Petunjuk teknis dekon proper 2014

50 %
50 %
Information about Petunjuk teknis dekon proper 2014

Published on December 5, 2016

Author: almarson

Source: slideshare.net

1. 0 Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) SEKRETARIAT PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP

2. 1 Petunjuk Teknis Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 2014

3. 2 DAFTAR ISI Daftar Isi BAB I Pendahuluan ..................................................................... 4 A. Latar Belakang .................................................................... 4 B. Tujuan .................................................................................. 5 C. Ruang Lingkup ................................................................... 5 BAB II Mekanisme Pelaksanaan Proper Dekonsentrasi 2014... 6 BAB III Tahap Persiapan .............................................................. 9 A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER ............................ 9 B. Penguatan Kapasitas ......................................................... 9 C. Sosialisasi ............................................................................ 10 BAB IV Inspeksi Lapangan dan Supervisi ................................. 12 A. Pengumpulan Data Awal ................................................. 12 B. Pelaksanaan Inspeksi ........................................................ C. Penyusunan Berita Acara.................................................. 12 13 D. Penyusunan Laporan Inspeksi ........................................ 13 E. Supervisi ............................................................................. 15 BAB V Pemeringkatan .................................................................. 17 A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara ............................................................. 17 B. Pemberitahuan Hasil Peringkat Sementara ................... 18 C. Sanggahan/Klarifikasi ...................................................... 18 D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER .............. 19 BAB VI Peningkatan KapasitasKabupaten/Kota ................... 20 BAB VII Jadwal Kegiatan Proper 2014 ....................................... 21 BAB VIII Evaluasi dan Pelaporan ................................................ LAMPIRAN I Format Berita Acara Hasil Pengawasan Proper. LAMPIRAN II Format Matriks Penaatan.................................... LAMPIRAN III Format Berita Acara Penolakan PROPER........ LAMPIRAN IV Contoh Hasil Analisis Laboratorium yang Terakreditasi ................................................................................... LAMPIRAN V Format Ringkasan Ketaatan Perusahaan.......... LAMPIRAN VI Format Rapor Sementara................................... LAMPIRAN VII Format Rapor Final........................................... LAMPIRAN VIII Format Lampiran Laporan Dekonsentrasi PROPER........................................................................................... 22 28 88 98 99 101 102 109 136

4. 3 KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, Tahun 2014 dapat kami susun tepat pada waktunya. Dalam rangka menjawab pengelolaan lingkungan yang lebih baik, Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mengupayakan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui Program PROPER, dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur oleh Pemerintah Provinsi sesuai sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dekonsentrasi di daerah dalam upaya meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan hidup dan menjaga agar pencemaran lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Akhir kata kami berharap Petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi para pihak dalam mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Saran dan masukan terhadap Petunjuk Teknis ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PROPER. Jakarta, Februari 2014 Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan M.R. Karliansyah

5. 4 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dimaknai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Daerah melalui pendelegasian kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah agar terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi. Dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup, Menteri memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang termuat dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama meningkatnya pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi; menurunnya pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah, dan limbah B3; memastikan penghentian kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS); tersedianya kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengawasan pengendalian pencemaran air dan udara serta limbah B3 melalui mekanisme PROPER merupakan satu dari Program Nasional yang dilaksanakan secara dekonsentrasi. Untuk menstandarkan pelaksanaan dekonsentrasi tersebut perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dalam melaksanakan lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup.

6. 5 B. Tujuan Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi institusi pengelola lingkungan hidup tingkat Provinsi dalam melaksanakan tugas dekonsentrasi PROPER. C. Ruang Lingkup Petunjuk teknis dekonsentrasi ini memuat langkah-langkah dan standar teknis pelaksanaan PROPER di Provinsi. Petunjuk teknis terdiri dari BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mekanisme umum Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER. BAB II Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Proper 2014, BAB III menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan PROPER. BAB IV menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan dan supervisi. Langkah setelah inspeksi lapangan dan supervisi dijelaskan dalam BAB V tentang Pemeringkatan. Salah satu tugas dekonsentrasi adalah peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota. Langkah-langkah peningkatan kapasitas di jelaskan pada Bab VI. Sedangkan Bab VII menjelaskan tentang Jadwal Pelaksanaan dan selanjutnya pada Bab VIII dijelaskan tentang Evaluasi & Pelaporan. Untuk kepraktisan buku ini, maka Lampiran-lampiran dipisahkan dari Buku Petunjuk Teknis.

7. 6 BAB II MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROPER 2014 Pada periode penilaian PROPER tahun 2013-2014, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan akan melakukan evaluasi kinerja lingkungan terhadap 1911 perusahaan dengan ketentuan: a. 1087 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh 30 provinsi; b. 239 perusahaan pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; c. 585 perusahaan yang memperoleh peringkat taat dalam 3 periode PROPER terakhir, atau memperoleh peringkat lebih dari yang dipersyaratkan dalam 1 periode PROPER terakhir pengawasan penaatan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui mekanisme self assesment; d. Pengawasan dan usulan peringkat Biru, Merah dan Hitam dilakukan oleh 30 Provinsi dan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; e. Penilaian Hijau dan Emas dilakukan oleh Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup; f. Penetapan peringkat dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Penetapan provinsi yang berperan serta pada pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014 telah ditentukan melalui Rapat Pertemuan dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau yang melawakili. Pada pertemuan tersebut telah disetujui jumlah dan nama perusahaan yang akan dilakukan pengawasan penaatan oleh 30 Provinsi. Untuk memperbaharui data perusahaan yang mutakhir, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan telah mengirimkan surat No. B-566 /Dep.II/LH/PDAL/01/ 2014 Perihal usulan peserta proper 2014. Seluruh provinsi telah memberikan respon dengan rekapitulasi jumlah industri yang diusulkan sebagai berikut: Tabel 1. Distribusi perusahaan peserta PROPER melalui mekanisme dekonsentrasi. No. PROVINSI JUMLAH 1 Aceh 14 2 Bali 25 3 Banten 80 4 Bengkulu 25 5 D.I. Yogyakarta 25 6 DKI Jakarta 58 7 Gorontalo 6 8 Jambi 35 9 Jawa Barat 80 10 Jawa Tengah 75 11 Jawa Timur 50 12 Kalimantan Barat 34 13 Kalimantan Selatan 26 14 Kalimantan Tengah 19 15 Kalimantan Timur 16

8. 7 No. PROVINSI JUMLAH 16 Kep. Bangka Belitung 41 17 Kepulauan Riau 15 18 Lampung 72 19 Maluku 27 20 NTB 30 21 Papua Barat 8 22 Riau 52 23 Sulawesi Barat 6 24 Sulawesi Selatan 49 25 Sulawesi Tengah 24 26 Sulawesi Tenggara 15 27 Sulawesi Utara 40 28 Sumatera Barat 28 29 Sumatera Selatan 55 30 Sumatera Utara 57 TOTAL 1087 Keterangan : MPJ = Sektor Manufaktur Prasarana Jasa; PEM = Sektor Pertambangan Energi Migas; AGRO = Sektor Agroindustri Dekonsentrasi PROPER dilaksanakan dengan melaksanakan 4 tahapan pelaksanaan PROPER sebagai berikut : 1. Persiapan; 2. Inspeksi Lapangan dan Supervisi; 3. Pemeringkatan Penaatan; 4. Peningkatan Kapasitas. Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Dekonsentrasi PROPER 2014

