Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya

50 %
50 %
Information about Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya
Education

Published on February 16, 2014

Author: deadyrizky

Source: slideshare.net

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN : ASET LAIN-LAIN Oleh: Chenrys, Deady, Fatur, Pendik

DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET LAINNYA

Par.69 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya Par. 72 Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Bultek 01 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

Aset tak berwujud Klasifikasi (PSAP 01) Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan Aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan) Kas yang dibatasi penggunaannya

Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Klasifikasi (Bultek 01) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Meliputi: • Software komputer, • Lisensi dan franchise, • Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, • Hasil Kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TP dan TGR Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengantujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga adalah kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Bangun Kelola Serah Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Kelola

Bangun Kelola Serah Bangun, Kelola, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Bangun Serah Kelola Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Pengakuan : pada saat terjadinya penjualan angsuran TPA Pengukuran : sebesar nilai nominal dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan Pelaporan : Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo > 12 bulan setelah tanggal pelaporan  Aset Lainnya. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo < 12 bulan setelah tanggal pelaporan (Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran)  Aset Lancar.

Contoh Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-456/XYZ/2004 tanggal 1 Maret 2013 diketahui bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menjual rumah dinas kepada pegawai dengan harga Rp500.000.000,- (sebesar nilai buku) secara angsuran selama 10 kali. Angsuran dibayarkan setiap semester di mana angsuran pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2013.

1 Maret 2013 Tagihan Penjualan Angsuran Rp500.000.000,- Akumulasi Depresiasi Rumah Dinas Rp200.000.000,- Aset Tetap – Rumah Dinas Rp700.000.000,- 1 November 2013 Jurnal Kas Rp50.000.000,- Tagihan Penjualan Angsuran Estimasi Perubahan SAL Rp50.000.000,Rp50.000.000,- Pendapatan TPA – LRA Rp50.000.000,- 31 Desember 2013 Bagian Lancar TPA Tagihan Penjualan Angsuran Rp100.000.000,Rp100.000.000,-

Kriteria PengakuanTagihan TP/TGR: TP dan TGR • Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); • Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau • Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada Pemerintah.

Pengukuran: TP dan TGR • Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara. • Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

Penyajian di neraca: TP dan TGR • TP/TGR yang jatuh tempo > 12 bulan setelah tanggal pelaporan  Aset Lainnya. • Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo < 12 bulan setelah tanggal pelaporan (Bagian Lancar Tagihan TP/TGR)  Aset Lancar

Contoh Berdasarkan SKTJM tanggal 1 Oktober 2013 diketahui bahwa seorang PNS harus membayar ganti kerugian negara sebesar Rp50.000.000,-. Pada tanggal 1 November 2013 PNS tersebut menyetor pembayaran ganti kerugian negara sebesar Rp20.000.000,-. Tanggal 31 Desember dilakukan reklasifikasi dan diperkirakan 10% tidak tertagih.

Jurnal

ASET KEMITRAAN

Definisi

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Jenis Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang milik pemerintah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang milik pemerintah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Jenis Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Pemerintah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pemerintah. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Pengakuan Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.

Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. Pengakuan Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian.

Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Pengukuran Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji

Penyajian dan Pengungkapan Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional, harus diungkapkan dalam CaLK. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan : Penyajian dan Pengungkapan • Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama; • Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; • Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Bangun, Guna, Serah (BGS) Bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Bangun, Guna, Serah (BGS) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Bangun, Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Contoh: Bangun, Guna, Serah (BGS) • Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BGS dengan PT Abadi Jaya untuk membangun gedung olahraga. Total nilai aset yang diserahkan pemerintah dalam kemitraan tersebut adalah sebesar RP 100.000.000 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BGS Aset Tetap 100.000.000 - - 100.000.000

Bangun, Serah, Guna (BSG) Pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Guna (BSG) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut

Contoh: Bangun, Serah , Guna (BSG) • Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah mengikat kerjasama BSG dengan PT Ranggataksaka untuk membangun rumah sakit. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah untuk pembangunan rumah sakit tersebut adalah senilai Rp. 100.000.000,Aset BSG tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah telah memberikan bagi hasil kepada investor sebesar Rp. 50.000.000,- yang mengurangi nilai utang kemitraan dengan pihak ketiga tersebut.

