Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy

50 %
50 %
Information about Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy
dak

Published on March 14, 2014

Author: asakaprimacv

Source: slideshare.net

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jakarta, 2013

DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-NYA maka Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB tahun 2014 telah dapat tersusun. Pedoman ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pengelolaan dan pelaksanaan DAKBidangKBTahun2014. Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 bahwa Pembangunan Kependudukan dan KB dilaksanakan dalam rangka mencapai jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang terkendali serta kualitas penduduk yang meningkat. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dengan fokus utama penduduk sebagai pusat pembangunan (people centered development) yaitu, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Program Kependudukan dan KB mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satu fokus prioritas Bidang Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama dalam rangka peningkatan kualitas SDM adalah melalui pengendalian penduduk dilakukan melalui revitalisasi KB dan penyerasiankebijakanpengendalianpendudukdenganprogrampembangunan lainnya. Dalam rangka peningkatan akselerasi program Kependudukan dan KB dilaksanakan langkah-langkah strategis antara lain penguatan dukungan sarana dan prasarana bagi pelayanan KB yang berkualitas dan merata; intensifikasi advokasi dan KIE program Kependudukan dan KB; penguatan penggerakan lini lapangan; dukungan sarana dan prasarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak serta penyediaan data dan informasi kependudukan dan KB yang berkualitas sebagai basis perencanaan dan operasional program KKB. Penguatan akselerasi program KKB tersebut diharapkan dapat mendukung mempercepat penurunan angka kelahiran dengan peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, penurunan unmeet need danangkafertilitasremaja. Untuk itu dibutuhkan komitmen Kabupaten dan Kota yang kuat dan pemerintah telah memberikan dukungan DanaAlokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana (DAK Bidang KB) untuk memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana program KKB di kabupaten dan kota serta penguatan kelembagaan KKB. Tahun i

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2014merupakantahunketujuhpelaksanaanDAKbidangKBuntukmemberikan bantuan kepada Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria dan persyaratan penerima DAK bidang KB, untuk mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional yang sudah merupakan urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota. Arah kebijakan DAK bidang KB adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata melalui peningkatan: (1) daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan tenaga lini lapangan program KB; (2) sarana kerja petugas lapangan KB (PPLKB/Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3) pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan; (4) sarana pengolahan data dan informasi (5) sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (6) penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon; (7) sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan (8) sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Untuk tahun 2014 jumlah penerima DAK Bidang KB adalah 442 Kabupaten dan Kota dengan total dana Rp. 462,91 milyar. Kebutuhan DAK bagi Kabupaten dan Kota belum seluruhnya dapat terpenuhi pada DAK tahun 2014, oleh sebab itu bagi kabupaten dan kota tertentu yang telah mendapatkannya pada tahun 2014 diharapkan dapat melaksanakan pengelolaanDAKbidangKBdenganbaik,efektifdanefisien. Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014 ini disusun oleh Tim DAK BKKBN dengan mengacu kepada data basis dan kebutuhan Kabupaten dan Kota yang secara berkala (triwulanan) dilaporkan kepada BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing. Ucapan terima kasih kepada TIM DAK BKKBN atas pemikiran dan kerjasamanya dalam menyusun Buku Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014, SemogaTuhanYang Maha EsasenantiasamelimpahkanrahmatdanhidayahNyasehinggaDAKbidangKB Tahun 2014 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang- undanganyangberlaku. Jakarta,19Desember2013 Plt.SekretarisUtama, Ir.AmbarRahayu,MNS ii

iiiDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................ i DAFTAR ISI. ....................................................................................................... iii PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL. ........ v I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 II. TUJUANDANARAHPEMANFAATAN......................................................... 4 III. SASARANDANINDIKATORKINERJA ....................................................... 6 IV. KEBIJAKAN................................................................................................. 8 V. PROGRAM,KEGIATANDANSASARAN..................................................... 12 VI. MEKANISMEPELAKSANAANDANA ALOKASIKHUSUS(DAK) BIDANGKELUARGABERENCANATAHUN2013....................................... 30 1. Perencanaan........................................................................................ 30 2. Pelaksanaan........................................................................................ 31 VII. PELAPORAN,PEMANTAUANDANEVALUASI.......................................... 32 A. Pelaporan............................................................................................. 32 B. Pemantauan......................................................................................... 44 C. Evaluasi. .............................................................................................. 44 VIII. PENUTUP ................................................................................................... 45 LAMPIRAN.................................................................................................. 47

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR : 342/PER/B1/2013 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa pemantapan Revitalisasi Program Keluarga Berencana merupakan salah satu arah kebijakan pembangunan tahun 2014,perlumendorongPemerintahDaerahKabupatendanKota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana, melalui bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun2014(DAKBidangKBTahun2014); b. bahwa untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); vDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5080); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5462); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, tambahan lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4609); vi

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor3Tahun2013; 14. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanPresidenNomor4Tahun2013; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPresidenNomor70Tahun2012; 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana KerjaPemerintahTahun2014; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang PengalokasianAnggaranTransferkeDaerah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013, tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi KhususTahunAnggaran2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594); viiDANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang KoordinasiPenyusunanPetunjukTeknisDanaAlokasiKhusus 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANATAHUNANGGARAN2014. KESATU : Pedoman Penggunaan DanaAlokasi Khusus Bidang KBTahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. KEDUA : Pedoman dalam Peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota dalam Pengelolaan dan PenggunaanDanaAlokasiKhususBidangKBTahun2014. KETIGA : Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang KB Tahun 2014, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota wajib berpedomankepadaperaturanperundang-undangan. KEEMPAT : PeraturanKepalainimulaiberlakusejaktanggalditetapkan. DitetapkandiJakarta padaTanggal19Desember2013 KEPALABADANKEPENDUDUKAN DANKELUARGABERENCANANASIONAL, Prof.dr.FasliJalal,Ph.D,Sp.GK viii

