advertisement

Media Indonesia 1 Maret 2014

33 %
67 %
advertisement
Information about Media Indonesia 1 Maret 2014
Books

Published on March 7, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

advertisement

Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcom Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim) SABTU, 1 MARET 2014 / NO. 12003 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN Cerpen TUBUH YANG DIAM Sejak bangun tidur, ia sudah merasakan kekosongan itu. MOVE UNJUK BAKAT SINEAS MUDA DI GANFFEST 2014 Ide cerita yang inovatif dan jarang terlihat pada layar kaca tumpah ruah di festival ini. Harga Cabai Rawit Melangit Derby Keempat Madrid Sampah di Balik Suburnya Kebun Erupsi Gunung Kelud dan bencana banjir telah menggagalkan panen cabai. Kenaikan harga pun tak terhindari, tetapi komoditas pedas ini tetap diburu warga. Tanpa Ronaldo pun, lini depan Madrid sebetulnya sudah ganas. Duet Karim Benzema dan Jesse Rodriguez dkk mampu mengemas 10 gol. Komunitas Bekasi Berkebun memanfaatkan botol plastik bekas sebagai media tanam yang sekaligus bisa menghemat air. Selekta, Hlm 2 Fokus Olahraga, Hlm 22-23 Jejak Hijau, Hlm 25 Bagi Saya itu Pasal Gila Menikmati Wisata Macet Jakarta Artidjo Alkostar Hakim Agung MI/PANCA SYURKANI Pasal yang berpotensi mengebiri kewenangan MA tiba-tiba muncul. EMIR CHAIRULLAH R EVISI Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tak cuma dinilai akan melemahkan upaya memberangus kejahatan luar biasa semacam korupsi, tapi ternyata juga diwarnai dengan adanya pasal ‘gelap’. Hakim Agung yang juga Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar gundah dengan kedua RUU tersebut. Pria kelahiran Situbondo, Jatim, 22 Mei 1949, itu menilai RUU KUHAP dan KUHP bakal membelenggu dirinya menegakkan keadilan. Secara khusus Artidjo menyoroti Pasal 250 ayat 3 RUU KUHAP yang jika disahkan akan memangkas kewenangan MA, sebab di tingkat kasasi tidak boleh lagi memutus vonis lebih tinggi ketimbang putusan pengadilan di bawahnya. Artidjo ialah ketua majelis kasasi yang memperberat hu kuman Gayus Tambunan dari 10 menjadi 12 tahun dan menggandakan vonis Anggodo Widjojo dari 5 menjadi 10 tahun. Ia pula yang memvonis Angelina Sondakh 12 tahun dan membayar uang pengganti sekitar Rp27 miliar. Apa sebenarnya yang meresahkan Artidjo dengan RUU KUHAP dan KUHP yang meski kebanjiran penolakan, tetapi tetap diajukan ke DPR? Berikut penuturannya kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin. Bagaimana tanggapan MA soal RUU KUHAP dan KUHP? Pada dasarnya kita tidak berkeberatan jika KUHP dan KUHAP direvisi. Apalagi, keduanya merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Kenapa Anda keberatan dengan Pasal 250 ayat 3? Ada persoalan serius dengan masuknya pasal tersebut. Pasal itu sangat krusial dan begitu mengganggu fungsi MA sebagai pengadil tertinggi. Di mana persoalannya? Begini, selain menguatkan pu tusan yang sudah dibuat di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, fungsi MA juga mengoreksi putusan yang dianggap bermasalah di tingkat bawah. Apabila seseorang yang diputuskan bersalah ternyata tidak terbukti, ki ta bebaskan. Begitu pula jika ada yang ternyata salah, tetapi diputus bebas atau hukumannya rendah, kita bakal beri hukuman atau perberat hukumannya. Di negara mana pun tidak ada klausul seperti itu (putusan MA tidak boleh lebih tinggi daripada putusan pengadilan di bawahnya). Termasuk jika hakim salah menerapkan pasal? Iya. Saya pernah memperberat hukuman kepada terpidana korupsi karena putusan di level bawah ternyata salah menerapkan pasal. Kalau (kewenangan) itu ditiadakan, lantas di mana independensi kita sebagai hakim agung? Ini benar-benar tidak masuk akal. Bagi saya, itu pasal gila dan jelas menyimpang. Kenapa pasal itu bisa muncul dalam draf RUU? Saya juga bingung. Kita memang diajak menyumbang pikiran untuk merevisi KUHP dan KUHAP. Melalui Ikatan Hakim Indonesia, kita sudah ajukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kedua UU itu. Namun, saya heran, kenapa pasal itu bisa muncul? Apalagi, pasal itu tidak punya dasar hukum. Apakah MA ingin pemerintah membatalkan pembahasan kedua RUU tersebut? Tidak. Kita bakal tegaskan munculnya pasal itu sangat fatal dan harus diperbaiki. (X-8) emir@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 3 Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com Pemerintah, Sudahlah PEMERINTAH yang baik ialah pemerintah yang mau memahami keinginan publik, bukan pemerintah yang suka-suka. Sayangnya, pemerintah idaman seperti itu belum sepenuhnya dimiliki rakyat negeri ini. Pada banyak kasus, pemerintah lebih suka memerintah dengan keyakinannya sendiri meski keyakinan itu berseberangan dengan keinginan dan kepentingan rakyat. Contoh termutakhir secara gamblang mereka pertontonkan dengan kengototan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penolakan atas revisi kedua undang-undang itu pun datang bak gelombang. Sebagai ujung tombak dalam perang melawan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi begitu lantang menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP. Bagi mereka, revisi kedua undang-undang yang diajukan pemerintah untuk dibahas di DPR itu ibarat gergaji untuk memotong leher dan mengamputasi kaki KPK. Bak gayung bersambut, penolakan amat keras kemudian disuarakan Polri, Mahkamah Agung, Badan Narkotika Nasional, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mereka kompak menentang, lantaran sejumlah pasal utamanya di RUU KUHAP akan melemahkan daya gempur mereka. Mustahil dimungkiri, setidaknya ada 12 pasal konyol dalam RUU KUHP dan KUHAP yang bisa berdampak luar biasa pada upaya pemberantasan kejahatan-kejahatan luar biasa semacam korupsi, narkoba, dan terorisme. Sebut saja pa sal yang menghilangkan kewenangan penyelidikan, masa penahanan tersangka yang cuma lima hari di tingkat Silakan tanggapi penyidikan, dan penyadapan Editorial ini melalui: oleh KPK yang harus seizin www.metrotvnews.com pengadilan. Ada pula pemberian kewenangan luar biasa kepada hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris yang dapat menangguhkan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang atau orang. Bahkan, putusan kasasi MA tidak boleh lebih tinggi ketimbang putusan pengadilan tinggi. Padahal, fakta menunjukkan, hukuman lebih berat dijatuhkan di tingkat kasasi, seperti dalam kasus Gayus Tambunan dan Angelina Sondakh. Kita yakin pemerintah amat paham bahwa korupsi sudah sangat membahayakan. Kita pun yakin pemerintah sangat mengerti bahwa gempuran narkoba sudah amat mengerikan bagi masa depan bangsa. Kita juga yakin, pemerintah tahu betul bahwa untuk memerangi extraordinary crime perlu langkah-langkah luar biasa. Melunglaikan penegak hukum sebagai garda terdepan tentu kontraproduktif dengan semangat itu. Kita paham pemerintah diisi oleh orang-orang yang paham hukum. Akan tetapi, pemerintah juga mesti paham bahwa para penegak hukum yang menolak revisi kedua undang-undang itu juga punya pemahaman hukum yang hebat. Publik akan mendukung jika saja pengajuan RUU KUHAP dan KUHP dilakukan semata untuk memperkuat penegakan hukum. Namun, publik akan melawan kalau revisi justru membuka ruang pelemahan para penegak hukum. Kita mendesak pemerintah untuk menyudahi kengototannya merevisi KUHAP dan KUHP yang belakangan justru memicu perselisihan dengan para penegak hukum. Begitu pula, DPR semestinya berinisiatif menghentikan pembahasan, bukan malah melempar bola ke pemerintah. Pemerintah yang bijak ialah pemerintah yang setiap kebijakannya mendatangkan kebajikan. Kita berharap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri polemik dengan mencabut pasal-pasal yang melemahkan fungsi penegak hukum. Polemik seperti itu hanya menghabiskan energi. Untuk apa RUU KUHAP dan KUHP dipaksa disahkan menjadi undang-undang bila kelak diuji materi dan dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi. Kita berharap pemerintah mengakhiri polemik dengan mencabut pasal-pasal yang melemahkan fungsi penegak hukum. MI/ATET DWI PRAMADIA ENJOY JAKARTA: Bus bertingkat Wisata Keliling Ibu Kota terjebak kemacetan saat melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta, kemarin. Bus yang menurut rencana hingga tiga bulan ke depan gratis itu jadi alternatif wisata sambil menikmati kemacetan Jakarta, khususnya saat jam pulang kantor. P UKUL 16.30 WIB, setelah 15 menit menunggu di halte bertuliskan ‘City Tour’ di depan Mal Sarinah, Jakarta Pusat, bus wisata bertingkat yang dinanti pun tiba. Begitu pintu bus terbuka, hawa air conditioner (AC) bus langsung terasa di tubuh. “Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu. Saya Toni sebagai tour guide dengan driver cantik kita Novi akan menemani perjalanan keliling Jakarta dengan rute sepanjang 11,7 km,” kata Toni dengan ramah, kemarin. Bus berkapasitas 60 kursi itu melaju perlahan dengan diiringi alunan musik. Toni pun mulai cuap-cuap menjelaskan sejarah singkat ikon Jakarta yang dilewati bus besutan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo itu. “Mal Sarinah ini merupakan pusat perbelanjaan pertama yang dibangun di kota Jakarta. Pembangunannya sendiri dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno,” tutur Toni. Tak terasa, 25 menit telah berlalu. Penumpang baru dibawa melaju hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kemacetan Jakarta hari itu memang tak biasa, entah mengapa rute yang hanya berjarak tak lebih dari 1 kilometer ditempuh dalam waktu nyaris setengah jam. Namun, hal tersebut tak lantas membuat penumpang geram atau membatalkan menikmati pemandangan Kota Jakarta. Macet akhirnya menjadi bagian dari kenikmatan wisata keliling Kota Jakarta itu tersendiri. “Karena memang tujuannya untuk wisata, jadi tidak ada tekanan untuk buru-buru sampai tujuan,” jelas Sidik, 34, salah satu penumpang bus pariwisata bertingkat City Tour itu. Bus kembali melaju. Namun, kecepatan maksimal 20 km/jam tak mampu diraih. Di Harmoni dan Pasar Baru bus tidak dapat melaju karena macet total. “Macet di depan kantor pos di Pasar Baru lebih dari 20 menit,” jelas Sidik yang tinggal di kawasan Pramuka itu. Penumpang lain, Julia, 34, merasakan hal serupa. Meski macet, ibu empat anak itu merasa nyaman di dalam bus. “Enak, busnya ada musiknya, AC-nya dingin, jadi enggak berasa macet,” jelas Julia. Ia memuji kefasihan tour guide yang kerap mengajak bercanda dan terus menghibur penumpang dengan berbagai cerita seputar Kota Jakarta. “Guide-nya enggak berhenti bercerita, jadi enggak suntuk walaupun macet, anak-anak juga seneng,” tambah Julia. Tak terasa, selama 2,5 jam mengitari satu putaran, bus kembali ke Halte Sarinah. Penumpang dengan santai turun, diiringi ucapan terima kasih dan selamat jalan dari awak bus. (Vera Triyani/X-7) Sukses dan Tampil Beda UPAYA menyamakan diri dengan lingkungan pekerjaan belum tentu bagus untuk karier. Faktanya, berdasarkan penelitian mahasiswa doktoral Universitas Harvard, tampil berbeda juga dapat membantu Anda meraih karier gemilang. Sang peneliti, Silvia Bellezza, menyimpulkan hal itu setelah mengamati gaya berbusana para partisipan ketika melakukan EBET wawancara kerja. “Kami memfokuskan penelitian pada perilaku dari ketidaknyamanan yang dihasilkan dari penyimpangan norma. Kenyamanan merupakan strategi aman. Individu biasanya belajar dan menirukan gaya busana, etika, dan standar lain yang sesuai lingkungan,” kata Bellezza. Sebaliknya, tampil berbeda ialah strategi penuh risiko tanpa takut kehilangan tempat dalam hierarki sosial. Namun, lanjut Belleza, semua partisipan mampu mencapai posisi yang berpengaruh lebih besar dalam pekerjaan mereka. (Live Science/Kid/X-3)

