Media Indonesia 10 Maret 2014

75 %
25 %
Information about Media Indonesia 10 Maret 2014
Books

Published on March 10, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SENIN, 10 MARET 2014 / NO. 12012 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Pemilih Hantu di Batam Media Indonesia bersama Metro TV menelusuri penggelembungan DPT di Batam. Saksikan juga tayangannya dalam program Realitas di Metro TV. Investigasi, Hlm 8-9 Mengungkap Peran Sri Mulyani AP/LAI SENG SIN DOA UNTUK PENUMPANG MALAYSIA AIRLINES: Sejumlah biksu memanjatkan doa untuk para penumpang pesawat Boeing 777-200ER bernomor MH 370 milik Malaysia Airlines yang hilang sejak Sabtu (8/3) dini hari, di Kuala Lumpur International Airport, Malaysia, kemarin. Badan Penyelidik Federal (FBI) AS menginvestigasi hilangnya pesawat MAS nomor penerbangan MH 370. DIKA DANIA KARDI K EHADIRAN empat penumpang dengan paspor tanpa identitas yang benar dalam manifes pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH 370, yang hilang pada Sabtu (8/3) dini hari lalu, menjadi misteri yang diselidiki. Dua dari empat paspor tersebut diketahui hasil curian. “Empat nama itu ada pada saya. Saya telah meminta intelijen kami dan juga agensi internasional untuk membantu,” ujar Menteri Perhubungan Malaysia Hishamuddin Hussein di Kuala Lumpur, kemarin. “Kami melihat segala kemungkinan.... Sekarang fokus kami mencari pesawat.” Seorang petugas Malaysia mengungkapkan pengguna dua paspor curian milik warga negara Austria dan Italia itu diduga berasal dari Ukraina. “Indikasi awal ada kesalahan keamanan,” ungkapnya. Agensi internasional yang diminta otoritas Malaysia untuk menyelidiki hilangnya pesawat tersebut ialah Federal Bureau of Investigation (FBI) dari AS. Badan itu pun telah mengirim tim untuk menyidik kemung- Dua Penumpang Berpaspor Curian kinan adanya aksi terorisme. Selain FBI, AS juga menerjunkan tim lain yang terdiri dari unsur Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, Administrasi Penerbangan Federal, dan juga dari perusahaan Boeing. Peng amat teroris me dari Universitas Monash, Australia, Greg Barton, mengatakan kemungkinan aksi teror tidak boleh dikesampingkan. “Asumsi itu mungkin tidak benar, tetapi memungkinkan.” Ketua Asosiasi Pilot Indonesia, Hasfrinsyah, mengaku sulit mengungkap hilangnya pesawat canggih dengan pilot sangat berpengalaman. “Pesawat sudah terbang selama 2 jam, ini berarti pesawat normal, tidak ada emergency. Cuaca juga bagus.” Menurutnya, kasus MAS MH 370 berbeda d e n g a n h i l a n g ny a Adam Air pa- da 2007. “Kalau Adam Air, saat itu cuaca buruk dan juga ada sinyal darurat. Namun, MAS MH 370 ini semua kondisinya mendukung, cuaca bagus, tidak ada sinyal emergency,” tuturnya. Puing foto amatir Hingga berita ini diturunkan pukul 22.30 WIB, atau lebih dari 40 jam sejak pesawat dinyatakan hilang, MH 370 yang mengangkut 227 penumpang (tujuh di antaranya WNI) dan 12 kru belum ditemukan. Setidaknya tujuh negara terlibat dalam pencarian pesawat jenis Boeing 777-200ER tersebut, yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, China, Filipina, Australia, dan Indonesia. Kemarin, armada Malaysia me nemukan tumpahan minyak sekitar 100 mil laut dari Tok Bali, Kelantan. Sampel minyak itu sudah diambil untuk diteliti apakah dari MH 370. Sebelumnya, armada Vietnam juga menemukan tumpahan minyak sejauh 153 mil laut di selatan Pulau Tho Chu, Vietnam. Sementara itu, kapal tim pen cari dari Singapura melaporkan menemukan puingpuing yang diduga rerun tuhan pesawat se kitar 100 km di ba rat daya Pulau Tho Chu. Namun, belum ada konfirmasi. Di sisi lain, South China Morning Post memublikasikan foto amatir dari penumpang pesawat MAS penerbangan Beijing-Kuala Lumpur. Dalam foto itu tampak puing-puing mengapung di permukaan laut sekitar 90 menit penerbangan ke Kuala Lumpur. Namun, itu juga belum bisa dipastikan puing MH 370. (Reuters/AP/ Bernama/Xinhua/SHM/*/X-4) KESALAHAN terbesar dalam kehidupan bernegara terjadi bila kebijakan penting diambil bukan berdasarkan peraturan, melainkan berpijak pada insting. Namun, itulah yang terjadi pada pengambilan keputusan pengucuran dana talangan alias bailout sebesar Rp6,7 triliun buat Bank Century. Berdasarkan dokumen yang didapat Media Indonesia, Sri Mulyani yang ketika itu menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mengakui dirinya mengandalkan insting untuk menyetujui bailout Bank Century. “Karena fokusnya ialah sistem perbankan kita dalam posisi rapuh, tidak ada penjaminan. Kita tidak berani gambling untuk mengambil keputusan lainnya, kecuali yang dianggap yakin tidak akan mengancam sistem keuangan, melalui jalur apa pun. Dalam suasana yang seperti itu, insting saya hanya bagaimana menyelamatkan sistem keuangan,” kata Sri Mulyani dalam dokumen tersebut. Sri Mulyani yang kala itu juga menjabat menteri keuangan, menurut dokumen tersebut, sesungguhnya tidak yakin dengan penjelasan bahwa persoalan Bank Century berdampak sistemis. Pengungkapan peran “Atas penjelasan dari BI, saya selaku (Ketua) KSSK Sri Mulyani juga akan tidak yakin atas apa yang menjawab pertanyaan dijelaskan BI bahwa perada atau tiadanya masalahan Bank Century pemeran utama dalam berdampak sistemis,” kata Sri Mulyani. perkara bailout Bank Sri Mulyani akhirnya meCentury. nyetujui bailout. Namun, muncul persoalan ketidakSilakan tanggapi lengkapan dokumen untuk Editorial ini melalui mengucurkan fasilitas pinwww.metrotvnews.com jaman jangka pendek kepada Bank Century. Karena bailout telah disetujui, BI mencari jalan untuk mengakalinya kendati itu melanggar aturan. Itu semua terungkap dalam sidang perdana kasus Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, pekan lalu. Itu membuktikan keputusan yang diambil bukan berdasarkan aturan akan menimbulkan persoalan di belakang hari. Sri Mulyani semestinya paham akan hal itu. Oleh karena itu, kita bertanya apakah Sri Mulyani ketika itu mengalami tekanan psikologis hebat? Kita pun bertanya apakah ada tekanan dari atas yang membuat ia menyetujui bailout meski tidak yakin persoalan Bank Century berdampak sistemis? Pertanyaan itu relevan diajukan karena dalam surat dakwaan Budi Mulya, peran Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK tidak disebutkan, sementara peran atau keterlibatan Raden Pardede sebagai Sekretaris KSSK disebutkan secara gamblang. Dari situ muncul pula pertanyaan, apakah tidak disebutkannya peran Sri Mulyani dalam surat dakwaan Budi Mulya merupakan upaya memutus mata rantai ke pejabat lebih tinggi yang meminta atau menekan Sri Mulyani untuk menyetujui bailout? Kita mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap peran Sri Mulyani sehingga semua pertanyaan itu terjawab. Pengungkapan peran Sri Mulyani juga akan menjawab pertanyaan ada atau tiadanya pemeran utama dalam perkara bailout Bank Century. Untuk mengungkap peran Sri Mulyani, KPK tidak perlu menunggu persidangan Budi Mulya rampung. KPK bisa melakukannya secara paralel. Bila tidak, KPK hanya akan membeli waktu dan itu bisa digunakan mereka yang berkepentingan untuk menggeser bailout Century dari ranah hukum ke ranah politik. dika@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 2 dan 20 Vitamin D dan Kanker Caleg Petahana Dinilai tidak Layak Dipilih Kembali LEBIH dari 90% anggota DPR RI periode 2009-2014 yang saat ini duduk di kursi parlemen maju lagi di Pileg 2014. Peneliti senior Forum Masyarakat Pe duli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan, jika dilihat dari kinerja, 90% dari mereka yang mencalonkan kembali itu tidak layak dipilih rakyat. Lucius menggambarkan rekam jejak mereka sebagai para pelaku perbuatan tercela seperti korupsi, menonton video porno, kerap membolos, dan tidak produktif. Jika dilihat dari fungsi pokok DPR RI pun, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, menurut Lucius, target mereka meleset jauh (lihat grafis). “Ka- laupun mau mencalonkan lagi, semua motivasinya hanya mencari kerja, kekuasaan, dan keuntungan. Mereka tidak peduli rekam jejak kegagalan mereka sepanjang periode jabatan. Ini bukan cuma karena faktor kepentingan, melainkan memang karena mereka tidak punya kapasitas,” Lucius, kemarin. Menurut dia, masyarakat harus disadarkan akan rendahnya kompetensi yang dimiliki anggota DPR saat ini. Ia berharap, masyarakat tidak lagi terpancing oleh rayuan politik uang di Pemilu 2014. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan alokasi anggaran selama lima tahun masa jabatan DPR menimbulkan harapan mereka lasi yang dibahas dan disepakati di DPR kerap bermasalah sehingga banyak UU yang diuji materi dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan mengakui seperti itulah kualitas DPR hasil Pemilu 2009. Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono juga mengakui target legislasi DPR tidak bisa dicapai. (Nov/Mad/*/X-6) mampu menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi dengan baik. ”Namun, nyatanya, DPR tidak berprestasi. Fungsi penga- wasan, penganggaran, apalagi legislasi gagal dijalankan.” Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri menambahkan legis- Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com STUDI sebelumnya mengungkapkan vitamin D dapat mengurangi risiko penyakit jantung, patah tulang, dan bahkan depresi, sedangkan penelitian terbaru mengungkapkan pasien kanker payudara dengan tingkat vitamin D yang tinggi dalam darah menjadikan sel kanker mereka dua kali lebih mungkin untuk bertahan hidup. Penelitian yang dipimpin Prof Cedric Garland F dari University of California, AS, menganalisis statisSENO tik dari lima studi yang mencari keterkaitan antara 25-hydroxyvitamin D dan kanker payudara. Sekitar 4.443 penderita kanker payudara dilibatkan dalam penelitian antara 1966 dan 2010. Semua pasien diikuti selama rata-rata sembilan tahun. Tim menemukan perempuan yang memiliki tingkat 25hydroxyvitamin D yang tinggi dalam darah mereka memiliki risiko tingkat kematian sekitar 50% jika dibandingkan dengan pasien dengan level vitamin D yang rendah. Penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal Anticancer Research. (Medical News Today/Hym/X-4)

