Ra Dan Refleksi Ham

50 %
50 %
Information about Ra Dan Refleksi Ham

Published on November 22, 2008

Author: lodzi

Source: slideshare.net

REFORMA AGRARIA DAN REFLEKSI HAM GUNAWAN SASMITA DIREKTUR LANDREFORM BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 10 DESEMBER 2007 ALIANSI PETANI INDONESIA

LANDASAN FILOSOFI TANAH KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA KEPADA BANGSA INDONESIA . H UBUNGAN BANGSA INDONESIA DENGAN TANAH BERSIFAT ABADI. HUBUNGAN INI SANGAT MENENTUKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN, KEADILAN, KEBERLANJUTAN DAN HARMONI BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. H UBUNGAN RAKYAT DENGAN TANAH MERUPAKAN HAL YANG SANGAT MENDASAR DAN ASASI DALAM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA. JIKA HUBUNGAN INI TIDAK TERTATA DENGAN BAIK, AKAN LAHIR KEMISKINAN BAGI SEBAGIAN TERBESAR RAKYAT INDONESIA, KETIDAK-ADILAN, PELURUHAN, SERTA SENGKETA DAN KONFLIK YANG BERKEPANJANGAN DAN BAHKAN BERSIFAT STRUKTURAL. HUBUNGAN YANG MENDASAR DAN ASASI TERSEBUT DIATAS DIJAMIN DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA OLEH KONSTITUSI, ANTARA LAIN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28 H AYAT (4), DAN PASAL 33 UUD’45.

TANAH KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA KEPADA BANGSA INDONESIA .

H UBUNGAN BANGSA INDONESIA DENGAN TANAH BERSIFAT ABADI.

HUBUNGAN INI SANGAT MENENTUKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN, KEADILAN, KEBERLANJUTAN DAN HARMONI BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

H UBUNGAN RAKYAT DENGAN TANAH MERUPAKAN HAL YANG SANGAT MENDASAR DAN ASASI DALAM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA.

JIKA HUBUNGAN INI TIDAK TERTATA DENGAN BAIK, AKAN LAHIR KEMISKINAN BAGI SEBAGIAN TERBESAR RAKYAT INDONESIA, KETIDAK-ADILAN, PELURUHAN, SERTA SENGKETA DAN KONFLIK YANG BERKEPANJANGAN DAN BAHKAN BERSIFAT STRUKTURAL.

HUBUNGAN YANG MENDASAR DAN ASASI TERSEBUT DIATAS DIJAMIN DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA OLEH KONSTITUSI, ANTARA LAIN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28 H AYAT (4), DAN PASAL 33 UUD’45.

LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) PASAL 27 AYAT (2) : TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN. PASAL 28 H AYAT (4) : SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG. PASAL 33 : PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN. CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA. BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT. PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI, BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN ……DST … ..DST

PASAL 27 AYAT (2) :

TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.

PASAL 28 H AYAT (4) :

SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG.

PASAL 33 :

PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN.

CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA.

BUMI DAN AIR DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT.

PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI, BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN ……DST

… ..DST

LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) MENENTUKANNYA HUBUNGAN INI BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA, MENGHENDAKI NEGARA UNTUK MENGATURNYA (PASAL 33 AYAT (3) UUD’45), SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) , PASAL 2 AYAT (2): MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PERUNTUKAN, PENGGUNAAN, PERSEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERSEBUT; MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA; MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG, DAN PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG MENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

MENENTUKANNYA HUBUNGAN INI BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA, MENGHENDAKI NEGARA UNTUK MENGATURNYA (PASAL 33 AYAT (3) UUD’45), SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) , PASAL 2 AYAT (2):

MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PERUNTUKAN, PENGGUNAAN, PERSEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERSEBUT;

MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA;

MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG, DAN PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG MENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.

4 PRINSIP PERTANAHAN Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata: Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan; Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia; Untuk mewujudkan keharmonisan (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan).

Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata:

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan;

Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia;

Untuk mewujudkan keharmonisan (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan).

Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis 11 AGENDA BPN RI

Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI

Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia

Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah

Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air

Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis

Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan p ertanahan ( Reforma Agraria ) . 11 AGENDA BPN RI (lanjutan)

Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia

Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar

Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan

Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI

Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan p ertanahan ( Reforma Agraria ) .

PERSOALAN STRUKTURAL Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani) Penduduk miskin (Maret 2007): 37,17 juta jiwa (16,58%) Perdesaan: 63,52%; perkotaan: 36,48% Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%) Tersebar di perdesaan maupun perkotaan Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum merata Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%; industri 6,77% Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha: 56,5%)

Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani)

Penduduk miskin (Maret 2007): 37,17 juta jiwa (16,58%)

Perdesaan: 63,52%; perkotaan: 36,48%

Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan

Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%)

Tersebar di perdesaan maupun perkotaan

Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum merata

Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%; industri 6,77%

Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha: 56,5%)

PIDATO PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007) “ Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.”

REFORMA AGRARIA (UUPA , Keputusan MPR No. 5 MPR/2003 ) = PEMBARUAN AGRARIA (Tap IX/MPR/2001 , Keputusan MPR No.5 MPR/2003) TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

T AP MPR No. IX/MPR/2001 Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia . DEFINISI REFORMA AGRARIA

T AP MPR No. IX/MPR/2001

Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia .

II . Penjelasan Umum I (7) UUPA Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu aza s yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “land reform” atau “agrarian reform” yaitu “tanah … harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” ......... Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. DEFINISI ( lanjutan )

III . Definisi Operasional Reforma Agraria : Penataan ulang sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip pasal – pasal UUD 45 dan UUPA; Proses penyelenggaraan land reform (LR) dan access reform (AR) secara bersama; RA = LR + AR DEFINISI ( lanjutan )

III . Definisi Operasional

Reforma Agraria :

Penataan ulang sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip pasal – pasal UUD 45 dan UUPA;

Proses penyelenggaraan land reform (LR) dan access reform (AR) secara bersama;

DEFINISI ( lanjutan ) LR adalah proses distribusi atau redistribusi tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan politik dan hukum pertanahan. AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan ) .

LR adalah proses distribusi atau redistribusi tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan politik dan hukum pertanahan.

AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan ) .

Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil , Mengurangi kemiskinan , Menciptakan lapangan kerja , Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah , Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan , Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup , Me ningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga. TUJUAN REFORMA AGRARIA

Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil ,

Mengurangi kemiskinan ,

Menciptakan lapangan kerja ,

Memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah ,

Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan ,

Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup ,

Me ningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga.

Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD’45 dan UUPA Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara ( O byek Reforma Agraria) untuk rakyat (Subyek Reforma Agraria) STRATEGI DASAR RA

Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantar melalui penataan politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD’45 dan UUPA

Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara ( O byek Reforma Agraria) untuk rakyat (Subyek Reforma Agraria)

HAK-HAK DASAR Program Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah diarahkan terutama untuk mengentaskan kemiskinan , merupakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat . Prinsip keadilan sosial masyarakat dikembangkan melalui proses pemenuhan hak-hak dasar masyarakat ( right based approach ). Pendekatan berbasis hak, disamping mengakui hak-hak dasar ( given right ) juga mengenal hak-hak yang harus diperjuangkan ( exercised right ). Hak-hak dasar atau yang dikenal dengan universal of human right ( given right ) telah ada sejak seorang manusia dilahirkan, meliputi hak sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dijamin oleh Konstitusi (UUD45). E xercised right , h ak-hak dimana seorang warga negara bila ingin memperolehnya harus memperjuangkannya.

Program Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah diarahkan terutama untuk mengentaskan kemiskinan , merupakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat .

Prinsip keadilan sosial masyarakat dikembangkan melalui proses pemenuhan hak-hak dasar masyarakat ( right based approach ).

Pendekatan berbasis hak, disamping mengakui hak-hak dasar ( given right ) juga mengenal hak-hak yang harus diperjuangkan ( exercised right ).

