advertisement

Reza spk-paper pemberantasan korupsi di singapura

43 %
57 %
advertisement
Information about Reza spk-paper pemberantasan korupsi di singapura
Education

Published on March 16, 2014

Author: rezayudhalaksana

Source: slideshare.net

Description

pemberantasan korupsi di singapura
advertisement

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI SINGAPURA oleh: Moch Reza Agung Yudhalaksana (22) NPM: 134060018326 Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan utsukushihito@gmail.com Abstrak – Singapura adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal dengan kemajuan ekonomi dan supremasi hukumnya. Indeks persepsi korupsi (IPK) Singapura tahun 2013 berdasarkan hasil survey Lembaga Transparansi Internasional ada pada peringkat ke-5 dunia. Di lain pihak, Indonesia berada pada peringkat ke- 114. Ketertinggalan Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Singapura yang sangat jauh tersebut memerlukan kajian mendalam, agar dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan prestasi atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci : Pemberantasan, Korupsi, Tugas, Kewenangan, Aparat Penegak Hukum, Singapura 1. PENDAHULUAN 1) Gambaran Umum Negara Singapura Singapura adalah sebuah negara republik yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tanggal 31 Agustus 1963 sebagai bagian dari Malaysia, dan memisahkan diri dari Malaysia pada tanggal 9 Agustus 1965 dengan luas wilayah 716,1 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa dan pendapatan per kapita sebesar US $61.046 atau setara Rp700.000.000 termasuk kedalam 5 besar negara pelabuhan tersibuk di dunia menjadikan Singapura sebagai pusat keuangan nomor 4 di dunia dengan “Indeks Kualitas Hidup”peringkat pertama di Asia dan ke-11 di dunia dengan cadangan devisa peringkat ke-9 di dunia. Penduduk singapura sebagian besar merupakan peranakan Cina sebanyak lebih dari 40% dan sebagian kecil bersuku Melayu, Tamil, India, dan lainnya. Dengan tingkat perekonomian yang sangat makmur Singapura memiliki banyak keunggulan dari negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. 2) Peringkat Korupsi Singapura di dunia Kemakmuran dan kemajuan Republik Singapura tidak terlepas dari komitmen rakyat dan pemerintahannya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hal ini terlihat dari hasil survey Lembaga Transparansi Internasional yang memberikan peringkat ke-5 dunia untuk Singapura dengan Skor 86 pada tahun 2013, peringkat ke-5 dengan skor 87 pada tahun 2012, peringkat ke-5 dengan skor 92 pada tahun 2011, dan peringkat ke-3 dengan skor 93 pada tahun 2010. Walapun terjadi penurunan skor dari tahun 2010 sampai dengan 2013, namun secara umum, Singapura jauh lebih unggul dari Indonesia yang berada pada peringkat ke-114 dengan skor 32 pada tahun 2013, peringkat ke-118 dengan skor 32 pada tahun 2012, peringkat ke-105 dengan skor 30 pada tahun 2011, dan peringkat ke-108 dengan skor 28 pada tahun 2010. Selain dari segi perekonomian, Singapura juga lebih unggul dari segi pencegahan dan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Republik Singapura merupakan negara dengan peringkat paling atas dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. 3) Tujuan Penulisan Paper Melalui paper ini, penulis mencoba menganalisis keberhasilan Singapura menjadi peringkat ke-5 dunia sebagai negara terbersih yang bebas dari tindak pidana korupsi sehingga dari analisis tersebut menghasilkan faktor-faktor yang dapat ditiru oleh Republik Indonesia dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi bahaya laten nasional yang harus segera dimusnahkan agar menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional yang kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia. 1

