advertisement

Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor

43 %
57 %
advertisement
Information about Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor

Published on March 15, 2014

Author: sihabudinnoor

Source: slideshare.net

advertisement

INTEGRASI KEISLAMAN-KEINDONESIAAN DALAM REKONSTRUKSI POLITIK KETATANEGARAAN INDONESIA ERA REFORMASI: STUDI PERDEBATAN PARTAI POLITIK ISLAM DAN NASIONALIS DALAM AMANDEMEN KONSTITUSI 1999-2004 A. Pendahuluan Salah satu tuntutan agenda gerakan reformasi 1998 adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya UUD 1945). Upaya ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, keberadaan konstitusi ini di sejumlah pasal yang ada di dalamnya dianggap lebih berpihak kepada penguasa (executive heavy). Ada 12 pasal terkait dengan kekuasaan Presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, batasan kekuasaan Presiden baik dalam bentuk berbagi kekuasaan dengan lembaga negara lainnya, maupun dalam pembatasan masa jabatan dan bentuk kontrol prosedural maupun publik dirasakan kurang memadai. Keberadaan pasal-pasal ini dianggap telah menjadi akar penyebab munculnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis sebagaimana terjadi di dua masa pemerintahan di Indonesia, di era pemerintahan rezim Orde Lama (1957-1966) dan di era pemerintahan rezim Orde Baru (1966-1998). Pemberlakuan UUD 1945 dengan 12 Pasal di dalamnya yang memberikan peluang kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden sebagai pemangku kekuasaan eksekutif juga dianggap menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sebaliknya muncul pemerintahan yang otoriter dan dianggap sangat merugikan amanat penderitaan rakyat. Masalahnya di masa Orde Baru, upaya untuk melakukan perubahan konstitusi menjadi sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Rezim lewat MPR yang didominasi kaki-tangannya telah merekayasa terbitnya Tata Tertib Nomor I/MPR 1983 dan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum

yang tujuan utamanya agar UUD 1945 tidak dapat dilakukan perubahan.1 Namun gerakan Reformasi 1998 kemudian meluluhlantakkan bangunan status quo Orde Baru. Di MPR, para anggotanya yang tergabung dalam Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) MPR RI dengan dukungan publik di luar gedung DPR MPR berupaya untuk TAP MPR tersebut. Lewat Sidang Istimewa MPR pada Nopember 1998, kunci bagi dilakukannya amandemen UUD 1945 dapat diraih dengan dicabutnya Tata Tertib Nomor I/MPR 1983 dan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedua, UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah konstitusi Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu perumusnya, Soekarno, adalah “UUD Kilat” (Revolutie Grondwet), dan pemberlakuannya bersifat sementara. Sebagaimana kemudian setelah dua bulan sejak diberlakukannya, Kabinet Parlementer pertama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dengan sendirinya tidak lagi memberlakukan UUD 1945 yang menganut sistem presidensil (quasi). Keadaan ini terus berlanjut hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari perundingan Konferensi meja Bundar (KMB) yang memberlakukan Konstitusi RIS 1949.2 Namun Konstitusi RIS tidak bertahan lama. Lewat mosi Muhammad Natsir (17 Agustus 1950) RIS dibubarkan, dan Indonesia kemudian kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun dengan pengesahan UUD yang baru, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Di dalam pasal 134 UUDS 1950 di tegaskan bahwa Konstituante akan membuat UUD yang bersifat tetap sebagaimana kemudian pada 10 Nopember 1956 di Gedung 1 Faisal Baasir, “Amandemen UUD 1945: Implikasi Politik dan Hukum”, Makalah Seminar Amanden UUD 1945, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, 12 Juli 1999, h. 2. 2 Jimly Asshiddiqie, “Telaah Kritis Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945” dalam CIVILITY, Vol. 1, No. 2, Nopember 2001-Januari 2002, h. 37.

