advertisement

Media Indonesia 27 Februari 2014

50 %
50 %
advertisement
Information about Media Indonesia 27 Februari 2014
Books

Published on March 6, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

advertisement

Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 / NO. 12001 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Ahok Tantang PT JM Tumpah Ruah di Motor Sport Menengah Kuliner Penentu Wisata Ahok meyakini proyek rel kereta layang ringan dapat dikerjakan selama tiga tahun. Kalau PT JM tidak berani menjamin dalam tiga tahun, berarti niat mereka tidak benar. Segmen motor sport di pasar otomotif roda dua seperti sasaran empuk bagi para pabrikan untuk mengembangkan bisnis di tahun kuda kayu. Kompetisi paling ketat di pasar motor sport kelas 150 cc. Lebih dari sepertiga wisatawan di Asia Pasifik menempatkan makanan dan minuman sebagai faktor penentu dalam memilih tujuan wisata. Megapolitan, Hlm 8 Fokus Otomotif, Hlm 22-23 Travelista, 8 Halaman Mentalitas Sok Kuasa ANTARA/ZABUR KARURU NASIB GURU HONORER: Sepasang suami istri guru honorer melintas di depan pasukan Brimob yang bersiaga mengamankan demonstrasi para guru dari berbagai daerah di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut Presiden menandatangani peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer. Permintaan dana atau fee proyek dari mitra kerja sudah menjadi tradisi sejumlah politikus Senayan. AYOMI AMINDONI T ABIAT sejumlah anggota DPR yang meminta dana ke mitra kerja mereka sangat memprihatinkan. Pengakuan mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Didi Dwi Sutrisnohadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/2), soal tunjangan hari raya (THR) bagi 4 pemimpin, 43 anggota, dan Sekretariat Komisi VII DPR sebesar US$140 ribu (setara Rp1,6 miliar) menunjukkan kelakuan buruk politisi Senayan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyayangkan sikap wakil rakyat itu. “Salah satu sikap dan perilaku koruptif yang menjadi tabiat dan karakter sebagai pejabat atau penyelenggara negara adalah masih hidupnya budaya pangreh, sok kuasa, dan minta dihormati,” kata dia saat dihubungi, kemarin. THR DPR Cermin Sikap Sok Kuasa Pemberian THR dalam kasus korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kata Bambang, memperlihatkan masih kentalnya budaya tersebut. “Itu fenomena faktual, budaya gila hormat, masih hidup,” tuturnya. KPK berjanji akan mengusut tuntas kasus SKK Migas, termasuk mengusut anggota Komisi VII yang diduga menerima fulus dari Kementerian ESDM. Juru bicara KPK Johan Budi SP menegaskan akan memvalidasi dan menelusuri kesaksian itu dulu. Jika setelah validasi keterangan tersebut benar dan didukung bukti yang ada, KPK akan memanggil pihakpihak yang menerima untuk diklarifikasi. “Tanda terima itu dicek dulu. Jika benar, bisa jadi alat bukti. Proses cek adalah apa betul itu tanda terima pemberian, kemudian bagaimana keterangan penerima uang itu, dan dibagikan ke siapa saja, serta selain ke anggota, aliran uang diduga juga diterima Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana sebesar US$200 ribu (Rp2,3 miliar). DPR nilai dagelan ANTARA “Salah satu sikap dan perilaku koruptif yang menjadi tabiat dan karakter sebagai pejabat atau penyelenggara negara adalah masih hidupnya budaya pangreh, sok kuasa.” Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK didukung fakta atau tidak,” kata Johan Budi. Dalam kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Saat menanggapi tuduhan menerima THR, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Dewi Aryani membantah dugaan aliran dana dari SKK Migas melalui Kementerian ESDM. Pihaknya membantah mendapatkan uang THR sebesar US$2.500 (Rp30 juta). “Enggak ada duit itu. Dagelan aja itu,” kata Dewi. Ia berkilah rapat komisi dengan mitra kerja berjalan normal dan terbuka. Secara terpisah, Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far membantah adanya aliran dana kepada anggota fraksinya di Komisi VII. “Lebih baik dibuktikan di persidangan. Fraksi sudah memanggil dua-duanya (anggota F-PKB). Mereka sampai bersumpah-sumpah mengaku tidak terlibat,” ungkapnya. Seiring dengan tingginya syahwat korupsi di Senayan, sejumlah istilah pun bertaburan, seperti ‘uang gondrong’ pada kasus korupsi dana PON Riau yang maksudnya uang dolar. Ada lagi istilah ‘pengajian’ (pembahasan lelang proyek) ‘murtad’ (keluar dari kesepakatan), dan ‘santri’ (utusan) pada kasus korupsi pengadaan Alquran. Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan permintaan dana atau fee proyek sudah menjadi tradisi anggota parlemen. “Itu sudah tradisi anggota dewan mendapatkan ‘gaji tambahan’,” kata dia. Menurut dia, tiap-tiap komisi memiliki gaya masing-masing dalam meminta dana ke pemangku kepentingan. “Ada kode-kode yang nanti disepakati pada saat perencanaan dan pembahasan,” jelas Uchok. (EB/*/X-5) ayomi @mediaindonesia.com Argumentasi Indonesia soal Churchill Ditolak INDONESIA terancam membayar kerugian minimal Rp12,3 triliun kepada Churchill Mining Plc menyusul ditolaknya argumen Indonesia di Pengadilan Arbitrase Internasional (International Center for Settlement of Investment Disputes/ICSID). Perusahaan tambang asal Inggris itu menggugat pemerintah Indonesia ke ISCID menyusul pencabutan izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010. “Kami sangat senang pengadilan telah menolak argumen yurisdiksi Indonesia dan itu berarti kami sekarang bisa mengejar klaim kerugian yang kami alami,” kata CEO Churchill David Quinlivan dalam rilisnya, kemarin. Menurutnya, nilai klaim yang akan diajukan mencapai US$1,05 miliar atau sekitar Rp12,3 triliun (belum termasuk bunga). Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan penerimaan gugatan tersebut bukan berarti pemerintah Indonesia kalah dalam persidangan. Amir menjelaskan penolakan argumen pemerintah Indonesia merupakan hasil sidang praperadilan (hearing on jurisdiction) yang diselenggarakan di Singapura pada 13–14 Mei 2013. Persidangan tersebut merupakan persidangan awal untuk memeriksa apakah ICSID memiliki kewenangan terhadap gugatan arbitrase Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap pemerintah Indonesia. “Putusan ini sebatas kewenangan memeriksa, bukan me- kalah-menangnya terkait dengan pokok perkara. Dengan demikian, pokok perkara akan disidangkan pada persidangan mendatang,” ujar Amir dalam pernyataan resmi, kemarin. Kala ditemui terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa negaskan pemerintah Indonesia tidak boleh kalah. “Ketentuan yang diberlakukan ke Churchill sesuai dengan UU di Indonesia yang melarang mineral tambang dimiliki asing,” tegasnya. Namun, pandangan lain di- lontarkan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Ia menilai kasus tersebut merupakan cermin permasalahan yang bisa terjadi akibat kewenangan pemerintah yang cukup besar atas otoritas pertambangan. (Aim/Mad/X-9) BESARNYA biaya untuk menjadi anggota dewan telah mendorong banyak wakil rakyat mempraktikkan politik transaksional. Namun, buruknya mentalitas membuat perilaku korup itu menjadi jauh lebih parah. Kasus dugaan penerimaan tunjangan hari raya (THR) oleh Komisi VII DPR dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperlihatkan buruknya mentalitas para anggota dewan. Dalam persidangan kasus korupsi dengan tersangka Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (25/2), terungkap bahwa 4 pemimpin, 43 anggota, dan sekretariat Komisi VII DPR disebut menerima uang THR. Setiap pemimpin dikatakan menerima US$7.500, sedangkan anggota dan sekretariat komisi mendapatkan jatah US$2.500 menjelang Idul Fitri tahun lalu. Penerimaan uang THR berawal dari sindiran Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada Rudi Rubiandini. Sindiran itu berisi permintaan kepada SKK Migas untuk memberikan THR kepada anggota Komisi VII. Terungkapnya gratifikasi kepada Komisi VII DPR memang baru sebatas keterangan saksi di persidang-an. Masih terlalu dini untuk menyimMemberangus perangai pulkan dan memastikan sok kuasa ini menjadi bahwa semua pemimpin pekerjaan besar bagi dan anggota serta sekretaseluruh komponen bangsa. riat Komisi VII benar-benar Penciptaan efek jera, tidak menerima THR dari kalangan di SKK Migas. terelakkan lagi, masih Namun, terlalu skeptis untuk mengabaikan begitu harus menjadi salah satu saja keterangan-keterangan ujung tombaknya. yang disampaikan para saksi dalam persidangan Silakan tanggapi kasus itu. Untuk itu, kita Editorial ini melalui: mendorong Komisi Pemwww.metrotvnews.com berantasan Korupsi memeriksa mereka yang diduga menerima duit suap dari SKK Migas. Sebab, dalam berbagai pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan wakil rakyat, motif-motif permintaan uang yang menggambarkan bobroknya mentalitas mereka sudah terlalu kerap terbukti di pengadilan. Karena itu, bila kelak hal tersebut benar-benar terbukti, senyatanya kita tidak terkejut. Yang justru mengagetkan ialah dari hari ke hari mentalitas korup itu tidak juga ditanggalkan para penyelenggara negara ini, seolah mengabaikan fakta betapa praktik busuk mereka semakin mudah diendus dan diproses hukum. Dalam kaitan itu kita sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahwa permintaan uang seperti pada kasus THR Komisi VII DPR terjadi karena budaya pangreh masih hidup dalam karakter sebagian pejabat atau penyelenggara negara ini. Mereka yang masih dihinggapi mentalitas pangreh cenderung sok kuasa serta minta dihormati dan dilayani. Pada gilirannya watak itulah yang melahirkan sikap dan perilaku koruptif. Selama mentalitas tersebut tumbuh subur, selama itu pula korupsi akan terus dipraktikkan para penyelenggara negara ini. Memberangus perangai sok kuasa ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh komponen bangsa. Penciptaan efek jera, tidak terelakkan lagi, masih harus menjadi salah satu ujung tombaknya. Inilah yang harus terus kita perjuangkan. Bersamaan dengan itu, mekanisme seleksi baik yang dilakukan melalui pemilihan maupun pengangkatan harus ditata ulang untuk menghasilkan pejabat publik yang berintegritas. Memori dan Usia 25 ADA istilah masa remaja ialah masa yang paling indah. Namun, kejadian yang menjadi ingatan seumur hidup justru terjadi saat dewasa, yakni di usia 25. “Jangan berkedip ketika Anda masuk ke usia 25. Semua kenangan ada di usia itu,” kata peneliti dari Universitas New Hampshire, Amerika Serikat, Kristina Steiner. Steiner memulai peneEBET litian dengan pertanyaan mengacu pada penelitian terdahulu yang menyatakan orang akan selalu mengenang memori ketika di usia 15-30 tahun. “Mengapa pada orang dewasa lebih banyak memori besar dalam hidupnya di usia itu.” Atas pertanyaan tersebut, Steiner meneliti 34 orang dengan rentang usia 59-92 tahun. Hasilnya, mayoritas partisipan teringat kejadian atau peristiwa yang terjadi ketika mereka di usia 25, seperti menikah, punya anak pertama, atau mendapat pekerjaan pertama. Dalam kesimpulan, Steiner menyatakan identitas seseorang bisa dilihat dari narasi kehidupannya. Hal tersebut, kata Steiner, bisa digunakan untuk terapi klinis orang dewasa yang mengalami gangguan psikologis. (Health Day/Kid/X-9)

