advertisement

PKN-Pers

53 %
47 %
advertisement
Information about PKN-Pers
Entertainment

Published on March 7, 2014

Author: AmaliaLailannor

Source: slideshare.net

Description

Power Point PKN tentang kebebasan pers, bentuk-bentuk penyalahgunaan pers, dan dampak penyalahgunaan pers
advertisement

KELOMPOK 3 Amalia Lailannor Elson Mikhael Daudt T. Lucky Aprillia R. Rahmayanti Winda Andriani

Mengevaluasi Kebebasan Pers Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Pers Dampak Penyalahgunaan Media Massa

 Kebebasan Pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui pers, seperti harian, majalah, bulletin dan sebagainya. Kebebasan pers merupakan manifestasi dari freedom of speech (kebebasan berbicara)  Kebebasan pers diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung pada : filsafat negaranya, pola pertumbuhan politiknya, hakikat manusianya, masyarakat dan negaranya, hubungan antara rakyat dan negara, hakikat pengetahuan, serta kebenaran dan moral.

Prinsif Pertanggungjawaban Pers Nasional (UU No. 40/1999 pasal 5) dan opini dengan menghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab, yaitu hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pers wajib melayani hak koreksi, yaitu hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

Menurut S. Tasrif, diakui dan dijaminnya Kebebasan Pers dalam suatu negara bila memenuhi tiga syarat sbb :  Tidak ada kewajiban menurut hukum untuk meminta surat izin terbit bagi suatu penerbitan pers kepada pemerintah.  Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penyensoran sebelumnya terhadap berita atau karangan yang akan dimuat dalam suatu penerbitan pers.  Tidak ada wewenang menurut hukum pada pemerintah untuk melakukan penerbitan pers, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu.

1. Teori Libertarian : hubungan antara pers dengan pemerintah bersifat bebas, bahkan pers mem-punyai fungsi mengawasi pemerintah. 2. Teori Social Responsibility (pertanggungjawaban sosial) : pers harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. 3. Teori otoritarian : pemerintah mengawasi pers melalui surat izin terbit (SIT), sensor, dan pemberangusan.

4. Teori media pembangunan (totalitarian) : pers harus menerima pengawasan dari pemerintah dan menjalankan tugas pembangunan nasional. 5. Teori Media demokratik partisipan : tetap menghendaki kebebasan pers, namun menentang adanya komersialisasi dan monopolitik pers oleh swasta sehingga perlu dikembangkan media partisifasi dan interaktif yang berukuran kecil.

Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik. Contoh kesalahn penyebutan nama tersangka dan kurang jelasnya suatu gambar atau peristiwa. Peradilan oleh pers (trial by pers) : pemberitaan yang terus menerus pada satu pihak, sedangkan pihak lain yang terlibat tidak diberitakan akan menghasilkan berita yang tidak seimbang. Seseorang merasa diadili oleh pers karena pemberitaan yang tidak seimbang tersebut.

Penyakit Pers (syamsul Mu’arif)  Pornografi  Character assasination (pembunuhan karakter)  Berita palsu  Provokasi dan iklan yang menyesatkan  Wartawan yang tidak profesional (biasa mendapat julukan wartawan bodreks)

Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (1)  Agar kebebasan pers yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan/sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawab pers.  Agar masyarakat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan perolehan, pengelolaan serta pemanfaatan informasi untuk kehidupan sehari-hari.

Mengapa pemerintah harus berupaya dalam mengendalikan kebebasan pers ?… (2)  Agar insan pers dapat bertanggung jawab untuk memberikan timbal balik yang positif kepada pemerintah, khususnya untuk membantu terlaksananya program-program pemerintah  Mendorong terwujudnya masyarakat yang demokratis, cerdas, partisifatif, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsanya.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers (1) 1. Membuat perangkat hukum atau aturan-aturan dasar tentang kehidupan pers (UUNo. 40/1999); 2. Memberikan pembinaan kepada pers agar lebih maju dan berkembang serta lebih mengoptimal-kan kinerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 3. Memprakarsai mekanisme dialog antara kompenen pemerintah, pers, dan masyarakat untuk lebih meningkatkan hubungan fungsional antara ketiganya;

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers (2) 4. Membantu pers dalam penerbitan buku-buku tentang pers, sebagai bahan bacaan bagi kalangan pers, pejabat pemerintah serta masyarakat umum; 5. Menghormati pelaksanaan kode etik jurnalistik, maupun pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya; 6. Bersama-sama dalam upaya memberantas penyakit pers; 7. Menyelenggarakan kegiatan seminar dalam usaha mengembangkan konsepsi, nilai-nilai dan mekanisme.