Merdeka Bandung resmi dibentuk panitia untuk membuat UUD yang bersifat tetap.3 Setelah menyelesaikan lebih dari separuh pembahasan UUD yang baru kemudian menyisakan sedikit masalah yang memicu perdebatan di antara faksi- faksi di Parlemen mengenai ideologi Negara, yaitu antara Pancasila dan Islam yang belum menemukan titik temu. Akibat berlarut-larutnya perdebatan ini Presiden Soekarno dalam pidatonya di Bandung mengusulkan untuk kembali memberlakukan UUD 1945. Usul Presiden ini ditolak anggota Majelis Konstituante karena mereka hampir menyelesaikan konsitusi baru. Akibatnya muncul perseteruan antara Presiden dan Konstituante, dan berujung munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan alasan situasi kenegaraan darurat yang kemudian membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sejak saat itu UUD 1945 diberlakukan kembali sampai berakhirnya Orde Baru 1998 yang tumbang akibat Gerakan Reformasi. Seiring dengan diterimanya perubahan atas Tata Tertib Nomor I/MPR 1983 yang diusulkan FPP pada Sidang Umum MPR 1998, TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dicabut pada Sidang Istimewa MPR 1999. Sehingga upaya amandemen UUD 1945 dimungkinkan oleh MPR hasil pemilu 1999. Ketiga, amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyesuaikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman. Konstitusi yang ada muncul sebagai jawaban atas situasi dan kondisi persiapan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda mau menjajah kembali. UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 adalah konstitusi Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu perumusnya, Soekarno, adalah “UUD Kilat” (Revolutie Grondwet), dan pemberlakuannya bersifat sementara. Oleh karenanya isu-isu penegakan hukum dan HAM, masalah 3 Jimly Asshiddiqie, “Telaah Kritis Mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, h. 37.

demokrasi dan kedaulatan rakyat, dan beberapa isu kontemporer seperti masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak (maksimal) diakomodasi di dalam UUD 1945. Sebaliknya kekuasaan Presiden yang dominan dibuat dengan pertimbangan situasi saat itu yang harus mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan asing. Namun dengan situasi kebangsaan dan kenegaraan yang terus berkembang, dan tantangan persaingan antar bangsa antar kawasan dan dunia semakin kuat, maka amandemen UUD 1945 dianggap menjadi suatu keharusan. Dengan demikian perubahan sistem ketatanegaraan dengan melakukan amandemen konstitusi dianggap sebagai suatu keharusan. Di dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 yang dilakukan setiap tahun sejak 1999 sampai 2002 melewati empat tahapan Sidang Umum MPR. Tahapan- tahapan itu meliputi Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan MPR pada 19 Oktober 1999, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan MPR pada 18 Agustus 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan MPR pada 10 Agustus 2002. 4 Hasil Pemilu 1999 kemudian menghasilkan MPR dengan komposisi sepuluh fraksi. Fraksi-fraksi itu meliputi Fraksi PDI Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Golkar Reformasi (FPGR), Fraksi PPP (F-PPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Reformasi, Fraksi Bulan Bintang (FBB), Fraksi TNI/Polri, Fraksi Kesatuan dan Kebangsaan Indonesia (FKKI), Fraksi Daulat Umat (FDU), dan Fraksi Utusan Golongan (FUG). Dari kesepuluh fraksi di MPR kemudian menyepakati bahwa yang menjadi ruang lingkup perubahan konstitusi tidak berlaku untuk Pembukaan UUD 1945. Mereka menyepakati ruang lingkup perubahan konstitusi hanya untuk Batang Tubuh dan penjelasan UUD 1945, dan 4 Rantap FPP tentang Perubahan Tata Tertib MPR dalam Fraksi Persatuan Pembangunan MPR RI, Menuju Reformasi Politik, Ekonomi, dan Hukum, Perjuangan Fraksi Persatuan Pembangunan Dalam Sidang Umum MPR 1998, Jakarta: FPP MPR RI, 1998, h. 711-721.

jika ada hal-hal yang bersifat normatif di dalam penjelasan UUD 1945, maka yang demikian itu dimasukkan dalam Batang Tubuh UUD-1945. Masalah krusial muncul pada saat Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditetapkan MPR pada 18 Agustus 2000, yaitu ketika fraksi partai-partai Islam yang meliputi FPPP, FBB dan kemudian diikuti oleh Fraksi Partai Daulatul Ummah (FPDU) mengajukan usulan yang sensitif mengenai perubahan Bab XI Agama pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan (2).5 Usulan ketiga Fraksi ini ditentang Fraksi-Fraksi lainnya dan kemudian memunculkan perdebatan. Alternatif Pilihan Pasal 29 Pasal 29 Ayat (1): Alternatif 1 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (Naskah Asli). Alternatif 2 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Alternatif 3 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Alternatif 4 Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 Selengkapnya Bab XI Agama Pasal 29: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2004, h. 77.

