Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

67 %
33 %
Information about Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Published on May 28, 2007

Author: DadangSolihin

Source: slideshare.net

Description

SPPN untuk mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL Drs. H. Dadang Solihin,MA MUSRENBANG KOTA BANDUNG Bandung, 27 Maret 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi Apa itu SPPN? Tujuan SPPN j Proses Perencanaan Ruang Li k P R Lingkup Perencanaan Dari RPJP Sampai APBD Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD PJMD Penyusunan dan Penetapan RKPD RKP RKP Tahun 2008 dadang-solihin.blogspot.com 4

Apa itu SPPN?SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- g rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur p y penyelenggara negara dan gg g masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 5

Tujuan SPPN jMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dansinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat danDaerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayasecara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 6

Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanrencana pembangunan hasil proses politik (publicchoice theory of planning), khususnya penjabaran Visidan Misi dalam RPJM/Dd Mi i d l RPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiaholeh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsionalbertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 7

Partisipatif? Kang Dada, sing betah mimpin bandung nya g p g y kang! ntong gampil ambek. P, tapi abdi aya usulan tentang jalan raya di bandung, seeur keneh nu tacan aya garisna, boro-boro bade disiplin ari teu aya pisan panduan kanggo tertib, punten dilengkapi heula atuh garis di jalan utama kota bandung, seuseurna lamun atos dilapis ulang teh i i teu sakantenan digarisan.http://www.bandung.go.id/index.php gg dadang-solihin.blogspot.com 8

Tahapan Perencanaan 1. P Penyusunan RRencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  R Rancangan R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  R Rancangan Akhi R Akhir Rencana P b Pembangunan 2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah dadang-solihin.blogspot.com 9

Tahapan Perencanaan p 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana  Dilakukan oleh masing masing pimpinan masing-masing SKPD.  Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Evaluasi Kinerja  Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pe a sa aa e ca a pembangunan SKPD pelaksanaan rencana pe ba gu a S periode sebelumnya.  Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD i i SKPD.  Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. berikutnya dadang-solihin.blogspot.com 10

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)Rencana KerjaR K j Peraturan P t Rencana Kerja Satuan R K j S t Peraturan P tKementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)Sumber: UU25/2004 dadang-solihin.blogspot.com 11

Dari RPJP Sampai APBD 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra R t Renja R j - Rincian Ri i RKA-KL Pemerin KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu ntah Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pe emerintah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Pedoman Renstra Renja - j RKA - Rincian h SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 12

Penyusunan dan Penetapan RPJPD PJPD Penetapan Penyusunan Rancangan g Musrenbang g Rancangan g Rancangan RPJPD RPJPD RPJPD Akhir menjadi Perda  Bahan Proses Rancangan oleh oleh Teknokratik RPJP Bappeda DPRDoleh Bappeda  Melibatkan Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 13

Sistematika Penulisan RPJP Daerah RPJPBab I PendahuluanBab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum DaerahBabB b III Vi i Misi, d A h Pembangunan Daerah Visi, Mi i dan Arah P b D hBab IV Penutup dadang-solihin.blogspot.com 14

Bab I Pendahuluan1.1 Latar Belakang  Latar belakang pembentukan Daerah.  p g pengertian RPJP Daerah, dan ,  proses penyusunan RPJP Daerah.1.2 Maksud dan Tujuan  Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah,  menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah d j k h daerah, d h dan  menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. dadang-solihin.blogspot.com 15

1.3 Landasan Hukum Undang-Undang, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan peraturan Pemerintah, perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah.1.41 4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  Mengacu p g pada arah p pembangunan p g pada RPJP Nasional/Provinsi,  memperhatikan tujuan dibentuknya daerah,  memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau.1.5 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini. dadang-solihin.blogspot.com 16

Bab II Kondisi Analisis dan Prediksi Kondisi II Kondisi, Umum Daerah2.1. Kondisi dan Analisis 2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 2.1.2 Demografi 2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam 2.1.4 Sosial Budaya dan Politik 2.1.5 Prasarana dan sarana 2.1.6 6 Pemerintahan e e ta a 2.1.7 Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.2.2.2 2 Prediksi Kondisi Umum Daerah Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis. dadang-solihin.blogspot.com 17

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan HidupInput:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilanAnalisis:A li i• proyeksi peluang• proyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput• Prediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup dadang-solihin.blogspot.com 18

2.1.2 DemografiInput:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilanAnalisis:A li i• proyeksi peluang• proyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput• Prediksi Kondisi Demografi dadang-solihin.blogspot.com 19

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya AlamInput:• Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang): g) – permasalahan – capaian/keberhasilanAnalisis:A li i• proyeksi peluang• proyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutput• Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam dadang-solihin.blogspot.com 20