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 2. PEMBAHASAN 1) Sejarah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Singapura dengan Pembentukan CPIB Singapura memiliki lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi yang independen yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Inggris pada tahun 152 dengan nama Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau dalam Bahasa Melayu bernama Biro Siasatan Pencegahan Rasuah. Biro ini diciptakan secara independen, setelah sebelumnya terintegrasi dengan Kepolisian Singapura dengan nama Anti-Corruption Branch. Pembentukan CPIB dan pemisahannya dari Kepolisian Singapura, disebabkan oleh kegagalan Anti-Corruption Branch of Singapore Police Force dalam menangani kasus korupsi pada pada era sebelum tahun 1959, setelah terungkapnya skandal pejabat senior Kepolisian Singapura yang menerima suap dari pedagang opium. Hal itu membuat People’s Action Party yang dipimpin oleh Lee Kwan Yew menyerukan perang terhadap korupsi dengan semboyan “No one, not even top government officials are immuned from investigation and pubishment for corruption”. Setelah kemerdekaan Singapura dari Inggris, Biro ini dipindahkan ke Kantor Perdana Menteri dengan tugas utama melakukan investigasi terkait korupsi dan kasus kriminal lain yang terindikasi berhubungan dengan korupsi. 2) Struktur Organisasi CPIB CPIB termasuk ke dalam struktur Kantor Perdana Menteri. Direktur CPIB membawahi 3 (tiga) departemen, yaitu: (1) Departemen Operasional Departemen ini terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu: a. Divisi Manajemen dan Dukungan Operasional (semacam Tata Usaha) b. Divisi Intelijen (2) Departemen Hubungan Korporasi Departemen ini terbagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu: a. Divisi Keuangan dan Administrasi b. Divisi Perencanaan, Kebijakan, dan Hubungan Korporasi c. Divisi Informasi dan Teknologi d. Divisi Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3) Departemen Investigasi Departemen ini terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu: a. Divisi Investigasi Khusus b. Divisi Investigasi Umum 3) Posisi CPIB dalam Struktur Pemerintahan CPIB dalam struktur Republik Singapura adalah sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam menangani kasus korupsi di Negara Singapura. Sesuai dengan PCA, Presiden berwenang menunjuk direktur, deputi direktur, asisten direktur, dan investigator istimewa yang dianggap layak. Sehingga dalam hal ini CPIB berada pada kendali Kepala Negara. Sedangkan dalam melakukan aktivitasnya, CPIB memiliki akses pelaporan langsung kepada Perdana Menteri. 4) Kewenangan CPIB Setelah mendirikan CPIB pada tahun 1959, pada bulan Juni 1960 pemerintah Singapura menetapkan Prevention of Corruption Act (PCA) atau Undang-undang Pencegahan Korupsi yang ditetapkan pada tahun xxx. Undang-undang tersebut kemudian diganti pada tanggal 1 Juli 1989 dengan nama Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act atau disingkat CBA yang telah mengalami 33 kali dengan revisi paling terbarunya diundangkan pada tanggal 1 Juli 2013. Undang-undang tersebut pada tahun 2014 ini berusia 25 tahun, tetapi telah mengalami revisi sebanyak 33 kali. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Singapura untuk mengakomodasi segala macam tindak pidana sesuai perkembangan jamannya, sehingga hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Secara umum CPIB memiliki kewenangan sebagai berikut: (1) Kekuasaan Menahan Berdasarkan pasal 15 PCA, CPIB memiliki Investigator Istimewa (Special Investigator) yang ditunjuk Presiden yang mempunyai Certificate of 2

