Media Indonesia 6 Maret 2014

50 %
50 %
Information about Media Indonesia 6 Maret 2014
Books

Published on March 6, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com KAMIS, 6 MARET 2014 / NO. 12008 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Puluhan Perusahaan Bakar Hutan Gubernur Sultra Dilaporkan ke KPK Saling Sodok di Segmen Favorit Polri jadikan kasus perusahaan Malaysia sebagai pijakan penegakan hukum bagi pembakar hutan dan lahan. Dalam berkas laporan ke KPK, Cak Abu Cs menuding Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam berkolusi mencaplok tambang nikel milik PT Prima Nusa Sentosa di Kabupaten Bombana. Avanza dan Xenia tak bisa lagi melaju sendirian dengan santai karena para pemain baru terus mengintip untuk menempel mereka. Selekta, Hlm 2 Investigasi, Hlm 5 Fokus Otomotif, Hlm 22-23 Wajah Renta Pertahanan Kita MI/SUSANTO Sri Mulyani tidak Terbidik Megaskandal Bank Century memasuki persidangan. Namun, diduga ada upaya mengaburkan fakta agar tidak menyeret RI-1. RAJA EBEN S ETELAH penyelidikan lebih dari 1 tahun 2 bulan dan pemeriksaan lebih dari 120 saksi, megaskandal Bank Century akhirnya memasuki persidangan. Sidang di pengadilan tindak pidana korupsi yang sedianya digelar hari ini akan mengadili tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya atas perkara kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis. “Dalam dakwaan dirumuskan, terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum bersama-sama dengan pihak lain. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi cukup banyak, lebih dari enam orang,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, kemarin. Bambang mengungkapkan b a ny a k i n f o penting berupa infor- masi informal yang selama ini memang belum didapatkan atau beredar ke publik dan itu menjadi dakwaan penting. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Media Indonesia, Budi Mulya diduga secara bersama-sama dengan sejumlah pejabat negara melanggar hukum terkait dengan pemberian bantuan FPJP kepada Century yang merugikan keuangan negara sebesar Rp689,3 miliar dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis yang merugikan negara Rp6,76 triliun. Nama pejabat yang disebut dalam lembar kedua dokumen itu Gubernur BI Boediono (kini wapres), Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjrijah, dan almarhum S Budi Rochadi, serta mantan Dirut Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim. Selain itu, diungkap pula keterlibatan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur BI Hartadi Agus Sarwono, Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo, dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ke u a n g a n ( K S S K ) Raden Pardede. Namun, dokumen itu tidak memfokuskan beberapa nama yang diduga turut memperlancar aliran dana bailout Bank Century, yaitu Ketua KSSK yang juga menjabat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki peran penting dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis. Lalu, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito dan Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani. Dalam menanggapi hilangnya nama-nama itu, mantan anggota Timwas Century Akbar Faisal menilai KPK tebang pilih dan ada kepentingan di balik itu. Akbar mencurigai hilangnya nama Sri Mulyani untuk memutus benang merah kasus tersebut agar tidak menyentuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Jika benar nama Sri Mulyani hilang, itu sangat aneh. Mengapa Raden Pardede disebut, sedangkan ketuanya tidak?” tanya Akbar saat dihubungi. Sementara itu, mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede mengaku belum tahu namanya disebut dalam dokumen tersangkut bersama Budi Mulya. “Saya lihat dulu dakwaannya,” kata Raden dalam pesan singkatnya, tadi malam.” (Ghe/X-9) raja_eben @mediaindonesia.com MI/ANGGA YUNIAR DAMPAK LEDAKAN GUDANG AMUNISI: Gedung Satuan Keamanan Laut rusak akibat ledakan gudang amunisi di Markas Kopaska TNI-AL di Pondok Dayung, Jakarta, kemarin. Peristiwa itu menewaskan satu orang dan 86 lainnya luka-luka. Salah seorang korban tiba di RSAL Mintohardjo untuk menjalani perawatan. Bahan TNT Picu Dentuman Dahsyat TEJO Wahyudi terbaring menahan sakit di ruang Unit Gawat Darurat RSAL Mintohardjo, Jakarta. Anggota Satuan Keamanan Armabar itu salah seorang korban ledakan gudang amunisi di Markas Komando Pasukan Katak (Kopaska), Pondok Dayung, Jakarta Utara, kemarin. “Saya sekitar 50 meter dari lokasi. Ledakan sangat keras. Saya terkena lontaran batu. Setelah itu saya tidak ingat lagi,” kata Tejo yang berpangkat sersan mayor tersebut. Selain Tejo, menurut Kadispen TNI-AL Laksma Untung Suropati, korban lain akibat ledakan hebat pukul 09.26 WIB itu mencapai 86 orang. “Seorang di antaranya, Sertu Imam Syafi’i, meninggal. Korban luka kini dirawat di RS Mintoharjo, RS Port Center, dan RS Suka Mulya.” Untung menjelaskan pada pukul 08.15 anggota Kopaska melakukan pengecekan rutin. “Sampai jam itu gudang amunisi dipastikan dalam kondisi aman.” Akan tetapi, pada pukul 09.05 petugas jaga melihat ada asap hitam mengepul dari dalam gudang amunisi. “Kurang lebih pukul 09.25 terjadi ledakan kecil dan selang 60 detik kemudian langsung terjadi ledakan dahsyat,” ungkap Untung. Di dalam gudang amunisi, lanjut Untung, terdapat sen- jata ringan dan berat, peluru, bahan peledak TNT, serta granat. “Bahan peledak itu yang menimbulkan dentuman dahsyat,” jelas Untung. Saat menanggapi peristiwa itu, pengamat pertahanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi Clark, menilai ledakan mungkin disebabkan pengelolaan yang tidak profesional. Indikasinya gudang (amunisi) tergolong bangunan tua yang tidak baik pemeliharaannya. “Ini kritik agar gudang amunisi lebih terpelihara. Kalau tidak, jadi indikasi tidak punya standard operating procedure yang benar. Ke depan, perlu standar ketat gudang amunisi. Semakin strategis harus semakin ketat,” kata Muradi. Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanudin mengaku pihaknya akan datang ke lokasi kejadian hari ini. “Kami harus pelajari. Kalau itu (amunisi) kaliber berat, sebaiknya tidak di situ.” Akibat ledakan, 10 gedung di lingkungan Kopaska mengalami pecah kaca dan atap serta tembok roboh. Dampak ledakan juga menjangkau bangunan PT Dok Perkapalan Kodja Bahari dan Kantor Polisi Perairan Polda Metro Jaya. Kedua bangunan tersebut mengalami kerusakan serius. (GG/SW/Wib/X-3) Berita terkait hlm 9 WAJAH asli kekuatan sistem pertahanan negeri ini kembali tergambar jelas dari peristiwa meledaknya gudang amunisi milik Komando Pasukan Katak TNI-AL di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Wajah yang tua itu kian tak sedap dipandang akibat kejadian memalukan yang mestinya tidak boleh menimpa segala hal yang berhubungan dengan sistem pertahanan negara. Kita tentu prihatin ledakan hebat di siang hari itu telah menyebabkan satu anggota TNI tewas dan 86 lainnya terluka yang tengah bertugas di area tersebut. Namun, kita lebih prihatin lagi karena kejadian tersebut telah membuktikan sekali lagi bahwa sistem pertahanan yang dimiliki bangsa ini masih belum beranjak dari level rendah. Tidak hanya alat utama sistem persenjataan (alutsista) kita yang lemah, rupanya pengamanan dari sistem itu pun masih menyimpan banyak celah. Gudang penyimpanan senjata, bagaimanapun ialah bagian dari sistem pertahanan yang seharusnya mendapat maximum security. Tapi nyatanya, ia dengan begitu mudah meledak dan terbakar. Kita tidak menginginkan Kesalahan sekecil apa pun mestinya tidak boleh ditolenegara ini gagal ransi. Apalagi, ini merupaberdaulat di bidang kan gudang penyimpanan pertahanan. Negara untuk pasukan khusus. yang berdaulat jelas Boleh saja Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana memerlukan sistem Marsetio mengatakan amupertahanan mumpuni. nisi yang meledak itu ‘hanya’ peluru untuk pistol dan Silakan tanggapi senapan laras panjang yang Editorial ini melalui biasa digunakan latihan Pawww.metrotvnews.com sukan Katak. Ledakan itu juga diklaim tidak akan mengganggu pasokan amunisi TNI-AL lantaran hanya sebagian amunisi yang disimpan di sana. Tetapi apakah kemudian kejadiankejadian seperti itu boleh dianggap wajar dan tak memerlukan penanganan khusus? Tentu saja tidak. Negara ini sudah cukup lelah mendengar olok-olokan dan cemoohan dari negara lain terkait dengan rendahnya kualitas alat-alat tempur kita yang sudah renta. Anak bangsa ini juga sudah terlalu banyak yang gugur, bukan karena bertempur mempertahankan kedaulatan negara, melainkan karena peralatan tempur yang mereka gunakan mengalami kecelakaan. Kita jelas tidak ingin kecolongan lagi dalam hal lain. Karena itu, setiap kejadian di dalam lingkup sistem pertahanan negara hendaknya jangan pernah dianggap sebagai peristiwa kecil. Semakin banyak peristiwa memalukan dan memilukan di dalam sistem itu terjadi, semakin buram pula potret negara ini dalam bidang pertahanan negara, serta semakin hebat pula reklame buruk yang bakal ditangkap oleh negara lain dengan sukacita. Saat ini, kita menyimpan problem kedaulatan yang cukup memprihatinkan. Di bidang pertanian dan perdagangan, misalnya, kita gagal berdaulat karena guyuran barang dan komoditas impor yang sangat masif dan reguler. Kita tidak menginginkan negara ini juga gagal berdaulat di bidang pertahanan. Negara yang berdaulat jelas memerlukan sistem pertahanan yang mumpuni. Tentara profesional, alutsista modern, dan pengamanan alat-alat vital pertahanan ialah bagian dari sistem yang kualitasnya harus terus ditingkatkan. Jika melupakan itu, sama artinya negara ini sedang mengikis kedaulatannya sendiri. Asap Rokok dan Pertumbuhan Anak PENELITIAN terbaru yang dilakukan di Finlandia dan Australia mengungkapkan anak-anak yang tinggal di dalam rumah yang kerap penuh asap rokok akibat orangtua mereka yang merokok akan mengalami masalah pertumbuhan. Dalam studi yang EBET meng analisis sekitar 2.000 anak yang menjadi perokok pasif terungkap bahwa mereka mengalami kerusakan permanen pada arteri dan percepatan penuaan pembuluh darah. Selain itu, para partisipan mengalami penebalan pembuluh darah yang mengakibatkan meningkatnya risiko serangan jantung dan stroke di kemudian hari. Para ahli mengatakan tidak ada tingkat aman untuk skala paparan perokok pasif. Mereka mengimbau para orangtua agar lebih bijak dan tidak merokok di dalam rumah. (BBC/ Hym/X-4)