SELEKTA 2 KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 Polda Banten Didesak Tahan Adik Tiri Atut MESKIPUN telah menetapkan Lilis Karyawati Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sodetan Sungai Cibinuangeun di Kabupaten Lebak, Polda Banten hingga kemarin belum juga menahan adik tiri Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah tersebut. Juru bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten Oman Abdurahman pun mendesak Polda Banten segera menahan tersangka dugaan korupsi senilai Rp19 miliar tersebut. “Secara objektif, nilai dugaan korupsi proyek itu lebih dari Rp5 miliar. Sesuai ketentuan, penyidik sudah harus menahan. Karena itu. kami mendesak polda agar menahan tersangka,” ujar Oman, kemarin. Perlunya penahanan atas Lilis, menurut Oman, sudah mendesak. Hal itu lantaran Lilis dinilai masih memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi para saksi dan menghilangkan barang bukti. Saat menanggapi hal itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Komisaris Besar Wahyu Widada mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Dalam SPDP itu ada dua nama tersangka baru, yakni Lilis dan Memed. Di sisi lain, Lilis merasa heran dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam proyek yang didanai APBN 2011 tersebut. Ia mengaku tidak mengerti kekeliruan apa yang telah terjadi dalam proyek itu. Ia mengklaim pengerjaan proyek telah sesuai prosedur. “Namanya perusahaan, pasti ikut lelang dan dalam pengerjaannya juga tidak pernah ditegur. Terus, apanya yang salah?” ujar Lilis, kemarin. Namun, ia berjanji akan kooperatif jika suatu saat dipanggil Polda Banten. Sebelumnya, penyidik menetapkan dua tersangka, Dedi Mashudi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) dan Yayan Suryana yang menjabat direktur PT Delima Agung Utama selaku pemenang lelang. (WB/X-6) Tim Pakar Ingin Kembalikan Muruah MK HAKIM konstitusi yang terpilih harus dapat mengembalikan muruah, derajat, dan martabat Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, selain kapasitas keilmuan hukum tata negara, hakim konstitusi harus memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan seorang negarawan. Demikian kesimpulan perbincangan Media Indonesia dengan beberapa anggota tim pakar yang dibentuk Komisi III DPR RI, kemarin. Tim pakar yang beranggotaan sembilan orang (daftar tabel) akan menyeleksi calon hakim konstitusi pada fit and proper test 3-5 Maret. “Amanat konstitusi harus negarawan dan menguasai ilmu tata negara. Selain melihat integritas, track record (rekam jejak), juga kemampuan dan kapasitasnya. Kalau dia pernah diduga korupsi, tentu menjadi bahan pertimbangan. Track record sangat dibutuhkan dan itu yang paling diutamakan,” kata anggota tim pakar Ahmad Syarifuddin Natabaya. Mantan hakim MK itu akan menekankan kehidupan sehari-hari sang calon. “Itu diperoleh setelah dapat masukan masyara- kat. Ujian makalah itu juga akan jadi titik tolak wawancara nanti,” imbuhnya. Anggota tim pakar Musni Umar berharap masyarakat memberi segala informasi tentang latar belakang setiap calon. “Saya akan berjuang habishabisan menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk memilih yang terbaik dari calon-calon itu,” ujarnya. Pakar sosiologi itu menambahkan, dengan melihat kasus Akil Mochtar, sebaiknya calon yang dipilih bukan dari partai politik. “Saya tidak akan mengkhianati apa yang dinginkan masyarakat,” pungkasnya. Hal yang sama disampaikan anggota tim pakar Laica Marzuki. Mantan hakim MK itu siap membantu DPR mencari calon hakim konstitusi yang terbaik. Komisi III DPR RI, kemarin, memutuskan sembilan anggota tim pakar (lihat tabel) yang menyeleksi calon hakim konsitusi. Anggota Komisi III Taslim Chaniago mengatakan komisi bidang hukum itu akan memanggil tim pakar pada Senin ( 3/ 3) mend atang. (*/X-5) ANTARA/MUHAMMAD ARIF PRIBADI KABUT ASAP MAKIN TEBAL: Objek wisata Istano Pagaruyuang ditutupi kabut asap di daerah Pagaruyuang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, kemarin. Menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Sumbar, kabut asap kiriman dari Provinsi Riau di Sumbar sudah melebihi ambang batas baku mutu. Berita halaman 10 Pemerintah Ditantang Hapus Subsidi Kenikmatan subsidi energi yang diberikan selama ini ibarat candu. Semakin lama, dosis subsidi yang dikucurkan kian besar. Semakin sulit pula ekonomi Indonesia berdaulat. DANIEL WESLY RUDOLF P EMERINTAHAN baru hasil Pemilu 2014 ditantang mampu mengurangi subsidi energi. Pasalnya, beban subsidi energi yang semakin besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai subsidi energi saat ini terbilang tinggi. Menurut APBN 2014, jumlah subsidi baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik telah mencapai Rp280 triliun. Akibatnya, pemerintah sulit bergerak dalam rangka membangun infrastruktur. Padahal, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk menciptakan kelancaran aktivitas perekonomian nasional. “Apa yang menyebabkan pemerintah dewasa ini tidak bebas berbuat? Itu semua karena besarnya subsidi energi,” ungkap pria yang akrab disapa JK itu saat berbicara tentang Economic Outlook 2014 di Jakarta, kemarin. Menurutnya, pemerintahan saat ini tidak memiliki keberanian untuk mengurangi subsidi melalui penaikan harga BBM, tahun ini. “Siapa pun yang akan menang dalam pilpres nanti, pikirannya ialah bagaimana membangun investasi. Subsidi hampir Rp360 triliun, dikurangi saja dan bisa bangun infrastruktur, termasuk mengurangi birokrasi, Indonesia memiliki kesempatan besar,” pungkas JK. Siapa pun yang akan menang dalam pilpres nanti, pikirannya ialah bagaimana membangun investasi. Subsidi hampir Rp360 triliun, dikurangi saja. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menambahkan, reformasi struktural yang dihormati dunia akan terwujud jika pemerintah bisa mengurangi subsidi energi. “Subsidi yang disalurkan saat ini dirasakan kurang tepat sasaran karena sifatnya subsidi harga,” tutur dia. Agus mengakui pengurangan subsidi melalui penaikan harga BBM akan mendorong kembali laju inflasi yang saat ini telah bergerak pada kisaran 3,5%-5,5%. Tingginya tingkat kenaikan harga barang dan jasa itu dapat menekan daya beli masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin. “Kalau diubah menjadi satu subsidi langsung ke masyarakat miskin, itu bisa lebih baik. Saya mengimbau pemerintahan baru mempertimbangkan hal ini,” ujar Agus. Kompensasi Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan perlu dilakukan penghitungan secara tepat jika ingin menerapkan kebijakan penyesuaian harga BBM, misalnya dampak kenaikan harga terhadap jumlah penduduk miskin yang saat ini mencapai 100 juta jiwa. “Sebagai perbandingan, pada 2005 harga BBM dinaikkan tinggi, inflasi mencapai 17,5%, dan jumlah penduduk miskin naik 2%. Jadi kalaupun anggaran energi dikurangi, harus ada alokasi buat penduduk miskin agar tidak tertekan,” tandas dia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan target rakyat miskin di bawah 5% dari total penduduk sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 terancam gagal. Hal itu mempertimbangkan angka kemiskinan saat ini di posisi 11,47%. “Tentu perlu juga terobosan ekonomi, tidak cukup bantuan perlindungan sosial, sistem jaminan sosial nasional (SJSN), ataupun dana pendidikan,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana di Jakarta, kemarin. (*/X-9) wesly@mediaindonesia.com KPK masih Ragukan Arah Revisi KUHP dan KUHAP KOMISI Pemberantasan Korupsi siap bekerja sama dengan pemerintah dan DPR dalam membahas Revisi Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika akhirnya pembahasan RUU itu dilanjutkan. Namun berdasarkan pengalaman pada saat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK pesimistis saran dan masukan mereka akan diterima DPR dan pemerintah. “Tidak soal (bahas bersama). Cuma, apa yang akan diperoleh manfaatnya? Dulu KPK sudah memberikan masukan komprehensif tentang muatan revisi UU Tipikor, faktanya malah tidak dibahas di DPR,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat dihubungi, kemarin. Menurut Busyro, problem terberat dan musuh serius negara ialah korupsi, bukan isu baru seperti pasal santet yang absurd itu. Saat revisi UU Tipikor, tim KPK dipimpin Chandra M Hamzah, tapi upaya itu kandas. “Malahan KUHAP didahuluin, sedangkan KUHP sebagai hukum substansi dibahas belakangan,” keluhnya. Sebelumnya, pemerintah mengajak seluruh lembaga penegak hukum termasuk KPK memberikan masukan pasal mengenai rencana pembahasan RUU KUHP. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyebutkan lembaga-lembaga tersebut bisa memperbaiki sejumlah pasal yang dinilai menghambat aksi pemberantasan tindak pidana korupsi. “Siapkan saja DIM (daftar inventarisasi masalah) itu, di mana pasal yang dipersoalkan. Bukan hanya protes dan menuduh pemerintah mengebiri KPK,” ujarnya seusai membuka Raker Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di Jakarta, kemarin. Ia juga menjamin tidak ada kongkalikong antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melemahkan kewenangan KPK dalam pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Presiden mempersilakan KPK menyampaikan daftar inventarisasi masalah atas pasal-pasal yang dianggap belum pas, baik kepada pemerintah maupun DPR. Anggota Panja RUU KUHP Taslim Chaniago mengaku setiap pembahasan RUU KUHP dihadiri dengan anggota yang itu-itu saja. Dari sekitar 18 orang yang terdaftar dalam panja, ujar dia, hanya 13-15 orang yang hadir pada tiap pembahasan. (EB/Mad/Che/*/X-6) Usir Pencari Suaka, Australia Bisa Digugat ke PBB APARAT Australia kembali berulah dengan menghalau imigran pencari suaka dan menggiring mereka ke Indonesia menggunakan sekoci oranye. Awal pekan ini, 26 imigran dalam sekoci oranye itu ditemukan aparat Indonesia terdampar di dekat Pantai Agropeni, Kebumen, Jawa Tengah. Pemerintahan Perdana Menteri Australia Tony Abbott menggunakan sekoci oranye--yang tertutup dan berbentuk bulat seperti peluru sehingga diklaim tidak bisa tenggelam--untuk menghalau para pendatang ilegal yang mencari suaka lewat laut. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai tindakan tersebut bisa dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasalnya, Australia merupakan salah satu pihak yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com “Yang bisa dilakukan Indonesia ialah mengeskalasi ini dengan membawanya ke PBB, yaitu melalui Dewan HAM PBB atau bisa juga pergi ke UNHCR (Badan PBB untuk Urusan Pengungsi),” kata Hikmahanto saat dihubungi kemarin. Dasarnya ialah kebijakan yang dilakukan pemerintah Abbott ini tindakan yang anti-HAM. Di sisi lain, ia pun menilai suatu hal yang wajar ketika Indonesia melalui menteri luar negeri melakukan protes keras. “Bila perlu, Menlu mengusir sejumlah diplomat Australia,” ujarnya. Menurut Hikmahanto, penggunaan sekoci yang dibiayai Australia untuk menghalau pencari suaka ke perairan Nusantara ialah pelanggaran atas kedaulatan Indonesia. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq mengatakan pemerintah Indonesia harus memas- tikan tidak ada WNI yang terlibat membawa imigran ilegal ke ’Negeri Kanguru’. Selain itu, lanjutnya, pertahanan Indonesia juga harus memastikan tidak ada pelanggaran wilayah dalam penghalauan imigran oleh AL Australia. Di sisi lain, ia pun mengkritik pemerintahan Abbott karena menerapkan kebijakan mencegah imigran pencari suaka. Di sisi lain, Kantor Imigrasi Cilacap, Jateng, masih mencari tiga imigran Irak yang kabur dari penampungan. Mereka bagian dari 26 imigran yang terdampar bersama sekoci milik Australia di Pantai Karangjambe, Kecamatan Ayah, Kebumen, Senin (24/2). (SMH/ AP/Kid/LD/X-6) MI/LILIEK DHARMAWAN TERDAMPAR DI KARANGJAMBE: Sebuah sekoci yang membawa 26 imigran dari Timur Tengah terdampar di Pantai Karangjambe, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah, sejak Senin (24/2).

