Materi kuliah pkn (3)

45 %
55 %
Information about Materi kuliah pkn (3)

Published on March 18, 2014

Author: S4f3tyLi9ht

Source: slideshare.net

PENDIDIKANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN Oleh:Oleh: Drs. Sunarto,Drs. Sunarto, SH,SH, M.Si.M.Si. FIS UNNESFIS UNNES

DUA ASPEK PENDIDIKANDUA ASPEK PENDIDIKAN • Its matter of havingIts matter of having: masalah penguasaan ilmu,: masalah penguasaan ilmu, teknologi, dan ketrampilan peserta didik sesuaiteknologi, dan ketrampilan peserta didik sesuai bidangnya.bidangnya. • Its matter of beingIts matter of being: masalah pembentukan: masalah pembentukan kpribadian/jati diri peserta didik.kpribadian/jati diri peserta didik. Mana yang lebih penting ???Mana yang lebih penting ???

I MADE SUDANA 3

PILAR PENDIDIKANPILAR PENDIDIKAN Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4 pilar:Pendidikan abad 21 perlu ditopang oleh 4 pilar: • Learning to know;Learning to know; • Learning to do;Learning to do; • Learning to be;Learning to be; • Learning to live together.Learning to live together. (International Commision on Education for 21(International Commision on Education for 21stst Century)Century) Pilar manakah PKn???Pilar manakah PKn???

PERKEMBANGANPERKEMBANGAN PEND. KEWARGANEGARAANPEND. KEWARGANEGARAAN • Wajib Latih Mahasiswa (Walawa)Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) Latihan fisik kemiliteranLatihan fisik kemiliteran • Pendidikan Kewiraan (Sejak 1973)Pendidikan Kewiraan (Sejak 1973) Pendidikan di ruang kelas dengan materi yangPendidikan di ruang kelas dengan materi yang banyak mengandung unsur kemiliteranbanyak mengandung unsur kemiliteran • Pendidikan Kewarganegaraan (Sejak Reformasi)Pendidikan Kewarganegaraan (Sejak Reformasi) Pendidikan di ruang kelas, dengan muatanPendidikan di ruang kelas, dengan muatan materi yang tidak banyak unsur kemiliteran.materi yang tidak banyak unsur kemiliteran.

KOMPETENSIKOMPETENSI PEND. KEWARGANEGARAANPEND. KEWARGANEGARAAN Menjadi ilmuwan dan profesional yang memilikiMenjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratisrasa kebangsaan dan cinta tanah air; demokratis yang berkeadaban; menjadi warga negara yangyang berkeadaban; menjadi warga negara yang memiliki daya saing; berdisiplin; danmemiliki daya saing; berdisiplin; dan berpartisipasi aktif dalam membangunberpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilaikehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.Pancasila.

HAK AZASI MANUSIAHAK AZASI MANUSIA • Pengertian:Pengertian: Hak azasi manusia adalah hak dasar yang melekatHak azasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, danpada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esaabadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa Hak dasar yang melekat pada martabat manusiaHak dasar yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esasebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

TONGGAK SEJARAHTONGGAK SEJARAH PERJUANGAN PENEGAKAN HAMPERJUANGAN PENEGAKAN HAM • Magna Charta (Piagam Agung, 1215) di Inggris;Magna Charta (Piagam Agung, 1215) di Inggris; • Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris;Bill of Rights (UU. Hak, 1689) di Inggris; • Declation des droit d’lhomme et du citoyanDeclation des droit d’lhomme et du citoyan (Pernyataan hak hak azasi manusia dan warga(Pernyataan hak hak azasi manusia dan warga negara, 1789) di Perancis;negara, 1789) di Perancis; • Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika;Bill of Rights (UU. Hak, 1789) di Amerika; • The Four Freedom of FD. Roosevelt.The Four Freedom of FD. Roosevelt.

UNIVERSAL DECLARATION OFUNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSHUMAN RIGHTS Terdapat 3 (tiga) kelompok hak:Terdapat 3 (tiga) kelompok hak: • Hak-hak politik dan yuridis;Hak-hak politik dan yuridis; • Hak-hak atas martabat dan integritas manusia;Hak-hak atas martabat dan integritas manusia; • Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.Hak-hak sosial ekonomi dan budaya.

