Media Indonesia 12 Maret 2014

50 %
50 %
Information about Media Indonesia 12 Maret 2014
Books

Published on March 12, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

P UTUSAN Mahkamah Konstitusi membatal- kan aturan soal per- mohonan peninjauan kembali (PK) atas suatu putus- an yang hanya dapat dilaku- kan satu kali direspons cepat oleh Mahkamah Agung. Meskipun MK menyatakan pembatasan jumlah pengajuan PK bertentangan dengan UUD 1945, MA tetap membatasi pihak beperkara agar melaku- kan upaya hukum melalui PK sebanyak dua kali saja. Ketua MA Hatta Ali me- negaskan langkah tersebut untuk menghindari lahirnya ketidakpastian hukum akibat PK yang diajukan berkali-kali sebagai implikasi dari pem- batalan Pasal 268 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Memang kita khawatir PK bisa diajukan berkali-kali, bahkan berpuluh kali. Kalau sampai itu terjadi, di mana kepastian hukumnya? Ka- rena itu, kalau MK memang membatalkan pasal yang membolehkan PK hanya satu kali, kita batasi maksimal dua kali,” kata Hatta seusai acara Penandatanganan Peraturan Bersama Penanganan Peng- guna Narkoba di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin. Namun, Hatta menambah- kan, pengajuan PK juga tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dasar pertama pengajuan PK ialah adanya kesalahan atau kekeliruan hakim saat memutus perkara di tingkat bawah. “Yang kedua yaitu ada- nya novum atau bukti baru,” tegasnya. MA sebenarnya sudah lama memberikan kesempatan ke- pada pihak beperkara untuk melakukan PK lebih dari satu kali. Melalui Surat Edaran MA No 10/2009 disebutkan adanya batasan berapa kali PK dilaku- kan pihak beperkara. “Sebenarnya peluangnya cukup banyak. Namun, per- syaratannya seperti yang dise- butkan tadi,” ujar Hatta. Sebelumnya, pemerintah meminta MA membatasi jum- lah maksimal upaya PK yang diajukan pihak beperkara. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sempat mengkhawatirkan PK yang dilakukan berkali-kali me- nimbulkan ketidakpastian hukum. Novum Senada dengan MA, MK pun memandang PK bisa diberi- kan atau dilakukan lebih dari satu kali jika terbukti ada novum. Hal itu dikatakan ha- kim konstitusi Harjono ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. “Intinya bukan pada ma- salah PK boleh dua kali atau berkali-kali. PK itu bisa di- lakukan jika ada novum yang ditemukan.” Namun dalam temuan no- vum itu, tambah Harjono, perlu dinilai juga apakah yang ditemukan tersebut layak se- bagai novum atau bukan. “Novum-nya harus dinilai terlebih dahulu, tidak bisa sembarang novum lantas diaju- kan PK,” ujar hakim konstitusi yang sebentar lagi memasuki masa pensiun itu. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Yenti Ga- narsih menilai kebijakan MA membatasi upaya PK sebanyak dua kali menjadi jalan tengah untuk mengatasi kekosongan hukum setelah keluarnya pu- tusan MK. Ia menyebutkan pada prinsipnya PK merupa- kan hukum luar biasa yang dilakukan pihak beperkara. “Kalau PK tidak dibatasi jumlahnya, kapan kepastian hukum bisa terjadi?” kata Yenti, kemarin. Menurut dia, keluarnya putusan MK atas gugatan mantan Ketua KPK Antasari Azhar tersebut tidak menurunkan derajat upaya hukum PK. (AI/X-6) emir@mediaindonesia.com Reklamasi Losari Cegah Rob Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, dibangun sebagai model mitigasi kota pantai pertama di Indonesia. Fokus Nusantara, Hlm 22-23 RABU, 12 MARET 2014 / NO. 12014 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SEJATINYA tidak ada yang keliru dengan keikutsertaan kalangan eksekutif sebagai calon anggota legislatif (caleg). Bahkan pejabat sekelas menteri yang mestinya fokus dengan tugas membantu presiden melancarkan jalannya roda peme- rintahan pun boleh menjadi caleg karena aturan memang tidak melarang hal tersebut. Pada pemilu legislatif 9 April mendatang tercatat 10 men- teri dari partai politik (parpol) akan bertarung berebut posisi di gedung parlemen Senayan. Enam di antaranya sudah mengajukan cuti untuk keperluan kampanye pemilu. Namun, meski ada lampu hijau, hak politik para pejabat untuk menjadi caleg sekaligus berkampanye demi kepen- tingan diri dan partai mereka tentunya mesti dibarengi tanggung jawab tinggi untuk tidak melupakan tugas utama mereka sebagai pelayan rakyat. Bagaimanapun, tidak mudah membagi fokus antara men- jalankan tugas negara dan melayani syahwat politik pribadi. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang da- lam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan. Bayangkan, di antara menteri yang sudah mengajukan cuti itu ada menteri yang tugasnya mengoordinasi menteri-menteri di bidang ekonomi. Ada juga men- teri yang mengurusi sektor energi yang kita tahu ma- sih banyak persoalan pelik di dalamnya. Cukup miris membayangkan jika orang- orang yang sudah diberi amanah untuk mengurus pemerintahan itu justru kehilangan fokus gara-gara sibuk mengejar ‘jabatan’ yang lain. Belum lagi soal penggu- naan fasilitas negara oleh para pejabat saat berkampanye. Meski itu sudah secara tegas dilarang, pengalaman pada se- jumlah pemilu dan pemilu kada yang lalu-lalu membuktikan penggunaan fasilitas negara itu masih banyak dilakukan. Salah satu fasilitas yang mesti kita pelototi saat ini karena sangat rawan dijadikan alat politik jangka pendek ialah dana bantuan sosial (bansos). Terutama yang dianggarkan untuk kementerian yang dipimpin orang parpol. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat sebanyak 10 kementerian yang dipimpin menteri dari parpol mendapatkan alokasi dana bantuan sosial de- ngan nilai mencapai Rp25,6 triliun. Dana sebesar itu teramat rentan disalahgunakan karena tidak ada aturan main dalam penggunaan dana bansos. Artinya, tidak ada jaminan dana itu nantinya tidak akan dipakai sebagai alat politik uang terselubung. Kekhawatir- an terhadap pos dana bansos di kementerian tentu bukan mengada-ada. Hasil audit BPK pernah menyebutkan ada 20 kasus penyelewengan dana bansos selama periode 2007-2010. Menurut temuan itu, dana bansos banyak digunakan untuk kepentingan penguasa. Karena itu, kita ingin mengingatkan kepada para menteri yang sudah telanjur menjadi caleg agar jangan pernah ber- main-main dengan fasilitas negara apa pun, terutama dana bansos. Rakyat bukan pecundang yang bisa dimanfaatkan seenaknya dengan iming-iming dana bantuan. Di sisi lain, publik juga mesti lebih aktif mengawasi sepak terjang pejabat yang merangkap sebagai politikus. Publik mesti membuktikan saat ini mereka lebih dewasa dalam berdemokrasi ketimbang mereka yang hanya pandai me- manfaatkan alam demokrasi untuk kepentingan pribadi. ANAK perempuan yang terlahir dengan berat badan rendah berisiko dua kali lebih tinggi terkena masalah kesuburan di masa dewasa. Demikian kesimpulan penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal BMJ Open. Untuk sampai pada kesimpulan itu, tim meneliti data semua perempuan yang lahir di Swedia sejak 1973 yang mencari pengobatan infertilitas di Centre of Reproductive Medi- cine pada 2005-2010. Secara to- tal, ada 1.293 perempuan yang dilibatkan. Tim menganalisis soal kesu- buran dari catatan medis beri- kut dengan riwayat tentang ukuran kelahiran serta usia dan berat badan mereka. Tim menemukan perem- puan dengan masalah kesu- buran yang disebabkan fak- tor kewanitaan hampir 2,5 kali lebih mungkin terlahir dengan berat badan yangrendah.(Medi- cal News Today/ Hym/X-4) Mengawasi MenteriCaleg Berat Badan dan Kesuburan Silakan tanggapi Editorial ini melalui www.metrotvnews.com Kita ingin mengingatkan kepada para menteri yang sudah telanjur menjadi caleg agar jangan pernah bermain-main dengan fasilitas negara apa pun, terutama dana bansos. RONA frustrasi tampak pada wajah Guo Qishun dan seki- tar 100 orang lainnya yang tengah berkumpul di sebuah hotel di bandar udara di Bei- jing, China, kemarin. Mereka kerabat korban dari 239 pe- numpang pesawat Malaysia Airlines (MAS) bernomor MH 370 yang hilang. “Mereka(MASdanpemerin- tah Malaysia) masih mengata- kan belum bisa menemukan pesawat. Semua informasi yang kami dapatkan malah dari media. Kami merasa cara mereka memperlakukan kami sangat tidak benar dan acuh tak acuh,” keluh Guo menahan marah. Seorang pria tiba-tiba me- nunjukkan pernyataan sikap yang telah ditandatangani lebih dari 100 orang keluarga korban. Mereka memper- ingatkan akan menuntut MAS dengan mengajukan keberat- an tersebut kepada kedutaan Malaysia di Beijing. Pemerintah China, sebagai negara yang paling terpukul akibat insiden itu karena dua pertiga dari penumpang tersebut warga mereka, juga mendesak pemerintah Ma- laysia agar mengoptimalkan pencarian sehingga pesawat yang dinyatakan hilang 8 Maret itu segera ditemukan. Kepala Otoritas Pener- bangan Sipil Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, kemarin, menyatakan tim search and rescue (SAR) te- lah memperluas wilayah pencarian hingga ke Selat Malaka. Kawasan itu sisi berlawanan lokasi terakhir pesawat Boeing 777-200ER itu terakhir kali terdeteksi. “(Fokus) pencarian pesawat saat ini dititikberatkan di ke- dua sisi wilayah Malaysia,” ujar Azharuddin. Namun, hingga pukul 23.00 WIB, tim belum menemukan tanda ke- beradaan pesawat MH 370. Sementara itu, Kepala Ke- polisian Diraja Malaysia, Tan Sri Khalid Bakar, meng- ungkapkan dua penumpang berpaspor curian. Yang per- tama bernama Pouria Nour Mohammad Mehrdad. Pria berusia 19 tahun itu warga negara Iran yang sedang berupaya mencari suaka ke Jerman. Penumpang ber- paspor palsu lainnya juga orang Iran bernama Delavar Seyed Mohammad Madreza, 29. (Reuters/AP/Hym/X-4) Berita terkait hlm 20 Tidak setiap novum dapat menjadi dasar bagi pengajuan PK. Novum harus diuji dari segi derajat kelayakan kualitasnya. Pengajuan PK Maksimal 2 Kali EMIR CHAIRULLAH KerabatKorban PesawatMASFrustrasi AP/WONG MAYE-E PAKAI PASPOR CURIAN: Petugas memperlihatkan foto dua penumpang Malaysia Airlines MH 370 yang menggunakan paspor curian, di Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Mereka adalah warga negara Iran Pouria Nour Mohammad Mehrdad, 19, (kiri), dan Delavar Seyed Mohammad Madreza, 29. Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com SENO

