Media Indonesia 15 Maret 2014

60 %
40 %
Information about Media Indonesia 15 Maret 2014

Published on March 15, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

DIdepanrumahSiPitung,Kam- pung Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pukul 14.50 WIB, Gubernur DKI Ja- karta Joko Widodo alias Jokowi, memberikan pernyataan pen- ting siap dicalonkan sebagai presiden RI. “Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekar- noputri untuk jadi calon pre- siden Republik Indonesia. De- ngan mengucap bismillahir- rahmannir-rahim, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi dengan mengenakan busana khas Betawi. Setelah itu, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang berada di dekatnya itu. Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memba- cakan surat perintah harian dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presi- den dari partai tersebut pada Pemilu 2014. “Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Puan yang juga menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu sembari membacakan perintah tertulis dari Megawati di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, ke- marin. Saat menanggapi pencalon- an Jokowi, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Koma- ruddin Hidayat mengatakan secara etika politik, pencalonan Jokowi memang banyak menu- ai kekecewaan masyarakat yang menudingnya melanggar sumpah jabatan. Namun, kata Komaruddin, bisa jadi Jokowi memiliki cara pandang yang lain. ”Jika nanti di tingkat nasional dia tidak bisa membuktikan mampu membuat kemajuan untuk masyarakat, sedangkan Jakarta semakin tak terurus, rakyat akan kembali kecewa dan menganggap Jokowi ti- dak bertanggung jawab. Itu namanya hanya pindah pang- gung,” kata Komaruddin saat dihubungi tadi malam. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyam- but baik pencapresan Jokowi. “Selamat dan mudah-mudahan dapat memberikan upaya dan kinerja yang terbaik,” kata Surya di Kantor DPP Partai NasDem. (Nov/Mag/Yah/Kim/ Mad/X-5) Berita terkait hlm 4, 8 RUDI KURNIAWANSYAH J ENGKEL karena Peme- rintah Provinsi Riau tidak serius menangani kebakaran hutan yang semakin memburuk dan te- lah berdampak bagi kese- hatan masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan operasi tanggap darurat kebakaran hutan di daerah itu. Kekesalan Presiden semakin menjadi lantaran Gubernur Riau Annas Maamun tidak hadir dalam rapat koordinasi, kemarin, melalui telekonfe- rensi antara Presiden yang berada di Kantor Polda Jateng Semarang, Wapres Boediono di Mabes Polri Jakarta, dan Ke- pala BNPB Syamsul Maarif di Pekanbaru, Riau. “Mestinya gubernur ada di situ. Gubernur melapor- kan langsung kepada saya, apa yang sudah dan sedang dilakukan, sekaligus gubernur bisa mendengarkan apa yang saya perintahkan, begitu cara menganalisis tugas dan mana- jemen krisis dijalankan,” tegur Presiden Yudhoyono dengan wajah memerah. Presiden juga menyindir ketidakhadiran Menko Ke- sejahteraan Rakyat Agung Lak- sono. Namun, ketidakhadiran Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu sudah mendapat izin dari Wapres Boediono. Kekecewaan Presiden lan- taran seluruh aparatur peme- rintahan tidak menjalankan Instruksi Presiden 16/2011 ten- tangPeningkatanPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. “Itu disebabkan lemahnya manajemen pelaksanaan, baik di tingkat kepemimpinan mau- pun tingkat koordinasi,” ujar Deputi Kepala Unit Kerja Pre- siden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Mas Achmad Santosa kepada Media Indonesia. Karena itu, Presiden Yudho- yono memerintahkan pelaksa- naan operasi tanggap darurat kebakaran hutan di Riau se- lama tiga minggu ke depan, dan mungkin bisa diperpan- jang apabila kondisi tersebut diperlukan. Peningkatan intensitas ope- rasi terpadu tanggap darurat asap meliputi tiga kegiatan utama, yaitu pemadaman api dan asap, perawatan dan pela- yanan kesehatan, serta pene- gakan hukum. “Saya akan menuju Riau me- mimpin pengendalian operasi di sana. Saya meminta benar tanggung jawab dan kerja keras dari pejabat negara dan pejabat pemerintah di Riau,” tegas Presiden. Kepala Badan Reserse Krimi- nal Polri Komjen Suhardi Alius mengungkapkan sudah me- ningkatkan status hukum sa- lah satu perusahaan pemilik lahan di Riau, PT NSP, menjadi tersangka. “Kita tidak soal perusahaan. Tersangka per- orangan juga sudah bertambah menjadi 44 orang,” cetusnya. Asap dampak kebakaran hutan yang menyelimuti Riau dan sekitarnya telah menca- pai status sangat berbahaya dengan indeks polusi lebih dari 300. Apalagi bencana asap itu juga sudah melanda Bengkulu dan Jambi. Bencana kabut asap telah berdampak serius bagi kese- hatan warga sekitar. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau menunjukkan bahwa jum- lah penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) meru- pakan yang terbanyak, dari 18.893 jiwa pada 26 Februari 2014 meningkat dua kali lipat menjadi 43.463 jiwa pada 12 Maret 2014. Wilayah dengan penderita ISPA paling banyak ialah Ro- kan Hilir dan Pekanbaru, di- susul Rokan Hulu, Kota Dumai, Bengkalis, Kampar, Siak, dan Pelalawan. Selain ISPA, ribuan warga juga mengalami iritasi kulit dan mata, juga asma. (BG/ Mad/Kim/SL/MY/X-9) rudi@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 10 SABTU, 15 MARET 2014 / NO. 12017 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Persaingan Lebih Panas di Ferrari Aturan dan cara balapan musim ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Fokus Olahraga, Hlm 22-23 SALAH satu babak penting perjalanan demokrasi di negeri ini akan dimulai besok. Hal itu ditandai dengan digulirkan- nya kampanye terbuka partai politik menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2014. Melalui para calon anggota legislatif dan juru kampanye, partai politik mulai menawarkan gagasan dan janji-janji demi mendulang simpati dan suara. Di situlah makna me- ngapa kita menyebut fase kampanye terbuka sebagai bagian penting demokrasi elektoral di Republik ini. Dengan kampanye terbuka, publik akan tahu sampai seberapa jauh harapan mereka layak digantungkan. Rakyat akan bisa menilai sekuat apakah gagasan para calon wakil mereka, sekaligus bisa mencatat, merekam, untuk kemu- dian menagihnya kelak jika sang caleg sudah jadi wakil rakyat. Bagi para caleg dan partai politik, kampanye terbuka mulai besok hingga 21 hari mendatang mestinya menjadi ajang menawarkan gagasan besar perubahan. Bagi publik, kampanye terbuka bisa jadi tempat untuk menguji calon pemimpin. Kampanye terbuka bisa dimanfaatkan oleh rakyat untuk aktif menyorongkan agenda perubahan dengan memaksa partai politik dan para juru kampanye mena- warkan gagasan-gagasan cerdas dan membawa ke- maslahatan untuk lima tahun ke depan. Selama ini, masyarakat dicekoki oleh laku lancung para wakil rakyat dan prag- matisme akut partai politik. Perkembangan demokrasi Indonesia didarahi prak- tik politik kotor di bawah penguasaan uang lewat ruang-ruang pengap transaksi menjijikkan. Dalam kurun hampir satu dasawarsa, demokrasi kita dirayakan oleh kedangkalan, baik kedangkalan konsep maupun etika. Ruang-ruang nalar dan etika ditaruh di ‘halaman belakang’, sedangkan ‘teras rumah demokrasi’ kita dijejali oleh politik pencitraan yang kelewat dosis. Politik sekadar dihiasi oleh pola gerak tutur dan penge- lolaan kesan. Substansi etika politik sebagai perkhidmatan kepada kebajikan hidup bersama terkubur dalam-dalam. Karena itulah, publik perlu cerdas serta cermat dalam menilai dan memilah mana emas sungguhan dan mana emas sepuhan. Emas sungguhan akan terus berkilau ken- dati bungkusnya kurang meyakinkan. Sebaliknya, emas sepuhan hanya kinclong sesaat, lalu karatan hanya dalam waktu sekejap. Ia seperti menjanjikan, tetapi substansinya ialah kepalsuan. Kampanye terbuka juga akan menguji apakah para poli- tikus benar-benar siap untuk mengedepankan kejujuran kendati agak pahit dari sisi popularitas. Juga bisa terlihat a- pakah justru politisi kita mengejar popularitas buta sembari menghalalkan segala cara, termasuk jika perlu melakukan kampanye hitam dan menebar ujaran kebencian. Jika semua itu bisa dijalankan, kampanye terbuka akan bermakna dan berkualitas. Akan tetapi, jika tidak, kampa- nye terbuka hanya akan menjadi slogan dan janji kosong tanpa isi. Kampanye terbuka akan menguji apakah para politikus benar-benar siap untuk mengedepankan kejujuran kendati agak pahit dari sisi popularitas. Silakan tanggapi Editorial ini melalui: www.metrotvnews.com Menguji Kualitas Kampanye Alkohol dan Kelahiran Prematur SelamatkanRiau Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Biang keladi dari bencana asap di Riau ialah adanya tindakan pembakaran yang semestinya dicegah aparat daerah. SALAT MINTA HUJAN: Ratusan warga mengikuti salat Istiska atau meminta hujan di Masjid Ar-Rahman, Pekanbaru, Riau, kemarin. Salat itu digelar agar Riau terbebas dari kabut asap tebal yang sudah berhari-hari menyelimuti dan sangat membahayakan kesehatan. ANTARA/RONY MUHARRMAN DariRumahSiPitung,JokowiSiapTinggalkanDKI CAKSONO PEREMPUAN yang tengah dalam bulan-bulan pertama masa kehamil- an sebaiknya menghindari mengon- sumsi alkohol meskipun pada takaran ringan atau moderat karena dapat membawa dampak buruk terhadap kehamilan. Demikian disebutkan dalam hasil temuan studi terbaru yang dilakukan peneliti dari University of Leeds, Inggris, baru-baru ini. Dengan menganalisis sebanyak 1.264 partisipan, tim peneliti menemukan bahwa perilaku minum berat saat masa kehamil- an membuat perempuan hamil berisiko melahirkan prematur dan memengaruhi perkembangan bayi. Penelitian tersebut dipublikasikan di Journal of Epi- demiology and Community Health. Sebelumnya ada studi yang menyebut perempuan hamil ‘boleh’ mengonsumsi alkohol asalkan tidak lebih dari satu pint atau sekitar 0,5 liter selama seminggu. Namun, peneliti merekomendasikan agar perempuan hamil atau mereka yang tengah mencoba hamil menghindari alkohol meskipun pada tingkat yang ringan. (BBC/Hym/X-4) ILUSI BUSANA GENIUS Pekan mode Paris bukan hanya soal keindahan, melainkan teknik desain tingkat tinggi. Misalnya ilusi dua gaun dalam satu busana dari Dior. PESONA ANGKUTAN DARI RUSUN Masih juga kapal belum bisa jalan. Sudah lebih seminggu. CERPEN