INSTRUMENINSTRUMEN PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Instrumen Internasional:Instrumen Internasional: • Universal Declaration of Human Rights, 1948;Universal Declaration of Human Rights, 1948; • International Covenant on Civil and Political Rights,International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;1966; • International Covenant on Economic Social andInternational Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966;Cultural Rights, 1966; • Declaration of The Rights of People to Peace, 1984;Declaration of The Rights of People to Peace, 1984; • Declaration on The Rights to Development, 1986Declaration on The Rights to Development, 1986

INSTRUMENINSTRUMEN PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Instrumen Nasional:Instrumen Nasional: • Undang-Undang Dasar 1945;Undang-Undang Dasar 1945; • Tap. MPR No. XVII/MPR/19Tap. MPR No. XVII/MPR/19998 tentang HAM;8 tentang HAM; • UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; • UU. No. 26 Tahun 2000 tentangUU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;Pengadilan HAM; • Beberapa UU. Lainnya.Beberapa UU. Lainnya.

PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM Derogable Rights:Derogable Rights: Hak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa bolehHak azasi manusia yg dalam keadaan memaksa boleh diabaikandiabaikan (Misal: Hak berserikat/berkumpul)(Misal: Hak berserikat/berkumpul) Underogable Rights:Underogable Rights: Hak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak bolehHak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak boleh diabaikandiabaikan (Misal: Kebebasan beragama)(Misal: Kebebasan beragama)

PELAKSANAAN HAMPELAKSANAAN HAM Pelaksanaan HAM perlu disesuaikan denganPelaksanaan HAM perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosio budaya, dansituasi dan kondisi sosio budaya, dan falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat;falsafah/pandangan hidup masyarakat setempat; Di Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasarDi Indonesia HAM perlu disesuaikan dengan dasar dan falsafah negara, yaitu Pancasila;dan falsafah negara, yaitu Pancasila; Pancasila :Pancasila : Margin of AppreciationMargin of Appreciation dalam haldalam hal penerapan HAM di Indonesiapenerapan HAM di Indonesia

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Ernest Renan:Ernest Renan: Nasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasaNasion adalah kesatuan orang-orang yang saling merasa setia kawan satu sama lain.setia kawan satu sama lain. Nation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. NasionNation merupakan suatu jiwa, suatu azas spiritual. Nasion adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta olehadalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masaperasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedialampau, dan orang-orang yang bersanghkutan bersedia melakukan pengorbanan sebagamana dimaksud padamelakukan pengorbanan sebagamana dimaksud pada masa yang akan datangmasa yang akan datang

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Benedict Anderson:Benedict Anderson: Bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkanBangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah(imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.yang jelas batasnya dan berdaulat. Otto Bauer:Otto Bauer: Bangsa adalah suatu persatuan perangai yangBangsa adalah suatu persatuan perangai yang timbul dari persamaan nasib.timbul dari persamaan nasib.

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Soekarno:Soekarno: Syarat bangsa adalah persatuan antara orangSyarat bangsa adalah persatuan antara orang dengan tanah air.dengan tanah air. Moh. Hatta:Moh. Hatta: Bangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagaiBangsa ditentukan oleh keinsyafan sebagai persekutuan yang tersusun menjadi satu yangpersekutuan yang tersusun menjadi satu yang terbit karena percaya atas persamaan nasib danterbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan.tujuan.

SEMANGAT KEBANGSAANSEMANGAT KEBANGSAAN (NASIONALISME)(NASIONALISME) Nasionalisme:Nasionalisme: Faham yang menempatkan kesetiaan terhadapFaham yang menempatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara di atas kesetiaan terhadapbangsa dan negara di atas kesetiaan terhadap pengelompokan-pengelompokan lainnya.pengelompokan-pengelompokan lainnya. Perwujudan nasionalisme adalah kesediaan untukPerwujudan nasionalisme adalah kesediaan untuk berkorban demi bangsa dan negaraberkorban demi bangsa dan negara

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Negara:Negara: Organisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentuOrganisasi masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat.dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur negara:Unsur-unsur negara: Rakyat/masyarakat;Rakyat/masyarakat; Wilayah;Wilayah; Pemerintah yang berdaulat.Pemerintah yang berdaulat.

