Media Indonesia 28 Februari 2014

33 %
67 %
Information about Media Indonesia 28 Februari 2014
Books

Published on March 6, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 / NO. 12002 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Madrid Mulai Impikan Decima Bertualang Mencari Batu di Jakarta Jajanan Murah Perlu Diwaspadai Tambahan dua gol membuat Ronaldo makin dekat dengan rekor Messi dan Raul Gonzales sebagai pemain tersubur di Liga Champions. Galeri Jakarta Gems Center laksana museum mini yang memajang berbagai koleksi batu yang dilengkapi penjelasan nilai dan sejarahnya. Biasakan memberi anak bekal berupa makanan dan minuman sehat saat ia pergi ke sekolah. Sepak Bola, Hlm 21 Fokus Megapolitan, Hlm 22-23 Jajanan Anak, Hlm 7 Menantang Pemerintahan Mendatang ANTARA/IGGOY EL FITRA BATAL MENDARAT: Pesawat komersial bersiap terbang saat kabut asap menyelimuti Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padangpariaman, Sumatra Barat, kemarin. PT Angkasa Pura II BIM menyatakan dua pesawat dari dua maskapai berbeda batal mendarat di bandara itu akibat kabut asap yang menyebabkan jarak pandang di landasan hanya sekitar 700 meter. Berita hlm 10 Kasus Churchill Preseden Buruk KALAHNYA pemerintah Indonesia dalam putusan sela tentang yurisdiksi di Arbitrase Internasional (International Center for Settlement of Investment Disputes/ICSID) soal gugatan Churchill Mining Plc menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, dengan putusan tersebut, ICSID melanjutkan proses pemeriksaan gugatan Churchill diproses pengadilan selanjutnya. Artinya, Indonesia terancam membayar gugatan kerugian yang diklaim oleh Churchill sekitar Rp12,3 triliun. Kasus ini, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, menjadi pelajaran mahal bagi ketidakpastian hukum investasi di Indonesia. Apalagi sejak era otonomi daerah, tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah semakin mengkhawatirkan investor. “Kepastian hukum di Indonesia tidak ada. Jadi, bupati bisa sewenang-wenang mencabut izin atau memberikan izin. Ketika akhirnya dibawa ke Arbitrase Internasional, pemerintah pusat yang harus bayar,” ujar Sofjan ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. Ia khawatir kasus ini akan berakhir seperti kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Karaha, yakni PT Pertamina kalah dan wajib membayar klaim Karaha Bodas Co LLG (KBC) sebesar US$250 juta. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memandang dalam proses yurisdiksi yang sedang berlangsung, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembatalan (annulment) keputusan ICSID tersebut. Ia mengusulkan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perjanjian investasi bilateral dengan negara lain serta keluar dari ICSID. “Implikasinya tidak ada masalah. Kalau pemerintah punya konfiden tinggi, investor melihat market Indonesia memiliki potensi besar. Yang mereka incar Indonesia,” kata Hikmahanto yang dihubungi terpisah. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan pemerintah menyiapkan dua langkah pascaputusan ICSID. Pertama, mengajukan gugatan untuk membatalkan gugatan itu. “Atau kita ajak mereka untuk masuk ke pokok perkara,” katanya. (Aim/Che/SY/X-9) Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com KPK Tolak Ajakan Pemerintah Polri dan Mahkamah Agung juga keberatan dengan sejumlah pasal di RUU KUHAP dan KUHP. RAJA EBEN LUBIS I BARAT pepatah, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Itulah sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Lembaga antirasywah itu menolak ajakan pemerintah untuk membahas revisi RUU itu. “Saya sudah hafal cara kerja pemerintah di banyak sektor yang tidak sistematis, kontradiktif antarkementerian dan lembaga. Jadi usulan Menko Polhukam bersifat tambal sulam, menambah problem karena awal soalnya pada tataran filsafat dan ideologi yang tandus pada draf akademis,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dihubungi kemarin. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan RUU KUHAP dan KUHP masih terbuka untuk usulan kajian. “Saya sarankan kepada KPK, ahli hukum, dan yang lain mari kita rembuk bersama, bikin ka- jian,” kata Djoko di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (26/2). Djoko pun meminta KPK menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP dan KUHP. Namun, KPK bergeming tidak akan menyerahkan DIM. Busyro memperingatkan pemerintah untuk tidak melanjutkan jalan gelap melalui naskah akademik RUU. “Usulan Menko Polhukam menambah problem karena awal soalnya pada tataran filsafat dan ideologi yang tandus.” Busyro Muqoddas Wakil Ketua KPK Menurut dia, draf akademi RUU KUHP dan KUHAP memiliki semangat melemahkan secara sistemis lembaga-lembaga khusus negara, seperti KPK, BNN, Komnas HAM, PPATK, dan pengadilan tipikor. “Berat hidup dalam kemunafikan kekuasaan,” kata mantan Ketua Komisi Yudisial ini. RUU KUHAP dan KUHP diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Komisi Hukum DPR pada 6 Maret 2013. Kedua rancangan regulasi tersebut masuk ke prioritas Program Legislasi Nasional periode 2009-2014. Keberatan Selain KPK, lembaga penegak hukum lain, seperti Polri dan Mahkamah Agung, juga keberatan dengan RUU yang kontroversial itu. Polisi menganggap pasal penyelidikan tetap perlu diadakan. Kapolri Sutarman menyebutkan, penyelidikan sebagai langkah awal untuk membuktikan adanya laporan seseorang atau pihak. “Kan laporan belum tentu benar. Maka perlu adanya penyelidikan,” katanya seusai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, kemarin. Menurut dia, prinsip revisi kedua UU itu untuk memperkuat dan menyelesaikan persoalan yang selama ini tidak bisa diatasi dengan peraturan perundangan. “Jadi bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya. Secara terpisah, hakim agung T Gayus Lumbuun menilai RUU yang kini tengah dibahas di DPR itu memberatkan hakim agung dalam menentukan putusan. “Hakim kan selalu bekerja lewat dua pertimbangan, yaitu keyakinan dan rasio sesuai dengan undang-undang yang mengatur,” ujarnya. Hakim agung, sambungnya, tidak terpaku dengan dakwaan jaksa yang pengadilan negeri (PN) putuskan. “Ketika PN memutuskan (hukum) ringan, hakim agung bisa memutuskan berat,” tuturnya. Saat menanggapi sikap keras KPK, ketua tim perumus RUU KUHAP dan KUHP Andi Hamzah merasa aneh. “Ini kan UU tentang pidana umum, seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Ini tentang perlindungan hak asasi sipil. Artinya, yang terkena dampak ialah polisi dan jaksa, bukan KPK,” ujarnya. (Kim/Che/X-5) raja_eben@mediaindonesia.com MANA yang lebih penting, mengalokasikan anggaran negara untuk subsidi yang faktanya sebagian terbuang percuma karena tidak produktif, atau memaksimalkan anggaran itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di seluruh pelosok negeri? Jika pertanyaan itu diajukan kepada rezim pemerintah saat ini, jawaban normatifnya mungkin akan seperti ini: “Kami selalu komit menggenjot pembangunan infrastruktur, tetapi kami juga tidak mungkin menghapus subsidi karena rakyat belum siap.” Jawaban seperti itu terus dibuktikan dengan fakta bahwa alokasi anggaran subsidi dari tahun ke tahun, bahkan hingga di tahun terakhir pemerintah ini berkuasa, tetap saja tinggi. Sebenarnya tidak terlalu menjadi persoalan jika subsidi itu lebih banyak diarahkan untuk membantu sektor-sektor yang produktif, seperti subsidi pertanian, perikanan, kesehatan, atau pendidikan. Namun, angka bicara lain. Jika kita tengok APBN 2014, dari alokasi belanja subsidi yang mencapai Jusuf Kalla menantang Rp333,7 triliun, sebagian besar diberikan untuk seksiapa pun pemimpin tor energi, yakni Rp282,1 yang bakal terpilih pada triliun. Adapun subsidi nonPemilu 2014 untuk energi cuma Rp51,6 triliun. berani menerobos Lalu apa yang salah? Bukankah memberikan subbelenggu anggaran sidi merupakan kewajiban subsidi energi. negara untuk memenuhi hajat hidup orang banyak? Silakan tanggapi Bukankah rakyat cukup Editorial ini melalui: terbantu dengan adanya www.metrotvnews.com subsidi, malah mungkin sudah termanjakan dengan subsidi? Itulah sejatinya belenggu sekaligus candu subsidi. Ia bisa menjadi obat, tetapi pada saat yang lain ia juga bisa memabukkan sekaligus merusak sendi-sendi perekonomian negara. Semakin besar dosis subsidi yang dikucurkan, semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat. Anggaran negara terus kedodoran karena harus menambal defisit akibat luar biasanya besaran subsidi di satu sisi, dan di sisi yang lain infrastruktur kian compang-camping karena pemerintah lebih suka membesarkan dana subsidi ketimbang dana pembangunan infrastruktur. Coba bandingkan besaran subsidi energi yang mencapai Rp282,1 triliun itu dengan anggaran belanja infrastruktur tahun ini yang ‘hanya’ Rp198 triliun. Angka belanja infrastruktur itu bahkan masih kalah dari nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang jelas-jelas salah sasaran dan hanya terbuang menjadi asap. Menjadi tidak mengherankan bila besarnya subsidi energi itu telah membuat infrastruktur mandek. Pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan akselerasi seperti yang diinginkan. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional. Karena itu, dalam satu acara Economics Outlook di Jakarta, kemarin, Jusuf Kalla menantang siapa pun pemimpin yang bakal terpilih pada Pemilu 2014 untuk berani menerobos belenggu anggaran subsidi energi tersebut. Subsidi jelas dibutuhkan, tetapi bukan untuk orang-orang yang tak patut menerimanya. Langkah tidak populis dengan menghapus subsidi untuk pos-pos yang tidak produktif pada akhirnya akan jauh lebih bermartabat ketimbang terus bermain dengan kebijakan-kebijakan yang tampaknya populis, tetapi menyimpan bom waktu di dalamnya. Barbeku dan Alzheimer JIKA Anda penggemar berat hidangan yang dipanggang atau barbeku, tidak ada salahnya untuk mengurangi atau EBET mengatur porsinya secara tepat. Pasalnya, sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa mengonsumsi produk hewani yang diproses melalui pemanasan, seperti daging panggang, dapat meningkatkan risiko penyakit alzheimer dan diabetes. Tim peneliti dari Icahn School of Medicine, New York, AS, mengungkapkan bahwa daging olahan yang melalui proses pemanasan mengandung kadar advanced glycation endroproducts (AGEs) yang tinggi. Senyawa tersebut merupakan faktor yang memicu sejumlah penyakit degeneratif, seperti diabetes dan alzheimer. “Apalagi AGEs secara alami sudah ada dalam tubuh,” ungkap tim peneliti yang memublikasikan temuan mereka di jurnal Proceeding of the National Academy of Sciences. (Medical News Today/Hym/X-9)