9. 8 Dalam melaksanakan dekonsentrasi PROPER terdapat beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Salah satu prinsip dasar adalah pelaksanaan PROPER yang didekonsentrasikan kepada 31 Provinsi tersebut di atas, Kriteria Penilaian PROPER dan Mekanisme Pelaksanaan PROPER wajib mengikuti ketentuan PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan PROPER, semua aparat yang terlibat dalam pelaksanaan PROPER wajib melaksanakan etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, yakni: 1. Menaati semua ketentuan disiplin dan sumpah pegawai negeri; 2. Menghindari setiap pertentangan kepentingan karena faktor finansial atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan; 3. Berkomunikasi secara sopan dan profesional dengan petugas dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; 4. Menguasai dan menerapkan konsep K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) selama melaksanakan pengawasan; 5. Melaporkan fakta-fakta hasil pengawasan secara lengkap, akurat, dan obyektif; 6. Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan profesional dan keterampilan teknis; 7. Berpenampilan pantas termasuk mengenakan pakaian dan peralatan pelindung untuk keselamatan kerja; 8. Melengkapi diri dengan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan yang mudah dibawa untuk menghindari hutang budi terhadap usaha dan atau kegiatan.

10. 9 BAB III TAHAP PERSIAPAN Tahap persiapan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Perangkat lunak seperti Kriteria Penilaian, perusahaan yang akan di PROPER, Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan PROPER perlu disiapkan agar pelaksanaan PROPER sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah tahap persiapan antara lain adalah: A. Penyusunan Tim Pelaksana PROPER Tahap pertama dalam persiapan pelaksanaan dekonsentrasi PROPER 2014 adalah melakukan penyusunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi. Langkah-langkah penyusunan tim adalah sebagai berikut : 1. Kepala Institusi Lingkungan Hidup Provinsi menetapkan susunan Tim Pelaksana PROPER Provinsi dalam suatu surat keputusan dengan susunan sebagai berikut: a. Ketua Tim Pelaksana PROPER, adalah Kepala Bidang yang menangani pengawasan. b. Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi: 1) Staf administrasi yang bertugas menyelesaikan urusan administrasi dan keuangan. 2) Tim Pengolah Data yang bertugas mengelola data hasil pengawasan lapangan dan menyiapkan Rapor, Tim Pengolah Data harus menguasai komputer terutama aplikasi Ms Word dan Ms Excel. c. Tim Inspeksi PROPER Provinsi, adalah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau staf teknis yang memperoleh pelatihan pengawasan PROPER. d. Khusus untuk penilaian aspek kerusakan lingkungan kegiatan pertambangan dapat dilakukan bekerjasama dengan inspektur tambang pada instansi pertambangan Provinsi. 2. Kepala Intitusi Lingkungan Hidup Provinsi menyampaikan Surat Keputusan Tim Pelaksana PROPER Provinsi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. B. Penguatan Kapasitas Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan PROPER, maka sumberdaya manusia pelaksana harus memenuhi persyaratan kompetensi yang standar. Pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER dilakukan kepada 30 Provinsi (Sulawesi Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Papua Barat, Bali, Banten, Bengkulu,D.I. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan

11. 10 Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Maluku, NTB, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Papua. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penguatan kapasitas dan penyegaran dengan ketentuan: Penguatan Kapasitas Petugas Inspeksi PROPER Provinsi Sekretariat PROPER Provinsi menyelenggarakan penguatan kapasitas sumberdaya manusia kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi atau Petugas Inspeksi Kabupaten/Kota dengan ketentuan : 1. Melibatkan Tim teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penguatan kapasitas PROPER. 2. Sekretariat PROPER Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas dan menerbitkan sertifikat kelulusan penguatan kapasitas bagi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi. 3. Sertifikat Petugas Inspeksi PROPER didasarkan atas uji kompetensi dan tingkat kehadiran peserta dalam kegiatan peningkatan kapasitas. 4. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memperoleh sertifikat dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Tim Teknis PROPER KLH. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang mengikuti penyegaran PROPER dan penguatan kapasitas; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat penguatan kapasitas PROPER; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas PROPER; C. Sosialisasi Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengadakan sosialisasi PROPER kepada perusahaan dalam rangka menginformasikan keikutsertaan dan kriteria serta mekanisme PROPER dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengundang perusahaan peserta PROPER tahun 2013-2014 di wilayahnya. 2. Pelaksanaan Sosialisasi menggunakan narasumber dari Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang telah memiliki sertifikat penguatan kapasitas/PPLHD. 3. Tidak diperkenankan memungut anggaran dari perusahaan atau peserta untuk pelaksanaan sosialisasi. 4. Sekretariat PROPER Provinsi mendokumentasikan jumlah dan kehadiran/absensi perusahaan yang memperoleh sosialisasi, peserta sosialisasi dan menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan PROPER

12. 11 melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran leaflet dan booklet, seminar dan workshop, dan kegiatan dengan media massa. Output: 1. Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi; 3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

13. 12 BAB IV INSPEKSI LAPANGAN DAN SUPERVISI A. Pengumpulan Data Awal Pengumpulan data awal bertujuan mengumpulkan informasi awal, yang digunakan untuk menyusun strategi inspeksi lapangan. Persiapan yang baik dengan informasi awal yang lengkap merupakan faktor penentu utama pelaksanaan inspeksi yang efektif dan efisien. Pengumpulan data awal dilaksanakan dengan ketentuan : 1. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi mengumpulkan data awal berupa : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER bagi perusahaan yang telah diperingkat periode penilaian sebelumnya. b. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL. c. Laporan Pelaksanaan Izin. d. Profil Perusahaan yang memuat informasi dasar seperti nama dan alamat perusahaan, kapasitas produksi atau jasa, proses produksi atau jasa, upaya pengendalian penemaran yang dilakukan dan upaya penanganan limbah B3. 2. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisioner untuk perusahaan baru dan menyampaikan hasil kuesioner kepada Sekretariat PROPER. Output: Data kuesioner yang telah diisi oleh perusahaan. B. Pelaksanaan inspeksi Dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Petugas Inspeksi PROPER Provinsi melakukan inspeksi lapangan dengan ketentuan: 1. Setiap Tim Inspeksi terdiri atas: a. Petugas Inspeksi PROPER Provinsi : 2 (dua) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD; b. Petugas Inspeksi PROPER Kabupaten/Kota : 1 (satu) orang yang telah memperoleh sertifikat pelatihan PROPER dan/atau PPLHD. Untuk melakukan pengawasan Aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan); 2. Ketua tim inspeksi Provinsi harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi atau petugas inspeksi PROPER provinsi yang telah lulus penguatan kapasitas.