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Ma- nusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi teknologi informasi (TI) Gedung Per- pustakaan Pusat UI tahun anggaran 2010-2011. “Hari ini (kemarin) KPK melaku- kan upaya penahanan terhadap TN di Rutan Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di Guntur. Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK. KPK menjadikan Tafsir sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang da- pat merugikan keuangan negara. Yang bersangkutan dituding melakukan penyalahgunaan we- wenang secara bersama-sama ter- kait proyek pengadaan instalasi TI perpustakaan UI. Diduga ada peng- gelembungan harga dari proyek senilai Rp21 miliar itu. Menurut Johan, hingga kini KPK terus mengembangkan kasus terse- but apakah melibatkan pihak lain atau tidak. Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan mantan Rektor UI Gumilar R Soemantri, Johan be- lum bisa berbicara banyak karena penyidikan masih berlangsung. “Iya (Gumilar) pernah diperiksa sebagai saksi. Intinya kasus masih dikembangkan dan terbuka peluang pihak lain terlibat. Semua tergan- tung ditemukannya dua alat bukti,” kata Johan. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar 7 jam, Tafsir yang keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.23 WIB tampak mengenakan rompi tahanan KPK. Ketika ditanya mengenai pena- hanannya dan dugaan keterlibatan pihak lain, ia enggan berkomentar. “Tidak ada,” ucapnya singkat sebe- lum masuk ke mobil tahanan. Tafsirterakhirkalidiperiksasebagai tersangka pada 17 Oktober 2013 lalu. Audit yang dilakukan Badan Peme- riksaKeuanganterhadapPengelolaan Dana Masyarakat tahun anggaran 2009-2011 di UI menemukan adanya potensi kerugian negara sekitar Rp45 miliar dalam dua proyek di UI, salah satunya proyek pengadaan instalasi TI untuk perpustakaan. (Ben/X-8) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memasang pelang sita di rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur, terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan ke- pada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Rumah yang terletak di Jl Selat Makassar C9/22 dan Teluk Langsa tersebut sudah disita sejak pe- kan lalu, tetapi penyegelan baru dilakukan kemarin. “Tadi sore (kemarin), pemasangan pelang sita dugaan TPPU tersangka AU di rumah Jl Selat Makassar dan Teluk Langsa di Duren Sawit,’’ jelas juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta. Rumah di hook itu, imbuh dia, atas nama KH Attabik Ali yang merupakan ayah istri Anas, Athi- yyah Laila. Rumah tersebut kini juga dijadikan markas ormas Perhimpunan Pergerakan Indo- nesia (PPI). Anas yang juga Ketua Presidium PPI dijerat dua undang-undang. Oleh KPK dibidik dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia disangka menerima hadiah atau janji dalam proyek pem- bangunan pusat olahraga Ham- balang dan proyek lain. Dalam proyek Hambalang, Anas diduga mendapatkan uang Rp2,2 miliar dan sebuah mobil Harrier. Selan- jutnya, Anas disangka dengan UU TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda mak- simal Rp1 miliar. Selain rumah di Duren Sawit, KPK telah pula menyita dua bi- dang tanah di Kelurahan Mantri- jero, Yogyakarta, seluas 7.670 m2 dan 200 m2 yang juga atas nama KH Attabik Ali. Adapun tiga bidang tanah di Desa Panggungharjo, Ban- tul, yang disita atas nama Dina AZ, anak Attabik Ali. Seusai menjalani pemeriksaan di KPK, kemarin, Anas memban- tah memiliki tanah di Kelurahan Mantrijero, Yogyakarta, yang merupakan pemberian Direktur PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. “Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu ya,” ucapnya. Ia juga kembali menyangkal me- miliki hotel di Bali. “Hotel apa? Di Bali ada banyak hotel, ada hotel bintang 5, bintang 4, hotel melati juga ada. Doakan saja 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi sampeyan doakan saja mudah-mudahan (punya).’’ Namun, kala ditanya apakah punya tambang dan perkebunan di Riau dan Kalimantan, Anas tidak mau menjawab. Menurut Koordinator Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar, Anas diduga memiliki perusahaan tambang bauksit dan batu bara di Kepulauan Riau dan Kalimantan. Dugaan itu muncul karena Anas kerap terlihat datang untuk me- mantau jalannya usaha tambang tersebut. Pengacara Anas, Firman Wijaya, menepis dugaan itu. Menurut dia, jika memiliki usaha tambang, penampilan kliennya akan ser- bamewah. “Anas kan cuma tamatan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Dia cuma punya kemampuan tentang politik, tidak ada tentang tam- bang,’’ tandasnya. (Ben/X-8) HILANGNYA pesawat Malaysia Airlines (MAS) bernomor MH 370 yang mengangkut 239 penum- pang, dari pantauan radar, mencu- atkan spekulasi transponder atau alat pengirim sinyal pada pesawat tersebut sengaja dimatikan. Spekulasi itu muncul setelah otoritas AS menyatakan bahwa pesawat dalam penerbangan Kuala Lumpur (Malaysia)-Beijing (China) itu masih terbang ratusan kilometer di luar lokasi terakhir tanpa kontak dengan radar. AS meyakini pesawat itu ter- bang berjam-jam di atas perairan Laut China Selatan sesuai dengan data berupa pancaran sinyal yang masuk ke satelit yang mereka pantau. Pelaksana Tugas Menteri Trans- portasi Malaysia, Hishamuddin Hussein, kemarin, mengatakan pihaknya terus mendalami ke- mungkinan transponder sengaja dimatikan meskipun belum men- jadi kesimpulan yang definitif. Temuan Badan Penerbangan Federal AS (FAA) tersebut, kata Hishamuddin, membuka kemung- kinan salah satu pilot atau se- seorang dengan pengalaman terbang, ingin membajak pesawat untuk beberapa tujuan. Motif lainnya, penculikan dan bunuh diri dengan cara menerjunkan pesawat ke laut. Merespons kemungkinan terba- ru itu, Hishamuddin mengungkap- kan upaya pencarian diperluas. Area pencarian pesawat hingga ke bagian timur dan barat dari wilayah Malaysia. Bentangan area pencarian, yaitu Laut China Sela- tan dan sisi barat Semenanjung Melayu, Laut Andaman, hingga Samudra Hindia. Perluasan area pencarian itu berkorelasi juga dengan persedia- an bahan bakar pesawat yang mampu melakukan penerbangan ke wilayah yang luas di Asia Teng- gara dan Asia Selatan. China, sebagai negara yang me- miliki warga negara paling banyak di dalam MH 370, menyatakan ter- akhir kali berkomunikasi dengan stasiun lalu lintas udara di timur Malaysia di Laut China Selatan dan diyakini berbalik ke Malaysia. “Saya akan menjadi orang yang paling bahagia jika kita benar- benar bisa mengonfirmasi bahwa yang terdeteksi itu MH 370,” kata Hishamuddin. (AP/Reuters/ Hym/X-4) VOUCKE LONTAAN U PAYA pemerintah membe- rikanpelayanankesehatan kepada seluruh rakyat In- donesia terhambat oleh mandeknya pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Buktinya beberapa rumah sakit di sejumlah daerah memiliki piutang Jamkesmas sebesar puluhan miliar rupiah di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (lihat grafik). DiRumahSakitUmumPusat(RSUP) Kandou Manado, misalnya, catatan utang pemerintah dalam program JamkesmastersebutmencapaiRp27,3 miliar terhitung sejak Agustus hingga Desember 2013. “Kami sudah mengajukan (per- mohonan pembayaran) tunggakan tersebut sejak awal Maret 2013 tetapi hinggakinitidakkunjungdibayarkan. Padahal, rinciannya cukup besar, ya- itu Agustus Rp3,4 miliar, September Rp5,8 miliar, Oktober Rp5,6 miliar, November Rp6,3 miliar, dan Desem- ber2013Rp6,1miliar,”keluhDirektur Keuangan RSUP Kandou Agustinus Pasalli, kemarin. Adapun tunggakan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) DivisiRegionalX,lanjutAgustinus,per 1 Januari 2014 terhitung mencapai Rp12 miliar lebih dan baru dibayar- kan sekitar 75%. Di Provinsi Jawa Timur, tunggakan Jamkesmas yang belum dibayarkan Kemenkes mencapai Rp200 miliar yang tersebar di sejumlah rumah sakit daerah. Di sebuah rumah sakit kecil di Tarutung, Sumatra Utara, tunggakan Jamkesmas pun tidak kalah mence- ngangkan. Pada 2013, tunggakan di RSUD Swadana tersebut mencapai Rp1,2 miliar. Besarnya tunggakan Jamkesmas tersebut semakin diperberat dengan tunggakan BPJS sejak Januari 2014 sebesar Rp1 miliar lebih. Direktur RSUD Swadana Ladingan Sianipar mengaku sudah bosan me- nyurati Kemenkes sejak pertengahan 2013 karena ia selalu saja menerima jawaban yang serbatidak pasti. Besarnya tunggakan, kata dia, me- mengaruhikinerjadankesejahteraan petugas rumah sakit. Sementara itu, pihak rumah sakit dituntut membe- rikan pelayanan maksimal kepada semua pasien. “Setiap pasien tetap dilayanisepertibiasa.Setelahmereka sembuh, kami mengajukan klaim ke BPJS untuk diverifikasi,” ujarnya. Dibayar Juni Sekretaris Jenderal Kemenkes Su- priyantoro mengakui tunggakan itu dapat mengganggu kelancaran pro- gramJamkesnas.“Namun,tunggakan akan terbayarkan Juni 2014.” Untuk kepentingan pembayaran, kataSupriyantoro,BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan kini te- ngah mengaudit dan memastikan ni- lai total tunggakan. “Dana tunggakan diambildariAPBN-P2014.Setelahcair langsung didistribusikan ke rumah sakit,” ungkap Supriyantoro. Pemerintahmencatattelahmenung- gak pembayaran Jamkesmas kepada 1.023 rumah sakit di seluruh Tanah Air dengan nilai total Rp2,9 triliun (Media Indonesia, 13/3).Karena itu, Kemenkes bertekad paling lambat Juni2014akanmelunasiseluruhtung- gakan itu. (FL/JH/X-3) voucke@mediaindonesia.com SABTU, 15 MARET 2014SELEKTA2 ANTARA/YUDHI MAHATMA DITAHAN KPK: Mantan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia Tafsir Nurchamid (tengah) seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Tafsir ditahan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan instalasi teknologi informasi Perpustakaan Pusat UI. Manajemen rumah sakit di daerah telah mengajukan permohonan pembayaran dana Jamkesmas sejak Maret 2013. Miliaran Dana Jamkesmas tidak Kunjung Dicairkan RumahAnasyangDisita atasNamaMertua REUTERS/SAMSUL SAID IBRAHIM DOA UNTUK PENUMPANG: Gedung Putra World Trade Centre di Kuala Lumpur memberi pesan untuk mendoakan para penumpang Malaysia Airlines MH 370 yang hingga kini belum ditemukan, kemarin. Pencarian pesawat yang telah delapan hari hilang diperluas hingga ke Samudra Hindia. Transponder MAS Sengaja Dimatikan KPKTahan MantanWakil RektorUI “Ah, siapa bilang, enak aja. Gitu saja, ya. Saya mau Jumat berkah dulu, ya.” Anas Urbaningrum Tersangka TPPU Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus tersebut, apakah melibatkan pihak lain atau tidak.