SELEKTA 2 Erupsi Gunung Kelud dan bencana banjir telah menggagalkan panen cabai. Kenaikan harga pun tak terhindari, tetapi komoditas pedas ini tetap diburu warga. RENDY FERDIANSYAH C ABAI sudah menjadi kekayaan kuliner Nusantara. Masyarakat telah menempatkan cabai sebagai komoditas pokok dalam santapan sehari-hari. Semakin pedas harga cabai dalam sepekan terakhir ini membuat banyak warga kian berke ringat merogoh kocek. Dari pemantauan Media Indonesia, kenaikan harga cabai telah melanda di hampir seluruh penjuru Tanah Air. Di pasar tradisional Pangkalpinang, harga cabai rawit pada akhir Desember 2013 lalu hanya Rp32 ribu per kilogram (kg), tetapi kini melejit menjadi Rp70 ribu per kg. “Kenaikan harga cabai ini berlangsung cepat sejak awal tahun 2014. Dua hari lalu cabai rawit sudah Rp60 ribu per kilo dan hari ini (Jumat, 28/2) naik lagi Rp10 ribu,” kata Sopian, pedagang yang ditemui kemarin. Kenaikan harga cabai itu juga dirasakan warga Balikpapan dan Samarinda. Harga cabai di wilayah Kalimantan itu, kemarin, menyentuh Rp60 ribu per kg dari harga tiga hari sebelumnya, yaitu Rp35 ribu per kg. Sumartini, warga Jalan Cemara, Balikpapan, mengaku pasrah karena kebiasaan mengonsumsi kuliner bercita rasa pedas bersama keluarga. “Kalau saya kurangi jumlah cabai, selera makan anak-anak dan suami juga jadi berkurang. Bahkan, mereka suka komplain kalau kurang pedas,” ujarnya saat ditemui membeli cabai di Pasar Klandasan. Kenaikan harga itu juga terjadi di wilayah Jabodetabek. Harga cabai rawit merah di pasar-pasar sekitar Jabodetabek sudah mencapai Rp80 ribu per kg. Adapun harga di Pasar Induk Kramat Jati berkisar Rp75 ribu per kg. Harga Cabai Rawit Melangit kosong. Terpaksa kita kirim dari Manado ke Pangkalpinang dengan dua kali ongkos pesawat,” kata Sopian. Pengiriman cabai dengan pesawat kargo juga dilakukan Nani, pedagang hortikultura di Balikpapan. Kendati harga pengiriman jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kapal laut, kebutuhan cabai di masyarakat tetap tinggi. “Meskipun mahal, warga tetap membeli cabai karena sudah jadi kebutuhan,” kata Nani. Saat menanggapi semakin pedasnya harga cabai, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. “Langkah yang diambil dengan mengotimalkan produksi dalam negeri dan memperkuat distribusi,” ujar Bayu, kemarin. Bayu mengungkapkan, untuk saat ini Kemendag belum akan melakukan importasi cabai. Pihaknya masih mengoptimalkan produksi dalam negeri. Salah satu indikasinya, meski di beberapa wilayah terjadi peningkatan harga, ada wilayah lain yang mengalami penurunan harga. Di sisi lain, Bayu mengungkapkan, impor cabai juga terbilang tidak mudah. Pasalnya, jenis cabai yang dibutuhkan konsumen lokal berbeda dan agak sulit didapatkan di negara lain. Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Kusbini memperkirakan harga cabai akan naik sepanjang 2014 akibat kurangnya pasokan dari sentra produksi, terutama dari Kecamatan Kepung, Kediri, Jatim, akibat erupsi Gunung Kelud sehingga mengancam pasokan cabai nasional. Selain itu, akibat musim penghujan dan beberapa daerah terkena banjir, produksi cabai mengalami gagal panen. (SY/Wib/X-9) rendy@mediaindonesia.com MI/RAMDANI Java Jazz Festival Magnet Musisi Dunia Naik pesawat Selain berkurangnya pasokan dari sentra produksi cabai di Jawa Timur lantaran bencana erupsi Gunung Kelud, kenaikan harga cabai di wilayah tersebut juga akibat mahalnya biaya transportasi. “Biasanya pasokan cabe kita dari Pulau Jawa, tapi sekarang RI Perkuat Dukungan ke Palestina PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan komitmen Indonesia mendukung terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat. Konsep kemerdekaan two state solution berdampingan dengan Israel. Kunjungan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah amat penting dan merupakan tonggak baru hubungan bilateral Indonesia-Palestina. “Dan saya percaya akan lebih meningkatkan lagi persahabatan, kerja sama, dan kemitraan kita,” kata Presiden. PM Rami Hamdallah tiba di Istana Merdeka pukul 15.30 WIB. Disambut 19 dentuman meriam dalam upacara penyambutan kenegaraan, itu merupakan kunjungan pertama Hamdallah ke Indonesia sejak dilantik menjadi PM Palestina pada Juni 2013. Secara garis besar, ujar Presiden, pertemuan bilateral membahas tiga isu utama, yakni politik, ekonomi, dan hubungan antarwarga. Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Palestina kuat, baik, dan terus berkembang. Selain membahas peningkatan kerja sama bilateral, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu kawasan dan internasional. Secara khusus, Presiden ingin mendengar dari PM Hamdallah tentang perkembangan terkini di Palestina. SABTU, 1 MARET 2014 SETELAH menyapa penonton sejenak, Norman Brown baru melantunkan Just Between Us. “Ini untuk Anda di sini. Saya sangat senang sehingga ini (lagu) yang tepat,” tutur pria berkulit hitam itu tentang lagu yang dibuatnya pada 1992 tersebut. Brown menjadi penampil pertama di event Java Jazz Festival 2014 yang dibuka kemarin dan berlangsung hingga besok. Selain Brown, ada sederet musisi mancanegara dan Indonesia meramaikan hajatan tahunan tersebut. Di ajang yang memasuki edisi ke-10 itu, Brown tampil di depan sekitar 1.000 penonton di Jakarta International Expo, Kemayoran. Gitaris asal Kansas, AS, itu tampil memukau lewat alunan nada berirama smooth dan fusion. Sebagai seorang gitaris jazz papan atas saat ini, Brown sadar betul bahwa dirinya hadir dalam event yang telah menjadi magnet bagi para musikus jazz dunia. “Ini kali pertama saya datang ke Indonesia. Perjalanan yang sangat jauh, tetapi akhirnya tiba juga di kota Anda,” ujar Brown sebelum memulai pertunjukan di atas panggung. Kelincahan jemari Brown memainkan dawai gitar menjadikan lelaki 43 tahun itu menghadirkan sentuhan berbeda. Corak permainan gitar dan gaya bermusik Brown amat dipengaruhi oleh Stevie Wonder. Karena itulah, tidak mengherankan jika Brown pernah didapuk berkolaborasi dengan kelompok Boys II Men dengan bantuan Kenneth H Williams. Pada hari pertama Java Jazz Festival, tercatat ada 65 artis (termasuk band) mengisi hajatan tersebut di 17 panggung berbeda. Hadir musisi AKSI MUSIKUS VETERAN: Musikus jazz dunia asal Jepang Sadao Watanabe, 81, memainkan saksofon saat tampil dalam Jakarta International Java Jazz Festival 2014 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, kemarin. Perhelatan musik jazz yang telah memasuki tahun ke-10 dan menampilkan ratusan musikus jazz dalam dan luar negeri tersebut akan berlangsung hingga besok. seperti Ivan Lins, Cristina Morrison, dan Jamie Cullum yang menjadi bintang utama. Lalu, ada musisi dalam negeri yang tampil tidak kalah memukau seperti Indra Lesmana & Maurice Brown Project, Oele Pattiselanno, Dewa Budjana, dan Dwiki Dharmawan. Perhelatan Java Jazz Festival semakin tahun kian mendunia. Kondisi itu memacu perkembangan industri musik di Tanah Air. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan pada 2013 industri musik nasional menyumbangkan pendapatan Rp5,2 triliun ke negara. (Iwa/X-3) Jejak Normal sang Penghubung P ANTARA/PRASETYO UTOMO SAMBUT TAMU NEGARA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. “Dengan demikian, Indonesia bisa ikut berkontribusi dalam terbentuknya Palestina sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan dihormati masyarakat dunia. Sejak dahulu Indonesia memiliki posisi mendukung penuh perjuang an bangsa Palestina,” ujar Presiden menjelaskan kepada tamunya. Presiden menambahkan, Indonesia menggarisbawahi komitmen dan bahkan langkah-langkah proaktif dan aktif Indonesia untuk mewujudkan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka. Khusus soal hubungan bilateral RI-Palestina, kedua negara bersepakat meningkatkan kerja sama ekonomi di masa mendatang. PM Hamdallah berterima kasih kepada pemerintah dan bangsa Indonesia atas dukungan yang tiada henti terhadap Palestina, juga terhadap peningkatan kapasitas dan kerja sama lainnya. “Kami membicarakan tentang pariwisata. Tahun lalu, 48 ribu orang Indonesia mendatangi Palestina. Ini sangat penting bagi kami. Saya berharap angka ini akan terus bertambah di masa depan.” (Mad/X-6) ARA tetamu itu datang dan pergi seperti biasa. Aktivitas di rumah sebesar dua kaveling di Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara, itu juga normal-normal saja. Di depan rumah berjajar 3 mobil berwarna hitam serta 3 sepeda motor. Sang empunya rumah, Iryanto Muchyi, juga tetap bergaul dengan tetangga dan tak terlihat gelagat mengasingkan diri. Hanya aktivitasnya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Kudus, Demak, dan Jepara, Jawa Tengah, yang membuat intensitas pergaulannya dengan tetangga berkurang. Nama Iryanto muncul sebagai salah seorang yang diduga menerima aliran tunjangan hari raya dari mantan Ketua Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Rudi Rubiandini. Iryanto pernah menjadi staf khusus Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (Fraksi Partai Demokrat). Ia disebut-sebut pula sebagai ‘penghubung’ sejumlah pihak kepada Sutan. Tidak seperti kebanyakan rumah orang yang diduga pelaku tindak pidana korupsi, kediaman Iryanto tidak sepi dan tetap terbuka. Di pe- rumahan tersebut, ia kerap disapa Pak Haji Ir. “Wak Haji Ir itu termasuk sosok yang sangat bergaul di kompleks ini. Dia biasa saja, tidak menghilang, tidak tegang meskipun dikait-kaitkan dengan kasus korupsi,” tutur Tatang, 53, ketua RT setempat. Kebanyakan tetangga tidak mengetahui siapa yang bertandang ke kediaman Iryanto. Mereka hanya menganggap bahwa para tamu yang bertandang merupakan keluarga atau mungkin kolega biasa. Tatang juga menjelaskan bahwa Pak Ir pernah bercerita kepadanya seusai penyidik KPK menggeledah rumahnya beberapa waktu lalu. “Awalnya Pak Ir mengira bahwa penyidik akan sangat menakutkan. Namun, karena ia sangat welcome, penyidikan pun tidak menegangkan. Malah dia menyuruh semua penyidik yang di luar rumah untuk masuk.” Iryanto, tukas Tatang, juga cukup aktif di kegiatan kompleks. Ia sering berkontribusi dalam kegiatankegiatan RT, seperti aktif di rapat RT dan kerja bakti. “Sampai dengan arisan RT pun Pak Ir ikut.” Rumah Iryanto memang kerap kedatangan tamu. Kebanyakan tetangga tidak mengetahui siapa yang bertandang ke kediaman Iryanto. Mereka hanya menganggap bahwa para tamu yang bertandang merupakan keluarga atau mungkin kolega biasa. “Bukan Sutan Bhatoegana atau orang partai kayaknya, sih,” ujar Wati, salah satu warga sekitar tempat tinggal Iryanto. Mengenai desas-desus bahwa Iryanto ‘menghilang’, beberapa warga berceletuk mereka masih melihat Pak Haji Ir dalam sepekan terakhir. “Kata sopirnya, Pak Haji baru pulang dari Cirebon Sabtu malam,” ujar Ujang, tetangga Ir.Semuanya berjalan seperti normal saja. Bahkan, sejumlah elite Partai Demokrat mengaku tidak banyak tahu soal kiprah Iryanto di partai. Walau jejaknya di partai tak kentara, toh ia tetap bisa jadi caleg Demokrat untuk Dapil II Jawa Tengah. (*/X-2)