SELEKTA 2 Barat Ancam Jatuhkan Sanksi, Rusia Siapkan Balasan NEGARA-NEGARA Barat tengah menyiapkan langkah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia sebagai hukuman atas campur tangan ‘Negeri Beruang Merah’ tersebut dalam krisis Ukraina. Di sisi lain, Rusia menyiapkan strategi khusus mengantisipasi sanksi tersebut. Di antara sanksi itu, Amerika Serikat (AS) menjadi motornya. Di antaranya ‘Negeri Paman Sam’ telah menggalang enam negara anggota G-8 untuk memboikot konferensi negara maju yang akan digelar di Kota Sochi, Rusia, pada Juni nanti. Kemarin, Menlu Prancis Laurent Fabius pun menyatakan bahwa pertemuan Uni Eropa yang berlangsung di Brussels, Belgia, pada hari ini, akan membicarakan kemungkinan sanksi terhadap Rusia. Saat menjawab ancaman itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan sanksi atas negerinya merupakan tindakan kontraproduktif. Majelis Atas Parlemen Rusia pun, kemarin, seperti dilansir kantor berita Ria Novosti, mendiskusikan langkah-langkah yang memungkinkan untuk menyita properti dan aset perusahaan Eropa dan AS di negerinya jika ada sanksi. Selain itu, Rusia merancang langkah membatalkan investasinya di AS. Berdasarkan data Departemen Keuangan AS, investasi Rusia dalam bentuk obligasi pemerintah AS pada akhir 2013 sekitar US$139 miliar. “Kita sedang melihat ketegangan politik. Ini seharusnya tidak berdampak pada kerja sama ekonomi kita,” Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Sebelumnya, Tim Pakar Seleksi Calon Hakim MK merekomendasikan empat dari 10 nama. Mereka ialah Atip Latipulhayat, Nimatul Huda, Wahiduddin Adams, dan Aswanto dalam seleksi yang digelar di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. “Empat nama tersebut Atip Latipulhayat, Nimatul Huda, Wahiduddin Adams, dan Aswanto,” kata anggota tim pakar, Saldi Isra, seusai rapat REUTERS/ALEXEI DRUZHININ/RIA NOVOSTI PIMPIN RAPAT KABINET: Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin rapat kabinet di Novo-Ogaryovo Residence, di luar Kota Moskow, kemarin. Presiden Putin mengatakan ia tidak ingin ketegangan politik memengaruhi kerja sama ekonomi Rusia dengan mitra. kata Putin di depan kabinet. Pada kesempatan itu pula, Putin menegaskan, kebijakan negerinya di Krimea untuk melindungi warganya dan kepentingan keamanan Armada Laut Hitam tetap dipertahankan. Namun, Putin menyatakan ribuan pasukan bersenjata yang saat ini berada di Krimea bukan militer Rusia. Kepala pemerintahan baru daerah otonom Krimea, Sergei Aksyonov, mengatakan pihaknya menolak berdialog dengan pemerintah baru di Kiev pascapenggulingan Presiden Victor Yanukovich. Aksyonov pun meminta Rusia terus memberi bantuan keamanan di kawasan yang mayoritas penduduknya beretnik Rusia itu. Pada bagian lain, di Kota Donetsk di kawasan timur Ukraina, bendera Ukraina kembali dikibarkan di depan kantor pemerintahan. Sejak Sabtu (1/3), bendera Rusia dikibarkan di depan gedung berlantai 11 tersebut oleh para demonstran pro-Rusia. (Reuters/ AP/Ria Novosti/Kid/X-4) senilai Rp2,2 miliar guna membantu pencalonannya sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat, pada 2010 di Bandung. Selain itu, Anas diduga menerima sebuah mobil Harrier terkait proyek Hambalang serta menerima gratifikasi dari proyekproyek lainnya, seperti pengadaan laboratorium di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, dan beberapa universitas lainnya. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka TPPU, karena dinilai melang- MI/RAMDANI PENANGGULANGAN KABUT ASAP: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan arahan kepada para pejabat terkait dengan penanggulangan kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, kemarin. RUDY KURNIAWANSYAH D ESAKAN agar pihak korporasi dibidik karena diduga terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap mendapat respons dari Polri. Kepolisian Daerah Riau terus menggiatkan penyelidikan sejum lah perusahaan terduga pem bakar hutan dan lahan. Se jauh ini, Polda Riau telah mengidentifikasi sebanyak 32 per usahaan kehutanan dan perkebunan di Riau yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan sehingga mengakibatkan bencana kabut asap. “Kami masih selidiki perusahaan. Tidak mudah dan butuh waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti,” kata Kapolda Riau Brigjen Condro Kirono di Pekanbaru, kemarin. tertutup dengan Komisi III DPR. Menurut Saldi, tidak ada peringkat dari empat nama itu. Pertimbangan tim pakar berdasarkan integritas calon hakim dan penguasaan ketatanegaraan. Tim pakar selanjutnya menyerahkan keputusan penetapan hakim MK yang baru kepada Komisi III DPR untuk menentukan tahap pemilihan selanjutnya. Komisi III DPR kemudian memutuskan melakukan pemungutan suara untuk memilih pengganti mantan Ketua MK Akil Mochtar dan hakim konstitusi Harjono yang pensiun bulan ini. Dalam proses voting di Komisi III DPR, Atip Latipulhayat tercatat hanya meraih 19 suara, sedangkan Nimatul Huda mendapatkan sebanyak 12 suara. Hasil voting hakim konstitusi itu selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna untuk kemudian disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Ketua MK Hamdan Zoelva berharap agar dua hakim baru MK segera terpilih tanpa ditundatunda lagi karena kebutuhan hakim MK yang kurang dalam menghadapi penyelesaian sengketa pemilu legislatif. “Kalau tidak terisi, itu akan menyulitkan MK dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan gugatan hasil pileg,” kata Hamdan. (AI/*/X-6) Anas Tersangka TPPU Harta akan Disita KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyita harta Anas Urbaningrum, setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kalau harta itu hasil kejahatan, ada indikasi, ya mesti disita,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) di Jakarta, kemarin. Anas diduga menerima aliran uang Puluhan Perusahaan Diduga Bakar Hutan Polri jadikan kasus perusahaan Malaysia sebagai pijakan penegakan hukum bagi pembakar hutan dan lahan. Wahiduddin dan Aswanto Hakim MK KOMISI III DPR RI akhirnya menetapkan dua nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Dua nama itu ditetapkan berdasarkan hasil voting 50 anggota Komisi III DPR yang hadir tadi malam. “Dengan demikian hasil pemungutan suara, suara terbanyak yaitu Wahiduddin Adams dengan 46 suara dan Aswanto dengan 23 suara. Dengan demikian, sahlah pemilihan fit and proper test hakim konstitusi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Almuzzamil Yusuf di Ruang Rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, tadi malam. KAMIS, 6 MARET 2014 “Seperti saat penyelidikan PT Adei Plantation. Ketika itu, (penyelidikan) membutuhkan waktu enam bulan.” Brigjen Condro Kirono Kapolda Riau gar Pasal 3 dan atau Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan. “KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup guna menjerat Anas sebagai tersangka dalam pasal tersebut,” kata jubir KPK Johan Budi. Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal itu penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan KPK untuk menyita harta kekayaan Anas yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Saat ini, tambah Johan, KPK belum melakukan penyitaan terkait dengan penyidikan kasus TPPU itu. KPK masih menelusuri aset terkait Anas. Di sisi lain, pengacara Anas, Firman Wijaya, memberikan peringatan kepada KPK untuk tidak membabi buta dalam menerapkan pasal TPPU terhadap kliennya. “Karena menurut saya tidak ada signifikansinya dengan menyembunyikan asal usul harta, sedangkan perkara pokoknya belum tuntas. Lebih baik langsung disidang sajalah daripada berlarut-larut,” cetusnya. (SU/Ant/X-7) Menurut Condro, dari pengalaman sebelumnya terhadap perusahaan pembakar hutan, proses penyelidikan berlangsung cukup lama. “Seperti saat penyelidikan PT Adei Plantation. Ketika itu, (penyelidikan) membutuhkan waktu enam bulan,” ujarnya. Penetapan tersangka pembakar hutan oleh perusahaan sa wit asal Malaysia PT Adei Plantation, kata Condro, akan dijadikan dasar petunjuk untuk proses penyelidikan kasus serupa dalam bencana kabut asap kebakaran hutan tahun ini. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan kasus kebakaran hutan bukan bencana alam, melainkan kejahatan korporasi (Media Indonesia, 5/3). Sita lahan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta aparat hukum menindak tegas para pemba- kar lahan. “Orang egois yang maunya untung sendiri. Tidak ada pilihan, tindak tegas,” kata Zulkifli seusai rapat penanggulangan asap di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, kemarin. Menhut menambahkan, sesuai dengan aturan undangundang, pembakar hutan dan lahan harus ditangkap dan lahannya disita negara. “Yang nanam juga harus ditangkap,” jelasnya. Menhut, kemarin, menghadiri Apel Penanggulangan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Pangkalan TNI-AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Selain membidik 32 perusahaan kehutanan dan perkebunan, Polda Riau telah menetapkan 29 tersangka pembakar hutan dan lahan. Mereka akan dijerat dengan empat undangundang. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Sudariyono mengatakan pada bencana kabut asap 2013, pihaknya sudah mengajukan lima perusahaan ke Kejaksaan Agung. Untuk dua perusahaan lagi, berkas mereka sedang dirampungkan. “Perusahaan tersebut dipidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Belum terhitung tuntutan perdata yang disesuaikan dengan kerugian ekologis dan sosial yang disebabkan pembakaran tersebut,” ungkap Sudariyono. Saat menjawab tudingan Menhut bahwa sebanyak 80% kebakaran hutan terjadi di lahan perkebunan, Menteri Pertanian Suswono membantah. “Tidak akan berani melakukan itu karena salah satu persyaratan untuk dia bisa beroperasi ialah pembukaan lahan tanpa bakar,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Berdasarkan pantauan satelit NOAA, sampai Februari 2014 terpantau adanya 1.392 hot spot di Riau. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf menyatakan zona inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu terbakar akibat pembalakan liar di kawasan tersebut. (BG/ YA/YH/X-5) rudi@mediaindonesia.com