SELEKTA 2 Ahsan/Hendra Akhiri Puasa 11 Tahun GANDA putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan berhasil menyumbangkan gelar bagi Indonesia di turnamen bergengsi All England Super Series Premier 2014. Pada pertandingan yang berlangsung di National Indoor Arena, Birmingham, Inggris, itu, ganda peringkat satu dunia ini mengalahkan ganda Jepang yang merupakan unggulan kedua, Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa 21-19, 21-19 selama 45 menit. Gelar tersebut mengisi 11 tahun kekosongan gelar di sektor ganda putra pada turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu. Terakhir, ganda putra Sigit Budiarto/Candra Wijaya yang meraih gelar ini pada 2003. ‘’Kemenangan ini sangat is- timewa buat kami,’’ kata Ahsan saat ditanya seberapa spesial gelar juara ini bagi mereka. ‘’Terima kasih untuk suporter Indonesia dan dukungan keluarga di rumah serta rekanrekan di Tanah Air yang selalu mendukung kami.’’ Hendra menambahkan bermain di Inggris tidak ada bedanya dengan di Tanah Air. ‘’Serasa bermain di rumah sendiri meski bermain di Inggris.’’ Meski bisa menang dalam dua set langsung, laga tersebut cukup me ne gangkan. ‘’Ahsan terlihat agak canggung di awal pertandingan,’’ ujar Sigit mengomentari pertandingan. ‘’Ahsan baru terlihat agak nyaman saat memimpin di poin 16 di set kedua.’’ Bagi dua pasangan, perte- “Terima kasih untuk suporter Indonesia dan dukungan keluarga di rumah serta rekanrekan yang selalu mendukung kami.’’ Hendra Setiawan Pebulu tangkis nasional muan di final All England 2014 ini ialah yang keenam. Sebelumnya mereka sudah lima kali bertemu. Lima pertemuan mereka selalu dimenangi Ahsan/Hendra. Terakhir kali mereka bertemu di Denmark Open Super Series 2013. Saat Ahsan/Hen- dra menang 27-25,23-21. Gelar All England ini membuat Ahsan/Hendra melengkapi sederet gelar juara yang sudah menempatkan mereka di peringkat teratas dunia. Me reka gagal membawa pulang ge lar itu tahun lalu. Ahsan/Hendra tahun lalu gagal ke final setelah disingkarkan pasangan China Liu Xiaoling/ Qiu Zihan. Sementara itu, Ricky Soebagdja/Rexy Mainaky menjadi ganda Indonesia terakhir yang tampil di tiga final secara be r untun, yaitu pada 19941996. Setelah menjadi runnerup pada 1994 kepada ganda Indonesia Rudy Gunawan/ Bambang Suprianto, Ricky/ Rexy juara pada 1995 dan 1996. (MN/R-3) AP/RUI VIEIRA JUARA ALL ENGLAND: Pasangan ganda Indonesia M Ahsan (kiri)/Hendra Setiawan mengekspresikan kegembiraan seusai mengalahkan lawan mereka dari Jepang Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa pada final All England Super Series Premier 2014 di Birmingham, kemarin. Marzuki Alie Imbau Masyarakat tidak Antipolitik K ETUA DPR RI Marzuki Alie mengimbau agar masyarakat tidak bersikap antipolitik. Masyarakat harus proaktif mencari tahu hak dan kewajiban konstitusional mereka sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Banyak sekali contoh kasusnya di mana ketidakpahaman masyarakat terkait aturan perundangan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Marzuki saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Yang dimaksud antipolitik, menurut Marzuki, ialah sikap apatis atau tidak mau tahu dan tidak peduli dengan proses politik, kebijakan politik, dan produk politik yang dihasilkan DPR. Sikap itu, ia nilai, justru bakal merugikan masyarakat sendiri. Lebih jauh, Marzuki meminta agar masyarakat bijak dalam menyikapi pemberitaan yang muncul mengenai DPR. Selama ini, pemberitaan terhadap kinerja dan perilaku anggota DPR kerap tidak berimbang. Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap kinerja semua anggota DPR buruk. Padahal, tidak semua anggota DPR berperilaku negatif. “Ini (pemberitaan yang tidak berimbang) juga yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat kita Marzuki Alie antipolitik dan tidak peduli terhadap kinerja politik di DPR. Hal ini amat disayangkan,” cetusnya. Marzuki menjelaskan aturan perundangan dibuat dengan tujuan untuk melayani, melindungi, dan menjamin tercapainya distribusi sumber daya yang adil bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan cita-cita masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dapat tercapai. “Dengan mamahami undang-undang, kita dapat memaksa pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam mencapai tujuan bernegara dan mengawasi pelaksanaan undangundang itu sendiri. Ma- kanya masyarakat jangan antipolitik. Bagaimanapun semua keputusan DPR itu ialah keputusan politik,” tegasnya. Marzuki lalu mencontohkan sejumlah produk undang-undang yang besar manfaatnya bagi masyarakat, semisal UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS), UU Desa, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan UU Pendidikan. Meski demikian, masyarakat termasuk di antaranya kaum akademisi dan wartawan justru tidak paham mengenai substansi produk-produk perundangan tersebut. “Padahal DPR sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyosialisasikan produk UU tersebut. Masyarakat bahkan dapat mengikuti langsung di DPR selama proses pembuatan UU,” ujar dia. UU BPJS, misalnya. Sesuai UU ini, masyarakat yang berprofesi sebagai PNS, anggota TNI dan Polri berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Selain itu, peserta Jamsostek dan Askes pun otomatis berhak mendapatkan layanan dari BPJS. “Pengalaman saya, ada anggota masyarakat yang berprofesi sebagai guru dan staf yayasan pendidikan mau mendaftar BPJS, tetapi ditolak oleh BPJS daerah dengan alasan BPJS itu hanya untuk PNS dan anggota TNI-Polri. Ternyata petugasnya juga banyak yang tidak paham,” ungkap Marzuki. Hal senada juga dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Menurutnya, sikap antipolitik tersebut bisa jadi merupakan salah satu ekses dari hiruk-pikuk politik yang membuat masyarakat lelah akan politik. “Kita sudah lakukan publikasi besarbesaran, tapi belum berdampak signifikan pada informasi yang diterima masyarakat. Bisa saja ini karena gejala kelelahan masyarakat terhadap politik karena proses demokrasi yang berlebihan. Ini menyebabkan masyarakat kurang bergairah dalam melihat praktik politik dan demokrasi,” tandasnya. (*/Deo/S-25) Ketua DPR MI/MOHAMAD IRFAN SENIN, 10 MARET 2014 10 Parpol Melaju ke Senayan Penaikan ambang batas menjadi 3,5% untuk mengurangi jumlah kursi di Senayan belum berhasil. AKHMAD MUSTAIN S EMBILAN partai politik yang bertengger di Senayan akan tetap mendapatkan kursi dari hasil Pemilu 2014. Selain parpol tersebut, Partai NasDem, yang baru ikut pemilu tahun ini juga diprediksi akan lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen). Temuan tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei yang dilakukan dari 10 hingga 20 Februari 2014 itu, ter hadap keterpilihan parpol menggunakan tiga jenis, yakni pertanyaan terbuka, memberikan daftar 12 parpol, serta simulasi surat suara. “Sepuluh partai sangat mungkin punya wakil di DPR. Bahkan PBB masih bisa punya peluang ke Senayan. Yang harus berjuang keras memang PKPI,” ungkap Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan di Jakarta, kemarin. Menurutnya, hal yang perlu diingat oleh partai-partai atas, terutama PDIP dan Golkar, masih ada 17% yang belum memilih. Bisa saja, kata Djayadi, distribusi suaranya lebih berat ke partai lapisan tengah dan bawah. “Kekuatan partai masih ketat dan terfragmentasi. Ini berarti menaikkan parliamentary threshold menjadi 3,5% untuk mengurangi jumlah kursi di Senayan belum berhasil. Intinya semua ditentukan bagaiman sosialisasi partai-partai nanti,” ujar Djayadi. Berdasarkan hasil survei, jika dilakukan pertanyan spontan (top of mind) bila pemilu dilakukan saat ini, publik memilih PDIP dengan perolehan 11,4% (lihat grafis). “Sementara yang tidak memilih sebanyak 47,7%,” tuturnya. Kerja politik Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella yang turut hadir dalam pemaparan survei tersebut menyatakan bahwa NasDem akan melakukan kerja politik untuk terus mendongkrak suara. Ia mengatakan, Partai NasDem akan memanfaatkan masa kampanye terbuka dengan optimal. “Pemilih Indonesia masih dinamis, swing voters masih besar. Kerja politik NasDem yang baru dua tahun akan terus konsisten. Untuk di bawah, cuma satu sen jatanya, yakni atribut,” tuturnya. Patrice mengatakan bahwa perilaku pemilih berubah. Dalam Pemilu 2004 dan 2009, siapa yang belanja iklannya banyak, dia yang menang. Tapi sekarang, belanja iklan itu tak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu. “Hari ini, tak ada partai yang dominan. Masyarakat mudah berubah pilihan ketika mereka kece- wa. Perilaku pemilih sangat dinamis. ” Pada bagian lain, Djayadi mengatakan, masih sulit memperkirakan urutan partai pemenang Pemilu 2014 nanti. Pasalnya, jelang sebulan sebelum pemilihan legislatif 9 April, persaingan partai makin seru. “Juga belum ada partai yang mendapat 25% suara pemilih sebagai syarat untuk mencalonkan presiden sendirian,” tuturnya. Djayadi menegaskan, tren dari survei tersebut, sebenarnya juga dipengaruhi oleh konteks makro ekonomi-politik. Ia menjelaskan, kondisi umum, terutama kondisi ekonomi, politik dan hukum secara teoretis dipercaya membentuk perilaku masyarakat terhadap parpol. Bila kondisi umum dinilai positif, itu akan memperkuat parpol yang memerintah, uta manya Demokrat. “Sebaliknya, bila dinilai buruk, pemilih akan memilih parpol oposisi, terutama PDIP,” ujarnya. (X-5) mustain @mediaindonesia.com BERDUKA: Kerabat menghibur Chrisman Siregar (kiri), dan istrinya, Herlina Panjaitan, di Medan, Sumut, kemarin. Anak mereka, Firman Siregar, termasuk WNI yang terdaftar di manifes penumpang pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang hilang sejak Sabtu (8/3) dini hari. AP/BINSAR BAKKARA Berharap Antemortem tidak Digunakan T ERDENGAR jeritan histeris dari dalam rumah di Jalan Bunga Kenanga, Medan Selayang, Sumatra Utara, kemarin, menyusul kehadiran Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatra Utara ke rumah berwarna peach itu. Herlina br Panjaitan tak kuasa menahan tangis lantaran hingga kini belum mendapat kabar nasib Firman Chandra Siregar, 25, anak bungsunya yang menjadi penumpang pesawat Malaysia Airlines bernomor MH 370 yang hilang kontak saat terbang menuju Beijing, China, Sabtu (8/3) dini hari. Duka mendalam pun juga terlihat di rumah Indra Suria Tanurisam, 57, di Jalan Berdikari RT 02/09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Istri Indra bahkan berkali-kali pingsan menunggu kejelasan nasib suaminya yang juga menjadi penumpang pesawat nahas itu. “Kami sekeluarga masih shocked. Istri Indra sangat terpukul karena pukul satu malam ia masih sempat BBM-an dengan Indra,” kenang Iman, adik kandung Indra. Siang itu tiga anggota Tim DVI Mabes Polri dengan membawa peralatan medis laboratorium memasuki rumah Indra. Seperti halnya di rumah orangtua Firman di Medan, tim DVI mengambil data antemortem (data primer) berupa sampel DNA, data gigi, sidik jari, properti, dan tanda fisik keluarga. Direktur Eksekutif DVI Polri Kombes Anton Castilani menyebut timnya bergerak ke dua kota tempat kediaman keluarga ketujuh penumpang itu. Empat lokasi di Jakarta dan tiga di Medan, Sumatra Utara. “Tim DVI proaktif untuk mengumpulkan data atau informasi antemortem, dengan maksud agar mempermudah identifikasi korban jika kelak para korban di temukan dalam keadaan meninggal,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Boy Rafli Amar, kemarin. Pihak Malaysia Airlines sendiri mengungkapkan ketujuh nama WNI tersebut ialah Ferry Indra Suadaya, Herry Indra Suadaya, Lo Sugianto, Firman Chandra Siregar, Indra Suria Tanurisam, Chynthyatio Vinny, dan Willysurijanto Wang. Saat ini keluarga korban berharap pesawat segera ditemukan dan keluarga masih terus mengikuti perkembangan pencarian pesawat. Namun, mereka berharap para penumpang bisa selamat sehingga data antemortem tidak jadi digunakan. “Kita belum tahu rencana selanjutnya. Kita hanya terus ikuti info dari media. Harapan keluarga kabar yang terbaik harus ketemu dan selamat,” kata Iman. (YN/ Kim/Mad/*/X-9)