14. 13 3. Tim Inspeksi lapangan harus dilengkapi dengan surat tugas dengan ketentuan: a. Nama petugas tim inspeksi lapangan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SK Tim Inspeksi PROPER Provinsi. b. Nama petugas yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas. 4. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi PROPER. 5. Pelaksanaan inspeksi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: a. Tahap I : April - Mei; b. Tahap II : Mei - Juli. 6. Pada setiap akhir tahap inspeksi, Petugas Inspeksi PROPER Provinsi sudah harus menyelesaikan inspeksi dengan target sebagai berikut : Tabel 2. Tahapan Inspeksi TAHAP INSPEKSI TARGET INSPEKSI KETERANGAN I 30 % II 100 % 7. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan inspeksi kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup setiap bulan. 8. Pengujian sampel air limbah wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur. 9. Lokasi pengambilan sampel air limbah wajib dilakukan pada titik penaatan. 10. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi. C. Penyusunan Berita Acara 1. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, yang didalamnya paling tidak memuat informasi : a. Halaman Berita Acara Pengawasan; b. Informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai; c. Bagian 1 memuat : 1) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air; 2) Kinerja penaatan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara; 3) Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan; 4) Kinerja penaatan pengelolaan limbah B3; 5) Dokumen/Izin Lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;

15. 14 6) Kinerja penaatan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (khusus untuk kegiatan pertambangan); d. Bagian 2 memuat : 1) Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 2) Lampiran data Swa Pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 3) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3; 4) Lampiran hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan (khusus untuk kegiatan pertambangan). 2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER sesuai lampiran I. 3. Kinerja penaatan pengendalian pencemaran air dan udara dihitung berdasarkan matriks penaatan sesuai lampiran II; 4. Jika perusahaan menolak untuk dilakukan pengawasan, Tim Inspeksi Lapangan wajib membuat Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER sesuai lampiran III. 5. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Sekretariat PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER dalam bentuk data elektronik (scan) selain tetap mendokumentasikan berkas dalam bentuk manual (hard copy). 6. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER wajib disampaikan kepada Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dapat berupa data elektronik (soft copy) maupun manual (hard copy). 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai hak penuh untuk mengakses dokumentasi Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER. Output kegiatan: 1. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER atau Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER; 2. Foto-foto hasil pengawasan lapangan; 3. Data Swa Pantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai; 4. Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup daerah; 5. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara); 6. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan; 7. Data Perhitungan Beban Pencemaran.

16. 15 D. Penyusunan Laporan Inspeksi Laporan inspeksi adalah laporan Tim Inspeksi lapangan kepada atasan masing- masing untuk melaporkan hasil pengawasannya sehingga atasan dapat segera mengambil tindakan jika ditemukan hasil pengawasan yang berpotensi atau telah melanggar peraturan lingkungan hidup dan berpotensi atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada setiap akhir kunjungan inspeksi lapangan, petugas inspeksi wajib menyelesaikan laporan inspeksi berupa ringkasan ketaatan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, dan pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing- masing dengan dilampiri oleh: a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER. b. Foto-foto hasil pengawasan lapangan. c. Data Swapantau (dalam form berita acara) yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. d. Data hasil pengambilan sampel oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi1. e. Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3 (dalam form berita acara). f. Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan. g. Data Perhitungan Beban Pencemaran. Laporan inspeksi wajib didokumentasikan oleh Sekretariat Tim Pelaksana PROPER Provinsi secara sistematis sehingga mudah ditelusuri. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak penuh untuk mengakses laporan inspeksi ini. Output Kegiatan: Dokumentasi laporan inspeksi lapangan E. Supervisi Kegiatan Supervisi dilakukan untuk merekapitulasi hasil inspeksi dan menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Supervisi dilaksanakan secara bertahap pada setiap akhir tahapan inspeksi lapangan dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: Tabel 3. Tahapan Supervisi SUPERVISI TANGGAL Tahap I Mei Tahap II Juni dan Juli Pelaksanaan Supervisi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1 Karena proses analisis laboratorium biasanya memerlukan waktu 1 bulan, maka hasil analisis ini dapat disusulkan.

17. 16 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menyiapkan materi supervisi sebagai berikut : a. Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER dan Berita Acara Penolakan Pengawasan PROPER beserta lampirannya. b. Laporan hasil inspeksi. c. Data-data kualitas air limbah, emisi dan pengelolaan limbah B3. d. Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. Format dan ketentuan tentang Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara mengacu kepada Sub Bab Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara pada bagian selanjutnya petunjuk teknis ini. 2. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi terhadap proses penyusunan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan (Lampiran V) dan Berita Acara Supervisi. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, sedangkan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan hasil supervisi kepada Ketua Tim Teknis PROPER melalui Sekretariat PROPER Kementerian Lingkungan Hidup. 5. Sekretariat PROPER Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup wajib mendokumentasikan Laporan Hasil Supervisi. Output kegiatan: 1. Kumpulan Hasil Inspeksi. 2. Draft Hasil Evaluasi Kinerja PenaatanPROPER Sementara. 3. Rekapitulasi Status Penaatan Awal Perusahaan 4. Berita Acara Supervisi.

18. 17 BAB V PEMERINGKATAN A. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER (Rapor) Sementara Langkah pertama untuk pemeringkatan adalah penyusunan Rapor sementara. Pada tahapan ini sebenarnya adalah tahapan untuk memutakhirkan Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penaatan PROPER Sementara yang telah disusun pada saat supervisi dengan memasukkan data-data pemantauan dan neraca limbah B3 yang terbaru. Adapun pelaksanaan penyusunan Rapor Sementara dilakukan dengan ketentuan : 1. Petugas inspeksi PROPER wajib menyelesaikan Rapor Sementara berdasarkan Berita Acara Hasil Pengawasan PROPER, foto-foto hasil pengawasan lapangan, Data Swa Pantau yang dilaporkan perusahaan, Data hasil pengambilan sampel oleh instansi lingkungan hidup, Hasil Pengisian Daftar Isian penilaian Pengelolaan Limbah B3, Hasil Pengisian Daftar Isian Penilaian Kriteria Potensi Kerusakan Lahan dan perbaikan yang telah dilakukan perusahaan dalam bentuk form Isian umum, Pengendalian Pencemaran Air, udara, dokumen/izin lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. 2. Rapor Sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Dokumen/izin lingkungan, Pengelolaan limbah B3 dan pengendalian kerusakan lahan (khusus kegiatan pertambangan) sesuai dengan kriteria penilaian PROPER. 3. Format Rapor Sementara yang memuat kinerja perusahaan dalam pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (khusus kegiatan pertambangan) mengacu pada : a. Format Rapor Sementara yang ditetapkan oleh Tim Teknis; b. Dihitung dengan menggunakan matrik pengendalian pencemaran air dan udara sesuai lampiran II., dan pengelolaan limbah B3 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi kemudian menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan sesuai lampiran V, yang merupakan hasil rekapitulasi dari Rapor Sementara. 5. Tim Pelaksana PROPER Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penaatan / peringkat awal perusahaan kepada Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretariat PROPER. 6. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan penyusunan Rapor Sementara sesuai Lampiran VI .

