekuatan (apa yang paling dikenal masyarakat dalam diri caleg yang bersangkutan). Jadikan kekuatan itu sebagai positioning tagline, sehingga masyarakat yakin si caleg pasti bisa memperjuangkan kepentingan tertentu karena dia ahli atau aktivis di bidangnya (lingkungan hidup, pendidikan, olah raga, dll). Terima kasih partisipasinya. Salam Pemasaran!(29) Kompetisi Bisnis Online JAKARTA - Payment processor berbasis debit e-wallet pertama di Indonesia, iPaymu bersama lakubgt.com dan larisbgt.com menggelar kompetisi bagi pelaku bisnis online atau netprenuer. Ajang tersebut diharapkan bisa mencetak netpreneur baru dan membuat e-commerce di Tanah Air emakin kuat dan berkembang. ‘’Kompetisi dari Maret sampai September itu didukung penuh oleh Yamaha dengan total hadiah Rp 50 juta. Pemenang diumumkan pada September 2014,’’ tutur CEO iPaymu Pikukuh Tetuko, kemarin. Pihaknya terpanggil untuk menularkan budaya bisnis online kepada masyarakat, karena memiliki potensi sangat besar. “Saat ini, orang mau berbisnis tidak perlu memikirkan membeli ruko atau tempat usaha, optimalkan saja dunia online. Kenapa internet tak dimanfaatkan sebagai ladang mencari uang?” tuturnya. Peserta kompetisi, kata dia, harus memiliki imajinasi brillian agar barang yang dijual menarik calon pembeli. Di sinilah keahlian dan kepintaran “merayu” konsumen diuji. Domain Gratis Pihaknya akan memberikan gratis domain web.id selama 12 bulan, khusus pengguna lakubgt.com bagi 200 pendaftar pertama dari www.rumahweb.com. Peserta, lanjut dia, juga akan mendapat bimbingan dan saran dari mentor muda yang sudah berpengalaman di bisnis online, misalnya Riyeke Ustadiyanto (SEO Guru Indonesia), Kontowiyoga (creative business social media strategy), Rene Suhardono (career coach & author of “Your Job is Not Your Career”, dan Rizal Bigjoy (conversion FB ads strategy). Roadshow pertama digelar di Jakarta pada 5 Maret di Ciputra GEPI Incubator, DBS Tower, Ciputra World. Selanjutnya, di Medan (20 Maret), Yogyakarta (10 April), Surabaya (16 April), dan terakhir di Bali (24 April). Jadwal roadshow dapat dilihat di http://www.yamahajawara.com. (F4-29)