POLITIK KAMIS, 6 MARET 2014 3 Pemerintah Harus Tegas soal Corby Sikap lembek pemerintah yang tidak mencabut pembebasan bersyarat Corby memalukan. ASTRI NOVARIA P REUTERS/JASON REED BANYAK KECAMAN: Turis mancanegara menonton berita tentang Schapelle Corby di Bali. Wawancara kakak kandung Corby, Mercedes Corby, dengan stasiun TV Australia Channel Seven banyak mendapat kecaman. DPR meminta pembebasan bersyarat ratu mariyuana itu dicabut. RENCANA pembentukan Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan jumlah 30 personel untuk ditugaskan mengawal para mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarga mereka dinilai berlebihan. Pengamanan yang ada saat ini dinilai sudah memadai. Menurut mantan Wapres Jusuf Kalla, jumlah 30 personel untuk menjaga satu keluarga terlalu banyak. “Tidak perlu lah sampai 30 orang. E M E R I N TA H I n d o nesia harus tegas dalam menyikapi provokasi yang dilakukan narapidana ‘ratu mariyuana’ Schapelle Leigh Corby yang baru saja mendapat pembebasan bersyarat. Sikap Corby, melalui stasiun TV Australia Channel Seven dalam program Sunday Night yang mewawancarai kakak kandungnya, Mercedes, sebagai pertanda dia telah melecehkan prinsip hukum Indonesia. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai, meski provokasi tersebut tidak dilakukan langsung oleh Corby, pemerintah semestinya harus bertindak tegas. Menurut Sudding, bebas bersyarat yang diberikan pemerintah kepada Corby harus dicabut karena ia telah melanggar persyaratan yang diberikan kepadanya, yakni tidak diperbolehkan menyebarkan provokasi atau pemberitaan yang meresahkan masyarakat. “Ketika Corby melakukan hal-hal seperti itu, sama saja mengingkari pembebasan bersyaratnya. Dia melakukan propaganda dan provokasi seperti itu, artinya Menkum dan HAM harus melakukan evaluasi terhadap Corby,” kata Sudding di Jakarta, kemarin. Suding juga mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Menurutnya, sikap pemerintah yang lembek terhadap Corby bisa diartikan memberikan perlindungan terhadap pelakupelaku kejahatan narkoba. Senada, Direktur Kajian Politik Center for Indonesian Na- tional Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas menyikapi provokasi yang dilakukan Corby. Hal itu bisa dilakukan dengan mengomunikasikan sanksi kepada Corby kepada pemerintah Australia. “Kita berhak meminta kepada pemerintah Australia untuk mendukung langkahlangkah hukum yang diambil untuk Corby pascapelanggaran itu. Teknis sanksinya seperti apa, yang jelas pemerintah Australia melaksanakan sanksi apa pun yang menjadi keputusan pemerintah Indonesia.” Negara hukum Terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Sundari menilai sudah sepatutnya Menkum dan HAM mengevaluasi pembebasan bersyarat Corby. “Ini negara hukum, bukan negara opini.” Menurut Eva, pemerintah harus bisa menunjukkan wibawa negara. “Kita tegakkan aturanaturan yang ada bahwa napi tidak boleh mencari penghasilan Pengamanan Mantan Presiden Berlebihan Saya rasa cukup 10-15 orang,” kata Kalla, kemarin. Di samping itu, jumlah tersebut dirasa bakal memberatkan mantan presiden dan wapres. “Tiga puluh orang kan banyak. Lantas mereka mau tidur di mana, sedangkan rumah saya juga tidak terlalu besar,” ucapnya. Kendati demikian, Kalla mengatakan penyediaan fasilitas pengamanan terhadap para mantan presiden dan wapres merupakan hal yang wajar, tapi jangan berlebihan. Hal seperti itu, imbuhnya, terjadi di negara mana pun di seluruh dunia untuk menjaga keamanan mantan pemimpinnya. Kalla mengungkapkan selama empat tahun terakhir Pengamanan terhadap keluarga mantan presiden dan wapres sudah dilakukan sejak pemberlakuan UU 34 Tahun 2004 dan dianggap sudah memadai. ini pun ia sudah mendapatkan fasilitas tersebut dari negara. “Cuma selama ini koordinasi berada di bawah Kepolisian RI. Nah, sekarang berganti ke Paspampres, jadi tidak terlalu persoalan,” jelasnya. Menurut Kalla, realisasi Grup D Paspampres tersebut sebaiknya tidak dilakukan saat ini, tapi bisa sesudah pemilu. Di lain hal, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Puan Maharani juga mempertanyakan rencana pembentukan Group D Paspampres itu. Menurut Puan, yang juga anak dari mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, pengamanan terhadap keluarganya sudah dilakukan sejak UU 34 Tahun 2004 diber- atau bekerja,” pungkasnya. Corby divonis 20 tahun penjara karena membawa 4,2 kilogram mariyuana di Bandara Ngurah Rai, Bali. Hukumannya berkurang setelah memperoleh grasi dan beberapa kali remisi. Ia mendapat pembebasan bersyarat pada 10 Februari lalu. Sementara itu, masih bersikap seperti sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan penyidikan atas pelanggaran pembebasan bersyarat Corby masih terus dilakukan. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkum dan HAM, masih menunggu laporan dari Badan Pemasyarakatan Kerobokan. “Sedang diselidiki, diteliti berapa besar dan di mana pelanggarannya oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ungkap Djoko di Banten, kemarin. Menurut Djoko, pembebasan bersyarat Corby disertai syarat yang harus dipenuhi. “Syarat itu apa saja yang dilanggar nanti dilaporkan, baru kita bisa putuskan.” (Che/Mad/*/P-2) astri@mediaindonesia.com lakukan dan dianggap cukup memadai. “Sesuai dengan UU, mantan presiden dan wapres beserta keluarga berhak untuk dikawal, tapi tidak dalam satu peng awalan yang disebut dengan Group D. Hari ini Alhamdulillah pengamanan untuk kami, keluarga Ibu Mega, sudah mencukupi dan memadai,” kata Puan kepada Media Indonesia di gedung parlemen, di Senayan, Jakarta, kemarin.(Che/*/P-2)