RABU, 12 MARET 2014SELEKTA2 Pemerintah Dekriminalisasi Pecandu Narkoba JuarayangtakLupaPendukungnya K ALUNG dari roncean melati dan mawar melingkar di leher dua pasangan ganda bulu tang- kis Indonesia mendampingi medali emas All England 2014 yang juga menggantung di dada mereka. Sorak-sorai penggemar menyambut kedatangan me- reka di terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari Birmingham, Inggris. Keem- patnya tiba di Tanah Air pukul 19.20 WIB tadi malam. Bagi pasangan Tontowi Ahmad (Owi)/Liliyana Natsir (Butet) dan Mohammad Ahsan/ Hendra Setiawan, penyambut- an itu sangat istimewa. Tahun lalu, Owi/Butet juga mengha- rumkan ‘Merah Putih’ di ajang All England. Adapun Ahsan/ Hendra menembus semifinal. Dengan kemenangan pada tahun ini, Owi/Butet telah mencetak hattrick juara All England. Rekor itu menyamai prestasi pemain Korea Selatan Park Joo-bong yang menoreh- kannya pada 1989-1991. “Ini istimewa, tapi bukan berarti kami puas. Kami akan terus berusaha dan meme- nangi ajang ini untuk keempat, kelima, keenam, atau ketujuh kalinya. Ini tentu tak lepas dari dukungan kalian semua,” ungkap Owi di hadapan para pewarta dan penggemarnya. Gelar juara All England 2014 pun kian istimewa bagi Ahsan/ Hendra. Selain menjadi yang pertama bagi mereka, gelar tersebut juga bagaikan pembu- ka puasa gelar ganda putra di All England selama 11 tahun. “Kami tentu percaya diri karena tahun ini kami rang- king satu dunia. Kami bertekad menang bukan karena ajang ini bergengsi. Saya bahkan tidak memikirkan gengsinya, sama saja dengan Super Series lainnya. Kami harus menang,” papar Hendra. Menpora Roy Suryo meng- apresiasi keberhasilan mereka. “Saya ucapkan selamat dan terima kasih telah mengha- rumkan Indonesia di kancah dunia. Luar biasa Owi/Butet bisa hattrick, Ahsan/Hendra memberi gelar setelah 11 ta- hun puasa,” tuturnya. Seusai penyambutan, ke- empatnya masih harus mela- deni para pewarta yang terus melontarkan pertanyaan, berlomba dengan teriakan dan sapaan para penggemar yang berebut untuk mendekat. Belum lagi harus meladeni penggemarnya yang berebut meminta berfoto bersama. Tak sedikit yang harus kecewa ka- rena mereka langsung ditarik petugas untuk segera tampil di siaran live televisi swasta. (Maggie Nuansa Mahardika/ S-1) PEMERINTAH dan lembaga peradilan sepakat tidak lagi mengkriminalkan pengguna narkoba. Pecandu narkoba hanya akan dikenai sanksi rehabilitasi, tetapi pecandu pengedar narkoba tetap harus menjalani proses peradilan pidana. “Dekriminalisasi narkoba itu luar biasa. Nantinya bakal ada tindakan yang komprehensif dari semua lintas sektor, mulai pencegahan sampai penanganan pada pengguna, pe- candu, bahkan sampai kriminalis, yaitu produsen, sampai rehabilitasinya,” kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi di Kantor Wakil Presiden, kemarin. Kesepakatan itu diambil setelah melalui rapat terbatas yang dipimpin Wapres Boediono selama hampir 2 jam. Kesepahaman bersama itu ditandatangani Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kemen- terian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kementerian Sosial. Untuk menyatakan seorang yang menggunakan narkoba dikategorikan sebagai pecandu atau bandar/produsen nar- koba, pemerintah bakal membentuk tim penilai. Tim penilai itu melakukan analisis hukum, medis, dan psikososial serta membuat rencana rehabilitasi yang me- muat waktu rehabilitasi yang diperlukan. “Hasil assessment tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum,” jelas Kepala BNN Anang Iskandar. Selain itu, analisis tim penilai akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai kelas berat, menengah, hingga kelas ringan dengan setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Anang menyebutkan dengan adanya penandatanganan peraturan bersama soal pengguna narkoba, terjadi per- ubahan paradigma pengguna narkoba. Penanganannya lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. “Hakim diharapkan menggunakan Pasal 103 UU No 35/2009 tentang Narkotika. Hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi,” ujar Anang. (Che/X-9) JuruKampanye DilarangPakai FasilitasNegara MASA kampanye terbuka pemilu legislatif berlangsung 16 Maret-5 April. Sejumlah pejabat pemerintahan yang akan turun berkampanye sudah mulai mengajukan cuti. Menurut pemimpin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, negara menjamin hak politik pejabat peme- rintahan untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. “Selain mengajukan cuti, mereka harus menyampaikan fasilitas negara yang digunakan kepada penyelenggara pe- milu. Daripada malu atau dipermalukan, lebih baik mereka melaporkan,” kata Daniel kepada Media Indonesia, Senin (10/3). Pemanfaatan fasilitas negara oleh pejabat yang menjadi juru kampanye dalam pemilu, lanjut Daniel, sesuai un- dang-undang dilarang keras. Namun, hal itu sudah menjadi kelaziman di Indonesia. “Partai dan juru kampanye harus menyampaikan secara detail sehingga tidak saling mempermalukan di antara pe- nyelenggara pemilu dan pejabat,” ujar Daniel. Sementara itu, mantan Menteri Kehutanan Kabinet Go- tong Royong 2001-2004 Muhammad Prakosa mengaku saat menjadi juru kampanye menanggalkan semua fasilitas yang didapatnya sebagai menteri. “Ya, pakai fasilitas partai dan uang sendiri,” ungkap Pra- kosa yang berasal dari PDI Perjuangan ini. Mantan Menteri Hukum dan HAM di era Kabinet Indone- sia Bersatu (KIB) I 2007-2009 Andi Matalata mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye Partai Golkar. Hanya, Andi memilih waktu cuti yang berdekatan dengan akhir pekan. “Saya tanggalkan semua fasilitas. Biaya perjalanan pun pakai uang sendiri,” jelas Andi. Akan tetapi, tidak semua menteri asal partai menjadi juru kampanye. Seperti mantan Menteri Hukum dan HAM dalam KIB II Patrialis Akbar yang mengaku tidak cuti selama ber- tugas sebagai menteri. “Ketika jadi menteri, saya membantu presiden mengurus pemerintahan, bukan partai,” tandas Patrialis yang berasal dari Partai Amanat Nasional tersebut. (AB/Wta/X-3) ANTARA/ASWANDDY HAMID WANDY BELUM BISA DIPADAMKAN: Anggota TNI memperhatikan kobaran api yang membakar ribuan hektare kawasan hutan di Desa Selinsing, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (10/3). Tim Tanggap Darurat Asap Riau membentuk tim khusus pemburu pembakar lahan yang beranggotakan 275 orang dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Warga Mati Lemas akibat Hirup AsapRiau sudah tidak layak huni karena asap semakin pekat dan kualitas udaranya sudah pada tingkat berbahaya. Itu bisa membuat warga cacat otak atau idiot. RUDI KURNIAWANSYAH K ABUT asap yang se- makin pekat di Riau sudah dalam tahap berbahaya. Seorang warga Desa Sei Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabu- paten Kepulauan Meranti, Mu- hammad Adli, 63, ditemukan meninggal dengan kondisi ter- telungkup di pinggir jalan desa tersebut pada Sabtu (8/3). Korban diduga meninggal a- kibat lemas setelah menghirup asap dari kebakaran lahan di sepanjang bibir jalan desa itu. Pada tangan dan pinggang kor- ban dijumpai luka bakar lan- taran terjatuh di dekat api yang membakar lahan gambut. DeddyTerpukulDivonis6Tahun dalamKasusHambalang MI/M IRFAN BERDISKUSI DENGAN KUASA HUKUM: Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar (kiri) berdiskusi dengan kuasa hukum seusai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. MANTAN Kepala Biro Ke- uangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan O- lahraga Deddy Kusdinar divo- nis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat o- lahraga Hambalang, Bogor. Ia pun mengaku shocked. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Amin Ismanto. Deddy dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pem- berantasan Tipikor sebagaima- na diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti Rp300 juta. Dalam pertimbangannya, hakim Sutiyo memaparkan se- jak awal perencanaan proyek Hambalang, Deddy yang juga koordinator tim asistensi su- dah berniat menguntungkan diri sendiri dan pihak lain. Sebelum lelang, ia pun telah menentukan pemenang, yaitu PT Yodya Karya menjadi kon- sultan perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebagai konsul- tan manajemen konstruksi, dan PT Adhi Karya sebagai pelaksana jasa konstruksi. Hakim menyatakan pula, Deddy terbukti memfasili- tasi pemberian fee 18% untuk Menpora saat itu, Andi Mal- larangeng, yang dimintakan melalui adik Andi, Chole Mal- larangeng. Menurut hakim, Deddy mendapatkan Rp300 juta dari proyek Hambalang. Seusai persidangan, Deddy mengaku kaget dengan putus- an hakim meski vonis terse- but lebih rendah ketimbang tuntutan jaksa yakni 9 tahun penjara. “Saya masih shocked, ini di luar nalar pengetahuan hukum saya. Ya kalau saya korupsi, enggak usah korupsi Rp300 juta. Masak dari Rp2 triliunan saya cuma korupsi Rp300 juta, kita rampok saja itu,” ketusnya. Deddy membantah mengan- tarkan Rp4 miliar dan US$550 ribu ke rumah Choel sebagai fee untuk Andi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus Ham- balang. Menurutnya, ia hanya bertugasmengawalkardusatas perintah atasannya, Wafid Mu- haram. Namun, Deddy masih menyatakan pikir-pikir untuk banding. (Her/X-8) TIBA DI TANAH AIR: Juara All England, (dari kiri) pasangan ganda Indonesia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan ganda campuran Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad, berpose bersama saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, tadi malam. Liliyana Natsir/Tontowi Ahmad meraih gelar All England untuk ketiga kalinya secara beruntun, sedangkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan mengakhiri 11 tahun kekosongan gelar di ganda putra pada turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut. MI/RAMDANI Menurut Kapolres Kepu- lauan Meranti Ajun Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, tidak jauh dari tubuh korban polisi juga menemukan sepeda motor Yamaha Jupiter berpelat merah BM 3306 D. “Diduga sepeda motor itu milik korban. Korban terjatuh dari sepeda motor yang diken- darainya lantaran tidak bisa bernapas,” jelas Zahwani di Pekanbaru, kemarin. Sejauh ini, tambahnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sejumlah saksi. Selain itu, dari hasil autopsi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban. Di sisi lain, Tim Tanggap Darurat Asap Riau membentuk tim khusus pemburu pem- bakar lahan. Kepala Polda Riau Brigjen Condro Kirono mengatakan tim itu berang- gotakan 275 orang, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). “Tim satuan tugas ini ber- tugas menyosialisasikan pen- cegahan kebakaran terhadap masyarakat sekaligus menin- dak para pelaku pembakaran lahan,” kata Condro. Tim itu, lanjutnya, bertugas di dua kawasan, yakni Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu dan Taman Nasional Tesso Nilo. Sejauh ini, katanya, PT Nusantara Sago Prima, anak usaha dari Sampoerna Agro, sudah diselidiki. “Statusnya masih dalam penyelidikan,” tambah Condro. Polisi, katanya lagi, sedang mengusut 30 kasus pemba- karan lahan. Sebanyak 23 ka- sus berstatus penyidikan. Tidak layak huni Melihat kondisi asap di Riau dan kualitas udaranya yang sudah berbahaya, ahli paru RSUD dr Arifin Ahmad, Aziz- man Saad, mengatakan asap di Riau bisa membuat penduduk cacat otak (idiot). “Kualitas udara yang sudah pada level berbahaya membuat Riau tidak lagi layak dihuni 6 juta masyarakat. Seharusnya seluruh masyarakat Riau sudah diungsikan,” ujar Arifin. Pemakaian masker, tam- bahnya, sudah tidak berguna menangkal partikel berbahaya dari kabut asap. Data Badan Nasional Pe- nanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan pembakaran lahan dan hutan di Riau ma- sih marak. Pantauan satelit NOAA18 menunjukkan ada 145 titik api di wilayah Riau. “Hal ini sangat merugikan karena cagar biosfer tersebut tempat habitat gajah, harimau sumatra, tapir, beruang, dan fauna lainnya,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam siaran persnya. Saat ini, lanjut Sutopo, ter- dapat 41.589 orang menderita ISPA, 1.544 orang mengidap asma, 1.385 orang mengalami iritasi mata, 2.084 orang iritasi kulit, dan 862 jiwa mengalami pneumonia. (BG/X-7) rudi@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 11