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.655 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG BELI +/- AALI 25.175 1.350 GDYR 18.500 500 GGRM 48.200 1.300 HMSP 68.500 400 PTSP 5.000 1.000 BBRI 9.200 225 POOL 4.100 800 SRTG 4.250 125 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur NIAGA 11.640 11.600 1.490 1.250 10.425 10.015 9.215 9.510 18.500 19.470 11.400 10.301 3.575 3.112 15.950 16.123 SUPIT 11.580 1.485 10.390 9.185 19.200 11.300 12.800 3.510 15.890 JUAL MITRA 11.620 1.485 10.400 9.185 19.150 11.200 3.525 15.900 Konglomerasi Perlu Diatur (Tegal). Pelantikan dilakukan di The Sunan Hotel Solo. Nelson menilai saat ini pemerintah belum punya niat membuat aturan terkait dengan konglomerasi. Indonesia belum punya holding company act sebagaimana negara-negara lain. Menginisiasi “Sekarang undang-undang nya memang belum punya, tetapi ke depan, Indonesia perlu punya dan kami siap menginisiasi,” imbuhnya Kendati aturannya belum ada, ia menjamin tak akan mengganggu pengawasan OJK. Dalam UU OJK, pihaknya sudah memiliki kewenangan mengatur lembaga keuangan. ‘’Dalam UU juga telah disebutkan OJK bisa melakukan pengawasan secara terkonsolidasi dan terintegrasi,’’ tandasnya. (K6-29) Daerah Jangan Didikte Investor JAKARTA - Menegakkan kedaulatan laut bisa diwujudkan dengan cara memperbanyak jumlah kapal patroli laut. Melalui patroli secara sungguh-sungguh, angka kriminalitas di laut turun sampai 92%, termasuk memangkas illegal fishing atau pencurian ikan. ‘’Dalam pengelolaan sumber daya alam, daerah seharusnya jangan sampai didikte oleh investor. Jika mereka melanggar aturan hukum, jangan segan-segan mencabut izinnya,” tutur Isran Noor, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), kemarin. Pemda, menurut dia, mesti mampu membangun kekuatan agar, misalnya Blok Mahakam, sumber minyak yang dikuasai asing, bisa dinasionalisasi. “Jangan sampai Blok Mahakam kembali ke pihak asing. Tidak ada alasan kita tidak mampu,” tegasnya. Isran Noor juga meminta kepada pemda baik pemprov, pemkot, maupun pemkab supaya memanfaatkan lahan pertanian.(wa-29) 11.715 1.530 10.550 9.265 19.300 11.500 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.515 10.525 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.720 1.525 10.510 9.260 19.520 11.430 13.175 3.580 16.060 11.720 1.525 10.550 9.260 19.400 11.400 3.590 16.100 Target Penjualan BMW Dinaikkan SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur konglomerasi lembaga keuangan. Hal itu diperlukan agar bisa mengawasi gerak mereka. Nelson Tampubolon, anggota Dewan Komisioner OJK menyebutkan konglomerasi lembaga keuangan sedang menggejala di TanahAir karena ada pembatasan kegiatannya. Misalnya bank tidak boleh membuat asuransi. Bank kemudian menggunakan strategi lain dengan membentuk anak perusahaan. Tak sebatas asuransi, mereka juga memiliki lembaga pembiayaan sampai dana pensiun. “Bank bisa mendirikan bermacam-macam anak perusahaan; hal itulah yang mendorong kong lomerasi lembaga keuangan,” tuturnya di sela-sela pelantikan para Kepala OJK Regional IV. Dani Surya dilantik sebagai Kepala OJK Yogyakarta, Mulyadi (Solo), Farid Faletehan (Purwokerto), serta Yulius Ekaputra ARTAMAS SM/Fani Ayudea JELASKAN BMW Seri 520 D : Karyawan PT Astra Internasional Authorized Dealer BMW menjelaskan soal mobil BMW seri 520 D kepada calon konsumen. (29) Pembukaan Data Nasabah Perlu Hati-hati JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan untuk menjaga keamanan nasabah sudah ada peraturan yang mengawal. ‘’Namun, tetap harus dicatat bahwa pembukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan peningkatan penyetoran pajak wajib dilakukan dengan penuh kehati-hatian,’’ tuturnya menanggapi keinginan Ditjen Pajak membuka data nasabah perbankan terkait dengan upaya penarikan pajak. Ia sepakat atas rencana pembukaan data nasabah perbankan untuk pemeriksaan pajak melalui revisi UU Perbankan. Sebelumnya, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan akan bekerja sama dengan OJK sehubungan dengan kemungkinan pembukaan data perbankan untuk kepentingan penghitungan pajak. Menurut dia, OJK telah memberikan sinyal positif. Panduan teknis yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) mengenai pembukaan akses data perbankan untuk kepentingan penerimaan pajak sejalan dengan program Ditjen Pajak untuk fokus pada penggarapan wajib pajak pribadi. ‘’Saya setuju pada keputusan OECD mengenai data perbankan harus dibuka untuk kepentingan perhitungan pajak. Namun, UU Perbankan belum memungkinkan,’’ungkapnya. Panduan Resmi OECD meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran informasi otoritas perpajakan antarnegara, kemarin. Panduan itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penangan an kalkulasi pajak dan penghindaran pajak. Hal itu merupakan mandat dari para pemimpin negara-negara G20. Panduan mengatur standar dan kerja sama pertukaran informasi antara otoritas dan jurisdiksi yang berbeda mengenai informasi yang diperoleh di institusi keuangan. Dijabarkan jenis informasi akun keuangan yang bisa diperlukan antarotoritas, institusi keuangan yang perlu memberikan laporan, jenis akun dan para pembayar pajak, serta proses due diligence atau mekanisme yang disepakati antar lembaga keuangan. Selain itu, dijabarkan mekanisme Common Reporting and Due Diligence Standard yang meliputi rekening pendapatan investasi dari bunga, dividen, dan asuransi. Lembaga keuangan yang wajib melakukan transparansi rekening adalah perbankan, lem- baga kustodian, dan lembaga yang terkait dengan keuangan lainnya; misalnya perusahaan sekuritas dan asuransi. Adapun yang wajib dilaporkan adalah rekening individu dan lembaga.(bn-29) SEMARANG - Target penjualan BMW di Jateng dan DIY dinaikkan mengingat pasar mobil mewah terus bertambah. Tahun ini, angkanya menjadi 23%. “Kami optimistis penjualan bisa mencapai 90 unit sampai akhir tahun,” tutur Kepala Cabang PTAstra Internasional Authorized Dealer BMW Semarang, Saryono, kemarin. Tahun ini, lanjut dia, BMWmeluncurkan 10 varian baru dan face lift, yakni seri 4, New X5, seri 2 Coupe, seri 4 convertible, dan seri M4. Model-model terbaru mobil asal Jerman itu diharapkan bisa mendorong peningkatan penjualan. “Meski tahun ini ada pemilu, secara ekonomi pertumbuhan pasar akan membaik. Nilai investasi yang terus bertambah dan perbaikan infrastruktur membuat kelas menengah terus tumbuh,” jelasnya. Sepanjang 2013, penjualan BMW di Jateng dan DIY mencapai 73 unit, atau tumbuh 19,6% dari 2012 yang terjual 61 unit. Penyumbang terbesar penjualan seri 3 sebesar 43%, X1 mencapai 16%, X3 sebanyak 22%, seri 5 andil 13,5%, dan seri lain menyumbang 5,5%. “Pasar terbesar di Kota Semarang 57%, menyusul Yogyakarta 13,5%, dan Solo 11%. Kota-kota lain, misalnya Cilacap, Kendal, Kudus, dan Jepara menyumbang 18,5%,” ujar Saryono.(J8-29)