TIPIKOR KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 3 Sutan Janji Habis Ramadan Refund KESAKSIAN mantan Kabiro Ke u a n g a n Ke m e n t e r i a n ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi semakin menjadikan terang benderang kasus korupsi di SKK Migas berlangsung. Didi mengaku memberikan tas berisi amplop-amplop uang total US$140 ribu yang ditujukan untuk pimpinan, anggota, dan Sekretariat Komisi VII DPR kepada Staf Khusus Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (FDemokrat), Irianto. “Staf ahli saya memang Irianto, sudah ikut sekitar 2-3 tahun sejak saya menjadi anggota dewan. Dia pernah ke ESDM. Ada membawa dokumen atau apa saya tidak mengerti, kemudian diserahkan kepada salah satu staf namanya Iqbal. Sesudah itu dia serahkan ke meja, apa isinya saya tidak tahu,” aku Sutan dalam kesaksiannya. Ia pun mengaku tidak pernah bertanya kepada Iqbal soal dokumen tersebut. Untuk membuktikan bahwa Sutan meminta THR, jaksa KPK pun memutar rekaman pembicaraan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini (R) dengan Sutan Bhatoegana (S). S: Halo, assalamulaikum. R: Walaikumsalam. S: Pak profesor jadi ke luar negeri, jadi kan keluar negeri? Enggak jadi kan? R: Enggak, enggak jadi saya. S: Janganlah, kita-kita Ramadan ini, yang menghadapi Ramadan ini yang punya oil dan gas ramai, bisa pening kita ini. R: Ha ha ha. Beres-beres. S: Tapi yang penting nanti habis Ramadan kita refund lagi main golf, kalau bisa nanti diatur lagi Pak Herman nanti, ya. R: Beres. S: Saya sudah dengar di manamana, itu Pak Rudi lagi keranjingan golf, wah bisa dimainkan nih barang R: Ha ha ha. S: Apalagi kalau ilmunya pakai tangan satu Pak Rudi tuh mantap kita kaget-kaget lo itu. Tanya i t u o ra n g - o ra n g ny a P a k Rudi, eh itu kok Pak Rudi itu masuk terus itu. Gila juga ilmunya. Pak Rudi seperti yang tadi malam biar clear, Pak Herman jam berapa bisa ketemu Bapak? Kan tadi sama saya, cuma tadi enggak usahlah kita sudah sepakat enggak ke sana biar Pak Herman lah. R: Hari ini kan agak full ini, saya bisanya, tapi saya SMS ke Pak Herman deh saya cek dulu jadwalnya. S: Tapi kalau bisa sih as soon as possible WARYONO MEMBANTAH: Terdakwa Rudi Rubiandini (baju batik) didampingi kuasa hukumnya memperhatikan kesaksian mantan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno (kiri) yang membantah soal uang THR untuk DPR dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (25/2). ANTARA/YUDHI MAHATMA Irianto ke ESDM membawa dokumen atau apa saya tidak mengerti, kemudian diserahkan kepada staf namanya Iqbal. Sesudah itu dia serahkan ke meja, apa isinya saya tidak tahu. supaya barang ini tidak jadi basi dan enggak bagus. R: Kalau nanti malam? S: Itu lebih bagus. Saya sudah jelaskan ke Pak Herman nanti akan sampaikan ke B a p a k . R : Ta p i s e s u d a h buka, saya dapat buka di tempat lain. S: OK kalau gitu nanti Pak Herman SMS bapak habis isya, ya? R: Ya lewat sekitar jam 8-an S: Jam 8-an, ya. Iyalah biar clear, ini kan menyangkut produksi Bapak nanti. Lebih cepat lebih bagus, sip ya. R: Makasih. S: Makasih banyak Pak Rudi ya, salam, assalamualaikum. R: Walaikumsalam. (Ant/P-2) Kementerian ESDM Berperan Belum bisa dibuktikan bahwa SKK Migas sudah terbebas dari intervensi Kementerian ESDM. Raja Eben L N AMA mantan Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mi-neral (ESDM) Waryono Karno sudah disebut-sebut terlibat dalam kasus dug a a n ko r u p s i s e j a k 2 0 1 2 saat Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perdesaan di Kementerian ESDM. Mantan Kepala Subusaha Energi Terbarukan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Kosasih Ab- MI/NURUL HIDAYAH SIAP DITANGKAP: Massa yang tergabung dalam gerakan antikorupsi dan prodemokrasi menggelar aksi di Cirebon, beberapa waktu lalu. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin, atau biasa dipanggil Yance, menantang Kejaksaan Agung untuk menangkapnya kapan saja. Buron Korupsi PLTU Indramayu Ditangkap AGUNG Rijoto, buron kasus korupsi PLTU Sumur Adem, Indramayu, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Berbagai kalangan berharap tertangkapnya Agung bisa menguak kasus korupsi PLTU Sumur Adem yang diduga melibatkan mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin atau Yance, yang merupakan politikus senior Partai Golkar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terpidana Agung Rijoto yang buron sejak dua tahun lalu ditangkap Satgas Kejaksaan Agung (Kejagung) dan tim Kejari Indramayu di Jalan Tanjung Duren Utara 7 No 473 Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB, kemarin. Agung melalui putusan Mahkamah Agung No 1451 K/PID.SUS/2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Humas Kejari Indramayu Chaerudin saat dimintai konfirmasi membenarkan bahwa Agung Rijoto telah ditangkap di Jakarta. “Untuk kronologinya, kami belum bisa menjelaskan,” cetus Chaerudin di Indramayu, kemarin. Sesaat setelah ditangkap tim kejaksaan, Agung langsung dibawa ke Indramayu dan ditahan oleh jaksa di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu sekitar pukul 20.00. Agung, yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan tanah PLTU Sumur Adem, sebelumnya divonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri Indramayu. Majelis hakim yang memeriksanya saat itu ialah Haryanto, Agus Rahardjo, dan Budiman Sitorus SH. Adapun jaksa penuntut umum ialah Danang L. Namun, berdasarkan putu- san Mahkamah Agung, Agung kemudian dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta. MA pun menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar. Selain Agung, kasus itu juga menyeret dua terdakwa lainnya, yakni Daddy Haryadi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Negara (P2TUN) serta Mochamad Ichwan, Wakil Ketua P2TUN. Kedua terdakwa divonis bebas melalui putusan MA. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Indramayu Edi Sugianto berharap ditangkapnya Agung Rijoto bisa mengungkap secara jelas siapa saja yang sebenarnya terlibat dalam kasus korupsi itu. “Kami berharap tertangkapnya Agung bisa membuka kasus ini, serta bisa menentukan siapa tersangka berikutnya,” kata Edi. (UL/P-4) bas mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan pemenang tender menyetor uang yang sebagian diserahkan ke Waryono dan juga Komisi Energi (VII) DPR. Penyebutan itu mulai menemukan titik cerah ketika ditemukan uang US$284.862 dari ruang kerja Waryono saat KPK menyidik dugaan suap di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Setelah KPK menemukan dua alat bukti, akhirnya Waryono dijadikan tersangka korupsi penerimaan gratifikasi. Menurut mantan pegawai Kementerian ESDM, Waryono dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa tangan kanan yang ditugaskan untuk mengumpulkan uang dari proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian ESDM. “Tangan kanan Waryono itu Sri Utami, Didi, Agus Budi, dan Adityawarman. Mereka tahu semua aliran uang di ESDM, dari asalnya hingga penerimanya,” katanya, kemarin. Saat Waryono menjabat sebagai sekjen, Sri Utami merupakan Bendahara Kementerian ESDM, Didi Dwi Sutrisnohadi kepala biro keuangan, Harya Adityawarman pegawai biro keuangan Sekjen ESDM, dan Agus Budi Wahjono kepala biro keuangan sebelum Didi sekarang menjabat staf ahli Menteri ESDM. Salah satu tugas mereka ialah mengumpulkan uang untuk kepentingan Kementerian ESDM, DPR, dan politikus lainnya. Waryono dapat fee banyak dari proyek yang dilakukan Kementerian ESDM, tetapi banyak pengeluaran juga karena banyaknya permintaan. “Setiap proyek di lingkungan ESDM diminta setor dengan alasan dana taktis kementerian. Tangan kanan itu minta langsung dengan angka,” katanya. Selain itu, sebenarnya masa jabatan Waryono sudah berakhir dan sudah pensiun, tetapi diperpanjang karena ia ambisius dan lihai melakukan lobi serta mengumpulkan uang. “Alasan apa dia diperpanjang jabatannya untuk mengumpulkan uang,” katanya. Selama menjadi PNS di kementerian tersebut, Waryo- no merupakan sosok yang ambisius dan mahir melobi. Ia menyembah-nyembah ke atas dan menginjak-injak ke bawah. Hasilnya, Waryono mampu menjabat posisi sekjen. Padahal, karier Waryono di Kementerian ESDM dimulai dari bawah (ijazah SMA). Ia kemudian mengambil gelar sarjana dan master setelah bekerja di Kementerian ESDM. Sebelum menjabat sebagai sekjen, Waryono sempat me-nempati posisi sebagai staf ahli menteri, sekretaris Ditjen Migas, dan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM. Waryono menjabat sebagai sekjen sejak 2006 saat Kementerian ESDM di bawah Purnomo Yusgiantoro.(P-2) eben@mediaindonesia.com

