NU Sudah Disusupi Islam Transnasional (sebuah tanggapan)

50 %
50 %
Information about NU Sudah Disusupi Islam Transnasional (sebuah tanggapan)

Published on December 30, 2016

Author: yonahuzi

Source: slideshare.net

1. 1 NU Sudah Disusupi Islam Transnasional? Tanggapan Materi Seminar yang disampaikan H Moh Dawamudin – Ketua FKUB Kebumen Oleh Jamil Hudiantoro, SPdIi Pengantar Isu Gerakan Islam Trans-nasional dimunculkan lagi, ini terungkap dalam Seminar Kebangsaan bertema ―Memperkokoh Penerapan Nilai Luhur Budaya Bangsa sebagai Modal Utama Menuju Indonesia Emas Tahun 2045‖ oleh Ketua FKUB kabupaten Kebumen Moh Dawamudin. Apa yang disampaikan tentu saja berpengaruh terhadap pemahaman para hadirin, terlebih lagi yang hadir adalah kaum terpelajar dan tokoh pemerintahan dan masyarakat. Dengan judul ―NU Sudah Disusupi Islam Transnasional‖ sebuah media online mengunggah acara yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Kebumen, 28 Agustus 2015 itu. Yang menarik dalam pemberitaan tersebut secara gamblang bahwa salah satu gerakan transnasional yang perlu diwaspadai adalah Hizbut Tahrir. Meski tidak mewakili Hizbut Tahrir secara resmi, penulis prihatin terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua FKUB tersebut. Karena disaat kaum muslimin semakin sadar akan pentingnya ukhuwah, justru pada saat yang sama think thank persatuan ini, membuat pernyataan yang dapat memecah belah dan menimbulkan kecurigaan di dalam tubuh umat Islam khususnya dan masyarakat umumnya, meski cakupannya hanya kabupaten Kebumen. Sebelumnya (pasca Tragedi Tolikara) dalam sarasehan FKUB dan Da‘i Kamtibmas, Rabu 29 Juli 2015, yang diselenggaran di Gedung Tri Brata Polres Kebumen , M Dawamudin menyampaikan pentingnya tri kerukunan umat beragama. Pada saat itu penulis juga hadir dan Polres Kebumen juga mengundang jamaah Hizbut Tahrir. Penulis bertemu dengan wakil dari Hizbut Tahrir DPD II Kebumen yang menghadiri undangan tersebut. Terlepas dari ide Hizbut Tahrir yang masih diperdebatkan, menyebutkan Hizbut Tahrir sebagai gerakan yang perlu diwaspadai tentu akan berujung pada stigmatisasi yang kontra produktif. Pemahaman terhadap ―Gerakan Transnasional‖ yang keliru dan tendensius masih saja dijadikan jargon untuk menggambarkan berbagai corak Islam yang ada di Indonesia. Jika keberagaman merupakan keniscayaan mengapa sebagai bangsa yang besar dan penuh nilai toleransi ini harus paranoid dalam menyikapi perbedaan itu sendiri? Gerakan Islam Transnasional Gerakan Islam Transnasional (HT, Salafi dan Jama‘ah Tabligh) merupakan gerakan yang aktifitasnya melampaui sekat-sekat teritorial negara-bangsa (nation-state). Gerakan Islam