SELEKTA 2 JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Pasar Nantikan Pemimpin Berani Hapus Subsidi MI/ROMMY PUJIANTO KABAN DICECAR 38 PERTANYAAN: Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban memenuhi panggilan KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengajuan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), di Jakarta, kemarin. Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu dicecar dengan 38 pertanyaan selama 6 jam. SEJUMLAH ekonom sepakat mendesak pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 untuk berani menghapuskan subsidi energi. Sebabnya, penghapusan subsidi dapat memperbaiki permasalahan fundamental ekonomi nasional. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Destry Damayanti mengatakan terdapat sejumlah alasan mendasar untuk menghapus subsidi energi di Tanah Air. Pertama, Indonesia bukan negara yang kelebihan energi, terutama minyak. “Jadi aneh jika kita masih memberikan subsidi untuk sesuatu yang kita sendiri berkekurangan,” tutur Destry yang juga menjabat Kepala Ekonom Bank Mandiri, kemarin. Kedua, pemberian subsidi tidak mengajari masyarakat untuk bersikap efisien dalam memanfaatkan energi. Ketiga, beban keuangan pemerintah semakin berat karena kebutuhan semakin meningkat. Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menggambarkan perlunya menghapus subsidi energi karena tantangan makroekonomi justru semakin besar pada 2015 hingga 2017 jika dibandingkan dengan tahun ini. Pertimbangannya, ujar dia, terjadi pembalikan arus modal dari negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Guru besar ekonomi Unibraw Ahmad Erani Yustika melihat masalah subsidi energi tidaklah sesederhana itu. Ada beberapa poin yang perlu jadi perhatian pemerintah, salah satunya ialah perumusan kebijakan. “Pemerintah harus meru- muskan politik subsidi nasional jangka panjang Indonesia. Jangan seperti selama ini, ada debat soal subsidi orang atau apa. Kalau misal untuk pendidikan, itu apa dan gimana rumusannya? Apa untuk orang kaya atau miskin?” ujar Ahmad. Namun, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko berpendapat subsidi tidak mungkin dihilangkan. Jika subdisi dihilangkan, sama saja hal itu dengan menghilangkan peran negara. “Subsidi ialah kewajiban negara. Yang akan dilakukan PDIP ialah mengalokasikan subsidi tersebut pada bidang dan sasaran yang tepat,” ujar Budiman, saat dihubungi. Selama alokasinya tepat, subsidi justru dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan yang ada. (Wes/ Vei/*/X-9) Kaban Disebut Kerap Bertemu Anggoro KPK terus menyelisik dugaan keterlibatan mantan Menhut MS Kaban dalam kasus dugaan korupsi pada proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu. RAJA EBEN LUBIS M uhammad Yusuf, mantan sopir MS Kaban, mengaku sering mengantar sang majikan untuk bertemu dengan Anggoro Widjojo, pemilik PT Masaro Radiokom, dalam setiap pertemuan. Yusuf kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan anggaran pada proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT). “Ya, saya sering mengantar bapak ketemu dengan Anggoro,” kata Yusuf seusai diperiksa selama 5 jam di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Yusuf yang mulai diperiksa KPK pukul 10.00 WIB keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 15.00. Ia ditemani seorang rekannya yang ikut dalam pemeriksaan. Seusai menjalani pemeriksaan, Yusuf keluar tanpa dikenali wartawan. Ia mengaku ditanyai penyidik KPK dan menjawab tidak lebih dari 10 pertanyaan terkait pengadaan proyek SKRT. Di sisi lain, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban mengaku dicecar hampir 33 pertanyaan saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan anggaran SKRT 2007 dengan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. “Pertama soal proses anggaran SKRT, kemudian proses informasi tentang Anggoro memberi uang kepada sekjen saya dan tentang laporan itu,” kata Kaban. Kaban tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.30 dan selesai diperiksa sekitar pukul 16.00. Mengenai pencekalan sopirnya yang juga sering diperiksa karena diduga memiliki informasi penting, Kaban mengatakan itu hal wajar untuk keterangan di persidangan. Saat ditanya apakah ia dikonfrontasi dengan Yusuf, Kaban menjawab, “Dia kan sopir saya, ke mana ada saya, ada dia.” Namun, Kaban membantah keterangan di pengadilan bahwa ia, melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, menerima uang dari Anggoro terkait dengan proyek SKRT. Kaban mengaku tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa Sekjen Kementerian Kehutanan menerima sejumlah uang dari Anggoro terkait proyek tersebut, sekalipun itu disebut dalam perkara di per- sidangan. “Tentang laporan itu sebagaimana di pengadilan, saya tidak pernah mendapat laporan (uang ke sekjen) itu. Saya kira itu yang paling penting” kata Kaban. Dugaan keterlibatan MS Kaban dalam pusaran pengadaan anggaran proyek SKRT muncul setelah Anggoro ditangkap KPK beberapa waktu lalu di China. Anggoro diduga memengaruhi anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan untuk mengeluarkan surat rekomendasi meneruskan proyek yang ditandatangani Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban. Sebelumnya, KPK mengumumkan pencekalan atas Kaban dan Yusuf. Juru bicara KPK Johan Budi mengaku pencekalan Kaban dan Yusuf untuk mempermudah penyiidikan kasus tindak pidana korupsi SKRT dengan tersangka Anggodo Widjojo. (*/X-6) eben@mediaindonesia.com Aktivitas Meningkat Status Marapi Waspada AKTIVITAS Gunung Marapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatra Barat, kembali meningkat sejak Rabu (26/2). Peningkatan ditandai dengan erupsi sebanyak dua kali pada Rabu dan tiga kali, kemarin. “Letusan yang agak besar terjadi pada pukul 16.15 kemarin (Rabu). Berdasarkan pengamatan seismik kegempaan pada alat pemantauan, amplitudo erupsi tersebut di atas 30 milimeter, dengan durasi 75 detik,” kata Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi, Warseno. Biasanya, menurut Warseno, amplitudo erupsi hanya 20 milimeter dan durasi letusan di bawah 60 detik. “Bisa dikatakan kualitasnya sedikit meningkat,” imbuhnya. Namun, walau terjadi pe- ningkatan kualitas erupsi, secara kuantitas, aktivitas Marapi malah turun. “Pada Desember 22 letusan, Januari 57 letusan, sedangkan Februari hingga hari ini (kemarin) baru 8 kali letusan.” Menurut Warseno, pihaknya belum menaikkan status Marapi dengan peningkatan kualitas letusan itu. “Yang jelas, kita laporkan semua ke kantor pusat soal Marapi.” Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Surono memperingatkan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Marapi untuk meningkatkan kewaspadaan atas aktivitas vulkanologis gunung api itu. PVMBG, lanjut Surono, telah merilis status waspada Gunung Marapi bahkan sejak 3 Agustus 2011. “Memang ada aktivitas vul- kanologis terdeteksi sejak tiga tahun silam di Gunung Marapi, tetapi erupsi terpantau baru terjadi pada 26 Februari 2014, pukul 16.15 WIB,” tutur Surono, kemarin. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Gunung Marapi mengeluarkan abu vulkanis pada 16.15 WIB. Namun, kabut dan cuaca berawan menghalangi pantauan arah abu vulkanis. “Gunung setinggi 2.800 m di atas permukaan laut ini mengeluarkan abu selama 38 detik,” ungkapnya, kemarin. Zona aman pun sudah ditetapkan dan warga dilarang beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak gunung. (HR/Vei/YA/X-6)