hikmak kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat (2): Alternatif 1 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Naskah Asli). Alternatif 2 : Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Penelitian ini adalah untuk melihat alur argumentasi perdebatan rumusan Pasal 29 mengingat yang demikian itu akan menggambarkan tentang apakah integrasi masalah keislaman-keindonesiaan yang dianggap sudah selesai. Perdebatan seputar Pasal 29 UUD 1945 pernah menjadi masalah krusial ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hendak mengesahkan UUD 1945 pada menjelang penetapannya pada 18 Agustus 1945. Masalah yang hampir sama juga menjadi pemicu perdebatan pada Sidang-Sidang Majelis Konstituante hasil Pemilu 1955 yang kemudian berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1957. Sikap Fraksi-Fraksi di MPR Terhadap Amandemen Pasal 29 UUD 1945 Fraksi Sikap terhadap amandemen Pasal 29 PDI-P Tidak Diubah Golkar Tidak Diubah Reformasi Dipertahankan/Dipertegas PPP Setuju Diubah PKB Tidak Diubah UG Tidak Diubah KKI Tidak Diubah PDU - PBB Setuju diubah TNI/Polri - PDKB Dicabut Dari alur perdebatan partai-partai politik Islam dan nasionalis di penghujung abad ke-21 ini akan dapat dilihat apakah yang demikian itu bagian

dari dinamisasi hubungan keislaman-keindonesiaan mengingat situasi sosial politik Indonesia yang terus berkembang. Selain itu perdebatan yang muncul pada masa transisi dari era pemerintahan otoriter ke bentuk pemerintahan sipil demokratis lewat amandemen UUD 1945 mengandaikan adanya pola dan bentuk hubungan keislaman-keindonesiaan yang baru sesuai dengan perkembangan terkini masa itu yang akan mempengaruhi era selanjutnya. Untuk itu penelitian ini penting untuk melihat keterkaitan isu-isu keislaman-keindonesiaan yang menjadi wacana di kalangan para intelektual Muslim di era 1970-an, dan situasi yang berbeda pada era 2000-an. B. Batasan Masalah Batasan masalah di dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perdebatan di dalam amandemen konstitusi 1999-2000, apakah yang demikian itu menyangkut kesulitan baru di dalam mengintegrasikan keislaman-keindonesiaan, dan kompromi politik apa yang dicapai antara partai politik Islam dengan partai nasionalis di dalam merekonstruksi politik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi? C. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitan Penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus, yaitu tentang perdebatan di parlemen antara partai-partai politik Islam dan partai-partai politik nasionalis selama dalam amandemen konstitusi 1999-2000. Pendekatan studi kasus yang dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran yang kompehensif, intens, rinci, dan mendalam di dalam menelaah fenomena yang bersifat kontemporer/kekinian, 6 yaitu terkait dengan upaya konstruksi politik ketatanegaraan Indonesia dengan mengintegrasikan pendekatan keislaman- keindonesiaan. Dengan demikian penelitian ini secara metodologi berada di dalam 6 Abdul Aziz S.R., “Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus” dalam Burhan Bungin, (ed.), Analisis Data Penelitian Kualitattif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet. II, h. 20.