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 Appointment (semacam surat mandat) yang memberikan kewenangan untuk menahan seseorang yang dicurigai sebagai koruptor tanpa harus menunggu terbitnya surat perintah penahanan, menyita segala barang yang melekat pada tubuh tersangka atau berada pada lokasi penangkapan dan tempat lain yang diduga terkait, serta menggiring orang yang ditangkap tersebut ke kantor CPIB atau kantor polisi. (2) Kekuasaan Investigasi Berdasarkan pasal 17 PCA, Direktur dan Special Investigator berwenang melakukan penyidikan dengan segala cara terkait investigasi kepolisian dan pengaduan tipikor lainnya. Melakukan investigasi tersangka, keluarga tersangka dan atau lembaga tempat tersangka bekerja dan menguji rekaman keuangan dan transaksi lainnya. Memanggil para saksi untuk dimintai keterangan. Melakukan investigasi secara menyeluruh dan memperluas ruang lingkupnya dalam rangka memperjelas kasus korupsi yang sedang ditanganinya. (3) Kekuasaan Melakukan Penyelidikan dan Penyitaan Berdasarkan pasal 22 PCA, Direktur CPIB dapat menerbitkan surat tugas untuk memerintahkan anggotanya mendatangi setiap tempat/penggerebekan (dengan kekerasan jika perlu) dan untuk mencari, merebut dan menahan dokumen, artikel atau harta benda terkait tindak pidana korupsi, atau upaya dan niat konspirasi/persekongkolan terkait tindak pidana korupsi. Jika petugas CPIB memiliki alasan untuk percaya bahwa setiap keterlambatan dalam memperoleh surat perintah penggeledahan kemungkinan untuk menggagalkan obyek pencarian, ia dapat melaksanakan kekuasaan pencarian tersebut di atas tanpa surat perintah penggeledahan. Kewenangan tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan undang-undang yang telah mengalami 33 kali revisi tersebut. Dalam situs resminya, CPIB memperkenalkan diri sebagai lembaga pemerintah anti korupsi yang bekerja secara tegas, jelas, dan tanpa keraguan menggiring semua orang yang bertindak korup ke pengadilan tanpa memandang status, pangkat, maupun jabatannya. Dalam rangka membantu menjaga integritas pelayanan publik, CPIB berwenang menangani kasus korupsi sektor publik dan memberikan pengawasan lebih terhadap aparat yang pekerjaannya rentan terhadap risiko korupsi. Dalam rangka mendorong praktek bisnis yang adil, CPIB berwenang menangani kasus korupsi sektor swasta yang biasanya melibatkan pembayaran atau penerimaan komisi ilegal atau suap, yang, dalam beberapa kasus, dapat menjadi substantif. Direktur CPIB memberikan laporan langsung kepada Perdana Menteri dan independen terhadap kepolisian dan lembaga pemerintahan lain untuk mencegah intervensi atas investigasi yang dilakukannya. CPIB memiliki kewenangan yang setara dengan Departemen Pertahanan Dalam Negeri Singapura untuk melakukan penangkapan tersangka korupsi tanpa proses hukum terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 13 PCA, Ketika pelaku korupsi dihukum, pengadilan juga memerintahkan pembayaran sejumlah denda yang setara dengan jumlah suap yang diterima. Berdasarkan CBA Bab 65, untuk memastikan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil korupsinya, maka pengadilan diperbolehkan menyita kekayaan terdakwa, jika harta kekayaan tersebut terindikasi didapat dari hasil korupsi. 5) Definisi Korupsi Berdasarkan The Prevention of Corruption Act Menurut Pasal 5 PCA, seseorang melakukan pelanggaran korupsi ketika ia, sendiri, atau dalam hubungannya dengan orang lain: (1) Secara koruptif meminta, menerima, atau menyetujui untuk menerima gratifikasi apapun untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, atau (2) Secara koruptif memberi, janji, atau menawarkan kepada setiap orang 3