RABU, 12 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3 RAJA EBEN LUBIS M ANTAN Menteri Ke- uangan yang juga Ketua Komite Stabili- tas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengakumelaporkanpenanganan kasus Bank Century ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Laporan disampaikan saat Pre- siden menuju Washington DC da- lam rangka KTT G-20. Untuk itu, Presiden sempat transit ke Tokyo, Jepang, dan San Francisco, AS, un- tuk kemudian tiba di Washington. Sri Mulyani kemudian menghu- bungi Yudhoyono dan membi- carakan masalah Century saat sedang berada di Tokyo. Hal itu terungkap dalam doku- men pemeriksaan yang diperoleh Media Indonesia. Dalam risalah telekonferensi antara KSSK dan Sri Mulyani di halaman 7 paragraf 1 dan 2, pada 13 November 2008, malam hari, Sri Mulyani menjelaskan telah menyampaikan permasalahan Bank Century kepada Presiden RI. Saat telekonferensi itu, Sri Mul- yani tengah berada di Sao Paulo, Brasil, menuju Washington untuk bergabung dalam tim presiden menghadiri G-20. “Setelah Presiden mendarat, saya melaporkan adanya telecon- ference, melaporkan penanganan Bank Century dan situasi perbank- an dan selanjutnya konsentrasi pada G-20,” kata Sri Mulyani. Dalam komunikasi itu, Yudho- yono memberikan arahan bahwa sebelumnya ada sidang kabinet dan semua sudah diundang, ter- masuk Kamar Dagang dan Indus- tri (Kadin) untuk mempersiapkan Indonesia karena krisis global su- dah mulai menerpa Tanah Air. Di sidang kabinet, kata Yudho- yono, pihaknya sudah menyam- paikan langkah-langkah yang ha- rus dilakukan bila situasi makin memburuk, termasuk melakukan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee). Pertemuan KSSK itu di antara- nya dihadiri Boediono selaku Gubernur BI. Tidak dilapori Dalam pertemuan dengan Fo- rum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Senin (10/3) malam, Presiden Yudhoyono menyatakan tidak dilapori soal penanganan kasus Century. Pada kesempatan itu, Yudho- yono kembali lagi menegaskan dua hal. Pertama, kebijakan FPJP ataupun bailout Century tidak dapat diadili. Kedua, saat proses pengam- bilan kebijakan FPJP, SBY tidak mengetahui dan tidak dilapori oleh Ketua KSSK Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, karena tengah berada di Lima, Peru, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC, dan di Washington DC, Amerika, untuk KTT G-20. Menurut SBY, kebijakan FPJP dan bailout Century sudah tepat melihat kondisi krisis ekonomi pada 2008. SBY menanggapi persidangan kasus Century dengan terdakwa Budi Mulya, Deputi Gubernur BI. Sebelumnya pada 4 Maret 2010, pukul 20.00 WIB, di Istana Merdeka, Jakarta, dalam menang- gapi hasil rapat paripurna DPR RI soal kasus Century, SBY juga me- ngatakan hal yang sama. Namun, pernyataan Yudhoyono bertentangan dengan risalah ra- pat KSSK dan keterangan Sri Mul- yani yang kini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kesaksian Sri disampaikan ke- pada tiga penyidik Komisi Pem- berantasan Korupsi di Gedung Kedutaan Besar RI untuk AS di Washington pada 30 April dan 1 Mei 2013. Terkait pernyataan Yudhoyono, KPK minta semua pihak menghor- mati proses hukum kasus Century. “KPK mengusut Century dalam domain hukum. Kita lihat bukti- buktinya kuat atau tidak. Tunggu saja bagaimana nanti di persidang- an,” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin. (X-5) raja_eben @mediaindonesia.com KPK minta Presiden menghormati proses hukum kasus Century yang sedang berjalan. Sri Lapor ke SBY soal Century RUMGAPRES/ABROR TIDAK BISA DIADILI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) mendapat tepuk tangan dari peserta Forum Pemred saat pertemuan di Jakarta, Senin (10/3) malam. Dalam forum itu Presiden menegaskan bahwa sebuah kebijakan tidak bisa diadili. Ia menegaskan kebijakan bailout Bank Century yang dilakukan pejabat saat itu, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. M ENJELANG makan siang, ketegangan menyeruak di ruang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tegang bukan karena Gubernur BI Boediono yang berpenampilan kalem itu marah-marah, melainkan karena Budi Mulya, Deputi Gubernur BI bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, mengingatkan kepada peserta rapat, termasuk Boediono, mengenai dokumen agunan aset kredit Bank Century. Budi menegaskan bahwa meskipun fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sudah dicairkan, dokumen agunan aset kredit Bank Century belum lengkap. Tidak hanya dokumen, sisi hukum pemberian fasilitas itu juga masih lemah. “Saya anu, Pak Gubernur, mohon maaf. Ini adalah hari di mana kita yang terakhir akan melakukan FPJP. Ternyata FPJP 1-2 masih ada aspek hukum yang belum meyakinkan kita, Dewan Gubernur, dan belum meyakinkan para pimpinan satker (satuan kerja). Jadi, Pak Gubernur, saya berharap betul pada pertemuan kita sekarang, semuanya harus memastikan tidak ada masalah,” kata Budi Mulya, seperti dikutip dalam dakwaannya. Pernyataan Budi ditanggapi Wahyu, perwakilan satker, bahwa secara pribadi tidak setuju dengan FPJP kepada bank yang dimiliki Robert Tantular itu. “Sejak awal Bank Century sudah bermasalah, serta dikhawatirkan akan diperiksa BPK,” timpal Wahyu. Saat menjawab Wahyu, Budi meminta Direktorat Pengawasan Intern BI mengamankan keputusan Dewan Gubernur BI atas pemberian fasilitas istimewa tersebut. “Boleh saja Pak Wahyu secara pribadi tidak setuju. Tetapi, ini sudah diputuskan Dewan Gubernur. Oleh sebab itu, tolong ini diamankan. Ikut mengamankan,” pinta Budi. (Ade Alawi/P-3) Pak Gubernur, Amankan Kami (3)