INDONESIA MEMILIH 4 KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 Coblos 2 Caleg di Satu Parpol Suara Tetap Sah KPU menganggap sah surat suara yang dicoblos pada batas di antara dua lajur caleg dalam satu parpol. Suaranya dihitung untuk parpol. SOELISTIJONO K OMISI Pemilihan Umum akan menganggap sah surat suara yang dicoblos di dua nama calon anggota legislatif dalam satu partai politik. “Itu untuk menekan jumlah surat suara yang tidak sah nanti. Di lapangan nanti akan ada banyak varian pencoblosan oleh pemilih, maka KPU memberikan kebijakan agar sejumlab varian tertentu dianggap sah,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, KPU harus memerhatikan aspek voter intention atau iktikad pemilih yang mencoblos beberapa caleg dalam satu partai di surat suara. “Jangan sampai ketika varian-varian itu muncul lalu dianggap tidak sah. Harus dilihat iktikad pemilihnya, kalau masih dalam satu partai, itu harus dianggap sah. Kalau di partai berbeda, itu jelas tidak sah,” tegas Ferry. Pada saat di dalam bilik suara, berbagai kemungkinan pencoblosan bisa terjadi ketika pemilih menggunakan hak pilihnya. Jika surat suara dicoblos pada dua lajur caleg berbeda, serta pada kolom lambang parpol, suara tersebut dianggap sah dan dihitung masuk sebagai dukungan bagi parpol bersangkutan. Sementara itu, surat suara yang dicoblos pada satu lajur caleg dan pada kolom parpol bersangkutan, suara sah akan dihitung masuk ke caleg. KPU juga menganggap sah surat suara yang dicoblos pada batas di antara dua lajur caleg dalam satu parpol, dengan perolehan suaranya akan dihitung untuk parpol. “Sistem pemilihan proporsional dengan daftar calon terbuka kan nyoblos partai dan caleg. Kami akan melihat varian pencoblosan yang tidak keluar konteks UU.” KPU harus memerhatikan aspek voter intention atau iktikad pemilih yang mencoblos beberapa caleg dalam satu partai di surat suara. Dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur cara pencoblosan yang benar dan suara pemilih dianggap sah. Pertama, pemilih bisa mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik peserta pemilu. Kedua, pemilih dapat juga mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon. Ketiga, pemilih boleh mencoblos pada nomor urut, tanda gambar, nama caleg, dan nama parpol peserta pemilu yang sama. Kembali produksi KPU sudah bergerak cepat untuk mengantisipasi beberapa logistik berupa kotak dan bilik suara yang rusak. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan bahwa proses produksi kembali sedang berlangsung. KPU menargetkan pada 15 Maret nanti, semua logistik sudah disebarkan ke seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. “Kami berharap semua selesai sesuai jadwal dan 15 Maret nanti dapat didistribusikan ke daerah-daerah,” terang Arief di kantor KPU, Jakarta, kemarin. Distribusi logistik berupa kotak dan bilik suara tersebut, tambah dia, untuk menutup kekurangan bilik dan kotak suara yang sudah tersedia di KPU-KPU daerah, dan sekaligus mengganti kotak dan bilik suara yang rusak. Seperti kerusakan kotak dan bilik suara untuk Kabupaten Sinabung, Sumatra Selatan, akibat letusan Gunung Sinabung, dan banjir bandang Manado juga diperhatikan oleh KPU. “Kalau Sinabung tidak ada kerusakan, tapi memang kurang sejak awal. Sedangkan yang akibat letusan Gunung Kelud juga tidak ada kerusakan, tapi memang kurang,” ujar Arief. (Ant/*/P-4) soelistijono @mediaindonesia.com ANTARA/FIQMAN SUNANDAR MENGAWAL SURAT SUARA: Dua pekerja menyusun kardus berisikan kertas suara Pemilu 2014 saat tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum Manado, Sulawesi Utara, kemarin. Kardus tersebut berjumlah 1.415 yang isi setiap kardusnya berisi 1.000 surat suara untuk wilayah Manado dan Minahasa. Ribuan Saksi Dilatih untuk Pemilu Jurdil DEWAN Pimpinan Wilayah Partai NasDem Bangka Belitung, kemarin, menggelar Pelatihan Manajemen Saksi Pemilu 2014 di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ketua DPW Partai NasDem Bangka Belitung Ramli Sutanegara mengatakan kegiatan pelatihan manajemen saksi itu dilaksanakan mengingat ribuan saksi yang dimiliki masih tergolong baru dan belum mengerti. “Ya, kita harapkan kepada ribuan saksi yang ikut pelatihan hari ini dapat memahami dan mengerti tentang saksi pada pemungutan suara Pemilu 2014 nanti,” ujar Ramli di Parpol Harus Punya Visi Jangka Panjang MENTERI Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan pembangunan Indonesia harus ditopang kebijakan yang terencana. Menurutnya, hal itu penting demi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Bappenas meminta visi misi partai peserta Pemilu 2014 bisa sinergis dengan RPJP. Dengan sinergitas itu, akan terbentuk capaian berdasarkan dukungan kebijakan oleh legislatif dan eksekutif periode 2014-2019. Apalagi, ungkap Armida, sistem perencanaan pembangunan nasional dalam RPJP merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. “Partisipasi dan komitmen dari partai politik yang melahirkan pembuat kebijakan mutlak dibutuhkan mendukung rencana pembangunan Bappenas,” tegas Armida dalam sebuah diskusi di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, kemarin. Dalam acara tersebut, hadir beberapa perwakilan parpol seperti Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPP PDIP Perjuangan M Prakosa, politikus Partai Nasional Aceh Hamdillah, dan MI/RAMDANI Bappenas Armida Alisjahbana menjadi pembicara dalam acara Diseminasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. menjabat. Pendidikan politik dari partai politik kepada seluruh calon anggota DPR, DPD, dan DPRD harus membawa visi menuju Indonesia yang mandiri, adil, maju, dan makmur. Sosialisasi Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan sosialisasi RPJPN 2005-2025 sebaiknya dijadikan program dalam kampanye nanti oleh parpol dan caleg peserta pemilihan umum. “Nantinya, RJPN 2005-2025 menjadi landasan visi dan misi dan diperhatiakan oleh calon presiden dan legislatif,” tegas Husni di saat mengisi acara tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengakui, butuh komitmen antara perencana hadiah yang cukup bagi saksi yang bisa menemukan kecurangan saat Pemilu 2014 mendatang,” tegas Ramli. Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kemarin menyerahkan laporan dana kampanye tahap kedua ke Komisi Pemilihan Umum setempat. Partai politik yang didirikan Surya Paloh itu tercatat sebagai partai pertama dan masih satu-satunya di Pamekasan yang menyerahkan laporan dana kampanye tahap kedua. “Kami sudah siap sejak awal menyongsong pemilu legislatif tahun ini sehingga tahapan demi tahapan akan kami patuhi dengan baik,” kata Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pamekasan Abdullah Ibrahim. Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasianto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi Partai NasDem yang menjadi partai pertama menyerahkan laporan dana kampanye sebelum batas akhir yang ditetapkan, yakni pada 2 Maret 2014. “Kami berharap langkah tersebut juga diikuti oleh parpol lain agar bebas dari ancaman diskualifikasi, seperti tertera pada Pasal 134 Undang-Undang Pemilu,” tegas Agus. (RF/ MG/P-4) Pemuda Jangan Apatis Berpolitik RENCANA PEMBANGUNAN: Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Armida menyebutkan sosialisasi RPJP dititikberatkan bagi para partai politik untuk disosialisasikan kepada seluruh calon anggota DPR, DPRD, dan DPD, juga calon presiden dan wakil presiden. Armida menjelaskan, jika ada kesamaan visi dan misi DPRD, DPR, dan Presiden terpilih nanti, kebijakan yang lahir dari mereka akan terfokus. Mengingat pembangunan belum berjalan sesuai perencanaan berkaitan dengan lemah peran serta pembuat kebijakan, DPR dan pemerintah. Dia menyarankan agar calon anggota DPR dan capres memahami dan menjadikan RPJM dan RPJP itu sebagai sisipan dalam visi misi setelah Pangkal Pinang, kemarin. Dia menyebutkan, selain menyiapkan 2.754 saksi, mereka juga mempersiapkan tiga saksi bayangan di setiap tempat pemungutan suara se-Provinsi Babel. “Jumlah saksi kita se-Babel itu ada sekitar 2.754 saksi. Namun, kita juga masih menyiapkan tiga saksi bayangan di setiap TPS,” tegas Ramli. Ia menambahkan, DPW Partai NasDem Bangka Belitung akan memberikan imbalan atau hadiah kepada saksi yang dapat menemukan kecurangan pada Pemilu 2014 April mendatang. “Kita siapkan imbalan dan pembangunan dan pembuat kebijakan. RPJP dan RPJM yang substansinya menyerupai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mesti disosialisasikan ke seluruh partai bersama Bappenas. Di lain hal, pengurus Partai Nasional Aceh (PNA) Hamdillah menyatakan indeks pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan dirasa belum merata karena kebijakan antardaerah berbeda. Ia mencontohkan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, yang mempunyai kesenjangan ekonomi akibat kebijakan yang tidak terarah membuat masyarakat Aceh mudah tersulut konflik. “Perkembangan politik Aceh memanas karena kebijakan pembangunan yang dijalankan timpang,” tegas Hamdillah. (*/P-4) JUMLAH pemilih muda dalam Pemilu 2014 mencapai 64 juta atau sekitar 34% dari total jumlah pemilih keseluruhan. Sebagian merupakan pemilih pemula yang baru mengenal dunia politik. Kaum muda memegang peran yang sangat penting, bukan sekadar menjadi objek dalam pemilu, melainkan juga ikut menentukan masa depan bangsa. Caleg DPR daerah pemilihan DKI Jakarta III Aryo Djojohadikusumo pun mengajak kaum muda agar tidak apatis terhadap politik. Apalagi, tambah dia, langkah kaum muda saat ini sangat menentukan nasib masa depan bangsa. “Jika kaum muda apatis dan tidak peduli terhadap politik, kondisi bangsa tidak akan berubah. Padahal kaum muda adalah penggerak perubahan bangsa,” ungkap Aryo dalam diskusi Yang Muda yang Berpolitik, di Jakarta, kemarin. Karena itulah, lanjutnya, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik karena ingin melakukan perubahan secara nyata. Aryo aktif sejak 2005 dalam kegiatan sosial melalui Yayasan Arsari. “Untuk dapat memberikan bantuan secara luas saya harus menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itulah, saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan,” jelas Aryo. Pengamat politik Universitas Indonesia Agung Suprio menyebutkan siklus para politikus muda kontemporer ada dua bagian. Gelombang pertama antara 2011 dan 2012, yang disebut dengan gelombang politisi muda korupsi, dengan contoh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh. Pola yang dibangun oleh politisi muda korup itu ialah kerja sama hitam dengan eksekutif. Gelombang kedua terjadi antara 2012 dan 2013. Gelombang ini ialah gelombang kebangkitan politisi muda bersih. Kebanyakan personelnya ialah para pemimpin daerah, di antaranya Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. “Ciri mereka ialah berani hidup sederhana dan mereformasi birokrasi,” tandas Agung. (*/P-4) MI/RAMDANI PEMILU CERDAS DAN BERKUALITAS: Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Judhariksawan menjadi narasumber dalam Dialog Nasional Pemilu di Gedung RRI, Jakarta, kemarin. Dialog tersebut bertujuan mewujudkan pemilu yang cerdas dan berkualitas.