PEDOMANDAK2014 JUARA 1 LOMBA POSTER DIGITAL KATEGORI 1-103

JUARA2LOMBAPOSTERDIGITALKATEGORI1-084JUARA3LOMBAPOSTERDIGITALKATEGORI1-050

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGABERENCANANASIONAL NOMOR : 342/PER/B1/2013 TANGGAL : 19Desember2013 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014 (DAK BIDANG KB TAHUN 2014) DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2014 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut yaitu BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, dimana dalam melaksanakan tugas (pasal 56 ayat 1), BKKBN mempunyai fungsi (pasal 56 ayat 2): (a) perumusan kebijakan nasional; (b) penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; (c) pelaksanaan advokasi; (d) penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; (e) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan (f) pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian pendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana. Dengan dasar Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka BKKBN mempunyai fokus kegiatan antara lain: (1) penyerasian kebijakan pengendalian penduduk; (2) menyelenggarakan programKeluargaBerencana(KB)dan(3)memfasilitasikabupatendankota dalam melaksanakan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakannya, program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) masih menghadapi tantangan dan permasalahan. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 dan Survei Demograpi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, permasalahan yang dihadapi program KKB adalah : masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk melalui program KB. Data Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukan bahwa data Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun padahal target yang ingin dicapai 1DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL pada tahun 2010 sebesar 1,27% per tahun. Hal ini juga, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang meliputi: (a) masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB yaitu sebesar 27 persen; (b) masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek sebesar 47,3 persen (all method) atau 43,6 persen (modern method), yang beresiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB hasil SDKI tahun 2012; (c) pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal dan tidak merata di seluruh wilayah dan tingkatan sosial ekonomi terutama pada daerah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; (d) sasaran calon peserta KB belum terfokus kepada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan (e) lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB. Disamping itu, Total Fertility Rate (TFR) hasil SDKI tahun 2012 masih berada pada angka 2,6 atau stagnan sama SDKI tahun 2007 dan masih tingginya unmet need hasil SDKI tahun 2012 sebesar 8,5% padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 6,5%. Selain itu, masih tingginya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 hasil SDKI tahun 2012 sebesar48kelahiranper1000WanitaUsiaSubur(WUS)kelompokumur15- 49 tahun, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 30 kelahiran per 1000 WUS kelompok umur 15-49 tahun serta masih rendahnya capaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) hasil SDKI tahun 2012 sebesar 57,9%, padahal target yang ingin dicapai tahun 2014 sebesar 60,1%. Disisi lain, masih banyak kebijakan pembangunan lainnya yang tidak sinergis dengan kebijakan pengendalian penduduk, antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas; baik antara pusat dan daerah, antar daerah, maupun antarsektor pembangunan serta masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasikependudukan. Sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2014 arah kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB yang tertuang dalam dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 adalah (1) Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a) penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokondisetiapfasilitaspelayanankesehatan(fasyankes/puskesmas/klinik KB), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB 2

melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 5 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara); dan (c) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD;(2)UpayaterobosanpelayananKByangberkualitasdanmeratajuga didukung oleh: (a) peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b) pembinaan/ pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/ Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; (d) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe); dan (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kabupaten dan Kota; (3) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan dan (4) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, surveikependudukan,dandatasektoralbidangKKB; Guna mendukung pencapaian sasaran prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yaitu menurunkan TFR menjadi sebesar 2,36 yang ditandai dengan meningkatnya CPR (cara modern) sebesar 60,1% dan unmet need sebesar 6,5%, maka kegiatan priroritas DAK Bidang KB Tahun 2014adalah:1)Peningkatanmobilitas dankapasitas tenagaPKB/PLKBdan PPLKB dalam pembinaan dan penyuluhan KB; 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama bagi keluarga Pra Sejahtera I (keluarga 3DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL miskin); 3) Intensifikasi Advokasi dan KIE program KKB serta Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR; 4) Peningkatan sarana prasarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 5) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB; 6) Pembangunan Gudang Alokon; 7) Pembangunan Balai Penyuluhan Program Kependudukan dan KB; 8) Penyediaan sarana pengolahan data dan informasi guna mendukung pelayanan dan pelaporan; 9) Penyediaan sarana transportasi pengangkut peserta KB dan 10) Penyediaan sarana transportasipengangkutdistribusialokon; Agar penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan akuntabel, maka Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 disusun sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan DAK Bidang KB Tahun2014. II. TUJUANDANARAHPEMANFAATAN A. Tujuan 1. Umum Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukandanKBdalamRKPtahun2014yaitu: a. MenurunkanTotalFertilityRate(TFR)dari2,6menjadi2,36; b. Meningkatnya CPR (cara modern) dari 57,9 persen (SDKI 2012) menjadi60,1persen; c. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 8,5 persen (SDKI 2012) menjadi sekitar 6,5 persen dari jumlah pasanganusiasubur; d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan dari 19 tahun (SDKI2012)menjadisekitar21tahun; e. Menurunnya ASFR 15-19 tahun dari 48 (SDKI 2012) menjadi 30 perseribuperempuan; f. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007)menjadisekitar15persen; g. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,5 persen menjadi sekitar5persen; h. Meningkatnya kesertaan ber-KB pasangan usia subur (PUS) pra- 4

S dan KS-I anggota kelompok usaha ekonomi produktif dari 80 persen menjadi 82 persen dan pembinaan keluarga menjadi sekitar70persen; i. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluargaremaja. 2. Khusus a. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPLKB) dalam melaksanakan penyuluhan, penggerakan,danpembinaanprogramKB; b. Meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan komunikasi dari lini lapangan; c. Meningkatnya kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, terutama keluarga miskin dan rentan lainnya; d. Meningkatnya advokasi dan KIE program KB, khususnya di daerah-daerahterpencildansulitdijangkau; e. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinandanTRIADKRR. f. Meningkatnya pembinaan tumbuh kembang anak di bawah usia limatahundalamkeluarga; g. Meratanya pelaksanaan dan pencapaian program KB, baik antar wilayahmaupunantarkelompoksosialekonomimasyarakat; h. Meningkatnya akses dan kualitas jaminan ketersedian distribusi alokondiKlinikKB; i. Meningkatnya mobilitas dan daya jangkau pelayanan KB melalui saranatransportasipengangkutpesertaKB. 5DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL B. ArahPemanfaatan DAK Bidang KB Tahun 2014 diarahkan kepada Kabupaten dan Kota tertentu untuk mendanai kebutuhan prasarana dan sarana fisik Program KKB,denganprioritaspadaKabupatendanKotayangmempunyai: 1. CPR (persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur) relatifmasihrendah; 2. Angka kelahiran (Child Woman Ratio/CWR) = rasio anak di bawah usialimatahunterhadapwanitausiasubur)relatifmasihtinggi; 3. Persentase keluarga dalam kategori Pra Sejahtera dan Keluarga SejahteraI(keluargamiskin)relatiftinggi; 4. Jumlahkeluargarelatifbesar; 5. Jumlahdankepadatanpendudukrelatifbesardantidakmerata. III. SASARANDANINDIKATORKINERJA DAK Bidang KB 2014 pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang telah ditetapkan di RKP 2014 dalam rangka pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014.Terkait dengan haltersebut,sasarandanindikatorkinerjaDAKBidangKBadalah: A. IndikatorOutcomeJangkaMenengah(RPJMNTahun2010-2014) 1. TFRmenjadisekitar2,36perwanitausiasubur; 2. Tingkat kesertaan ber-KB (prevalensi ber-KB) menjadi sekitar 60,1 persen(khususcaramodern); 3. Keinginan ber-KB tidak terlayani (unmet need) menjadi sekitar 6,5 persen; 4. Usiakawinpertamaperempuanmenjadisekitar21tahun; 5. Meningkatnya partisipasi keluarga (terutama peserta KB) dalam pengasuhandanpembinaantumbuhkembanganak. B. IndikatorOutcomeTahun2014 Pada tahun 2014 sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB (KKB) mengalami perubahan, yaitu sasaran keluaran outcome pembangunan bidang KKB, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) sebesar 2,36 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive 6

