Pemasukan dan pengeluaran benih (permentan no. 38 tahun 2006 dan no. 70 tahun 2007 upload

67 %
33 %
Information about Pemasukan dan pengeluaran benih (permentan no. 38 tahun 2006 dan no. 70...

Published on March 16, 2014

Author: Ihza

Source: slideshare.net

PERMENTAN NO. 70 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH SERTA LAMPIRAN PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN

Permentan No. 38 Tahun 2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Permentan No. 70 tahun 2006 Tentang Perubahan Permentan No. 38 Tahun 2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran benih beserta Lampiran Masih Berlaku SEJARAH PERATURAN KECUALI a) Pasal 5 ayat (2); Pasal 6; Pasal 8; Pasal 19; Pasal 24 ayat (3); Pasal 27 ayat (2); Pasal 30 ayat (2); Pasal 32; Pasal 37 ayat (3) b) Lampiran Permentan 38 Tahun 2006 TIDAK BERLAKU LAGI, DIUBAH DENGAN

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah : TUJUAN 1. Menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati; 2. Menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan; 3. Menumbuh-kembangkan industri benih dalam negeri; dan 4. Meningkatkan devisa negara

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : DEFINISI/PENGERTIAN 1. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina tanaman 2. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan perbanyakan benih 3. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : 4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina tanaman 5. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan Kegiatan pemasukan benih tanaman. 6. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah : 7. Benih introduksi adalah benih dari varietas baru/galur/klon/hibrida/mutan/ transgenik yang pertama kali didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia

PEMASUKAN BENIH Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan agribisnis dan/atau pemerhati tanaman Untuk Penelitian Bukan Untuk Penelitian • Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian • Persyaratan pemasukan benih untuk penelitian : a) Sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Usulan Penelitian b) Benih atau materi induk belum tersedia di Indonesia c) Dilengkapi dengan deskripsi benih/materi induk yang akan dimasukan d) Proses pemasukan harus sesuai dengan peraturan/perundang-undangan dibidang karantina tumbuhan • Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian • Izin pemasukan benih/materi induk BUKAN untuk tujuan penelitian dilakukan untuk keperluan (a) persiapan pelepasan varietas, (b) pengadaan benih bina, (c) kebutuhan bagi pemerhati tanaman, dan (d) kebutuhan tujuan ekspor

1. Syarat pemasukan benih untuk keperluan “Persiapan pelepasan varietas “ : • Varietas tersebut memiliki keunggulan/keunikan serta keguanaan spesifik • Jumlah benih yang akan dimasukkan terbatas, sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pelepasan varietas • Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan 2. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Pengadaan Benih Bina “ : • varietas sudah dilepas di Indonesia tetapi benihnya belum cukup tersedia atau perbanyakannya belum dapat atau tidak dapat diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia atau yang tidak efisien diproduksi di Indonesia • Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bina • Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan

3. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman“ : • Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman • Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan 4. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan tujuan ekspor“ : • jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman tujuan ekspor • Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan

Perorangan/Badan Usaha/Instansi Pemerintah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Pertanian Kepala Balitbang Pertanian/Dirjen Terkait Maks 3 hari PPI melakukan pemeriksaan berkas dan dimohonkan izin Surat Izin : Diterima/Ditunda/ Ditolak Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima harus dijawab. Bila tidak ada jawaban berarti permohonan diterima Bila disetujui, masa berlaku Izin pemasukan benih untuk jangka waktu 6 bulan LENGKAP TIDAK LENGKAP Berkas Permohonan Pemasukan Benih Tata Cara Permohonan Pemasukan Benih Form Model-2 / 3 Form Model-1 Keterangan : 1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka Balitbang/Dirjen 2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh Ka. PPI Pertanian

1. Izin pemasukan benih dapat dicabut, apabila: a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ; b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di bidang karantina tumbuhan; c) Memindahkan izin kepada pihak lain; d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum; e) Jangka waktu izin telah habis; atau f) Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat pemberi izin 2. Pencabutan izin pemasukan benih dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form Model-4 3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih berkewajiban : a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun; b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI

PENGELUARAN BENIH Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh Perorangan, Badan Hukum atau Instansi Pemerintah yang mempunai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan agribisnis dan/atau pemerhati tanaman Untuk Penelitian Bukan Untuk Penelitian • Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri Pertanian • Persyaratan pengeluaran benih untuk penelitian : a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; c) untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed Consent); d) memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan. e) Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan keamanan hayati • Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian • Persyaratan Pengeluaran benih bukan untuk penelitian : (a) Kebutuhan benih didalam negeri telah tercukupi; (b) Produksi benih khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor; (c) Terjamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati; (d) Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Perorangan/Badan Usaha/Instansi Pemerintah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) Pertanian Kepala Balitbang Pertanian/Dirjen Terkait Maks 3 hari PPI melakukan pemeriksaan berkas dan dimohonkan izin Surat Izin : Diterima/Ditunda/ Ditolak Maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima harus dijawab. Bila tidak ada jawaban berarti permohonan diterima Bila disetujui, masa berlaku Izin pengeluaran benih untuk jangka waktu 6 bulan LENGKAP TIDAK LENGKAP Berkas Permohonan Pengeluaran Benih Tata Cara Permohonan Pengeluaran Benih Form Model-6 / 7 Form Model-5 Keterangan : 1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka Balitbang/Dirjen 2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh Ka. PPI Pertanian

1. Izin pengeluaran benih dapat dicabut, apabila: a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin ; b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di bidang karantina tumbuhan; c) Memindahkan izin kepada pihak lain; d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum; e) Jangka waktu izin telah habis; atau diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat pemberi izin 2. Pencabutan izin pengeluaran benih dilakukan oleh Kepala Balitbang Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian dengan menggunakan Form Model-8 3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih berkewajiban : a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun; b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI

4. Pengeluaran benih jenis tanaman langka untuk tujuan penelitian selain memenuhi persyaratan (a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan; (b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian; (c) untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed Consent); (d) memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina tumbuhan. (f) Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan keamanan hayati, JUGA HARUS disertai rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah 5. Jenis-jenis tanaman yang termasuk jenis langka akan ditetapkan dengan keputusan tersedniri

Lampiran Permentan No. 70 Tahun 2007

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pemasukan dan pengeluaran benih (permentan no. 38 tahun ...

Download Pemasukan dan pengeluaran benih (permentan no. 38 tahun 2006 dan no. 70 tahun 2007 upload
Read more

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05/Permentan/OT.140/2 ...

Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 ... pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura ... Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006
Read more

Tatacara pendaftaran varietas tan. hortikultura (permentan ...

Pemasukan dan pengeluaran benih (permentan no. 38 tahun 2006 dan no. 70 tahun 2007 upload 1.
Read more

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.199, 2012 KEMENTERIAN PERTANIAN. Pemasukan. Pengeluaran. Benih Hortikultura. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Read more

MENJERI PERTANLA..N REPUBLIK INDONESIA

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN ... 38/Permentan/OT.l40/8/2006 sebagaimana telah diubah ... bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Read more

Permentan 05 Tahun 2012 - ml.scribd.com

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH ... 38/Permentan/OT.140/ 8/2006 jis ... Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pemasukan dan ...
Read more

PERATURAN MENTERI PERTANIAN - Portal Ekspor Impor

... 70/Permentan/OT.140/11/2007 ... 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, ... Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Read more

PERATURAN MENTERI PERTANIAN - bphn.go.id

... 70/Permentan/OT.140/11/2007 ... 38/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih, ... Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Read more