PLATFORM PARTAI KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 1 Partai NasDem 5 7 Partai Demokrat SENSUS penduduk kita untuk 2010 sudah keluar. Yang perlu dilihat dari sana, dibandingkan dengan proyeksi Indonesia di abad ke-21, ternyata pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,39% per tahun. Kita punya beban, itu keluar dari skenario. Yang perlu menjadi perhatian dari sensus penduduk kita, ternyata sekarang rasio ketergantungan usia tidak produktif kepada usia produktif sekitar 52%, pada 2028, diperkirakan turun sampai 46%. Indonesia akan punya usia produktif yang banyak daripada yang tidak produktif. Kalau tidak dijaga, bonus ini bisa lepas. Yang harus dijaga beri kesehatan yang baik, pendidikan, iptek sehingga inovasi berkembang. (Wta/P-2) PENGENDALIAN penduduk saat ini terabaikan. Banyak daerah kurang memerhatikan program KB. Salah satu buktinya ialah makin berkurangnya petugas penyuluh di daerah. Setiap saya berdialog dengan kader, PLKB, dan lainnya, ada keluhan tunjangan kinerja yang bisa dibilang sangat kecil. Namun, BKKBN terus berupaya meningkatkan sesuai desakan Komisi IX. Terlepas dari itu, rekrutmennya juga harus terus digalakkan. Pemerintah pusat pun kesulitan untuk mengintervensi kebijakan daerah. Demokrat berharap lebih banyak program inovatif diperkenalkan oleh BKKBN. Bukan hanya alat kontrasepsi gratis. (Nov/P-2) Siti Nurbaya Nova Rianti Yusuf Ketua DPP NasDem Wakil Ketua Komisi IX DPR RI (F-Demokrat) 2 PKB TIDAK TERKENDALI: Pengunjung berpose pada wallpaper kampanye dua anak cukup saat berlangsung Rakernas Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2014 di Jakarta, Rabu (12/2). Dengan merujuk laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sejak 2000 sampai 2007, juga prediksi hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tidak terkendali. 8 PAN PEMERINTAH tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Harus juga ada evaluasi menyeluruh terhadap partisipasi masyarakat. Apakah sudah cukup pemahaman atas pentingnya pengendalian jumlah penduduk. Memang namanya sosialisasi dahulu (era Orba) begitu sukses, tapi hari ini tidak ada seperti itu. Tinggal apakah sekarang pertumbuhan yang berlangsung sesuai tidak dengan ketersediaan lapangan kerja, kecukupan pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, pemerintah harus buat terobosan baru. Mungkin saja menggalakkan lagi KB dengan persuasif. (Wta/P-2) PENGENDALIAN penduduk masih sebatas retorika. Bisa dilihat dari politik anggaran, kelembagaan di daerah, sosialisasi, infrastruktur, masih jauh dari target pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk harus masuk prioritas politik anggaran. Kami sudah berupaya melakukan peningkatan anggaran. Namun memang karena fokus politik anggaran masih bersifat peningkatan ekonomi sehingga pengendalian penduduk tidak masuk prioritas. Distribusi penduduk seharusnya juga menjadi perhatian karena meningkatkan kesejahteraan rakyat.(Wta/P-2) Imam Nachrowi Yahdil Abdi Harahap Anggota Komisi IX F-PAN Sekjen DPP PKB 3 PKS 9 PPP PROGRAM BKKBN dulu yang dibangun zaman Presiden Soeharto terbilang sukses. Pada perkembangan terakhir tidak semasif dahulu. Menurut saya, ini terkait keberpihakan politik anggaran dan concern presiden. Ada dua amanah yang perlu dilakukan, yakni kuantitas memang harus ditekan dan kualitas penduduk perlu ditingkatkan. BKKBN pernah mengatakan pada 2025-2030 akan ada bonus demografi. Tetapi, jumlah penduduk tanpa ada potensi yang bisa dimanfaatkan malah jadi musibah demografi. Kami mendesak BKKBN tidak hanya mengampanyekan tagline-nya saja ‘Dua Anak Cukup’, tetapi kualitas ditingkatkan. (Nov/P-2) Di Islam itu kan ada ayat yang mengatakan jangan tinggalkan generasi yang lemah. Untuk menciptakan generasi cerdas dan kuat, harus diperhatikan laju pertumbuhan penduduk. Ketika tidak bisa dikendalikan, dan pertumbuhan meningkat, akan banyak dampak terjadi, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain. Perlu ada terobosan, tidak hanya program, tetapi gerakan yang ditunjang oleh pusat. Sebab masyarakat tidak melihat masalah kependudukan sebagai hal strategis. Sekarang lebih menggemborkan ekonomi. Itu baik saja. Ekonomi tak punya makna jika laju pertumbuhan tak terkendali. (Nov/P-2) Indra Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR RI (F-PKS) Anggota Komisi IX DPR RI (F-PPP) 10 PARTAI HANURA 4 PDIP PENGENDALIAN pertumbuhan penduduk tidak akan pernah berjalan baik jika data yang disajikan terindikasi manipulatif. Data penduduk mencerminkan jumlah dan kondisi penduduk yang tidak boleh dilihat sekadar angka. Data penduduk miskin dan tidak mampu tidak boleh sekadar untuk mengejar pencitraan. Seolah pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan. Data itu harus memperlihatkan realita. Pengendalian tidak boleh hanya dipahami berkurangnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk harus mencakup terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Indikator keberhasilan pengendalian penduduk ialah peningkatan kualitas hidup. (Wta/P-2) DALAM beberapa tahun terakhir kita melihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk sangat pesat. Kondisi ini disebabkan pemerintah tidak seperti zaman dahulu, gencar melakukan program KB. Sekarang seperti dilepas begitu saja. Ini berpengaruh terhadap kualitas hidup penduduk. Tidak ada salahnya kalau pemerintah mengikuti apa yang telah dilakukan Orde Baru dengan program KB. Dengan demikian jumlah orang dalam satu keluarga bisa terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendidikan bisa diatur. Sampai saat ini pertumbuhan penduduk kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kalau dibiarkan ini membahayakan kehidupan berbangsa. (Wta/P-2) Rieke Diah Pitaloka Saleh Husin Anggota Komisi IX F-PDIP Ketua DPP Hanura 14 PBB 5 Partai Golkar HARUS disepakati ada program gerakan nasional. Kalau perlu, Presiden turun langsung menangani hal ini dan memanggil seluruh kepala daerah untuk menggencarkan sosialisasi dampak laju penduduk. Tidak bisa dilakukan oleh BKKBN sendiri. Lalu, dari situ, seluruh pihak dan DPRD, saat reses, ikut melakukan sosialisai bahaya laju kependudukan yang tinggi. Akan jadi beban bagi masyarakat di masa depan jika tidak mampu bersaing secara kualitas. Saat ini program yang ada dengan upaya menekan laju penduduk tidak dipahami di daerah. Apalagi ada penelitian bahwa angka kelahiran tinggi terjadi pada generasi dengan latar belakang ekonomi rendah. (Nov/P-2) ANGKA kelahiran di Indonesia perlu dikendalikan dengan program yang betul-betul menyatu dengan tujuan kependudukan secara nasional. Penyebaran penduduk antara di Pulau Jawa dan luar Jawa seharusnya seimbang. Istilah ‘banyak anak, banyak rezeki’ itu tidak terlalu berkorelasi. Berapa pun jumlah anaknya harus dicerdaskan. Dulu Soeharto berhasil soal program pengendalian penduduknya. Bahkan di mayoritas negara muslim, yang berhasil hanya Indonesia. Namun, ketika reformasi kok malah kebalikannya? Proses sosialisasi yang tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat, adat, agama, dan pemerintah menjadi salah satu faktornya. (Wta/P-2) Charles J Mesang MS Kaban Anggota Komisi IX DPR RI (F-Partai Golkar) Ketua Umum PBB 6 Partai Gerindra 15 PKPI SELAMA ini kami mendukung upaya pengendalian laju penduduk. Saya menilai aturannya harus lebih ketat lagi. Dengan UU yang mengikat, saya rasa dapat membantu menekan laju penduduk. Kalau di China jelas, aturan mereka ada pembatas di undang-undang. Selama ini aturan itu sebatas himbauan, belum tegas disebutkan dalam UU. Sempat diwacanakan regulasi itu dibuat dan posisinya yang mengusulkan adalah pemerintah. Sembari menunggu adanya regulasi, dengan cara komunikasi dan edukasi masif dilakukan kepada masyarakat, semoga masalah kependudukan teratasi.(Nov/P-2) PENGENDALIAN pertumbuhan penduduk harus dilihat secara komprehensif oleh pemerintah. Karena itu akan memengaruhi segala hal. Ini berkaitan dengan transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja, dan segala hal. Makanya dulu ada program Keluarga Berencana. Itu menjadi salah satu solusi. Pengendalian pertumbuhan penduduk harus menjadi program prioritas bagi pemerintah. Harus ada anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program kependudukan di lapangan. Aturan dan UU juga harus jelas.(Wta/P-2) drg. Putih Sari Rully Soekarta Anggota Komisi IX (F-Gerindra) Ketua DPN PKPI ANTARA/DHONI SETIAWAN Menggugah Kesadaran Isu Kependudukan M ASALAH kependudukan bagaikan dua mata pedang. Jika dikelola dengan baik, ia akan menjelma menjadi kekuatan suatu bangsa yang dahsyat. Sebaliknya, jika dikelola ala kadarnya, ia akan menjadi beban (pembangunan) bahkan bisa menjerumuskan suatu bangsa ke krisis kemanusiaan. Bila merujuk laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sejak 2000 -2007 dan prediksi 2020, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tidak terkendali. Tingkat fertilitas masih akan relatif tinggi. Lalu diperparah kebijakan dari hampir seluruh kepala daerah yang tidak memedulikan program kependudukan seperti KB pada pascaera reformasi. Bagi pemerintah daerah, isu kependudukan kurang seksi dan tidak populer jika dibandingkan dengan program pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan. Tidak itu saja, instansi (dinas kependudukan) yang dahulu (masa Orde baru) mandiri, sekarang ‘dipereteli’ dan ditempelkan begitu saja menjadi urusan dinas lainnya. Termasuk sumber daya manusia (SDM) yang menangani masalah kependudukan dihabisi dan dialihfungsikan. Dari 45 ribu SDM yang bergerak di bidang kependudukan, sekarang tinggal 15 ribu. Bisa dibayangkan jangkauan mereka dalam menyosialisasikan program-program kependudukan akan semakin redup. Pihak BKKBN pun mengakui masalah kependudukan yang sebenarnya sangat strategis ini belum mendapatkan perhatian serius dari pimpinan parpol. Memang faktor reproduksi merupakan hak asasi setiap orang. Namun, pengendalian penduduk juga tidak kalah penting. Studi Perserikatan BangsaBangsa menggambarkan kegagalan pengendalian penduduk akan merugikan, terutama bagi masyarakat kelas bawah, karena akan sulit bagi suatu bangsa bisa melahirkan generasigenerasi yang cerdas dan punya peluang untuk menjalani kehidupan secara baik. Padahal, tanpa desain kependudukan yang terencana dan konsisten, program pemberantasan kemiskinan, swasembada pangan, pendidikan bermutu, tenaga kerja, perumahan, dan lainnya dijamin gagal. (Sto/P-4)