TIPIKOR SABTU, 1 MARET 2014 3 KPK Desak Pasal Korupsi Dikeluarkan dari KUHP AZWAR ABUBAKAR DIPERIKSA KPK: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berjalan keluar Gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, kemarin. Azwar diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga di Sabang. Pengebirian kewenangan KPK terus berlanjut lewat pengubahan pidana korupsi dari kejahatan luar biasa menjadi biasa. RAJA EBEN L K OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR dan pemerintah untuk tidak memaksakan diri memasukkan pidana korupsi ke dalam revisi UU KUHP dan UU KUHAP. Juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin, mengatakan DPR dan pemerintah harus tetap memandang korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa. Karena itu, pidana korupsi jangan dimasukkan ke kategori tindak pidana umum sehingga cukup diatur dalam UU KUHP, namun harus diatur secara khusus lewat UU lex specialist. Dari 766 pasal yang tercantum di RUU KUHP dan 285 pasal RUU KUHAP, pasal tentang pemidanaan koruptor tidak sampai 1%. “Dalam surat kami (ke DPR dan pemerintah), revisi UU KUHP dan UU KUHAP itu adalah keniscayaan, artinya memang harus direvisi. Tapi ketika menyangkut pasalpasal pemberantasan korupsi, jangan masuk menjadi delik umum karena akan menganggu proses pemberantasan korupsi di Indonesia secara keseluruhan,” kata Johan. Hasil telaah KPK, sambungnya, draf revisi UU KUHP dan UU KUHAP sangat minim mencantumkan aturan tentang pemidanaan koruptor. Dari 766 pasal yang tercantum di RUU KUHP dan 285 pasal RUU KYHAP, pasal tentang pemidanaan koruptor tidak sampai 1%. “Karena dicampur dengan tindak pidana lainnya, pasal tentang korupsi tidak sampai 1% dari seluruh pasal yang ada di revisi itu. Tapi 1% itu berdampak 100% terhadap kinerja dan keberadaan KPK. Apalagi, korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat dan merusak tatanan sosial, ekonomi, dan proses demokrasi,” terangnya. Karena itu, KPK berharap kebesaran hati DPR dan pemerintah untuk menyertakan lembaga antirasywah itu dalam pembahasan revisi dua UU itu. “Saya kira persoalan prokontra dan karut marut ini bisa selesai kalau Kementerian Hukum dan HAM duduk bersama dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain untuk bahas persama. Lalu untuk proses di DPR, juga sangat elok kalau tidak melemahkan KPK. Undang orang-orang yang mengkritisi untuk berikan masukan, jangan akhirnya hanya ramai di media massa,” ungkapnya. Muladi telat Di tempat berbeda, salah satu anggota tim perumus revisi UU KUHP dan UU KUHAP Muladi menantang debat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto untuk menguliti revisi dua UU itu. “Kami berharap jangan hanya berargumen di koran. Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan. Kita tunggu tim KPK untuk berdebat. Kita senang sekali. Debat sampai pukul 01.00 atau 02.00, kita siap,” kata Muladi dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Bambang Widjojanto pun menjawab tantangan Muladi itu dengan menyebutnya sebagai ajakan yang sudah sangat telat. “Sebagai salah satu perumus, sudah seyogianya sedari awal mengajak semua user dan stakeholders untuk terlibat,” kata Bambang saat dihubungi melalui pesan singkat. Ajakan keterlibatan semua pihak itu, kata Bambang, guna mendialogkan pasal penting yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. “Harusnya diskusi dan memperdebatkan pasal-pasal penting yang dalam konteks KPK adalah pasal-pasal tipikor,” tegasnya. (*/P-1) raja_eben @mediaindonesia.com MI/ROMMY PUJIANTO KPK Supervisi Kasus yang Diduga PAN Pelopori Pemakzulan Boediono Libatkan Anak Syarief Hasan ANGGOTA Tim Pengawas Century dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Tirta Wijaya memelopori digunakannya hak menyatakan pendapat DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Boediono. Sikap itu harus diambil DPR, katanya, jika Boediono tetap mangkir pada pemanggilan ketiga dalam rapat Timwas Century. “Jadi kami harap sebelum pemilu, masalah ini sudah jelas dan sudah terang sehingga kita bisa melanjutkan proses pemilu dengan lebih baik tanpa ada beban-beban. Apabila Boediono tidak hadir, PAN akan memelopori hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Boediono,” ujar Chandra di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Ia berharap Boediono mau memenuhi panggila n ke t i g a T i m w a s C e n tury sehingga tidak perlu ada pemanggilan paksa, apa lagi sampai berujung pada hak menyatakan pendapat. “Agar tidak ada kebuntuan politik, kebuntuan komunikasi DPR, dan lembaga kepresidenan. Kami biasanya setiap Rabu ada jadwal Timwas Century. Jadi kami harapkan Rabu (5/3) depan, pimpinan DPR memanggil Pak Boediono ketiga kalinya,” pungkasnya. Di kesempatan berbeda, anggota Timwas Century dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah anggota Fraksi PAN itu. “Saya bahkan mendesak pimpinan DPR untuk segera melayangkan surat permintaan resmi kepada Kapolri agar dapat menghadirkan paksa Boediono pada pemanggilan ketiga ke DPR pada 5 Maret mendatang sebelum masa reses, atau selambat-lambatnya pekan pertama masa sidang pada Mei mendatang,” kata Bambang. Namun, Ketua DPP Partai NasDem Akbar Faizal menyangsikan keseriusan langkah PAN dan Partai Golkar itu. “Ini sangat menggelikan karena kenapa baru sekarang? Saya dari awal waktu duduk di Pansus Century sudah meminta hak menyatakan pendapat, tapi tidak ada yang mendengarkan. Sekarang mereka baru mau ramai-ramai. Itu menunjukkan politisi DPR tidak punya karakter dan tidak punya rasa malu. Kenapa pas menjelang akhir jabatan malah baru bersikap seperti itu?” tanya Akbar. Menurut Akbar, sudah seharusnya sejak awal skandal Bank Century dapat diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut seperti sekarang. Karena itu, langkah kedua fraksi itu disebutnya tak lebih sebagai upaya mencari pencitraan dan pada akhirnya tidak akan ada penyelesaian apa pun dari skandal Century. (Nov/*/P-1) KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyupervisi dugaan korupsi di proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM). KPK akan mulai secara intensif berkoordinasi dengan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus yang sudah berjalan sejak 2012 itu. “KPK melakukan supervisi kasus videotron,” kata juru bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, kemarin. Kasus yang kini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu diduga merugikan negara hingga Rp17 miliar. Kejaksaan telah memanggil pemilik PT Image Media, perusahaan yang memenangi tender proyek itu, Riefan Avrian, yang juga anak Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan. Johan mengaku pihaknya sudah berkoordinasi intensif dengan Kejati DKI. “Telah dijalin komunikasi dan KPK akan melakukan supervisi terhadap kasus videotron di Kemenkop dan UKM yang saat ini kasusnya tengah ditangani Kejati DKI,” kata Johan. Ia tidak menjelaskan secara MI/SUSANTO “KPK melakukan supervisi kasus videotron.” Johan Budi Juru Bicara KPK rinci mekanisme supervisi yang akan dilakukan KPK. Namun, dia hanya menyebut nantinya KPK akan memberi masukan jika ada temuantemuan terkait dengan kasus videotron. Pada akhir Desember 2013, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah memeriksa Riefan Avrian dengan status sebagai saksi. “Sampai saat ini dia diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Adi Toegarisman, kala itu. Dalam kasus tersebut, Kejati DKI Jakarta sudah menetapkan tiga tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemenkop dan UKM Hasnawi Bachtiar, office boy PT Image Media yang namanya dijadikan sebagai direktur di PT Image Media Hendra Saputra, dan anggota panitia lelang Kasiyadi. Hendra Saputra sendiri sempat buron dan akhirnya ditangkap tim satgas Kejaksaan Agung bersama tim intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada akhir Oktober 2013. Office boy yang merangkap Direktur PT Image Media itu disangka kejaksaan terlibat dalam korupsi di Sekretariat Kemenkop dan UKM saat pengadaan dua unit videotron yang dimenangi perusahaan itu dengan harga Rp23,4 miliar. Dari hasil penyelidikan kejaksaan, terendus adanya penyimpangan yang dilakukan perusahaan milik anak Syarief Hasan itu. Kejaksaan mengendus rekayasa sudah terjadi sejak awal tender, mulai pemenang lelang yang sudah dikondisikan, harga terlalu tinggi nilainya, hingga pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan kontrak. Selain itu, jenis barang tidak sesuai dengan kontrak dan bahkan ada yang fiktif. (*/P-1)