prevelance rate/CPR) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 6,5 persen, dengan sasarankeluaransebagaiberikut: 1. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor,yangterdiridaripesertaKBaktifKPSdanKS-1sertarentan lainnya sebanyak 13,1 juta akseptor, dan pemakaian MKJP sebesar 27,5persen; 2. TerlayaninyapesertaKBbaruyangmemberikankonstribusiterhadap peserta KBAktif sebanyak 7,63 juta akseptor yang terdiri dari peserta KB baru KPS dan KS 1 serta rentan lainnya sebanyak 4,05 juta akseptor,sertapesertaKBbarupriasebesar5persen; 3. Menurunnya ketidak berlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek; 4. Menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE programKB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi; 5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitaspelayananKB; 6. Meningkatnya pemahaman remaja danpasangan usia suburtentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIEmelaluiberbagaimedia; 7. Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan, serta kelembagaan KB di daerah dalam rangkameningkatkankesertaandankemandirianber-KB; 8. Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisiskependudukanditingkatpusatdandaerah; 9. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei, sektoral,danlainnya); C. IndikatorOutput2014 1. Terpenuhinya 917 unit kendaraan bermotor roda dua, 3.315 set SaranaKerjabagiPKB/PLKBdanPPLKB/Ka.UPT; 7DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 2. Terpenuhinya 8 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling (MUYAN KB KELILING) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola KB (SKPD-KB)KabupatendanKota; 3. TerpenuhinyasaranapelayanandiklinikKBberupa1.804setIUDKit, 2.045 set Implan Removal Kit, 1.854 unit Obgyn Bed, dan terbangunnya36unitGudangAlat/ObatKontrasepsibagiSKPD-KB; 4. Terpenuhinya 16 MUPEN KB bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota, 455 unit Public Adress bagi Pengelola dan Pelaksana Program KKB di Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan KB, 1.471 set KIE Kit bagi PKB/ PLKB, Dokter/Bidan Praktek KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB Kecamatan serta Kelompok PIK Remaja/Mahasiswadanterbangunnya1.004BalaiPenyuluhanKBdi kecamatan; 5. Terpenuhinya sarana penyuluhan BKB berupa: 5.773 set BKB Kit bagikelompokBKBditingkatdesa/kelurahan; 6. Terpenuhinya sarana pengolahan data dan informasi berupa 1.814 PersonalComputer(PC)bagiUPTKBKecamatan. 7. Terpenuhinya 29 unit mobil kendaraan untuk pendistribusian alokon dari Kabupaten/kota ke Puskesmas/Klinik atau 259 unit Mobil Fungsional pengangkut Calon Peserta KB untuk mengantarkan ke tempat pelayanan KB atau 8 unit Speed Boat Fungsional pengangkut CalonPesertaKBuntukmengantarkanketempatpelayananKB; IV. KEBIJAKAN A. ARAHKEBIJAKAN Arah kebijakan DAK Bidang KB adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui : (1) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan; (2) penyediaan sarana kerja petugas lapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan PKB/PLKB); (3) pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan; (4) penyediaan sarana pengolahan data dan informasi (5) pemenuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB; (6) penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon; (7) pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media 8

tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan danTRIADKRRdan (8) pemenuhan sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengadaan sarana dan prasarana fisik program pembangunan Kependudukan dan KB. B. KEBIJAKANUMUM Kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB dalam RKP 2014 diprioritaskan pada upaya antara lain : (1) Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (a) penguatan demand side dan supply side secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik KB), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat, Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara; dan (c) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD; (2) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata juga didukung oleh: (a) peningkatan Advokasi KIE difokuskan pada sasarankelompokkhusus(pasanganusiamudadanmemilikiduaanak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (c) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; (d) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (GenRe); dan (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota. 3. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasi danidentifikasiperaturanperundangandankebijakansektoryangterkait 9DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL dengan program kependudukandan KB; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB. Oleh karena itu, guna mendukung upaya-upaya dalam kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB pada RKP tahun 2014, maka lingkup kegiatan DAK Bidang KB tahun 2014 yaitu : (1) Penyediaan sarana mobilitas (motor) dan sarana pengelolaan data berbasis teknologi informasi (Personal computer) bagi PKB/ PLKB/ PPLKB yang mempunyai tugas, fungsiwewenang,dantanggungjawabmelakukankegiatanpenyuluhan, penggerakan, pelayanan, pendataan, dan pelaporan rutin, serta pengembangan program KB di wilayah kerjanya. Personal Computer (PC) akan ditempatkan di Balai Penyuluh KB di kecamatan; (2) peningkatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan melalui penyediaanSaranaKerjaPPLKB/PLKB/PKB;(3)pembinaantenagalini lapangan KB dan KIE program KB melalui pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan; (4) Pemenuhan sarana pelayanan KB di Klinik KB statis (Implan Removal Kit, IUD Kit), sarana Pelayanan KB Keliling (MUYAN), pembangunan Gudang Alat/ Obat Kontrasepsi dan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon atau sarana transportasi pengangkut calon akseptor KB untuk mendukung upaya (a) penyediaan pelayanan KB berkualitas, khususnya kontrasepsi gratis bagi peserta KB miskin; (b) peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/ non pemerintah; (c) pembangunan/pengadaan/peningkatansaranadanprasaranaprogram KB; (d) upaya peningkatan akses dan kualitas jaminan ketersedian alokon di Klinik KB; dan (e) upaya peningkatan mobilitas dan daya jangkau pelayanan KB; (5) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling (MUPEN), pengadaan Portable Public Adress, KIE Kit dan sarana KIE dan Konseling remaja (GenRe Kit) untuk mendukung upaya (a) intensifikasi pelaksanaan advokasi dan KIE Program KKB Nasional, (b) penguatan jejaring operasional lini lapangan (c) peningkatan akses informasi dan pelayanan program pembinaan 10

ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan (d) peningkatan program Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR; (6) pelayanan program pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan dan penguatan kelompok- kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Holistik-intregratif dengan penyediaanBKBKit; C. KEBIJAKANKHUSUS 1. Bupati dan Walikota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014 mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola ProgramKB(SKPD-KB)padasetiaptahapkegiatan; 2. Pada Kabupaten dan Kota penerima DAK Bidang KB Tahun 2014 yang belum dibentuk SKPD-KB dan tidak ada SKPD yang mempunyaifungsimengelolaProgramKB,BupatidanWalikotawajib menunjukdanmenetapkanSKPDlainsebagaipelaksana; 3. Menjaga ketepatan perencanaan dengan menetapkan distribusi penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut program dan kegiatandisetiapKabupatendanKota; 4. Bupati dan Walikota dapat merubah/ menyesuaikan distribusi penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan kebutuhan nyata daerah dengan ketentuan masih dalam lingkup (menu) kegiatan yang telah ditetapkan dan menginformasikan perubahan dimaksud kepada Sekretaris Utama BKKBN cq. Biro KeuangandanPengelolaanBarangMilikNegara(BMN); 5. Perubahan/ penyesuaian menu antar kegiatan tidak boleh dilakukan pada kegiatan yang belum mencapai target/ sasaran (standar pemenuhan); 6. Perubahan/ menyesuaian terhadap distribusi penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut kegiatan dilakukan melalui Surat KeputusanBupatidanWalikota; 7. Pendistribusian alokasi anggaran DAK Bidang KB Tahun 2014 menurut jenis kegiatan ditetapkan oleh Bupati dan Walikota atas usulanSKPD-KB; 8. SKPD KB Kabupaten dan Kota mengadministrasikan aset/ barang dari perolehan DAK Bidang KB sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku; 9. SKPD KB Kabupaten dan Kota membuat Berita Acara penyerahan BarangsesuaiPeraturanPerundanganyangberlaku; 11DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 10.SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyiapkan biaya pemeliharaan dan operasional aset yang diperoleh dari DAK Bidang KB; 11. Pengadaan menu DAK Bidang KB di Kabupaten dan Kota dilakukan sesuai Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturanPresidenNo.54tahun2010; 12.Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan fasilitasi, koordinasi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang KB Tahun 2014 dan memastikan penggunaan barang sesuai dengan sasaranyangtelahditetapkan. V. PROGRAM,KEGIATANDANSASARAN Program prioritas DAK Bidang KB 2014 telah dirancang dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan KB jangka pendek yang ditetapkan dalam RKP 2014 dan jangka menengah dalam RPJMN 2010- 2014,sebagaiberikut: A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKB dan sarana pengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi Program KKB tenaga lini lapangan; B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta pemerataanaksespelayananKBberkualitas; C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKB serta kelengkapan sarana KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR; D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik PembinaanTumbuh Kembang Anak. 12

Ruang lingkup kegiatan dan sasaran DAK Bidang KB Tahun 2014 yang mendukung setiap Program prioritas DAK Bidang KB 2014 tersebut mencakup: A. Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan, pembinaan Program KKB dan sarana pengolahan dan Pelaporan Data/ Informasi Program KKBtenagalinilapangan,dengankegiatan: 1. PengadaansepedamotorbagiPKB/PLKBdanPPLKB Pengadaan sepeda motor bagi petugas KB di lini lapangan (PKB/ PLKB dan PPLKB) dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas dan dayajangkaudalammelaksanakantugasnya. a. Pengertian 1) Penyuluh KB/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) a) PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. PKB adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksanana teknis fungsional programKKBpadainstansipemerintah. b) PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) adalah PNS dengan jabatan non fungsional dan Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. PLKB berkedudukan di desa/kelurahan atau yangsetingkat. 2) PengendaliPetugasLapanganKB(PPLKB) PPLKB Pengendali Petugas lapangan Keluarga Berencana) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan struktural yangdiangkatolehpejabatyangberwenangyangdiberitugas mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengawasi 13DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL pelayanan program KB di lapangan. PPLKB berkedudukan di Kecamatan sekaligus berfungsi sebagai atasan PKB/ PLKB. Di beberapa wilayah disebut juga Ka Cabang Dinas/ Ka UPT KB/KoordinatorPLKB/PKB. b. KriteriaSasaran 1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabatfungsional; 2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/kontrak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota; 3) PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator PKB/ PLKB Kecamatan status PegawaiNegeriSipil; 4) Belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua dari pemerintah Kabupaten dan Kota maupun DAK Bidang Kependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun 2009-2013; 5) Pernahmendapatkankendaraanbermotorrodaduatetapi kondisinya sudah tidak laik jalan (rusak berat) dan tidak bisadiperbaiki; 6) Kendaraan bermotor roda dua dari DAK Bidang KB Tahun 2014 harus diserahkan kembali kepada SKPD-KB apabila PKB/ PLKB dan PPLKB dialihtugaskan ke instansi lain dan/ataumemasukimasapensiun; 7) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasionaldanpemeliharaannya. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap PKB/ PLKB dan PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit PelaksanaTeknis/ Koordinator PKB/ PLKB hanya mendapatkan1(satu)unitkendaraanbermotorrodadua. d. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis Sepeda Motor disajikan pada lampiran data danspesifikasiteknis. 14