19. 18 7. Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapor Sementara dengan kriteria penilaian PROPER, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan PROPER yang telah ditetapkan. 8. Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup menyusun status penaatan/peringkat awal perusahaan, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapor sementara dan Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara. Output kegiatan: 1. Rapor Sementara hasil evaluasi pengawasan kinerja penaatan PROPER; 2. Rekapitulasi status penaatan; 3. Berita Acara Penyusunan Peringkat Sementara atau Berita Acara Supervisi; 4. Surat penyampaian status penaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan. B. Pemberitahuan hasil peringkat sementara Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut : 1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penaatan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September. 2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September 3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER. 4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai. Output kegiatan: 1. Berita acara penerimaan Rapor Sementara; 2. Tanda terima pengiriman dokumen. C. Sanggahan/Klarifikasi Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan PROPER, Perusahaan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara. Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut : 1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan pada bulan September.

20. 19 2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu 2 minggu setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara. 3. Tim Pelaksana PROPER Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen sanggahan pada bulan Oktober. Hasil evaluasi dokumen sanggahan didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER untuk menyepakati usulan peringkat akhir pada bulan Oktober. 4. Sanggahan tertulis dapat dilakukan setelah dilakukan kesepakatan dengan Tim Teknis PROPER KLH. 5. Perbaikan peringkat perusahaan hanya dapat dilakukan jika : a. Terdapat kesalahan data yang dimasukkan kedalam Rapor sementara oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi, b. Melengkapi data yang masih belum dimasukkan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi. 6. Jika terdapat sanggahan yang tidak berkaitan dengan ketentuan angka 5, maka wajib didiskusikan dengan Tim Teknis PROPER Kementerian Lingkungan Hidup untuk menentukan perlu atau tidaknya perubahan peringkat perusahaan. Output kegiatan: Tanda terima dokumen sanggahan; D. Review hasil sanggahan oleh Dewan PROPER Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PROPER Provinsi bersama dengan Tim Teknis PROPER. Adapun langkah-langkah review hasil sanggahan adalah sebagai berikut : 1. Dewan pertimbangan akan melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan. 2. Dalam melakukan review terhadap usulan peringkat akhir Perusahaan, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung ke Perusahaan yang bersangkutan. 3. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar usulan peringkat akhir PROPER dan daftar kandidat Hijau dan Emas PROPER dari hasil review Dewan Pertimbangan PROPER.

21. 20 BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS KABUPATEN/KOTA Tim Pelaksana PROPER Provinsi dapat melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Kabupaten/Kota dengan menggunakan muatan materi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER. Lingkup peningkatan kapasitas mencakup : a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER; b. Tata cara pengawasan penaatan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan); c. Cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan; d. Cara pengolahan data hasil pengawasan; e. Cara penyusunan Rapor Sementara dan, f. Cara penyusunan Rapor final. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi memberikan sertifikat kepada para peserta penguatan kapasitas yang lulus. Kepala instansi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penguatan kapasitas kepada Ketua Tim Teknis PROPER. Output kegiatan: 1. Jumlah orang yang dilatih; 2. Jumlah orang yang mendapat sertifikat; 3. Laporan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.

22. 21 BAB VII JADWAL KEGIATAN PROPER Pelaksanaan kegiatan PROPER dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : Kegiatan Waktu (bulan) Peningkatan Kapasitas dan Sosialisasi Mekanisme dan Kriteria PROPER kepada Perusahaan Maret - April Kunjungan Lapangan Tahap I Mei - Juni Supervisi Tahap I Mei Kunjungan Lapangan Tahap II Mei – Juli Supervisi Tahap II Juni dan Juli Pengiriman Raport Sementara Provinsi dan KLH September Sanggahan September Evaluasi Sanggahan Oktober Usulan Pemeringkatan Oktober Pengumuman November

23. 22 BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN Laporan dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan struktur laporan dekonsentrasi PROPER. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib mendokumentasikan secara sistematis semua output tahapan kegiatan dan Tim PROPER Kementerian Lingkungan Hidup berhak secara penuh untuk mengakses dokumentasi pelaksanaan PROPER. Pelaporan dekonsentrasi Proper terdiri beberapa bab dan lampiran dengan susunan sebagai berikut: I. Pendahuluan II. Pelaksanaan Proper III. Hasil Evaluasi Proper IV. Peningkatan Kapasitas V. Penutup VI. Lampiran-Lampiran Struktur pelaporan dapat dilihat pada gambar 8.1 Gambar 8.1 Struktur Pelaporan Dekonsentrasi PROPER

24. 23 Isian lampiran laporan dekonsentrasi PROPER mengacu pada Lampiran VIII. A. Pendahuluan Pada bab pendahuluan disampaikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup kegiatan Proper serta sistematika pelaporan dekon PROPER. Dalam ruang lingkup kegiatan PROPER disampaikan deskripsi mengenai tahapan persiapan proper yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan PROPER B. Pelaksanaan PROPER Dalam Bab pelaksanaan Proper disampaikan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan PROPER yaitu :  Penetapan usulan peserta PROPER kepada KLH  Pertemuan teknis dengan KLH membahas peserta, rencana pemantauan serta peningkatan kapasitas  Penyusunan rencana kerja pelaksanaan PROPER di Provinsi  Peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana PROPER Provinsi  Sosialisasi PROPER kepada Perusahaan peserta PROPER Dalam Bab ini disampaikan juga daftar peserta PROPER periode penilaian. Data lengkap mengenai peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 1 Laporan Dekonsentrasi PROPER. Setelah dilaksanakan pengawasan, salah satu bukti pengawasan adalah Berita Acara. Kumpulan Berita Acara peserta PROPER disampaikan dalam Lampiran 2 Laporan Dekonsentrasi PROPER . C. Hasil Pelaksanaan PROPER Dalam Bab ini disampaikan hasil pelaksanaan PROPER yang terdiri dari jumlah industri peserta PROPER dan hasil peringkatnya, data penghitungan beban pencemar, Raport perusahaan serta rekapitulasi Berita Acara. C.3.1 Peringkat PROPER pada periode Penilaian serta periode Penilaian sebelumnya sehingga dapat dianalisis trend tingkat penaatan dari setiap industri dan secara umum C.3.2 Inventarisasi beban pencemaran Inventarisasi beban pencemaran dilakukan untuk beban pencemaran air, udara, serta gas rumah kaca. Inventarisasi dilakukan untuk setiap sektor dalam PROPER yaitu sektor Manufaktur, Prasarana dan Jasa (MPJ), Pertambangan, Enrgi dan Migas (PEM) serta Agroindustri. Data beban pencemaran diperoleh dari form/blangko pengawasan lapangan serta hasil perhitungan. Untuk setiap media dan jenis industri maka parameter yang diinventrasasi beban pencemarannya adalah parameter kunci. Sebagai contoh untuk air maka minimal inventarisasi dilakukan untuk parameter BOD, COD, TOC, NH3 serta parameter kunci lainnya. Contoh tabel untuk beban pencemaran airbadalah sebagai berikut :