2. 2 tersebut memiliki visi dan misi perjuangan berbeda mulai dari yang konsen dengan aktivitas dakwah sampai yang konsen dengan perjuangan politik. Jurnal Reform Review memetakan enam model gerakan Islam transnasional; Hizbut-tahrir, Ikhwanul muslimin, Salafi, Jihadi, Syi‘ah, dan Jamaah Tablig. Keenam organisasi gerakan Islam itu disimpulkan berdasarkan kesamaan ciri ideologi sebagai berikut: Pertama, semua gerakan bersifat transnasional, lintas bangsa, dan lintas-negara. Mereka mengembangkan jaringan gerakan dengan menciptakan sejumlah titik di berbagai negara, termasuk di negara- negara sekuler dan maju. Kedua, ideologi gerakan ini tidak lagi bertumpu pada konsep nation-state, negara yang berbasis bangsa, melainkan konsep kesejahteraan umat di tingkat global. Kesatuan atau perwujudan umat secara utuh adalah tujuan yang hendak dikejar. Ketiga, secara parsial mereka mengadaptasi gagasan dan instrumen modern seperti metode perjuangan politik, partai, hingga penggunaan teknologi informasi. Koran Republika edisi Rabu, 12 Agustus lalu, memuat sebuah artikel menarik berjudul, ―Gerakan Keagamaan Transnasional Mengancam NKRI?‖ Artikel ini sebenarnya merupakan hasil penelitian Balitbang Diklat Kemenag. Artikel ini pernah dimuat di situs Balitbang Diklat Kemenag tertanggal 23 Juli dengan titel, ―Perlukah Risaukan Gerakan Keagamaan Transnasional di Indonesia?‖ Penelitian yang dilakukan dan diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, pada nopember 2011. Di dalamnya, seperti disampaikan editornya, Ahmad Syafi‘i Mufid, hanya menyajikan tiga kelompok paham keagamaan trans nasional yakni Hizbut Tahrir Indonesia di Makasar, Depok, Jawa Barat, Semarang dan Surabaya. Bagaimanapun, penelitian ini diakui telah berhasil menjelaskan bagaimana sebenarnya posisi gerakan keagamaan transnasional itu dalam konteks perubahan sosial-keagamaan dan sosial-politik di Indonesia. Hasil paling penting dari penelitian itu adalah kesimpulan bahwa keberadaan gerakan keagamaan transnasional di Indonesia secara agama, politik dan ekonomi tidaklah membahayakan NKRI. Alasannya, disebutkan bahwa bagaimanapun (mereka) adalah warga negara Indonesia. Penelitian itu kemudian merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama agar tidak perlu merisaukan keberadaan gerakan-gerakan keagamaan transnasional ini. Gerakan-gerakan itu bahkan harus diterima sebagai kenyataan yang pada dasarnya ingin melengkapi pelayanan keagamaan yang sudah diberikan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang telah lama ada. Sebagai contoh disebutkan Salafi, misalnya, yang

3. 3 memfokuskan diri pada dakwah dengan pemahaman salafus-shalih, berarti melengkapi dakwah Muhammadiyah yang dinilai mulai terpecah pada program sosial, pendidikan dan ekonomi. Bila perlu, Pemerintah membantu untuk membangun jaringan intelektual bersama agar sinergitas gerakan keagamaan di antara organisasi keagamaan terjalin. Secara politik, keberadaan keagamaan transnasional disebutkan juga tidak perlu dikhawatirkan. Alasannya, perimbangan politik yang ada saat ini kiranya sudah permanen sehingga sulit membayangkan cita-cita gerakan mereka terwujud secara komprehensif. Justru partai politik dan ormas keagamaan dapat membangun jaringan sehingga pesan- pesan moral agama dapat dijadikan sandaran dalam setiap pengambilan keputusan legislasi di Parlemen. Karena itu Kemenag, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Islam, perlu memfasilitasi pertemuan gerakan keagamaan transnasional dengan organisasi keagamaan lokal yang telah mapan dan partai politik di Indonesia agar tercipta kesepahaman bersama yang berkaitan dengan kepentingan politik umat beragama di Indonesia. Memaknai Kembali Lambang NU Nahdlatul Ulama adalah jam‘iyah yang didirikan di Kertopaten, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Pertemuan itu, dihadiri oleh ulama se-Jawa dan Madura dan diprakarsai oleh K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang sekaligus sebagai tuan rumah. Dalam Anggaran Dasar NU, Pasal 4, disebutkan ―Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas bola dunia, yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah bola dunia, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.‖ Tanpa diuraikan dengan rincipun lambang tersebut telah mencerminkan sebuah energi kebangkitan yang luar biasa untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh dunia dengan menjadikan Islam sebagai sebuah sistem ilahi agar terwujud rahmatan lil ‗lamin. Terlepas dari apa idealisme, visi maupun misi yang diinginkan dari lambang di atas menurut penggagasnya ataupun menurut anggaran dasar NU, serta tanpa mengurangi rasa ta‘zim kepada para ‗alim pendiri NU, baik kiranya penulis menyampaikan pandangan kasat mata yang tampak dan mencoba memaknai realitas yang tergambar. Beberapa unsur gambar penyusun lambang di antaranya adalah: 1) Gambar bola dunia Melambangkan tempat hidup, tempat berjuang, dan beramal di dunia ini. NU adalah warga dunia dan bagian dari seluruh ummat Islam yang ada di seluruh dunia. Dimanapun NU