INDONESIA MEMILIH 4 KAMIS, 6 MARET 2014 Ribuan Mahasiswa Bisa Kehilangan Hak Pilih ANTARA/AMPELSA KEKERASAN JELANG PEMILU: Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala, berunjuk rasa di Markas Polda Aceh, Banda Aceh, kemarin. Mereka mendesak Polri mengusut tuntas kekerasan politik yang meresahkan masyarakat menjelang pemilu April mendatang. Akhiri Kekerasan di Aceh Aksi kekerasan di Aceh menjelang pemilu sudah meresahkan karena masyarakatlah yang menjadi korban. A BDUS S YUKUR P E TA p o l i t i k d i P r o v i n s i Aceh saat ini ditengarai berubah dengan hadirnya tambahan satu partai lokal, yakni Partai Nasional Aceh, dan munculnya kekuatan partai nasional baru yang mengakar di wilayah Bumi Serambi Mekah, yakni Partai NasDem, yang diprediksikan bakal menggeser Partai Demokrat. Sayangnya pergeseran peta kekuatan politik tersebut tidak disikapi dengan kedewasaan dalam berdemokrasi sehingga terjadi konflik menjelang digelarnya pemilihan umum (pemilu). Terkait konflik menjelang pemilu tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin berharap konflik itu segera diakhiri sehingga tidak akan menodai perdamaian di Aceh dengan kegagalan dalam penyelenggaraan pemilu. “Konflik harus segera diredam dan diselesaikan dengan damai. Bahkan pihak intelijen dan aparat TNI dengan bagian teritorialnya sudah waktunya turun ke lapangan. Karena jika tidak segera diselesaikan, bukan hanya perdamaian yang gagal, melainkan juga penyelenggaraan pemilu termasuk gagal,” tandas TB Hasanuddin kepada Media Indonesia, kemarin. Menurutnya, pihak intelijen dan TNI perlu turun tangan karena lembaga itu diyakini mengenal persis watak dan karakter masyarakat setempat sehingga bisa mendekati para tokoh masyarakat di Aceh. Selain itu, yang juga harus segera dilakukan ialah para pemimpin partai lokal di Aceh dengan didukung pemimpin partai-partai nasional secara bijaksana dapat mengendalikan pengikut-pengikut mereka. “Polisi juga harus bertindak tegas, tapi dengan kondisi yang terjadi saat ini, bukan hanya sebatas tindakan untuk menuntaskan kasus. Diperlukan juga pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat setempat. Makanya intelijen dan TNI sudah waktunya turun tangan,” imbuh Hasanuddin. Dia menyebutkan kehadiran partaipartai nasional di Aceh harus dapat diterima sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi. Termasuk harus diyakini tidak akan mematikan atau menggusur keberadaan partai-partai lokal. “Tapi di Aceh saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah menggunakan senjata api. Para pemimpin partai lokal harus bijaksana mengendalikan pengikut mereka. Tapi juga harus dibarengi oleh langkah tegas pihak kepolisian,” tegas Hasanuddin. Usut tuntas Mahasiswa Aceh menuntut kepolisian di provinsi itu segera mengusut tuntas kekerasan yang terjadi menjelang Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. Tuntutan tersebut disampaikan belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dalam unjuk rasa di Kantor Polda Aceh di Banda Aceh, kemarin. Dalam aksi yang dikawal ketat polisi tersebut, massa mengusung spanduk bertuliskan ‘Segera tuntaskan kekerasan menjelang pemilu di Aceh’, dan ‘Wujudkan rasa kedamaian bagi masyarakat Aceh’. “Kami menuntut Kapolda Aceh bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi menjelang pemilu,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Muhammad Chaldun dalam orasinya. Menurut Chaldun, kekerasan menjelang pemilu sudah meresahkan karena korban kekerasan yang sebenarnya ialah masyarakat Aceh. Ia mengatakan kriminalitas menjelang pemilu di Aceh semakin marak. Pembunuhan, penganiayaan, dan intimidasi yang terjadi memperlihatkan pertumpahan darah kembali terjadi. Polisi sebagai pihak paling bertanggung jawab atas keamanan, kata dia, terkesan tidak tegas mengungkap tindak kriminal menjelang pemilu yang terus-menerus terjadi. Karena itu, ungkap Chaldun, pihaknya mendesak kepolisian di Aceh menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan undang-undang sehingga masyarakat tidak lagi resah menjelang pesta demokrasi 9 April mendatang. (Ant/P-4) abdus@mediaindonesia.com Akhirnya Presti Bisa Mencoblos Sendiri P RESTI Murni Setiati, 27, tersenyum. Ia senang karena akhirnya bisa mencoblos sendiri wakil rakyat pilihannya sekaligus kerahasiaannya bisa terjamin. Tak hanya itu, sebagai warga Negara Republik Indonesia yang memliki hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, sekarang, Presti merasa dihargai. “Senang, karena tahu ada alat bantu untuk mencoblos di tahun ini,” kata Presti saat ditemui Media Indonesia, di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda) di Yogyakarta, kemarin. Presti ialah seorang tunanetra yang tergabung dalam Sapda. Dulu, cerita Presti, pada Pemilu 2004, ketika kali pertama ia menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula, ia tidak mengenal siapa wakil rakyat yang dipilihnya. Ia juga tak mampu meraba siapa wakilnya itu. “Karena saat itu tidak ada alat bantu bagi tunanetra,” ujar Presti yang mengaku menggunakan hak pilihnya di Sewon, Bantul, DIY. Sehingga ia mencoblos hanya untuk menggugurkan haknya sebagai warga negara. Presti bingung karena kertas suaranya lebar, dan di belakangnya banyak orang mengantri untuk men- MI/FURQON ULYA HIMAWAN MENCOBLOS SENDIRI: Penyandang disabilitas Presti Murni Setiati, 27, sedang bekerja dengan laptopnya di Yogyakarta, kemarin. Presti dan para penyandang disabilitas lainnya merasa senang dengan template atau alat bantu coblos braille yang dibuat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang tunanetra. coblos. Sehingga Presti meminta saudaranya untuk mencobloskan sama dengan pilihan saudaranya itu. Pada Pemilu 2009, menurut Presti, sudah ada template atau alat bantu untuk mencoblos bagi tunanetra. Namun, kata Presti, alat itu tidak banyak membantu, karena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan, tidak tahu kegunaan alat bantu itu. Sehingga Presti pun tidak menggunakannya. “Petugasnya tidak tahu template dipakai untuk apa,” ceritanya. Sehingga pada waktu itu, ia memilih didampingi oleh petugas pendamping. Presti mengaku sangat membutuhkan alat bantu untuk mencoblos. Tidak hanya dia, teman-temannya yang juga tunarungu berharap hal yang sama. Presti dan teman-temannya ingin menggunakan hak pilih mereka secara independen dan bisa terjamin kerahasiaannya. Harapan itulah yang membuat Komisi Pemilihan Umum DIY, pada Pemilu 2014, mencetak template atau alat bantu bagi pemilih tunanetra. “Tahun ini akan kami buatkan alat bantu braille,” ujar Komisioner KPU DIY Farid Bambang Siswanto. Menurut Farid, pembuatan alat bantu braille bagi tunanetra merupakan yang pertama kali dilakukan secara serentak di Yogyakarta. Selain KPU ingin menghargai tunanetra sebagai pemilih, pemberian fasilitas alat bantu braille juga merupakan hak yang harus dipenuhi. “Itu (alat bantu) merupakan hak mereka, jadi jangan sampai mereka tidak datang mencoblos pilihan mereka hanya karena tidak ada template.” Farid berjanji, Maret ini semua template yang dibutuhkan dipastikan selesai. (Furqon Ulya Himawan/P-4) RIBUAN mahasiswa di Jawa Timur terancam tidak bisa memilih alias golput pada Pemilu 2014, bila keinginan mahasiswa untuk mendirikan tempat pemungutan suara di kampus tidak bisa diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Jatim. “Kami ingin agar ada TPS di kampus. Bila tidak bisa, mahasiswa yang berasal dari luar daerah tidak bisa memberikan hak pilih di kampus setempat,” kata Kordinator BEM se-Jawa Timur Muklish Ndoyosaid di Surabaya, kemarin. Para ketua BEM dari sejumlah kampus di Jawa Timur, kemarin, mendatangi KPU Jawa Timur. Kedatangan mereka mempartanyakan soal TPS serta mengajukan diadakannya sosialisasi pemilu di kampus. Para ketua BEM itu mengajukan skema ke KPU agar didirikan TPS di kampus atau sekitar kampus untuk memfasilitasi mahasiswa yang hendak mencoblos di kampus. “Jika skema yang kami ajukan tidak difasilitasi KPU Jatim, ribuan mahasiswa luar daerah terancam kehilangan hak pilih. Padahal, mereka ialah warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan hak pilih,” cetus Muklish. Dia mengakui sudah pernah mengajukan skema TPS di dalam kampus, tapi ditolak birokrasi kampus. Padahal, di kampus lain diperkenankan, seperti di Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM). Karena penolakan itu, lanjutnya, para ketua BEM mendatangi KPU Jatim dengan harapan keinginan mereka bisa dikabulkan oleh KPU. Yaitu dengan menyediakan TPS di dalam atau sekitar kampus. Muklish berharap kedatangan para ketua BEM itu KPU bisa membuat ribuan mahasiswa yang terncam golput tetap dapat memilih. Mereka tetap bisa mengunakan hak pilih mereka. “Sangat disayangkan kalau suara mahasiswa ini terbuang karena tidak bisa mencoblos. Padahal, mereka sangat berpotensi karena jumlahnya mencapai ribuan,” ungkap Muklish. Dia menyebutkan, di Universitas Brawijaya, sekitar 60% mahasiswa berasal dari luar daerah. Sementara itu, di Universitas Airlangga ada sekitar 15 ribu mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan pihaknya akan mengeluarkan instruksi ke KPU tingkat kabupaten/kota untuk diteruskan hingga tingkat kelurahan, yakni PPS, terkait pemilih dari luar kota, seperti mahasiswa. “Saya jamin bisa. Asalkan memenuhi syarat, yakni surat panggilan untuk memilih yang diterima keluarga di rantau agar dikirim ke Jatim, lalu gunakan surat panggilan itu dengan menunjukkan KTP dan kartu mahasiswa,” tegasnya. (FL/Ant/P-4) ANTARA/SYAIFUL ARIF SURAT SUARA JOMBANG: Pekerja menurunkan surat suara setibanya di KPU Jombang, Jawa Timur, kemarin. Sebanyak 4.015.732 lembar surat suara pemilu legislatif itu akan disortir dan dilipat sebelum didistribusikan ke tiap panitia pemilihan kecamatan (PPK). Laporan Dana Kampanye Parpol belum Lengkap KEPALA Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nur Syarifah mengatakan 12 partai politik di tingkat nasional belum lengkap melaporkan dana kampanye mereka. “Kedua belas partai bermasalah di DK 13 (laporan dana kampanye caleg),” terang Nur Syarifah di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan, di tingkat nasional ke-12 parpol memang telah melaporkan dana kampanye sesuai ketentuan waktu, yang paling lambat 2 Maret lalu. Namun, walau semua parpol sudah memenuhi laporan dana kampanye, kesulitan mereka umumnya pada lampiran laporan calon. Dia menyebutkan PDIP kurang 44 caleg, Demokrat 40, dan Gerindra kurang 168 caleg. Nur Syarifah menyebutkan KPU akan mengirimkan surat ke 12 parpol itu terkait dengan kekurangan laporan yang perlu dilengkapi. Setelah menerima surat tersebut, parpol diberi waktu lima hari untuk melakukan perbaikan. “Beberapa wilayah dan DPD juga ada yang terlambat atau tidak menyerahkan,” terangnya, seraya menyebutkan sudah menerima lebih dari 20 provinsi laporan dana kampanye parpol di daerah. Nur Syarifah menjelaskan parpol atau caleg yang terlambat melaporkan dana kampanye belum sepenuhnya langsung didiskualifikasi, tetapi perlu diteliti alasan keterlambatannya. Pendiskualifikasian peserta pemilu menjadi kewenangan KPU pusat yang dilakukan melalui rapat pleno berdasarkan berita acara dari daerah. “Keputusannya dalam rapat pleno yang pasti sebelum masa kampanye (16 Maret),” terangnya. Anggota Badan Pengawas Pemilu Daniel Zuchron sebelumnya mengakui ada peserta pemilu yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye. “Banyak caleg DPD yang keteteran, sedangkan caleg partai ada beberapa,” ungkapnya. Namun, Daniel belum dapat menyampaikan daerah mana saja yang peserta pemilunya terlambat menyerahkan laporan dana kampanye itu. Ia saat ini juga masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Sebelum Bawaslu menentukan sikap, hasil temuan di lapangan akan terlebih dulu dikaji. Terkait batasan jam terakhir pelaporan, ia mengaku sepakat dengan KPU, jam pelaporan harus dibatasi. (AT/P-4)