2. PengadaanSaranakerjabagiPPLKB/PKB/PLKB Sarana Kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PPLKB/ PKB/ PLKB dalam melaksanakan kegiatan operasionalProgramKependudukandanKBditingkatlinilapangan. a. Pengertian Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB adalah suatu unit alat penunjang kerja PPLKB/ PKB/ PLKB yang terdiri dari Tas Ransel, Jaket Rompi, Topi, Buku Visum, Jas Hujan, Payung Lipat, Kalkulator, Sepatu Boot/ Sepatu Olah Raga, Kamera, Sepatu KerjadanBajuSeragamKerja. b. KriteriaSasaran 1) PKB status Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabatfungsional; 2) PLKB status Pegawai Negeri Sipil atau honorer/ kontrak yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota atau pejabatyangberwenang; 3) PPLKB/ Kacabdin/ Ka UPT/ Koordinator PKB/ PLKB KecamatanstatusPegawaiNegeriSipil; 4) BelummendapatkansaranakerjaPPLKB/PKB/PLKB. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap PLKB/ PKB, PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit PelaksanaTeknis/ Koordinator PKB/ PLKB mendapatkan 1 (satu) setsaranakerja. Kelengkapan Sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB dapat disesuaikandengankondisilapangansetiapdaerah d. Spesifikasi Spesifikasi teknis sarana kerja PPLKB/ PKB/ PLKB disajikan padalampirandatadanspesifikasiteknis. 3. PembangunanBalaiPenyuluhanKBTingkatKecamatan Pembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPLKB/Kepala Cabang Dinas atau Badan/ Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan, dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Tingkat Kecamatan. 15DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL a. Pengertian; Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan adalah bangunan yang terletak di wilayah Kecamatan, berfungsi sebagai tempat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pelaksanaan pembinaan kepada PLKB/ PKB dan Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan (IMP) dalam operasional Program Pembangunan Kependudukan dan KB tingkat Kecamatan serta menjadi tempat penyuluhan Kependudukan danKBkepadamasyarakat. b. KriteriaSasaran; 1) Kecamatan telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Ka.UPT/KoordinatorKBKecamatan; 2) Kecamatan belum memiliki kantor PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/Ka.UPT/KoordinatorKBKecamatan; 3) Kecamatan telah menyediakan sebidang tanah untuk pembangunan Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan dengan Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan dan diprioritaskandekatKantorKecamatan; 4) Apabila tidak tersedia lahan, diperbolehkan melakukan renovasi atau membangun vertikal pada bangunan yang sudah ada yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah sebagai Balai Penyuluhan KKB Tingkat Kecamatan sesuaidenganperundanganyangberlaku; 5) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana danprasaranayangdiperlukandanbiayapemeliharaan. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KKB dengan luas 2 bangunanminimal50m d. Spesifikasi Standar Minimal Spesifikasi teknis Balai Penyuluhan KKB tingkat Kecamatan disajikan pada lampiran data dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat mengembangkan spesifikasi teknis 16

sesuai dengan kondisi daerah masing-masing serta mendapat persetujuan/rekomendasidariDinasPUsetempat. 4. Pengadaan Personal Computer (PC) untuk Balai Penyuluhan KB TingkatKecamatan. Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/ informasi bidang KB berupa PC diperuntukkan untuk Balai Penyuluhan KB di tingkat Kecamatan guna meningkatkan akurasi, kecepatan dan cakupandatadarilinilapangankepusat. a. Pengertian PC adalah singkatan dari Personal Computer, yang artinya satu unit Komputer atau seperangkat Komputer lengkap yang terdiri dari Monitor, CPU, keyboard, mouse dan 1 (satu) unit printer berikut koneksi internet berupa fixed line atau broadband (modem). b. KriteriaSasaran 1) Kecamatan yang telah memiliki PPLKB/ Kepala Cabang Dinas/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator KB dan Balai Penyuluh KB yang telah tersedia instalasi listrik dengan dayayangcukup; 2) BelummendapatkanPCdaripemerintahkabupatendankota; 3) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan operasional termasuk dana pemeliharaan yang bersumber dariAPBD. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap Balai Penyuluhan KB di Tingkat Kecamatan minimal mendapatkan 1(satu)setPersonalComputer. d. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis PC, Printer dan Koneksi Internet disajikan pada lampirandatadanspesifikasiteknis. 17DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB Serta PemerataanAksesPelayananKByangberkualitas; 1. Pengadaan sarana pelayanan Klinik KB terdiri dari IUD Kit, ImplanRemovalKitdanObgynBed. a. Pengertian 1) Klinik KB adalah tempat pelayanan kontrasepsi yang bersifat statisbagipasanganusiasubur; 2) IUD Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk pemasangandanpencabutanIUD; 3) Implan Removal Kit adalah seperangkat alat yang digunakan untukmencabutImplan; 4) Obgyn Bed adalah tempat tidur khusus yang digunakan untuk pemeriksaan kandungan dan pelayanan kebidanan lainnya, termasukpemasangandanpencabutanIUD. b. KriteriaSasaran 1) KlinikKByangsudahmemilikinomorkodeklinikKB; 2) Klinik KB yang belum memiliki IUD Kit atau sudah memiliki tetapidalamkondisirusakatautidaklayakpakai; 3) Klinik KB yang belum memiliki Implan Removal Kit atau sudah memilikitetapidalamkondisirusakatautidaklayakpakai; 4) Klinik KB yang belum menerima IUD Kit dari DAK Bidang Kependudukan Tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun 2009- 2013; 5) Klinik KB yang belum menerima Implan Removal Kit dari DAK BidangKBtahun2009-2013; 6) Klinik KB yang belum menerima Obgyn Bed dari DAK Bidang KB tahun 2009-2013. atau sudah memiliki tetapi dalam kondisirusakatautidaklayakpakai; c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap Klinik KB minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) setImplanRemovalKit,IUDKitdanObgynBed d. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis IUD Kit, Implan Removal Kit dan Obgyn Bed disajikandalamdatadanspesifikasiteknisterlampir 18