TIPIKOR JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 3 Nisa Dituntut 7,5 Tahun Karena dinilai tidak jujur dalam persidangan, seorang perantara kasus suap bisa dituntut berat. ABDUS SYUKUR T U N T U TA N j a k s a penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas Chairun Nisa dalam kasus suap pemilu kada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, lebih berat ketimbang tuntutan yang disampaikan kepada kedua terdakwa, Hambit Bintih dan Cornelius Nalau Antun. Tuntutan terhadap para terdakwa tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin. Dalam tuntutan jaksa, Chairun Nisa, anggota Fraksi Golkar DPR RI, dituntut 7 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp500 juta atau subsider kurung an 6 bulan kurungan. Sebaliknya, Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Cornelis Nalau Antun, komisaris PT Berkala Maju, masing-masing dituntut enam tahun penjara dan denda Rp200 juta atau subsidar kurungan 3 bulan penjara. Keduanya dianggap terbukti sah bersalah dan secara meyakinkan telah bersamaa-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang penyelenggara negara untuk memengaruhi keputusan atas sengketa pemilu kada Kabupaten Gunung Mas. Lebih beratnya tuntutan yang diberikan jaksa KPK kepada Chairun Nisa tersebut tampak dari pertimbangan yang dibacakan. “Perbuatan terdakwa dilakukan saat negara giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi. Terdakwa berperan aktif melakukan pendekatan kepada M Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi, waktu itu) untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam persidangan di MK,” terang jaksa Pulung Rinandoro. Dalam tuntutan jaksa atas terdakwa Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun, kedua terdakwa tidak seberapa aktif. Selain itu, jaksa mempertimbangkan faktor yang meringankan, yakni terdakwa Hambit Bintih dan Nalau Antun, dinilai jujur dalam memberikan keterangan selama dalam persidangan. “Keduanya belum pernah dihukum dan bersikap jujur selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujar jaksa lainnya, Elly Kusumastuti. Dari catatan Media Indonesia, dalam persidangan Chairun Nisa sering kali membantah atas bukti yang ditunjukkan para jaksa, seperti SMS kepada Akil Mochtar untuk kasus sengketa pemilu kada lainnya. Malahan Nisa membantahnya seperti suap agar Akil Mochtar membagi dengan dirinya sebagai candaan. Perantara Dijelaskan, penyuapan diawali pada 19 September 2013, saat Chairun Nisa diminta Hambit Bintih menghubungkan ke Akil melalui SMS. Hambit Bintih sendiri pada 20 September menemui Akil dan disanggupi untuk membantunya dengan perantara Chairun Nisa. Kemudian, Hambit bersama Cornelis Nalau dan Chairun Nisa bertemu untuk memenuhi permintaan Akil berupa uang sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dolar. Atas permintaaan itu, Hambit meminta Cornelis menyediakannya. Pada 2 Oktober 2013, di rumah dinas Ketua MK Jl Widya Candra III No 7, Jakarta Selatan, uang diserahkan berupa Sin$ 294.050, US$22.000, dan Rp 766.000 atau seluruhnya setara Rp3 miliar serta Rp75 juta. Saat itulah, Chairun Nisa dan Cornelis, di teras rumah Akil untuk mengantarkan uang, ditangkap petugas KPK. Cornelis kedapatan membawa empat amplop berisi uang. “Perbuatan kedua terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata jaksa Sigit Waseso. (P-2) abdus @mediaindonesia.com MI/SUSANTO MENCARI FIGUR YANG PANTAS: Calon hakim konstitusi Dimyati Natakusumah (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi III Almuzzammil Yusuf berbicara dalam Dialektika Demokrasi di Jakarta, kemarin. Diskusi membahas pro-kontra pemilihan dan pencarian figur yang pantas sebagai hakim konstitusi. Tokoh Koruptif, Pemberantasan Korupsi makin Berat PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia dirasakan semakin berat saat banyak figur publik termasuk penyelenggara negara terpapar dan terbelit beragam kasus korupsi. Tidak itu saja, tokoh panutan, bahkan yang menyandang simbol agama, justru masuk pusaran korupsi. Penyesalan atas semakin terkuaknya perilaku koruptif penyelenggara negara, seperti anggota DPR dalam kasus SKK Migas dan lainnya itu disampaikan juga oleh akademisi dan budayawan. “Ini yang membuat masyarakat bingung,” kata sosiolog dari Universitas Indonesia Imam B Prasodjo saat acara diskusi bertema Menguak tabir korupsi menjelang pemilu 2014 dan antisipasi korupsi pascapemilu di Jakarta. Menurut Imam, sistem di kementerian/lembaga tidak akan bisa diperbaiki jika tidak melibatkan pihak luar. Untuk memecah sistem, imbuhnya, memang harus ada injeksi dari luar. Langkah itu pasti menimbulkan gejolak, tetapi harus dilakukan. Jika tidak, sistem yang bobrok akan terus bertahan. Selain itu, Imam mengatakan pemerintah harus mau mengurai perjalanan pengajuan anggaran dari mulai perencanaan hingga pencairan karena terdapat bibitbibit korupsi berkembang biak. “Korupsi sistemis jauh lebih berbahaya daripada by greed (karena keserakahan) dan by need (karena kebutuhan),” katanya. Peneliti dari Bappenas Diani Sadia Widia mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya bisa membenahi sistem antikorupsi di kementerian/lembaga, terutama di lembaga penegak hukum. Terkait dengan terungkapnya anggota DPR yang meminta tunjangan hari raya (THR) dalam kasus SKK Migas, budayawan Mudji Sutrisno mengingatkan masyarakat terutama para pemilih muda untuk tidak memilih kembali calon anggota legislatif dan partai politik yang terindikasi korupsi. Hal itu untuk mencegah agar praktik suap dan minta THR yang dilakukan anggota DPR saat ini tidak terulang lagi. Secara terpisah, Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana (F-Demokrat) yang dicekal KPK terkait kasus SKK Migas, kemarin, enggan berkomentar saat ditanyai tentang kesaksian mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi yang menyebut aliran dana kepada dirinya dan 43 anggota DPR RI Komisi VII. “Kalau soal itu, saya gak mau komentar. Sudah overdosis. Enggak mau komen tar saya,” cetus Sutan sambil berlalu. (Wta/*/P-2) MI/ROMMY PUJIANTO EKSEPSI AKIL MOCHTAR: Terdakwa kasus dugaan suap sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sengketa pemilu kada Provinsi Banten, Akil didakwa menerima uang sebesar Rp7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana. Eksepsi Akil Seret Mahfud di Pemilu Banten NAMA mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD disebut-sebut dalam eksepsi Akil Mochtar dalam persidangan dugaan kasus suap sengketa pemilu kada Banten. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, Akil yang juga mantan Ketua MK (setelah kepemimpinan Mahfud MD) menyampaikan bahwa Mahfud MD yang menjadi Ketua Panel Pemilu Kada Banten yang hasilnya juga dianggap bermasalah. “Saya bukan ketua ataupun anggota panel hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, melainkan Saudara Mahfud MD,” kata Akil. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, atas adanya permohonan keberatan hasil pemilu kada Banten, Akil Mochtar sebagai terdakwa menerima sejumlah uang dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Padahal, Akil merasa tidak menjadi ketua ataupun anggota panel hakim dalam penanganan sengketa pemilu kada tersebut. “Justru penuntut umum dengan sengaja tidak berani menyebutkan bahwa ketua panel yang memeriksa ialah Mah- fud MD. Ada apa gerangan?” tanya Akil dalam eksepsinya. Dalam sengketa pemilu kada Provinsi Banten, Akil didakwa menerima uang sebesar Rp7,5 miliar dari Wawan. Seusai persidangan, Akil mempersilakan wartawan untuk bertanya kepada Mahfud MD tentang masalah pemilu kada Banten. “Tanya Mahfud, dia ketua MK-nya. Saya yang tidak menjadi ketua atau tim panel dianggap terima suap. Tanya sana, dia merasa apa tidak?” pungkas Akil. Pernyataan Akil ini sepertinya sebagai balasan atas pernyataan Mahfud MD ke publik sebelumnya. Dalam suatu kesempatan di Batam, misalnya, Mahfud mengatakan tidak ada satu pun hakim MK yang menangani perkara sengketa pemilu kada Banten menerima suap dan hasil putusan MK pun murni. Bahkan Mahfud berani mengatakan bahwa suap dari Wawan diterima oleh Akil Mochtar sebagai perantara. S a a t d i ko n f i r m a s i t a d i malam Mahfud mengatakan eksepsi yang disampaikan Akil di persidangan justru menunjukkan dia bermain sendiri dalam kasus Pemilu Kada Banten. (AB/Mad/P-2)