PARTAI Demokrat dalam iklan politik Pemilu 2009 mengampanyekan ‘Katakan tidak pada Korupsi’. Bintang iklannya ialah Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Edhi Baskoro alias Ibas, dan Angelina Sondakh. Keempatnya fungsionaris Partai Demokrat. Andi Mallarangeng sempat menjabat men- teri pemuda dan olahraga setelah sebelum- nya menjabat juru bicara Istana. Angelina Sondakh pernah menjadi anggota DPR RI. Adapun Anas dan Ibas terpilih sebagai ketua umum dan sekjen partai pada Kongres 2010 di Bandung, Jawa Barat. Partai Demokrat memenangi Pemilu 2009. Iklan politik antikorupsi yang ditayangkan secara masif dan intensif itu sedikit banyak memberi kontribusi pada kemenangan par- tai. Iklan itu rupanya sukses membuat rakyat terharu dan terpikat. Rakyat memang sangat memusuhi korupsi. Namun, tiga dari empat bintang iklan kampanye antikorupsi itu, yakni Angelina, Andi, dan Anas, terjerat ka- sus korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pembentasan Korupai. Apa yang mereka kampanyekan di media ternyata berke- balikan dengan fakta. Partai Demokrat, menurut rilis Istana, menempati posisi ketiga dalam perlombaan ko- rupsi. Adapun posisi pertama ditempati Golkar dan posisi kedua PDI Perjuangan. Na- mun, lantaran Demokrat men- jadi partai berkuasa dengan iklan antikorupsi yang sangat hebat, publik menilainya seba- gai partai paling korup. Tingkat kepercayaan rakyat kepada partai politik dan po- litisi pun terjun bebas. Satu survei yang dilakukan awal Januari 2014 menyebutkan mayoritas publik tidak percaya kepada parpol. Survei lain yang dibikin pada pertengahan 2013 menemukan bahwa tingkat kepercayaan kepada politisi terus menurun. Rakyat tidak percaya pada janji-janji par- pol dan politisi. Rakyat berpikir janji-janji yang dilontarkan parpol dan politisi atau calon anggota legislatif berkebalikan de- ngan kenyataan. Parpol yang paling gemar menjanjikan pemberantasan korupsi dalam kampanye ternyata menjadi parpol yang paling doyan korupsi. Partai Demokrat pun diejek dengan ungkapan ‘Katakan tidak, pada(hal) korupsi.’ Ketidakpercayaan pada parpol dan politisi dikhawatirkan menggerus partisipasi politik rakyat dalam pemilu. Itulah sebabnya menje- lang Pemilu 2014, kampanye yang mengajak rakyat memilih berlangsung intensif dan masif. Karena janji parpol dan po- litisi biasanya berkebalikan dengan kenyataan, dalam hal korupsi, boleh juga bila ada parpol yang secara terbuka mengampanyekan korupsi pada kampanye Pemilu 2014. Siapa tahu, lantaran logika politik terbalik tadi, parpol tersebut justru menjadi partai paling antikorupsi dan rakyat pun beramai- ramai memilihnya. Di Islandia, pada 2010, Partai Terbaik Islandia (Iceland’s Best Party) da- lam kampanyenya berjanji akan melakukan korupsi se- cara terbuka. Hasilnya, seperti dilaporkan majalah The Economist edisi 1-7 Maret 2014, partai tersebut meraup suara signifikan untuk mengi- kuti pemilihan Dewan Kota Reykjavik. (Usman Kansong/P-4) RABU, 12 MARET 2014INDONESIA MEMILIH4 KPUdanBawaslutidakTegassoalDanaKampanye ParpolMengampanyekanKorupsi HAK PARA TAHANAN: Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin (tengah) menunjukkan surat suara saat sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 kepada para tahanan di Kantor Polres Serang, Banten, kemarin. Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan tata cara pemungutan suara sekaligus menekan angka golongan putih. ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN Surat Suara Berlubang ARDI TERISTI HARDI K OMISI Pemilihan Umum memas- tikan pengadaan logistik untuk kebutuhan Pemilu 2014 sudah mencapai hampir 100%. Selan- jutnya, proses distribusi logistik pemilu ke KPU daerah sudah menacapai 98%. “Dari data yang diterima per 10 Maret, proses cetak surat suara sudah 100%. Untuk dis- tribusi hanya tinggal beberapa tempat yang belum. Yang sudah didistribusikan 98%,” jelas Komisioner KPU Arief Budi- man, di Jakarta, kemarin. Di sisi lain, sejumlah KPU daerah mengaku menerima surat suara rusak yang jumlahnya mecapai ratusan ribu lembar. Surat suara rusak antara lain ditemukan di KPU Jawa Barat, KPU Kota Tasikmalaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Bangka, dan Kabu- paten Agam. Pada umumnya, kerusakan berupa surat suara berlubang, kecipratan tinta, dan gambar atau logo partai serta foto caleg tidak tercetak jelas. Menurut Arief, total surat suara yang sudah dicetak se- banyak 754.735.246 lembar dan yang telah didistribusikan 739.167.341 lembar. Proses cetak surat suara Pemilu 2014, kata dia, dibagi dalam 15 paket. Paket 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15 proses distribusinya su- dah selesai. Adapun yang belum selesai ialah paket 6, 8, dan 10. Untuk paket 6, khusus dis- tribusi surat suara di Jawa Barat (dapil 4, 6, 7, dan 8) masih 77%, paket 8 untuk Jateng (dapil 1, 2, 3, dan 4) masih 94%, paket 10 untuk Jatim (dapil 1, 2, 5, dan 10) masih 94%. “Sampai sekarang proses distribusi ber- jalan terus,” terangnya. Target KPU, pada 14 Maret surat suara sudah bisa diterima semua KPU kabupaten/kota. Dalam menanggapi keluhan sejumlah KPU daerah tentang surat suara rusak, Arief mengatakan sejauh ini pihaknya baru men- dapatkan laporan dari Membrano Tengah, Papua, di mana pengapalan logistik pemilu terkena ombak karena cuaca ekstrem. Na- mun, hanya kardus packing saja yang rusak. “Tapi surat suaranya aman,” katanya. Warna buram Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, KPU setempat menemukan 20.900 lembar surat suara rusak. “Jumlah surat suara yang rusak mencapai 20.900 lembar yang terdiri dari 16.000 surat suara untuk DPR dan 4.900 lembar untuk DPD,” kata Komisioner KPU Hanan Kukuh Ratmono. Ia menjelaskan bahwa kerusakan surat suara tersebut antara lain sobek, terdapat titik seperti coblosan, warna yang buram, dan kurang jelas, serta banyak percikan warna merah di setiap sudut lembaran surat suara tersebut. “Beberapa surat suara yang terkena per- cikan bercak warna merah mengenai logo partai politik dan ada juga di gambar caleg, sehingga surat suara tersebut masuk kategori cacat atau rusak,” jelasnya. Selain itu, KPU Jawa Barat menyatakan berdasarkan laporan dari KPU kabupa- ten/kota se-Jabar, diketahui sekitar 130.000 surat su- ara untuk Pemilu Legislatif 2014 mengalami kerusakan. Menurut dia, surat suara yang ditemukan rusak ke- banyakan karena robek dan bercak tinta percetakan. KPU Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil penyortiran sementara, menemukan 14.420 lembar dari 479.422 lembar surat suara yang rusak. “Surat suara yang sudah disortir dipisah- kan dulu menunggu seluruh penyortiran selesai,” kata Ketua Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Asep Hendri. Ia menuturkan, kebanyakan surat suara rusak akibat terkena cipratan tinta pada ko- lom gambar caleg dan sebagian kecil sobek. Sementara itu, KPU Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan ribuan surat suara untuk DPRD kabupaten dalam kondisi rusak. “Kerusakan surat suara DPRD kabupaten cukup banyak, per dapil rata-rata 1.000 yang rusak,” kata komisioner KPU Bantul Didik Joko Nugroho. (LD/AB/HS/P-3) ardi@mdiaindonesia.com KUU daerah menemukan banyak surat suara yang rusak, tetapi KPU pusat mengaku belum mendapat laporan soal itu. SETELAH sembilan hari partai politik me- nyampaikan laporan tahap II dana kam- panye kepada Komisi Pemilihan Umum, sesuai tingkatan, hingga kini KPU belum juga memublikasikan laporan tersebut melalui web resminya. “Dari pemantauan JPPR, KPU baru memublikasikan laporan penerimaan sumbangan periode II dari 12 partai politik dan laporan rekening khusus PKS dan PBB. Jelas KPU telah lalai dan tidak melaksanakan PKPU yang dibuatnya sen- diri,” ujar Manajer Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, PKPU Nomor 17/2013 Pasal 21 ayat 5 menyatakan KPU harus memublikasikan seluruh laporan awal dana kampanye yang berisi laporan penerimaan sumbangan periode II, la- poran rekening khusus, dan laporan awal dana kampanye dalam web dan papan pengumuman. “Batas waktu perbaikan yang dijadwalkan lima hari sejak laporan diterima KPU juga tidak dilakukan oleh partai politik. Padahal, KPU harus segera memublikasikan laporan tersebut tiga hari sejak partai menyerahkan data ke KPU,” tukasnya. Terlebih lagi, sambung dia, Badan Pengawas Pemilu juga tidak peka dalam pengawasan. Sehubungan dengan itu, JPPR mengimbau masyarakat agar aktif mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu. “Menurut kami, KPU telah melanggar PKPU dan harus diberikan sanksi admi- nistratif karena tidak memublikasikan seluruh laporan awal dana kampanye.” Sesuai ketentuan, KPU harus memub- likasikan seluruh laporan rekening khusus 12 partai politik peserta pemilu dalam form DK 8 dan laporan awal dana kampanye dalam form DK 9. Publikasi dana kampanye penting karena menjadi salah satu referensi masyarakat dalam memilih dan menilai kejujuran peserta pemilu dan caleg. Komisioner KPU, Idha Budhiati, menya- takan 2 Maret lalu merupakan batas akhir penyerahan laporan dana kampanye. Tiga hari setelah itu, KPU melakukan veri- fikasi terhadap laporan tersebut. Pada 6 Maret, KPU mengirimkan surat kepada 12 parpol agar mencermati dan melaku- kan perbaikan atas dana kampanye yang diserahkan. “Sampai dengan hari ini ada enam parpol yang sudah melengkapi dan memperbaiki,” jelasnya. Keenam parpol tersebut ialah PKS, Demokrat, PKPI, Hanura, NasDem, dan PBB. “Enam parpol lainnya sudah konfirmasi akan melakukan perbaikan hari ini (kemarin),” paparnya. Soal keterlambatan peserta pemilu di daerah menyerahkan laporan dana kampanye, Idha mengatakan KPU akan berhati-hati membuat keputusan walau- pun UU Pemilu menyatakan peserta yang terlambat menyerahkan laporan dana kampanye dikenai sanksi diskualifikasi di wilayah itu, misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. (Nov/AT/P-3) PELIBATAN jaksa selaku penegacara negara dalam menyelesaikan perselisih- an hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 sangat dibutuhkan. Jaksa akan men- dampingi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat dalam sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Pada pemilu sebelumnya, KPU meng- gunakan pengacara swasta untuk membantu serta mendampingi proses peradilan hasil pemilu di MK. Namun, penggunaan jasa pengacara swasta jus- tru menambah beban KPU dalam men- galokasikan anggaran untuk membayar pengacara. Oleh Karena itu, dalam menghadapi gugatan hasil pemilu mendatang, KPU akan didampingi jaksa sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran. Hal ter- sebut dikatakan Wakil Ketua MK Arif Hidayat saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara PHPU 2014 bagi jaksa, Partai Lokal Aceh, dan Calon Anggota DPD, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, kemarin. “Pada pemilu lalu KPU harus mencari pengacara dan membutuhkan biaya un- tuk membayar pengacara swasta. Oleh karena itu, jaksa yang mendampingi KPU harus menguasai persoalan kepemi- luan,” kata Arif di hadapan 109 peserta acara tersebut. Lebih lanjut, Arif meminta jaksa yang mendampingi KPU bisa mengklasifikasi- kan gugatan yang masuk ke MK sehingga MK pun tidak terlalu repot untuk mem- baca semua gugatan yang masuk. “Karena kita mempunyai waktu yang sangat pendek, dan ribuan perkara diperkirakan akan masuk ke MK dalam waktu yang singkat perkara itu harus selesai,” ujarnya. Oleh karena itu, jika permohonannya bermacam-macam pasti akan merepot- kan MK dakam memeriksa semua berkas yang masuk. Dalam kaitan itu, jaksa yang akan mendmpingi KPU perlu memper- siapkan diri untuk mengklasifikasi dan membuat template berbagai macam permohonan yang bakal dihadapi KPU pascapemilu. Arif berharap perselisihan hasil pemilu bisa diselesaikan di tingkat lokal sehingga tidak semua sengketa dibawa ke MK. “Penyelenggaraan pemilu diharapkan berjalan dengan sebaik- baiknya sehingga tidak ada perselisihan. Kalau pun ada, bisa diselesaikan sesuai dengan proses-proses yang adil di ting- kat bawah,” tukasnya. KPU, imbuh Arif, diharapkan bisa bertindak adil dalam menyelesaikan sengketa pemilu di tingkat bawah dan diusahakan tidak dibawa ke MK. “Tentu- nya KPU bekerja berdasarkan kewenang- an dan tanggung jawabnya. Tidak bisa curang dan memihak pada salah satu calon atau partai.” Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM- Datun) Burhanuddin mengatakan jaksa yang ditugaskan mendapingi KPU perlu mempersiapkan diri secara baik. “Dibu- tuhkan kecermatan bagi jaksa dalam pe- nanganan perselisihan hasil pemilu.” Menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mem- berikan peluang bagi jaksa untuk men- dampingi KPU. (AI/P-3) KPU tidak Perlu Gunakan Jasa Pengacara Swasta DOK MI Sebagian besar kerusakan surat surara yang ditemukan di daerah, yakni berlubang dan kecipratan tinta percetakan. PENYELESAIAN PERKARA: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat memberikan sambutan saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2014 bagi Jaksa Pengacara Negara, Partai Lokal Aceh, dan Calon Anggota DPD, di Cisarua, Bogor, kemarin. ARSIP PEMILU SENO