SENIN, 10 MARET 2014 SKANDAL CENTURY 3 Bawahan Diminta Out of the Box (1) Pengantar: Setelah penantian panjang, kasus fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemis akhirnya bergulir di persidangan. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/3). Bagaimana lika-liku proses keluarnya bailout (dana talangan) untuk Bank Century Rp6,7 triliun, berikut kupasannya secara berseri mulai edisi hari ini. S MI/USMAN ISKANDAR DIPERIKSA KPK: Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Sekjen Kemenkeu Mulyana Nasution memberikan keterangan seusai diperiksa KPK di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, 4 Mei 2010. Sri Mulyani diperiksa KPK terkait dengan pengucuran dana talangan Bank Century. Sri dan Boediono Beda Info ke KPK IANG itu, 30 Oktober 2008, hari tampak cerah. Sinar mentari menyapa Ibu Kota dengan hangat. Namun bagi Zainal Abidin, Direktur Direktorat Pengawasan Bank I (DPB1), dan rekannya masih satu direktorat, Heru Kristiyana, hari itu terasa mendung, bahkan getir. Dua pejabat di Satuan Kerja (Satker) BI yang bertugas memelototi kinerja perbankan ini dipanggil oleh Deputi Senior BI Miranda Swaray Goeltom ke ruangannya. “Ada apa dengan Bank Century?” tanya Miranda dengan tegas. Tak ingin membuang kesempatan, Heru Kristiyana menyatakan bahwa Bank Century tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan FPJP. Segudang alasan diberikan. Singkatnya, pihaknya ingin menjaga prinsip kehati-hatian (prudential) agar BI tidak kecolongan. “Kami sarankan Robert Tantular (pemilik Bank Century) mengatasi likuiditas banknya sendiri,” ujarnya, sebagaimana dikutip dalam dakwaan Budi Mulya. Gayung tak bersambut. Miranda yang juga dikenal sebagai ekonom dari UI itu tak puas dengan paparan bawahannya itu. “Mengapa Bank Century tidak diberikan FPJP. Anda itu tidak bisa menilai situasi sekarang yang lagi krisis di mana bank-bank mengalami kesulitan likuiditas karena krisis global. Anda sebagai pengawas harus bisa berpikir out of the box,” cetus Miranda. Tak mau kalah, Heru menimpali lagi. Pengawas bank, katanya, hanya melihat dari sisi aturannya dan kondisi mikro dari PT Bank Century, Tbk, karena capital adequacy ratio (CAR) alias rasio kecukupan modal berada di bawah 8%. “Pengawas tidak menilai dari sisi industri perbankan,” ujar Heru, mantap! (Ade Alawi/P-3) www.bankmandiri.co.id KPK menemukan dua versi hasil telekonferensi antara mantan Menteri Keuangan/Ketua KSSK dan Gubernur BI. RAJA EBEN LUBIS K OMISI Pemberantasan Korupsi harus bekerja keras membuktikan dugaan keterlibatan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemis. Pasalnya, Sri Mulyani selaku mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan Boediono yang kini menjabat Wakil Presiden RI memberikan informasi yang berbeda kepada KPK. Hal itu diketahui setelah KPK mengeledah Gedung BI beberapa waktu lalu. Lembaga antirasywah itu menemukan dua versi kesimpulan hasil telekonferensi antara Boediono dan Sri Mulyani yang saat itu tengah berada di luar negeri. Versi pertama, BI akan memberikan FPJP untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah sehingga setiap transaksi harus dapat dilakukan, dan versi kedua adalah BI akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century akibat penarikan dana oleh nasabah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Media Indonesia, kemarin, saat diperiksa oleh KPK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 23 November 2013, Boediono mengatakan bahwa hasil telekonferensi menguatkan BI untuk memutuskan memberikan FPJP kepada Bank Century. Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam telekonferensi tersebut tidak ada pembahasan mengenai mekanisme FPJP. Boediono menjelaskan bahwa pada 13 Novem- ber malam, BI melakukan telekonferensi dengan Sri Mulyani untuk melaporkan situasi sudah gawat, yaitu efek domino jika Bank Century jatuh. Pada telekonferensi itu dibahas juga instrumen apa yang bisa digunakan. Dua opsi Menurut Boediono, instrumen pertama yang dibahas ialah Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD), yaitu fasilitas berjangka agak panjang (180 hari) yang melibatkan dana APBN (Menkeu) dan tidak perlu meminta persetujuan DPR. Namun, mekanisme FPD belum siap sehingga ditolak. Opsi terakhir yang dibicarakan ialah FPJP, yaitu tidak harus melibatkan anggaran negara, dan tidak harus meminta persetujuan DPR. “FPJP lebih cepat untuk dilaksanakan, ini yang menurut saya yang memperkuat argumen BI untuk mengubah PBI (Peraturan Bank Indonesia) mengenai FPJP. Karena FPJP ini yang lebih efektif untuk menangkal efek domino,” kata Boediono dalam dokumen itu. Akan tetapi, informasi berbeda disampaikan Sri Mulyani. Saat diperiksa tiga penyidik KPK di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Amerika Serikat di Washington, pada 30 April dan 1 Mei 2013, Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk pertama kalinya mendengar kasus Century saat rapat konsultasi (telekonferensi) dengan BI. BI melaporkan mengenai kronologi permasalahan, langkah-langkah yang sudah dilakukan, laporan tentang prudential ratio, analisis dampak sistemis dan kesimpulan. “Saat itu sama sekali tidak disinggung masalah FPJP karena FPJP itu domainnya BI,” katanya seperti tertuang dalam dokumen itu. (X-5) raja_eben @mediaindonesia.com apapun hunian Anda, mandiri saja Saatnya mewujudkan apapun jenis hunian idaman Anda. mandiri kpr memberi solusi kemudahan hunian idaman Anda, baik rumah baru maupun rumah second *. * Syarat & ketentuan berlaku Bekerjasama dengan:

INDONESIA MEMILIH 4 SENIN, 10 MARET 2014 Teror Politik Momok Pemilu Kesuksesan Pemilu 2014 juga akan diukur dari psike masyarakat yang terbebas dari unsur intimidasi dan teror politik. HILLARIUS U GANI K OORDINASI antarintelijen saat ini sangat dibutuhkan untuk memerangi teror politik menjelang Pemilu Legislatif 2014 yang akan dilangsungkan pada 9 April mendatang. Pemilu yang demokratis harus terbebas dari teror politik dan masyarakat terjamin dalam menggunakan hak-hak politiknya dengan aman, jurdil, dan tidak ada sedikit pun indikasi kecurangan. Anggota Komisi I (bidang pertahanan dan intelijen) DPR RI dari Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan koordinasi yang optimal akan menghasilkan deteksi dini intelijen untuk menangkal setiap gangguan ancaman, khususnya menjelang pileg dan pilpres ke depan yang tahap-tahapnya makin matang, tetapi masih ada persiapan yang belum optimal. Sejumlah persiapan pemilu yang belum optimal antara lain daftar pemilih tetap (DPT), kotak suara kardus, serta distribusi kertas surat suara yang belum merata dan masih ada yang cacat atau rusak. Hal-hal seperti itu, imbuh Tjahjo di Semarang, kemarin, memerlukan perhatian semua pihak terutama penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat, dan parpol serta dukungan masyarakat. Begitu pula Satuan Tugas (Satgas) Intelijen Terpadu Pengaman Pemilu 2014 mekanisme koordinasinya harus terpola dan terpadu di lapangan, khususnya tata kelola dari penyelenggara intelijen yang dikoordinasikan Badan Intelijen Negara (BIN). “Koordinasi intelijen arahnya untuk bersinergi dalam menentukan kebijakan negara dan menghindari tumpangtindih penugasan dan kewenangan,” kata Sekjen DPP PDIP itu, yang masih yakin terhadap komitmen TNI, Polri, dan BIN tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2014 ini. Prihatin Secara terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Aceh menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014. “Presiden dan jajaran pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah serta lembaga pelaksana pemilu harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang aman di Aceh,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulisnya. Menurut Haris, situasi di Aceh menjelang Pemilu 2014 menunjukkan angka kekerasan cenderung meningkat. Suasana itu, imbuhnya, akan memunculkan kembali trauma bagi masyarakat, terutama korban pelanggaran HAM masa lalu. Dalam pantauan Kontras, dalam dua bulan terakhir tercatat ada dua orang tewas, enam terluka akibat penganiayaan, dan puluhan harta benda, termasuk di antaranya atribut partai, rusak dan dibakar. Sejumlah tindakan kekerasan, seperti penembakan, penganiayaan, p e r u s a k a n , p e m b a k a ra n , pelemparan bom molotov, intimidasi, dan teror, ditengarai bernuansa persaingan politik. Haris mengingatkan sepanjang 2013 tercatat 17 tindak kekerasan politik yang juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 7 terluka. “Apa yang terjadi di Aceh ialah catatan serius terkait dengan kesuksesan Pemilu 2014.” Haris menjelaskan esensi pemilu ialah semua orang harus bebas dan bertanggung jawab dalam memilih sehingga kekerasan dan teror merupakan tindakan yang kontraproduktif.(Ant/*/P-2) KAMPANYE PEMILU DAMAI: Ribuan peserta mengikuti jalan santai ketika kampanye Pemilu Damai di Lhokseumawe, Aceh, kemarin. hillarius @mediaindonesia.com Jalan santai yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) serentak di 23 kabupaten/kota di Aceh itu dalam rangka menyosialisasikan pemilu damai, menghentikan pertikaian antarpartai politik, serta mengajak masyarakat memberikan hak suara pada pemilu 9 April mendatang. ANTARA/RAHMAD Hak Politik Seluruh Difabel Jadi Taruhan Negara Demokrasi M EMPERJUANGKAN hak demokrasi bagi kaum difabel tidaklah mudah dan pasti menemui jalan panjang dan terjal. Setelah 10 tahun ikut berjuang aktif dan sukses menyuarakan hak politik bagi tunanetra agar bisa mencoblos di TPUTPU di Yogjakarta ternyata hal itu belum sepenuhnya sempurna. Pemilu inklusif yang menjamin seluruh hak politik warga negara tanpa terkecuali dalam menentukan pilihannya harus diikuti difabel lainnya. Komisioner KPU Yogyakarta Farid Bambang Siswanto mengatakan pihaknya sudah mendata jumlah pemilih difabel tunanetra untuk membuatkan template atau alat bantu mencobolos. “Namun, template hanya untuk caleg DPD RI dan DPR RI,” kata Farid. Langkah KPU DIY tersebut, menurut Nuning Suryatiningsih, Direktur Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL), merupakan langkah maju dan harus diapresiasi. Namun, masih kurang lengkap kalau akses yang diberikan hanya untuk difabel tunanetra. KPU DIY yang dijadikan pilot project bagi penyelenggaraan pemilu yang aksesibel bagi semua warga Indonesia seharusnya juga memberikan akses kepada difabel lainnya, seperti tunarungu, tunadaksa. “Karena mereka juga memiliki hak politik,” ujar Nuning. Difabel memang sudah saatnya dilibatkan secara aktif dalam pemilu, seperti melakukan sosialisasi langsung kepada pemilih. Dalam bayangan aktivis difabel, Yogyakarta sebagai daerah yang menjunjung tinggi demokrasi, harus menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif. Menurut Farid, ada 7 petugas di TPS yang telah disiapkan. Mereka ialah petugas pendaftaran, pelipat, ketua, penjaga ketertiban, penjaga di bilik suara, penjaga di kotak suara, dan petugas penjaga tinta. “Nah, petugas nomor 5 (menjaga di bilik suara), telah kami tugasi untuk membantu pemilih khususnya pemilih difabel,” terang Farid. Langkah KPU DIY itu dirasakan positif, terlebih KPU DIY ialah satu-satunya yang telah menerapkan pemilu inklusif dari seluruh KPU yang ada di Indonesia. Jika upaya tersebut dilakukan dan diperluas cakupannya, menurut Rofah, Direktur Pusat Studi dan Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bisa mengurangi angka golput. Miko, salah satu relawan dan aktivis difabel di Yogyakarta menambahkan, keberadaan alat bantu dengan aksesbilitas akan mendorong difabel antusias mengikuti dan menggunakan hak politiknya. (Furqon Ulya Himawan/P-2) Pileg Tentukan Bursa Capres BURSA pencalonan presiden masih didominasi oleh namanama yang saat ini beredar dan menjadi unggulan dalam setiap hasil survei. Karena itu, dalam pencarian calon presiden belum ada tokoh atau nama baru yang bisa menjadi kuda hitam. Dalam sebuah diskusi bertajuk Siapa Kuda Hitam 2014? di Jakarta, kemarin, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan Pemilu 2014 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya yang diikuti dengan perpindahan rezim yang berkuasa. “Fenomena 2014 ini berbeda, rezim pasti berganti. Semua partai berpeluang sama, (Pemilu) 2014 tidak ada partai besar atau kecil,” katanya. NasDem sebagai partai baru, sambung Rio, terus berusaha membangun branding agar bisa sejajar dengan partai lain yang sudah lebih lama berdiri untuk lolos dari ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2014 ini hampir semua capres bermunculan dan diusung oleh setiap partai dan gabungan partai. Tidak ada kuda hitam di luar nama-nama itu dan tidak mungkin juga muncul namanama capres di luar partai pengusung,” ujarnya. Dia pun menilai sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bukan sebagai kuda hitam, tetapi salah satu calon yang kuat karena selalu unggul di setiap survei. Namun, menurutnya, untuk kandidat wakil presiden masih bisa bermunculan wajah-wajah baru yang tidak diperhitungkan hari ini. Senada dengan Rio, aktivis pemilu dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, untuk memunculkan capres selain yang sering dipublis harus ada perubahan suasana, yakni tidak hanya dilihat dari sisi populer ataupun elektabilitas, tetapi bisa dilihat dari program-program yang ditawarkan mereka. “Kalau bicara soal elektabilitas, yang muncul itu-itu saja,” kata Ray. Ditambahkan, partai-partai yang elektabilitasnya di bawah 7% juga bisa berkoalisi semacam Poros Tengah baru. Mereka tidak perlu ikut partai yang populer. “Dari sini kemungkinan terjadi kuda hitam,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo yang hadir juga dalam diskusi tersebut mengatakan pemilih selalu menyepelekan penye- MI/ROMMY PUJIANTO KUDA HITAM: (Dari kiri) Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Bidang Hukum dan HAM PDI Perjuangan Firman Jaya Daeli, dan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella saat diskusi Siapa Kuda Hitam 2014?, di Jakarta, kemarin. lenggaraan pemilu legislatif dan selalu berantusias pada pemilu presiden. “Maysarakat banyak mengabaikan pileg. Padahal, pileg jalan untuk menentukan calon presiden di pilpres. Masyarakat belum sampai pada demokrasi substansial karena masih me- lihat citra, figur dan kapital,” kata Drajad. Dia meminta parpol ikut memberi pendidikan politik dengan tidak mengedepankan pencitraan. “Didik rakyat dengan politk yang menyentuh pada isi atau gagasan,” pungkasnya. (AI/P-2)