ABDUS SYUKUR K OMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meno- lak calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) serta calon ang- gota legislatif (caleg) yang ter- kait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pemiluituharusberkualitas dan menghasilkan pemimpin berintegritas yang menja- min partisipasi publik. Pene- tapan syarat caleg, capres, dan cawapres harus kedepankan sisi kemanusiaan. Jangan sam- paiyangterpilihmemilikiutang masa lalu dengan pelanggaran HAM,” kata Kepala Divisi Pe- mantauan Impunitas Kontras Muhammad Daud Beureueh saatmendatangiKantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Ja- karta, kemarin. Saat bertemu Ketua KPU Husni Kamil Manik, Muham- mad Daud Beureueh bersama keluarga korban memaparkan adanya utang masa lalu terkait denganhilangnyasejumlahma- hasiswa pada 15 tahun silam. Peristiwa penghilangan secara paksa pada Mei 1998 tersebut, dariketerangansejumlahsaksi dantemankorban,karenapen- culikanolehKomandoPasukan Khusus (Kopassus). “Komnas HAM sudah me- nyelidiki peristiwa tersebut. Maka itu, kami berharap KPU bisa menjadi filter agar caleg, capres, dan cawapres bersih serta tidak terlibat atau punya utang di masa lalunya,” imbuh Muhammad Daud Beureueh. Rukyati Darwin, keluarga dekat Eten Karyana, maha- siswa sastra Prancis Universi- tas Indonesia (UI) yang hilang hingga saat ini, berharap agar pemilu kali ini menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang berkualitas. “Semoga presiden yang terpilih nanti dapat menun- taskan kasus Mei 1998 yang juga menghilangkan anggota keluarga saya,” ujar Rukyati. Di kesempatan itu, Husni Kamil Manik berjanji akan mengakomodasimasukandan mengkaji semua laporan yang disampaikan Kontras. Semen- tara itu, untuk persyaratan caleg yang diharapkan tidak terkait dengan pelanggaran HAM, Husni mengatakan saat ini proses pemilu tengah ber- langsung. “KPU hanya bisa umumkan kepada publik dan silakan untuk memilihnya sendiri. Dengan info yang cukup, pasti akan terpilih yang terbaik,” kata Husni. Adapun untuk capres, Hus- ni meminta Kontras agar tidak hanya menyampaikannya ke KPU, tapi juga mendatangi partai peserta pemilu. Kampanye hitam Di kesempatan terpisah, Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodi- hardjo menduga adanya kam- panye hitam yang ditujukan terhadap Ketua Dewan Pem- bina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kampanye hitam itu berupa beredarnya pesan berantai yang berisi larangan terhadap media massa untuk menanyakan berbagai perso- alan seputar kasus 1998 dan pelanggaran HAM. “Beredarnya pesan beran- tai itu, kami anggap seba- gai kampanye hitam untuk mendiskreditkan Prabowo yang elektabilitasnya sangat baik,” kata Budi seraya me- nambahkan sejumlah jurnalis dari berbagai media massa telah mewawancarai Prabowo tanpa adanya campur tangan pada saat peliputan. Prabowo merupakan capres yang diusung Partai Gerindra pada Pemilu 2014. Sejumlah survei menyebutkan elekta- bilitas mantan Danjen Ko- passus itu cukup baik dan sanggup mengalahkan Jokowi jika menggandeng calon wakil presiden yang tepat pada pil- pres mendatang. abdus @mediaindonesia.com JELANG Pemilu 2014, be- berapa insiden penembakan dan pelemparan granat di beberapa posko pemenangan partai politik peserta pemilu membuat kondisi keamanan di Aceh menjadi tidak kon- dusif. Tiga partai sudah menjadi korban, yakni Partai NasDem, Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Aceh. Faisal, ca- leg dari PNA, tewas karena ditembak orang. “Kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya mampu menjaga kemanan dan stabilitas setiap daerah di Indonesia. Kalau polisi kemudian seolah-olah mem- biarkan atau mengulur-ulur dengan tidak melakukan tin- dakan tegas pada pelaku yang mengganggu keamanan, saya kemudian berpikir, apakah polisi masih pantas diberi tu- gas untuk menjaga keamanan masyarakat, khususnya di Aceh?” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bap- pilu) Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan di Kantor DPP Partai NasDem Jakarta, kemarin. Ditegaskan Ferry, rasa aman merupakan hak dari se- tiap warga negara Indonesia. Kepolisian pun telah ditunjuk konstitusi sebagai alat negara untuk memberikan hak asasi tersebut. Ia pun menyarankan, jika polisi tidak mampu memberi- kan rasa aman di Aceh, sudah sepantasnya TNI turun ta- ngan untuk mengondusifkan keamanan di Aceh. “Karena rasa aman itu ada- lah salah satu hak yang ter- tinggi. Polisi terlihat main- main hingga lima kali insiden di Aceh. Kalau polisi dipan- dang sudah tidak berdaya, kita masih bisa berharap pada TNI,” tegasnya. Di kesempatan berbeda, mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh Supiadin Aries Saputra mengatakan ting- ginya persaingan di antara partai lokal di Aceh menjadi pemicu teror politik di sana. “Partai lokal di Aceh tidak siap mental bersaing dengan partai lain dan takut kalah. Maka itu melakukan aksi teror,” ungkapnya. Dia juga menambahkan persaingan politik di Aceh pada dasarnya sudah dimu- lai sejak 2006 saat pemilu kada dimulai. Menurutnya, persaingan di kalangan elite politik Aceh tersebut lebih ka- rena menyangkut harga diri yang sulit dihentikan. Calon anggota DPR dari Par- tai NasDem dari Daerah Pemi- lihan (Dapil) Aceh I Desi Fitri- ani mengungkapkan konflik menjelang pemilu di Aceh lebih disebabkan kurangnya kesadaran berpolitik elite di sana. (Yah/*/P-1) PartaiNasDemRagukan PengamananPemiludiAceh Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM Jika capres pelanggar HAM melenggang jadi pemimpin, ia akan terus tersandera oleh kesalahan masa lalunya karena tak pernah dituntaskan di pengadilan. TOLAK CAPRES PELANGGAR HAM: Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) didampingi Kontras mendatangi KPU Pusat, Jakarta, kemarin. Mereka ke KPU untuk mendorong pengusutan HAM dengan menolak caleg, capres, dan cawapres pelanggar HAM dalam Pemilu 2014. SABTU, 15 MARET 2014 3 MI/RAMDANI