Kode Akun Uraian Debet Kredit 600.000.000 - - 600.000.000 450.000.000 - - 450.000.000 Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BSG XXX Aset Tetap XXX Bangun, Serah, Guna (BSG) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang XXX Utang Jangka Panjang Lainnya XXX

ASET TAK BERWUJUD

Definisi Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Dapat diidentifikasi Kriteria ATB Dikendalikan oleh entitas Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan

Untuk dapat diakui sebagai ATB aktivitas/kegia tan harus memenuhi Kriteria ATB; dan Kriteria pengakuan.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

ATB yang Diperoleh Secara Internal Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu: • Tahap penelitian atau riset • Tahap pengembangan

Software Komputer Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi 1 pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus

Paten Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran. ATB dalam Pengerjaan Diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan (Intangible Asset-Work In Progress) Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

Pengukuran ATB yang Diperoleh Secara Eksternal Pembelian Pertukaran Kerja Sama Donasi/ Hibah

Nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan Pengembangan Secara Internal Nilai perolehan meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari

Tidak diharuskan untuk disajikan di neraca Aset Budaya/Berseja rah Tak Berwujud Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Jika didaftarkan hak paten, hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Amortisasi • Ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas • Tidak boleh diamortisasi

Ilustrasi 1 (pencatatan) Pemerintah Daerah X telah membeli Hak Paten atas Temuan yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan mesin pengelola sampah menjadi pupuk dari Perusahaan Y. Perusahaan dimaksud menjual hak paten tersebut dengan nilai Rp. 1 milyar kepada Pemda X. Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1 milyar 1 milyar

Ilustrasi 2 (pencatatan) Instansi B berhasil membuat disain struktur jembatan dan disain tersebut telah digunakan oleh Instansi lain bahkan perusahaan swasta untuk membuat jembatan di Indonesia. Instansi telah mengembangkan disain tersebut dengan biaya keseluruhan Rp.700 juta. Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 700 juta 700 juta

Ilustrasi 3 (pencatatan) Instansi X mendapat hibah dari perusahaan software berupa software yang dapat digunakan oleh Instansi itu sendiri atau dapat digunakan oleh pihak lain namun Instansi tersebut mendapatkan imbalan secara ekonomi. Nilai software yang dihibahkan tersebut telah diestimasi memiliki nilai wajar sebesar Rp 1,5 milyar. Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 1,5 milyar 1,5 milyar

ASET Aset Lancar Penyajian Aset Tak Berwujud KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek ------------ Kewajiban Jangka Panjang Aset Tetap Neraca Per 31 Desember 20xx ----------- Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud EKUITAS DANA xxx ------------ xxx Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx

Hal-hal yang harus diungkapkan: Pengungkapan Aset Tak Berwujud • Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas; • Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya; • Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan • Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; • Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan

Hal-hal yang harus diungkapkan: Pengungkapan Aset Tak Berwujud • Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: • Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas; • Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud; • Amortisasi yang diakui selama periode berjalan; • Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan. • Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (impaired)

Disamping informasiinformasi sebelumnya, entit as juga perlu melaporkan perubahanperubahan terhadap: Tambahan… Periode amortisasi; Selain itu, Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud; Metode amortisasi; atau Nilai sisa. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

ASET LAIN-LAIN

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari : Aset Lain-Lain • Aset Tak Berwujud • Tagihan Penjualan Angsuran • Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) • Kemitraan dengan Pihak Ketiga • Aset Lain-lain

Definisi Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pengakuan Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Pengukuran Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktorfaktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

LKPP tahun 2012 Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunanya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya - Education

Akuntansi Aset Tetap Lainnya AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA A. Definisi Aset Tetap Lainnya PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa “Aset tetap lainnya ...
Read more

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH - scribd.com

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH. ASET TETAP ... dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor ... menjadi aset lainnya tersebut ...
Read more

Akuntansi Aset Tetap - Compile - scribd.com

Sejarah panjang akuntansi pemerintahan ... sampai Aset Tetap Lainnya Seminar Akuntansi ... Aset Seminar Akuntansi ...
Read more

Resume Seminar Akuntansi Pemerintah | diploma4stan

Standar Akuntansi Pemerintahan menganut nilai ... Yang dimaksud aset lainnya pada BMN adalah aset tetap yang dihentikan ... Sistem Akuntansi Aset ...
Read more

Akuntansi Aset Tak Berwujud - ml.scribd.com

MATA KULIAH SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD BERBASIS AKRUAL Oleh: ... Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, ...
Read more

Akuntansi Aset Tetap Lainnya - Documents - dokumen.tips

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA A. Definisi Aset Tetap Lainnya PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa ... Seminar Akuntansi Pemerintahan : Aset Lainnya 1.
Read more

Seminar Akuntansi Pemerintahan - Puput Waryanto

Seminar Akuntansi Pemerintahan ... informasi asset dan kewajiban. 5) Akuntansi berbasis akrual menghasilkan ... Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Read more

AKUNTANSI ASET TETAP (SAP NO.7) - THE ART OF ACCOUNTING

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan no.7 merupakan Standar yang ... atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Read more