INDONESIA MEMILIH SENIN, 10 MARET 2014 Pemula Pilih Capres Muda Kemampuan teritorial, politik, dan politik luar negeri atau diplomasi Jokowi belum terlihat. Pendampingnya harus memiliki kemampuan itu. HILARIUS U GANI P EMILIH muda menjadi penentu kemenangan pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014. Direktur Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto menyebutkan ada sekitar 53 juta pemilih muda yang terdaftar dalam pemilu mendatang. Dia mengutip data dari Center for Election and Political Party Universitas Indonesia. Heri mengungkapkan 53 juta pemilih muda adalah dua kali lipat dari angka kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009. “Mereka inilah pemilihpemilih potensial yang akan menentukan arah bangsa ke depannya,” ungkap Heri saat ditemui dalam acara diskusi bertajuk Capres Muda dan Pemimpin Daerah: Pilihan Anak Muda (Pemilih Muda) di Jakarta, kemarin. Berdasarkan survei Polcomm, mayoritas pemilih muda yang menjadi responden menyatakan tokoh muda yang paling layak maju dalam Pilpres 2014, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan tingkat pilihan 22,9%, disusul Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso 16,3% (lihat grafik). Heri menjelaskan hasil survei tersebut memperlihatkan pemilih muda mempunyai pandangan sendiri terhadap calon presiden dan wakil presiden. “Saat mereka memotret sosok capres muda, alasannya mereka lebih cerdas. Lebih mengarah kepada hal-hal yang cepat mengalami perubahan,” papar Heri. Maka dari itu, tambahnya, para capres dituntut untuk bisa lebih mendekati anak muda. Salah satunya dengan masuk ke komunitas-komunitas anak muda. Tidak cukup hanya dengan mengandalkan iklan saja. “Pemilih muda tidak bisa dipaksa. Ada cara-cara komunikasi politik yang harus dibangun karena relasi pemilih muda dengan media sosial dan media massa begitu kental,” ungkap Heri. Pemilih pemula, ungkapnya, mengenal tokoh-tokoh politik melalui media televisi dan media sosial.“Pertarungan pilpres tahun ini sangat menarik jika melihat bagaimana mereka (capres) menguasai media sosial sebagai alat kampanye,” papar Heri. Pasangan Dalam menangapi hasil survei itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyatakan Pilpres 2014 merupakan momentum terbaik bagi PDIP untuk mencalonkan Jokowi. Namun, tambahnya, terlepas dari tingginya elektabilitas Jokowi, ada hal lain yang belum dimiliki dalam diri mantan Wali Kota Surakarta itu, walau dia dikenal publik sebagai seorang yang mampu melayani masyarakat. “Kemampuan teritorial, kemampuan politik, dan ke- PAN Yakin Didukung Warga Muhammadiyah ANTARA/OKY LUKMANSYAH MELANGGAR ATURAN KPU: Alat peraga kampanye caleg terpasang di pohon Jalan Randusanga, Brebes, Jateng, kemarin. Hingga saat ini masih banyak alat peraga caleg melanggar peraturan KPU yang belum dibersihkan. Hanya 7% Caleg Prolingkungan WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menelusuri profil sekitar 6.000 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI peserta Pemilu 2014. Hasilnya, hanya 7% atau sekitar 420 orang yang pro terhadap lingkungan hidup. Caleg prolingkungan tersebut tersebar di seluruh partai peserta pemilu. “Dari 6.607 orang caleg, hanya 6.561 orang yang bisa kita trace. Hasilnya hanya 7% yang prolingkungan dan itu tersebar di semua partai,” Kepala Departemen Jaringan dan Pengembangan Sumber Daya Walhi Khalisa Khalid di Jakarta, kemarin. Walhi mengukur caleg prolingkungan dari empat indikator, yaitu kapasitas atau kompetensi, kepemimpinan, integritas, serta komitmen penyelamatan lingkungan, hukum, dan hak asas manusia. Menurut Khalisa, penting untuk melihat seorang caleg dari sisi lingkungan karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Ketika caleg memiliki tanggung jawab dan cinta lingkungan, eks- ploitasi besar-besaran sumber daya alam yang merusak lingkungan bisa dikurangi. Sumber daya alam, tambahnya, merupakan sumber pendapatan Indonesia yang sangat penting. Karenanya, wakil rakyat yang memiliki kompetensi, kepemimpinan, integritas, dan komitmen dalam lingkungan akan membawa perubahan penting untuk Indonesia. Para caleg yang tidak prolingkungan sebagian besar pernah terlibat dalam pidana sumber daya alam yang merusak lingkungan. “Juga anggota Komisi VII DPR yang menerima THR SKK Migas itu. Mereka tidak termasuk dalam 7% caleg prolingkungan,” cetus Khalisa. Selain itu, caleg tidak prolingkungan dapat dilihat saat berkampanye. Salah satu yang marak terjadi ialah ketika para caleg menempatkan alat peraga kampanye di pohon. “Banyak caleg yang berkampanye melalui spanduk atau menempel poster di pohon. Itu tidak pro lingkungan,” tandasnya. (EB/P-4) SALAH satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, diyakini masih memiliki ikatan kultural yang kuat dengan Partai Amanat Nasional. Hal itu ditegaskan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dalam kete rangannya di Jakarta, akhir pakan lalu. Ia meyakini partainya masih banyak dipilih warga Muhammadiyah karena dua alasan, yakni faktor kesejarahan dan hasil survei tentang pilihan partai politik yang diminati anggota ormas tersebut. “PAN ialah partai yang lahir dari dua pilar utama, yakni Muhammadiyah dan Majelis Amanat Rakyat (Mara). Oleh karena itu, kami merasa sangat dekat.” Mara ialah organisasi massa yang didirikan beberapa tokoh, antara lain Amien Rais. Organisasi itu didirikan pada saat bergulirnya reformasi politik yang sebelumnya dikendalikan rezim Orde Baru. “Kalau dilihat dari survei, warga Muhammadiyah paling tinggi menjatuhkan pilihan pada Partai Amanat Nasional,” ujar Hatta. Walau demikian, Hatta menyatakan pihaknya bisa menghargai sikap resmi organisasi Muhammadiyah yang menyatakan ada jarak dengan semua partai politik, termasuk dengan PAN. Hanya, ia menyatakan faktor kesejarahan dan hubungan psikologis dengan Muhammadiyah sebaiknya juga diterima semua pihak. Saat dihubungi terpisah, Wasekjen PAN Teguh Juwarno menyatakan pihaknya selalu menjalin hubungan baik dengan Muhammadiyah. Banyak hal yang sudah dilakukan agar PAN menjadi pilihan utama warga Muhammadiyah. “Tentu saja kita harus membangun komunikasi dan silaturahim yang lebih intim. Cita-cita PAN menjadi miniatur Indonesia, dengan segala keragamannya,” kata dia. Sejarah NKRI juga mencatat, kata Teguh, Muhammadiyah selalu hadir dalam perjalanan bangsa ini. (*/P-3) mampuan politik luar negeri atau diplomasi belum terlihat dari Jokowi sampai saat ini,” ungkap Emrus. Karena itu, sambungnya, jika Jokowi dicalonkan sebagai capres, dia harus didampingi seseorang yang mampu dalam bidang-bidang tersebut. Tokoh muda, lanjutnya, ialah pasangan yang sesuai disandingkan dengan Jokowi. Menurut Emrus, Priyo Budi Santoso yang dalam hasil survei berada di urutan kedua layak menjadi pasangan Jokowi. Sebagai Wakil Ketua DPR RI yang membidangi keamanan, militer, komunikasi, pemerintahan dalam negeri, dan hukum, Priyo dianggap sebagai pilihan yang tepat. “Saya pikir pasangan tersebut sangat sempurna,” ungkapnya. (*/P-4) hilarius @mediaindonesia.com 5 Jangan hanya Popularitas, Lihat juga Prestasi FIGUR seseorang sering dipopulerkan media massa. Namun, biasanya tidak secara utuh figur disuguhkan ke masyarakat. Media, misalnya, memopulerkan Jokowi dengan hanya melihat sisi humanisme dan blusukan, tapi melupakan kendala dan kekurangan, yaitu belum menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. “Media jangan terlalu berat pada seorang tokoh dan harus berperan dalam mencerdaskan masyarakat. Seperti seharusnya, Jokowi jujur, tidak membuat dinasti politik, tetapi belum bisa menyelesaikan semua masalah. Begitu sebaiknya supaya tidak dielu-elukan berlebihan oleh masyarakat,” papar peneliti LIPI Siti Zuhro di Jakarta, kemarin. Ia berbicara dalam diskusi bertema Menakar modal sosial dan politik capres dan cawapres 2014, yang diselenggarakan Freedom Founding. Hadir juga peneliti LP3ES Kurniawan, Direktur Penelitian Freedom Foundation Mohamad Nabil, dan dosen ilmu politik Univeristas Paramadina Herdi Sahrasad. Menurut Siti, popularitas Jokowi jangan sampai seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Terus dipuji, tetapi setelah satu atau dua tahun kemudian dihina dan rakyat minta presiden diturunkan. Saat itu, ungkap Siti, figur SBY seperti dikagumi perempuan karena karismanya. Namun, beberapa saat setelah menjadi presiden, ia dihina dengan dibawakan kerbau ke depan Istana. “Setelah beberapa bulan terpilih, saat hari buruh, pendemo bawa kerbau. Itu apa maksudnya?” cetus Siti. Di sisi lain, tambahnya, politik figur atau popularitas tidak baik jika terus dilakukan karena merusak mekanisme partai. Mekanisme Jokowi hanya dilihat dari sisi humanisme dan blusukan, tetapi kendala dan kekurangannya dilupakan, yaitu belum menyelesaikan banjir dan kemacetan di Jakarta. partai memunculkan tokoh dengan proses regenerasi dan lebih kepada proses pengaderan. Herdi Sahrasad mengatakan fenomena terhadap Jokowi jangan sampai menjadi buble politik. Artinya, lanjut Herdi, jangan sampai menyudutkan dan berakhir dengan penilaian terbalik dari masyarakat. Hal itu terjadi jika Jokowi tidak sesuai harapan masyarakat nantinya dan tidak dicalonkan pada Pemilu 2014 sebagai presiden. “Jokowi dinilai tidak lepas dari kebutuhan media dan rakyat. Masyarakat melihat Jokowi sebagai antitesis dari SBY. Namun, akademisi melihat itu buble politik.” Kurniawan menyebutkan Jokowi saat ini baru saja diberi amanah sebagai Gubernur DKI. Jika maju menjadi capres, meskipun regulasi tidak melarang, hal itu akan merusak tatanan demokrasi karena demokrasi mengedepankan bukti dan prestasi, tidak hanya popularitas. (*/P-4) Kemudahan Berbisnis dengan Virtual Office B AGI Anda yang memulai usaha atau bisnis, keberadaan alamat kantor menjadi kredibilitas untuk bisnis yang sedang Anda jalankan. Sebagian besar orang akan melihat bisnis yang Anda jalankan melalui alamat dan nomor telepon Anda. Sedangkan di sisi lain, bisnis yang sedang dijalankan tersebut memungkinkan Anda untuk tidak berada di kantor berlama-lama karena jadwal yang padat atau ada pertemuan dengan klien di luar kantor. Bila Anda ingin memulai sebuah bisnis baru tanpa Anda harus berada di sebuah kantor dan dapat dilakukan di mana saja tetapi mempunyai sebuah alamat yang tepat, Regus memberikan solusi dengan menawarkan Regus Virtual O ce. Regus memberikan pilihan melalui dua paket, yaitu paket Regus Virtual O ce dan Regus Virtual O ce Plus tanpa biaya yang mahal. Tentunya setiap paket berbeda fasilitasnya. Bila memilih Virtual O ce, Anda akan memiliki sebuah alamat bergengsi di salah satu lokasi Regus yang berada di distrik bisnis atau lokasi nyaman yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Selain itu, resepsionis profesional akan membantu Anda dalam menjawab panggilan telepon Dengan adanya kemudahan yang eksibel tersebut, Anda dapat berbagi alamat dengan perusahaan-perusaahan multinasional besar yang menjadi klien Regus dan akan menumbuhkan citra yang baik untuk bisnis Anda. Regus Virtual O ce sangat cocok untuk Anda yang memulai usaha dengan keseharian yang sibuk dengan klien dan tidak harus melakukan pekerjaan di kantor. Bahkan, dengan kehadiran kantor virtual itu, Anda dapat melakukan pekerjaan di mana saja seperti di rumah, dalam perjalanan, ataupun di pusat bisnis dengan mudah. yang masuk dengan nama perusahaan sehingga Anda tidak akan melewatkan panggilan penting. Anda pun tidak perlu khawatir dengan surat-surat yang masuk ke alamat perusahaan Anda karena sudah ada petugas yang menangani suratsurat tersebut. Dengan begitu, Anda dapat menjalankan pekerjaan dengan mudah. Adapun Regus Virtual Ofce Plus memiliki keunggulan yang spesial dan menarik ketimbang Regus Virtual O ce biasa. Pasalnya, Anda akan mendapatkan pemakaian kantor privat selama lima hari setiap bulan sesuai pilihan Anda. Selain itu, Anda mendapatkan program gold membership di Regus Bussinesworld yang memberikan Anda akses ke 1.800 lokasi business lounge Regus di seluruh dunia. Bila Anda sedang berada di rumah ataupun di luar negeri, Anda dapat mengakses ke mana saja pekerjaan Anda dengan menggunakan wifi secara gratis. Regus pun tidak hanya menyediakan fasilitas standar untuk virtual o ce, tetapi juga fasilitas lain seperti video conference, ruang rapat profesional, business center, dan business lounge. Bila tertarik, Anda bisa memilih lokasi kantor yang akan disewa di beberapa lokasi strategis dan berada di pusat bisnis Jakarta seperti Menara BCA Grand Indonesia Lantai 50 Jalan MH Thamrin, Wisma Megapolitan I Lantai 3A Jalan Sudirman, Menara Standard Chartered Lantai 30 dan DBS Bank Tower Lantai 30 Jalan HR Rasuna Said, Prudential Centre Lantai 22 Mal Kota Kasablanka, dan Beltway O ce Park Tower B Lantai 5 Jalan TB Simatupang. Untuk yang berada di luar Jakarta, Anda dapat menemukan lokasi terbaru Regus di Wisma BII Lantai 12A Jalan Pemuda, Surabaya, Jawa Timur dan Panin Tower Lt 8, Grand Sudirman Complex, Balikpapan. (*/S-25) (021) 2555 5700 | www.regus.co.id