INDONESIA MEMILIH 4 SABTU, 1 MARET 2014 Penembak Posko Caleg NasDem Segera Ditangkap Polri mengingatkan pelaku agar segera menyerahkan diri karena identitasnya sudah dikantongi petugas dari Polda Aceh. ARIF HULWAN P MI/BARY FATHAHILAH BERSIHKAN ALAT PERAGA CALEG: Petugas Satpol PP menertibkan sejumah alat peraga kampanye (APK) berbentuk poster dan baliho yang terpasang di kawasan Taman Kota Merdeka, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, kemarin. Penertiban mengacu kepada peraturan KPU No 15/2013 tentang larangan memasang atribut kampanye di area sarana publik. Kampanye Ingin Kembalikan Nilai Pancasila KAMPANYE kreatif mulai dilirik partai politik untuk keperluan kampanye resmi yang waktunya singkat. Itu seperti yang dilakukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan meluncurkan maskot yang diberi nama Mas Garuda yang diidentifikasikan sebagai superhero pembela kebenaran dan pemberantas kejahatan yang mempunyai sosok seperti burung Garuda Pancasila. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Mas Garuda merupakan bentuk dari inovasi Gerindra dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Selama ini cara-cara sosialisasi yang umum dilakukan partai politik ialah dengan beriklan di media massa atau menyebarkan spanduk. Selama ini Gerindra berusaha untuk terus melakukan inovasi dengan kampanye yang kreatif. Mas Garuda diluncurkan untuk memperkenalkan Gerindra kepada masyarakat dengan cara yang unik.” Mas Garuda digambarkan merupakan sosok misterius pembela kebenaran dan pemberantas kejahatan yang datang dan pergi tanpa diprediksi. Kehadirannya akan mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang sudah lama hilang di Indonesia. Mas Garuda telah meluncurkan tiga video di kanal Youtube, antara lain Mas Garuda: Sikat Terorisme, Mas Garuda: Sikat Kemalasan, dan Mas Garuda: Sikat Korupsi Peradilan. “Dalam salah satu video digambarkan bahwa Mas Garuda hadir di tengah rapat anggota dewan yang pesertanya bermalas-malasan dan tidak fokus pada rapat yang tengah MI/ADAM DWI Fadli Zon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra berlangsung. Mas Garuda tiba-tiba hadir dan beraksi untuk memberantas kemalasan. Hal seperti ini kan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan buruk seperti itulah yang harus diberantas. Mas Garuda hadir un- Dua Pabrik tidak Memproduksi Surat Suara BADAN Pengawas Pemilu menemukan dua pabrik yang tidak memproduksi surat suara untuk Pemilu 2014. Kedua pabrik tersebut berlokasi di Kabupaten Kuburaya dan Kota Tangerang Selatan. “Sesuai dokumen lelang Komisi Pemilihan Umum, kebutuhan logistik surat suara dicetak 11 konsorsium perusahaan dengan 43 pabrik yang berlokasi di enam provinsi. Namun, saat kami turun ke lapangan pertengahan hingga akhir Februari, ditemukan dua pabrik di Kuburaya dan Tangsel yang tidak berproduksi,” ungkap anggota Bawaslu Daniel Zuchron, di Jakarta, kemarin. Proses pencetakan surat suara tersebar di 24 kabupaten/kota di enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dengan ditemukannya dua pabrik yang tidak berproduksi tersebut, Bawaslu khawatir akan berpengaruh terhadap proses pemilu selanjutnya. “Namun, kami Kedatangan petugas Bawaslu ke pabrik justru ditolak orang KPU yang ditempatkan di pabrik tersebut. akan secepatnya meminta penjelasan dari KPU terkait dengan dua pabrik tersebut,” ucap Daniel. Selain menemukan dua pabrik yang tidak berproduksi itu, Bawaslu juga tidak bisa melakukan pengawasan terhadap sekitar 30% pabrik lainnya yang memproduksi surat suara karena petugas yang diterjunkan ke lapangan tidak melihat sehingga Bawaslu tidak bisa memastikan proses pencetakan surat suara. “Kami tidak dapat memastikan apa pabrik-pabrik itu mencetak kertas suara. Jika mencetak, kami tidak mengetahui bagaimana proses dan kualitas produknya,” imbuh Daniel. Menurut pengakuan salah seorang petugas Bawaslu, kedatangannya ke pabrik ditolak dan yang menolak justru petugas dari KPU yang ditempatkan di pabrik tersebut. “Belum masuk lokasi pabrik sudah ditolak. Awalnya pihak perusahaan memperbolehkannya, tapi justru orang KPU yang di situ menolak. Padahal, saya membawa surat tugas,” terang Rickson, petugas Bawaslu. Sementara itu, Kepala Biro Logistik KPU Burhadi menyatakan pihaknya akan mengecek dua pabrik yang tidak memproduksi tersebut karena yang mengetahui persis keberadaan pabrik adalah pihak konsorsium. “Kalau di Kuburaya tidak ada. Kalau di perbatasan Tangerang Selatan ada. Yang bisa dicek di website itu adalah leader-nya atau konsorsiumnya. Itu yang tahu persis konsorsiumnya dan akan saya minta informasi kejelasannya,” terang Burhadi. (AB/P-3) tuk memberikan pesan-pesan yang positif demi Indonesia yang lebih baik,” tutur Fadli. Menurut pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu Lely Ariani langkah yang diambil Gerindra tersebut guna merespons waktu kampanye resmi yang cukup singkat, sekitar dua minggu. “Untuk jangka waktu yang singkat mungkin efektif, tapi lebih efektif interpersonal dalam jangka waktu panjang.” Mas Garuda pertama kali hadir di tengah masyarakat pada saat car free day di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, pekan lalu. Fadli menambahkan keha diran Mas Garuda untuk mengingatkan nilai-nilai Pancasila yang mulai dilupakan masyarakat sehingga bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. (*/P-2) OLISI telah mengantongi identitas pelaku penembakan posko pemenangan calon anggota legislatif (caleg) Partai NasDem untuk DPRK Aceh Utara Zubir HT, di Desa Munyee Kunyet Matang Kuli, Aceh Utara, Minggu (16/2) lalu. “Sudah tahu pelakunya. Sedang kita negosiasikan untuk menyerahkan diri atau kita tangkap. Jadi pelakunya sudah kita ketahui identitasnya,” kata Kapolri Jenderal Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kapolri mengimbau pelaku penembakan segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Jika tidak, akan dilakukan penangkapan. “Kita mengimbau untuk menyerahkan diri agar diproses secara hukum atau kita lakukan penangkapan,” tegas Sutarman. Meski demikian, mantan Kabareskrim Polri itu tidak bersedia mengungkap identitas pelaku. Ia hanya mengatakan pelaku ialah orang Aceh. Penembakan posko itu bermotif politik antara partai lokal dan partai nasional. “Pelakunya dari Aceh. Motifnya politik. Mungkin persaingan antara partai lokal dan partai nasional,” pungkasnya. Lebih lanjut, Kapolri menyatakan pihaknya akan mencegah terulangnya kejadian sejenis di Provinsi Aceh dengan menggiatkan upaya preventif. Hal itu telah diperintahkan kepada Kapolda Aceh yang baru, Brigjen Husein Hamidi. “Pak Husein ini kan wakapolda cukup lama sehingga ia mengetahui betul karakteristik masyarakat Aceh dan pola-pola preventif yang harus kita kedepankan,” ucapnya. Husein dilantik menggantikan Irjen Herman Effendy yang me- masuki masa pensiun. Sutarman pun mengimbau kontestan pemilu di Serambi Mekah untuk tidak menggunakan kekerasan dan intimidasi dalam pemilu. “Kita harapkan Polri akan menjaga Aceh sehingga peserta pemilu dan pemilih tidak diintimidasi sehingga yang terpilih adalah yang terbaik,” tandasnya. Penyerangan posko itu terjadi pukul 04.20 WIB. Pelaku saat itu memberondong bangunan yang menjadi posko pemenganan caleg NasDem. Polisi menemukan tujuh selongsong peluru kaliber 5,56 mm di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi dua relawan, Saiful Zunaidi dan Adnan Syahrir, dianiaya. Relawan pemilu Perkembangan lain, relawan Aplikasi Saksi (Apsi) pekan depan akan memulai aksi mereka merekam segala bentuk kecurangan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014. Data, suara, dan video hasil rekaman itu dapat diakses secara luas oleh masyarakat melalui situs www.apsiwatch.co.id. “Kami saat ini sudah memasuk i t e s a k hi r a pl i k a s i , s e t e l a h itu dilakukan penyempurnaan. Minggu depan sistem Apsi sudah berjalan secara penuh untuk digunakan,” kata penggagas aplikasi tersebut, Sarwoto Atmosutarno, di Surakarta, Jawa Tengah, kemarin. Apsi ialah aplikasi semacam Whatsapp atau Blackberry Messenger yang bisa diinstal di gadget berbasis Android. Dengan aplikasi berukuran 4 megabita yang dapat diunduh secara gratis itu, para relawan bisa mengirimkan data, suara, dan video secara langsung ke pusat data Apsi. (FR/P-3) arif@mediaindonesia.com Perang Melawan Praktik Politik Uang MENOLAK praktik korupsi dan politik uang bisa dilakukan dengan banyak cara. Indonesia Corruption Watch (ICW) punya cara unik dalam mengampanyekan gerakan antikorupsi dengan mematahkan uang raksasa yang terbuat dari gabus. Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan dan perang terhadap korupsi dan politik uang dalam Pemilu 2014. Acara tersebut berlangsung di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. Semua peserta mengenakan kaus hitam dan putih. Umbul-umbul yang menghiasi tempat acara pun berwarna hitam dan putih. Berbagai spanduk antikorupsi terbentang di sejumlah titik dengan beragam tulisan, di antaranya ‘Membasmi korupsi bukan sekadar mengirim ke penjara, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas’. Setelah gerakan menolak politik uang dideklarasikan, kemudian dilanjutkan dengan peluncuran website Tolakpolitikuang.net serta pelepasan balon harapan akan Indonesia baru yang bersih dari korupsi. Hadirin tampak antusias mengikuti rangakaian acara tersebut. Sebagian dari mereka, terutama ibu-ibu dan anak-anak, asyik menyaksikan pameran dan membaca spanduk-spanduk antipolitik uang yang dipasang panitia. Salah satu yang menarik pengunjung ialah bingkai foto presiden dan wakil presiden RI tanpa wajah. Bagian kepala foto tersebut sengaja dilubangi agar bisa dimasuki kepala oleh pengunjung. Di bagian bawah foto tersebut tertulis penyataan, ‘Kami adalah presiden dan wakil presiden yang berani jujur dan antikorupsi’. Acara tersebut antara lain dihadiri Ketua KPU, akademisi, perwakilan KPK, seniman, dan mitra ICW dari 15 provinsi. Koordinator ICW Ade Irawan mengata- kan acara itu dalam rangka mengajak masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang berntegritas dan berkualitas. Perwakilan KPK, Nanang, berharap gerakan itu disosialisasikan kepada penyelenggara pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik pun setali tiga uang. (*/P-3) MI/PANCA SYURKANI TOLAK POLITIK UANG: Empat aktivis merobek poster uang raksasa sebagai simbolisasi gerakan Tolak Politik Uang saat deklarasi di Jakarta, kemarin. Gerakan itu digencarkan untuk mendukung pemilu yang lebih baik tanpa adanya politik uang.