2. PengadaanMobilUnitPelayanan(MUYAN)KBkeliling Pengadaan MUYAN KB Keliling diperuntukkan bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauhdarifasilitaspelayananKBstatis(KlinikKB). a. Pengertian MUYAN KB Keliling adalah Kendaraan Roda empat/enam yang berisi sarana pelayanan KB dan berfungsi sebagai Klinik KB bergerak. b. KriteriaSasaran 1) SKPD-KB belum mendapatkan MUYAN KB Keliling dari DAK Bidang Kependudukan tahun 2008 dan DAK Bidang KB tahun 2009-2013; 2) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari pemerintah KabupatendanKota; 3) Pernah mendapatkan MUYAN KB Keliling tetapi kondisinya sudahtidaklaikjalan(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki; 4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasionaldanpemeliharaan. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu)UnitMUYANKBKelilingdariDAKbidangKB. d. SpesifikasiUmum 1) MUYAN KB Keliling digunakan untuk pelayanan terutama di wilayahyangjauhdariklinikKBstatis; 2) MUYAN KB Keliling terdiri dari dua cabin, masing-masing untuk operator/ crew dan untuk menyimpan peralatan/ sarana pelayanan KB, termasuk untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan; 3) MUYAN KB Keliling tidak difungsikan sebagai mobil penumpangdandirancangkhususolehBKKBN; 4) MUYAN KB tidak difungsikan sebagai mobil operasional kantor; 19DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 5) MUYAN KB Keliling didukung oleh suatu tim medis minimal terdiri dari dokter yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD, serta Medis Operasi Pria (MOP); bidan yang sudah dilatih untuk pelayanan pasang cabut Implan dan IUD; e. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB Keliling beserta kelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasi teknisterlampir. 3. PembangunanGudangAlat/ObatKontrasepsi Gudang alat dan obat kontrasepsi (Alokon) diperuntukkan bagi SKPD-KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan kualitas penyimpanandalamrangkamenjaminmutuketersediaan,efektivitas dan keamanan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan bagi keluargadanmasyarakat. 1) Pengertian Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan alat/ obat kontrasepsi untuk ProgramKBsesuaistandar. 2) KriteriaSasaran 1) Pemerintahan Kabupaten dan Kota menyediakan tanah minimalberukuran9mx11m; 2) Status tanah jelas/ Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah, tidak dalamsengketaatautidakdalamprosesperadilan; 3) Lokasi tanah bebas banjir dan dapat dijangkau kendaraan bermotorroda-4(mobil); 4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dan biaya operasional pemeliharaanrutin. 3) StandarPemenuhanKebutuhan Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya membangun 1 (satu)unitgudangAlokon 20

4) SpesifikasiUmum 1) Luas bangunan gudang alat dan obat kontrasepsi minimal 42 2 m ; 2) Gudang Alokon terdiri dari 3 (tiga) ruangan: 1 ruangan untuk petugas administrasi Gudang, 1 ruangan berAC untuk tempat penyimpanan kontrasepsi khusus Implan dan Suntikan (suhu 0 15 s.d 25 C) dan 1 ruangan untuk penyimpanan kontrasepsi lainnya.; 3) GudangAlokon hanya difungsikan untuk menyimpan alat dan obatkontrasepsi; 4) Gudang Alokon dikelola oleh petugas yang ditunjuk (Bendahara Materil) dan telah dilatih manajemen logistik dan disarankanadapetugasApoteker. 5) SpesifikasiTeknis a. SpesifikasiteknispembangunanGudangAlokondiatastanah baru,disajikandalamdatadanspesifikasiteknisterlampir. b. Pemanfaatan bangunan yang sudah ada dengan mengalih fungsikan menjadi Gudang Alokon (tidak disarankan untuk memanfaatkanbangunandilantai2danseterusnya). c. Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak menyarankan dan memuat spesifikasi khusus untuk pembangunan Gudang diatasbangunanyangsudahada; d. Standar Minimal Spesifikasi teknis Gudang Alokon tingkat KabupatendanKotadisajikanpadalampiranpedomaninidan dapat mengembangkan spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi daerah masing-masing serta mendapat persetujuan/ rekomendasidariDinasPUsetempat. 4. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KBatauKendaraanDistribusiAlokon a. Pengadaan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB diperuntukkan bagi para Calon Akseptor KB dan Peserta KB dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (keluarga miskin) dan masyarakat di daerah terpencil dan jauh darifasilitaspelayananKBstatis(KlinikKB). 21DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL b. Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon difungsikan sebagai kendaraan untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari SKPD-KBkeFasilitasPelayananKesehatan(Fasyankes). 1) Pengertian a) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB adalah Kendaraan Bermotor (daratan atau perairan) yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para PesertaKB(PesertaBarudanPesertaAktif). b) Kendaraan Distribusi Alokon adalah mobil box untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dari SKPD-KB ke FasilitasPelayananKesehatan(Fasyankes). 2) KriteriaSasaran a) SKPD-KB yang belum terdapat Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB atau Kendaraan Distribusi Alokon; b) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasionaldanpemeliharaan; 3) StandarPemenuhanKebutuhan Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota hanya mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB atau Kendaraan Distribusi Alokon dari DAK Bidang KB (apabila SKPD KB Kabupaten dan Kota sudah mendapatkan 1 (satu) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB, maka tidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan Distribusi Alokon atau apabila sudah mendapatkan 1 (satu) Kendaraan Distribusi Alokon, maka tidak diperbolehkan mengadakan Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB). Terkecuali apabila telah terpenuhinya semua menu DAK di Kabupaten dan Kota bersangkutan. 4) SpesifikasiUmum a. KendaraanFungsionalPengangkutCalonPesertaKB 1) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB digunakan untuk pelayanan terutama di wilayah yang jauh dariklinikKBstatis; 22

2) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB terdiri dari satu cabin dengan tempat duduk pengemudi danpenumpang; 3) Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB tidakdifungsikansebagaimobiloperasionalkantor; 4) Jenis Kendaraan yang boleh dipilih terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu Micro Bus on the road untuk jalan darat beraspal dan rata, Micro Bus Off Road (double gardan) untuk kendaraan jalan darat dengan medan yang berat; SpeedBoatuntukkendaraanperairan. b. KendaraanDistribusiAlokon 1) Kendaraan Distribusi Alokon digunakan untuk alat transportasidistribusialatdanobatkontrasepsi 2) Kendaraan Distribusi Alokon terdiri dari 1 (satu) cabin dengantempatdudukpengemudidanpenumpang; 3) Kendaraan Distribusi Alokon dilengkapi dengan box yang disertai pengatur suhu untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsiselamadalamperjalanan; 4) Kendaraan Distribusi Alokon tidak difungsikan sebagai mobiloperasionalkantor; 5) SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Peserta KB atau Kendaraan Distribusi Alokon beserta kelengkapannya disajikan dalam data dan spesifikasi teknis terlampir. C. Peningkatan Sarana dan Prasarana fisik pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB serta kelengkapan sarana KIE dan Konseling remaja untuk mendukung program Generasi BerencanadalamrangkapendewasaanusiaperkawinandanTRIAD KRR,dengankegiatan: 1. Pengadaan Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana (MUPENKB) Pengadaan MUPEN KB diperuntukkan atau dengan sasaran SKPD- KB Kabupaten dan Kota guna meningkatkan permintaan (demand) masyarakatterhadapProgramKKB. 23DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL a. Pengertian MUPEN KB adalah kendaraan roda 4 (empat) yang berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan operasional penyuluhan dan KIE dalam menunjang ProgramKKB. b. KriteriaSasaran 1) SKPD-KB belum mendapatkan MUPEN KB dari DAK Bidang KependudukanTahun2008,danDAKBidangKBTahun2009- 2013; 2) Pernah mendapatkan MUPEN KB dengan frekuensi operasional sangat tinggi karena memiliki luas wilayah dan penyebaranpendudukyangtidakmerata. 3) Memiliki MUPEN KB yang kondisinya sudah tidak laik operasional(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki; 4) SKPD KB Kabupaten dan Kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan serta tidak mengalihfungsikan menjadikendaraanoperasionallainnya. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap SKPD KB Kabupaten dan Kota boleh memiliki lebih dari 1 (satu) unit MUPEN KB, dengan memperhatikan luas wilayah, jangkauandansebaransertajumlahsasaranKIE. d. SpesifikasiUmum 1) MUPENKBterdiridariduacabinuntukoperatordancrew; 2) MUPEN KB tidak difungsikan sebagai mobil penumpang dan dirancangkhususolehBKKBN; 3) MUPENKBdioperasionalkanolehpetugasyangsudahdilatih secara khusus dalam mengoperasikan instrumen/ peralatan elektronik(audiovisual)yangadadalamMUPENKB. e. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis MUPEN KB dan masing-masing instrument/ saranadisajikanpadalampirandatadanspesifikasiteknis. 24