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Listrik Menyala Itu Hak Rakyat Jaminan pelayanan agar listrik tetap menyala, apa pun dan bagaimanapun merupakan hak rakyat. Tidak ada kelompok atau instansi yang boleh bermain-main mengancam keterhentian pasokan. ”Ancaman” yang dilontarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merespons keputusan kasasi Mahkamah Agung agar memenuhi tuntutan Serikat Pekerja PLN, terkait perintah penyitaan aset-aset PLN, jelas tidak pada tempatnya. Layanan listrik menyala harus tetap terjamin. Apakah rendahnya posisi tawar rakyat itu masih akan ditambah dengan ”ancaman” pemadaman karena persoalan internal perusahaan? Kita paham, pastilah ada masalah kompleks dalam relasi antara PT PLN dengan serikat pekerjanya. Akan tetapi, sebagai perusahaan pelat merah yang menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan energi sehari-hari untuk rakyat, sepatutnyalah ada jalan tengah yang menggambarkan kejelasan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Inilah ujian penyelesaian masalah yang terkait langsung dengan pemenuhan hajat hidup rakyat. Persoalan gugatan serikat pekerja dengan PT PLN merupakan masalah internal perusahaan. Jangan pula mengaitkan pelaksanaan keputusan hukum dengan posisi tawar tertentu menyangkut hak rakyat atas layanan PLN. Pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pekerjanya yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung, harus dipisahkan dari kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kita menggarisbawahi dan sependapat dengan Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi yang menegaskan, jika listrik dipadamkan karena PLN tidak memenuhi kewajiban kepada pekerjanya, berarti perusahaan negara itu menimpakan kesalahan kepada rakyat. Dari logika ini, jika sampai terjadi kekisruhan, hal itu merupakan kesalahan dan kegagalan besar dalam pengelolaan perusahaan yang seharusnya menjamin ketercukupan kebutuhan hidup rakyat. Kita tidak akan masuk ke wilayah internal PT PLN, namun lebih menekankan ke persoalan pelayanan. Ya, suka atau tidak suka, selama ini layanan perusahaan kelistrikan tersebut masih banyak dikeluhkan oleh pelanggan. Mulai dari jaminan konsistensi pelayanan, realitas ketidakberdayaan pelanggan yang lemah posisi tawar karena sifat monopoli penyediaan jasa kelistrikan itu, hingga yang kecilkecil seperti ketika menerima pengaduan listrik padam dari para pelanggan. Kita mendorong penyelesaian yang berorientasi keberpihakan kepada rakyat. Pelanggan jangan dijadikan tameng kesengkarutan ini. Sepatutnyalah semua itu menjadi momentum perbaikan manajemen. Ikuti revitalisasi internal dengan komitmen serius membenahi performa layanan. Bukankah wajah pelayanan selama ini masih menguatkan citra rata-rata tentang ”rakyat terus didorong memenuhi kewajibannya, tetapi banyak diabaikan terkait dengan hak-haknya”? Melindungi Al-Aqsa, Menjaga Perdamaian Keinginan Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa sangat jelas terlihat dari perdebatan yang terjadi di Knesset (parlemen Israel). Kubu sayap kanan mengangkat isu AlAqsa pada sidang parlemen itu, dengan tuntutan agar Israel mengambil alih kewenangan atas situs suci itu. Kompleks Masjid Al-Aqsa, sesuai kesepakatan setelah Perang 6 Hari, berada di bawah kewenangan Yordania. Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik Arab-Israel. Israel merebut kawasan Kota Tua Jerusalem dari Yordania pada Perang Enam Hari 1967. Dalam traktat perdamaian Yordania-Israel 1994, Yordania mendapat hak untuk memelihara dan mengelola semua situs tempat suci umat Islam di kawasan Jerusalem. Pembahasan di Knesset itu cukup mengejutkan. Meskipun perdebatan di parlemen Israel itu tidak menghasilkan keputusan apapun, pembicaraan isu Masjid Al-Aqsa sarat mengandung muatan politik. Debat parlemen itu diawali dengan tuntutan agar Pemerintah Israel mengakhiri larangan bagi warga Yahudi untuk berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa, alasan yang seolah bisa dibenarkan dari sisi Israel. Berbicara tentang Al-Aqsa tentunya tidak dengan semena-mena mengabaikan traktat perdamaian itu. Debat di Knesset tidak seharusnya terjadi apabila semua pihak selalu merujuk pada traktat perdamaian. Pembicaraan di luar konteks traktat perdamaian sama artinya dengan upaya untuk mengingkari traktat perdamaian dan pemaksaan oleh kepentingan politik Israel atas kompleks suci itu. Pemerintah Israel memang melarang warga Yahudi memasuki kompleks masjid untuk menghindari konflik terbuka dengan warga muslim. Namun, warga Yahudi sayap kanan berhaluan garis keras, yang menganggap lokasi itu juga tempat suci mereka, menuntut hak untuk menjalankan ibadah di dalam kompleks Al-Aqsa. Keinginan kelompok garis keras merupakan inisiasi untuk merebut kewenangan atas Al-Aqsa. Dalam sejarah konflik PalestinaIsrael, upaya Yahudisasi Israel atas Al-Aqsa berlangsung dalam berbagai kemasan taktik dan langkah politik. Melindungi Al-Aqsa berdasarkan status traktat perdamaian masih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga proses perdamaian Timur Tengah. Melanggar garis batas itu akan lebih banyak membawa komplikasi destruktif pada proses perdamaian Timur Tengah. PKB cantumkan gelar profesor untuk Rhoma Irama. Sudah raja, profesor pula. Ter-la-lu...! * * * Hemat beras, Desa Semin Wonogiri galakkan ”tiwulisasi”. Buktikan ”anak tiwul” lebih bergas dari ”anak keju”... (Konsumen tiwul dan blendhung jagung) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri Etika Berdakwah Oleh Ibnu Djarir TINDAKAN Ustadz Hariri menginjak kepala orang saat ia berdakwah sangat mengejutkan, sekaligus mengecewakan masyarakat, khususnya para dai atau mubalig. Bagaimana mungkin dai yang mestinya menjadi anutan dan teladan yang baik, justru menunjukkan perilaku tercela. Kalangan dai kecewa karena ulah Hariri mencemarkan citra dai yang bertugas menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, memercayai dan mengharapkan dai mengemban amanat meneruskan tugas Rasulullah saw, yaitu membimbing masyarakat supaya memiliki akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Dengan demikian, menginjak kepala orang lain yang dapat dikategorikan tindak kekerasan bertentangan dengan norma akhlak Islam. Tanggal 19 Januari 2014, Hariri (29) diundang untuk berceramah pada acara hajatan seorang penduduk Nagrak, Cangkuang, Kabupaten Bogor. Ia, yang bernama lengkap KH Rd M HaririAbdAzizAzmatkhan menjadi dai setelah lulus Kontes Dai TPI. Pengetahuan agamanya diperoleh dari UIN Bandung sehingga mempunyai bekal untuk berdakwah. Dia mampu mengasuh Majelis Mazidah Aswaja. Dia yang juga berambut gondrong memiliki jiwa seni, dan suara seperti rocker, serta pandai berpencak silat pula. Karena penampilannya yang menarik, ia diterima sebagai pemain sinetron, antara lain pernah main dalam sinetron berjudul ’’Islam KTPî, ìSampeyan Muslim ?