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Sifat-sifat negara:Sifat-sifat negara: MemaksaMemaksa: Berhak memaksakan aturannya agar: Berhak memaksakan aturannya agar ditaati setiap warganya.ditaati setiap warganya. Monopoli:Monopoli: Monopoli penentuan tujuan, monopoliMonopoli penentuan tujuan, monopoli cabang produksi yang menguasai hajat hidupcabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, monopoli pengelolaan saranaorang banyak, monopoli pengelolaan sarana kekerasan untuk kepentingan negarakekerasan untuk kepentingan negara Mencakup semuaMencakup semua: Kekuasaannya berlaku bagi: Kekuasaannya berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara.setiap orang yang ada di wilayah negara.

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Rakyat Bukan WN (WNA) Warga Negara Bukan Penduduk Penduduk

BANGSA, NEGARA,BANGSA, NEGARA, DAN WARGA NEGARADAN WARGA NEGARA Warga Negara:Warga Negara: Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara.Anggota yang sah dan resmi dari suatu negara. Keberadaan seseorang sebagai penduduk danKeberadaan seseorang sebagai penduduk dan bukan penduduk, sebagai warga negara danbukan penduduk, sebagai warga negara dan sebagai orang asing (WNA) terkait dengansebagai orang asing (WNA) terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban.perbedaan hak dan kewajiban. Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!Lihat hak-hak tersebut dalam UUD 1945!

DEMOKRASIDEMOKRASI Pengertian:Pengertian: Demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dariDemokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuanPemerintahan demokrasi didasarkan pada pengakuan bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat,bahwa pemilik kekuasaan dalam negara adalah rakyat, sedangkan pemerintah menjalankan pemerintahansedangkan pemerintah menjalankan pemerintahan karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.karena mendapatkan kekuasaan dari rakyat.

PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi sebagai Konsep:Demokrasi sebagai Konsep: Demokrasi sebagaimana ada dalam kerangkaDemokrasi sebagaimana ada dalam kerangka konseptual (kedaulatan di tangan rakyat,konseptual (kedaulatan di tangan rakyat, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb)kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dsb) • Demokrasi sebagai Praksis:Demokrasi sebagai Praksis: Demoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistemDemoklrasi yang telah diterapkan menjadi sistem pemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturanpemerintahan, dan terikat oleh aturan-aturan tertentutertentu

PEMAHAMAN DEMOKRASIPEMAHAMAN DEMOKRASI • Demokrasi secara Normatif:Demokrasi secara Normatif: Demokrasi yang secara idiil hendak dilakukanDemokrasi yang secara idiil hendak dilakukan oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat,oleh suatu negara (Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat)oleh rakyat, untuk rakyat) • Demokrasi secara Empirik:Demokrasi secara Empirik: Perwujudan demokrasi dalam politik praktis atauPerwujudan demokrasi dalam politik praktis atau dalam penyelenggaraan pemerintahandalam penyelenggaraan pemerintahan

INDIKATOR DEMOKRASIINDIKATOR DEMOKRASI • Akuntabilitas;Akuntabilitas; • Rotasi kekuasaan;Rotasi kekuasaan; • Rekruitmen politik yang terbuka;Rekruitmen politik yang terbuka; • Pemilihan umum;Pemilihan umum; • Perlindungan hak azasi;Perlindungan hak azasi; • Penegakan Supremasi Hukum.Penegakan Supremasi Hukum. Diskusikan perwujudan indikator tersebut dalamDiskusikan perwujudan indikator tersebut dalam praktek demokrasi di Indonesia!praktek demokrasi di Indonesia!

WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA Wawasan Nusantara:Wawasan Nusantara: Cara pandang dan sikap bangsa IndonesiaCara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serbamengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis denganberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan denganmengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai kebhinekaan dalam setiaptetap menghargai kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional.aspek kehidupan utk mencapai tujuan nasional. Kata kunciKata kunci:: Cara pandang, keragaman, persatuan,Cara pandang, keragaman, persatuan, tujuan nasional.tujuan nasional.

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG PENTINGNYA WASANTARAPENTINGNYA WASANTARA Kondisi Indonesia Kondisi Sosial Masyarakat Pluralis Rawan Disintegrasi Rawan Konflik Kondisi Wilayah Negara Kepulauan Perlu Wawasan Nusantara

BATAS WILAYAHBATAS WILAYAH LAUT INDONESIALAUT INDONESIA Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari:Batas Wilayah laut Indonesia terdiri dari: • Batas Laut TeritorialBatas Laut Teritorial • Batas Landas KontinenBatas Landas Kontinen • Batas Zona Ekonomi Eksklusif.Batas Zona Ekonomi Eksklusif.