2. PengadaanSaranaKIEKitKependudukandanKB(KKB) Pengadaan Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 (tiga) set yaitu KIE KIT, KIE Pendidikan Kependudukan Kit dan GenRe Kit. KIE KIT dan KIE Pendidikan Kependudukan Kit diperuntukkan bagi PKB/PLKB, Dokter/ Bidan Praktek KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB dan motivator KB lainnya sedangkan GenRe Kit diperuntukkan untuk Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) sebagai sarana/ media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program KependudukandanKB. a. Pengertian Sarana KIE Kit KKB adalah sarana/ media penyuluhan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kependudukan dan KBterdiridari3(tiga)setyaitu: 1) KIEKit a. alatperagaanatomialatreproduksidanlembarbalik; b. AlatBantuPengambilanKeputusan(ABPK)atauDecision MakingTools(DMT); c. contoh alat kontrasepsi (IUD Cover T, pil kombinasi, implanonerootdantworoot,kondom,suntikKB); d. VCD animasi proses pembuahan (khusus untuk tenaga medisdanPLKB); e. VCD sosialisasi kontrasepsi (khusus untuk tenaga medis danPLKB); f. FamilyKit(saranasosialisasiKetahananKeluarga). g. TasKIEKit 2) KIEPendidikanKependudukanKit a. Lembarbalikseripendidikankependudukan; b. Buku-bukuseripendidikankependudukan; c. TasKIEPendidikanKependudukanKit. 3) GenerasiBerencanaKit(GenReKit) GenRe Kit merupakan sarana, media atau alat bantu sosialisasi Generasi Berencana yang dipergunakan oleh Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan 25DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) guna meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku remaja agar mereka dapat berperilaku sehat, menunda usia perkawinan, terhindar dari risiko Triad KRR, mempunyai perencanaan dalam kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya melalui kelompok PIK Remaja/MahasiswaTegaryangterdiridari: a) UlarTanggaGenRe; b) MateriMonopoliGenRe; c) MateriCelemekGenRe; d) Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan; e) LembarBalikGenRe; f) BukuPanduanPenggunaanMateriGenReKit; g) LaptopdanLCDProyektor; h) TasGenReKit. b. KriteriaSasaranKIEKitKKB PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB, Klinik KB, Balai Penyuluhan KB Kecamatan dan Kelompok PIK Remaja/ Mahasiswa yang belum mendapatkan Sarana KIE Kit KKB (KIE Kit,KIEPendidikanKependudukanKitdanGenReKit); c. StandarPemenuhanKebutuhan 1) Setiap PLKB/PKB, Bidan/Dokter praktek KB, motivator KB, Klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan dapat memilih satu (satu) set saja (KIE Kit atau KIE Pendidikan Kependudukan Kit) atau dua (dua) set saja (KIE Kit dan KIE Pendidikan Kependudukan Kit) dalam KIE Kit KKB tersebut disesuaikandengankebutuhanwilayahmasing-masing; 2) Setiap Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Tegar di tingkat Sekolah Umum/Agama (SMA/SMK/Madrasyah Aliyah dan SMP/SLTP/Madrasyah Tsanawiyah) mendapatkan hanya 1 (satu)setGenReKitdalamKIEKitKKBtersebut 26

d. SpesifikasiUmumKIEKitKKB 1) Sarana KIE Kit KKB terdiri dari 3 Tas yaitu (1). Tas pertama berisi KIE Kit: alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, ABPK, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan, VCD sosialisasi kontrasepsi, Family Kit; (2) Tas kedua berisi KIE Pendidikan Kependudukan Kit: Buku-buku dan lembar balik tentang seri pendidikan kependudukan; (3) Tas Ketiga berisi GenRe Kit: Ular Tangga GenRe; Materi Monopoli GenRe; Materi Celemek GenRe; Materi Celemek Organ Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan; Lembar Balik GenRe, Buku Panduan Penggunaan Materi GenRe Kit, LCD ProyektordanLaptop. 2) Sarana KIE Kit KKB berfungsi sebagai media utama bagi pengelola dan pelaksana Program KKB di lini lapangan dalam melaksanakanKIEdankonseling. e. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis Sarana KIE Kit KKB disajikan pada lampiran datadanspesifikasiteknis. 3. PortablePublicAdress Pengadaan Portable Public Adress diperuntukkan bagi Pengelola dan Pelaksana Program KKB di Kabupaten dan Kota, Kecamatan, sertaBalaiPenyuluhanKB. a. Pengertian Portable Public Adress adalah alat pengeras suara yang mudah dibawa ke lokasi kegiatan dan digunakan sebagai sarana penyuluhan/ KIE dalam menunjang Program Pembangunan KependudukandanKB. b. KriteriaSasaran 1) KabupatendanKota; 2) Kecamatan; 3) BalaiPenyuluhanKB; 4) Belummemiliki/mencukupiPortablePublicAdress; 5) Kondisi Portable Public Adress sudah tidak bisa dioperasionalkan(rusakberat)dantidakbisadiperbaiki. 27DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap Kabupaten dan Kota, Kecamatan, serta Balai Penyuluhan KBmendapatkanminimal1(satu)setPortablePublicAdress d. SpesifikasiUmum 1) Portable Public Adress berupa 1 (satu) unit peralatan terdiri daripengerassuara,amplifier,microfon,tape/CDplayer; 2) Portable Public Adress berfungsi sebagai sarana KIE bagi pengeloladanpelaksanaPortableProgramKKB. e. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis Portable PublicAdress disajikan pada lampiran datadanspesifikasiteknis. D. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pembinaan Tumbuh KembangAnak,dengankegiatan: 1. PengadaanBinaKeluargaBalita(BKB)Kit Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit diperuntukkan bagi kelompok BKB yang berada di tingkat desa/ kelurahan guna meningkatkan upaya pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam upaya mendorong terwujudnya kelompok BKB holistik- integratif. a. Pengertian BKB Kit merupakan sarana penyuluhan/ alat bantu penyuluhan berupa materi (buku-buku penyuluhan) dan media (lembar balik, APE, dongeng, beberan, kantong wasiat) yang dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga/ orang tua balita dalam upaya meningkatkan pengasuhan dan pembinaantumbuhkembanganak. Berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, bahwa kegiatan pelayanan holistik integratif dilakukan mencakup semua kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait, yaitu : aspek perawatan, kesehatan dan gizi melalui Posyandu; aspek pendidikan melalui PAUD (PendidikanAnak Usia Dini) dan aspek pengasuhan melalui Bina Keluarga Balita (BKB). BKB Holistik 28