MANTAN Kepala Staf TNI Ang- katan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengharapkan pimpinan TNI terus melakukan sosialisasi tentang netralitas TNI kepada para prajurit di seluruh Indo- nesia. “Jangan sekadar ucapan bahwa TNI netral dalam Pemi- lu 2014. Kalau ucapan saja, nenek-nenek juga bisa,” kata Ryamizard di Jakarta, kema- rin. Dengan sosialisasi langsung kepada para prajurit, kata Ryamizard, netralitas TNI be- nar-benar dapat diwujudkan, bukan sekadar wacana. “Kalau ada yang terlibat harus dikenai sanksi tegas,” katanya. Ryamizard menuturkan, saat menjabat KSAD, di ha- dapan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia menegaskan prajuritnya akan membela dan tunduk di bawah Presi- den. “Namun saya tegaskan juga, meski Ibu Mega Ketua Umum PDIP, TNI tidak akan membela PDIP karena kami netral,” tu- turnya. Ryamizard juga menceri- takan saat dirinya menjabat Komandan Resort Militer de- ngan pangkat kolonel di masa Orde Baru, seluruh prajurit TNI diminta KSAD untuk men- dukung Golkar. Apalagi, saat itu Presiden Soeharto masih berada di puncak kekuasaan. “TNI disuruh berjaket ku- ning. Namun, saya malah melawan. Saya suruh anak buah saya jangan pakai jaket kuning karena TNI itu hijau atau loreng,” ujarnya. Anak buahnya pun sempat bingung lantaran perintah untuk memakai jaket kuning itu datang dari pimpinan ter- tinggi Angkatan Darat. “Saya bilang lagi, kalau KSAD marah dan mau pecat, saya yang akan dipecat, bu- kan kalian. Akhirnya mereka menurut, dan KSAD ataupun Soeharto tidak marah kepada saya,” ujarnya. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan prajurit Marinir Wi- layah Timur yang tergabung dalam 10 satuan setingkat batalion (SSY) menggelar apel kesiapan pengamanan pe- milu. Bertempat di lapangan apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A Faridz Washington memimpin apel yang diikuti 3.220 prajurit dari Brigif-1 Marinir, Menkav-1 Mar, Me- nart-1 Mar, Menbanpur-1 Mar, Kolatmar, Lanmar Sura- baya, dan Yontaifib-1 Mar. (Ant/P-1) A PA jadinya ketika seorang presiden yang biasa berkomentar politik ‘dipaksa’ mengomentari sebuah pertandingan sepak bola? Campur aduk dan nyeleneh, itulah yang terjadi kemarin, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba didaulat komentator sepak bola Rico Ceper untuk menemaninya cuap-cuap, mengomentari laga persahabatan sepak bola antara tim staf kepresidenan dan tim wartawan. “Ini bolanya di mana, pemainnya jatuhnya di mana,” ucap Presiden tiba-tiba, saat mengomentari jalannya pertandingan. Sontak saja, para penonton yang didominasi pendukung kedua tim langsung tertawa melihat gaya presiden memandu jalannya pertandingan. Berlaga di Stadion Soemantri Brodjonegoro Kuningan, Jakarta, tim wartawan harus menelan kekalahan 0-1 setelah gawang mereka kebobolan lewat sebuah ‘tendangan perut’. Secara tak sengaja, sebuah bola mengenai perut salah satu pemain tim kepresidenan yang diperkuat Komandan Paspampres yang kemudian meluncur deras ke gawang tim wartawan. “Kalau diniatkan, kok malah nggak masuk. Yang nggak sengaja malah masuk,” komentar Presiden saat dimintai pendapatnya oleh Rico yang kembali langsung disambut gelak tawa penonton. Pernyataan itu serupa dengan yang disampaikannya pada Senin (10/3) malam saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa. Dan pertandingan sepak bola tersebut, kata Presiden, bisa menjadi ilustrasi peluang calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilu Presiden 2014. “Tadi saya menyaksikan pertandingan sepak bola antara tim staf kepresidenan dan tim wartawan. Tim kepresidenan menang 1-0. Namun jangan gembira dulu karena gol kemenangannya tidak disengaja. Pemain yang sangat berniat mencetak gol, tidak bisa. Malah yang tidak berniat, tidak sengaja mencetak gol,” kata Presiden yang disambut tawa. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pelajaran dalam kontestasi Pilpres 2014. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, bisa saja seseorang yang tidak berniat menjadi presiden malah terpilih nanti. Sedangkan yang berniat menjadi presiden, malah tidak bisa. Ia pun menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilpres 2004. Ketika berlaga pada Pilpres 2004, Presiden mengaku sempat minder karena harus berhadapan dengan tokoh- tokoh terkemuka sebagai rivalnya seperti petahana Presiden Megawati Soekarnoputri, petahana Wapres Hamzah Haz, Amien Rais, dan Wiranto. Namun semua tokoh itu berhasil dikalahkannya. Berdasarkan hasil pilihan rakyat terbanyak, dirinyalah yang akhirnya mendapatkan kursi RI-1. “Siapa yang akan terpilih menggantikan saya sangat belum pasti. To be frank, semuanya belum aman dipastikan akan terpilih,” kata Presiden. (Akhmad Mustain/P-1) RABU, 12 MARET 2014 INDONESIA MEMILIH 5 TERJUNKAN MARINIR: Komandan Korps Marinir Mayjen A Faridz Washington (di atas mobil, kanan) memeriksa pasukan yang terlibat dalam pengamanan Pemilu 2014, di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, kemarin. Sedikitnya 3.220 prajurit Marinir Wilayah Timur diterjunkan dalam pengamanan pemilu. ANTARA/SERTU MAR KUWADI KalauDiniatkan,kokmalahNggakMasuk DEKLARASI PEMILIH MUDA: Sejumlah siswa SMA membubuhkan tanda tangan yang dipasang saat kegiatan Deklarasi Pemilih Muda Indonesia di Medan, Sumatra Utara, kemarin. Deklarasi itu untuk meningkatkan kepedulian pemilih muda dalam pesta demokrasi pada 9 April mendatang. ANTARA/SEPTIANDA PERDANA FARDIANSAH NOOR P ARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) memin- tagenerasimudatidak alergi terhadap partai politik sehingga diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2014. “Generasi muda tidak boleh alergi terhadap parpol dan ti- dak boleh apatis pada politik,” kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar di Jakarta, kemarin. Ia menilai generasi muda harus diajak berpartisipasi menggunakan hak mereka da- lam memilih dan diberi pema- haman mengenai pentingnya politik. Generasi muda harus diajak memahami bahwa kehi- dupan bernegara dicapai lewat jalur dan mekanisme politik. Ajakan itu harus dilakukan saat ini juga, di tengah potensi tingginya angka golput di gene- rasi muda akibat rendahnya tingkat kepercayaan pada par- tai dan sistem politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Marwan, ha- rus mengampanyekan secara masif pelaksanaan Pemilu 2014. “Ya memang harus diajak dan disosialisasikan (pelaksa- naan Pemilu 2014),” ujarnya. Marwan menjelaskan PKB melalui organisasi sayap pe- muda dan mahasiswa par- tai sudah berkampanye agar masyarakat tidak golput. Dia mengklaim PKB sudah lama memelopori gerakan agar ma- syarakat tidak golput. “Melalui generasi muda dan sayap pemuda serta mahasis- wa PKB, kami sudah kampanye agar masyarakat tidak golput,” kata dia. Diajugamenekankanbahwa politik itu penting karena me- nentukan nasib perjalanan bangsa dan negara ke depan. Suara masyarakat sebagai pe- milih akan sangat menentukan arah negeri ini di masa men- datang. Marwan mengatakan sudah saatnya masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan ber- tanggung jawab. Sebelumnya, survei yang dilakukan Kementerian Koor- dinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014 sebesar 73%. Pemerintah menargetkan partisipasi pemilih mencapai 75%. Survei itu berlangsung pada 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 yang dilakukan di 34 provinsi dengan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.700 res- ponden. Survei itu dilakukan melalui wawancara berpedo- man kuesioner dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Belum mendidik Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebas- tian Salang menilai iklan kam- panye yang saat ini beredar masih minim informasi yang bisa membantu publik untuk mempertimbangkan pilihan. “Iklan yang ada sekarang ini hanya memberikan kesan sesaat, informasinya juga ma- sih di permukaan,” kata Sebas- tian. Menurutnya, iklan yang ada saat ini hanya memberi- kan pesan politik, padahal yang dibutuhkan masyarakat ialah informasi yang lengkap tentang partai politik, calon presiden, dan calon anggota legislatif agar bisa dipertim- bangkan dalam memilih. Lebih lanjut, Sebastian mengimbau partai peserta Pe- milu 2014 untuk bisa berperan aktif dalam pendidikan politik masyarakat dengan membuat iklan yang informatif. “Informasi yang lengkap tentang parpol, capres, atau caleg nantinya bisa membuat masyarakat menyimpulkan apakah capres atau caleg ter- sebut layak dipercaya, punya kapasitas dan integritas. Itu yang paling penting,” jelasnya. (Ant/P-1) fardiansah @mediaindonesia.com Rendahnya kepercayaan generasi muda pada partai politik membuat potensi angka golput pada pemilu nanti cukup tinggi. Generasi Muda tidak Boleh Alergi pada Parpol TNIJangancumaObralUcapanNetral ”Jangan sekadar ucapan TNI akan netral dalam pemilu. Kalau ucapan, nenek-nenek juga bisa.” Ryamizard Ryacudu Mantan KSAD