î, ìMak Ijah Pengen ke Makkahî dan ìSetulus Kasih Ibuî. Pada awal dia berpidato tiba-tiba alat pengeras suara rusak sehingga suara Hariri tidak terdengar jelas. Maka dia pun memanggil Entis Sutisna, petugas sound system untuk memperbaiki.Tapi Entis tidak kunjung memperbaiki. Hariri memanggil Entis ke depan panggung untuk meminta maaf kepadanya tapi Entis menjawab dengan kata-kata yang tidak pantas, dan sekali pun minta maaf tetap dengan suara keras. Memuncaklah kemarahan Hariri sehingga dia menindih kepala Entis dengan lututnya. Jurus pencak silatnya muncul. Ustad-ustad lain kawan Hariri segera melerai, meminta tidak meneruskan tindihannya. Manajer Hariri, Odet berpendapat kemarahan Hariri dapat dimaklumi mengingat Entis telah menyakiti hatinya. Ia mengatakan siapa yang pernah berpidato di muka umum pasti kecewa atau bahkan marah, bila tengah berpidato tiba-tiba pengeras suara rusak sehingga pidatonya tidak dapat jelas didengar. Sebaliknya Agus, majikan Entis, karena sudah tahu watak pemarah Hariri, menyalahkan ustadz itu, yang katanya sebagai dai tak bisa memberi contoh kesabaran menghadapi gangguan, hanya persoalan sound system. Pendapat yang berkembang di kalangan dai pada umumnya tidak membenarkan peri- laku Hariri yang menunjukkan tindak kekerasan. Mestinya dai harus tampil simpatik, dan menunjukkan akhlak mulia sehingga menarik hati jamaah. Pendapat lain mengatakan, meski tiap muslim berkewajiban berdakwah, tak setiap muslim harus tampil sebagai dai lapangan. Hal itu mengingat untuk menjadi dai lapangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu, ada pendapat sebaiknya Hariri aktif dalam bidang seni budaya saja, seperti menjadi pemain musik atau sinetron. Ketua Komisi Kerukunan Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M Nasution berpendapat perilaku Ustadz Hariri menginjak kepala orang termasuk tindak kekerasan, dan bahkan melanggar HAM. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma akhlak Islami. Menurutnya, dalam berdakwah, dai hendaknya mencontoh cara Rasulullah saw yang tidak pernah menunjukkan cara-cara kekerasan. Ia mencontohkan ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Thaif dilempari batu oleh warga hingga terluka. Namun Nabi tetap tenang dan bersikap lembut. Etika Berdakwah Etika berdakwah meliputi tiga aspek, yaitu sikap batin, penampilan, dan adab atau kesopanan. Tulisan sederhana ini hendak menyampaikan sikap batin berdasarkan petunjuk dalam Alquran. Pertama; orang berdakwah harus dilandasi niat ikhlas. Yang dimaksud ikhlas adalah ucapan dan perbuatan diniati semata-mata demi memperoleh rida Allah Swt, bukan mencari kekayaan, kemasyhuran, pujian, atau sebutan indah. Dai yang ikhlas tidak akan mengomersialisasikan dakwahnya alias memasang tarif (QS Al Bayyinah: 5). Kedua; dakwah harus dilaksanakan secara bijak (QS An Nahl: 125), yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi beserta lingkungannya. Ketiga; dakwah hakikatnya merupakan upaya mengajak orang lain agar mengimani dan mengamalkan ajaran Islam. Tetapi Islamisasi itu tidak boleh dengan paksaan (QS Al Baqarah: 256 ). Keempat; dai hendaknya menjadi anutan atau teladan baik bagi masyarakat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, khususnya dengan menunjukkan akhlak mulia (QS Al Ahzab: 21). Kelima; dai hendaknya menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan, fitnah, atau sejenisnya (QSAlAhzab: 70). Keenam; dakwah hendaknya dilakukan lewat cara lemah lembut (QS Ali Imran: 159). Ketujuh; dakwah hendaknya untuk membina kesatuan dan persatuan umat, tidak mempertajam masalah khilafiah, dan tidak menjelekjelekkan orang atau golongan lain (QS Al Hujurat:10). – H Ibnu Djarir, dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 1981-1983 Tontonan Shalat Jumat di Televisi JUMAT, imajinasi waktu sakral, dari masa lalu sampai sekarang. Umat Islam mengakui bahwa Jumat itu ”hari suci”, memiliki keutamaan ketimbang hari-hari lain. Selebrasi sakralitas diwujudkan dengan pelaksanaan shalat saat siang hari. Shalat dua rakaat secara berjamaah memberi penguatan iman, bukti dari keberserahan diri dalam ibadah. Rutinitas ibadah shalat pada Jumat siang berlangsung di masjid-masjid. Orang-orang berdatangan ke masjid, memenuhi panggilan: duduk mendengarkan khotbah dan melaksanakan shalat. Kewajiban dilakukan demi iman dan takwa. Kita pun jeda dari pekerjaan atau kesibukan. Peristiwa shalat menjadi momentum besar, mengajak manusia berefleksi dan membeningkan diri untuk menjalani kehidupan. Jumat sebagai hari suci mengajarkan tentang religiositas, meresapi peristiwa di dunia berbasis nilai-nilai lahiriah dan batiniah. Sekarang, Jumat menjadi milik TVRI. Shalat menjadi tontonan. Sakralitas dari ibadah telah menjadi sajian tontonan, tersaji sebagai acara atau program pada siang hari. TVRI mempersembahkan program berlabel agama ke publik: siaran langsung shalat Jumat di Masjid Istiqlal (Jakarta). Acara tak lazim, mengusik pikiran. Kita menganggap ada keganjilan. Apa makna dan faedah siaran langsung shalat Jumat? Siapa penonton? Apakah stasiun televisi itu ingin meraih