INDONESIA MEMILIH SABTU, 1 MARET 2014 5 KPU Ingatkan Dana Kampanye Hitung Cepat Diatur Ketat Tanpa diatur, penyiaran hitung cepat bisa memengaruhi pemilih dalam pemungutan suara pemilu. ABDUS SYUKUR L EMBAGA penyiaran, parpol, dan lembaga survei baru diperbolehkan menyiarkan perkiraan hasil penghitungan cepat (quick count) setelah 2 jam pemungutan suara selesai dilaksanakan di wilayah Indonesia bagian barat. Lembaga penyiaran yang akan menyiarkan hasil quick count juga diwajibkan menyampaikan informasi sumber dana, metodologi, dan menyatakan hasil quick count bukan hasil resmi penghitungan. “Pemilu merupakan proses penyelenggaraan negara yang harus transparan dan akuntabel. Frekuensi adalah milik umum sehingga pemanfaatannya harus equal (merata) untuk masyarakat,” jelas Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Hamid Dipopramono di acara penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia, tentang Kepatuhan Ketentuan Pelaksanaan Kampanye melalui Media Penyiaran, kemarin. Penjelasan tempo 2 jam quick count baru dapat disiarkan didasari alasan perbedaan waktu di Indonesia. Yakni, waktu Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Dengan demikian, hitung cepat tidak memengaruhi masyarakat yang hendak mencoblos di daerah lainnya. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, antara lain, mengatur soal kewajiban lembaga survei untuk mendaftarkan diri ke KPU jika ingin turut serta menyurvei terkait dengan pelaksanaan pemilu. “Dari waktu dua minggu yang ada ini, kami minta lembaga penyiaran dan parpol untuk menghentikan penyiaran yang mengarah ke iklan.” Husni Kamil Manik Ketua KPU Dengan terdaftar di KPU, lembaga survei mendapat payung hukum untuk merilis hasil survei, jajak pendapat, dan hitung cepat selama masa kampanye dan pada hari pemungutan suara. Pendidikan politik Terkait dengan kesepakatan bersama antara Bawaslu, KPU, KPI, dan KIP Pusat, tersebut proses penyiaran iklan untuk kampanye pemilu diharapkan dapat berlangsung fair dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Terdapat sembilan poin yang disepakati empat lembaga tersebut, di antaranya pelaksanaan kampanye melalui media penyiaran selama 21 hari mulai 16 Maret hingga 5 April 2014. “Dari waktu dua minggu yang ada ini, kami minta lembaga penyiaran dan parpol untuk menghentikan penyiaran yang mengarah ke iklan. Memang dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yang disebut kampanye itu harus memenuhi unsur komulatif. Dan dalam kesepakatan bersama tadi bertujuan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” tandas Ketua KPU Husni Kamil Manik. Penyiaran iklan kampanye juga dibatasi ketentuan maksimum. Penyiaran iklan maksimal sepuluh spot untuk televisi dengan durasi 30 detik dan sepuluh spot untuk radio dengan durasi 60 detik dalam setiap harinya. Lembaga penyiaran juga dilarang menjual materi spot iklan yang tidak dimanfaatkan salah satu peserta pemilu kepada peserta pemilu lainnya. Lembaga penyiaran pun wajib menentukan tarif standar komersial yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu. Dalam masa tenang, lembaga penyiaran dilarang menyiarkan pemberitaan, rekam jejak, atau program informasi berunsur kampanye, termasuk menyiarkan iklan kampanye pemilu dan hasil survei atau jajak pendapat tentang elektabilitas peserta pemilu. (P-2) abdus @mediaindonesia.com ANTARA/M AGUNG RAJASA LAPORAN DANA KAMPANYE: Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memeriksa berkas laporan penerimaan dana kampanye Pemilu 2014 Partai Bulan Bintang (PBB) di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Pada tahap pertama PBB melaporkan dana mereka sebesar Rp29,6 miliar. Untuk laporan tahan kedua, saldo rekening sekarang tinggal sekitar Rp50 juta. KOMISI Pemilihan Umum memberikan masa perbaikan kepada partai politik yang belum lengkap menyerahkan laporan keuangan kampanye selama lima hari setelah tenggat penyerahan pada Minggu (2/3). “KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen terlebih dahulu. Kami perlu waktu dua hari untuk memeriksa apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan. Setelah itu, kami sampaikan ke mereka (parpol) untuk diperbaiki,” kata Kepala Biro Hukum KPU Pusat Nur Syarifah di Jakarta, kemarin. Parpol nasional peserta Pemilu 2014 wajib menyerahkan tiga jenis laporan keuangan sebelum pelaksanaan kampanye pada 16 Maret mendatang, yaitu laporan rekening dana kampanye, laporan awal dana kampanye, dan laporan sumbangan dana kampanye periode kedua. Laporan keuangan tersebut mencakup laporan dana kampanye milik para caleg yang diserahkan kepada KPU sesuai tingkatan melalui pengurus parpol bersangkutan. Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengimbau seluruh parpol untuk segera menyerahkan laporan keuangan mereka paling lambat besok pukul 18.00 WIB. “Kami tunggu sampai 2 Maret di semua tingkatan. Tidak hanya di pusat saja, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota.” KPU akan memberikan sanksi tegas kepada seluruh parpol yang tidak menyerahkan rekening khusus dana kampanye dan laporan awal dana kampanye sesuai dengan tenggat. “Amanat undang-undang menyebutkan 14 hari sebelum dimulai masa kampanye, (laporan) itu harus sudah diserahkan kepada kami. Konsekuensinya, apabila tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, diskualifikasi atau pembatalan sebagai peserta Pemilu 2014 sesuai tingkatannya.” Hingga siang kemarin, tercatat baru tiga parpol yang menyerahkan laporan khusus dana kampanye, yakni PDIP, PKS, dan PKS. Kemarin, PDIP dan PBB juga menyerahkan laporan awal dana kampanye. Bendahara Bidang Internal DPP PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, semua dana kampanye caleg ditambah dana partai yang disumbangkan dari caleg untuk kampanye pada tahap 1 dan II sekitar Rp220 miliar, tahap pertama Rp130 miliar dan pada tahap kedua Rp90 miliar. Masih ada 44 caleg PDIP yang belum melaporkan dana kampanye. (AT/P-2)