Hak-hak dasar atau yang dikenal dengan universal of human right ( given right ) telah ada sejak seorang manusia dilahirkan, meliputi hak sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dijamin oleh Konstitusi (UUD45).

E xercised right , h ak-hak dimana seorang warga negara bila ingin memperolehnya harus memperjuangkannya.

HAK-HAK DASAR (LANJUTAN) Penyebab kemiskinan merupakan hal yang kompleks, salah satunya adalah kurangnya atau tiadanya akses mereka kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Melalui Reforma Agraria, hak-hak dasar ( given right ) masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan pertanahan dipenuhi dengan membuka akses masyarakat terhadap sumber kesejahteraan yang berupa tanah ( asset reform ) . S edangkan pemenuhan hak-hak yang harus diperjuangkan ( exercised right ) dipenuhi dengan membuka akses kepada sumber-sumber kesejahteraan lain, seperti modal, teknologi, manajemen dan pasar ( access reform ).

Penyebab kemiskinan merupakan hal yang kompleks, salah satunya adalah kurangnya atau tiadanya akses mereka kepada sumber-sumber ekonomi dan politik.

Melalui Reforma Agraria, hak-hak dasar ( given right ) masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan pertanahan dipenuhi dengan membuka akses masyarakat terhadap sumber kesejahteraan yang berupa tanah ( asset reform ) .

S edangkan pemenuhan hak-hak yang harus diperjuangkan ( exercised right ) dipenuhi dengan membuka akses kepada sumber-sumber kesejahteraan lain, seperti modal, teknologi, manajemen dan pasar ( access reform ).

SUBYEK: Orang miskin, seperti: buruh tani, petani tidak bertanah ( land less ) OBYEK: T anah-tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dialokasikan untuk reforma agraria , seperti : tanah obyek land reform, tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dll. SUBYEK DAN OBYEK REFORMA AGRARIA

SUBYEK:

Orang miskin, seperti: buruh tani, petani tidak bertanah ( land less )

OBYEK:

T anah-tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dialokasikan untuk reforma agraria , seperti : tanah obyek land reform, tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dll.

MEKANISME & DELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIA

Dewan Reforma Agraria (DRA) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria Organisasi DRA: 1. Tingkat Pusat: D R AN 2. Tingkat Provinsi: D R AP 3. Tingkat Kab/Kota: DRAK KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA

Dewan Reforma Agraria (DRA)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria

Organisasi DRA:

1. Tingkat Pusat: D R AN

2. Tingkat Provinsi: D R AP

3. Tingkat Kab/Kota: DRAK

II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria Nasional Lembaga ini berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang berada di bawah BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria KELEMBAGAAN RA ( lanjutan )

TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ra Dan Refleksi Ham - Documents - dokumen.tips

Ra Dan Refleksi Ham; Download. of 23
Read more

Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia - scribd.com

REFORMA AGRARIA DAN REFLEKSI HAM ... Proses penyelenggaraan land reform (LR) dan access reform (AR) secara bersama; RA = LR + AR DEFINISI (lanjutan) a.
Read more

REFLEKSI LADAP - Documents - dokumen.tips

Ra Dan Refleksi Ham REFLEKSI KASUS DALAM koya View more Subscribe to our Newsletter for latest news. Newletter. About Terms DMCA Contact. STARTUP ...
Read more

Sebuah refleksi peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember ...

Sebuah refleksi peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember ... Pada generasi kedua inilah HAM secara universal dan dunia diakui secara serentak dan sama ...
Read more

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA REFORMA ...

dan refleksi ham gunawan sasmita direktur landreform badan pertanahan nasional republik indonesia jakarta 10 desember 2007 ... strategi dasar ra .
Read more

Ini Cerita Pejuang HAM Papua di Labuan Bajo, NTT | Suara Papua

Minggu 2015-09-06 00:13:08 LABUAN BAJO, SUARAPAPUA.com — Pastor John Jonga, pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraih penghargaan Yap Thiam Hien 2009 ...
Read more