TERSANGKA dugaan tindak pi- dana korupsi terkait dengan pe- ngelolaan dana penyelenggaraan kegiatan pertemuan atau sidang internasional pascabencana tsu- nami Aceh, di Departemen Luar Negeri periode 2004-2005 Sudjan- an Parnohadiningrat, takut men- dapat masalah baru jika menyebut sejumlah nama yang berperan penting dalam pengucuran dana dalam pertemuan tersebut. “Nanti kalau saya bilang dan o- rang itu tidak kena, bisa saya yang dapat masalah,” cetusnya sesaat setelah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudjanan yang diperiksa oleh penyidik Komisi Pember- antasan Korupsi selama 3 jam, kemarin, berdalih bahwa dirinya menjadi tumbal dalam dugaan korupsi itu. Dia juga menegaskan bahwa orang yang paling bertang- gung jawab selain dirinya adalah orang lain yang juga mengelola uang tersebut. Meski demikian, mantan Sekjen Kemenlu era Men- teri Hasan Wirajuda itu mengaku lupa siapa-siapa saja nama ketu- juh belas panitia kegiatan inter- nasional tersebut. “Dari 17 konvensi, semua ada panitianya, tapi tidak satu pun jadi tersangka itu gimana? Ke- napa Sekjennya yang dijadikan tersangka,” ujarnya. KPK menurut Sudjanan sudah mengetahui o- rang yang juga bertanggung jawab dan mesti diproses secara hukum. “Sekjen itu hanya penanggung jawab umum dari anggaran de- partemen. KPK tahu itu,” ucapnya lagi. Juru bicara KPK Johan Budi me- ngatakan berkas perkara Sudja- nan sudah siap dan P21 terhitung kemarin. “Berkas pemeriksaan terhadap SP sudah memasuki tahap dua (P21), untuk waktu persidangannya belum tahu,” jelasnya. Sudjanan telah ditahan KPK sejak 14 November 2013 di Rutan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Ti- mur. Sebelumnya, Sudjanan telah ditetapkan sebagai tersangka ka- rena selaku sekjen/kuasa penggu- na anggaran (KPA) di Departemen Luar Negeri. Selain itu, tersangka diduga telah berbuat melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan pe- ngelolaan dana penyelenggaraan kegiatan pertemuan-pertemuan/ sidang internasional periode 2004- 2005. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian sekurangnya Rp18 miliar. Atas perbuatannya, Sudjanan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Un- dang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (SU/P-2) SesaatRudiTercekatDidakwaMencuciUang MI/RAMDANI M ESKI singkat, tampak jelas ada yang lain dari suara mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Tiba-tiba saja nada bicaranya, yang biasanya tegas lagi lugas, tercekat meski sesaat. Tampak tenang meladeni pertanyaan seusai sidang lanjutan, Rudi awalnya menunjukkan keyakinan bahwa saksi yang dihadirkan jaksa semakin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pencucian uang sebagaimana didakwakan jaksa. Rudi menegaskan bahwa sedari awal dia tidak menyangkal suap yang disangkakan kepadanya. Namun, dia sepenuhnya membantah pernah melakukan pencucian uang. Dari enam saksi yang dihadirkan hari ini, semuanya memang mengesankan kebenaran hal itu. Mereka adalah kurir, yakni Ihsan Rahmatullah dan Febri Firmansyah, Topo Waspodo dari bagian Pemasaran PT Dua Putra Valutama, Ratna Devi dari bagian pelayanan pelanggan Bank CIMB Niaga Pondok Indah, Syahrudin Karim General Manager Jala Exchange Sejahtera, dan Lili, pengusaha penukaran valuta asing. Dari keterangan semuanya, indikasi pencucian uang tampaknya lebih banyak dilakukan Deviardi yang tidak lain adalah pelatih golf Rudi. “Bahwa yang melakukan itu semua adalah teman saya Deviardi,” ujar Rudi soal poin penting yang dikemukakan para saksi pencucian uang dalam persidangan. Menurutnya, ada banyak hal yang dilakukan Deviardi tanpa setahu dirinya dan semua itu terungkap dalam sidang. Dia melanjutkan, “Membayarkan uang, membeli tanah, dan sebagainya saya tidak tahu.” Rudi pun berharap agar sidang selesai dengan hasil akhir bahwa dirinya tidak terbukti melakukan pencucian uang. Dia menegaskan, sama seperti di hari pertama dalam persidangan, menerima hadiah dari Deviardi yang bertujuan untuk diberikan kepada stakeholder. “Semoga hanya itulah yang harus saya pertanggungjawabkan,” harapnya. Rudi menceritakan setelah berkali-kali menolak hadiah dari Deviardi, akhirnya menerima yang disebut pelatih golfnya itu clean and clear tidak terkait dengan proyek apa pun. Setelah diterima, sekitar Juni-Juli 2013, banyak tekanan dari anggota DPR kepadanya. Maka, ia memutuskan uang dari Deviardi diberikan kepada mereka sesuai tuntutan. “Situasi sangat singkat, saya tidak menyadari. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya minta maaf kepada bangsa Indonesia,” ujarnya tiba-tiba dengan suara tertahan seolah menahan tangis. Namun, Rudi tetap berkeras tidak pernah melakukan pencucian uang. (Hera Khaerani/P-2) HERA KHAERANI S ETELAH berbulan-bulan lewat sejak dua anggota ke- luarganya divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, kini giliran Maria Elizabeth Liman yang diadili atas dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dalam sidang perdana, kemarin, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan. Seperti ingin perkaranya segera tuntas, Maria tidak akan mengajukan eksepsi. Karena itu dalam sidang selanjutnya, jaksa akan langsung menghadirkan saksi-saksi. Khusus mengenai saksi, Denny Kailimang selaku pengacara Maria kepada majelis hakim menyampai- kan harapan agar orang-orang yang menjadi aktor penting dalam kasus korupsi tersebut didatangkan secara bersamaan. “Saksi LHI (Luthfi Hasan Ishaaq), Fathanah, Elda, Suwarso, Suswono, mohon jadi saksi sekaligus, biar jadi benderang perkara ini,” pinta Denny. Keberadaan saksi-saksi tersebut dipandang sangat penting dan diper- kirakan konfrontasi saksi diperlukan. Maria menambahkan, “Iya, Pak, perlu sekali yang lima itu.” Jaksa pun me- nyatakan akan mengupayakan hal tersebut. Sebagai catatan, peran kelima orang yang disebut Denny, termasuk Menteri Pertanian Suswono, memang terbi- lang sentral dalam kasus tersebut. Kasus suap yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, berawal dari per- mohonan tambahan kuota impor da- ging dari PT Indoguna Utama beserta anak perusahaannya yang berkali-kali ditolak Kementan. Tersambung Selaku Dirut PT Indoguna, Maria lan- tas meminta bantuan Elda Devianne Adiningrat. Oleh Elda, Maria diperke- nalkan kepada Ahmad Fathanah yang mengaku orang dekat Luthfi. Posisi Lu- thfi sebagai Presiden PKS diyakini bisa memengaruhi Mentan Suswono yang merupakan kader partai tersebut. Keterlibatan Luthfi dan Fathanah terbukti melalui sejumlah pertemuan dengan Maria. Ketiganya bersama Elda dan Suwarso sempat mengada- kan pertemuan di kamar hotel Luthfi di Medan. Kala itu, Suswono ada di sana untuk menghadiri kegiatan safari dakwah PKS. Guna memenuhi permintaan Luthfi yang disampaikan melalui Fathanah, PT Indoguna bah- kan menyumbang Rp300 juta untuk kegiatan safari dakwah PKS. Selanjutnya sebagai komisi atas jan- ji membantu PT Indoguna mendapat penambahan kuota impor daging sapi, Luthfi dijanjikan komisi Rp5.000 per kilogram. Dari permohonan 8.000 ton, Luthfi dijanjikan Rp40 miliar. Sebagai komitmen awal, PT Indoguna membe- rikan Rp1 miliar melalui Fathanah. Uang itulah yang ditemukan bersama Fathanah saat Luthfi tertangkap ta- ngan di kamar hotel di Jakarta. Atas perbuatannya bersama-sama dengan Arya Abdi Effendy dan Juard Effendi, Maria dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko- rupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dia juga dijerat dengan dakwaan ke- dua Pasal 13 UU Tipikor. Pekan depan, sidang dengan ter- dakwa Maria akan digelar dua kali sepekan, setiap Selasa dan Kamis. Sedikitnya akan ada 56 saksi yang dihadirkan jaksa. (P-2) hera_khaerani@mediaindonesia.com DANA bantuan sosial (bansos) yang berada di kementerian ataupun dinas di daerah ber- potensi besar disalahgunakan untuk kepentingan Pemilu 2014. Dugaan itu beralasan ka- rena banyak pejabat pusat dan daerah yang mencalonkan diri sebagai calon anggota le- gislatif dan memanfaatkan dana bansos untuk mendekati konstituen. Menurut koordinator Inves- tigasi dan Advokasi Seknas Fitra, Uchok Sky Khadafi, kemarin, pihaknya sudah mengendus penyalahgunaan bansos untuk tujuan politis sejak 2012. Dalam catatan Fitra, pada 2012 sebanyak 524 pemda mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah sebesar Rp37,9 triliun dan bansos Rp6,5 triliun. Pada 2013, 524 pemda mengalokasikan dana hibah sebesar Rp49 triliun dan bansos Rp7,9 triliun. Itu artinya nominalnya mening- kat tajam. Modus penyimpangan ban- sos yaitu melalui kriteria yang tidak sesuai, salah sasaran, alamat palsu, dan ada po- tongan sekian persen. Adapun penyelewengan hibah bermo- dus pemberian kepada lem- baga vertikal untuk menyuap agar tidak menangkap orang- orang yang menyalahgunakan dana bansos. Di tingkat pemerintah pusat, permasalahan bansos disebab- kan pemerintah tidak punya data masyarakat. Akibatnya, ketika dana bansos akan dire- alisasikan, kementerian meng- hadapi bermacam-macam kapasitas penerima bansos, misalnya tidak membuat la- poran pertanggungjawaban. Untuk menekan politik uang dan korupsi pada Pemilu 2014, KPK sudah mengedarkan surat No B-14/01-15/01/2014 tertang- gal 6 Januari 2014, di seluruh instansi dan pemda. (AT/P-2) Suswonoakan JadiSaksi SidangMaria Kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang melibatkan pejabat di Kementan harus dibuka secara benderang dengan menghadirkan saksi kunci. Dana Bansos Berpotensi Dibelokkan UU KOMISI YUDISIAL: (Dari kiri) Hakim konstitusi Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar memimpin sidang MK, di Jakarta, kemarin. Sidang mengangkat pokok perkara pengujian UU No 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. SudjananTakutSebutNamaLaindalamKasusnya ANTARA/WAHYU PUTRO A PENCUCIAN UANG: Terdakwa Rudi Rubiandini menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Rudi tidak menyangkal suap yang disangkakan kepadanya, tetapi dia membantah pernah melakukan pencucian uang. Sudjanan Parnohadiningrat Mantan Sekjen Deplu ANTARA RABU, 12 MARET 2014TIPIKOR6 MI/M IRFAN SIDANG PERDANA: Terdakwa kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian Maria Elizabeth Liman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Maria didakwa memberi suap kepada anggota DPR Luthfi Hasan Ishaaq yang juga menjabat Presiden PKS.