INDONESIA MEMILIH 4 JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 10 KPUD belum Rilis Dana Kampanye SEBANYAK 10 KPU provinsi hingga kemarin belum mengumumkan laporan dana kampanye tahap pertama dari parpol peserta Pemilu 2014. Padahal, laporan terkait sumbangan bagi parpol itu telah diserahkan sejak 27 Desember 2013. Dari kesepuluh KPU provinsi tersebut, enam di antaranya ternyata belum memiliki situs web dan empat KPU memang belum mengumumkannya. “Untuk memenuhi asas keterbukan dan transparansi, KPU provinsi harus mengumumkan laporan penerimaan tersebut sehingga masyarakat percaya bahwa KPU benar-benar menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil,” kata komisioner KPU Ida Budhiarti di Jakarta, kemarin. Enam KPU yang belum memiliki situs yakni KPU Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat. Adapun empat KPU yang sudah memiliki situs daring tapi belum mengumumkan,yakni KPU Bangka-Belitung, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sementara itu, penyerahan laporan dana kampanye tahap dua, yakni laporan dana awal parpol peserta pemilu, paling lambat diserahkan 2 Maret 2014 pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat. “Tidak harus hingga larut malam atau pukul 24.00 karena KPU sudah melakukan asistensi kepada parpol dalam penyusunan laporan. Kita batasi hingga pukul 18.00 saja,” jelas Ida. Penyetoran laporan dana kampanye parpol akan dilakukan sesuai tingkatan. Laporan pengurus parpol tingkat pusat diserahkan ke KPU. Pengurus parpol provinsi diserahkan ke KPU provinsi, dan pengurus parpol kabupaten/kota di serahkan ke KPU kabupaten/ kota. (AB/P-3) ANTARA/M RISYAL HIDAYAT EVAKUASI PENGUNJUK RASA: Sejumlah anggota Satbrimob Polda Jawa Timur mengevakuasi pengunjuk rasa yang terluka dalam simulasi pengamanan pemilu di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Surabaya, kemarin. Simulasi digelar sebagai persiapan menjelang pemilu legislatif pada 9 April 2014. Pengangkatan Honorer K2 Jangan Diskriminatif DALAM rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), pemerintah berupaya merealisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Hal itu sebagai upaya membangun aparatur negara yang lebih berdaya guna dalam mengemban tugas pemerintahan, pembangunan nasional, serta pelayanan masyarakat,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan Rebiro) Azwar Abubakar dalam Rapat Koordinasi Nasional Aparatur Sipil Negara Tahun 2014, di Jakarta, kemarin. Berkenaan dengan itu, katanya, pemerintah fokus pada tiga poin, yaitu rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang adil dan bebas KKN, promosi terbuka, dan e-government. Azwar mengakui rekrutmen CPNS 2013 belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu pemahaman dan dukungan masyarakat agar sistem seleksi ke depan lebih transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Hadir mendampingi Menteri PAN dan Rebiro dalam rapat itu, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Setiawan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Eko Sutrisno. Rapat tersebut diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Suasana rapat sempat ricuh saat sesi tanya jawab. Semua peserta yang hadir berebut untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keluhan kepada Menteri PAN dan Rebiro. “Sebentar Pak, semua kebagian,” ujar moderator menanggapi permintaan para peserta rapat. Sebagian besar keluhan peserta rapat terkait dengan polemik tenaga honoer kategori dua (K2). Mereka berharap pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah seorang bupati asal Aceh menilai penyelesaian tenaga honorer K2 oleh pemerintah tidak adil. “Mengapa yang lulus K2 adalah orang-orang yang bekerja di perkotaan dan masih muda? Padahal, di daerah banyak pegawai yang sudah mengabdi puluhan tahun, tetapi tidak lulus,” keluhnya. Saat menanggapi hal itu, Azwar menyatakan ada tahapan dalam proses pengangkatan tenaga honorer K2. Pertama, terhadap K2 yang sudah dinyatakan lulus akan dilakukan pemberkasan oleh bupati/wali kota, tentunya dengan verifikasi. Kedua, terhadap tenaga K2 yang belum diangkat, bupati, wali kota, dan gubernur diminta untuk memperbaiki honor mereka. “Jangan dibayar sebesar Rp200 ribu.” Ketiga, Kementerian PAN dan Rebiro akan mencarikan formasi untuk CPNS agar permasalahan K2 bisa diselesaikan secara bertahap. “Tapi, intinya pengangkatan K2 harus dilihat dari segi kemampuan, kebutuhan, dan kemampuan anggaran,” jelas Azwar. (*/P-3) Ahli Pemohon Nilai UU Ormas Beraroma Orba MATERI Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai sarat dengan nuansa pengekangan seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Pelaksanaan UU tersebut mengebiri kebebasan berserikat dan berkumpul masyarakat Indonesia. Pandangan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani selaku ahli yang dihadirkan pemohon dalam sidang lanjutan uji materi UU Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Uji materi UU itu diajukan oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Mereka menggugat UU tersebut karena pembentukan ormas harus terdaftar dengan struktur yang jelas dan mempunyai AD/ART. Mereka menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Menurut Sri Budi Eko Wardani, peran kelompok masyarakat sipil tidak bisa diabaikan dalam proses perubahan politik ke arah yang lebih demokratis. ”Setelah Pemilu 2009, kelompok masyarakat sipil tentu memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai kontrol terhadap otoritas politik yang selama Orde Baru tidak bisa dilakukan,” jelasnya. Ia menilai pembuat UU itu tidak melihat keragaman MI/PANCA SYURKANI PENDAPAT AHLI: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) dan Harjono mendengarkan Calon Kepala Daerah Diuji Publik 6 Bulan Uji publik dilakukan tim panel, tetapi penentuan akhir tetap menjadi kewenangan parpol. ASTRI NOVARIA K OMISI II DPR mengusulkan uji publik untuk bakal calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Meskipun mekanisme pemilihan hingga kini masih menjadi perdebatan, apakah dipilih oleh DPRD atau langsung oleh rakyat, perihal uji publik itu sudah disepakati seluruh fraksi di Komisi II. “Kita ingin outcome yang dihasilkan dapat melahirkan pemimpin di daerah yang betul-betul memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk menyejahterakan rakyat. Juga untuk menghindari kesewenang-wenangan hak yang tiba-tiba muncul menjadi seorang calon tanpa punya kompetensi yang jelas. Kita sepakat untuk melakukan uji publik,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan uji publik akan berlangsung selama enam bulan setelah partai politik menyodorkan nama bakal calon kepala daerah kepada KPU setempat. Nama-nama tersebut selanjutnya akan di umumkan secara terbuka untuk memperoleh tanggapan publik, baik mengenai integritas maupun kompetensi. Bakal calon yang mengikuti uji publik, imbuh Agun, kelak akan mendapatkan sertifikat uji publik yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik, apakah akan mengusung calon tersebut atau tidak. “Setelah menerima masukan, akan ada klarifikasi dalam bentuk panel yang terdiri dari lima orang, yakni 1 anggota KPU, 2 tokoh masyarakat, dan 2 akademisi. Tim panel akan memanggil seluruh bakal calon dalam sidang pleno terbuka untuk mengklarifi kasi tentang temuan masyarakat soal integritas ataupun kompetensi mereka,” paparnya. Bukan barter Menurut Agun, opsi uji publik merupakan yang terbaik daripada DPR memaksa aturan terkait politik dinasti dengan melarang seseorang untuk mencalonkan diri. Namun, Agung menampik pilihan itu sebagai barter pasal soal dinasti dengan ketentuan baru mengenai uji publik. Ia berpendapat hak setiap orang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Yang menjadi kekhawatiran sebenarnya soal orang-orang yang tidak kompeten atau dari unsur petahana. “Menurut kami, rumusan ini tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak potensial diganggu di MK. Yang terpenting outcome-nya dapat dijamin baik. Kita tidak bisa melanggar hak seseorang untuk mencalonkan diri. Yang kita larang yang tidak punya kompetensi, hanya karena ada hubungan darah lalu maju. Ini yang jadi problem. Maka itu, perlu uji publik,” tegas politikus Golkar itu. Tim panel yang melakukan uji publik, lanjut dia, tidak berwenang memutuskan apakah bakal calon tersebut lolos atau tidak. Peserta uji publik selama enam bulan itu hanya memperoleh sertifikat sehingga publik sudah mengetahui integritas dan kompetensi setiap bakal calon. “Selanjutnya, silakan partai politik apakah akan tetap nekat mendorong orang yang diusungnya atau tidak. Karena kalau tim panel kita beri kewenangan untuk memutus nanti jadi mahal lagi, malah terjadi sogok-menyogok. Selain itu, uji publik ini dilakukan bagi yang dipilih DPRD atau langsung,” tuturnya. (P-3) astri@mediaindonesia.com saksi ahli, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo, dalam sidang pengujian Undang-Undang No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. masyarakat sipil pada tingkat yang lebih kecil. “Menurut saya, pembuat kebijakan tidak memahami keragaman masyarakat sipil yang sebetulnya bisa tumbuh dari komunitas yang kecil hingga tingkat masyarakat desa,” ujarnya. Dia menambahkan, ormas tidak selalu terlembaga, berjenjang, dan mempunyai kepengurusan secara struktural dari tingkat nasional hingga desa, serta mempunyai AD/ART. ”Tidak selalu terlembaga, berjenjang, dan mempunyai AD/ART,” papar Sri. Langkungan masyarakat sipil, kata dia, tidak perlu diatur secara ketat agar bisa otonom, partisipatif, dan berkontribusi pada perubahan. Senada dengan Sri, komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, juga sebagai ahli pemohon, mengatakan peng- aturan dalam UU Ormas telah mempersempit pelaksanaan hak, kebebasan berserikat, dan berorganisasi. Mestinya, menurut dia, kebebasan tersebut diberi peluang dan ruang yang luas untuk tumbuh dalam bentuk apa pun tanpa pembatasan yang bersifat prosedural dan administratif. ”Undang-Undang itu (Ormas) berpotensi menjadi alat kontrol negara terhadap kegiatan organisasi. Undang-undang itu bisa menjadi ancaman pelaksanaan kebebasan berserikat.” Ia menambahkan, UU tersebut tidak menjadi instrumen bagi pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak berserikat, justru sebaliknya, menjadi ancaman. Untuk itu, undangundang tersebut mestinya dicabut. Sementara itu, ahli yang dihadirkan pemerintah, yakni dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Ade Saptono, mengatakan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana disebut dalam Pasal 28 UUD 1945 merupakan bentuk pengakuan negara terhadap setiap orang untuk melakukan kegiatan berserikat dan berkumpul. Maknanya, jelas Ade, upaya untuk berserikat dan berkumpul diatur konstitusi. Setiap orang berserikat dan berkumpul diatur Pasal 28 UUD. Artinya, kewenangan tersebut dieksekusi pemerintah melalui UU Ormas. “Dengan demikian, UU a quo telah mempertegas perlindungan manusia, bukan sebaliknya. Bukan dipandang sebagai pengekangan dan pembatasan,” paparnya. (AI/P-3) ANTARA/IRSAN MULYADI DAMPINGI PENYANDANG DISABILITAS: Petugas membantu penyandang disabilitas saat akan memasukkan kertas suara dalam simulasi dan bimbingan teknis pemilu legistatif di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Kegiatan itu diikuti seluruh anggota KPU se-Sumatra Utara.

JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 INDONESIA MEMILIH 5 Pemilu Kada Lampung Dikritik Jadwal kampanye pemilu legslatif yang berbarengan dengan kampanye pemilu kada Lampung menjadi test case bagi KPU. Bila kisruh, harus ada yang bertanggung jawab. AHMAD NOVRIWAN K EPALA Dinas Kesbangpol Lampung Qudrotul Ikhwan menegaskan kekusutmasaian pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Lampung dim u l a i d a r i ke s e p a k a t a n Sheraton dan penyusunan tahapan pemilu kada yang d i l a k u k a n Ko m i s i P e m i lihan Umum Provinsi Lampung yang tanpa koordinasi jelas dan tegas. “Di saat yang sama, masa jabatan mereka masih dipertanyakan,” kata Qodrotul saat diskusi bersama Komisioner KPU Provinsi Lampung Edwin Hanibal serta dua akademisi Universitas Lampung, Yusdianto dan Budiono. Agar pemilu kada dapat terselenggara dengan baik, dia menyarankan tiga solusi yang harus dijalankan keseluruhan. Solusi itu ialah diadakan seleksi komisioner baru KPUD, KPU RI mengambil alih tugas dan fungsi KPU Lampung, dan pemerintah harus membuat peraturan setingkat undang-undang yang menyatakan perpanjang an masa jabatan komisioner KPU Lampung sah secara hukum. Akademisi Fakultas Hukum Unila Budiono mengatakan awal mula kekacauan pemilu kada yang hampir dua tahun tak kunjung terlaksana ialah adanya kesepakatan yang dilanggar KPU. “Pemilu kada Lampung menjadi kacau pascakesepakatan Sheraton. Setelah itu, muncul intrik-intrik politik yang dilakukan semua pihak,” terang Budiono. Budiono juga menyindir anggota KPU Lampung yang melakukan tahapan pemilu kada tanpa dasar. Termasuk adanya surat keputusan ilegal mengenai perpanjangan jabatan komisioner KPU kabupaten/kota. Kampanye rapat terbuka di Provinsi Lampung agak krusial karena kampanye rapat umum pileg pada dua minggu terakhir berbarengan dengan kampanye pemilu kada. Tidak tanda tangan Komisioner KPU Provinsi Lampung Edwin Hanibal memaparkan bahwa sejak awal mereka tidak menandatangani kesepakatan Sheraton. Dia menyebutkan utusan tim KPU pusat tidak meninjau situasi dan kondisi yang sebenarnya. “Mereka hanya menandatangani tanpa ada investigasi di lapangan. Forum yang ada di Hotel Sheraton itu sepertinya penuh tekanan dari elite pemerintah,” cetus Edwin. Dia menjelaskan bahwa semua tahapan yang dibuat KPU sudah benar dan se- suai undang-undang. “Kami menjalankan tugas karena mendapat perintah dari KPU pusat. Itu hierarkinya,” tandas Edwin. Mengenai perpanjangan SK KPU kabupaten/kota, Edwin menegaskan, perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan kewenangan KPU RI. Ketika SK KPU Lampung telah diperpanjang, perpanjangan masa tugas KPU kabupaten/ kota merupakan kewenangan KPU Provinsi Lampung. Apalagi, KPU kabupaten/kota merupakan perpanjangan tangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu, KPU Provinsi Lampung mulai menyusun jadwal kampanye pemilu kada Lampung sekaligus membagi zona kampanye. Kampanye terbuka untuk empat calon gubernur dan wakil gubernur Lampung akan dimulai pada 23 Maret 2014. Komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui kampanye rapat terbuka di Provinsi Lampung agak krusial karena kampanye rapat umum pemilihan legislatif pada dua minggu terakhir berbarengan dengan kampanye rapat umum pemilu kada. “Prosesnya diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi yang tidak diinginkan,” jelas Ferry di Jakarta, kemarin. (AT/AB/P-4) novriwan@mediaindonesia.com MI/RAMDANI RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE TERBUKA: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (siluet) saat memimpin rapat bersama anggota KPUD dari 33 provinsi di Jakarta, kemarin. KPU telah menetapkan kampanye terbuka secara resmi dilakukan pada 16 Maret hingga 5 April 2014. Jadwal Kampanye Disepakati Bersama PELAKSANAAN kampanye umum terbuka untuk pemilu legislatif dimulai pada 16 Maret hingga 5 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum memutuskan jadwal kampanye ditetapkan sesuai tingkatan. “KPU harus putuskan jadwal kampanye sesuai tingkatannya dan disinkronkan antara pusat, provinsi, serta daerah,” tandas komisioner KPU pusat Ferry Kurnia Rizkyansyah di hadapan utusan KPU-KPU provinsi, di Jakarta. Komisioner KPU pusat lainnya, Ida Budiati, menyatakan, untuk provinsi dengan satu daerah pemilihan, setiap par- tai politik mendapatkan kesempatan dua kali menggelar kampanye terbuka. Adapun untuk provinsi dengan tiga hingga lima dapil, setiap parpol mendapatkan kesempatan tiga kali kampanye. “Di provinsi dengan lima hingga 11 dapil, setiap parpol mendapatkan kesempatan sebanyak lima kali menggelar kampanye terbuka,” jelas Ida. Dia menyebutkan, dari skema yang sudah disepakati KPU bersama Badan Pengawas Pemilu, seluruh parpol kontestan pemilu, dan lembaga-lembaga pengawas pemilu, selanjutnya dibuat jadwal di tiap provinsi dan daerah. Dari skema yang sudah ditetapkan KPU pusat tersebut, diketahui provinsi dengan parpol yang mendapatkan kesempatan berkampanye secara terbuka sebanyak lima kali ialah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Provinsi dengan parpol yang mendapatkan jatah kampanye sebanyak tiga kali ialah DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara. Adapun di sisa provinsi lainnya, setiap parpol hanya mendapatkan jatah kampanye terbuka sebanyak dua kali. Dalam penyusunan jad- wal kampanye tersebut, setiap KPU provinsi diharuskan melibatkan seluruh parpol peserta pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan, dalam penyusunan jadwal kampanye terbuka di setiap provinsi, KPU provinsi diharuskan melibatkan pengurus parpol. Selain itu, juga harus melibatkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. “Sehingga jadwal kampanye dapat disepakati secara terbuka dan sesuai dengan asas keadilan dan proporsional,” tandas Husni saat membuka acara penyusunan skema jadwal pemilu. (AB/P-4)