25. 24 No. Sektor Parameter (ton/Periode) BOD COD TSS Minyak & Lemak dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail inventarisasi beban pencemaran air dari setiap perusahaan disampaikan dalam Lampiran 3 a. Inventarisasi beban pencemar udara dilakukan untuk pencemar kriteria yaitu SO2, NO2, PArtikulat, serta pencemar GRK yaitu CO2, CH4, N2O serta SF6 dimana semua nilainya dikonversi dengan CO2e. Contoh tabel untuk beban pencemar udara dan GRK adalah sebagai berikut: Tabel Beban Pencemar Udara No. Sektor Parameter (ton/Periode) SO2 NO2 Partikulat dst dst 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Tabel Pencemar GRK No. Sektor Parameter (ton/Periode) CO2 CH4 N2O CH4 CO2e 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail perhitungan beban pencemar udara kriteria dan gas rumah kaca dari setiap perusahaan dapat dilihat pada Lampiran 3 b. Untuk limbah B3 maka informasi yang disampaikan dapat dilihat pada table berikut: No. Sektor Beban Limbah B3 (ton/Periode) Dihasilkan Disimpan di TPS Diserahkan Pihak ke-3 Dimanfaatkan Landfill Dumping 1 MPJ 2 PEM 3 Agro Detail data beban pencemaran limbah B3 dari setiap perusahaan disampaikan pada Lampiran 3 c.

26. 25 8.3.3 Kinerja Perusahaan Peserta PROPER Kinerja Laporan kinerja perusahaan disampaikan dalam bentuk Rapor yang akan disampaikan kepada setiap peserta PROPER. Kumpulan Rapor peserta akan disampaikan dalam Lampiran 4 Laporan Dekonsentrasi PROPER. D. Penguatan Kapasitas Dalam bab ini disampaikan hasil penguatan kapasitas yang sudah dilakukan baik untuk lingkup internal, ataupun kabupaten/kota, serta sosialisasi kepada perusahaan perusahaan PROPER. Jumlah SDM yang terlibat, kompetensi, pendidikan, pelatihan serta status kepegawaian ataupun jabatan fungsional disampaikan dalam Lampiran 5 Laporan Dekonsentrasi PROPER. E. Penutup Bab penutup berisikan analisis hasil pelaksanaan PROPER, kendala serta hambatan, kesimpulan hasil pelaksanaan PROPER serta rekomendasi agar pelaksanaan PROPER ke depan menjadi lebih baik

27. 26 Sekretariat PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dekonsentrasi Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Kualitas Air dan Udara Skala Nasional melalui PROPER, dapat menghubungi: Sekretariat PROPER Telp./Fax. : (021) 8520-886 Email: dekonproper@gmail.com dan sekretariatproper@gmail.com Alamat: Jl. DI. Panjaitan Kav. 24, Gd. B Lt. 4 Kebon Nanas – Jakarta 13410.

28. 27 LAMPIRAN

29. 28 LAMPIRAN I. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGAWASAN PROPER Pada hari ini, .......... tanggal .... Bulan ..... tahun ......., pukul ......, di Kab/Kota..... Provinsi ......., kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................................................................................ Instansi : ............................................................................................................................................ NIP./No. PPLH : .................................. /........................................................................................................ Pangkat/Gol. : .........................../................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ Beserta anggota pengawas: Nama NIP/PPLH Jabatan ............................ .................................. .......................................... secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap: Perusahaan : ............................................................................................................................................ Alamat : ............................................................................................................................................ Telp./Fax./HP : ............................................................................................................................................ e-mail : ............................................................................................................................................ Pihak Perusahaan Nama : ............................................................................................................................................ Jabatan : ............................................................................................................................................ No. Hp : ............................................................................................................................................ Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang terdiri dari pemantauan, pemeriksaan dan verifikasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Padat/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Catatan temuan- temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Provinsi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup – Kab/Kota Pihak Perusahaan Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ................ Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. Nama : ........... Ttd: ………………. BERITA ACARA PENGAWASAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

30. 29 Lampiran1. Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup PROFIL PERUSAHAAN Nama Perusahaan : Alamat lokasi kegiatan : Telp./Fax. : Alamat Kantor Pusat/Perwakilan : Telp./Fax. : Nama Holding Company : Alamat Kantor Holding Company Telp./Fax. : Tahun Berdiri Perusahaan/ Beroperasi Perusahaan : Jenis Industri : Status Permodalan Luas Area Pabrik/Lokasi Kegatan : Pengelolaan Air Limbah : Pembuangan Ke sumber air/ Pembuangan ke laut/ Pemanfaatan ke tanah/ Reinjeksi Jumlah Karyawan : Kapasitas Produksi : · Terpasang : · Senyatanya : Bahan Baku Utama : Bahan Penolong : Proses Produksi : Prosentase Pemasaran Eksport : Prosentase Pemasaran Domestik/Lokal : Bahan Bakar yang digunakan : Satuan Bahan Bakar : Jumlah Konsumsi Bahan bakar/tahun : Dokumen Lingkungan yang dimiliki : Nama Personal Kontak : Nomor HP : Jabatan : e-mail Personal Kontak : Lokasi Yang Dikunjungi: (sebutkan lokasi lapangan/fasilitas yang dikunjungi)

31. 30 HASIL EVALUASI PENGAWASAN KINERJA PENAATAN Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Nama Perusahaan : PT. Xxx Jenis Industri : Xxx Lokasi Kegiatan : Kabupaten Xxx, Provinsi Xxx I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN No. Kewajiban penanggungjawab usaha sesuai PP 27/2012 Penaatan Temuan 1. Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan. Taat Dokumen UKL-UPL Nomor :117/UKL- UPL/2008 disetujui oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten xxx 2. Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/izin lingkungan: A. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) B. Pengelolaan lingkungan terutama terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3 Tidak Taat Belum melaksanakan ketentuan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL 3. Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan Pengelolaan LB3) Tidak Taat Belum melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL-UPL II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air No. Pengelolaan Limbah Cair Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap Izin Tidak Taat Izin pembuangan No 660.31/2875/203.2/2010 namun sudah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Maret 2012 dan belum memperpanjang 2. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100% Perusahaan mempunyai 10 (sepulu) titik outlet IPAL dan seluruhnya sudah dilakukan pemantauan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu 100% Parameter yang dipantau sudah lengkap sesuai dengan Permen LH No 04 Tahun 2010 4. Ketaatan terhadap pelaporan 83% Sepanjang masa evaluasi parameter TSS dua bulan tidak dilaporkan 5. a. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu 80% b. Pemenuhan Baku Mutu berdasarkan Pemantauan Tim PROPER ------ - Dilakukan/Tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah. - Parameter yang diuji ... - Menunggu hasil laboratorium. 6. Ketaatan terhadap Ketentuan Teknis Tidak Taat Ditemukan bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL dan belum memasang alat ukur debit