INVESTIGASI KAMIS, 6 MARET 2014 5 Gubernur Sultra Dilaporkan ke KPK Laporan dan setumpuk dokumen diserahkan ke KPK pada 7 Februari 2014. Lembaga antirasywah itu mengeluarkan tanda bukti penerimaan laporan nomor 2014-02-000042 atas laporan Pacitan Center. DOK MI HADIRI PERESMIAN: Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang diapit Gubernur Nur Alam (ketiga dari kiri) berbincang dengan dr Nurjayadin di saat acara peresmian RSU Bahteramas, di Sulawesi Tenggara. JONGGI MANIHURUK “B ERANTAS mafia tambang di bumi Sulawesi Tenggara!” Suara itu tiba-tiba memecah keheningan di halaman Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ketua Umum Patriot Cinta Tanah Air (Pacitan) Center Abu Hasan yang biasa disapa Cak Abu dengan suara lantang melanjutkan orasinya, “Ini saatnya KPK turun. Bongkar konspirasi pejabat-pejabat di Sulawesi Tenggara dengan para pengusaha hitam!” Jumat (7/2) siang itu, Cak Abu bersama pengurus Pacitan Center mendatangi Kantor KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat teras di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK telah menerima laporan Pacitan Center dengan tanda bukti penerimaan laporan nomor 2014-02-000042. Setumpuk dokumen disodorkan ke lembaga antirasywah itu sebagai bukti. Dalam berkas laporan ke KPK, Cak Abu Cs menuding Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, mantan Dirjen Minerba Thamrin Sihite, pelaksana tugas Bupati Bombana Hakku Wahab, Bupati Bombana Tafdil, dan Bupati Buton Sjafei Kahar berkolusi dengan warga negara Taiwan Mr Chuang selaku pemilik PT Billy Indonesia serta istrinya, Emi Sukiati Lasimon, bos PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), mencaplok tambang nikel milik PT Prima Nusa Sentosa (PNS) di Kabupaten Bombana. Konspirasi itu, kata Cak Abu, berawal dari rencana Nur Alam menghadiahi PT AHB lahan tambang nikel seluas 3.084 hektare (ha). Tidak perduli lahan tersebut masih berstatus wilayah kontrak karya PT Inco Tbk, Nur Alam pada 31 Desember 2008 menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 823 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT AHB seluas 3.084 ha yang terletak di Kabupaten Bombana dan Buton. “Lahan masih milik PT Inco Tbk, tapi Gubernur berani mencadangkan Mr Chuang Pemilik PT Billy Indonesia Emi Sukiati Lasimon Pemilik PT Anugrah Harisma Barakah lahan itu untuk PT AHB,” papar Cak Abu. Untuk memperkuat legitimasi PT AHB atas lahan tersebut, pada 17 Desember 2009 Nur Alam memberikan izin eksplorasi dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 815 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 3.084 ha. IUP itu kemudian ditingkatkan menjadi IUP produksi melalui Keputusan Gubernur Nomor 435 Tahun 2010 pada 26 Juli 2010. Secara terpisah, Bupati Bombana Atikurahman memutuskan untuk memberikan hak pengusahaan lahan tambang seluas 1.999 ha yang berlokasi di Kabupaten Bombana kepada PT PNS. Hal itu direalisasikan dengan menerbitkan IUP eksplorasi Nomor 438 pada 31 Desember 2009. IUP diterbitkan setelah PT Inco Tbk melepas lahan tambang konsesinya kepada negara pada 10 Desember 2009. Kemudian, bupati meningkatkan status IUP PT PNS menjadi IUP produksi pada 6 Oktober 2010 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 395. Celakanya, lahan 1.999 ha tersebut bertumpang tindih dengan area tambang yang diberikan Gubernur kepada PT AHB. Karena legitimasi PT AHB atas lahan tambang itu terusik, kata Cak Abu, Nur Alam berniat menyingkirkan PT PNS. Dia pun meminta pelaksana WAWANCARA Dirjen Minerba Kaji CnC PT AHB dokumennya. Saya tidak bisa pada posisi mengatakan A atau B menang. No, no, no way. Mesti saya pelajari, mesti saya tanya anak buah saya. MANTAN Dirjen Minerba Thamrin Sihite dilaporkan LSM Patriot Cinta Tanah Air (Pacitan) Center ke KPK karena dituding berkonspirasi dengan mafia tambang. Thamrin menerbitkan sertifikat clear and clean (CnC) atas lahan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang masih berproses hukum di Mahkamah Agung (MA). Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat, Thamrin tidak merespons. Namun, Dirjen Minerba R Sukhyar angkat bicara. Berikut petikan wawancaranya. Apa saja syarat penerbitan sertifikat CnC? Syarat-syaratnya ialah administrasi tidak tumpang tindih, dokumen perizinan, SK bupati, laporan teknis seperti laporan eksplorasi, studi kelayakan, dokumen lingkungan, kalau teknis produksi ya harus ada laporan produksi, kewajiban membayar iuran tetap, lahan, dan royalti. Bagi perusahaan tambang, apa kegunaan sertifikat CnC? Karena pihak lain mensyaratkan seperti itu, maka dia (perusahaan) berburu untuk mendapatkan CnC. Berarti sertifikat CnC menjadi legitimasi perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan? Nggak. Jadi saya hanya ingin katakan ada beberapa instansi lain yang membutuhkan dokumen ini. Mereka ingin tahu apa benar tidak ada tumpang tindih. Apa sih buktinya? Maka dikeluarkanlah petunjuk ataupun dokumen. Ini lho kita keluarkan bahwa mereka ini benar CnC. Apakah bapak pernah mendengar nama PT Anugrah Harisma Apakah bapak pada saat itu ikut dalam proses penerbitan CnC? Saat itu enggak karena masih jadi Kepala Badan Geologi. Atau apakah Dirjen Minerba berkonspirasi dengan PT AHB? Oh enggak. No, no, no, no way. I trust him very much. Jadi begini, apa yang saya tahu dan juga masih berlangsung, itu kan semua diambil secara kolektif. Semua direksi ikut dalam memecahkan masalah. Kalau masalah itu dirasa pelik, tim bersama yang harus pecahkan. MI/ANGGA YUNIAR MI/PANCA SURKANI Thamrin Sihite R Sukhyar Mantan Dirjen Minerba Dirjen Minerba Barakah (AHB) Saya pernah dengar namanya. Pada 21 Juni 2012 Dirjen Minerba Thamrin Sihite menerbitkan sertifikat CnC untuk PT AHB, padahal lahannya masih dalam sengketa hukum. Mengapa Ditjen Minerba menerbitkan sertifikat CnC itu? Jadi begini. Dalam konteks aturan perundangan, yang awal itu adalah yang memiliki kekuatan hukum. Misalnya, kamu punya IUP (izin usaha pertambangan) dan merupakan yang pertama diberikan bupati, lalu kemudian muncul IUP lain (di lahan yang sama), maka yang kamu punya itu yang sah. IUP yang belakangan itu tidak sah. It’s very simple. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa sih yang lebih dulu mendapat IUP? Bisa saja terjadi begini, dokumen itu disembunyikan. Bisa saja lho, tapi saya tidak menuduh. Ditjen ini hanya menganalisa berdasarkan data yang masuk. Bisa terjadi ada data yang tidak masuk. Bisa jadi lho, terutama ketika kita konversi dari KP ke IUP. Begitu banyak yang masuk, bisa saja terjadi tidak terekam oleh kita. Mahkamah Agung pada 22 Maret 2012 memenangkan PT Prima Nusa Sentosa (PNS) yang menggugat keputusan pelaksana tugas bupati Bombana terkait lahan tersebut. Saat menerbitkan CnC, apakah Dirjen Minerba tahu PT PNS dimenangkan oleh MA? Ya mungkin Dirjen pada saat itu tahu. Tapi saya tidak tahu. Kalau tahu, kenapa memberikan sertifikat CnC kepada PT AHB? Makanya saya harus lihat dulu Jadi tidak ada kongkalikong Pak? Enggak lah. Kalau tekanan dari pihak lain seperti dari Menko bidang Perekonomian misalnya? No, no. Gak ada. Just write it down, no. Apakah Bapak pernah ke lokasi tambang PT AHB? Enggak, sama sekali enggak. (Menurut informasi yang diperoleh Media Indonesia Sukhyar yang saat itu menjabat Kepala Badan Geologi bersama Wamen ESDM hadir pada acara ekspor perdana PT AHB). Saat ini, proses hukum masih berlanjut ke upaya peninjauan kembali (PK). Apakah dengan masih berproses hukum, sertifikat CnC PT AHB akan dinyatakan tidak sah dan dicabut? Kalau nanti terbukti tidak sah, ya harus dicabut dong. Sah-sah saja kita mencabut. (Aim/T-3) tugas Bupati Bombana Hakku Wahab mencabut IUP PT PNS. Hakku Wahab saat itu menjadi care taker setelah masa jabatan Atikurahman berakhir. Dia bertugas mengisi kekosongan pemerintahan sampai bupati defenitif terpilih. Meski hanya sebagai pelaksana tugas bupati, pada 10 Januari 2011, Hakku Wa hab menerbitkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2011 untuk mencabut IUP PT PNS. Posisi PT PNS menjadi terjepit. Untuk mencari keadilan, perusahaan itu memutuskan menempuh jalur hukum. Keputusan gubernur dan keputusan pelaksana tugas bupati Bombana digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tapi upaya untuk melenyapkan PT PNS dari Sultra tidak pernah berhenti. Kali ini giliran Dirjen Minerba Thamrin Sihite yang beraksi. Setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan dua putusan berbeda, satu memenangkan PT PNS dan lainnya memenangkan gubernur, Thamrin menerbitkan sertifikat clear and clean (CnC) untuk PT AHB. Dia menerbitkan CnC kepada PT AHB pada Juni 2012, padahal Bupati defenitif Tafdil baru membatalkan IUP PT PNS pada Januari 2013 yang telah inkrach melalui putusan MA. Kekuatan besar Keperkasaan Nur Alam di Sultra sudah tidak diragukan lagi. Hal itu terlihat saat dia menerbitkan IUP produksi untuk PT AHB. Meski rekomendasi dari Bupati Bombana telah dicabut, Nur Alam tetap menghadiahi IUP produksi untuk PT AHB. Cak Abu mengungkapkan kedekatannya dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa membuat orang nomor satu di Sultra itu tidak bisa tertandingi. Di provinsi tersebut, dia tidak hanya dikenal sebagai gubernur, tapi juga Ketua DPW PAN Sultra. Dia juga didukung Tafdil selaku pengurus PAN di Kabupaten Bombana. Karena berada di pusaran partai berlambang matahari tersebut, Nur Alam bisa dengan mudah mendatangkan Hatta ke Sultra untuk sekadar menghadiri perhelatan peletakan batu pertama pembangunan smelter yang digagas PT Billy Indonesia. “Acara itu cuma dagelan saja. Misinya hanya untuk pamer kekuatan menghadirkan Hatta Rajasa dan pejabat dari Jakarta. Sampai sekarang smelter tidak pernah berdiri di sana,” ujar Cak Abu. Dia pun menuding hasil ekspor bijih nikel PT AHB sebagian mengalir ke partai. “Ini tugas KPK untuk membuktikannya,” cetusnya. Saat dikonfirmasi, Hatta membantah tudingan tersebut. Ketua Umum Partai PAN itu mengaku tidak tahu menahu tentang sengketa lahan tambang nikel yang melibatkan kadernya, Gubernur Sultra Nur Alam. Tidak hanya itu, dia juga membantah PT AHB berafiliasi dengan partainya. “Nggak betul. Tidak betul sama sekali,” ujar Hatta saat ditanyakan mengenai hubungan PT AHB dengan PAN, Minggu (23/2). Meski begitu, dia mengaku pernah pergi ke Sultra untuk menghadiri kerja sama pembangunan smelter. Hatta pergi bersama Ketua BKPM yang saat itu dijabat Gita Wirjawan. Berbeda dengan Hatta, saat dikonfirmasi Nur Alam memilih tutup mulut. Melalui Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sultra Abu Hasan, yang namanya sama dengan Ketua Umum Pacitan Center, Media Indonesia menyampaikan surat permohonan wawancara pada Senin (24/2). Abu Hasan merespons akan menyampaikan surat tersebut ke gubernur. Pada Senin malam, Sekretaris Kepala Biro Humas Abu Hasan, Ayu, melalui sambungan telepon mengatakan Nur Alam tidak bersedia diwawancarai. “Surat dari Media Indonesia sudah disampaikan kepada pak Gubernur. Beliau mengatakan no comment,” kata Ayu memaparkan tanggapan Nur Alam. Di sisi lain, Pacitan Center berharap KPK segera turun mengusut dugaan korupsi mafia tambang di Sultra. Cak Abu meminta agar KPK tak segan memeriksa dia sebagai pelapor. “Mudah-mudahan kasus tambang PT AHB ini dapat menjadi pintu masuk KPK untuk membuka kasus tambang dan kasus lain di Sultra. Seperti yang telah berhasil dilakukan KPK di Provinsi Banten,” kata Cak Abu. (Ghe/T-2) jonggi@mediaindonesia.com Putusan Ganda MA Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari memerintahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mencabut tiga keputusan terkait pemberian hak pengusahaan lahan tambang nikel kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB). Instruksi itu tercantum dalam putusan PTUN Kendari Nomor 33/6.TUN/2010/ PTUN.KDI yang dibacakan ketua majelis hakim Hartani dan dua hakim anggota Firdaus Muslim dan Arifuddin pada persidangan terbuka tanggal 30 Mei 2011. Tiga keputusan Nur Alam yang diminta dicabut, yaitu nomor 828/2008, 815/2009, dan 435/2010. Majelis hakim menilai tiga keputusan itu bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603/K/40/MEM/2003. Tidak hanya itu, majelis hakim juga berpendapat ketiga putusan itu berseberangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan formal, asas penyalahgunaan prosedur, dan asas kejujuran serta keterbukaan. Pada perkara itu, Nur Alam digugat PT Prima Nusa Sentosa (PNS) karena lahan tambangnya bertumpang tindih dengan area tambang milik PT AHB. Nur Alam menghadiahi PT AHB lahan tambang yang diawali dengan penerbitan Keputusan Gubernur 828/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT AHB. Majelis hakim yang mengabulkan seluruh gugatan PT PNS sepakat pencadangan wilayah yang diberikan Nur Alam menyembunyikan fakta hukum, yaitu tidak menggambarkan status lahan. Saat keputusan gubernur 828 dikeluarkan, lahan itu masih merupakan wilayah kontrak karya PT Inco Tbk. Sengketa berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar. Pada putusan nomor 106/B.TUN/2001/PT.TUN.MKS, majelis hakim kembali memenangkan PT PNS. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) berpihak ke PT AHB. Keputusan PTUN Kendari dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dimentahkan. Selain menggugat Nur Alam, PT PNS juga menggugat pelaksana tugas Bupati Bombana Hakku Wahab karena mencabut IUP perusahaan tersebut. Pada perkara ini, PTUN Makassar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dan MA memenangkan PT PNS. Ketua Umum Pacitan Center Abu Hasan mengatakan pada dua gugatan itu, MA telah mengeluarkan putusan ganda. Menurutnya, susunan direksi PT AHB yang diisi purnawiran TNI dan Polri ikut berperan memperkuat daya tawar perusahaan itu. Berdasarkan dokumen rapat umum pemegang saham PT AHB yang diperoleh Media Indonesia, tertera Liliek Achmad Sumaryo (pensiunan TNI AD) dan Sutisna (pensiunan Polri) duduk sebagai direktur. “Sebaiknya para purnawirawan itu cerdas memilih perusahaan tempat mereka berkarya. Seharusnya mereka tidak masuk ke perusahaan yang bermasalah dan menyimpan bom waktu,” pungkasnya. (Aim/T-3)