BADANPengawasPemilumeng- ingatkan semua calon anggota legislatif atau siapa pun untuk tidak memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)dalammendulangsuara dan popularitas pada Pemilu 2014 ini. Penegasan tersebut disam- paikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Muhammad, kemarin, bertepatan dengan pelaksanaan kampanye pem- ilu legislatif yang dijadwalkan dimulai pada Minggu (16/3). Bawaslu tidak menampik jika isu SARA sangat rentan un- tuk dimainkan dan terjadi di hampir semua daerah, mulai Bogor,Bekasi,SulawesiSelatan, Papua, hingga sejumlah daerah lain. Isu yang paling mencolok ialah masalah yang dihadapi warga Ahmadiyah. Selain itu, sudah saatnya calon-calon wakil rakyat, baik yang akan duduk di pusat mau- pun di daerah, yang bertarung dalam pemilu kali ini untuk menanggalkan politik uang dalam mendulang suara. “Selain melanggar aturan pe- milu, politik uang merupakan praktikyangmencederaidemo- krasi. Politik transaksional ber- dampak buruk bagi demokrasi kita. Otoritas pemilu akan tin- daktegas,”ungkapMuhammad saat berdiskusi di kantor Media Indonesia. Dengan terbangunnya siner- gi antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pem- ilu 2014, Muhammad meyakini hal itu mampu meminimalkan timbulnya masalah dan ke- curangan. Reformasi menyang- kut penyelenggara pemilu yangmemberikankewenangan kepada Bawaslu membuat in- stitusi itu bisa bekerja efektif dalam mengawasi KPU, peserta pemilu, dan publik. Menyinggung partisipasi pe- milih, Muhammad mengakui bahwa masyarakat Indonesia belum melihat pemilu sebagai sebuah hajatan bersama untuk membangun bangsa. “Ironisnya konstituen datang memberikan hak suaranya didasarkan atas motif transak- sional.” Diungkapkan, modus politik traksaksional yang dijalankan caleg teridentifikasi sangat beragam, mulai bidang jasa hingga menemui calon kon- stituen dari rumah ke rumah untuk memberi amplop. Untuk menekan pengaruh politik uang tersebut Bawaslu melarang pemilih membawa alat komunikasi seperti telepon seluler saat memilih. “Dalam pemilu kali ini, kami melarang pemilih membawa alat komu- nikasi dan kamera. Biasanya pemilih bawa telepon untuk memfoto surat suara untuk dijadikan bukti bagi calon yang akan memberikan uang bahwa mereka mencoblos dia (pem- beri uang),” katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Nasional Bhin- neka Tunggal Ika, Nia Sjarifu- din, menyeru kepada Bawaslu supaya memaksimalkan fungsi pencegahan untuk meminimal- kan timbulnya masalah dan kecurangan yang menyangkut proses pemilu. Bawaslu dan KPU, ujarnya, juga harus memastikan bahwa seseorang yang mengetahui kecurangan lalu melapor ke otoritas penyelenggara pemilu untuk mendapatkan perlind- ungan saksi yang sepantasnya. (Hym/P-2) DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 dan Pasal 215 terkait dengan sistem pemilihan proporsional dan terbuka serta penetapan calon ter- pilih anggota legislatif berdasarkan pada perolehan kursi parpol peserta pemilu dalam suatu dapil dengan ketentuan suara terbanyak. Permohonan tersebut didaftarkan Ketua DPP Bidang Hukum PKB Anwar Rachman, kemarin. PKB menguji kedua pasal tersebut da- lam UU Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPR dengan alasan bahwa sistem propor- sional yang diatur dalam UU tersebut me- nyebabkan terbatasnya jumlah kursi yang diperebutkan dengan pertarungan sengit antarcaleg di dalam satu partai. “Akibat- nya masyarakat diombang-ambing, tarik sana-tarik sini. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dikhawatirkan bersikap golput dan/atau pragmatis. Dengan o- rang baru yang bermodal, dengan mudah menjadi caleg. Ini akan bahaya. Dari sini mulai tumbuh korupsi,” imbuh Anwar. Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji ter- sebut dipandang PKB bisa menghasilkan anggota legislator yang tidak berkualitas masuk ke parlemen. PKB melalui Anwar meminta dengan diajukannya uji materi tersebut, pene- tapan anggota legislatif ditentukan partai yang tentu sudah mempersiapkan kader- kader terbaik mereka. “Dengan sistem proporsional terbuka dan suara tebanyak, proses kaderisasi partai akan hilang. Jadi yang bertarung dalam pemilu bukanlah pertarungan antarpartai, melainkan pertarungan an- tarindividu,” tuturnya. Dia mencontohkan keberhasilan Pemilu 1999, ketika tidak ada sistem suara terba- nyak atau sistem pemilihan proporsional. “Di Pemilu 1999 dengan mencoblos partai saja tanpa memilih caleg, angka golput tidak sebesar pada pemilu-pemilu ter- akhir,” tambahnya. Akibat lanjutan, menurut Anwar, peran partai sebagai perwujudan perwakilan da- lam sistem demokrasi menjadi tidak ada artinya karena partai dipandang sebagai kendaraan untuk meloloskan seseorang ke parlemen. Walaupun pelaksanaan pemilu legislatif kurang dari satu bulan, menurut Anwar, jika dikabulkan, itu dapat diber- lakukan pada Pemilu 2019. (AI/P-2) Jokowi Waspadai Utang Budi ADHI M DARYONO P ENCAPRESAN Gu- bernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah menerima 60 pengu- saha akan berdampak pada ongkos politik yang tinggi. Menurut pengamat politik Gun Gun Heryanto, kemarin, ongkos pemilu yang tinggi melahirkan simbiosis mu- tualisme antara parpol yang mengusung calon penguasa dengan pengusaha atau pe- bisnis. Pebisnis juga melihat siapa yang paling potensial meraih dukungan dalam pe- milu. “Ingat tahun 2004, pengu- saha berbondong-bondong mendukung partai SBY (Par- tai Demokrat)? Sekarang berbondong-bondong masuk PDIP, bukan sebagai anggota, tetapi menunjukkan pengu- saha di belakang PDIP atau pencalonan Jokowi,” ujar Gun Gun. Dia menjelaskan kedata- ngan pengusaha ke sebuah parpol sangat bernuansa politis. “Kalau rombongan pengusaha ke situ, ada tren Jokowi yang mereka harap- kan,” kata Gun Gun saat dihubungi Media Indonesia tadi malam. Fenomena pengumuman pencapresan Gubernur DKI Jakarta Jokowi setelah DPP PDIP didatangi pengusaha, bisa menjadi sinyal bagi Jokowi agar tidak tersandera kepentingan pengusaha yang menjadi sponsor di balik pencapresannya. Gun Gun menuturkan dalam sejarah praktik politik di berbagai negara termasuk di Indo- nesia, kalangan pengusaha kerap menjadi orang di balik layar yang menentukan. Ka- rena posisi pengusaha yang menentukan, tentunya ada kompensasi yang diharap- kan dari calon penguasa yang didukungnya. “Tidak ada makan siang gratis. No free lunch. Yang ada bagai- mana simbiosis mutualisme. Ini harus dipelajari betul oleh Jokowi jika memenangi kontestasi,” ujar Gun Gun. Sekadar mengingatkan, investasi yang digelontorkan pengusaha bisa jadi alat san- dera bagi presiden terpilih. Contohnya Hartati Murdaya di rezim SBY. Pengusaha de- ngan penguasa bisa ciptakan satu tren baru dalam politik yang disebut entrepreneur rule,” paparnya. Selain itu, menurut Gun Gun, pencapresan Jokowi oleh PDIP belum ideal. Hal itu bisa dilihat dari kepemim- pinan Jokowi saat menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. “Sebagai Gubernur DKI, Jokowi belum menunjukkan prestasi yang menonjol.” Menurut Gun Gun Jokowi seharusnya menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Gu- bernur DKI terlebih dahulu lalu baru dicapreskan. Gun Gun menyakini jika Jokowi memenangi kontestasi, dia akan menemukan dilema karena masyarakat akan ter- lalu banyak berharap pada dirinya sementara kondisi riil akan berbicara lain. Rekayasa Terpisah, dosen Ilmu Ko- munikasi UI ada tren popu- laritas seseorang yang mun- cul bisa saja tidak berdasar- kan kinerja dan pemenuhan elektabilitas, tetapi lebih pada rekayasa. Tren pencit- raan di media sosial yang kian marak akhir-akhir ini juga banyak dimanipulasi. Devie mengungkapkan UI pernah menganalisis media sosial Twitter dan ditemukan bukti bahwa ada pengorgani- sasian untuk mencitrakan se- seoran terlihat baik di publik. Dari temuannya, satu orang memegang puluhan akun dan dilakukan beberapa orang. “Lebih tepatnya, dusta di- bayar, nantinya masyarakat akan minta legitimasi atas apa yang dinilai baik dari media sosial atau media massa,” kata Devie dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (13/3). “Fenomena popularitas Jokowi pernah dialami SBY pada2004.SBYmenjadimedia darling, setelah menduduki presiden,keluhandanpenilai- an negatif diarahkan kepada SBY. Juga dialami sekarang oleh Jokowi sudah mulai dise- rang dengan masalah busway (Trans-Jakarta) bermasalah,” ungkap Devie.(Cah/P-2) adhi@mediaindonesia.com Jokowi akan menghadapi dilema jika memenangi kontestansi dalam pilpres. Masyarakat dan pengusaha akan berharap banyak kepadanya. MI/IMMANUEL ANTONIUS MI/PERMANA MENGUBUR DIRI: Warga berdemonstrasi dengan cara mengubur diri, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kemarin. Aksi tersebut dilakukan warga karena menolak pemindahan tempat pemungutan suara (TPS) yang seharusnya berada di dekat tempat tinggal mereka ke daerah Halim Perdanakusuma. KAMPANYE AMAN DAN DAMAI: Ketua Bawaslu Muhammad (kiri) menyampaikan pendapat dalam acara focus group discussion (FGD) di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin. FGD yang diselenggarakan Media Indonesia itu bertema Mewujudkan kampanye pemilu yang aman dan damai. PKB Ajukan Uji Materi Sistem Proporsional “Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji tersebut dipandang PKB bisa menghasilkan legislator yang tidak berkualitas.” DUA hari menjelang jadwal kampanye pe- milu legislatif, kemarin, Kementerian Dalam Negeri telah mengizinkan 23 gubernur dan 11 wakil gubernur untuk berkampanye. “Yang sudah mengajukan cuti kampanye tercatat hari ini sudah 34 orang. Jadi 23 gubernur dan 11 wakil gubernur dan sudah saya tanda tangani semua,” ungkap Mendagri Gamawan Fauzi, di Kantor Kemendagri, Ja- karta, kemarin. Dijelaskan, permohonan izin cuti kam- panye dari kepala daerah dipastikan masih akan bertambah. Karena masa kampanye 21 hari, kepala daerah akan mengajukan cuti setelah mendapatkan jadwal kampanye dari partainya. Dari 21 hari waktu kampanye, jelas Gamawan, kepala daerah diberikan cuti selama empat hari. Itu dengan pembagian dua hari di setiap minggunya. Namun, kedua posisi itu boleh bersamaan di hari libur. Selain itu, jadwal cuti tetap diatur su- paya tidak berlangsung bersamaan dengan wakil gubernur sehingga pemerintahan ti- dak kosong. Namun, kedua posisi itu boleh bersamaan di hari libur. Mendagri kembali menegaskan gubernur dan wakilnya tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara selama cuti kampanye, termasuk menggunakan pengawalan seperti pada hari kerja. “Hanya presiden yang memiliki fasilitas melekat seperti keamanan dan kesehatan,” imbuh mantan Gubernur Sumatra Barat itu. Proto- kol pengawalan juga tidak boleh digunakan pejabat setingkat menteri yang ikut meng- ambil jatah cuti. Terkait dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara oleh pejabat selama kampa- nye, Mendagri mengatakan kewenangan ber- ada di Badan Pengawasan Pemilu. Sementara itu, anggota Bawaslu Daniel Zuchron menga- takan pihaknya belum menyusun peraturan mekanisme pemberian sanksi terhaap pe- jabat negara yang memanfaatkan fasilitas negara dalam berkampanye. “Kita baru akan menggelar rapat dengan Sekretariat Negara dan KPU untuk memastikan itu,” kata Daniel. (Cah/Mad/Kim/P-2) 23GubernurIzinKampanye SABTU, 15 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 BawasluakanTindakCalegIsukanSARA 14. PBB 15. PKPI ”Tidak ada makan siang gratis. Yang ada bagaimana simbiosis mutualisme. Ini harus dipelajari betul oleh Jokowi. Gun Gun Heryanto Pengamat Politik