mahkamah konstitusi 6 SABTU, 1 MARET 2014 Foto A 184 x 144 ANTARA/Yudhi Mahatma SEBUT MAHFUD MD: Tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa pemilu kada di Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyerahkan nota eksepsi dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Kamis (27/2). Dalam sidang itu, Akil menilai jaksa KPK tidak berani mencantumkan nama Mahfud MD dalam dakwaannya. wawancara Negarawan tidak Mencari Pekerjaan Mahfud Beruntung, Akil tidak Ditangkap 2010 KASUS hukum yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sungguh mengejutkan publik. Betapa tidak. Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Akil Mochtar menerima dugaan suap di 15 sengketa pemilihan umum kepala daerah. Dengan kelihaiannya ‘menggoreng’ sengketa pemilu kada, mantan politikus Partai Golkar mampu meraup Rp53 miliar, dengan pencucian uang Rp161 miliar. Untuk mencermati kasus Akil Mochtar, wartawan Media Indonesia Yahya Farid Nasution mewawancarai pakar hukum tata negara Refly Harun, di lobi Gedung MK, Jakarta, kemarin. Refly diketahui berkonflik dengan Akil Mochtar. Berikut petikannya. Bagaimana proses suap yang dilakukan Akil? Ada enam modus yakni, pertama pelaku tidak melakukan apa-apa. Pada kasus Banten, Akil tidak melakukan apa-apa. Di tangan Mahfud sebagai ketua panel, kasus Banten sudah menang. Tenyata Akil mendapatkan ‘titipan’ dari Atut. Kedua, pelaku memeras pemenang. Dari awal pemohon memasukkan gugatan, ternyata permohonan itu sudah terlihat abal-abal. Jadi, pelaku sudah tahu permohonan itu akan ditolak. Pada kasus itu si pelaku tidak malah memeras si pemohon, tetapi memeras si tergugat yang sudah pasti menang dengan bermodal ­ Refly Harun menakut-nakuti saja. Hal ini terjadi pada kasus Hambith Bintih, permohonannya masuk. Tiba-tiba Hambith Bintih minta pemilu kada diulang. Ketiga, karena yang menang ternyata ‘paranoid’. Jadi, belum apa-apa si peme­ nang sudah ketakutan, takut untuk kemudian dikalahkan. Ini terjadi pada kasus Hambith Bintih juga yang melalui jasa Chairun Nisa. Keempat, setelah hasil kasus diketahui, pelaku memeras si pemenang. Kelima, dengan cara membalikkan keadaan, yang menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Ini terjadi pada pemilu kada Kota Palembang. Pemilu kada Palembang ini menarik sekali, karena awalnya perbeda­ annya hanya 8 suara. Petahana wakil wali kota yang mencalonkan diri menjadi wali kota kalah hanya 8 suara, tetapi pada akhirnya menang 23 suara. Kemudian diduga ada permainan, karena dalam dakwaan kasusnya ada suap Rp20 miliar. Itu sama seperti kasus Kabupaten Empat Lawang yang kalah 500 suara, tetapi kemudian dimenangkan juga. Keenam mengguna­ kan modus sistem paket. Misalnya, penguasa Banten menjalin kontak permanen kepada Akil. Kontak permanen ini tidak hanya untuk pemenangan pilgub Banten, tetapi semua pilkada di Banten. Jadi tidak peduli dia dari partai apa. Terbukti melalui pertemuan Atut dengan Akil di Singapura. Empat modus pertama tadi dalam proses suap tidak perlu melibatkan hakim panel lain. Tetapi kalau yang kelima, rasa­ nya susah untuk membalikkan keadaan tanpa bantuan hakim lain. Namun, bisa jadi hakim lain itu membiarkan saja. Keterlibatan Mahfud dalam suap sengketa pemilu kada di MK? Dalam memosisikan diri MI/M IRFAN di kasus Akil, Mahfud seperti memiliki kepribadian ganda (split character). Di satu sisi Mahfud sangat membela Akil, itu terbukti pada 2010 lalu ketika dia berhadapan dengan saya. Pada saat itu saya menyebut ada korupsi dalam tubuh MK. Tetapi, sekarang ini Mahfud seperti yang menyatakan pertama kali bahwa Akil itu perlu dihukum seberatberatnya. Bahkan Mahfud sendiri mengaku sudah beberapa kali mengadukan Akil. Jika kita menggunakan perspektif positif, bisa saja karena saat itu Mahfud dianggap berhasil membuktikan kinerja MK, sehingga citra MK sangat baik di mata masyarakat. Padahal kalau kita runut saat itu, ada kasus surat palsu yang melibatkan Andi Nurpati dan Dewi Yasin Limpo yang kemudian panitera pengganti Hasan dihukum di pengadilan negeri. Selain itu ada hakim konstitusi Arsyad Sanusi yang mengundurkan diri karena anaknya ‘bermain’ di MK. Sebenarnya cikal bakal itu sudah ada. Maka sebaiknya MK membentuk whistle blowing system. Pengaduan-pengaduan yang diadukan di MK itu seharusnya dive­ rifikasi. Saya melihat akhirnya tidak ada forum verifikasi tersebut, sehingga yang terjadi adalah kasus ini meledak di manamana setelah Akil ditangkap. Jadi Mahfud beruntung, Akil Mochtar tidak tertangkap pada masa dia masih menjadi ketua MK. Padahal, Akil ini sudah diincar sejak 2010. PPATK sudah membuktikan sendiri hal itu. Sehingga saya mengatakan bahwa pengawasan internal MK tidak berjalan sedangkan pengawasan eksternal MK sudah dilumpuhkan MK sendiri dengan dihapuskannya kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. Jadi, apakah Mahfud benar-benar tidak mengetahui suap dalam tubuh MK? Itu sangat perlu untuk dibuktikan. Tapi sejauh ini, kalau kita lihat dakwaan terhadap Akil, memang tidak menyebutkan keterlibatan hakim lain dalam kasus suap itu. Mungkin karena KPK ingin fokus pada Akil, atau nanti dalam pemeriksaan KPK mendapat temuan baru. Sesungguhnya untuk membuktikan keterlibatan Akil sudah lebih dari cukup. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah KPK mau menjangkau kasus ini hingga ke akar-akarnya? (X-5) Seorang hakim Mahkamah Konstitusi bukan mencari karier, egois, dan pencitraan, tetapi mengabdi kepada bangsa dan negara. Fardiansah Noor B AGI calon hakim Mah­ amah Konstitu­ k si yang akan ikut bertarung hanya bermo­ tif mencari pekerjaan (job seeker) dipersilakan minggir. Pasalnya, Tim Pakar bentukan Komisi III DPR RI yang terdi­ ri dari delapan orang hanya men­ ari sosok negarawan. c “Integritas, moral, dan nyali. Bukan yang sedang cari pekerjaan, karena tidak pantas menjadi hakim konstitusi,” kata Sya­ i Maarif saat dihubungi fi kemarin. Anggota Tim Pakar lainnya, Lauddin Marsuni, mengatakan pembentukan Tim Pakar didasarkan pada ketentuan Pasal 395 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 27/2009 tentang UU MD3. Tim Pakar akan melakukan penilaian kepada calon hakim konstitusi dari berbagai aspek melalui fit and proper test yang berlangsung pada 3-5 Maret 2014 di ruang rapat Komisi III. “Hasil penilaian tim pakar terhadap calon hakim kons­ ti­ usi disampaikan kepada t Ko­ isi III, selanjutnya Komisi m III DPR RI memilih dua orang calon hakim konstitusi,” kata Lauddin. Ia menjelaskan, dalam selek- si calon hakim konstitusi pada tanggal 3-5 Maret mendatang, ada beberapa aspek yang akan digali dari Tim Pakar terhadap para calon hakim konstitusi. “Yakni, independensi, netralitas, integritas, moralitas, kese­ taraan, kompetensi, dan kearif­ an,” tuturnya. Saat ditanya penjelasan tentang aspek-aspek tersebut, Laud­ in mengaku keterangan d dari tiap aspek ialah substansi yang akan didalami oleh Tim Pakar. “Hal itu tidak bisa dipublikasi karena sudah masuk ranah substansi yang akan digali dari para calon itu,” ujarnya. Integritas Namun, saat ditanya penda­ pat tentang politikus yang ikut mencalonkan diri sebagai ha­ im konstitusi, Lauddin mek ngatakan itu hanya soal normatif. Menurutnya, integritas dan kapabilitas sebagai syarat utama dalam mencari hakim konstitusi. “Bukan persoalan politikus saja. Jangan kita terus-terusan mempermasalahkan persoalan politik saja. Tidak akan maju negara ini. Jika dia kompeten dan memenuhi seluruh aspek, dia akan terpilih. Jika tidak, tentu dia tidak akan terpilih,” jelasnya. Anggota Forum Konstitusi MPR Pataniari Siahaan men- jelaskan seorang hakim kons­ titusi harus memiliki sifat ne­ arawan. “Bagaimana dia g me­ ihat bangsa ini, tujuan ne­ l ga­ a, pandangannya tentang r Bhinneka Tunggal Ika, hak asasi manusia, dan keberpihak­ an terhadap yang lemah dan kecil. Dia harus membela kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh seperti regulasi tentang sumber daya alam. Kebanyakan itu kan berkaitan dengan keterlibatan dan keberpihakan terhadap asing,” ujarnya. Saat ditanya tentang calon ha­ im konstitusi yang job k seeker, Pataniari yang sempat dilirik sebagai anggota Tim Pakar, menegaskan, seorang negarawan ialah sosok yang isti­ ewa. “Negarawan itu tim dak mencari pekerjaan, tidak mencari karier dan pencitra­ an, tetapi mengabdi kepada ne­ ara,” tuturnya. g Negarawan, kata calon legis­ latif dari PDIP ini, tidak me­ men­ ingkan diri sendiri. “Dulu t pada perdebatan (perumusan amendemen UUD 1945) apakah perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi, berikut dengan sya­ at-syarat hakim konstitusi r membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya disepakati syaratnya seperti orang-orang sufi yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/X-5) fardiansah @mediaindonesia.com Tim Pakar Harus Waspadai Kalkulasi DPR NAMA-NAMA mentereng dalam tim pakar yang dibentuk Komisi III DPR RI belum menjadi jaminan terpilihnya hakim Mahkamah Konstitusi yang mumpuni dan bersikap negarawan. Pasalnya, kewenangan siapa calon yang terpilih berada di tangan komisi hukum tersebut. “Keberadaan tim pakar ini langkah maju DPR yang patut diapresiasi. Kami berharap hasil tim pakar ini disampaikan secara terbuka agar pilihan transaksional DPR bisa di­ per­ empit. Meski demikian, s tim pakar harus mewaspadai kal­ ulasi politik DPR,” kata k pe­ eliti Indonesian Corruption n Watch (ICW) Donal Fariz saat dihubungi tadi malam. Masih soal tim pakar, pakar hukum tata negara Refly Ha­ run menilai tim tersebut hanya memberikan rekomendasi ke­ ada DPR. “Rekomendasi p da­ i tim pakar bisa saja tidak r dipakai,” ujarnya. Refly mengatakan panel ahli yang ada dalam UU No 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibatalkan oleh MK sendiri, lebih baik daripada tim pakar yang dibentuk oleh DPR. “Kalau panel ahli kan independen, dengan kewenangan- nya jelas dengan UU waktu itu, sedangkan tim pakar hanya bantu-bantu DPR,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua MK Hamdan Zoelva mengatakan pihaknya hanya menunggu proses dari DPR. “Dengan harapan hakim yang akan terpilih terbaik. Negarawan yang memahami konstitusi,” kata Hamdan. Komisi III DPR berjanji akan memperhatikan rekomenda­ i s tim pakar. “Untuk apa keber­ adaan tim pakar kalau tidak digunakan (rekomendasi­ ya)?” n kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Taslim Chania­ go. Dia mengatakan parame- ter menyeleksi calon hakim kons­ itusi ialah memahami t ke­ atanegaraan, integritas, t rekam jejak, serta emosional yang baik. Tim pakar yang dibentuk Ko­ isi III DPR sebelumnya m berjumlah sembilan orang. Na­ un seorang anggotanya, m Pataniari Siahaan, yang diketahui sebagai caleg dari PDI P ­ erjuangan, akhirnya dicoret. Dalam uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK yang akan dimulai Rabu (5/3), tim pakar diberi waktu 50 menit untuk bertanya. Adapun Komisi III akan mendapatkan sesi bertanya kepada setiap calon hakim MK selama 30 menit. (Nov/AI/X-5) MI/SUSANTO SELEKSI HAKIM KONSTITUSI: Para calon hakim konstitusi mengikuti seleksi pembuatan makalah di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2). Komisi III DPR mulai menyeleksi 12 calon hakim konstitusi termasuk dari partai politik.