BATAS LAUT TERITORIALBATAS LAUT TERITORIAL Indonesia mewarisiIndonesia mewarisi ketentuanketentuan Territoriale Zee en MaritiemeTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (1939),Kringen Ordonnantie (1939), yang menentukan wilayahyang menentukan wilayah laut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiaplaut teritorial 3 mil dihitung dari garis pantai setiap pulau ketika air surut.pulau ketika air surut. ((Problem apa yang muncul dari situ?)Problem apa yang muncul dari situ?) Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukanDeklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menentukan wilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasarwilayah laut teritorial 12 mil dihitung dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulauyang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar di Indonesia (terluar di Indonesia (Point to point theoryPoint to point theory).). Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.Disahkan dengan UU. No.4/Prp Tahun 1960.

0 250 500 PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969 DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960 U Km 12 MIL DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL Bentuk dan luas wilayah Nusantara sejak Deklarasi Djuanda 1957 dan ditetapkan UU Perairan Indonesia

PENGUMUMAN LANDASPENGUMUMAN LANDAS KONTINEN INDONESIA 1969KONTINEN INDONESIA 1969 Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m:Landas kontinen Indonesia sampai kedalaman 200m: • Sumber kekayaan alam di landas kontinen IndonesiaSumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara RI;adalah milik eksklusif negara RI; • Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garisPemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetanggabatas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;melalui perundingan; • Bila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalahBila tidak ada perjanjian garis batas, batasnya adalah garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara.garis di tengah2 antara titik terluar dua wilayah negara. • Tuntutan (Tuntutan (claimclaim) tsb tidak mempengaruhi sifat dan) tsb tidak mempengaruhi sifat dan status perairan dan udara di atasnya.status perairan dan udara di atasnya.

BATAS LANDAS KONTINENBATAS LANDAS KONTINEN Landas Kontinen adalah dasar laut yang dari segiLandas Kontinen adalah dasar laut yang dari segi geologi maupun morfologi merupakangeologi maupun morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya.kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Landas kontinen Indonesia merupakan dasar lautLandas kontinen Indonesia merupakan dasar laut sampai kedalaman laut 200 meter. Batas landassampai kedalaman laut 200 meter. Batas landas kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.kontinen dari garis dasar paling jauh 200 mil.

PENGUMUMAN BATAS ZEEPENGUMUMAN BATAS ZEE 21 MARET 198021 MARET 1980 • Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalahBatas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 mil dari garis dasar.200 mil dari garis dasar. • Kewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkanKewenangan di wilayah ZEE: memanfaatkan SDA di laut dan di bawah dasar laut.SDA di laut dan di bawah dasar laut. • Kewajiban: menghormati lalu lintas damai.Kewajiban: menghormati lalu lintas damai. • Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983Disahkan dengan UU. No. 5 Tahun 1983

0 250 500 PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999 DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996. UNCLOS 1982 U Km DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F

0 250 500 PETA WILAYAH N.K.R.I STATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999 U Km DARATAN NUSANTARA PERAIRAN NUSANTARA LAUTAN TERITORIAL LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F

GEOPOLITIKGEOPOLITIK Geopolitik:Geopolitik: Kebijakan politik suatu negara yanKebijakan politik suatu negara yangg memperhatikan kondisi geografisnyamemperhatikan kondisi geografisnya Masa lalu geopolitik diarahkan pada pengertianMasa lalu geopolitik diarahkan pada pengertian ekspansi wilayah.ekspansi wilayah. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakanGeopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsunganpolitik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu negara untuk memperoleh ruanghidup suatu negara untuk memperoleh ruang hidupnya (Karl Haushofer)hidupnya (Karl Haushofer)

GEOPOLITIKGEOPOLITIK Teori Ratzel:Teori Ratzel: Negara sebagai organisme. Negara mengalamiNegara sebagai organisme. Negara mengalami siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang,siklus hidup yaitu tumbuh, berkembang, mencapai puncak perkembangan dan kemudianmencapai puncak perkembangan dan kemudian mati. Batas negara sifatnya sementara.mati. Batas negara sifatnya sementara. Teori ini membawakan sifat ekspansionis.Teori ini membawakan sifat ekspansionis. Dikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf KjellenDikembangkan lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer.dan Karl Haushofer.