HUKUM 6 KAMIS, 6 MARET 2014 MA dan KY kembali Pecat Hakim Selingkuh MI/ROMMY PUJIANTO DITAHAN KPK: Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul R Sampurnajaya (kanan) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, kemarin. Syahrul ditahan dalam dugaan pemberian hadiah atau janji berkaitan dengan permintaan izin lokasi pembangunan tempat permakaman bukan umum. Pemerintah-KPK Sepakat Salah satu jalan keluar yang diambil ialah dengan tidak buru-buru mengesahkan revisi UU KUHAP. EMIR CHAIRULLAH K OMISI Pembe rantasan Korupsi (KPK) kemarin ak hirnya bersedia memenuhi undangan pemerintah terkait penyelesaian polemik pembahasan revisi UU KUHP dan KUHAP. Mewakili KPK, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menemui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin serta tim perumus revisi KUHP/KUHAP untuk membahas revisi tersebut. “Kita sudah bertemu Pak Menteri dan mendiskusikan apa solusi terbaik yang dilakukan,” ujar Bambang di Kantor Kemenkum dan HAM Jakarta, kemarin. Meski sudah bertemu, sambungnya, kedua pihak tidak membahas secara rinci pasalpasal yang dinilai KPK memperlemah lembaga itu. “Tapi berita gembiranya, pemerintah menyepakati perlunya perbaikan pada naskah akademik revisi dua UU itu. KPK sendiri masih dalam posisi seperti surat pertama, supaya pembahasan-pembahasan dilakukan dengan melibatkan semua pihak,” ujarnya. Kepada Menkum dan HAM, sambungnya, ia juga mempertanyakan sempitnya waktu pembahasan mengingat masa kerja DPR periode sekarang akan habis dalam waktu kurang dari 100 hari. “Dengan waktu kerja efektif yang terbatas itu, tentu sulit untuk bisa mengerjakan revisi itu semua,” ungkapnya. Di kesempatan yang sama, Menkum dan HAM Amir Syamsuddin menyambut positif hasil pertemuannya dengan perwakilan dari lembaga antirasywah tersebut. “KPK tadi sudah memberikan penjelasan sangat konstruktif. Saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada teman-teman KPK,” katanya. Ia menambahkan, pemerintah sudah menemukan jalan keluar terhadap polemik itu. “Namun, saya tidak perlu secara rinci mengemukakannya. Tapi yang jelas, pemerintah bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan KPK terkait pembahasan revisi tersebut,” ujar Amir. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkum dan HAM Mualimin Abdi menambahkan, pihaknya menyadari penyelesaian revisi kedua UU tersebut tidak bisa dilakukan terburuburu. Karena itu, pemerintah tidak ingin memaksakan kedua RUU tersebut tuntas dibahas dalam 100 hari. “Kebijakan yang paling masuk akal ialah membahas KUHP terlebih dulu,” ucapnya. Sementara untuk revisi UU KUHAP, Mualimin menyebutkan perlunya konsolidasi terlebih dahulu dengan lembaga yang akan menjalankan UU tersebut. Apalagi, sambungnya, isi KUHAP juga mengatur kewenangan lembaga penegak hukum. RU U K U H P d a n K U H A P sudah diserahkan Kemenkum dan HAM ke Komisi III DPR pada 11 Desember 2012. Kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke prioritas program legislasi nasional periode 2009-2014. Aturan Pidana Dokter Digugat MAHKAMAH Konstitusi (MK) kemarin menggelar sidang perdana pengujian UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan Dokter Indonesia Bersatu (DIB). Kuasa hukum DIB Lutfhie Hakim, saat sidang di Gedung MK Jakarta, mengatakan permohonannya itu menitikberatkan penafsiran tindak pidana dalam Pasal 66 ayat (3) yang masih memberikan penafsiran luas dan berpotensi tindakan dokter bisa dibawa ke ranah hukum. “Hendaknya yang dimaksudkan pasal tersebut yakni perbuatan dokter yang mengandung kelalaian nyata dan kesengajaan. Di luar itu, tidak tepat jika dijadikan objek pidana,” kata Luthfie di depan majelis panel yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva. Menurut dia, pemohon meminta MK untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 66 ayat (3) bahwa tindakan kedokteran yang bisa dibawa dalam ranah hukum hanya tindakan yang mengandung kesengajaan atau kelalaian berat. Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran berbunyi ‘Pe- Salahkan pemerintah Di tempat berbeda, Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding menyayangkan sikap KPK yang terus menyalahkan DPR dalam polemik revisi dua UU itu. Ia menunjuk pemerintah yang seharusnya juga disalahkan KPK karena usulan revisi juga datang dari pihak pemerintah. “Sehingga tidak tepat menya lahkan DPR terkait dengan beberapa pasal yang dinilai dapat mengamputasi lembaga seperti KPK, BNN, dan PPATK,” kata Ketua Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Polemik RUU KUHAP dan KUHP itu, lanjutnya, menunjukkan lemahnya komunikasi dan koordinasi internal pemerintah dalam hal ini kementerian dan lembaga. (Ant/P-1) emir@mediaindonesia.com MAJELIS Kehormatan Hakim yang dibentuk Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali memecat dua hakim karena kedapatan selingkuh. Puji Rahayu, hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dan Jumanto, Wakil Ketua PTUN Banjarmasin, diberhentikan majelis karena terbukti melanggar kode etik dan pedom an perilaku hakim setelah menjalani perselingkuhan sejak 2009. “Menyatakan hakim terlapor melanggar pedoman perilaku hakim dan etik. Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” kata Ketua Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Timur Manurung, saat membacakan putusan buat Jumanto di gedung MA, di Jakarta, kemarin. Sanksi yang sama juga diberikan kepada Puji Rahayu. Dalam pembacaan putusannya, Majelis Kehormatan Hakim menemukan bukti kuat adanya hubungan selingkuh keduanya saat sama-sama bertugas di PTUN Medan pada 2009. Salah satu bukti itu, yakni isi pesan pendek Puji kepada Jumanto yang kemudian ketahuan oleh anak Jumanto. ‘Mas, sudah tidur apa lagi... I miss you’, demikian isi pesan Puji seperti yang dibacakan Timur. Anak Jumanto juga memergoki bapaknya tengah bersama Puji pada 26 November 2012 di Bandara Juanda, Surabaya, di dalam mobil Avanza silver. Jumanto pun mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada Majelis Kehormatan. “Ia beralasan selingkuh karena istri sakit kanker payudara,” kata Timur. Pada Selasa (4/3), MKH juga sudah memecat pasangan hakim selingkuh, yakni hakim Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Elsadela, dan hakim Pengadilan Agama Tebo, Mastuhi. Mereka dipecat dengan hak pensiun. Seusai persidangan atas kasus Puji Rahayu-Jumanto, anggota KY Ibrahim mengakui saat ini banyak kasus selingkuh antarhakim yang terungkap ke permukaan. Kasus hubungan gelap itu terungkap karena banyak anggota keluarga hakim yang mengadu ke MA dan KY. “Ini persoalan integritas hakim yang menuntut mereka seharusnya bisa menahan diri,” ujarnya. Dia menengarai salah satu faktor yang memicu banyaknya kasus selingkuh antarhakim ialah masalah jarak tempat hakim berdinas dengan keluarganya. Keharusan hakim menjalani program mutasi ke berbagai daerah membuat mereka harus berjauhan jarak dengan pasangan. (*/P-1) MI/PANCA SYURKANI DUA HAKIM BERSELINGKUH: Hakim Tata Usaha Negara Surabaya Puji Rahayu (kiri) dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Jumanto memasuki ruang sidang di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin. Keduanya diputus diberhentikan Majelis Kehormatan Hakim karena berselingkuh. KPK Keluarkan Sprindik buat Dua Hakim Bansos MI/ROMMY PUJIANTO UJI UU PRAKTIK KEDOKTERAN: Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kanan) dan Muhammad Alim memimpin sidang pengujian UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan oleh Dokter Indonesia Bersatu, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. ngaduan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata kepengadilan’. Sementara itu, juru bicara DIB, Agung Sapta Adi, mengungkapkan jika ketentuan tersebut tidak dibatasi, itu sangat berpotensi menjerat para dokter untuk masuk ranah pidana. Ia mengatakan tidak semua tindakan dokter bisa langsung dibawa dalam proses pidana karena memiliki tindakan prosedural me- dis tersendiri. “Harus ada pembedaan yang tegas, mana kasus yang bisa diperkarakan ke ranah hukum dan yang tidak,” ucap Agung. Dalam menanggapi permohonan itu, Hamdan Zoleva bertanya bagaimana masyarakat bisa mengetahui apakah tindakan dokter yang bisa dilaporkan itu karena kelalaian atau kesengajaan. “Artinya masyarakat boleh lapor kalau ada kelalaian yang nyata, artinya kan tidak boleh melaporkan selain itu. Jadi konstruksinya bagaimana?” tanya Hamdan. Adapun anggota panel hakim Patrialis Akbar mengatakan kerugian konstitusional yang dipaparkan pemohon belum mengupas secara detail jika Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran tetap diberlakukan akan menyebabkan kerugian dokter. “Jadi ini kan berhubungan dengan kerugian konstitusional, jadi harus dikaitkan apa yang menjadi kerugiannya,” kata Patrialis. Majelis panel menutup sidang dengan memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Ant/P-1) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk dua hakim yang diduga terlibat dalam suap dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat. “KPK mengembangkan penyidikan dalam penanganan perkara bansos di Bandung. P e ny i d i k m e n g e l u a r k a n sprindik atas nama hakim PSS (Pasti Serefina Sinaga) selaku hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Barat,” kata juru bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, kemarin. Menurut dia, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup sehingga bisa menyimpulkan diduga ada keterlibatan pihak-pihak yang tersangkut dalam skandal bansos Pemkot Bandung. Pasti Serefina sendiri merupakan hakim yang tergabung dalam majelis hakim di tingkat banding yang menangani perkara bansos di Bandung. Selain untuk hakim Pasti Serefina Sinaga, KPK juga mengeluarkan sprindik untuk hakim lain yakni Ramlan Comel. “Kemudian terkait dengan pengembangan perkara kasus yang sama, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup. Hasil gelar perkara beberapa waktu lalu, dikeluarkan sprindik untuk RC MI/ROMMY PUJIANTO “Hasil gelar perkara beberapa waktu lalu, dikeluarkan sprindik untuk RC selaku hakim ad hoc di pengadilan tipikor.” Johan Budi Juru bicara KPK (Ramlan Comel) selaku hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Bandung,” kata dia. KPK menyangkakan hakim Pasti Serefina dan Ramlan Comel diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dua hakim tersebut diduga menerima uang suap dari Toto Hutagalung yang merupakan orang kepercayaan bekas Wali Kota Bandung Dada Rosada. Uang suap itu dimaksudkan untuk memengaruhi hasil persidangan dalam perkara korupsi bansos Pem- kot Bandung. Dalam dakwaan terhadap hakim Setyabudi Tedjocahyono yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, Dada Rosada memerintahkan Toto Hutagalung untuk menemui Pasti. Dalam pertemuan tersebut, Toto menawarkan bantuan dari Dada agar Hotel Bumi Asih yang dikelola Pasti ditingkatkan kelasnya menjadi bintang tiga. Pada 4 Maret 2013, Setyabudi menemui Pasti di Hotel Bumi Asih dan menyampaikan agar majelis hakim nantinya bisa memberikan putusan yang menguatkan putusan PN yang sebelumnya telah ia ketok, yakni vonis ringan terhadap para koruptor dana bansos Bandung. Untuk bantuan itu, sudah disiapkan dana Rp1 miliar untuk majelis hakim. Dalam dakwaan yang sama, Ramlan Comel juga disebut-sebut menerima uang US$18.300 dari Toto Hutagalung. Ramlan bersama anggota majelis hakim yang lain, Djojo Djohari, menerima uang dalam jumlah yang sama. Uang tersebut Toto peroleh dari Edi Siswadi, yakni mantan Sekretaris Daerah Bandung, yang diyakini berasal dari Dada Rosada dengan nilai sebesar US$100 ribu. (SU/P-1)