OPINI SABTU, 1 MARET 2014 7 Tiga Kunci Arah Pendidikan Indonesia untuk pendidikan tingkat dasar seperti program PGSD (pendidikan guru sekolah dasar) harus mulai selektif dari penerimaan mahasiswanya. Tes masuk untuk menjadi mahasiswa yang disiapkan menjadi guru SD-SMP itu harus dimulai dengan tes minat dan bakat, selain tes kemampuan akademik. Hanya mereka yang memiliki minat dan bakat tinggi menjadi guru itulah yang lulus untuk memasuki perguruan tinggi penghasil guru. Selanjutnya, pola pendidikan untuk calon guru itu perlu diasramakan (boarding university). Pendidikan bagi calon guru sekolah dasar tersebut penting sebagai desain generasi masa depan bangsa. Maka, universitas yang menyiapkan guru bagi pendidikan dasar itu harus pemerintah yang mengelola, bukan swasta. Di negara-negara maju school of education itu dikelola negara. H Djaali Rektor Universitas Negeri Jakarta M ENJELANG Pemilu 2014, dinamika politik kian kencang. Tentu semua kekuatan politik berpikir keras menyiapkan diri merancang bangun beragam sektor bagi kemajuan Indonesia, tak terkecuali sektor pendidikan. Masalah sektor pendidikan memang sangat kompleks, mulai soal anggaran pendidikan yang t i d a k s e p e n u h ny a 2 0 % A P B N diperuntukkan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ketidakmerataan tenaga pendidikan, kompetensi tenaga pendidikan yang masih perlu terus dikembangkan, sampai output dan outcome lembaga pendidikan. Mau dibawa ke mana pendidikan kita? Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan itulah yang kemudian diterjemahkan pemerintah dengan beragam kebijakan pendidikan. Kita tidak meragukan kemampuan pemerintah menerjemahkan T IDAK sembarang orang bisa dan mampu memimpin Jakarta. Bahkan, Bung Karno sekalipun pernah bingung memilih tokoh yang tepat untuk memimpin ibu kota negara ini. Suatu kali, Roeslan Abdulgani (yang pernah lama menjadi orang kepercayaan Presiden Soekarno) menceritakan kepada saya tentang rapat kabinet di akhir-akhir masa kekuasaan Bung Karno. Dalam rapat itu, Bung Karno hanya punya satu agenda; menanyakan kepada para menterinya tentang siapa tokoh yang layak menjadi gubernur Jakarta. Para menteri yang hadir kemudian mengusulkan sejumlah nama. Namun, tak satu pun yang nyantol di kepala Bung Karno. Akhirnya rapat kabinet itu pun bubar tanpa suatu keputusan. Nah, saat akan keluar ruangan rapat, Bung Karno berkata kepada Johanes Leimena (saat itu menjabat Wakil Perdana Menteri I), yang berjalan beriringan, “Om Jo, tadi dalam rapat kenapa tidak bicara atau mengusulkan nama calon gubernur Jakarta?” “Lo, Bung kan tidak bertanya kepada saya,” jawab Leimena. “Kalau begitu, sekarang saya tanya PARTISIPASI OPINI tujuan nasional pendidikan yang sudah dicanangkan 11 tahun lalu itu. Akan tetapi, tampaknya dengan berbagai persoalan pendidikan yang kita alami saat ini, diperlukan kembali suatu upaya menerjemahkan tujuan pendidikan nasional itu dalam bentuk semacam reorientasi arah pendidikan kita. Ketika tidak ada upaya kritis untuk mempertanyakan arah pendidikan kita, upaya perbaikannya akan mengalami kemandekan. Sementara itu, tantangan zaman dan kebutuhan masa depan Indonesia terus mengalami dinamika dan progresivitas yang luar biasa. Ada tiga kunci arah penting pendidikan Indonesia yang harus dijadikan orientasi utama untuk menjawab problem dan tantangan Indonesia ke depan, yaitu pembentukan akhlak atau karakter bangsa, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan teknologi dan seni), dan penyiapan tenaga kerja berbasis sumber daya alam Indonesia. Ketiga arah tersebut terintegrasi meski nanti tahapan dan penjelasan implementasi arahnya akan dikelompokkan sebagaimana penjelasan berikut. Pembentukan akhlak Akhlak itu semestinya melekat dan menjiwai ilmuwan dan pekerja. Ketika akhlak dipisahkan dari ilmuwan dan pekerja, negeri ini akan makin rusak dan kehilangan orientasi utamanya. Realitas ilmuwan saat ini yang, misalnya, menggadaikan idealisme keilmuannya demi kepen- Pengembangan ipteks tingan pragmatis merupakan bencana besar bagi Indonesia dan bagi kemanusiaan di masa depan. Pekerja yang menafikan akhlak malah sering menjadi penghambat produktivitas. Oleh karenanya, pembentukan akhlak itu menjadi sangat penting menjadi kunci arah pertama pendidikan kita. Persoalannya, bagaimana arah pembentukan akhlak di dunia pendidikan ini diimplementasikan? Pendidikan akhlak atau moral atau karakter bangsa ini harus dimulai di pendidikan tingkat dasar, yaitu di sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP). Karena itu, pendidikan di tingkat dasar porsi pembentukan akhlak harus lebih besar jika dibandingkan dengan pembelajaran pengetahuannya. Dengan demikian, seluruh anak Indonesia wajib hukumnya mendapatkan pelayanan pemberian pendidikan atau pembentukan karakternya di pendidikan tingkat SD sampai SMP dengan standar yang telah ditetapkan. Jika dipersentasekan, porsi pembentukan karakter di tingkat dasar itu mencapai 60%, selebihnya 40% itu belajar membaca, menulis, berhitung sederhana, sains, seni, dan olahraga. Pendidikan akhlak saat ini sudah ada, tetapi persentasenya masih sedikit dan sekadar mengajarkan pengetahuan tentang akhlak, bukan membangun habitus agar siswa berakhlak. Faktor guru menjadi hal penting dalam hal tersebut. Guru SD dan SMP menjadi kunci penting dalam membentuk akhlak anak-anak. Kepada guru pendidikan tingkat dasar itu moral bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang menghasilkan guru untuk pendidikan tingkat dasar perlu diubah dan diperbaiki pola penyelenggaraan pendidikannya. LPTK atau universitas yang menghasilkan guru Pengembangan ipteks merupakan kunci arah penting pendidikan kita setelah akhlak. Arah pengembangannya dalam rangka menyiapkan generasi bangsa yang mampu mengembangkan. Oleh karena itu, universitas perlu membangun budaya riset dalam rangka pengembangan ilmu dan upaya penemuan-penemuan baru di bidang sains. Budaya riset tersebut sesungguhnya bisa dimulai dari tingkat SMA. Sebenarnya pengembangan ipteks di universitas sudah berjalan, tetapi produktivitas dan temuan-temuan risetnya masih belum maju bila dibandingkan de