SABTU, 15 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 Kekurangan surat suara itu terjadi secara merata untuk caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. BANYAKNYA purnawirawan TNI yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2014, baik pemilu legis- latif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, dikhawa- tirkan akan mengganggu ne- tralitas TNI secara individu ataupun lembaga. “Saya kira secara kelembagaan dari dulu, TNI itu netral dalam pemilu. Terlalu besar risikonya kalau TNI tidak netral. Jadi, yang su- dah mantan, kalau jadi caleg atau capres, janganlah meng- ajak atau menyeret anggota TNI yang masih aktif,” tegas Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddinseusaisilaturahim Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, kemarin. Walaupun terdapat bebera- pa bakal calon presiden yang berasal dari kalangan militer, kata Din, hal tersebut tidak perlu dikait-kaitkan dengan posisi mereka sebagai mantan petinggi TNI di masa lalu. TNI diharapkan tetap menjaga ne- tralitas sehingga tetap tercipta suasana aman dan damai da- lam pemilu. Selain itu, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi yang juga hadir dalam per- temuan itu mengatakan sikap netral tidak berarti TNI pasif dalam bergerak. “Netralitas bukan berarti tak ikut apa-apa. Hari ini TNI-AD akan netral, tapi yang lebih pelik bagimana mengamankan aspirasi masya- rakat,” tutur mantan cawapres dalam Pemilu 2004 itu. Sementara itu, KSAD Jen- deral TNI Budiman menjamin prajuritnya akan bersikap ne- tral dalam pemilu. Untuk itu, ia meminta tokoh masyarakat turut mengawasi prajurit TNI di mana pun berada. “Kami menghormati beliau- beliau (purnawirawan) yang mencalonkan diri, tapi kami jamin prajurit tidak akan ikut campur,” tegasnya. Karena itu, dia meminta kepada masyarakat untuk me- laporkan jika ada prajurit atau anggota TNI yang melakukan pelanggaran, termasuk bila ada yang tidak netral. “Kami pun membuka line SMS untuk menerima pengaduan jika ada anggota kami yang tidak ne- tral dalam pemilu,” tukasnya. (AI/P-3) PERSIAPAN SURAT SUARA: Pekerja melipat surat suara di Gudang Pengelolaan Logistik Pemilu Kota Yogyakarta, Jalan Ngeksigondo, Yogyakarta, kemarin. Menurut KPU Kota Yogyakarta, persiapan surat suara untuk keperluan Pemilu 2014 telah mencapai 70% dan ditargetkan selesai 19 Maret 2014. ANTARA/NOVERADIKA TokohAgamaRisaukanPolitisasiTNI KPUGamang Menindak Parpol ARDI TERISTI HARDI K OMISI Pemilihan Umum gamang un- tuk mendiskuali- fikasi partai politik peserta Pemilu 2014 yang terlambat menyerahkan la- poran awal dana kampanye. Sesuai ketentuan, laporan tersebut harus disampaikan ke KPU di semua tingkatan, paling lambat 2 Maret lalu pukul 18.00 WIB/Wita/WIT. Berdasarkan Undang-Un- dang Nomor 8 Tahun 2012 ten- tang Pemilu Legialatif, sanksi bagi parpol yang terlambat mnyerahkan laporan awal dana kampanye ialah dis- kualifikasi. Ketentuan tersebut dipertegas Peraturan KPU No- mor 17 Tahun 2013 tentang La- poran Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan pengakuan se- jumlahKPUdaerah,tidaksedikit peserta pemilu terlambat me- nyerahkan laporan awal dana kampanye. KPU pun pada Rabu (12/3) telah menggelar rapat ko- ordinasi dengan KPU provinsi terkait dengan masalah itu. “Kami masih meneliti lagi dari kabupaten/kota soal varian-va- rian (keterlambatan) yang ada,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, kemarin. Keterlambatan penyerah- an laporan dana kampanye, kata dia, disebabkan berba- gai varian. Artinya, alasan keterlambatan akan menjadi pertimbangan KPU. Husni mengaku ingin mene- rapkan sanksi diskualifikasi se- belum kampanye rapat umum dimulai pada 16 Maret besok. Untuk itu, sebelum menjatuh- kan sanksi, pihaknya terlebih dahulu mengumpulkan infor- masi secara lengkap. “Keter- lambatan laporan dana kam- panye itu harus dilihat secara utuh. Jangan sampai peserta pemilu dirugikan,” ujarnya. Sementara itu, anggota Ba- waslu Daniel Zuchron me- nyatakan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi sedang memproses keterlam- batan laporan dana kampanye. “Nanti kita akan buat reko- mendasi yang didiskualifikasi dan yang tidak,” terangnya. Bawaslu di setiap tingkatan, ucapnya, pada hari terakhir la- poran dana kampanye berada di lapangan. Saat ini, Bawaslu sedang mengumpulkan la- poran Bawaslu daerah. “Itu semua akan kita bicarakan di rapat pleno Bawaslu. Sejauh ini semuanya masih on go- ing,” jelasnya. Menurut Daniel, rekomendasi tersebut diharap- kan sudah rampung sebelum memasuki masa kampanye rapat umum. Berkenaan dengan laporan awal dana kampanye, KPU tadi malam menggelar rapat pleno tertutup di Gedung KPU, Ja- karta. Rapat itu untuk memve- rifikasi laporan dana kampa- nye parpol karena KPU tidak ingin gegabah menjatuhkan sanksi bagi parpol yang ter- lambat melapor. “Masih proses dan butuh kelengkapan infor- masi. Jangan sampai setelah keputusan diambil, ternyata menimbulkan masalah di ke- mudian hari,” tandas Husni. Tidak tegas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nas- Dem Ferry Mursyidan Baldan menyesalkan sikap KPU yang tidak mampu tegas pada pe- serta pemilu yang melanggar aturan, terutama yang tidak melaporkan dana kampanye. Menurutnya, masih bisakah kita menaruh kepercayaan kepada KPU sebagai penye- lenggara jika dalam menerap- kan peraturan KPU bersikap inkosistensi? “Jika ini berlaku tidak fair, kita justru semakin khawatir karena kita akan memasuki pemilu. Ini baru peraturan kasatmata, yang jelas kita bisa melihatnya. Bagaimana de- ngan nanti pada pemungutan dan penghitungan suara? Ja- ngan-jangan nanti dimainkan lagi seperti pemilu sebelum- nya?” Ferry mengingatkan. (Yah/P-3) ardi@mediaindonesia.com Sebagai penyelengara pemilu, KPU harus bersikap tegas agar tidak mengulangi kesalahan seperti pemilu terdahulu. SEJUMLAH Komisi Pemilihan Umum daerah mengeluh karena surat suara yang mereka terima kurang dari jumlah yang dibutuhkan. KPU Klaten, Jawa Tengah, mi- salnya, mengaku kekurang- an 4.053 surat suara untuk caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sekretaris KPU Klaten Rohmat Sunarno mengata- kan soal kekurangan surat suara itu, pihaknya telah mengusulkan ke KPU pusat. “Dari hasil sortir ditemukan 8.433 surat suara rusak. Namun, kami hanya meng- usulkan sesuai kebutuhan ditambah cadangan 2% dari DPT,” jelasnya di Klaten, kemarin. KPU Klaten, kata dia, tidak mengusulkan semua surat suara yang rusak untuk diganti karena ada surat suara yang lebih. “Kami berharap kekurangan surat suara sebanyak 4.053 lembar itu sudah bisa diterima sebe- lum 20 Maret mendatang,” imbuhnya. Sementara itu, surat suara untuk caleg DPD baru dite- rima KPU Klaten, kemarin, pukul 05.00 WIB. Jumlahnya 1.019 boks, masing-masing berisi sekitar 1.000 lembar. Di Trenggalek, Jawa Ti- mur, KPU setempat mengaku kekurangan 12.193 surat su- ara untuk Pemilu Legislatif 9 April 2014. “Jumlah yang dikirim me- mang kurang, sebagian lain rusak dan baru diketahui setelah penyortiran dilaku- kan,” kata komisioner KPU Trenggalek, Budi Mukary- anto. Ia mengatakan sesuai de- ngan daftar pemilih tetap yang diajukan, Kabupaten Trenggalek seharusnya men- dapat alokasi 2.282.516 lem- bar surat suara. Namun, setelah penyortiran dan peli- patan dilakukan, surat suara DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang siap digunakan baru 2.273.258 lembar. Setelah penyortiran di- lakukan hingga tahap akhir, ujarnya, ditemukan jumlah surat suara yang rusak men- capai 3.038 lembar. Sesuai aturan, seluruh kekurangan surat suara pemilu legislatif tersebut segera dilaporkan ke KPU pusat untuk segera ditindaklanjuti. “Hasil reka- pitulasinya akan segera kami kirimkan ke KPU pusat,” kata Sekretaris KPU Treng- galek, Wiratno. Kekurangan surat su- ara juga dialami KPU Kota Kediri, Jawa Timur. Sam- pai kemarin, mereka masih kekurangan 683 surat suara. Komisioner KPU Kota Kediri, Samanhudi, mengatakan kekurangan itu merata un- tuk caleg DPD, DPR, dan DPRD. “Kami sudah ajukan kekurangan itu ke PT Tem- prina di Nganjuk.” ujarnya. Dalam menanggapi hal itu, Kepala Biro Logistik KPU, Bo- radi, mengatakan kekurang- an terjadi karena sebagian surat suara masih dalam perjalanan. (JS/Ant/P-3) SejumlahDaerah Kekurangan BanyakSuratSuara D A L A M r a n g k a memperingatiHari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2014, Summarecon Mal Serpong kembali menye- lenggarakan ajang Musical March tahun ini. Dengan mengusung tema Back to 90’s, Summarecon Mal Serpong memberi- kan kesempatan bagi para pengunjung untuk bernostal- gia dan menikmati tembang- tembang musisi legendaris yang berjaya di era 90-an. Selain sejumlah band papan atas Tanah Air, se- jumlah musikus kawakan juga bakal tampil di ajang yang berlangsung hingga penghujung Maret tersebut, semisal Andre Hehanusa di 9 Maret, White Shoes & The Couples Company 21 Maret, The Groove 23 Maret, Java Jive 28 Maret, Potret 29 Maret, dan Yura & Gilbert Pohan 31 Maret. Dalam melengkapi ke- meriahan Musical March, pengunjung juga dapat ber- partisipasi dalam berbagai program menarik yang di- siapkan SMS, semisal 90’s Photo Contest pada 7-31 Maret 2014 dan Urban Ba- zaar with Jakcloth pada 3-16 Maret. Dalam 90’s Photo Contest, para pengunjung diajak ber- partisipasi dengan berfoto berlatar dekorasi 90-an. Foto- foto tersebut kemudian bisa diunggah ke akun Facebook dan Twitter masing-masing. Foto yang paling unik akan mendapatkan hadiah berupa voucer belanja. Sementara itu, Urban Ba- zaar ditujukan untuk me- muaskan hasrat pengunjung Summarecon Mal Serpong yang menyukai pakaian- pakaian kasual dari cloth- ing brands seperti Macbeth, Croz, Hatrick, Volion, Flo Distro, dan Chisel. Diskon hingga 70% disediakan di sejumlah booth. Tidak hanya itu. Menyu- sul kesuksesan tahun-ta- hun sebelumnya, mal juga kembali menggelar Fashion Blast tahun ini. Bekerja sama dengan desainer-desainer kreatif dari Lasella Collage, Summarecon Mal Serpong bakal menampilkan koleksi baju dari sejumlah desainer kenamaan Indonesia dan tenant. Ajang ini juga bakal dimeriahkan sejumlah penyanyi ternama, semi- sal Reza Artamevia pada 7 Maret, Raisa 8 Maret, NEO 14 Maret, Rio Febrian 15 Maret, dan Iwa K 16 Maret. Menurut GM Corporate Communication PT Sum- marecon Agung Tbk, Cut Meutia, semua kegiatan tersebut dipersembahkan khusus untuk memenuhi keinginan para pengunjung setia Summarecon Mal Ser- pong. “Pengunjung ingin agar tempat perbelanjaan seperti mal tidak hanya menyajikan pelayanan atas kebutuhan berbelanja atau kuliner saja, tetapi juga ajang-ajang positif yang dapat memperkaya wa- wasansertamenghiburmere- ka,” tandasnya. (Deo/S-25) One Month With a Thousand Stars at Summarecon Mal Serpong DOK SUMMARECON