POLITIK & HUKUM 6 KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 Dibentuk Tim Antipenyadapan Menurut laporan dari Edward Snowden, NSA telah menguping jutaan data pelanggan Telkomsel dan Indosat. NSA tidak bekerja sendiri. Mereka bermitra dengan intelijen Australia. AKHMAD MUSTAIN M ENTERI Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai pemerintah memang tidak boleh asal reaktif menanggapi soal penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat, yang diduga dilakukan melalui dua provider. “Semua yang dikatakan Snowden itu belum tentu benar, jadi kan semacam reaktif. Begitu Snowden itu bongkar, (kita) tutup, (lalu kita) berantas. Kan gak begitu,” kata Tifatul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, terkait penyadapan merupakan tugas utama Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, Kemenkominfo juga akan membuat tim pengawas baru untuk masalah penyadapan ini di lembaganya. “Jadi, kita tunggu sikap terakhir arahan Presiden ke Menlu Marty Natalegawa, bagaimana seharusnya kita bersikap. Nanti kita akan follow up,” cetus Tifatul. Dia mengaku akan menunggu penjelasan soal kebenaran informasi yang diungkap Snowden. Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya menunggu Kemenlu membicarakan masalah tersebut dengan Amerika Serikat dan Australia. “Toh Abbott (Perdana Menteri Australia) kan sudah berjanji tidak akan terulang lagi, tapi kok ada data (penyadapan) baru. Itu urusan Kemenlu,” tukas Tifatul. Terkait langkah yang dilakukan terhadap operator seluler tersebut, Tifatul mengaku tidak akan langsung memperketat aturan atau menjatuhkan hukuman. Apalagi ke-14 operator yang ada di Indonesia kebanyakan beroperasi di Tanah Air. Namun, utamanya pihaknya akan terlebih dahulu mencari informasi soal penyadapan tersebut. “(Soal penyadapan itu) sebetulnya seperti apa. Ini kan baru lontaran saja oleh satu pihak,” katanya. Sebelumnya, Direktorat Intelijen Australia bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat disebut melakukan penyadapan melalui dua operator telekomunikasi Indonesia, Telkomsel dan Indosat, yang menguasai 77% pelanggan seluler Tanah Air. Diduga sekitar 1,8 juta pelanggan seluler Indonesia menjadi korban sadapan kali ini. Hal tersebut diungkap oleh Edward Snowden yang sebelumnya juga membongkar skandal penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II pada akhir tahun lalu. Menhan kerahkan Lemsaneg Sistem komunikasi di Indonesia sangat rawan disadap, pasalnya bukan hanya saham perusahaan, tapi juga satelit yang dipakai untuk pengiriman frekuensi dimiliki pihak asing. Namun untuk mencegah penyadapan melalui sistem komunikasi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan akan mengerahkan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). “Kita akan berusaha memprotek, kita akan ada fire walls. Contohnya sistem kita kan ada yang fisikal dan nonfisikal, di COC (cyber operation center) kita. Masalahnya Lemsaneg sudah lapor saya, sekarang sudah didalami,” ujar Purnomo di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Untuk mencegah terjadinya penyadapan, dia berharap seluruh instansi harus memiliki CERT (computer emergency response team). Karena itu, jika terjadi penyadapan, respons akan cepat. “Di case kita, sudah ada COC. Kita tahu siapa yang nyerang, kita tepis pakai apa, lalu serang kembali kita ada. Tapi kan itu terbatas untuk kita. Nah, sekarang kita anjurkan agar CERT itu dipunyai institusi lain,” jelas Purnomo. (Ant/P-4) mustain @mediaindonesia.com MI/ANGGA YUNIAR PENCEMARAN NAMA BAIK: Hakim Agung Gayus Lumbuun memperlihatkan laporannya kepada pers seusai mengadukan dugaan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, di Jakarta, kemarin. Gayus melaporkan sebuah stasiun televisi atas pemberitaan yang menyebutkan dirinya menerima uang Rp700 juta dari artis Julia Perez. Kala Ditjen Pajak masih Suburkan Mafi a R EKENING gendut dan kekayaan berlimpah seorang Gayus Tambunan yang terungkap beberapa tahun silam nyatanya belum mendorong Direktorat Jenderal Pajak berbenah diri. Sebagai institusi, lembaga itu baru sekadar menyelamatkan muka ketimbang memperbaiki kebolongan yang ada. Akibatnya, mafia pajak masih subur bermain di dalamnya. Begitulah kiranya yang ingin dikemukakan oleh Totok Hendriyatno. Bersama Denok Taviperiana, seorang pegawai pajak lainnya, ia kini menjadi terdakwa kasus suap dan pencucian uang. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin, jaksa mendatangkan sejumlah saksi. Di antaranya adalah Yon Rizal yang dulunya tergabung dalam tim pemeriksa dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri (PNS). Sebagai catatan, meski Totok dan Denok baru ditangkap pada 20 Oktober Semua itu tentu tidak akan terjadi bila ada pengawasan yang ketat dari Ditjen Pajak sebagai institusi. 2013, mereka sudah diberhentikan secara tidak hormat pada Desember 2012. Keputusan Ditjen Pajak itu diambil setelah lembaga itu menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan pemeriksaan disiplin PNS. Dalam laporan PPATK 2010, ditengarai ada transaksi mencurigakan dari rekening PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP) ke rekening pegawai Ditjen Pajak Denok dan Totok. Polisi kemudian memperoleh bukti bahwa keduanya menerima suap Rp1,6 miliar dari PT SAIPP. Uang suap itu diduga menjadi imbalan atas pengurusan restitusi pajak 2004 hingga 2007 PT SAIPP senilai Rp21 miliar. Setelah diperiksa, Kementerian Keuangan pun direkomendasikan untuk memberhentikan mereka secara tidak hormat. Menurut Totok, ada yang luput dari penanganan kasusnya. Kepada Yon Rizal, dia pun bertanya, “Kenapa hanya merekomendasikan pemecatan, tapi tidak ada review institusi?” tanyanya. Ketika ditanya begitu, Yon Rizal hanya menjawab tidak tahu. Totok boleh saja sudah menjadi terdakwa dalam kasus itu, tetapi pertanyaannya cukup berdasar. Penyimpangan restitusi pajak yang dilakukannya bersama Denok untuk perusahaan yang mau menggelontorkan miliaran rupiah ke rekening mereka itu sudah berlangsung lama, yakni selama 2004-2007. Semua itu tentu tidak akan terjadi bila ada pengawasan yang ketat dari Ditjen Pajak sebagai institusi. (Hera Khaerani/P-4) Kabupaten Tambrauw Tetap Berdiri MAHKAMAH Konstitusi tetap mempertahankan pembentukan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, dengan menolak pengujian UndangUndang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Uji materi itu diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong dan Manokwari serta beberapa suku di Sorong dan Manokwari. Pada sidang sebelumnya, pemohon yang mengajukan uji materi tersebut beralasan mengenai masuknya beberapa distrik di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong ke dalam daerah pemekaran Kabupaten Tambrauw. Menurut pemohon, masuknya distrik-distrik tersebut dari kedua kabupaten menyebabkan perang antarsuku di wilayah tersebut dan juga telah melanggar hak masyarakat adat. Agar tidak terjadi lagi perang antarsuku yang berada di wilayah itu, pemohon meminta distrikdistrik tersebut dikembalikan pada kedua kabupaten tersebut. Distrik-distrik yang menjadi bagian dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari yang kemudian masuk ke Kabupaten Tambrauw antara lain Distrik Fef, Distrik Muyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, MI/PANCA SYURKANI PEMBENTUKAN TAMBRAUW: Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan Maria Farida Indrati memimpin sidang putusan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (UU) Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, di MK, Jakarta, kemarin. Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Namun, dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh anggota majelis hakim panel Muhammad Alim disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat (1), yang dalam pasal tersebut menggunakan frasa ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas bukan menggunakan terdiri atas’, menegaskan bahwa distrik-distrik yang dimaksud oleh pemohon tidak termasuk dalam cakupan wilayah kabupaten Tambrauw tetap merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata M Alim ketika membacakan pertimbangan dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Mahkamah juga beralasan bahwa pemohon menginginkan empat distrik yang masuk ke kabupaten Manokwari, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani agar dikeluarkan dari Kabupaten Tambrauw dan kemudian dibentuk kabupaten baru, yaitu Kabupaten Manokwari Barat. Kuasa hukum pemohon, Syamsudin, mengatakan dengan putusan MK yang menolak gugatan pemohon, pihak pemohon akan berkonsultasi dengan DPR sebagai pembuat undang-undang. “Alasan MK bahwa pembentukan suatu daerah ada aturan tersendiri. Jadi, MK tidak berwenang untuk membubarkan atau membentuk suatu daerah. Yang berwenang adalah yang membuat UU, jadi kita ajukan ke DPR,” kata Syamsudin seusai persidangan. (AI/P-4).