4. 4 berada di sanalah bumi Allah dipijak dan disanalah syariah Allah wajib ditegakkan. Dalam al Qur‘an surat Ali Imran [3] ayat 109 disebutkan: ―Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.‖ Dan masih banyak ayat serupa yang menunjukkan betapa kekuasaan Allah SWT meliputi segalanya di dunia ini dan hendaknya manusia senantisa terikat dengan aturan Allah SWT. 2) Tali yang tersimpul Melambangkan persatuan yang kokoh, kuat; agar manusia khususnya NU senantiasa perpegang teguh pada tali Allah SWT dan senantiasa menjaga keutuhan jama‘ah islamiyah. Inilah tali Allah tergambar dengan jumlah untaian tali sebanyak 99 buah melambangkan Asmaul Husna. Firman Allah SWT dalam al Qur‘an Surat Ali Imran [3] : 103. ―Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.‖ 3) Sembilan bintang yang terdiri dari lima bintang di atas bola dunia dengan sebuah bintang yang paling besar terletak paling atas. Melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat manusia dan Rasulullah; Empat buah bintang lainnya melambangkan kepemimpinan dunia oleh Khulaur Rasyidin yang telah meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam menerapkan syariah dalam bingkai khilafah, itu mengapa mereka disebut Khulafa‘ (para khalifah). Empat bintang di bawah bola dunia melambangkan empat mazhab Sunni yaitu Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali. Jumlah bintang sebanyak 9 (sembilan) juga melambangkan utusan Khalifah dari pusat kekuasaan Islam di Turki yang dikenal dengan Sembilan Wali (Wali Sanga) Islam di pulau Jawa. Wali sendiri adalah istilah politis dalam Islam, dimana mereka adalah wakil khalifah untuk menerapkan dan mendakwahkan syariah Islam di nusantara. 4) Tulisan Arab “Nahdlatul Ulama” Menunjukkan nama dari organisasi yang berarti kebangkitan ulama. Tulisan Arab ini juga dikenal dengan singkatan NU dalam ejaan huruf latin. Dengan bangkitnya Ulama sebagai pewaris para nabi menjadikan jam‘iyah ini sebagai pemandu ummat agar bangkit menuju kemulian Islam serta mewujudkan predikat ―Khairu Ummah‖ yang telah Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Allah SWT berfirman: ―Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang- orang yang fasik.‖ (QS Ali Imran [3] : 110) 5) Warna hijau dan putih Warna hijau melambangkan kesuburan negeri kaum muslimin dan warna putih melambangkan kesucian. Oleh karenannya anugerah ilahi yang begitu banyak seharusnya