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 gratifikasi apapun, apakah untuk kepentingan orang itu atau orang lain, sebagai bujukan atau hadiah kepada seseorang untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu terkait dengan masalah atau transaksi apapun, perjanjian maupun pengajuan penawaran. Menurut Pasal 6 PCA, pelanggaran korupsi terjadi ketika: (1) Pegawai secara koruptif menerima atau memperoleh atau menyetujui untuk menerima atau berupaya untuk memperoleh, dari setiap orang, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, gratifikasi sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang harus dilakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan terkait tupoksi ataupun bisnisnya, atau untuk menampilkan atau tidak menampilkan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap seseorang terkait tupoksi atau bisnisnya. (2) Setiap orang secara koruptif memberikan atau setuju untuk memberikan atau menawarkan setiap gratifikasi kepada pegawai sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan yang harus dilakukan, atau karena telah melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan terkait tupoksi ataupun bisnisnya, atau untuk menampilkan atau tidak menampilkan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap seseorang terkait tupoksi atau bisnisnya, atau (3) Setiap orang dengan sengaja memberikan kepada pegawai, atau jika pegawai tersebut secara sadar menggunakan dengan maksud melakukan penipuan permodalan, segala macam penerimaan, rekening maupun dokumen lainnya terkait permodalan, dan memuat pernyataan palsu atau keliru atau pembelokan dalam materi tertentu, dan yang dengan sepengetahuannya dimaksudkan untuk penyalahgunaan permodalan. Siapapun yang ditemukan bersalah karena melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 5 atau 6 dari PCA harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan hukuman denda maksimal $100,000 atau hukuman penjara maksimal 5 tahun atau keduanya. Menurut Pasal 26 PCA, setiap orang yang: (1) Menolak Direktur atau aparat berwenang untuk memasuki atau melakukan pencarian, memberi akses ke tempat manapun; (2) Menyerang, menghalangi, menghambat atau menunda aparat dalam menjalankan tindakan berdasarkan Undang-Undang ini, atau dalam pelaksanaan tugas apapun yang dikenakan atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang ini; (3) Gagal mematuhi permintaan resmi dari Direktur atau pejabat apapun dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini ; atau (4) Menolak atau lalai untuk memberikan informasi yang secara wajar diminta oleh aparat dari orang yang diminta dan yang diberi kuasa untuk memberikan informasi tersebut, Dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan dan harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan hukuman denda maksimal $ 10.000 atau hukuman penjara maksimal satu tahun atau keduanya. 6) Pelayanan Masyarakat masyarakat Singapura pada umumnya, pelaku bisnis dan aparatur negara pada khususnya dapat secara online memberikan pengaduan atas sebuah tindakan yang berindikasi korupsi. Atas pengaduan tersebut, pengadu dapat memantau secara online perkembangan atas aduannya tersebut. Selain itu dalam rangka pencegahan CPIB juga memberikan layanan konsultansi dan diskusi pencegahan dengan cara memesan waktu dan tempat terlebih dahulu secara online sebelum acara dilaksanakan. 7) Supremasi Hukum di Singapura Ketegasan dan wibawa hukum Republik Singapura yang sangat teruji ini terbukti dengan dijeratnya Direktur Biro Pusat Narkotika Singapura Ng Boon Gay yang sangat berpengaruh di negerinya ketika yang bersangkutan menerima gratifikasi sex dari pegawai rekanan kontraktor atas proyek pengadaan teknologi informasi pada tahun 2012. Pada pertengahan tahun 2013 Singapura kembali diguncang skandal korupsi besar dan memalukan ketika Wakil Direktur CPIB 4