KOLOM PAKAR 6 SENIN, 10 MARET 2014 SENO PK Berkali-kali, Langkah Menguntungkan atau Merugikan Andi Hamzah Dosen Hukum Acara Pidana 1971 sampai kini P ENINJAUAN kembali (PK) tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atas ide Prof Oemar Seno Adji, yang dipicu atas peristiwa Sengkong-Karta, yang dipidana. Ketika itu pada 1974, Sengkon dan Karta, yang merupakan petani asal Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat, dijatuhi hukuman 7 dan 12 tahun penjara atas tuduhan merampok dan membunuh pasangan suami istri Sulaiman-Siti Haya. Padahal ada petunjuk bukan mereka yang melakukan pembunuhan. Prof Oemar Seno Adji merupakan sarjana hukum (meester in de rechten) didikan Belanda. Jelas, ketentuan dalam KUHAP mengenai peninjauan kembali merupakan tiruan dari Strafvordering (KUHAP) Belanda. Sebanyak 95% ketentuan tentang peninjauan kembali yang tercantum dalam KUHAP sama dengan ketentuan Strafvordering Belanda. Peninjuan kembali diatur juga dalam beberapa KUHAP di dunia, antara lain KUHAP Prancis (Pasal 623 CCP) dan Belgia, yang mirip dengan ketentuan Strafvordering Belanda. Ada negara yang tidak mengatur peninjauan kembali dalam KUHAP mereka, seperti Thailand. Jika ada orang dipidana ternyata kemudian orang itu tidak bersalah, akan dimintakan grasi kepada raja. Perbedaan antara ketentuan peninjauan kembali di dalam KUHAP Indonesia dan Strafvordering Belanda (juga Prancis dan Belgia) yaitu yang memutus peninjauan kembali di Indonesia ialah Mahkamah Agung, sedangkan di negara-negara tersebut, Mahkamah Agung (Belanda: Hoge Raad) hanya menentukan PK diterima karena ada novum atau putusan saling bertentangan. Apa pun bentuk putusannya dikembalikan ke pengadilan di bawah untuk retrial (sidang kembali). Jadi, saksi-saksi dan terpidana (terdakwa) diperiksa lagi. Setiap hari PK Dengan demikian, diperiksa lagi judex facti. Di Prancis dan Belanda, rata-rata 10 tahun baru ada PK karena bagaimana mungkin sembilan hakim (3 pengadilan negeri, 3 pengadilan tinggi, dan 3 Hakim Agung) keliru semua. Di Indonesia, cenderung setiap hari setiap putusan kasasi baik perdata maupun pidana dimintakan peninjauan kembali, kadang-kadang malah sehari setelah menerima putusan kasasi (yang tidak mungkin ada novum). Anehnya, Mahkamah Agung mau menerima dan memeriksa. Putusan peninjauan kembali limitatif alternatif hanya empat, baik di Belanda maupun Indonesia (Pasal 266 KUHAP), yaitu bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan jaksa tidak dapat diterima, dan dipidana lebih ringan dari semula. Jadi, tidak mungkin orang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, lalu melalui peninjauan kembali, dia dipidana. Putusan bebas yaitu jika ada novum dia tidak terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan dulu. Prancis memberi contoh ekstrem. Dulu dia dipidana membunuh, kemudian ternyata orang ‘yang dibunuh’ masih hidup. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika dulu dia dipidana, padahal ada novum dasar pembenar (tidak melawan hukum) atau ada alasan pemaaf (tidak ada kesalahan). Putusan tuntutan jaksa tidak dapat diterima terjadi jika ada novum, dulu dia dipidana padahal perkara sudah verjaard waktu itu, perkara itu ne bis in idem, delik aduan tidak ada pengaduan, anak di bawah umur, atau hukum pidana Indonesia tidak berlaku. Adapun dipidana lebih ringan dari semula jika ada novum, putusan salah kualifikasi. Dipidana pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu 18 tahun penjara, ada novum pembunuhan spontan yang maksimumnya 15 tahun (Pasal 338 KUHP), jadi harus dikembalikan ke 15 tahun ke bawah. Yang berhak meminta peninjauan kembali di Indonesia ialah terpidana atau ahli warisnya (maksudnya, jika terpidana telah meninggal dunia). Di Belanda sama, terpidana atau ahli warisnya, tetapi ditambah lagi Procureur Generaal (Jaksa Agung) jika terpidana telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris. Hal itu diatur dalam RUU KUHAP juga. Jadi, di Belanda, Jaksa Agung tidak hanya berfungsi untuk menghukum orang, tetapi juga membebaskan orang yang tidak bersalah. Di Indonesia, cenderung setiap hari, setiap putusan kasasi baik perdata maupun pidana dimintakan peninjauan kembali, kadang-kadang malah sehari setelah menerima putusan kasasi (yang tidak mungkin ada novum). Anehnya, Mahkamah Agung mau menerima dan memeriksa. Dalam keadaan yang sama, di Prancis dan Belgia yang meminta peninjauan kembali ialah menteri kehakiman. Dalam sidang peninjauan kembali di Prancis, majelis terdiri dari lima orang yang dipilih seluruh hakim agung, dan yang menjadi ketua harus hakim dari kamar pidana. Sidang peninjauan kembali di Prancis dihadiri Jaksa Agung. Agar peninjauan kembali di Indonesia tidak dimainkan seperti sekarang, diterima ada novum atau putusan saling bertentangan, dalam RUU KUHAP sudah diatur harus dihadiri oleh seluruh hakim agung dan dipimpin oleh ketua MA. Putusan akhir berupa retrial di pengadilan di bawah. Beri kesempatan Andai kata RUU KUHAP ini sudah berlaku (yang sayangnya ada yang salah paham dikira melemahkan KPK), kasus Antasari sedianya tidak terjadi karena putusan akhir PK harus berupa retrial (diperiksa ulang saksi-saksi dan Antasari). Jadi, diperiksa ulang judex facti. Berbeda dengan putusan peninjauan kembali terhadap Antasari yang diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan berkas semata, yang berkas putusan pengadilan negeri itu berdasarkan BAP, yang saksi utama, yaitu si eksekutor justru tidak dihadirkan di sidang. Dengan sendirinya majelis PK Antasari menolak karena terbukti dia menyuruh membunuh berdasarkan berkas perkara. Jadi, andai kata Mahkamah Konstitusi membaca RUU KUHAP yang menentukan, bahwa putusan akhir peninjauan kembali berdasarkan retrial, mungkin tidak memutus seperti sekarang peninjauan kembali boleh dilakukan berkali-kali, yang merusak seluruh proses acara pidana. Jika putusan peninjauan kembali diambil berdasarkan retrial (sidang ulang), tentu tidak ada alasan untuk minta peninjauan kembali lagi karena dia (Antasari) diperiksa lagi dan diberi kesempatan membela diri dengan segala amunisi yang dia miliki, bahwa dia tidak bersalah. Jadi, jika dia tidak sanggup membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan permohonannya ditolak, tidak ada alasan dia minta peninjauan kembali lagi. KUHAP Jepang (Pasal 435 sampai Pasal 453) mengatur secara rinci retrial (sidang ulang) ini yang putusannya diumumkan dalam lembaran negara dan surat kabar. Demikian pula KUHAP RRC (Pasal 204 sampai 207). Semuanya berarti memeriksa judex facti lagi, bukan hanya judex juris.