Add a comment

Related presentations

Related pages

Media Indonesia 1 Maret 2014 - Education

1. Harian Umum Media Indonesia @ MIdotcomPemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900 ...
Read more

Media Indonesia | Referensi Indonesia

... sekaligus gelar kedua sejak dipasangkan pada Maret 2015 lalu. ... Fax: 1.888.555.9876 Email: MI_Indonesia@media.com . Media Indonesia 2016.
Read more

JKT48 | SCHEDULE | 1 Maret 2014

1 Maret 2014. TV RCTI "dahSyat" 07:30. Java Jazz Festival 2014 . 19:30 ... Kontak; Copyright © 2016 JKT48 Operation Team (Dentsu Media Group Indonesia) ...
Read more

Maret 2014 - Indonesia News Media

Indonesia News Media merupakan blog yang berisi berbagai informasi yang bermanfaat bagi anda yang membutuhkan.
Read more

Maret | 2014 | Sembilan Bersama Media

1 post published by sembilanbersamamedia during March 2014 ... Beranda; Indonesian Inspired! Tentang Kami. Legalitas Perusahaan; Majalah Indonesian Inspired!
Read more

Jadwal Televisi 1-4 Maret 2014 - Goal.com

Sabtu, 1 Maret 02:30 [beIN Sports 1] Evian vs Nantes 02:30 [beIN Sports 2] Hertha Berlin vs Freiburg 19:15 [beIN Sports 1] Queens Park Rangers vs Leeds United
Read more

Gedung Bursa Efek Indonesia - Tower II, Lantai 23 Jl. Jend ...

Media Indonesia 7 x 380 mmk CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN Per 31 Maret 2014 dan 2013 (dalam jutaan Rupiah) ... Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2014 dan 2013
Read more