29 Integratif dikembangkan melalui upaya penggerakan kelompok BKB melalui Rintisan kelompok BKB Dasar, Penguatan Kelompok BKB Paripurna, dan Pengembangan Kelompok BKB HolistikIntegratif. b. KriteriaSasaran 1) Kelompok kegiatan BKB yang aktif melakukan penyuluhan bulanan; 2) Kelompok BKB yang belum memiliki BKB Kit atau yang sudah memiliki tetapi dalam kondisi tidak lengkap dan tidak layak pakai; 3) Setiap SKPD KB wajib menyediakan biaya operasional pertemuan. c. StandarPemenuhanKebutuhan Setiap Kelompok BKB wajib mendapatkan minimal 1 (satu) set BKBKit. d. SpesifikasiUmum 1) BukuMateripenyuluhanBKBterdiri: a) Buku dan CD Menjadi OrangTua Hebat Dalam Mengasuh Anak b) KartuKembangAnak(KKA); c) BukuPedomanKartuKembangAnak(KKA); d) Buku Panduan Penggunaan Alat Permainan Edukatif (APE); 2) MediapenyuluhanBKB a) AlatPermainanEdukatif(APE)terdiri: - Kerincingan/giringgiring; - Bonekakainberbentukbinatang; - Puzle(bongkarpasang)berbentukbinatang; - Pakupalu; - Papanpasak; - Lottowarna; - KotakBentuk; - Balokukur; - Tanggasilinder; DANAALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2014

- Tanggakubus; - Kotakpola; - Permainanangka; b) Kantongwasiat c) LembarSimulasi/beberanpenyuluhanBKB d) Lembar balik untuk penyuluhan umur 0–6 tahun (6 macam) e) Dongeng 3) TasBKBKit 4) TasAPE 5) Packing(Kotak/Hardcase) 6) PapanNamaKelompokBKB e. SpesifikasiTeknis Spesifikasi teknis BKB Kit disajikan pada lampiran data dan spesifikasiteknis. VI. MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS(DAK)BIDANGKBTAHUN2014 A. Perencanaan 1. Biro Perencanaan BKKBN menyiapkan usulan kegiatan dan menu sarana prasarana DAK Bidang KB kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan RI berdasarkan Kriteria teknis yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada data teknis dan indeks teknis dari kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi serta mengacu juga pada perubahan menu dari Perolehan DAK tahunsebelumnya; 2. Biro Perencanaan harus memastikan data basis yang bersumber dari: (1) data basis perencanaan up to date dan yang disampaikan olehPerwakilanBKKBNProvinsibersumberdaridatakabupatendan kota dan (2) data pelaporan pelaksanaan DAK dari kabupaten dan kota. 3. Biro Perencanaan menerima Usulan Kebutuhan Menu DAK Bidang KBtahunselanjutnyabaiklangsungdarikabupatendankotamaupun 30 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi yang dikirimkan dalam bentuk hard copy kepada Biro Perencanaan atau mengirimkan soft copy melalui email Pengelola DAK Bidang KB Biro Perencanaan:dakbidangkb@gmail.com; 4. Biro Perencanaan BKKBN menetapkan alokasi distr

Add a comment

Related presentations

Related pages

Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014 - id.scribd.com

Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak menyarankan dan memuat ... 25 to 400% Copier settings :ID Copy. ADF DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA ...
Read more

Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014 - pt.scribd.com

Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak ... kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi yang dikirimkan dalam bentuk hard copy kepada ...
Read more

Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014 - scribd.com

kabupaten dan kota yang melalui Perwakilan BKKBN Provinsi yang dikirimkan dalam bentuk hard copy ... Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB Tahun 2014 ...
Read more

Pedoman%20 dak%20bidang%20kb%20tahun%202014 copy ...

pedoman penggunaan dana alokasi khusus (dak) bidang keluarga berencana tahun 2014 badan kependudukan dan keluarga berencana nasional jakarta, 2013
Read more

Pedoman Dak Bidang Kb Tahun 2014 - es.scribd.com

... Alokon a. c. Pedoman DAK Bidang KB Tahun 2014 tidak menyarankan ... atau mengirimkan soft copy melalui email Pengelola DAK Bidang KB ...
Read more

Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima ...

Juknis dak bkkbn 2014 ~hub.o81380537399~cv.asaka prima copy. by ... Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014 ini disusun oleh Tim DAK BKKBN ...
Read more

⭐PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG ...

pedoman penggunaan dana alokasi khusus (dak) bidang keluarga berencana tahun 2014 badan kependudukan dan keluarga berencana nasional jakarta, 2013 kata ...
Read more

Dak Bkkbn 2014 - IklanGratiz

... blogthis!Juknis dak bkkbn 2014 copy ... DAK BKKBN Tahun 2014 diarahkan ... Pedoman Penggunaan DAK Bidang KB tahun 2014 ini disusun ...
Read more

PMK-180-PMK07-2013-Pedoman Umum Dan Alokasi DAK 2014 ...

PMK-180-PMK07-2013-Pedoman Umum Dan Alokasi DAK 2014 ...
Read more