OPINI KAMIS, 27 FEBRUARI 2014 Jebakan Mitos Politik Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-Publica (Center for Public Capacity Acceleration) Yogyakarta P EMILU 2014 akan menjadi pemilu ke11 sejak Indonesia berdiri. Jalan panjang yang telah dilalui idealnya membawa perbaikan signifikan dari pemilu ke pemilu. Faktanya, kualitas pemilu baik dari aspek prosedural dan substansial masih menapaki jalan terjal. Pemilu perdana 1955 layak diapresiasi sebagai tonggak pertama Indonesia belajar demokrasi. Di tengah situasi yang labil dan penuh konflik, pemilu berhasil mengikutsertakan 80 partai politik (parpol), organisasi massa, dan puluhan perorangan. Pemilu selanjutnya di era Orde Baru dapat dikatakan sebagai fase pemilu tipu-tipu. Rekayasa politik dilakukan sistematis untuk memenangkan mutlak Golongan Karya (Golkar). Era Reformasi membawa angin segar bagi iklim demokrasi. Pemilu 1999 terlaksana dan diyakini sebagai tonggak baru demokrasi Indonesia. Tercatat 48 parpol menjadi peserta dan pemilu berlangsung lancar. Pemilu 2004 kembali memberikan catatan penting. Dalam pemilu ini untuk pertama kalinya rakyat memilih langsung anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden. Catatan positif juga lahir pada Pemilu 2009 dengan pemberlakuan sistem proporsional terbuka. Sayangnya, dari segi partisipasi terus terjadi penurunan. Partisipasi Pemilu 1999 sebesar 92% terus turun hingga pada Pemilu 2009 menjadi 71%. Mitos politik Di balik perubahan-perubahan positif, ritual elektoral masih terus memegang erat mitos-mitos politik. Mitos politik umumnya muncul sebagai produk politik tradisional. Menurut Karen Armstrong, mitos memiliki fungsi khusus, yaitu menjelaskan sesuatu yg belum mampu disentuh oleh logos (nalar, akal). Dalam perjalanan waktu, mitos mengalami komodifikasi, yakni dirancang sebagai komoditas guna memenuhi berbagai jenis tujuan (Endibiaro, 2014). Komodifikasi paling mutakhir ialah hadirnya mitos politik. Arianto (2014) memaparkan bahwa kultur politik modern terbukti masih memberikan ruang lebar bagi terciptanya legitimasi mitologis. Banyak bentuk mitos politik yang terus dilestarikan dan dihembuskan ke publik demi merengkuh kemenangan mudah dengan nalar pendek. Pertama, mitos asumsi massa. Massa yang terlihat berkerumun banyak akan menjadi kebanggaan dan senjata unjuk kekuatan (show of force) dari parpol. Model pengerahan massa menjadi aksi andalan yang diyakini bisa membuktikan kekuatan hingga memengaruhi pilihan. Praktiknya tidak jarang yang mengabaikan kualitas