klaim sebagai institusi siaran beramanat agama? Kita tak bakal menjawab semua keganjilan. Program itu ada, berdurasi lama. Gejala membuat program-program agama di televisi sering menimbulkan ambiguitas. Shalat sebagai tontonan melengkapi dari persaingan pelbagai stasiun televisi menggarap acara pengajian, dari pagi sampai malam. Lembaga penyiaran tersebut ingin publik ”beragama” dengan menonton televisi. Sambutan publik memang meriah, representasi kehendak mempelajari dan mengerti agama. Acara pengajian makin menjadi andalan, merangsang pembuat program menganut paham ganjil: ”Pengajian adalah tontonan, hiburan, sumber uang, pencitraan.” Misi religius sulit mengelak dari komersialitas dan popularitas. Persaingan dalam suguhan acara pengajian mungkin diartikan oleh TVRI dengan sikap berlebihan, menganggap ibadah pantas menjadi tontonan publik. Perintah melaksanakan shalat ditujukan bagi kaum lelaki. Mereka bergerak ke masjid, berkeinginan mengalami ibadah dengan khusuk Oleh Bandung Mawardi Apakah TVRI memang menginginkan ada sebaran misi ”mengenalkan” ibadah ke publik? dan bermakna. Mereka meninggalkan pasar, kantor, rumah untuk beribadah. Adegan mereka ada di masjid justru bersaing dengan penghadiran gambaran jamaah dan suasana masjid melalui siaran TVRI. Keputusan membuat siaran langsung menjadi aneh. Orang shalat disorot kamera, disajikan ke publik. Kamera memperlihatkan tubuh, pakaian, ekspresi wajah, sajadah, dan ruang. Penonton bisa ”menikmati” adegan imam dan makmum, menikmati suara iman. Sorotan kamera menjadi pengganti mata penonton: memasuki ruang masjid untuk menonton orang-orang shalat. Menjadi Pembuktian Penonton bisa melihat siaran langsung shalat Jumat sambil makan, tiduran, bercelana pendek, merokok, duduk. Televisi ada di kamar, ruang tamu, terminal, kantor, stasiun, mal, toko. Orang-orang tak perlu ”bersuci” sebelum menonton peristiwa ibadah. Di pelbagai tempat, orang bisa menjadi penonton. Apakah TVRI memang menginginkan ada sebaran misi ”mengenalkan” ibadah ke publik? Apakah siaran langsung menjadi pembuktian bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah itu adalah institusi berpihak ke acara-acara agama? Kita pun memiliki percabangan curiga: shalat sebagai tontonan dan siaran langsung sebagai klaim keberpihakan TVRI. Kita merasa ada ketidakpatutan untuk menjadikan shalat sebagai tontonan, tak berbeda dari program berita, musik, gosip, atau sinetron. TVRI tampak ingin tampil sebagai ìpemenangî dari gejala persaingan acara-acara agama di televisi. Publik dianggap sebagai penonton, memberi ìkeuntunganî bagi televisi. Cara pengajian-pengajian di pelbagai stasiun televisi mulai memunculkan dilema. Jamaah harus berpakaian seragam dan tampil necis saat mengikuti pengambilan gambar di studio. Tubuh dan pakaian mereka sudah menjelaskan ada ketidaklaziman makna pengajian saat menjadi tontonan di televisi. Urusan pengajian justru ditambahi dengan kebijakan stasiun televisi menayangkan shalat Jumat. Kita berharap para imam dan jamaah tak tergoda oleh kamera. Televisi memang fantastis, membentuk imajinasi tak terbatas. Kita tak bisa memberi pemakluman jika orang-orang saat menjalankan shalat berlagak aneh akibat sadar sedang disorot oleh kamera. Kesadaran bakal menjadi tontonan tentu bisa memengaruhi kekhusukan dalam beribadah. Shalat rawan mengalami gangguan dan kerusakan. Hari Jumat sebagai hari suci pun bakal ambigu oleh sajian siaran langsung di TVRI. Shalat itu tontonan. Konklusi tak boleh baku dan langgeng. Kita pun memerlukan jawab dari pelbagai curiga atas keputusan TVRI menayangkan langsung shalat Jumat. (10) – Bandung Mawardi, pengelola Jagat Abjad Solo Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 BPJS untuk RS Swasta Oleh Syahrial Faza Hampir dua bulan ini Badan Program Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang kerap disingkat BPJS Kes melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengimplementasian program tersebut mendapat respons positif dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), termasuk asosiasi di Jateng. Namun ada beberapa hal yang perlu pembenahan demi penyempurnaan program tersebut. Pertama; sosialisasi. Sosialisasi program JKN BPJS yang diterapkan mulai 1 Januari 2014 dirasa masih kurang. Hal itu mengakibatkan masyarakat dan dokter yang menangani JKN BPJS belum sepenuhnya mengerti. Kedua; koordinasi. Fakta di lapangan menunjukkan kurangnya koordinasi antara BPJS Kes pusat-regional dan cabang sehingga ada kebijakan yang bertentangan. Misal soal pemahaman episode tindakan rehabilitasi medik, kebijakan iur biaya bila naik kelas perawatan, besaran kapitasi untuk pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dasar, dan kebijakan pembagian peserta PPK dasar. Ketiga; kepesertaan. Sebagian besar peserta baru kebanyakan mengikuti JKN BPJS saat sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak orang sudah dirawat di rumah sakit, baru menyodorkan kartu baru peserta JKN BPJS. Ini akan menyulitkan rumah sakit karena terkait dengan kelas perawatan. Di sisi lain, banyak protes dari peserta JKN BPJS eks peserta Askes dan Jamsostek karena rumah sakit tidak lagi memberikan hak atas obat nongenerik. Persoalannya, rumah sakit swasta ha- Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: mbaca.sm@gmail.com Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info ”Pemotongan” Dana di PT SJV Saya mantan karyawan PT Sarana Jateng Ventura (PT SJV) yang telah bekerja selama 16 tahun dari September 1996-23 November 2012. Bagi karyawan yang mengundurkan diri, disamping memperoleh hak pesangon juga mendapat Dana Kesejahteraan Karyawan (DKK), yang nominalnya sudah diberitahukan di awal. Uang itu akan diberikan satu tahun setelah mundur dan jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pengajuan. Pesangon telah saya terima 27 November 2012, sedangkan porsi dana kesejahteraan baru saya terima 8 Januari 2014. Ada keterlambatan pembayaran dari perusahaan, namun saat itu tidak ada