5. 5 dikelola demi sebesar-besar kemakmuran ummat oleh orang-orang yang amanah dan dengan aturan dari Yang Maha Benar, dengan syariah Islam yang suci. Dimana ulama sebagai pengejawantahan fungsi para nabi membimbing dengan kesucian seperti putihnya lafal Nahdlatul Ulama‘. Ide Khilafah Membahayakan NKRI? Ide Penerapan Syariah yang diformalisasikan dalam bentuk negara yang mengadopsinya (baca: khilafah), meski masih ide dan konsep yang digagas Hizbut Tahrir tak pelak menimbulkan reaksi di tengah masyarakat muslim sendiri. Yang bisa jadi dianggap sebagai sebuah usaha memojokkan Hizbut Tahrir, setelah stigmatisasi gerakan trans nasional. Menurut Hizbut Tahrir dalam Paket Info Media Hizbut Tahrir Indonesia hal 14-15, DPD II Kebumen, gagasan-gasannya mereka cukup jelas. Bisa dibaca dan didiskusikan dengan terbuka. Jadi, mengapa HT sering dipojokkan, ada banyak kemungkinan. Bisa karena mereka itu tidak paham substansi dari perjuangan HT, yang intinya bagaimana mewujudkan kembali kehidupan Islam masyarakat dan negara melalui penerapan syariah dalam bingkai khilafah agar kerahmatan Islam bisa dirasakan oleh semua. Bisa juga karena memang tidak suka pada ide ini. Mereka yang tidak paham, insya Allah tidak sulit dipahamkan. Dengan sedikit penjelasan, biasanya mereka akan mudah memahami apa sesungguhnya ancaman yang tengah menimpa negeri ini dan apa itu substansi syariah dan khilafah yang tidak lain adalah justru untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman itu. Sementara yang tidak suka bisa jadi karena ada penyakit dalam hatinya, bisa juga karena mereka telah diuntungkan oleh sistem sekuler yang ada sekarang ini. Dari sini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa mereka yang menentang ide syariah dan khilafah itulah berarti orang yang tidak menginginkan Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim dan mengakui bahwa kemerdekaan negeri terjadi atas berkat rahmat Allah, menjadi lebih baik di masa mendatang. Mereka juga berarti menginginkan penjajahan (baru) tetap terus berlangsung karena mereka turut diuntungkan meski itu telah menyengsarakan rakyat banyak. Pernyataan tentang berbahayanya adalah penyataan yang bisa jadi adalah tuduhun tanpa bukti. Sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, mencari solusi untuk negeri dengan berlandaskan idealisme agama tentu wajar, jika tidak boleh dikatakan sebagai sebuah kewajiban. Dalam sebuah acara yang digelar pada 20 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. HTI menyatakan: ―Khilafah bukanlah ancaman bagi negeri ini, Khilafah justru akan menyelamatkannya,‖ pernyataan menarik tersebut disampaikan oleh Jubir HTI Ismail Yusanto dalam Multaqo Ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Jatim bersama Pimpinan HTI (20/08) jam 20.00 sampai tengah malam di Ponpes Al Mimbar Jombang Kota. Pernyataan tersebut muncul di tengah-tengah paparan kondisi politik dan dakwah mutakhir bersama paparan beragam survei yang pro syariah dan khilafah. ‖Dakwah adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, meliputi suprastruktur (lembaga negara, partai politik, peraturan-perundang-undangan) dan infrastruktur (ormas, media massa, masyarakat/umat),‖ tambahnya.

6. 6 Masih menurut Ismail Yusanto pada kesempatan yang lain menyatakan bahwa ancaman yang sebenarnya bagi negeri ini adalah ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme. Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam ekonomi, karena negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat yang sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan. Pengurangan peran negara dilakukan di antaranya melalui privatisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis, penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyamadudukkan BUMN dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan sebagainya. Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara—selangkah menuju corporate state (korporatokrasi) saat negara dihela oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Keputusan-keputuasan politik, karenanya, tidak sungguh-sungguh dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing. Adapun neoimperialisme adalah penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dulu dikenal dengan semangat gold (kepentingan penguasaan sumberdaya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel (kepentingan misi Kristiani). Meski mungkin kepentingan ketiga (gospel) kini tidak diakui, kepentingan pertama dan kedua (gold dan glory) nyata sekali masih berjalan utamanya melalui neoliberalisme. Neoliberalisme dan neoimperialisme tentu berdampak sangat dampak buruk bagi rakyat. Di antaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral dan korupsi yang makin menjadi-jadi serta meningkatnya angka kriminalitas yang dipicu oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial. Banyaknya pejabat dan anggota legislatif di pusat maupun daerah yang menjadi tersangka korupsi membuktikan bagaimana mereka menghalalkan segala cara guna mengembalikan investasi politiknya. Caranya adalah dengan memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh korporasi domestik maupun asing. Kesimpulan Sebagaimana pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyikapi isu yang berkembang pada rentang waktu 2006 hingga 2011, telah menerbitkan sebuah penelitian yang cukup obyektif. Penelitian setebal 280 bertajuk ―PERKEMBANGAN PAHAM KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA‖, telah memberikan gabaran yang sangat jelas terkait dengan seberapa ―berbahayanya‖ paham keagamaan transnasional terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia ini. Kesimpulannya dapat dipaparkan disini dengan singkat adalah dengan tegas menyatakan bahwa gerakan keagamaan transnasional, termasuk HTI, tidaklah membahayakan atau mengancam NKRI. Apalagi menyangkut HTI, adalah sangat tepat. HTI memang tidak mengancam—dan tidak boleh dianggap mengancam—negara ini. Menurut penelitian ini, HTI meskipun mewacanakan khilafah, harus dimaknai agar umat Islam memiliki solidaritas yang tinggi terhadap umat Islam di manapun berada sebagaimana ajaran Islam bahwa umat Islam itu bersaudara. Sedangkan bagi organisasi lokal yang terlebih dahulu hadir di Indonesia semacam NU dan Muhammadiyah, ini bisa menjadi pemacu semangat dalam berdakwah dalam koridor