J IKA ada orang yang me- ngatakan Jakarta milik suku Betawi, hal itu tidak sepenuhnya benar. Saya berkata begitu bukan karena saya orang Batak, melainkan ka- rena memang begitulah sejarah mencatat. Dalam buku Jakarta, Sejarah 400 Tahun, yang ditulis Susan Blackburn, disebutkan bahwa cikal bakal kota ini ialah Sunda Kelapa, pelabuhan laut yang masuk wilayah Kerajaan Paja- jaran yang berpusat di sekitar Bogor. Keberadaan Pelabuhan Sunda Kelapa, yang berada di muara Kali Ciliwung itu, tercatat sekitar abad ke-12. Pertengahan abad ke-16, tepatnya di 1527, Sunda Kelapa ditaklukkan Fata- hillah--seorang panglima perang Kerajaan Banten. Fatahillah ber- hasil mengusir serdadu Portugis yang menjaga pelabuhan itu lalu mengubah nama pelabuhan itu menjadi Jayakarta. Pada 1619, Jayakarta direbut pasukan VOC, organisasi per- himpunan perusahaan Belanda, yang kemudian mengubah lagi nama kota pelabuhan itu men- jadi Batavia. Di masa penjajahan Belanda, Batavia atau Jakarta sudah dihuni berbagai macam suku bangsa pribumi--seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bali, Bugis, dan Ambon--serta orang-orang Tionghoa, Arab, India, Portugis, dan tentu saja Belanda. Da- lam data sensus penduduk Ja- karta 1615 dan 1815, terdapat penduduk dari berbagai golong- an etnik terse- but. Namun, me- nariknya, tidak ada catatan me- ngenai golongan etnik Betawi. Menurut para sejarawan dan antropolog, Betawi sebagai kate- gori etnik baru muncul perte- ngahan abad ke-19. Di masa itu, kaum bumiputra dari berbagai macam suku yang bermukim di Batavia meningkat pesat sehingga pemerintah kolonial tak dapat lagi membagi komu- nitas orang bumiputra menjadi kelompok-kelompok etnik ter- sendiri. Dengan demikian, pada abad ke-19, orang Indonesia yang dilahirkan di Batavia se- cara umum disebut orang Betawi sebagai pengakuan bahwa orang Indonesia di kota itu membentuk sebuah kelompok etnik tersen- diri. Pengakuan terhadap adanya orang Betawi sebagai sebuah ke- lompok etnik dan sebagai satuan sosial dan politik baru muncul pada 1923, saat Mohammad Hus- ni Thamrin, tokoh masyarakat Betawi, mendirikan Perkoem- poelan Kaoem Betawi. Baru pada waktu itu pula segenap orang Betawi sadar mereka me- rupakan sebuah golongan, yakni golongan orang Betawi. Sifat campur aduk dalam ke- budayaan Betawi ialah cerminan dari hasil pengaruh berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebu- dayaan asing. Ketika saya pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta, di awal 1950-an, warga Jakarta sudah makin beragam. Pendu- duk Jakarta terdiri dari berbagai kelompok etnik yang sangat ba- nyak jumlahnya. Memang orang Betawi, Sunda, Jawa-Madura, dan keturunan China masih merupakan bagian mayoritas. Namun, orang-orang dari Su- matra--dari suku Minangkabau, Batak, Melayu, dan Palembang- -serta dari penjuru Indonesia lainnya--seperti Bugis-Makassar, Minahasa, Bali, Banjar, Ambon, dan Papua--makin bertambah banyak. Dengan melihat dari sejarah- nya yang panjang, sesungguhnya identitas masyarakat Jakarta, se- bagaimana Indonesia, sejatinya ialah masyarakat yang plural atau beragam. Karena itu, jika ada sekelompok orang yang ma- sih menghembuskan isu SARA di Jakarta, jika masih ada kelompok yang merasa agamanya atau sukunya yang paling berhak tinggal di Jakarta, seyogianya mereka harus banyak membaca sejarah kota ini. Pada titik inilah kita harus terus menjaga keberagaman Ja- karta karena hal itu ialah fakta sejarah. Masyarakat dari berba- gai etnik, suku, dan agama harus saling menghormati dan meng- hargai satu sama lain. Setiap kita harus mampu membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan publik. Segala urusan yang menyang- kut kepentingan p u b l i k h a r u s didudukkanpada konteks dan situ- asi yang objektif. Pembangunan kota, penetapan para aparatur p e m e r i n t a h , pemberdayaan penduduk, peng- entasan rakyat dari kemiskinan, penanggulangan banjir, dan segala penanganan masalah yang ada di Jakarta harus dikerjakan secara propor- sional dan profesional, bukan malah menggaungkan sentimen etnik dan agama tertentu. Penghargaan terhadap ke- beragaman ini harus mewujud dalam praktik kehidupan sehari- hari masyarakat Jakarta. Misal- nya, membatasi wilayah-wilayah di Jakarta pada pengelompokan etnik tertentu. Seluruh wilayah di Jakarta, meskipun terdapat suatu etnik yang dominan, te- tap tidak diperbolehkan untuk menjadi kawasan yang khusus bagi etnik tersebut. Berbagai etnik dan agama harus menye- bar secara merata di berbagai wilayah Jakarta. Jangan sampai muncul anggapan bahwa wila- yah tertentu di Jakarta hanya dihuni etnik dan agama tertentu. Kalau itu yang terjadi, niscaya akan muncul penguatan iden- titas kelompok dalam masyara- kat Jakarta yang akan semakin membesar. Memang dibutuhkan kete- gasan dari aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk me- nata dan menjaga keberagaman di Jakarta. Keberag