32. 31 B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib segera menutup saluran bypass dari saluran sebelum masuk ke kolam IPAL 2. Perusahaan wajib segera mengurus izin pembuangan air limbah kepada Bupati Kabupaten xxxxxxxxxxxx 3. Perusahaan wajib menjaga Kualitas air limbah melalui optimalisasi kinerja IPAL agar memenuhi BMAL yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan xxxxxxxxxxxx tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan xxxxxxxxxxxxxxx 4. Perusahaan wajib melakukan pengujian air limbah setiap bulan untuk setiap parameter yang dipersyaratkan dalam baku mutu air limbah Industri xxxxxxxxxxx ,dan memeriksakannya kepada laboratorium terakreditasi. 5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, /kuantitas limbah harian, pH harian, serta produksi senyatanya bulanan. 6. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pH harian, debit/kuantitas air limbah harian, kadar parameter mutu limbah cair dan produksi harian senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada BLH Kabupaten Xxx, BLH Provinsi Xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/periode) No Parameter Beban Inlet Beban Outlet III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara No. Pengendalian Pencemaran Udara Penaatan Temuan 1. Ketaatan terhadap titik penaatan pemantauan 100%  Sumber Emisi : 3 unit boiler, 1 unit heather, 2 Unit dryer, 3 unit deporasi gliserin, 2 unit genset  Seluruh sumber emisi sudah dipantau 2. Ketaatan terhadap pelaporan 100% Semua parameter dari hasil pemantauan semua sumber emisi sudah dilaporkan sesuai peraturan 3. Ketaatan terhadap parameter Baku Mutu Emisi 100% Parameter yang dipantau dari semua sumber emisi sudah sesuai peraturan 4. Ketaatan terhadap pemenuhan Baku Mutu Emisi 100% Hasil pemantauan emisi seluruh sumber emisi telah memenuhi baku mutu emisi 5. Ketaatan terhadap ketentuan Teknis yang dipersyaratkan Taat Semua cerobong sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sampling B. Tindak Lanjut Yang Harus Dilakukan 1. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi Boiler, Heather yang aktif dengan parameter dan frekuensi minimal 6 bulan sekali sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2007. 2. Perusahaan wajib tetap melakukan pemantauan emisi genset dan dryer yang aktif dengan parameter dan frekuensi sesuai peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan wajib menjaga kualitas emisinya sehingga memenuhi Baku Mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Perusahaan wajib tetap melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tentang pengujian emisi udara dari semua sumber emisi dan

33. 32 pengujian kualitas udara ambien sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada BLH Kabupaten xxx, BLH Provinsi xxx dan Kementerian Lingkungan Hidup. C. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode) No Parameter Beban Emisi IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) A. Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pengelolaan Limbah B3 Status Perizinan No. SK/ No. Surat Masa Berlaku Keterangan Penyimpanan Sementara √ Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS- LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 2 (dua) tahun Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk sludge hasil kegiatan sendiri --- --- --- Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara --- --- --- Belum memiliki izin penyimpanan sementara untuk limbah B3 lainnya (oli bekas, bekas kemasan bahan kimia, aki bekas, majun terkontaminasi limbah B3, drum bekas oli bekas, limbah elektronik) B. Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. Sumber Jenis Limbah Estimasi Timbulan Kemasan Konversi ke ton 1. Boiler Abu batubara 0.20 ton/ hari Karung plastik --- 2. IPAL Sludge IPAL 0.02 ton/ hari Karung plastik --- 3. Proses produksi Bekas kemasan bahan kimia 0.09 ton/ 8 bulan (30 pieces) --- --- 4. Genset, forklift Oli bekas 0.45 ton/ 10 bulan Drum --- 5. Workshop Drum bekas oli bekas --- --- --- 6. Workshop Kain majun terkontaminasi limbah B3 Belum dihasilkan --- --- 7. Genset, forklift Aki bekas Belum dihasilkan --- --- 8. Kantor Limbah elektronik Belum dihasilkan --- --- Catatan: - Sejak bulan September 2012 perusahaan menggunakan batubara sebagai bahan bakar boiler dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan cangkang. - Perusahaan tidak menggunakan lampu yang mengandung merkuri.

34. 33 C. Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 20xx – 30 Juni 20xx Jenis Limbah Satuan Limbah Dihasilkan Limbah Dikelola Limbah Belum Dikelola Perlakuan A. Sumber Dari Proses Produksi --- --- --- --- --- --- B. Sumber Dari Luar Proses Produksi Abu batubara Ton 30.00 0 30.00 Ditempatkan dalam karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik Sludge IPAL Ton 7.54 2.00 5.54 0 - Disimpan di TPS - Diserahkan ke xxx (pengangkut/ AAT), PT. xxx Oli bekas Ton 0.45 0 0.45 Disimpan di gudang workshop Drum bekas oli bekas Ton 0.03 0 0.03 Disimpan di gudang workshop Bekas kemasan bahan kimia Ton 0.09 0 0.09 Disimpan di gudang workshop Majun terkontaminasi limbah B3 Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Aki bekas Ton 0 0 0 Belum dihasilkan Limbah elektronik Ton 0 0 0 Belum dihasilkan TOTAL Ton 38.11 7.54 30.57 Persentase % 19.79 80.21 Ket : 14.54% limbah B3 yang diserahkan ke pihak ke tiga yang memiliki izin, 5.25% limbah B3 masih tersimpan di TPS dan 80,21% limbah B3 belum dikelola sesuai ketentuan. Secara umum 80.21% limbah B3 belum dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. D. Temuan dan Rekomendasi No Aspek Penilaian Temuan Lapangan Rencana Tindak Lanjut 1 a. Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan Identifikasi jenis limbah B3 - Telah melakukan identifikasi terhadap limbah B3 sludge, oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, drum bekas oli bekas, aki bekas, abu batubara - Belum melakukan identifikasi terhadap limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 Wajib melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan Pencatatan Jenis dan Volume limbah B3 yang dihasilkan Belum melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Pendataan pengelolaan lanjutan limbah B3 Belum melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 selain limbah B3 sludge. Wajib melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan. b. Pelaporan Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya, termasuk untuk sludge IPAL Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah

35. 34 yang sudah memiliki izin TPS LB3. B3, logbook, dan manifest salinan #2 per triwulan kepada BLH XXX dengan tembusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan BLH Provinsi XXX. 2. Perizinan Pengelolaan Limbah B3 Kepemilikan izin PLB3 yang dipersyaratkan - Sudah memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL sesuai Surat Keputusan Kepala BLH Kabupaten XXX nomor: XXX//SK/TPS-LB3/2011 pada tanggal 27 Desember 2011 - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah abu batubara - Belum memiliki Izin Penyimpanan Sementara untuk limbah B3 oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik - Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk limbah B3 abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik sesuai KEP- 01/BAPEDAL/09/1995 dan mengajukan permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada BLH Kabupaten XXX. - Tidak menyimpan limbah B3 melebihi jangka waktu 90 hari kecuali jika limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari maka dapat disimpan selama 180 hari Masa berlaku izin 2 (dua) tahun untuk Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan izin : a. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu Emisi, Effluent dan Standard Mutu (check list) - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara, oli bekas, aki bekas, majun terkontaminasi, bekas kemasan bahan kimia, drum bekas oli bekas dan limbah elektronik Wajib membangun TPS Limbah B3 yang memenuhi ketentuan teknis di TPS Limbah B3 sesuai KEP-01/BAPEDAL/09/1995. b. Emisi dari kegiatan pengolahan dan/atau pemanfaatan limbah B3: --- Apabila perusahaan ingin melakukan kegiatan pengolahan dan/ atau pemanfaatan limbah B3, maka wajib mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup - Pemenuhan terhadap BME --- --- - Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa --- --- - Frekuensi pengukuran --- ---

36. 35 c. Effluent dari kegiatan pengolahan dan/atau penimbunan dan/atau pengelolaan limbah B3 lainnya : --- --- d. Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan --- --- 4. Open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3 : Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyimpan limbah abu batubara di tempat terbuka - Segera memindahkan limbah abu batubara yang disimpan di lokasi terbuka ke dalam TPS yang berizin - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX Jenis limbah dan jumlah limbah yang di open dumping Limbah abu batubara sebanyak 30 ton Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi --- Kesesuaian rencana dengan pelaksanaa pengelolaan lahan terkontaminasi --- --- Jumlah total limbah dan tanah terkontaminasi yang dilakukan pengelolaan --- --- Perlakuan pengelolaan limbah dan tanah terkontaminasi yang diangkat sesuai perencanaan --- --- SSPLT (surat status pemulihan lahan terkontaminasi) --- --- Ketentuan dalam SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola (Neraca Limbah B3) 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 a. Pengelolaan melalui pengumpul limbah B3 --- --- Masa berlaku izin --- ---

37. 36 Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikumpul dengan izin yang berlaku --- --- Kontrak kerjasama penghasil limbah dan pengumpul limbah --- --- Kontrak kerjasama antara pengumpul dengan pihak pemanfaat, pengolah atau penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan --- --- b. Pihak ke-3 pengelola lanjut limbah B3 (pemanfaat/ pengolah/ penimbun) PT. Bata Kuo Shin --- Masa berlaku izin Perusahaan tidak memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut Wajib memiliki salinan izin pihak ketiga pengelola lanjut dan menyampaikan salinan izin tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup Kesesuaian jenis limbah B3 yang dikelola --- --- Kontrak kerjasama penghasil dan pengolah/ pemanfaat/ penimbun --- --- Ada/tidak masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pengelola limbah B3 --- --- Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan CV. Gema Putra Buana --- Ada/tidak izin dari Kementerian Perhubungan Memiliki izin pengangkutan dari Kementerian Perhubungan --- Ada/tidak rekomendasi dari KLH Memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup --- Kesesuaian jenis limbah yang diangkut dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Kesesuaian alat angkut dengan yang tercantum dalam izin (No polisi, no rangka, no mesin) Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Rute pengangkutan sesuai dengan izin Sesuai dengan izin dan rekomendasi --- Penggunaan dokumen/manifest yang sah Penggunaan dokumen manifest tidak sesuai dengan Kep-02/BAPEDAL/09/1995 dimana dokumen manifest #2 dan #3 sudah terisi penuh dan dicap oleh perusahaan pengelola akhir limbah B3 Wajib memenuhi ketentuan sesuai Kep- 02/BAPEDAL/09/1995 dalam penggunaan dokumen manifest. 7. Dumping, injeksi dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: --- --- Izin dumping/izin pengelolaan --- ---

38. 37 limbah B3 dengan cara tertentu Jumlah/volume limbah B3 yang di dumping --- --- 8. Pengelolaan Limbah B3 lainnya --- --- E. Penaatan No. Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 Taat Belum Taat Keterangan 1. a. Pendataan jenis dan volume limbah yang dihasilkan --- √ - Belum melakukan identifikasi limbah elektronik dan majun terkontaminasi limbah B3 - Belum melakukan pencatatan seluruh limbah B3 yang dihasilkan b. Pelaporan --- √ Belum melakukan pelaporan realisasi pengelolaan limbah B3 sludge IPAL sesuai dengan izin 2. Status perizinan pengelolaan limbah B3 √ --- Untuk TPS Limbah B3 Sludge IPAL 3. Pelaksanaan ketentuan dalam Izin a. Pemenuhan Ketentuan Teknis --- √ - TPS Sludge memenuhi 57.70% ketentuan teknis - Belum memiliki TPS Limbah B3 untuk penyimpanan abu batubara dan limbah B3 lainnya b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi --- --- c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah --- --- d. Pemenuhan Pemanfaatan --- --- 4. Penanganan open dumping, pengelolaan tumpahan, dan penanganan media terkontaminasi LB3 --- √ Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik a. Rencana pengelolaan --- --- b. Pelaksanaan pengelolaan --- --- c. Jumlah tanah terkontaminasi yang dikelola --- --- d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT --- --- 5. Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan --- √ 19.79% limbah B3 dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3 √ --- 7. Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain : Dumping, Re-injeksi, dll) --- --- F. Kesimpulan Segera melakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindak lanjut pada tabel D. dan menyampaikan hasil perbaikan Tindak lanjut dari berita acara beserta data-data pendukung dan foto perbaikan tersebut kepada Deputi IV MENLH c.q. Asdep Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 (alamat : Gd.C, Lt. 2, JL. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur – 13410; Telp./Fax. 021- 85904932) dengan tembusan kepada BLH Provinsi XXX dan BLH Kabupaten XXX.

39. 38 LAMPIRAN 1. Check list pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3) yang telah ditandatangani oleh pengawas dan perusahaan. 2. Foto temuan lapangan. FOTO TEMUAN LAPANGAN Kondisi TPS Limbah B3 Keterangan Tindak Lanjut - Membuang air limbah hasil pengolahan IPAL (drying bed) ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Dilakukan analisa pH pada air limbah yang dibuang ke lingkungan menggunakan kertas lakmus dengan hasil pH 7 - Tidak melakukan pembuangan air limbah dari proses IPAL secara langsung ke lingkungan tanpa ada izin pembuangan limbah cair - Menutup saluran air limbah dari proses drying bed ke lingkungan selama izin pembuangan limbah cair belum ada dan mengalirkan kembali ke IPAL. TPS Sludge tidak sesuai dengan ketentuan teknis dalam Kep-01/BAPEDAL/09/1995 Wajib memenuhi ketentuan teknis di TPS sesuai Kep- 01/BAPEDAL/09/1995 Terdapat tumpahan/ ceceran sludge IPAL di sekitar TPS Sludge. Melakukan pembersihan sludge IPAL yang tercecer di lokasi TPS Sludge. House keeping di sekitar TPS Sludge tidak terawat. Menjaga kebersihan di TPS Sludge dan sekitarnya.