GEOPOLITIKGEOPOLITIK Konsep Kekuatan:Konsep Kekuatan: • Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua)Konsep kekuatan di darat (Wawasan Benua) Sir Halford Mackinder dan Karl HaushoferSir Halford Mackinder dan Karl Haushofer • Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari)Konsep kekuatan di laut (Wawasan Bahari) Sir Walter Raleigh dan AT. MahanSir Walter Raleigh dan AT. Mahan • Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara)Konsep kekuatan di udara (Wawasan Dirgantara) Mitchell, A. Savensky, Guilio DouchetMitchell, A. Savensky, Guilio Douchet • Teori daerah batas (Teori daerah batas (RimlandRimland)/Wawasan Gabungan)/Wawasan Gabungan Nicholas SpykmanNicholas Spykman

GEOPOLITIKGEOPOLITIK Teori tentang hak atas wilayah laut:Teori tentang hak atas wilayah laut: • TeoriTeori Res NulliusRes Nullius: Laut tidak ada yang memiliki: Laut tidak ada yang memiliki sehingga bisa dimiliki (sehingga bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara. • TeoriTeori Res CommunisRes Communis: Laut milik bersama sehingga: Laut milik bersama sehingga tidak bisa dimiliki (tidak bisa dimiliki (diclaimdiclaim) oleh suatu negara.) oleh suatu negara. TeoriTeori Mare LiberumMare Liberum dandan Mare ClausumMare Clausum Teori mana yang diterapkan sekarang?Teori mana yang diterapkan sekarang?

GEOPOLITIKGEOPOLITIK Kedaulatan atas Ruang Udara:Kedaulatan atas Ruang Udara: Teori Udara Bebas:Teori Udara Bebas: Kebebasan tanpa batasKebebasan tanpa batas Kebebasan dengan Hak Khusus Negara KolongKebebasan dengan Hak Khusus Negara Kolong Kebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara KolongKebebasan dg mengakui Wil. Teritorial Negara Kolong Teori Kedaulatan Udara:Teori Kedaulatan Udara: Negara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggianNegara kolong berdaulat penuh dibatasi ketinggian Negara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damaiNegara Kolong berdaulat penuh dibatasi lintas damai Negara kolong berdaulat penuh tanpa batasNegara kolong berdaulat penuh tanpa batas

ARAH PANDANG (ORIENTASI)ARAH PANDANG (ORIENTASI) WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA Ke dalam:Ke dalam: Menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalamMenjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan nasional.segala aspek kehidupan nasional. Ke luar:Ke luar: Terwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakanTerwujudnya kepentingan nasional; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaianketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasamaabadi, dan keadilan sosial; mengembangkan kerjasama saling menghormati.saling menghormati.

IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARAWAWASAN NUSANTARA • Implementasi dalam Kehidupan NasionalImplementasi dalam Kehidupan Nasional (Implementasi ke dalam)(Implementasi ke dalam) • Implementasi dalam hubungan dengan negara-Implementasi dalam hubungan dengan negara- negara lain (Implementasi ke luar)negara lain (Implementasi ke luar)

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Politik:Kehidupan Bidang Politik: Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yangTerciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, dengan pemerintahan yangsehat dan dinamis, dengan pemerintahan yang aspiratif dan terpercaya;aspiratif dan terpercaya; Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945,Pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945, mekanisme 5 tahunan, menata dan membangunmekanisme 5 tahunan, menata dan membangun sinergi lembaga supra dan infra struktur politiksinergi lembaga supra dan infra struktur politik

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Ekonomi:Kehidupan Bidang Ekonomi: Menciptakan tatanan ekonomi yang menjaminMenciptakan tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kemakmuranpeningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil;secara merata dan adil; Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan;Pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan; Pengelolaan SDA dgn memperhatikanPengelolaan SDA dgn memperhatikan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangankeseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.antar daerah; serta memperhatikan kelestarian.