penjelasan penyebabnya. Jumlah yang dibayarkan pun hanya 40% dari yang seharusnya saya terima sesuai kesepakatan semula. Pemotongan dilakukan dengan alasan bahwa pemberian porsi dana kesejahteraan yang dilakukan petugas pemegang dana kesejahteraan karyawan terdahulu, nominalnya dianggap ”terlalu besar”. Ini tidak sejalan dengan maksud SK Direksi No 07/X/ 2005. Kepada petugas dana kesejahteraan terdahulu yang ”salah” dalam menghitung, akan dimintai pertanggungjawaban. Sedang karyawan yang telah mengundurkan diri sebelum saya, dan telah menerima porsi dana ”terlalu besar” maka perusahaan akan memintanya kembali. Demikian kata Dirut PT SJV lewat telepon pada Kamis, 9 Januari 2014. Pertanyaannya, kenapa kaji ulang SK tersebut diadakan pada 20 Desember 2013, yang waktunya bertepatan dengan akan diberikannya dana kesejahteraan kepada saya dan 5 karyawan lain? Lagi pula, pemberlakuan sepihak menurut sudut pandang PT SJV tersebut yang belum tentu benar penafsirannya, telah disahkan dan disepakati bersama antara Direksi dan karyawan yang saat ini masih aktif bekerja tanpa mengundang kami untuk dilibatkan dalam pembahasan SK Dir No 07/ X/ 2005. Idealnya kami yang mengundurkan diri harus dilibatkan karena kami yang secara langsung akan terkena dampak atas pemotongan porsi dana tersebut. Menurut kami, tanpa melihat benar atau tidaknya pemahaman SK tersebut oleh petugas terdahulu, seyogianya porsi dana kesejahteraan karyawan tersebut tetap diberikan kepada saya beserta rekan-rekan lain yang mundur sesuai kesepakatan awal, karena besaran dana yang akan saya terima setelah setahun tersebut termasuk menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan pengunduran diri dari PTSJV. Adalah sangat tidak adil kalau keputusan sepihak oleh perusahaan diberlakukan surut/mundur kepada karyawan yang sudah undur diri, apalagi jumlah yang dipotong besar, yaitu sekitar 60%. Melalui surat pembaca ini saya beserta rekan lain yang mengundurkan diri, secepatnya bersedia diajak diskusi dengan manajemen PT SJV untuk mengkaji/menafsirkan maksud SK tersebut. Namun apabila nanti PT SJV tetap berpendapat yang paling benar, kami akan merasa ”puas/legawa” jika rekan-rekan kami yang telah mundur sebelum saya, dan telah mendapat porsi dana ”terlalu besar” mengembalikan ”dana kelebihan”. Perusahaan akan memintanya kembali, bukan sekedar wacana. Arman Suparman, SE Jl Karangrejo Selatan No 34 RT02 RW08 Tinjomoyo Banyumanik, Kota Semarang 50262 *** Pos Kamling Sangat Bermanfaat Keberadaan pos kamling besar sekali manfaatnya. Ketika tengah malam ada warga yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, misalnya ada orang yang dari luar kota akan berkunjung ke saudara, bisa bertanya pada petugas kamling. Atau kentongan yang dipukul setiap jam, bisa memberikan rasa nyaman bagi warga lain. Petugas ronda atau jaga kamling bisa berkeliling dan mengingatkan pintu atau jendela yang belum terkunci, atau mengingatkan sepeda motor yang masih terparkir di teras rumah. Keberadaan petugas kamling di pos ronda juga menjadi penghalang seseorang yang punya niat jahat di tempat tersebut. Dalam hal tertentu juga bisa berjaga untuk sewaktuwaktu memberi tahu warga tentang datangnya banjir bandang, kebakaran atau hal lain yang sifatnya gangguan alam. Masih banyak manfaat ronda atau jaga kamling, yang perlu untuk digiatkan di setiap kawasan permukiman. Termasuk manfaat untuk bisa bersilaturahmi dengan tetangga yang sehari-hari sibuk dengan aktivitas masing-masing. AKPHerie Purwanto, SH, MH Kasat Binmas Polres Pekalongan Kota rus mengikuti kesepakatan dan ketentuan tarif Indonesia Case Based Groups (Ina-CBGs), yang mungkin saja tidak mengakomodasi beberapa obat dan tindakan medis tertentu. Terkait dengan kepesertaan, banyak peserta merasa tidak puas karena menganggap standar pelayanan di rumah sakit saat ini berbeda dari semasa mereka masih menjadi peserta Askes atau Jamsostek. Keempat; tarif dan regionalisasi tarif. Pembayaran klaim pembiayaan rumah sakit menggunakan sistem Ina CBGs. Artinya, BPJS Kes membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayahnya. Harga Keekonomian Secara terori, rumah sakit swasta bisa lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Namun, da- lam praktik, rumah sakit menganggap tarif kapitasi ini di bawah harga keekonomian. Demikian juga untuk perawatan rujukan di rumah sakit swasta. Perhitungan tarif per kelompok penyakit (Ina CBGs) terlalu rendah, dan disamakan rumah sakit pemerintah. Perhitungan tarif itu dianggap tidak fair karena rumah sakit swasta harus menyediakan modal sendiri. Bila memasang tarif terlalu rendah, rumah sakit bisa bangkrut. Bahkan ada kekhawatiran bila ketentuan tarif itu tidak segera dibenahi, tiap tahun minimal ada satu rumah sakit swasta tidak dapat menjalankan operasional dengan baik. ARSSI berharap, BPJS Kes bisa memahami beberapa permasalahan yang dihadapi rumah sakit swasta. Ke depan, ada pembenahan pada segala lini, termasuk pengendalian biaya sehingga bisa efisien dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Karena itu, asosiasi rumah sakit swasta berharap BPJS membuka cost sharing untuk peserta nonpenerima bantuan iuran (PBI) yang menginginkan pelayanan obat/alat di luar aturan formularium nasional. Cost sharing bisa diberikan bila pasien membutuhkan jasa atau peralatan canggih tertentu, semisal MRI, CT scan, angiografi, atau kateter. Untuk menjaga likuiditas keuangan rumah sakit swasta, BPJS Kes perlu kembali meninjau tarif Ina CBGs. Asosiasi rumah sakit swasta di Jateng juga mengimbau manajemen rumah sakit untuk merestrukturisasi biaya langsung dan tak langsung. Jadi, untuk gaji tetap dokter, bukan lagi diperhitungkan jasa me- dis. Dengan demikian, rumah sakit swasta tetap bisa bersaing walaupun dengan biaya produksi rendah tapi bisa tetap memberikan pelayanan prima. (10) – Syahrial Faza, staf Humas Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang, anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Jawa Tengah