Add a comment

Related presentations

Related pages

Indonesia Media Online | Berdaya Lewat Lintas Budaya

Ada dua mata uang pecahan yang disinyalir memiliki keanehan. Sebagai warga negara Indonesia, ... © 2015 Indonesia Media Online.
Read more

MEDIA INDONESIA 27 MARET 2015, Menggugat Hak Angket - YouTube

MEDIA INDONESIA 27 MARET 2015, ... 8 Februari 1983 – 27 Maret 2015 ... SB1M 27 MARET 2014 Adryan Fitra Cari Rejeki dari Social Media dan ...
Read more

EDITORIAL Media Indonesia Sabtu 27 September 2014 ...

EDITORIAL Media Indonesia Sabtu 27 September 2014 "Sudahilah Sandiwara Politik Itu" Media Indonesia. ... Editorial Media Indonesia: ...
Read more

Indeks Berita Kamis, 10 Desember 2015 - Serambi Indonesia

Serambi Indonesia; Tribun Kaltim; Tribun Lampung; Tribun Manado; ... April 2014; Maret 2014; Februari 2014; Januari 2014 © 2015 TRIBUNnews.com All Right ...
Read more

Kalender februari 2015

Kalender februari 2015. Bekijk hier de maandkalender van februari 2015 inclusief weeknummers. ... 27 februari 2015: 7:31: 18:15: 10u 44m: 28 februari 2015 ...
Read more

Download Mozilla Firefox 27 Terbaru Bahasa Indonesia ...

Download Mozilla Firefox 27 Terbaru Bahasa Indonesia (Februari 2014) ...
Read more

Kalender Februar 2015

27. Februar 2015: 6:58: 17:41: 10s 43m: 28. Februar 2015: 6:56: 17:43: 10s 47m: Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird allgemein für den Standort ...
Read more

27 | September | 2014 | Media Informasi Hari Ini

1 post published by zulhamedi on September 27, 2014. Media Informasi Hari Ini Menu. ... INDONESIA BLOGGER. ... Ikuti “Media Informasi Hari Ini ...
Read more

Accel World – Wikipedia

Daraufhin begann die Veröffentlichung durch ASCII Media Works am 10. Februar 2009 beim ... Februar 2014) wurden von der noch ... fünfter für den 27 ...
Read more

Kalender Liturgi Tahun A/II, 27 Januari 2014 – 2 ...

... MEDIA KOMUNIKASI UMAT PAROKI REDEMPTOR MUNDI. ... Bahasa Indonesia – Pkl 18.00. Minggu : ... 27 Januari 2014 – 2 Februari 2014. Senin :
Read more