MEGAPOLITAN 6 JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 JAKARTA SELATAN Taman Tebet Direvitalisasi ANTARA/WAHYU PUTRO KEMBALI TERENDAM: Anak-anak bermain di sekitar makam yang terendam banjir di TPU Karet Bivak Jakarta, kemarin. Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak kemarin dini hari hingga siang menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta kembali banjir. BNN 60 Kg Sabu Diduga Dipasok Imigran BADAN Narkotika Nasional (BNN) tengah menyelisik kemungkinan peran imigran gelap asal Timur Tengah dalam penyelundupan 60 kilogram sabu melalui perairan selatan Jawa yang kemudian ditimbun di hutan cagar alam di Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Deputi Pemberantasan BNN Brigjen Deddy Fauzi El Hakim mengatakan imigran sebagai pencari suaka berpotensi memudahkan dalam memasok barang haram itu lewat laut. “Ada kemungkinan (penyelundupan lewat) people smuggling ataupun imigran,” ujarnya. Ia mengatakan hal itu terkait dengan penangkapan dua warga negara Iran yang menyelundupkan 60 kg sabu, yaitu Mostava Moradaviland, 32, dan Seiyed Hasheim Mosavipour, 35. Mereka ditangkap seusai mengambil narkoba dari lokasi penimbunan, Rabu (26/2) pukul 08.10 WIB. Dari kedua pelaku, petugas menyita sabu, paspor, ponsel, dan tiga tas yang menurut rencana digunakan untuk menyimpan barang laknat tersebut. Menurut Deddy, pengungkapan kasus merupakan hasil kerja sama antara BNN dan Drug Enforcement Agency, badan narkotika Amerika Serikat. “Dua tersangka sindikat internasional ini kami tangkap saat menggali barang bukti narkoba yang dipendam di tanah. Sabu ini diduga berasal dari Iran atau Afghanistan,” ujarnya, kemarin. Kedua pelaku, ujarnya, masuk ke Indonesia melalui jalur penerbangan resmi pada 28 Januari lalu, kemudian pergi ke Bali layaknya turis. Pada hari yang sama pula, mereka kembali ke Jakarta dan menyewa kamar apartemen di kawasan Jakarta Barat. Tersangka, lanjut Deddy, beberapa kali melakukan perjalan darat dari Jakarta ke Sukabumi. Pada perjalanan 9 Februari lalu, mereka menuju Sukabumi untuk menjemput narkoba dari perairan dan menguburnya di kawasan cagar alam. “Pelaku datang ke Indonesia tanpa membawa narkoba. Tersangka menerima paket (sabu) yang dikirim dari kapal nelayan, kemudian ditimbun.” Berarti, ujarnya, narkotika itu sudah diselundupkan terlebih dahulu lewat laut, lalu disembunyikan dengan cara dikubur. “Kita harus bersabar dulu sebelum barang ini ada di tangan mereka dan ditangkap. Alhamdulillah bisa kita amankan,” imbuhnya. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap 500 kg ganja kering asal Aceh yang siap diedarkan. Barang bukti itu disembunyikan di satu rumah di Kampung Etek Pabuaran RT 002/02, Sindang Asih, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Arman Depari, kemarin, mengatakan jajarannya juga menangkap tiga tersangka, yaitu EJ, TE, dan RY. EJ lebih dulu ditangkap di Depok, Jawa Barat, dengan barang bukti 84 kg ganja kering. (Kim/GG/J-4) KABUPATEN TANGERANG Polisi Sita Barang Bukti Kekerasan di Panti Asuhan Samuel PENYIDIK Subdit Remaja Anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menyiksa anak dan balita penghuni Panti Asuhan The Samuel’s Home di Keca- matan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten. Barang bukti tersebut berupa sapu ijuk, selang air, dan spanduk. Selain itu, beras berkutu yang disajikan sebagai bahan makanan seluruh penghuni panti juga ikut disita. “Kami juga ambil dokumen dan akan dipelajari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto, kemarin. Seluruh barang bukti diambil dari tempat kejadian perkara di Jalan Kelapa Gading Barat, Blok AG-15 Nomor 01, RT 012/02, Kelurahan Pakulonan Barat, Kelapa Dua. T i n d a k a n p e ny i d i k t e r sebut menyusul kesaksian beberapa korban yang mengaku pernah mengalami kekerasan fisik. Dalam kasus tersebut, lanjut Heru, pihaknya telah memeriksa 13 saksi, yang terdiri dari 10 anak penghuni panti asuhan dan tiga orang dewasa yang satu di antara mereka merupakan penyandang dana. (GG/J-4) TAMAN Tebet ramai dikunjungi anak-anak dan orangtua mereka. Lahan seluas 2,6 hektare itu telah disulap PT Indika Energi dan tim Hiden Park agar lebih ramah anak dan nyaman. Berbagai dekorasi memeriahkan taman, seperti kupu-kupu, rusa dihiasi kaleng bekas minuman ringan, papan tulis, dan papan petunjuk. Vice President Corporate Social Responsibility PT Indika Energi Ratih Loekito mengungkapkan, taman ini bertujuan untuk mengedukasi anak. “Dan kita ingin membuat anak-anak merasa nyaman. Karena ruang terbuka hijau itu baik untuk perkembangan motorik anak-anak,” ujarnya. Manajer Kampanye Hiden Park Nadine Zamira mengungkapkan, ada beberapa kegiatan untuk menghidupkan taman, di antaranya pembuatan biopori, tanam rumput, membersihkan taman dari sampah, dan bermain bersama anak-anak. Setiap minggu akan diadakan acara perpustakaan terbuka, berkebun sayur, mendongeng, dan layar tancap. (*/J-2) LINTAS BERITA Aturan Penunjukan Trans-Jakarta DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah menyusun draf peraturan gubernur (pergub) sebagai dasar hukum untuk penunjukan langsung konsorsium operator bus TransJakarta. Konsorsium yang telah menjadi operator sejak 2004 itu kelak tidak perlu lagi ikut lelang, tetapi kinerjanya akan dievaluasi secara mendalam sebelum penunjukan. “Mereka adalah perusahaan bus pemegang izin trayek lama sebelum ada bus Trans-Jakarta. Dalam konsep pergub yang sedang dibuat, mereka diperbolehkan bekerja sama dengan pemegang izin trayek tanpa lelang,” kata Kepala Dishub DKI Mohamad Akbar, kemarin. Menurutnya, jika hasil evaluasi menunjukkan pelayanan, keuangan, dan kondisi manajemen yang baik, konsorsium tersebut bisa ditunjuk langsung. Namun, jika dinilai buruk, konsorsium harus mengikuti lelang, seperti operator lainnya apabila tetap ingin bergabung. (Ssr/J-4) Ratusan Bangunan Dibongkar RATUSAN bangunan liar yang berada di kolong Tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin, dibongkar petugas. Bangunan itu selain melanggar Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, juga membahayakan konstruksi tol layang dalam kota tersebut. Camat Penjaringan Rusdiyanto mengatakan dua tahun belakangan di kolong tol sepanjang 3 kilometer mulai Pos Polisi Jembatan Tiga sampai simpang susun tol bandara dipadati oleh bangunan liar. Bangunan tersebut umumnya merupakan bangunan semipermanen yang dipergunakan untuk bermukim. Pada pertengahan bulan lalu, Rusdiyanto melakukan sosialisasi kepada pemukim tentang keberadaan bangunan mereka yang menyalahi aturan dan membahayakan. (SW/J-4)