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Ukraina Peringatkan Rusia KIEV - Pemimpin sementara Ukraina memperingatkan Rusia agar menahan pasukannya di pangkalan mereka. SM/rtr SEPAKATI KOALISI : Para pemimpin protes Vitaly Klitschko (kanan) dan Arseny Yatsenyuk berbincang dalam sesi sidang parlemen di Kiev, kemarin. Parlemen Ukraina sepakat membentuk pemerintah koalisi dan menunjuk Yatseniuk sebagai perdana menteri. (66) Peringatan ini dikeluarkan sehari setelah sejumlah pria bersenjata pro-Rusia menguasai gedung-gedung pemerintah di Simferopol, Ibu Kota Crimea. ”Gerakan pasukan dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai agresi militer,” kata penjabat presiden Oleksandr Turchynov di hadapan parlemen, kemarin (27/2). Armada Laut Hitam Rusia dipangkalkan di Kota Sevastopol, Crimea. ”Saya ingin menyeru pimpinan Federasi Rusia untuk menghormati perjanjian dasar tentang kehadiran militer Rusia di Republik Otonomi Crimea,” kata Turchynov. Lusinan orang berseragam tempur dengan senjata lengkap, kemarin, kembali melancarkan aksi militer di Semenanjung Crimea. Pada hari yang sama para anggota legislatif Ukraina di Kiev tengah bersidang untuk menyetujui kabinet pro-Barat. Par