SABTU, 15 MARET 2014HUKUM6 KOMISI Pemberantasan Ko- rupsi berharap pemerintah tidak mengintervensi dan berkomentar tentang pro- ses hukum perkara korupsi pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century se- bagai bank gagal berdampak sistemis. “Kita berharap pemerintah tidak mengintervensi dan berkomentar tentang proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ketua KPK Abraham Sa- mad saat dihubungi kemarin. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menga- takan bahwa kebijakan Cen- tury tidak dapat dipidanakan. Implikasi dari pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan menyelamatkan Bank Century tidak melanggar hukum. Wakil Ketua KPK Zulkar- nain membantah bahwa KPK mengajukan kebijakan untuk disidangkan di pengadilan tipikor. “KPK mengajukan pejabat publik yang diduga melaku- kan korupsi berkaitan de- ngan perbuatan melawan hukum atau penyalagunaan wewenang yang dilakukan. Ikuti persidangannya agar le- bih jelas dan transparan.” Hal senada juga diungkap- kan Wakil Ketua KPK Bam- bang Widjojanto. Menurutnya, argumen eksepsi terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang mengatakan KPK meng- adili kebijakan ialah mislead- ing dan menyesatkan fakta serta keyakinan publik. “Pendapat itu tampaknya se- suai dan selurus tegak dengan pernyataan yang dikemuka- kan oleh Presiden SBY. Yang kini diadili di pengadilan ada- lah perbuatan yang oleh KPK diyakini memenuhi rumusan delik serta ditemukannya ke- salahan dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.” Menurut Bambang, KPK mengajukan pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan me- nyalahgunakan kewenangan- nya dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis. Perbuatan itu di antaranya dengan mengubah peraturan BI dan aturan lain sebagai sarana perwujudan dan pe- nyempurnaan menyalahgu- nakan kewenangan. Contoh dalam pemberian FPJP, menurut Bambang, Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk men- dapatkan FPJP karena nilai rasio kecukupan modal dan jaminan aset kredit bank ter- sebut di bawah ketentuan. (Ben/P-4) FORUMIndonesiauntukTrans- paransi Anggaran (Fitra) Riau mendesak Komisi Pemberan- tasan Korupsi tidak berhenti menelusuri kasus yang me- libatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal kendati vonis sudah dijatuhkan. Fitra menanggapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Ko- rupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau, yang mem- beri vonis penjara 14 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara. Untuk korupsi Pekan Olah- raga Nasional (PON), Rusli dinyatakan terbukti telah menerima hadiah dalam melancarkan pengusulan atau pengesahan peraturan daerah (perda) terkait PON di Riau 2012. Adapun untuk kasus ko- rupsi kehutanan, Ketua DPP Partai Golkar itu juga terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan bagan kerja tahunan usaha pemanfatan hasil hutan kayu hutan ta- naman untuk sembilan kor- porasi berbasis tanaman in- dustri di Pelalawan dan Siak pada 2004. “Untuk TPPU (tindak pidana pencucian uang), KPK harus ti- dak berhenti sampai putusan, tetapi harus terus menelusuri seluk-beluk keterlibatan Rusli Zainal dalam memberikan izin kehutanan. KPK harus menyeret korporasi yang telah berselingkuh di bawah ketiak Rusli Zainal,” kata Koordi- nator Fitra Riau, Usman, di Pekanbaru. Dia juga menilai hukuman denda sebesar Rp1 miliar terhadap Rusli masih terlalu rendah. Denda dan hukuman buat Rulsi belum berat bila dibandingkan dengan aki- bat kerusakan lingkungan dan kerugian yang diderita negara pada korupsi PON Riau. Sementara itu, kuasa hukum Rusli, Eva Nora, menyatakan Rusli mengajukan banding atas vonis 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar yang dijatuhkan terhadapnya. Eva menyebutkan politikus se- nior Partai Golkar itu merasa sangat dizalimi atas vonis tersebut. “Tentu dizalimi. Kami ban- ding atas putusan itu, sebab hakim tidak mempertimbang- kan prestasi Rusli Zainal dan perbuatan baiknya selama ini,” kata Eva di Pekanbaru, kemarin. Menurutnya, prestasi Rusli Zainal selama 10 tahun me- mimpin Riau tidak bisa di- pandang remeh. Dia juga me- nyayangkan denda Rp1 miliar yang dibebankan terhadap Rusli, padahal kliennya tidak terbukti menerima langsung uang suap atau korupsi yang dituduhkan. “Rusli juga tidak terbukti memerintahkan secara lang- sung upaya suap dalam ko- rupsi Perda PON Riau terse- but,” tandas Eva. (RK/P-4) UngkapSemuaJejakKorupsiRusliZainal KETUA Komisi Yudisial RI Suparman Marzuki meni- lai hakim di Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam memutuskan perkara, guna meningkatkan kepercayaan publik. “Konsistensi diperlukan agar peradilan di Indonesia mendapat peningkatan keper- cayaan publik. Jangan terlalu banyak disparitas dalam me- mutus sebuah perkara,” kata Suparman Marzuki seusai memberikan kuliah umum di Universitas Atmajaya Yogya- karta, kemarin. Menurut dia, seorang hakim saat ini harus mampu mem- berikan penafsiran yang jelas dan konsisten terhadap suatu perkara. Penafsiran atau pema- haman hukum yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya dapat menjadi pemicu tidak adanya konsistensi dalam memutus perkara. Dalam hal itu, menurut Su- parman, hakim diharapkan dapat memberikan porsi se- tara terhadap setiap perkara yang relatif sama tingkat ke- jahatannya. “Putusan pidana yang ber- beda dalam perkara yang sama ini lah yang banyak dipersoalkan masyarakat saat ini,” katanya. Misalnya dalam perkara pencurian, jangan ada yang mendalam, lalu ada pula yang dangkal putusannya. Jangan ada yang putusannya 15 ha- laman, namun ada yang cuma tiga halaman. Konsistensi mesti ada, katanya menam- bahkan. Menurut dia problem itu, harus menjadi bahan evalusi baik peradilan di tingkat Mah- kamah Agung (MA), Peng- adilan Tinggi (PT), maupun Pengadilan Negeri. Selanjutnya, ia menambah- kan sistem peradilan saat ini juga perlu melakukan pembe- nahan pelayanan kepada ma- syarakat melalui konsistensi waktu tahapan peradilan. Pelayanan dianggap kurang memuaskan karena waktu pe- laksanaan persidangan kerap tidak pasti. “Ini juga tidak kalah pen- ting, orang seharusnya dapat mengetahui sebuah perkara itu akan disidangkan kapan, serta akan diputus kapan. Itu harus jelas,” kata pria kelahir- an Lampung ini. (Ant/P-4) MIRZA ANDREAS B AMBANG W Soehar- to diperiksa menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Lusita Ani Razak, terkait de- ngan kasus dugaan penyu- apan pengurusan perkara pemalsuan sertifikat lahan di Lombok Tengah, Nusa Teng- gara Barat (NTB). Kasus itu menyeret nama mantan Kepala Kejaksaan Ne- geri (Kajari) Praya, Subri. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan ketua ma- jelis hakim Sutarno tersebut dihadiri terdakwa Lusita Ani Razak bersama tim kuasa hukumnya. Dalam sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi- saksi itu, Bambang yang juga direktur utama di PT Pantai Aan mengaku tidak tahu-me- nahu soal kasus suap mantan Kajari Praya. Dirinya hanya mengaku mengenal dan te- lah beberapa kali bertemu dengan Subri atas perantara Lusita. Pendiri Partai Hanura itu mengaku bertemu dengan Subri di beberapa tempat, se- perti di Kantor Kejari Praya dan di Bandung. Dalam pertemuan terse- but dia merasa tidak pernah membicarakan masalah uang. Menurut Bambang, ia hanya menanyakan perkembangan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah di kawasan Selong Belanak yang melibat- kan Sugiarta alias Along. “Saya hanya tanyakan sam- pai sejauh mana perkem- bangan kasusnya. Saya tidak pernah menjanjikan dan memberikan apa pun juga,” kata Bambang di hadapan majelis hakim, kemarin. Sertifikat palsu Dugaan kasus suap jaksa yang menyeret nama mantan Kajari Praya, Subri, berawal dari pelaporan kasus penye- robotan tanah di kawasan Selong Belanak, Lombok Te- ngah, yang semula diakui milik PT Pantai Aan. Menurut Bambang, pada 2011 tanah yang dulunya atas nama PT Pantai Aan telah disertifikatkan dengan no- mor yang berbeda atas nama Sugiarta alias Along. Mediasi pun dilakukan beberapa kali di antara kedua pihak, antara PT Aan dan Along, di Kantor BPN Lombok Tengah, dengan mediator Kepala BPN Arief Widodo. Kasus itu kemudian dila- porkan ke Polres Lombok Te- ngah terkait dengan dugaan pembuatan sertifikat palsu dalam kasus Along jilid 1 atas dugaan penyerobotan tanah di kawasan Selong Belanak, yang ditindaklan- juti dengan penerbitan surat perintah penyidikan tertang- gal 3 April yang ditandata- ngani Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Deny Sep- tiawan, atas nama kapolres selaku penyidik. Jaksa Subri lalu menunjuk Apriyanto Kurniawan alias Iwan dan Natty Ayuningliastuti Arif sebagai jaksa dalam kasus Along jilid 1. Pada 17 Juni, atas sepenge- tahuan Bambang, Lusita kembali melaporkan kasus Along jilid 2 terkait dugaan penyerobotan tanah milik PT Pantai Aan dengan lokasi tanah dekat dengan tanah kasus Along jilid 1. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Menurut dakwaan jaksa, terdakwa Lusita guna mere- alisasikan pemberian uang dalam rangka pengaturan penuntutan kasus Along jilid I dan II kemudian menyiapkan uang dengan cara membeli valas di PT Sugi Internasio- nal Valas sebesar US$16.500 atau senilai Rp200.887.500 dan menginformasikan akan ke Lombok dan menyerahkan uang kepada Subri dan Deny Septiawan. (Ant/P-4) mirza@media.indonesia.com Pendiri Partai Hanura Bersaksi di Pengadilan KPK harus menelusuri keterlibatan Bambang W Suharto dalam kasus suap sertifikat tanah di NTB. KETERANGAN SAKSI: Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kuta Lombok Tengah saat mengikuti sidang kedua kasus tersebut di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, kemarin. Persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Bambang Wiratmadji Soeharto tersebut dipimpin hakim ketua Sutarno. KebijakanCenturyhanyaKover SembunyikanKorupsi HakimPerluJagaKonsistensi Jangan ada yang mendalam, ada yang dangkal putusannya. Jangan ada yang putusannya 15 halaman, ada cuma tiga halaman. Konsistensi mesti ada. “Kita berharap pemerintah tidak berkomentar tentang proses hukum yang sedang berjalan.” Abraham Samad Ketua KPK KEMBALI DIPERIKSA KPK: Tersangka dugaan suap Ketua MK dan korupsi alat kesehatan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjalani pemeriksaan kembali di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Atut kembali diperiksa dalam kasus dugaan suap pemilu kada Lebak, Banten. BANDING: Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, terdakwa tindak pidana korupsi kehutanan dan suap PON, mendengar pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, Kamis (20/2). Rusli Zainal mengajukan banding atas vonis hukum 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru. ANTARA/AHMAD SUBAIDI MI/M IRFAN MI/M IRFAN ANTARA/RONY MUHARRMAN