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 Edwin Yeow Seow Hiong dijerat tuntutan penyalahgunaan anggaran sebesar $1,7 juta atau setara Rp13,6 milyar yang digunakannya untuk memperkaya diri dan berjudi ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur Departemen Riset Lapangan dan Bantuan Teknis. Atas kasus tersebut yang bersangkutan dapat dijerat hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah. Dua contoh penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara tersebut, membuktikan bahwa supremasi hukum di Singapura sangat kuat. Selain pola korupsi yang merugikan keuangan negara, terdapat contoh lain korupsi dalam definisi tindakan kecurangan yang lebih luas, yaitu ketika 3 wasit sepak bola asal Lebanon yang terbukti menerima suap seks dari sindikat judi bola Singapura. Baik ketiga wasit maupun pemberi suap dikenakan hukuman atas tindakan curang berupa gratifikasi tersebut karena melakukan konspirasi untuk mengatur hasil pada laga Piala AFC 2013 untuk pertandingan antara kesebelasan Tampines Rover dari Singapura dengan East Bengal dari India. Kedua belah pihak dianggap telah merusak sportivitas olah raga dan melakukan tindak pidana korupsi di Republik Singapura. 8) Sosio Kultural Masyarakat Singapura merupakan negara di kawasan Semenanjung Malaka yang mayoritas penduduknya adalah peranakan Cina, dan hanya sebagian penduduk asli Melayu, sedangkan sisanya adalah pendatang dari Gujarat dan Timur Tengah, Eropa, dan lainnya. Dengan komposisi demikian, kebudayaan berbangsa di negara multi-etnis ini sangat dipengaruhi oleh tradisi Cina. Budaya orang Cina yang giat bekerja dan disiplin dalam mengelola perekonomian, menjadikan Singapura sebagai negara yang sangat berkomitmen menjaga akuntabilitas keuangannya. Walaupun kebudayaan Cina mengedepankan bisnis kongsi keluarga yang berarti memiliki risiko nepotisme yang kuat, namun transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang lebih diutamakan. Dengan demikian masyarakat Singapura dapat memilah penerapan budaya Cina yang tidak boleh dilakukan ketika di dalamnya terdapat konflik kepentingan. 9) Komitmen Pemerintah Singapura Demokrasi di Singapura bukanlah yang terbaik di dunia, hal ini disebabkan pengaruh kebudayaan kongsi bisnis ala Cina yang mengedepankan kekeluargaan (nepotisme). Pemerintahan yang berkuasa merupakan hasil dari kaderisasi rezim sebelumnya. Tentunya implementasi demokrasi menjadi sangat rendah dalam hal kehidupan bernegara. Namun demikian Kualitas birokrasi Singapura sangat efisien, efektif, bersih dan memudahkan tumbuhnya dunia usaha. Transparansi dalam pelayanan sektor publik dan penegakan hukum dapat membangun akuntabilitas dan mencegah tindakan koruptif. 10) Perbandingan antara Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Singapura dan Indonesia (1) Tinjauan atas Pengertian Korupsi Undang-undang Pencegahan Korupsi (PCA) di Singapura memberikan definisi yang sangat luas terhadap kata “Korupsi”. Tindak pidana korupsi di Singapura tidak hanya terkait pada hal- hal yang merugikan keuangan negara, namun lebih luas sebagai tindakan kecurangan (fraudulence) yang bisa mengakibatkan kerugian baik negara, masyarakat umum, maupun swasta. Dengan demikian CPIB mempunyai kewenangan luas untuk menangani kasus korupsi dalam definisi yang lebih komprehensif tersebut. Sedangkan Undang-undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia masih memiliki ruang lingkup yang sempit atas definisi korupsi, yaitu sebatas pada hal-hal terkait merugikan keuangan negara. Sehingga KPK pada saat ini hanya menangani permasalahan korupsi yang merugikan keungan negara. Sehingga terdapat kewenangan yang berbeda antara CPIB dengan KPK. (2) Tinjauan Kewenangan Pelimpahan kewenangan yang jelas dari Kepolisian Singapura kepada CPIB menjadi modal utama independensi CPIB terhadap penegakan hukum terkait korupsi. Sehingga lebih independen dan tidak terjadi tumpang tindih penindakan. 5