#kepo presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 - EPAPER HARIAN SUARA MERDEKA

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Mahkamah Agung memu-tuskan, Oesman Sapta syah seba-gai ketua umum HKTI. Keputus-an itu tertuang dalam Keputusan MANo 310 K/TUN/2012.
Read more

SUARA MERDEKA CYBERNEWS .:otomotif

SUARA MERDEKA CYBERNEWS .: ... 19 Februari 2014 ... 28 Mei 2013 | 10:32 wib. Bangkai Pesawat Disulap Jadi Mobil Balap.
Read more

Koran Suara Merdeka 28 Februari 2016 - SCOOP Indonesia

Download Koran Suara Merdeka 28 Februari 2016 versi digital di iPad, iPhone, dan Android. ... Suara Merdeka. Koran Suara Merdeka 28 Februari 2016. Eceran .
Read more

Suara Merdeka 27 Februari 2014 - Education - dokumen.tips

Share Suara Merdeka 27 Februari 2014. ... MA memerintahkan PLN memenuhi tuntutan serikat pekerja. Jika tak membayar hingga 28 Februari 2014, ...
Read more

Suara Merdeka 26 Februari 2014 - Education - dokumen.tips

... Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : ... Jika tak membayar hingga 28 Februari 2014, ...
Read more

SUARAMERDEKA.com - Berita dan Informasi Jawa Tengah

Suara Warga; Blog Jurnalis SM; Forum; Ekspresi; ... tahap ke dua 2014 mulai dicairkan sejak awal pekan ini. ... 05 September 2014 | 16:28 wib.
Read more

Iklan Kecik Suara Merdeka 28 Januari 2015 | Iklan Suara ...

Iklan Kecik Suara Merdeka 28 Januari 2015; Menu Utama, Kategori. Home; Jendela bisnis; Iklan SM Cetak; Tarif Iklan; Kontak Kami; Redaksi; Pasang Iklan ...
Read more

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Etika Berdakwah

Keinginan Israel untuk mengua-sai Masjid Al-Aqsa sangat jelas terli-hat dari perdebatan yang terjadi di Knesset (parlemen Israel). Kubu sayap kanan ...
Read more