PLATFORM PARTAI KAMIS, 6 MARET 2014 1 Partai NasDem Willy Aditya Pancasila Tergerus Arus Globalisasi 7 Partai Demokrat Melani Leimena Wakil Sekjen DPP Partai NasDem Politikus Partai Demokrat PANCASILA mesti dijadikan working ideology dalam proses pengambilan keputusan dalam politik (way of thinking) para pejabat publik. Karena sejatinya Pancasila merupakan sikap hidup manusia Indonesia yang harmoni dan gotong royong. Bukan untuk penindasan dan kesewenang-wenangan seperti zaman Orde Baru. Di masa reformasi sekarang, Pancasila bukan untuk direstorasi. Namun, hal itu terjadi seperti kebijakan buah reformasi berkontradiksi dengan semangat Pancasila seperti sila keempat, yaitu musyawarah tergantikan dengan kompetisi yang liberal. Persatuan nasional dirusak dengan sikap primordial dan dinasti politik dalam otonomi daerah. (*/P-3) ADA hal penting yang menurut saya perlu dilakukan agar nilai-nilai dan pamor Pancasila pulih kembali. Salah satunya lewat kurikulum di sekolah. Pelajaran kewarganegaraan saat ini tidak mendala

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kompas.com - Rayakan Perbedaan

Kompas.com is Indonesia leading & most credible news and multimedia portal. Previously known as Kompas Cyber Media or Kompas ... Ekonomi - 6 menit ...
Read more

Koran Media Indonesia 19 Maret 2014 - SCOOP Indonesia

Download Koran Media Indonesia 19 Maret 2014 versi digital di iPad, iPhone, dan Android. - ID. ... Media Indonesia. Koran Media Indonesia 19 Maret 2014
Read more

Harian Kompas

... The largest newspaper in Indonesia is now ... Kompas Travel Fair 2014, ... Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan ...
Read more

Media Indonesia 1 Maret 2014 - Education - dokumen.tips

Media Indonesia 1 Maret 2014; of 28
Read more

Gedung Bursa Efek Indonesia - Tower II, Lantai 23 Jl. Jend ...

Media Indonesia 7 x 380 mmk ... Posisi 31 Maret 2014 Posisi 31 Maret 2013 CKPN PPA wajib dibentuk ... Pinjaman dari Bank Indonesia - - 6.
Read more

Media Indonesia 11 Maret 2014 - Education - docslide.us

Media Indonesia 11 Maret 2014. by . on Oct 21, 2014. Report Category: Education. Download: 0 ... Republika 6 Maret 2014 Republika 4 Maret 2014
Read more

Facebook Membeli Produsen Drone? - Liputan Berita VOA 6 ...

... setidaknya menurut laporan media mengutip website teknologi TechCrunch. ... Liputan Berita VOA 6 Maret 2014 ... Published on Mar 6, 2014.
Read more

JKT48 | SCHEDULE | 6 Maret 2014

6 Maret 2014. TOP; Berita Terbaru; Profil Anggota; Apa Itu JKT48; Apa Itu AKB48; ... Kontak; Copyright © 2016 JKT48 Operation Team (Dentsu Media Group ...
Read more