JAJANAN ANAK JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 7 80% Jajanan Sekolah tidak Sehat Lebih Baik Bawa Bekal Sendiri PENELITIAN Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) menunjukkan 80% jajanan anak sekolah tidak sehat dan tidak aman untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman berbahaya itu memiliki empat kelompok yang tidak layak konsumsi. Pertama, makanan dan minuman itu mengandung bahan kimia, boraks, formalin, bahan adiktif, dan pewarna tekstil. Kedua, bahan dengan kandungan aditif seperti siklomat dan benzoat. Ketiga, makanan terkontaminasi silang yang kurang baik dan mengandung mikroba berlebih. Keempat, makanan yang mengandung logam berat. Dampak dari konsumsi rutin dan berlebih jajanan tidak sehat memang tidak akan nampak seketika. Namun, efeknya akan terlihat dalam jangka panjang seperti penyakit kanker dan tumor. Menurut penuturan Kepala Badan POM Roy Sparringa, untuk menanggulangi masalah jajanan berbahaya di sekolah, Badan POM menggelar program Gerakan Pangan Jajanan Anak Sehat dan Aman (PJAS) yang sudah berlangsung sejak 2011. Setiap tahun, program itu menargetkan 4.500 sekolah menyiapkan jajanan sehat. Saat ini, Badan POM gencar memberikan penyuluhan kepada pada para penjual untuk menggunakan bahan yang aman. Kegiatan lain yang dilakukan berupa pemberian edukasi kepada komunitas sekolah meliputi staf komite dan guru serta penyediaan sarana pengawasan mandiri. Roy Sparringa mengharapkan kesadaran pihak konsumen dan produsen untuk menjalankan aksi itu. Penyuluhan yang diberikan Badan POM melalui sekolah ialah mengenai pola hidup sehat ke pada siswa dan penyuluhan kepada produsen selaku pembuat makanan, agar menggunakan bahan aman, higienis, dan mengemas makanan dengan baik. Ia mengatakan ada empat jenis makanan yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak, di antaranya sirup berwarna, minuman mengandung es, jelly atau agar, serta bakso goreng. Dari keempat kelompok makanan itu, sirup dan es jelly merupakan kelompok makanan yang sangat membahayakan. (JDP/J-2) TIDAK seperti biasanya, suasana jam istirahat siswa di Sekolah Dasar Negeri Kedoya 04 Pagi, Jakarta Barat, tidak diramaikan dengan anak-anak yang menunggu jajanan para pedagang di pagar sekolah. Meski, banyak pedagang yang menjual sirup berwarna, bakso goreng, dan permen berwarna telah bersiap menanti kedatangan siswa dari balik pagar sekolah, anak-anak tidak mendekati mereka. Sejak beberapa waktu terakhir, siswa sekolah tidak sembarangan lagi membeli jajanan. Widodo, salah seorang guru SDN Kedoya 04 Pagi, mengemukakan pihak sekolah sempat beberapa kali berdiskusi dengan para pengajar lainnya agar tidak menerima jajanan itu masuk ke lingkungan sekolah. Hal itu, ujarnya, merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah guna menghindari banyaknya jajanan berbahaya bagi siswa di sekolah. “Anakanak di sekolah ini kita ajari agar selalu membeli jajanan sehat di kantin sekolah yang telah diawasi bahan pangannya dan pemrosesannya, atau membawa bekal makanan dan air putih dari rumah,” ujar Widodo. Di Sekolah Dasar Negeri Perwira IV Bekasi, Jawa Barat, para guru memiliki kiat tersendiri tentang bagaimana mengontrol para murid untuk tidak mengonsumsi jajanan sekolah yang tidak sehat di luar kantin. Berdasarkan keterangan salah seorang guru SDN Perwira IV, Supartini, sekolah membentuk tim khusus untuk mengawasi pengelolaan kantin di sekitar SDN tersebut. Tim khusus yang diketuai Syaifullah itu juga berfungsi sebagai pengawas kegiatan kantin beserta proses seleksi jajanan yang masuk ke kantin sekolah itu. Kepala SDN Perwira Bekasi Dewi Rosita selalu mengimbau para pengajar di sekolahnya itu untuk memberikan kesadaran kepada anak didik mengenai bahaya jajanan sekolah yang tidak sehat. Pasalnya, banyak jenis jajanan yang rasanya enak dan nikmat serta memiliki tampilan menarik di luar lingkungan sekolah, tapi ternyata terbukti berbahaya dan beracun. (JDP/J-2) Jajanan Murah Perlu Diwaspadai Biasakan memberi anak bekal berupa makanan dan minuman sehat saat ia pergi ke sekolah. PATNA BUDI UTAMI M ASALAH jajanan di sekitar sekolah dasar (SD) terkesan sepele dan bahkan diremehkan sebagian orangtua. Tanpa pikir panjang, orangtua memberi uang jajan saat sang anak akan pergi sekolah. Padahal, jajanan SD yang murah meriah, berwarna mencolok, serta menggiurkan tersebut beracun dan sangat berbahaya. Jajanan itu sering ditemukan di berbagai sekolah. Jajanan seperti batagor, bakso goreng, gulali, mi, jeli, sirup pewarna, aromanis, dan minuman jeli ialah makanan favorit pelajar saat jam istirahat. “Sayangnya, jajanan itu banyak yang mengandung bahan berbahaya, di antaranya formalin, boraks, pewarna tekstil, pengawet, food additives seperti siklomat dan benzoat, serta makanan yang mengandung mikroba,” ujar pakar kesehatan Universitas Indonesia Prof Amin Soebandrio kemarin. Soebandrio memaparkan gangguan kesehatan yang diakibatkan bahan pengawet dan pewarna sintetis dibagi menjadi dua macam, yaitu gangguan akut dan gangguan kro- nis. Gangguan akut merupakan gangguan yang terjadi dalam waktu singkat dengan gejala yang langsung terasa, seperti diare, mual-mual, muntah, pusing, dan hilang kesadaran. Adapun gangguan kronis ialah gangguan yang bersifat akumulatif atau terlihat selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Gangguan kronis tersebut terjadi akibat konsumsi terus-menerus yang dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh seperti gangguan lambung, hati ginjal, dan saraf. Soebandrio mengatakan ada tiga bahaya pada suatu makanan, yaitu bahaya fisik, kimia, dan biologis. Bahaya fisik ialah bahaya yang berasal dari bungkus atau kemasan suatu produk yang kotor sehingga membuat makanan tercemar oleh polusi. Yang kedua ialah bahaya kimia seperti bahan yang ditambahkan ke dalam suatu makanan, baik peng awet ataupun pewarna buatan. Yang ketiga ialah bahaya biologis, seperti tercemar oleh mikroba, cacing, lalat, ataupun nyamuk. Untuk menghindari bahayabahaya tersebut, orangtua diharapkan tidak memberikan uang jajan buat anak-anak mereka. Alangkah baiknya bila makanan dan minuman untuk anak-anak disiapkan sendiri oleh orangtua agar kebersihannya lebih terkontrol dan terjaga. “Marilah memberikan bekal makanan dan minuman air putih yang sehat kepada anak-anak sebelum berangkat sekolah,” ujar Soebandrio. (Tim JDP/J-2) patna@mediaindonesia.com Menikmati Erros Djarot di UseeTV B ERTEPATAN dengan Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari lalu, PT Telkomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) resmi meluncurkan UseeTV. Saluran hiburan digital itu diluncurkan berbarengan dengan digelarnya pertunjukan musik bertajuk ‘40 Tahun Erros Djarot Berkarya’ di Plennary Hall, Jakarta Convention Center (JCC). Konser megah musikus kawakan itu juga menandai siaran perdana Channel U-Live UseeTV. Secara eksklusif, konser yang dimeriahkan sejumlah musikus papan atas Indonesia itu disiarkan via live streaming dan dapat diakses di http://www. useetv.com/errosdjarot. Direktur Innovation & Strategic Portfolio Telkom Indra Utoyo menjelaskan, konser Erros Djarot merupakan media yang tepat bagi Telkom untuk mengomunikasikan UseeTV sebagai saluran hiburan digital yang berkelas bagi publik. “Para pencinta musik dapat menikmati kemegahan pertunjukan tersebut melalui siaran live streaming U-Live. Itu merupakan kanal terbaru UseeTV,” ujar Indra di Jakarta, beberapa waktu lalu. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan portofolio bisnis TIMES (Telecomunication, Information, Multimedia dan Edutaiment), Indra berharap ke depan UseeTV dapat terus menyediakan produk dan konten yang berkualitas, bergaya, modern, variatif, dan terkini. Melalui tagline “Prime Time, Anytime, Anywhere”, UseeTV juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan UseeTV dalam rangka mempublikasikan ajang atau kegiatan mereka secara lebih luas melalui teknologi live streaming. “Kami juga ingin mendorong agar penggunanya menjadi generasi yang positif, dinamis dan selalu terdepan,” ujar Indra lagi. UseeTV merupakan layanan portal hiburan, informasi dan gaya hidup milik Telkom. Selain konten streaming digital, portal FOTO-FOTO: DOK TELKOM KONSER ERROS DJAROT: Konser 40 Th Erros Djarot Berkarya dimeriahkan oleh lebih dari10 musikus Indonesia dan digarap oleh 3 konseptor handal yaitu, Erwin Gutawa sebagai Orchestrator, Jay Subiyakto sebagai Art Director, dan Mira Lesmana sebagai Script Director. Konser ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui www.useetv.com/errosdjarot. ini juga kaya akan aplikasi, semisal video, film, video klip musik, karaoke, live TV, TV on Demand, dan Radio on Demand. Semua layanan itu diakses melalui berbagai media, seperti laptop, ponsel pintar, tablet, komputer PC dan layar televisi. “UseeTV terus berupaya menyajikan hiburan yang mendidik dan juga menarik bagi masyarakat di Indonesia dengan kemudahan akses di mana pun dan kapan pun,” imbuh Indra. Penghargaan musik Indonesia Didukung Telkom, konser “40 Tahun Erros Djarot Berkarya” juga merupakan kesuksesan tersendiri. Meskipun harga tiket tergolong mahal, yakni dikisaran Rp500 ribu hingga Rp3,5 juta, ribuan penonton hadir memenuhi JCC. Konser itu memiliki misi memberikan penghargaan kepada insan musik Indonesia dan mengangkat kembali citra Para pencinta musik dapat menikmati kemegahan pertunjukan tersebut melalui siaran streaming U-Live. Itu merupakan kanal terbaru UseeTV. musik Indonesia. Para penonton pun diajak bernostalgia dengan ragam musik di era 1970-an lewat harmonisasi musik masa kini. Lebih dari 10 musikus ternama dilibatkan dalam konser tersebut, semisal Iwan Fals, Bunga Citra Lestari, Glenn Fredly, dan The SIGIT. Erros juga bekerja sama dengan tiga konseptor andal, yakni Erwin Gutawa sebagai konductor, Jay Subiakto sebagai art director dan Mira Lesmana sebagai script director. Dalam konser tersebut, Erros TERIMA KASIH: Penyerahan bunga oleh Erros Djarot kepada Dirut Telkom, Arief Yahya, seusai Konser 40 Th Erros Djarot Berkarya sebagai ucapan terima kasih atas dukungan Telkom terhadap industri musik Indonesia diantaranya melalui siaran langsung konser tersebut oleh UseeTV (14/2). menampilkan biografi hidupnya dalam 5 bagian, yakni ‘Erros Djarot Sang Penata Musik’, ‘Erros Djarot Sang Sutradara’, ‘Erros Djarot Sang Redaktur’, ‘Erros Djarot Sang Politikus’ dan ‘Erros Djarot Sang Musikus’. Setiap bagian mengisahkan perjalanan hidup dan ragam karya yang ia hasilkan. Di bagian pertama, mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai penata musik. Ribuan penonton yang memadati arena konser diajak untuk menapakki jejak karier Erros sebagai pengisi musik untuk film-film besar di Indonesia. Pada bagian ini, Once, Marcell, Woro, Eva Celia dan Bunga Citra Lestari bergantian menyanyikan lagu-lagu milik Erros yang pernah mengisi soundtrack film besar, semisal tembang bertajuk ‘Penghuni Malam’, ‘Bisikku’, ‘Kembang Mawar’, ‘Semusim’ , dan ‘Baju Pengantin’. Pada bagian kedua konser, Erros merekam kerja kerasnya sebagai sutradara saat mengarap film Tjoet Nyak Dien yang dibintangi oleh aktris Christine Hakim. Film itu sukses menerima berbagai penghargaan di dalam dan luar negeri. Pada bagian ini, Erwin Gutawa Orchestra dan The SIGIT tampil membawakan lagulagu gubahan Erros. Di bagian ketiga, Erros mengisahkan pengalamannya bergelut di dunia jurnalistik saat mendirikan Tabloid Detik yang pada zaman Orde Baru dibredel. Jurnalis senior Andy F Noya memberikan sambutan tentang sosok Erros Djarot sebagai ‘Sang Redaktur’ pada bagian ini. Di bagian keempat, Iwan Fals tampil di panggung dengan menyanyikan lagu ‘Yang Kita Inginkan Perubahan’ dan ‘Tuhan Ampuni Dosa Kami’. Penampilan apik Iwan Fals mewakili sepak terjang Erros Djarot sebagai seorang politikus. Terakhir, Erros memperlihatkan kapasitasnya sebagai musikus pencipta tembang bersejarah. Lewat album soundtrack ‘Badai Pasti Berlalu’, ia memperlihatkan bagaimana seorang komposer bekerja menghasilkan karya-karya monumental. Kelima bagian dalam konser ini sukses menampilkan kisah hidup dan karya-karya Erros selama 40 tahun. Meskipun konsernya telah berlalu, para penggemar masih bisa menikmati konser tersebut di UseeTV lewat layanan Video on Demand www.useetv. com/errosdjarot dan di Metro TV. (Deo/S-25)