Add a comment

Related presentations

Related pages

MEDIAINDONESIA.COM - Welcome

Media Indonesia adalah media surat kabar harian terkini, terhangat, dan teraktual. memberikan berita seputar ekonomi, politik, hukum negara serta ...
Read more

OVJ - Indonesian Dodol - 12 Maret 2014 - YouTube

OVJ - Indonesian Dodol - 12 Maret 2014 ... 12 Maret 2014 - Duration: 34:27. ... Indonesia Lawak Klub ...
Read more

Editorial Media Indonesia: Mengawasi Menteri Caleg - YouTube

Editorial Media Indonesia: Mengawasi Menteri Caleg, Edisi Rabu 12 Maret 2014.
Read more

Indeks Berita Rabu, 23 Desember 2015 - Serambi Indonesia

Serambi Indonesia Peroleh Syariah Award 2015 Rabu, 23 Desember 2015 17:12. BREAKING NEWS: ... Maret 2014; Februari 2014; Januari ...
Read more

SMK VISI MEDIA INDONESIA

INFORMASI KELULUSAN SMK VISI MEDIA INDONESIA, UNGARAN, 2014/2015 NO. NAMA. ... 12 Maret 2015: ... Jumat: 13 Maret 2015: Tes Seleksi Penerimaan Peserta ...
Read more

6 Maret 2014 - 12 Maret 2014 | Indonesia Top 40

Indonesia Top 40 Introduce you only good music. Sidebar. Klasik; Kartu Lipat; Majalah; Mozaik; ... 12 Maret 2014. This Week. Title. Last Week ...
Read more

Kilas VOA 12 Maret 2014

Terbitan 12.03.2014. Bentrok kembali terjadi di Istanbul dan Ankara, Turki. Interpol: dua penumpang pesawat Malaysia Airlines 370 yang gunakan paspor ...
Read more

Maret: A Private Co-Ed K-12 Day School in Washington, D.C.

We serve a diverse community of children in kindergarten through secondary school (K-12) ... 2014. Maret’s academics ... Maret Media; View All News ...
Read more

MEDIAINDONESIA.COM - MI Siang

Kamis, 12 Maret 2015 Luiz Minta Maaf Rayakan Gol ke Gawang Chelsea. Kamis, 12 Maret 2015 ... © Media indonesia 2015. All rights reserved ...
Read more