M UNGKIN,menurut kicauan, ‘jin iprit’ juga tahu, man- tan Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi), lambat atau cepat akan jadi Presiden RI, bukan sekadar calon. Perso- alannya sejak awal bukan apa- kah Megawati Soekarnoputri, sebagai bos dari Gubernur DKI itu, rela atau tidak, masih mau maj(l)u apa tidak, atau tuli atau tidak pada kehendak mayoritas pendukung partainya sendiri. Persoalan sebenarnya ada pada kekuasaan dan kedaulat- an dari jabatan Presiden RI itu sendiri. Tampaknya Mega- wati, yang menitikkan airmata saat membayangkan kejayaan ‘Indonesia Raya’ di masa de- pan, memahami benar betapa bayangan ideal itu akan me- nemukan banyak hambatan, luar biasa berat bahkan. Bukan di luar kekuasaan atau Istana Negara, melainkan justru di dalamnya. Di kursi atau sing- gasana kekuasaan itu. Dapatkah seorang presiden yang terpilih memegang ke- daulatan juga martabat diri, bangsa, dan negerinya ber- hadapan dengan tekanan-te- kanan besar di kanan-kiri, baik bersifat lokal maupun asing, yang mampu menggoyang keras kursi itu sehingga ia tidak akan pernah ajek dan kokoh memangku kuasa di tempat duduknya. Bukan rahasia lagi, semua pemerintahan dunia harus berhadapan dengan tantangan yang sama: menegosiasi kekua- saannya bahkan bangsa atau negaranya dengan para pelobi atau pressure power elite yang ada di sekelilingnya. Semua kuasa atau singgasana hanya- lah pecundang bila ia memberi banyakkonsesipadaparapene- kan--dengan mengorbankan kepentingan dan masa depan bangsanya-—demi keselamat- an atau keberlangsungan (pe- riode) kekuasaannya. Mungkin sejarah yang jujur suatu saat nanti akan menje- laskan dengan jernih bagai- mana tujuh presiden yang pernah memimpin negeri ini berhadapan dengan tantangan besar itu, menjadi pemenang atau pecundang. Kita sesungguhnya tahu, wa- lau mungkin tidak peduli atau tidak berani mengungkapkan, di mana posisi presiden-presi- den seperti Soekarno, Soeharto, dan semua pelanjutnya dalam situasi seperti itu. Megawati, sebagai presiden mantan yang masih memegang salah satu kendali politik di negeri ini, tentu saja memiliki pemahaman sangat dalam mengenai itu. Kita pun segera mafhum kenapa ia menitikkan airmata-–seraya mengenang ayahnya,ataudianggaplamban untuk menetapkan kadernya, Jokowi, sebagai presiden yang meneruskan cita-citanya. Tentu saja ia tidak ingin kadernya menjadi pecundang. Ia ha- rus mendapat garansi. Tidak hanya dari sang kader, tapi juga dari kekuatan-kekuatan penekan itu. Ia harus yakin semua kekuatan-–setidaknya sebagian yang sungguh kuat- —mendukung gagasan, cita- cita, dan model pemerintahan yang akan dibangun partainya bersama sang kader. Saya kira, kunjungan atau ziarah ke makam Bung Karno dan pertemuan dengan 60 pengusaha dapat dipahami dengan baik dalam rangka pi- kiran semacam itu. Maka dari rangka seperti ini, bisa pula dapat kita perkirakan bagai- mana pemerintahan Jokowi mendatang menetapkan dan menjalankan kebijakan-ke- bijakannya, termasuk dalam memilih seseorang sebagai calon wakil presidennya. Tiga opsi Yang bisa kita perkirakan de- ngan segera ialah reaksi segera di kalangan para parpol mau- pun capres/cawapres dengan dideklarasikannya Jokowi seba- gaicapresPDIP:sebagianbesar- –bisa jadi hampir semua—- sudah melemparkan handuk putih. Tanpa ada force majeur atau kampanye hitam yang ke- terlaluan,kemungkinanpemilu presiden berlangsung dalam satu putaran tampaknya akan menjadi kenyataan. Seloroh publik, dipasang- kan dengan ‘sandal jepit’ pun, artinya wakil yang cuma me- lindungi jejak-jejak rekam sang bos, Jokowi akan menang. Persoalannya tinggal, siapa yang akan dipilih Jokowi untuk menjadi cawapres. Apa yang bisa dilakukan para capres dari berbagai parpol saat ini ting- gal memainkan posisi tawar, setinggi mungkin, untuk men- dapat peluang mengisi kursi kosong itu. Saya kira, demi nafsu kekua- saan, capres-capres yang saat ini bahkan mendapatkanrating tinggi dalam pelbagai survei tidak akan keberatan dipinang atau meminang diri sebagai cawapres sang capres baru. Kemenangan dan kekuasaan sudah di tangan, tak masalah menjadi orang nomor dua, tapi perjuangan, pengorbanan, dan taktik-trik segala macam se- lama ini akan terbayar lunas. Tapi saya sangat ragu Jokowi, lebih tepat Megawati, akan memilih salah satu dari mereka sebagai pasangan sang kader. Saya kira juga tidak cukup bi- jaksanajikaMegamemaksakan kader PDIP sebagai cawapres. Mungkin tetap akan menang, mungkin lumrah dalam poli- tik internasional, tapi untuk kesantunan negeri ini, ia jadi tidak elok. Mungkin pilihan itu strategis bagi kebijakan pe- merintahnya nanti, tapi ia akan memperlihatkan keangkuhan bahkan ketamakan, yang sung- guh tidak elegan. Mega dan Jokowi juga tidak akan mengambil pola koalisi yang dilakukan SBY dan Par- tai Demokrat yang selama dua periode sangat disusahkan oleh koalisi yang semu itu. Bukan karena Mega dan PDIP tidak ingin share kekuasaan, melainkan lebih pada pertim- bangan kekuasaan bukan hal yang remeh untuk diberikan kepada seseorang hanya ka- rena jasa politik atau seperti jual-beli sapi, dan membiarkan tanggung jawab besar dari kekuasaan itu dijalankan oleh pihak-pihak yang inkompeten bahkan koruptif. Meritokrasi tampaknya akan menjadi pilih- an Jokowi/Mega, apalagi bila dalam pileg mereka bisa meme- nangi lebih dari 30% kursi. Apa yang dibutuhkan Jokowi bagi cawapresnya ada dalam tiga opsi: pertama, jika ia ingin fokus pada kesejahteraan (yang lebih merata), kedaulat- an ekonomi sebagai basis dari kedaulatan-kedaulatanlainnya, dia akan memilih seorang pro- fesional (baik secara akademis maupun pengalaman pemerin- tahan), mendukung aksesnya p