Bab III III Visi, Mi i Vi i Misi, dan A h P b Arah Pembangunan Daerah D h3.1 Visi3 1 Vi i Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perencanaan.3.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.3.33 3 Arah Pembangunan Daerah Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan p p j pembangunan j g p j g g jangka panjang daerah. dadang-solihin.blogspot.com 21

Bab IV Penutup IV RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi misi dan visi, program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dadang-solihin.blogspot.com 22

Penyusunan dan Penetapan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMDe) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMDa) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7)b) Strategi Pembangunan Daerah (6)c) Kebijakan Umum Digunakan sebagaid) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunane) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 23

Sistematika Penulisan RPJM Daerah RPJMBab I PendahuluanBabB b II G b Gambaran Umum Kondisi Daerah U K di i D hBab III Visi dan MisiBab IV Strategi Pembangunan DaerahBab V Arah Kebijakan Keuangan DaerahBab VI Arah Kebijakan UmumBab VII Program Pembangunan DaerahBab VIII Penutup dadang-solihin.blogspot.com 24

Bab I Pendahuluan1.1 Latar Belakang1.212 Maksud dan Tujuan1.3 Landasan Hukum1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen g g Perencanaan Lainnya1.5 Sistematika Penulisan dadang-solihin.blogspot.com 25

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1 Kondisi Geografis2.222 Perekonomian Daerah2.3 Sosial Budaya Daerah2.4 Prasarana dan Sarana Daerah2.5 Pemerintahan Umum dadang-solihin.blogspot.com 26

Bab III Visi dan Misi3.1 Visi (Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih) terpilih).3.2 Misi (Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih). dadang-solihin.blogspot.com 27

Bab IV Strategi Pembangunan Daerah IV Kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan Daerah program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. j dadang-solihin.blogspot.com 28

Bab V Arah Kebijakan Keuangan Daerah5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah52 A hP l l B l j D h5.3 Kebijakan Umum Anggaran dadang-solihin.blogspot.com 29

Bab VI Arah Kebijakan Umum VI AKU merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dadang-solihin.blogspot.com 30

Bab VII Program Pembangunan Daerah VII7.1 Program Pembangunan Daerah 7.1.1 Program SKPD 7.1.2 Program Lintas SKPD 7.1.3 Program Kewilayahan7.2 Rencana Kerja 7.2.1 Rencana Kerja Kerangka Regulasi 7.2.2 Rencana Kerja Kerangka Pendanaan j g dadang-solihin.blogspot.com 31

Bab VIII Penutup8.1 Program Transisi Rancangan program indikatif satu tahun ke depan setelah p periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani , j kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.8.2 Kaidah Pelaksanaan 8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD. 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam p y g penyusunan RKPD. 8.2.3 Penguatan peran para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah. 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan. dadang-solihin.blogspot.com 32

Penyusunan dan Penetapan RKPD( )(8) Bappeda menyusun (9) Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD (10)a) Prioritas Pembangunan Daerah Program SKPDb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif MUSRENBANGd) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.b) (11.a) Maret MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD g Rancangan Akhir RKPD b. Harmonisasi Dekon dan TPa) Prioritas Pembangunan (12)b) Kebijakan Umumc) ) Kerangka Ekonomi Daerah g MUSRENBANG Prov Sbg Aprild) Program SKPD Wakil P W kil Pemerintah P t i t h Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (15) (13) Mei Penetapan RKPD P t (14) Bappenas menyelenggarakan (4) April Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. b Harmonisasi Dekon dan TP dadang-solihin.blogspot.com 33

RKP Tahun 2008Tema:T Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguranPrioritas:1. Peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja.2.2 Revitalisasi pertanian perikanan dan kehutanan dan pertanian, kehutanan, pembangunan perdesaan.3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi energi.4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan.55. Peningkatan e e t tas pe a ggu a ga kemiskinan. e g ata efektivitas penanggulangan e s a6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.7.7 Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri.8. Penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular menular. dadang-solihin.blogspot.com 34

Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 35

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - Wikipedia bahasa ...

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka ...
Read more

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) - Bagian ...

Bagian Perencanaan IPDN merupakan salah satu bagian di bawah Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama
Read more

1 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar. Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1 Dra. Mudiyati ...
Read more

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ...

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, ...
Read more

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - PUSDIKLAT ...

Pembangunan Ekonomi Negara Perencanaan Pusat?? Central Planning Korea Utara, Cuba, Burma Market Economy Perencanaan adalah tidak langsung (Obama)
Read more

Tugas Kampus: Perencanaan Pembangunan

Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk ...
Read more

UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu. kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk. menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka.
Read more

Bab-XI Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1 Indayati Lanya. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) UU NO. 25 TH 2004 Indayati Lanya 2 LATAR BELAKANG Amandemen ke 4 UUD NRI 1945
Read more