Dampak yang timbul akibat penyalah gunaan kebebasan pers atau media Massa (1) : Menyulut konfliks dalam kehidupan masyarakat, karena pemberitaan pers yang tidak objektif Merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Terhambatnya pembangunan nasional karena pers merupakan salah satu pilar (the fourth pillar) dalam pembangunan nasional.

Dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media Massa (2) : Munculnya sikap apriorisme atau selalu berpandangan negatif (jelek) kepada pihak-pihak tertentu karena pemberitaan pers yang selalu menyudutkan (mendeskriditkan) pihak-pihak tertentu. Menimbulkan pendekatan yang tidak kunjung selesai antara pihak-pihak tertentu, akhirnya akan berujung pada perbuatan-perbuatan merusak satu sama lainnya.

Pers (wartawan) Masyarakat Pemerintah

Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul akibat penyalahgunaan kebebasan pers atau media massa. Pihak Wartawan :  Kejujuran dalam mengulas suatu kejadian  Dukungan nilai-nilai autentik  Kesedian untuk bertanggung jawab  Memiliki kemandirian moral  Memiliki keberanian moral  Memiliki kerendahan hati  Sikap kritis dan realistis

Pihak Masyarakat :  Turut memberikan saran atau masukan kepada pers tentang berbagai hal  Memberikan informasi atau keterangan kepada pers yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.  Turut memanfaatkan pers dengan sebaik-baiknya agar perkembangan pers berjalan secara baik.

Pihak Pemerintah :  Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers dengan setegas-tegasnya.  Tidak turut campur terlalu dalam karena akan menggerogoti kebebasan pers itu sendiri.  Memberikan kesempatan kepada para investor untuk membangun basis industri pers.

Add a comment

Related presentations

Related pages

BAB 3 PERANAN PERS (KB.9) | Materi PKn MA dan SMA

KD 3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia
Read more

Pkn Pers by aliyah damar on Prezi

Budapest San Francisco Mengevaluasi Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis Indonesia Secara harfiah ...
Read more

*Gubug Kreasi^: MAKALAH PKN PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT ...

Peranan pers dalam masyarakat demokrasi, Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki ...
Read more

Contoh Soal Materi Pers | Schoolpedia

Pengertian Pers yang bebas dan bertanggung jawab; Pers yang bebas dean bertanggung jawab adala bukan bebas sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat ...
Read more

MATERI PEMBELAJARAN PKN SMA KELAS XII SEMESTER 2 ...

MATERI PEMBELAJARAN PKN SMA KELAS XII SEMESTER 2. By Molida Osni NIP 131393502. Standar Kompetensi 3 : MENGEVALUASI PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT ...
Read more

Soal-soal PKN | Sharing

Soal Ulangan HARIAN 1 kls XII Soal Ulangan HARIAN 2 kls XII Soal Ulangan HARIAN 3 kelas XII Soal PKN kelas XII soal Peranan Pers Soal TO kelas XII Try Out ...
Read more

Gerak Dunia: Soal PKN - PERS

1. Kata pers berasal dari bahasa . . . a. Latin b. Inggris c. Amerika d. Belanda e. Prancis 2. Pers dalam arti luas bermakna . . . a. Semua media massa
Read more

BAB 3 PERANAN PERS - Perangkat Pembelajaran KTSP

Standar Kompetensi 3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Kompetensi Dasar 3.1. Medeskripsikan pengertian, fungsi dan peran srta ...
Read more

makalah pkn tentang perkembangan pers di indonesia ...

makalah pkn tentang perkembangan pers di indonesia, Goresan tangan, makalah pkn tentang perkembangan pers di indonesia
Read more