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 Sedangkan di Indonesia, kewenangan penanganan kasus tindak pidana korupsi berada pada 3 (tiga) institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal ini disebabkan masih terdapat unsur politis tarik ulur konflik kepentingan antar pihak. Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga resmi amanat konstitusi (UUD 1945) memiliki kewenangan penyidikan kasus tindak pidana korupsi sesuai Undang-undang pendirian kedua lembaga tersebut. Ketika tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah menurun atas kinerja pemberantasan korupsi melalui Aparat Penegak Hukum tersebut, maka Pemerintah berinisiatif membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengambil alih sebagian tupoksi kedua APH tersebut yaitu untuk melakukan penanganan kasus tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Namun pembentukan KPK tersebut tidak mencabut kewenangan kedua APH tersebut dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Sehingga seringkali terjadi perselisihan paham di antara tiga lembaga tersebut. (3) Tinjauan Visi dan Misi Pembentukan Lembaga Anti Korupsi Pemerintah Singapura dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi menitikberatkan pada penciptaan iklim investasi dan usaha yang bebas suap dan beretika, serta berorientasi pada keberpihakan terhadap kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Arah pemberantasan korupsi disesuaikan dengan kebijakan utama pemerintah. Sedangkan langkah reguler yang sudah dilakukan pemerintah antara lain penyederhanaan prosedur administrasi, menghilangkan berbagai pungutan, dan menghukum pihak yang terkait kasus suap, mereviu legal framework secara periodik dan menganalisa kebutuhan amandemen yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, serta meningkatkan gaji pegawai negeri setara dengan gaji karyawan swasta. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia melakukan upaya yang sama dengan Singapura. 3. SIMPULAN Singapura telah memulai memberantas korupsi semenjak era sebelum mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Kepolisian Singapura yang merasa gagal melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi pada masa itu dengan besar hati menyadari kesalahan, dan mempersilahkan pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga independen yang khusus menangani korupsi bernama CPIB. Undang-undang Pencegahan Korupsi di Singapura memberikan definisi yang luas dan komprehensif atas pengertian korupsi. Dengan demikian segala kecurangan dapat diindikasikan ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Komitmen Pemerintah Singapura dalam supremasi hukum terlihat nyata dari 33 kali amandemen Undang-undang agar peraturan tersebut sesuai dengan perkembangan jaman dan mengakomodasi segala tindak pidana korupsi. Pihak aparat penegak hukum di Singapura secara kompak menjalankan amanat undang-undang, sehingga penegakan hukum sangat efisien dan efektif tanpa memandang bulu. DAFTAR REFERENSI [1] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. [2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP. [3] Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. 2006. Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya, dan Tanzania). Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. [4] http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore [5] http://en.wikipedia.org/wiki/Corrupt_Practices_In vestigation_Bureau [6] http://app.cpib.gov.sg/ [7] http://analisis.news.viva.co.id/news/read/438990-- singapura-tidak-mentolerir-tindakan-korupsi- [8] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/464042- kenapa-indeks-persepsi-korupsi-singapura-yang- teratas-di-asia [9] http://internasional.kompas.com/read/2013/07/29/ 1019158/.Wakil.Ketua.KPK.Singapura.Terjerat.K orupsi [10] http://news.detik.com/read/2012/10/05/114713/20 55367/1148/kisah-cecilia-dan-skandal-gratifikasi- seks-di-singapura?9922032 6

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 26 Februari 2014 [11] http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/intern asional-2/13/06/10/mo64g4-singapura-hukum- tiga-wasit-penerima-suap-seks 7

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pemberantasan korupsi di singapura | Zain Farosdaq ...

Pemberantasan korupsi di singapura. Download. Pemberantasan korupsi di singapura. Uploaded by. Zain Farosdaq. Republik Singapura adalah sebuah Negara pulau ...
Read more

HUKUM: KEDUDUKAN LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DI ...

Pemberantasan Korupsi (KPK) ... menangkap para koruptor. Lembaga inilah yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di singapura.
Read more

Harian Kompas - Pemberantasan Korupsi

Melihat Pemberantasan Korupsi di Singapura dan Hongkong Siang | 13 Oktober 2015 13:21 WIB. ...
Read more

Hasil Pemberantasan Korupsi Keberhasilan Singapura dalam ...

Pemberantasan korupsi di Singapura dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Saat ini, Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang sangat ...
Read more

Melihat Pemberantasan Korupsi di Singapura dan Hongkong

Melihat Pemberantasan Korupsi di Singapura dan Hongkong. POLITIK ... Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta.
Read more

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi ada di Facebook. ... Reza Aza Muach. ... TIDAK SEGAN SEGAN MEMINTA UANG KEPADA WARGA YG INGIN MASUK KE MALAYSIA ATAU KE SINGAPORE.
Read more

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Tribunnews.com

Berita dan foto terbaru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semuanya ada di Tribunnews ... menilai Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tidak bisa ...
Read more

Profile - Joni Iskandar - Google+

Kelompok 3 Lia Septiana Puspita Larasati Rina Nur Oktaviana Lembaga Pemberantasan Korupsi di Singapura, China, dan Indonesia. slideplayer.info.
Read more