wilayah kajian pemikiran modern dalam Islam, terutama bidang studi politik Islam.7 Metode penelitiannya menggunakan pendekatan sejarah politik, dengan salah satunya mengkaji pola-pola distribusi kekuasaan. Oleh karenanya hakekat dan tujuan sistem politik, hubungan struktural, pola-pola dari perilaku individu dan kelompok, perkembangan hukum dan kebijakan–kebijakan sosial-politik menjadi bagian dalam pembahasan di dalam penelitian ini.8 Di samping itu, aspek realitas yang meruanglingkupi seperti hubungan antar partai-partai politik, kelompok kepentingan, opini dan tekanan publik, dan keberadaan birokrasi- administrasi tidak dapat dilepaskan sebagai salah satu agenda acuan penelitian. Selain itu juga dilakukan analisa sejarah yang berkenaan dengan subyek penelitian berdasarkan faktor-faktor perubahan doktrin paradigma keagamaan, sosial, politik, ekonomi, dan aspek sosio-religi-kultural masyarakat Indonesia. 2. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan dilakukan dengan melakukan studi pustaka (library research) yang bersumber dari kertas kerja dan dokumen selama amandemen konstitusi pada kurun waktu 1999-2004, analisis, studi, dan opini yang berkembang yang berasal dari kliping koran dan majalah, jurnal politik, dan bahan-bahan lain yang tidak diterbitkan. Untuk memastikan data yang ada, akan dilakukan upaya konfirmasi ke beberapa narasumber yang langsung terlibat dalam perdebatan tersebut sebagai upaya cross check data. Data- data itu kemudian dianalisa sesuai dengan urutan peristiwa untuk kemudian diuji keterkaitannya dengan tema penelitian. 3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data Dalam pengolahan data, teknik yang digunakan peneliti dilakukan lewat analisa isi (content analysis),9 yaitu dengan menganalisa makna yang terkandung di dalam aspek perdebatan di dalam amandemen konstitusi kurun waktu 1999- 7 Lihat pembidangan ilmu agama Islam dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 110 Tahun 1982. 8 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: Logos, 1999, h. 17-19. 9 Klaus Krippendorf, Content Analysis: Introduction to It’s Theory and Methodology, edisi Indonesia oleh Farid Wajdi, Analisis Isi, Jakarta: Rajawali Press, 1991, h. 15.

2004 berdasarkan konsep dan pendekatan semisal dalam ilmu politik, sosiologi politik, maupun sejarah politik. Untuk itu upaya yang dilakukan akan melalui beberapa langkah, antara lain dengan menginventarisasi masalah, mendiskripsikan, mengindentifikasi, memasukan dengan pendapat/konsep lain, menghubungkan dan mendialogkan dengan gagasan lain dalam tema penelitian yang sama. Setelah itu dilakukan upaya interpretasi dan kesimpulan sebagai refleksi penulis atas studi ini. 4. Waktu dan Tempat Penelitian D. Argumen Utama (LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL E. Rencana Publikasi F. Rencana Anggaran

Add a comment

Related pages

Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif Institusi

... dimohon segera mengumpulkan ke LEMLIT, ... PANDUAN PENGISIAN KINERJA DOSEN 2014 ... Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif Institusi
Read more

Proposal penelitian - Menu Makanan | 4 out of 5 dentists ...

... (Lemlit) … My Blog: Proposal Penelitian ‎ Penyusunan proposal atau usulan penelitian merupakan ... February 2014; January 2014; December ...
Read more

proposal penelitian.pdf free - Scribd - Read books ...

read and download for free jangan lupa dibaca ya don't forge by tri_noor in Types > Legal ... penelitian dalam bentuk proposal ... 2014 . (2008). S (2009 ...
Read more

LEMLIT UNIBA-BPN

LEMLIT UNIBA-BPN ... 2015 dibuka dari tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014. Tercatat 20 judul proposal penelitian yang diajukan beberapa ...
Read more

Proposal Penelitian Hibah Bersaing Dikti PDF - Ebookinga

Proposal Penelitian Hibah ... http://lemlit.uhamka.ac.id/files/Panduan_Penelitian ... http://fpbs.upi.edu/file/penelitian/2014-dsb/Panduan ...
Read more

PEMENANG HIBAH PENELITIAN DANA DIKTI TH. 2016 | Lembaga ...

LEMLIT UNSRI . Send Your Comment: ... Program KKP3N TA 2014; Pengumuman. ... PERPANJANGAN JADWAL PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN PROFESI DANA PNBP ...
Read more

PENERIMAAN PROPOSAL PENELITIAN TAHUN 2016-2017 | Lembaga ...

diberitahukan kepada seluruh dosen/peneliti universitas sriwijaya bahwa pengusulan proposal penelitian program ... lemlit unsri . send your ... program ...
Read more

Proposal Penelitian Geografi XLS - Ebookinga

Proposal Penelitian Geografi downloads at Ebookinga ... http://www.unp.ac.id/sites/default/files/lemlit/2014/Lampiran_undangan_Penelitian_Dana_pnbp_2014.xlsx.
Read more