BEDAH EDITORIAL SENIN, 10 MARET 2014 7 EDITORIAL Editorial @ 8 Maret 2014 Bola PK di Tangan MA K EADILAN ialah hak setiap warga negara yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Hak itu melekat dan dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pengadilan tidak boleh membatasi upaya para pencari keadilan dengan membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya satu kali. Premis tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi saat mengabulkan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Antasari mengajukan permohonan uji materi Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 setelah PK yang ia ajukan dengan menyertakan tiga bukti baru dan 48 kekhilafan hakim ditolak MA pada 2012. Di PN Jakarta Selatan, Februari 2010, Antasari divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Hukuman itu diperkuat pengadilan tinggi dan di tingkat kasasi. Dalam putusan yang sudah ditetapkan pada 22 Juli 2013, tetapi baru dibacakan Kamis (7/3), ketua majelis hakim yang juga Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan pasal yang mengatur permohonan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali itu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena itu, MK membatalkan pasal tersebut. Dengan terobosan hukum yang diputuskan MK itu, kini siapa pun yang beperkara bisa mengajukan PK berkali-kali ke MA, sejauh hal itu didukung dengan novum atau bukti baru yang menguatkan posisi hukum yang bersangkutan. Keputusan MK itu disambut pro dan kontra berbagai kalangan. Yang sependapat melihat bahwa MK telah memberikan angin segar bagi para pencari keadilan. Kini, tidak ada lagi batas ruang dan waktu dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan karena batas pengajuan PK di MA yang Semoga Adil KALAU memang merasa tidak bersalah, silakan hadapi hukum, dong. Mungkin Anda saat ini bisa bebas, tapi ingat ada hukum Tuhan yang lebih adil. Keputusan MK soal peninjauan kembali yang bisa berkali-kali ini semoga memberi keadilan kepada semua pihak yang merasa terzalimi oleh kekuasaan dan hukum. Soelistino Kirimkan tanggapan dan komentar Anda melalui: SMS INTERAKTIF 0811140772 Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV ONLINE metrotvnews.com FACEBOOK Harian Umum Media Indonesia Jelas Memilih HUKUM sangat perlu ditegakkan bagi siapa saja. Kalau begini, caranya hukum jelas memilih. Namun, saya meragukan lembaga hukum bisa bersikap adil seperti yang diharapkan kendati bisa dilakukan PK berkali-kali. Kita lihat saja kasus Antasari Azhar apakah dengan kemenangan dia di MK itu, mantan Ketua KPK bisa juga menjadi OPINI PUBLIK Kita ini Bisa Apa? pemenang di majelis PK. Saya pribadi tidak terlalu yakin dengan harapan Antasari. Hila Utami Bagaimana Rakyat? KALAU rakyat kecil apakah punya kesempatan untuk mengajukan PK berkali-kali? Rasanya cuma mimpi saja hal itu bisa dilakukan. Bu- hanya berlaku satu kali telah dicabut. Namun, ada yang melihat putusan MK itu telah membuat kepastian hukum menjadi kabur. Dengan alasan belum adanya putusan yang b e r ke k u a t a n hukum tetap atau in kracht, terpidana suatu perkara bisa mengulur-ngulur waktu bagi eksekusi sebuah perkara yang telah ditetapkan melalui kasasi di MA. Di sisi lain, seperti dikhawatirkan para pengamat dan praktisi hukum, keputusan MK itu menciptakan kapitalisasi dan liberalisasi dalam mem- kan cerita baru lagi kalau hukum itu terlalu tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Rakyat kecil jelas tidak punya kekuatan apa-apa dan hanya pasrah menerima nasib serta kematian. Hamid Abdullah Apa tidak Bosan? MEMANGNYA nanti majelis PK tidak bosan menghadapi sidang yang kasusnya ituitu saja? Sebaiknya, kasus Antasari ini memang menjadi pilot project setelah dia menang di MK. Dewi Ria Tambah Primitif NEGERI ini kok tambah primitif ya, dan hukum rimba sudah berlaku. Kebenaran milik siapa yang kuat, kaya, licik, curang, dan tidak tahu malu. Mudah-mudahan hal ini tidak semakin berlanjut. Budi Utomo Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com bangun kebenaran dan keadilan. Kata mereka, bukankah itu hanya persoalan novum, dan novum baru bisa dikreasi atau dicari-cari? Kita dapat memahami dan menerima seluruh pandangan yang berkembang terkait dengan putusan MK itu. Namun, MK sudah menetapkan putusan. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dihormati. Setiap keputusan memang tidak mungkin memuaskan semua pihak. Bola keadilan itu kini berada di tangan MA. D OMAIN penyadapan dalam suatu penyidikan kasus dugaan korupsi ialah pembeda antara KPK dan lembaga penegak hukum lain. Sebagai lembaga penegak hukum yang berlabel luar biasa dan tidak bisa diintervensi, penting bagi KPK memiliki kelengkapan penyidikan seperti penyadapan di tengah makin canggih dan rumitnya modusmodus kejahatan korupsi yang tidak lagi berkategori biasa. Dalam menjalankannya pun, KPK sudah punya payung hukum dan SOP serta tidak perlu meminta izin dalam penyidikan sebuah kasus korupsi. Akhir-akhir ini menyeruak opini tentang pengebirian kekuatan KPK termasuk di dalamnya domain penyadapan. Para koruptor makin gerah dengan penyadapan. Hemat saya, domain penyadapan mesti tetap dipertahankan sebagai domain penyidikan milik KPK. Banyak koruptor yang pada akhirnya terbukti di pengadilan dan tidak bisa mengelak tuduhan korupsi berkat penyadapan. Rakyat pun percaya bahwa KPK juga tidak sembarangan menyadap dan tetap menjaga privasi seseorang seandainya, saat hukum berjalan, si koruptor benar-benar jujur dalam kesaksiannya.Prinsipnya, kalau tidak melakukan kejahatan korupsi, mengapa harus takut disadap. SENO MK juga Harus Bisa Menerobos Diri Sendiri Andang SM Bandung Tegakkan Keadilan yang Nyata HUKUM dapat ditelikung aparat bukan merupakan episode baru di negeri demokrasi ini. Orang bebas mencari pembenaran apa pun terhadap perbuatannya. Hak Antasari untuk mencari keadilan bagi dirinya karena merasa diperlakukan tidak adil. Tapi hak pengadilan juga untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan bukti dan fakta di pengadilan. Tinggal sekarang adu kuat dan adu bukti. Siapa menang? Supriadi Salut dengan Antasari KALAU MK yang jadi benteng terakhir hukum bisa membuat terobosan hukum begini, seharusnya mereka bersikap serupa terhadap pengawasan diri mereka sendiri. MK bukan lembaga malaikat yang bisa bersih 100%. 089622526xxx MASYARAKAT Indonesia tidak kaget kalau melihat Antasari bersikap seperti itu. Apalagi, dia merasa menjadi korban peradilan. 085781225xxx SEMOGA saja putusan MK yang melempengkan jalan bisa melakukan peninjauan kembali memberi kemaslahatan umat. 082112344xxx KPK, Maju Terus Pantang Mundur M WALAUPUN putusan PK itu menjadi kemenangan Antasari, kita juga bisa menduga kok siapa yang salah dan kenapa Antasari diperlakukan seperti itu. Maju terus Pak, lawan ketidakadilan. Elsa Dwi Bebas Cari Pembenaran LAGI-LAGI lembaga ini membuat gebrakan yang membuat jagat hukum Indonesia gonjang-ganjing. 082180454xxx SEBENARNYA runtuhnya wibawa hukum RI akibat ulah para penegak hukum yang menjual hukum atau menjual keadilan. Terpidana yang berkantong tebal menjadi pihak yang paling diuntungkan. 085792865xxx PUTUSAN bisa mengajukan PK berkali-kali sepertinya membuat kekacauan saja. Sebab majelis hakim nanti bisa saja memeriksa satu perkara ribuan kali. 085722156xxx Kirimkan komentar Anda atas tema: Babak Baru Kasus Century, Kemajuan atau Cari Kambing Hitam? (Periode 10 -15 Maret 2014) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com ELIHAT makin banyaknya pelaku korupsi yang merajalela di Indonesia, kekuasaan KPK untuk memberantasnya harus dibesarkan, bukan malah dikecilkan. Apalagi, dalam hal penyadapan terhadap orang-orang yang diduga KPK telah menyelewengkan uang negara. KPK harus tetap memiliki kekuasaan untuk melakukan penyadapan tersebut. Sebagai warga yang melihat hancurnya negara ini oleh koruptor, saya sangat mendukung bila kekuasaan KPK untuk terus memberantas para pelaku korupsi dibesarkan. Bahkan, kalau perlu, KPK bisa melakukan segala upaya untuk mengejar para pelaku korupsi tersebut, tanpa perlu Maju Terus Pak Antasari KALANGAN elite memang rata-rata kebal hukum dan kebal malu. Semoga saja keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Kalau hukum bisa dipermainkan sesuka hati, bersiap-siaplah menanti azab Allah yang amat pedih. Desi Amelia Penyadapan merupakan domain KPK untuk mengungkap tindak kejahatan korupsi. Apa jadinya kalau KPK tanpa kewenangan itu? Sepertinya ada pihak yang gerah dengan langkah maju KPK. Berikut komentar pembaca. Pertahankan Domain Penyadapan untuk KPK SIAPA pun yang mencari keadilan harus didukung kalau memang dia menjadi korban hukum yang tidak adil. Bisa dibayangkan, Antasari yang punya kekuasaan besar saja bisa dipecundangi seperti itu. Bagaimana dengan kita yang cuma punya ‘napas Senin-Kamis’ seperti ini? Ade Roy izin dari mana pun. KPK juga harus didukung oleh peralatan yang canggih. Saya kira, orang-orang KPK sa ngat mengerti tugas dan tanggung jawab mereka. Masyarak