Add a comment

Related presentations

Related pages

Media Indonesia 15 Maret 2014 - Documents

1. DIdepanrumahSiPitung,Kam- pung Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pukul 14.50 WIB, Gubernur DKI Ja- karta Joko Widodo alias ...
Read more

Rating tv maret 2016

Posted on 15 Februari 2016 by rinaldo92aldo. 2012-2014 The Common Room ... The anime's . sinetron-indonesiaRating Acara TV Indonesia (15 Maret 2016).
Read more

Koran Bisnis Indonesia 15 Maret 2014 - SCOOP Indonesia

Download Koran Bisnis Indonesia 15 Maret 2014 versi digital di iPad, iPhone, dan Android. Language : ID / EN. Keranjang saya. Keranjang saya Majalah.
Read more

JKT48 | SCHEDULE | 15 Maret 2014

15 Maret 2014. Ulang Tahun Dena Siti Rohyati. ... Copyright © 2016 JKT48 Operation Team (Dentsu Media Group Indonesia) All Rights Reserved ...
Read more

MEDIA INDONESIA 27 MARET 2015, Menggugat Hak Angket - YouTube

media indonesia 27 maret 2015, ... berita terbaru hari ini, 27/03/15 - duration: ... 27 maret 2014 - kemenyan dalam ...
Read more

Gedung Bursa Efek Indonesia - Tower II, Lantai 23 Jl. Jend ...

Media Indonesia 7 x 380 mmk ... Ak., CPA) dalam laporannya tertanggal 15 April 2014 ... Kurs USD per 31 Maret 2014 : ...
Read more

Seputar aliando prily maret 2016

... 15 Maret 2016 . ... 14 Maret 2016 22:00. 583. Born: 02 Mei 2014 Resmi: ... Okezone) . 5 Des 2015 . Artis baru dunia hiburan Indonesia, ...
Read more