7. 7 ―fastabiqul khairat‖. Ketika digunakan kacamata persaingan untuk mengukur tingkat lakunya sebuah produk, ini akan meningkatkan daya saing dan kian mengevaluasi diri. Salah satu sebab fenomena generasi muda (mungkin NU merasa terancam; tersusupi) yang melirik dan memilih aktif dalam gerakan Islam transnasional, meski tidak bisa meninggalkan kultur Islam tradisionalnya, adalah kekecewaan mereka terhadap implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Sebagian jamaah muda Islam lokal (istilah untuk menyebut non transnasional) banyak yang kecewa dengan tokoh-tokohnya. Di mata mereka, beberapa tokoh Islam lokal banyak yang melakukan tindak korupsi, pertengkaran politis dan kurang peduli atas problem-problem mustad‘afin. Hal ini juga yang pernah diungkap Dr. KH. Ghozalie Said, penulis buku ‗Ideologi Kaum Fundamentalis Trans-Pakistan Mesir‘ dalam sebuah wawancara. ―Menurut saya, [gerakan] Islam lama seperti NU dan Muhammadiyyah itu sudah cenderung korup. Karena terlanjur menikmati singgasananya, maka tidak bisa memobilisasi ekonomi yang baik. NU sudah berumur 80 tahun lebih, namun kalau lihat proposalnya, 90 persen itu permohonan bantuan. Loh kok begini, melihat pemimpinnya tengkar dan korup, loh otomatis ini tidak akan menarik kalangan muda, tidak ideal.‖ (Lihat www.NU Online.com. [02/07/2007]). Dalam pada itu, di tingkat akar rumput, Islam lokal sendiri jarang menunjukkan simpati tindakan ber-―Islam‖ non mahdhoh. Variabel inilah yang kemudian membuat sebagian anak muda NU atau Muhammadiyyah di perkotaan melirik Islam transnasional. Mereka butuh stakeholders muslim dan wadah ber ‗wajah baru‘ yang tidak lagi mengobral janji, tapi juga bukti implementasi nilai-nilai Islam yang lebih konkrit. Walhasil, NU sebagai sebuah organisasi yang telah hadir dan berdakwah di Indonesia selama hampir sembilan dasawarsa, menjadi tidak elok menyampaikan stigmatisasi terhadap ‗yunior‘nya. Akan lebih baik jika elemen-elemen umat dan bangsa duduk bersama untuk membuat peta jalan perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia dan umat Islam lebih maju, sejahtera dan mandiri. Karena pada faktanya baik Islam Transnasional maupun Islam Lokal, jika memang benar peristilahan ini, adalah bagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai tanggung jawab yang sama dan merasakan penderitaan yang sama jika bangsa Indonesia sampai jatuh ke dalam kubangan nestapa baik apapun penyebabnya. Terlebih lagi konsep ukhuwah islamiyah dalam Islam adalah sebuah kewajiban yang sangat agung demi terwujudnya persatuan yang hakiki. Allahu a‘lam [jh] i Penulis adalah Pengamat Sosial-Budaya dan Keagamaan di Kabupaten Kebumen, aktif sebagai pekerja sosial, pengisi training dan diskusi keislam baik di kalangan remaja dan umum. Tinggal di Kuwarasan – kabupaten Kebumen.

Add a comment