PENDID 8 Penerima Bidikmisi Diminta Iku Ada dua jalur kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Pertama, adalah menurunkan kemiskinan di semua komunitas, dengan meningkatkan perekonomian. Adapun jalur kedua adalah dengan membantu anak-anak dari warga miskin untuk bersekolah dengan membuat kebijakan khusus seperti Bidikmisi. H AL tersebut diutarakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dalam acara silaturahmi dengan sekitar 1.000 lebih mahasiswa penerima program bantuan Bidikmisi di Jakarta, Kamis (27/2). Presiden berharap para penerima bantuan Bidikmisi mampu menebus apa yang sudah negara berikan, untuk ikut berjuang mengurangi kemiskinan. “Hanya dengan cara demikian, kita akan terus bergerak maju untuk menjadi makin aman, demokratis, dan sejahtera,” tuturnya. Program bantuan pendidikan Bidikmisi adalah program 100 hari pertama Kementerian Pendidikan Nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini) pada 2010. Program ini untuk mendukung semua biaya pendidikan para siswa miskin, guna melanjutkan di perguruan tinggi. Tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, juga mendapatkan biaya hidup untuk mendukung pendidikannya. Sejak diluncurkan hingga 2013, bantuan Bidikmisi telah diberikan kepada 149.768 mahasiswa yang tersebar di 98 perguruan tinggi negeri, dan 590 perguruan tinggi swasta. Pada 2014, kuota bantuan Bidikmisi untuk mahasiswa baru mencapai 60 ribu mahasiswa. “Saya berharap kalian semua menjadi mutiara-mutiara, yang Insya Allah menjadi putra terbaik bangsa di masa depan. Teruslah belajar dengan gigih. Raih prestasi setinggi-tingginya. Buatlah karya yang mengagumkan. Dan Bawalah Indonesia pada kejayaan,” kata Presiden berpesan kepada para penerima bantuan Bidikmisi. Pada kesempatan itu, Presiden mengungkapkan mengapa memilih disertasi berjudul “Pembangunan Pertanian dan Perdesaan sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran.” Menurutnya, judul ini banyak dipengaruhi masa kecilnya yang hidup dalam keterbatasan, dan ekonomi keluarga yang pas-pas-an. Saat itu, ketika maju disertasi S3, dia ingin turut berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, ketika mengemban amanah sebagai Presiden, ilmu yang didapatkannya itu diterapkan dalam membuat kebijakan empat jalur yakni pro pertumbuhan, pro pembukaan lapangan kerja, pro kemiskinan, pro pelestarian lingkungan. Presiden berharap para penerima bantuan Bidikmisi mampu menebus apa yang sudah negara berikan, untuk ikut berjuang mengurangi kemiskinan. “H

Add a comment

Related presentations

Related pages

Media Indonesia | Referensi Indonesia

Media Indonesia merupakan koran nasional yang terbit sejak 19 Januari 1970. News; MI Komunitas; Event Organizer; Publishing; Tentang; Beriklan; Kontak ...
Read more

Koran Media Indonesia 28 Februari 2016 - SCOOP Indonesia

Download Koran Media Indonesia 28 Februari 2016 versi digital di iPad, iPhone, dan Android. Language : ID / EN. Keranjang saya. Keranjang saya Majalah.
Read more

Koran Media Indonesia, Sabtu 28 Februari 2015 | Seribuan Satu

... pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel Koran Media Indonesia, Sabtu 28 Februari 2015 ...
Read more

Koran Bisnis Indonesia 28 Februari 2014 - SCOOP Indonesia

Download Koran Bisnis Indonesia 28 Februari 2014 versi digital di iPad, iPhone, dan Android. ... Media Indonesia . 19 FEB 2016. Rp. 225.000 . Tambahkan DETAIL.
Read more

Tiga Foto Pilihan Editor Jumat 28 Februari 2014 | Newsroom ...

Baca 'Tiga Foto Pilihan Editor Jumat 28 Februari 2014' di blog kami Newsroom Blog yang ada di Yahoo News Indonesia. Setiap harinya, tim editor Yahoo ...
Read more

Spektakuler Show TOP 12 Indonesian Idol 2014 - 28 Februari ...

... 28 Februari 2014 [Full Video] | Video Indonesian Idol Terbaru dan Terlengkap | Eliminasi Indonesian Idol 2014 ... Sosial Media Indonesian Idol Tube ...
Read more

Mewujudkan Mimpi Indonesia 28 Februari 2014 - YouTube

Mewujudkan Mimpi Indonesia 28 Februari 2014 Wiranto Channel. Subscribe Subscribed Unsubscribe 828 828. Loading... Loading... Working...
Read more

Februari 2014 - Indonesia News Media

Selasa, 25 Februari 2014 Add Comment Aplikasi Komputer Edit. Banyak pengguna browser Firefox merasakan Lambat, ... Copyright 2014 Indonesia News Media.
Read more