Add a comment

Related presentations

Related pages

Media Indonesia | Referensi Indonesia

12 October 2016, 03:10 WIB. ... Media Indonesia merupakan koran nasional yang terbit sejak 19 Januari 1970. News; MI Komunitas; Event Organizer; Publishing;
Read more

Media Indonesia 10 Maret 2014, SlideSearchEngine.com

Media Indonesia 10 Maret 2014 Books presentation by hastapurnama ... Published on March 10, 2014. Author: hastapurnama. Source: slideshare.net
Read more

Media Indonesia 10 Maret 2014 - Education - dokumen.tips

1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcomPemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900 ...
Read more

Media Indonesia 14 Maret 2014 - HubSlide

Media Indonesia 14 Maret 2014. of 28. Media Indonesia 14 Maret 2014. hastapurnama. Published on: Mar 3, 2016. Published in: Education . Transcripts - Media ...
Read more

Koran Media Indonesia 19 Maret 2014 - SCOOP Indonesia

Download Koran Media Indonesia 19 Maret 2014 versi digital di iPad, ... Media Indonesia. ... 10 OCT 2016. Rp. 225.000 .
Read more

RINGKASAN PEMBERITAAN PNPM MANDIRI 10 - 16 Maret 2014

... (Media Indonesia, 11 Maret 2014) ... (Serambi Indonesia, 12 Maret 2014) ... (Lombok Post, 10 Maret 2014)
Read more

Epaper andalas senin 10 maret 2014 by media ... - issuu.com

HARIAN. andalas L U. G. A. S. D A. N. C. E. R. D A. S. Senin, 10 Maret 2014| No: 2825/Tahun VII | Website: www.harianandalas.com | Harga Eceran Rp2.000 ...
Read more

10 | Maret | 2014 | Rahman Laen

1 post published by Rahman Laen on March 10, 2014 ... JUDUL diatas mengutip judul atau topik Editorial Media Indonesia di Metro TV edisi tanggal 27 Agustus ...
Read more

MediaIndonesia ePaper - Pressmart

Copyright and Trademark Notice © owned by or licensed to MediaIndonesia ePaper . Show Thumbnails ...
Read more