40. 39 Menyimpan limbah oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia di gudang workshop dan bercampur dengan limbah non B3. Wajib membangun TPS Limbah B3 untuk menyimpan oli bekas, drum bekas oli bekas, kemasan bekas bahan kimia, majun terkontaminasi limbah B3, aki bekas, dan limbah elektronik. - House keeping di lokasi boiler kurang terawat - Banyak batubara yang disimpan di luar lokasi boiler - Menyimpan limbah abu batubara di lokasi boiler - Banyak limbah abu batubara yang tercecer di sekitar lokasi boiler - Menjaga house keeping di lokasi boiler agar terawat, rapi dan bersih sehingga tidak ada ceceran batubara dan limbah abu batubara ke lingkungan - Membangun TPS limbah B3 khusus untuk abu batubara sesuai ketentuan Kep- 01/BAPEDAL/09.1995

41. 40 - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik, di antaranya dekat lokasi boiler dan di samping bangunan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menyimpan limbah B3 abu batubara dalam kemasan karung plastik di lokasi terbuka di lingkungan pabrik - Menghentikan kegiatan menyinpan limbah abu batubara di lokasi terbuka. - Segera memindahkan limbah abu batubara ke dalam TPS yang berizin. - Menyampaikan progress pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX - Menyampaikan rencana penyelesaian pemindahan limbah B3 abu batubara ke dalam TPS berizin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dengan tembusan ke BLH Kabupaten XXX

42. 41 V. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (KHUSUS KEGIATAN PERTAMBANGAN) A. Rekapitulasi Penilaian No. Tahapan Lokasi Nilai Total X ≥ 80 55 < x < 80 X ≤ 55 Keterangan 1. Pembersihan Lahan Lokasi 1 98 1 Taat 2. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 1 81 1 Taat 3. Penambangan Lokasi 1 88 1 Taat 4. Penimbunan Lokasi 1 78 1 Tidak Taat 5. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 1 98 1 Taat 6. Reklamasi Lokasi 1 88 1 Taat 7. Pembersihan Lahan Lokasi 2 100 1 Taat 8. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 2 100 1 Taat 9. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 2 81 1 Taat 10. Penambangan Lokasi 2 90 1 Taat 11. Penimbunan Lokasi 2 53 1 Taat 12. Reklamasi Lokasi 2 86 1 Taat 13. Pembersihan Lahan Lokasi 3 100 1 Taat 14. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 3 100 1 Taat 15. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 3 81 1 Taat 16. Penambangan Lokasi 3 73 1 Taat 17. Penimbunan Lokasi 3 83 1 Taat 18. Reklamasi Lokasi 3 86 1 Taat 19. Pembersihan Lahan Lokasi 4 98 1 Taat 20. Penimbunan Lokasi 4 91 1 Taat 21. Reklamasi Lokasi 4 100 1 Taat 22. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 5 98 1 Taat

43. 42 23. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 5 91 1 Taat 24. Penambangan Lokasi 5 98 1 Taat 25. Pembersihan Lahan Lokasi 6 100 1 Taat 26. Pengupasan Tanah Pucuk Lokasi 6 100 1 Taat 27. Penggalian Tanah Penutup Lokasi 6 83 1 Taat 28. Penambangan Lokasi 6 88 1 Taat 29. Penimbunan Lokasi 6 83 1 Taat 30. Reklamasi Lokasi 6 88 1 Taat JUMLAH DATA 30 27 2 1 Tidak Taat Persentase 90% 6,67% 3,3% Tidak Taat B. Ringkasan Penaatan Pengendalian Kerusakan Lahan 1. Pada aspek manajemen telah memenuhi semua ketentuan kriteria pengendalian kerusakan lingkungan 2. Untuk aspek Teknis: a) Kriteria K3 (Potensi Longsor) terlihat longsoran batuan pada dinding yang ditinggal b) Kriteria K4 (Potensi Pencemaran AAT) tidak mendapatkan nilai karena belum dilakukan upaya penanganan b

Add a comment

Related pages

Petunjuk Teknis Dekon Proper 2014 - proper.menlh.go.id

0 Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) SEKRETARIAT PROPER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
Read more

PROPER 2014-2015 | Slametgyt Blog

Yang sedang diPROPER dapat mendownload segala hal tentang proper : Petunjuk Teknis Dekon Proper 2014, Kriteria dan Mekanisme Proper, Buku Indikator Proper Hijau, Gold ...
Read more

Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja ...

Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER
Read more

Petunjuk Teknis (JUKNIS) Gebyar PAUD Jawa Tengah 2014 ...

Petunjuk Teknis Dekon PROPER 2014 0 Petunjuk Teknis 2014 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) ...
Read more

proper.menlh.go.id | Website Review for proper.menlh.go.id ...

Website Review of proper.menlh.go.id: SEO, traffic, visitors and competitors of www.proper.menlh.go.id. ... Petunjuk Teknis Dekon PROPER 2014.pdf: Internal Links: Follow:
Read more

21 | Mei | 2015 | Slametgyt Blog

PROPER 2014-2015 21 Mei 2015. Yang sedang diPROPER dapat mendownload segala hal tentang proper : Petunjuk Teknis Dekon Proper 2014, Kriteria dan Mekanisme Proper,
Read more

petunjuk teknis perencanaan penyusunan sop - Bing

manfaat teknis bagi ... jadwal training 2014, ... Petunjuk ... Petunjuk teknis dekon& ub 2013 - SlideShare www.slideshare.net/Enza1070/petunjuk-teknis-dekon-ub-2013
Read more

Arahan Teknis Dana Dekon 2015 - id.scribd.com

Arahan Teknis Dana Dekon ... Memfasilitasi pengembangan usaha. modal dan pasar.1/IX-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis ... Data Kelompok Tani Hutan Tahun 2014 ...
Read more

PMK No. 42 ttg JUKNIS Dana Dekon KEMENKES Tahun Anggaran ...

peraturan menteri kesehatan republik indonesianomor 42 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan ... documents similar to pmk no. 42 ttg juknis dana dekon ...
Read more

130325041911Petunjuk Teknis Dekon Proper 2012 | virha ...

130325041911Petunjuk Teknis Dekon Proper 2012. Download. 130325041911Petunjuk Teknis Dekon Proper 2012. Uploaded by. Virha Fakhirah ...
Read more