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM KEHIDUPAN NASIONALDALAM KEHIDUPAN NASIONAL Kehidupan Bidang Sosial Budaya:Kehidupan Bidang Sosial Budaya: Munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargaiMunculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai segala bentuk kebhinekaan untuk menciptakansegala bentuk kebhinekaan untuk menciptakan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan:Kehidupan Bidang Pertahanan dan Keamanan: Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menujuTumbuhnya rasa cinta tanah air dan bangsa, menuju kesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiapkesadaran bela negara, dengan mengantisipasi setiap ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara.

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Perhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, danPerhatian pada Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Daerah Frontier:Daerah Frontier: Perbaikan sistem sirkulasi;Perbaikan sistem sirkulasi; Membangun pusat-pusat pertumbuhan;Membangun pusat-pusat pertumbuhan; Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya,Menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan negara yangekonomi, dan politik dengan negara yang berbatasan.berbatasan.

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSADALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA Implikasi pada Hukum Laut Internasional:Implikasi pada Hukum Laut Internasional: Hukum laut internasional memberikan pengakuanHukum laut internasional memberikan pengakuan atas hak dan kewenangan negara Indonesia atasatas hak dan kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut (teritorial, ZEE, dan landaswilayah laut (teritorial, ZEE, dan landas kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya.kontinen) serta sumber daya alam di dalamnya. Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintasKewajiban Indonesia adalah menghargai lintas damai, lintas transit, penyediaan ALKI, sertadamai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta menjaga keamanan di lautmenjaga keamanan di laut

IMPLEMENTASI WASANTARAIMPLEMENTASI WASANTARA DALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARADALAM PEMANFAATAN DIRGTANTARA Ruang Dirgantara:Ruang Dirgantara: • Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara,Ruang Udara (di bwh kedaulatan suatu negara, sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944)sesuai Konvensi Paris 1919 dan Chicago 1944) • Ruang Antariksa (di bawah kendali hukumRuang Antariksa (di bawah kendali hukum internasional)internasional) Pemanfaatan ruang udara Indonesia melaluiPemanfaatan ruang udara Indonesia melalui tersedianya industri angkutan udara, jalur udaratersedianya industri angkutan udara, jalur udara yg aman, dan bandar udara yang memadai.yg aman, dan bandar udara yang memadai.

KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pengertian:Pengertian: Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletanKondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengatasi segaladan ketangguhan untuk mengatasi segala tantangan dan ancaman baik dari dalam maupuntantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsungdari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsamembahayakan kelangsungan hidup bangsa dalam mencapai tujuan nasionaldalam mencapai tujuan nasional

LANDASANLANDASAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL • Landasan Idiil:Landasan Idiil: PancasilaPancasila • Landasan Konstitusional:Landasan Konstitusional: Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar 1945 • Landasan Visional:Landasan Visional: Wawasan NusantaraWawasan Nusantara

KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL SBG KONDISI DAN SBG KONSEPSISBG KONDISI DAN SBG KONSEPSI Sebagai Kondisi:Sebagai Kondisi: Gambaran tentang keadaan yang harus terwujud agarGambaran tentang keadaan yang harus terwujud agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup,dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuanmembangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan nasionalnasional Sebagai Konsepsi:Sebagai Konsepsi: Sistem pemikiran tentang pengaturan danSistem pemikiran tentang pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan nasional untukpenyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapaimempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional.tujuan nasional.

POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pendekatan Asta Gatra:Pendekatan Asta Gatra: Pendekatan yang memilah kehidupan nasionalPendekatan yang memilah kehidupan nasional menjadi 8 (delapan) gatra/ranah:menjadi 8 (delapan) gatra/ranah: • Aspek Alamiah (Tri Gatra):Aspek Alamiah (Tri Gatra): Geografis, KekayaanGeografis, Kekayaan Alam, Keadaan Penduduk;Alam, Keadaan Penduduk; • Aspek Sosial (Panca GatraAspek Sosial (Panca Gatra): Ideologi, Politik,): Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam.

POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Pendekatan Kesejahteraan (Pendekatan Kesejahteraan (Prosperity ApproachProsperity Approach) dan) dan Pendekatan Keamanan (Pendekatan Keamanan (Security ApproachSecurity Approach)) Kesejahteraan:Kesejahteraan: Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layakTerpenuhinya kebutuhan hidup secara layak Keamanan:Keamanan: Tidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancamanTidak adanya sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman Menurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberiMenurut pemikiran Ketahanan Nasional keduanya perlu diberi perhatian yang seimbangperhatian yang seimbang

POKOK-POKOK PIKIRANPOKOK-POKOK PIKIRAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Model Berpikir Komprehensif Integral:Model Berpikir Komprehensif Integral: Model berpikir yang memandang, menyikapi, danModel berpikir yang memandang, menyikapi, dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan denganberusaha menyelesaikan setiap persoalan dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspekmemperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh.secara menyeluruh. Asumsi dasarAsumsi dasar:: Kehidupan masyarakat merupakanKehidupan masyarakat merupakan suatu sistem, dan setiap masalah terkait dengansuatu sistem, dan setiap masalah terkait dengan penyebab yang kompleks.penyebab yang kompleks.

KONDISI GEOGRAFISKONDISI GEOGRAFIS INDONESIAINDONESIA Dua hal penting ttg. geografis Indonesia:Dua hal penting ttg. geografis Indonesia: Negara Kepulauan:Negara Kepulauan: Rawan terjadinya disintegrasiRawan terjadinya disintegrasi Letak Indonesia pada Posisi Silang:Letak Indonesia pada Posisi Silang: Segi positip: Jalur perdagangan yang strategisSegi positip: Jalur perdagangan yang strategis Segi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruhSegi negatif: Peluang masuknya berbagai macam pengaruh yang tidak selamanya menguntungkanyang tidak selamanya menguntungkan Sebagai kondisi yang “given”, yang penting adalahSebagai kondisi yang “given”, yang penting adalah bagaimana memaksimalkan segi positip danbagaimana memaksimalkan segi positip dan meminimalkan segi negatif.meminimalkan segi negatif.

KEKAYAAN ALAMKEKAYAAN ALAM Menurut Jenisnya:Menurut Jenisnya: Flora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahanFlora (tumbuhan), Fauna (hewan), Mineral (bahan tambang)tambang) Menurut sifatnya:Menurut sifatnya: Renewable ResourcesRenewable Resources Non Renewable ResourcesNon Renewable Resources Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari,Azas pemanfaatan SDA: Maksimal, Lestari, BerdayasaingBerdayasaing Kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkanKekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara maksimal, mengapa?secara maksimal, mengapa?

KEADAAN DAN KEMAMPUANKEADAAN DAN KEMAMPUAN PENDUDUKPENDUDUK Penduduk:Penduduk: Semua orang yang bertempat tinggal di wilayahSemua orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara.suatu negara. Keadaan dan kemampuan penduduk merupakanKeadaan dan kemampuan penduduk merupakan faktor yang sangat menentukan kehidupan danfaktor yang sangat menentukan kehidupan dan perkembangan negara.perkembangan negara. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yangJumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang memadai merupakan modal dasar pembangunanmemadai merupakan modal dasar pembangunan

MASALAH-MASALAHMASALAH-MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIAKEPENDUDUKAN DI INDONESIA Jumlah penduduk yang besar dengan tingkatJumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi,pertumbuhan yang tinggi, Kualitas penduduk yang masih rendah,Kualitas penduduk yang masih rendah, Persebaran yang tidak merata,Persebaran yang tidak merata, Tingginya angka pengangguran,Tingginya angka pengangguran, Komposisi penduduk yang didominasi pendudukKomposisi penduduk yang didominasi penduduk usia muda.usia muda.

IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ideologi:Ideologi: Kesatuan gagasan dasar mengenai manusia danKesatuan gagasan dasar mengenai manusia dan kehidupannya termasuk kehidupan bernegara.kehidupannya termasuk kehidupan bernegara. Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita-Gagasan dasar mengenai masyarakat yang dicita- citakan dan prinsip2 untuk mewujudkancitakan dan prinsip2 untuk mewujudkan masyarakat tersebut.masyarakat tersebut. Peran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masaPeran Ideologi: Pengarah membangun visi ke masa depan, memberi motivasi untuk berjuang, dandepan, memberi motivasi untuk berjuang, dan sebagai faktor pemersatu masyarakat.sebagai faktor pemersatu masyarakat.

IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ideologi-ideologi yang berpengaruh:Ideologi-ideologi yang berpengaruh: Ideologi LeberalIdeologi Leberal Ideologi KomunisIdeologi Komunis Agama sebagai IdeologiAgama sebagai Ideologi Ideologi Pancasila (Ind)Ideologi Pancasila (Ind)

IDEOLOGI DANIDEOLOGI DAN KETAHANAN NASIONALKETAHANAN NASIONAL Ketahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaanKetahanan Ideologi ditentukan oleh pelaksanaan /perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan/perwujudan nilai-nilai ideologi itu dalam kehidupan yang nyata.yang nyata. Pelaksanaan IdeologiPelaksanaan Ideologi Pelaksanaan Subyektif:Pelaksanaan Subyektif: Pelaksanaan oleh setiap individu warga negaraPelaksanaan oleh setiap individu warga negara Pelaksanaan Obyektif:Pelaksanaan Obyektif: Pelaksanaan oleh para penyelenggara negaraPelaksanaan oleh para penyelenggara negara

POLITIKPOLITIK Politik:Politik: Segala hal yang berkenaan dengan pembuatanSegala hal yang berkenaan dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. PROSES Input: Aspirasi Dukungan Output: Kebijakan pemerintah Umpan Balik

KETAHANAN POLITIKKETAHANAN POLITIK Untuk mewujudkan ketahanan politik:Untuk mewujudkan ketahanan politik: • Pemerintah dengan legitimasi yang kuat,Pemerintah dengan legitimasi yang kuat, • Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat,Kebijakan pemerintah sesuai aspirasi masyarakat, • Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi,Masyarakat dengan kesadaran politik yang tinggi, • Penegakan supremasi hukumPenegakan supremasi hukum

EKONOMIEKONOMI Ekonomi:Ekonomi: Segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusiaSegala sesuatu yang berkenaan dengan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi,Kegiatan ekonomi mecakup kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.dan distribusi. Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi: Mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untukMekanisme dan lembaga pengambilan keputusan untuk berproduksi, memperoleh pendapatan, danberproduksi, memperoleh pendapatan, dan mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.mengkonsumsi barang&jasa dalam wadah suatu negara.

SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI INDONESIAINDONESIA Sistem Ekonomi:Sistem Ekonomi: Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis,Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis,Sistem Ekonomi Sosialis, Sistem Ekonomi Komando,Sistem Ekonomi Komando, Sistem Demokrasi EkonomiSistem Demokrasi Ekonomi Sistem Ekonomi Indonesia:Sistem Ekonomi Indonesia: Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi)Sistem Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) ((Lihat Pasal 33 UUD 1945)Lihat Pasal 33 UUD 1945)

DIMENSI KETAHANANDIMENSI KETAHANAN EKONOMIEKONOMI • Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga),Stabilitas Ekonomi (inflasi, kurs, tingkat bunga), • Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah),Tingkat integrasi ekonomi (antar daerah), • Ketahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektorKetahanan ekonomi atas goncangan dari luar sektor ekonomi,ekonomi, • Margin of safetyMargin of safety garis kemiskinan dan pertumbuhangaris kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,ekonomi, • Keunggulan kompetitif produk nasional,Keunggulan kompetitif produk nasional, • KemantapanKemantapan sizesize ekonomi nasionalekonomi nasional • Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.Integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global.

KETAHANANKETAHANAN SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA Struktur Sosial Indonesia:Struktur Sosial Indonesia: Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama,Struktur Horizontal: Perbedaan suku, agama, budaya, bahasa daerah dsb.budaya, bahasa daerah dsb. Struktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajamStruktur Vertikal: Pelapisan sosial yang tajam (kaya-miskin; elite-massa, dsb)(kaya-miskin; elite-massa, dsb) Aspek Budaya:Aspek Budaya: Keragaman budaya daerah di Indonesia danKeragaman budaya daerah di Indonesia dan budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)budaya peranakan (Cina, Arab, India, dsb.)

KONDISI KETAHANANKONDISI KETAHANAN SOSIAL BUDAYASOSIAL BUDAYA • Masyarakat yang terintegrasi dengan tetapMasyarakat yang terintegrasi dengan tetap menghargai adanya perbedaan.menghargai adanya perbedaan. • Aktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yangAktualisasi Pancasila sebagai nilai bersama yang fundamental utk mengintegrasikan masyarakat.fundamental utk mengintegrasikan masyarakat. • Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan,Kemampuan menanggapi pengaruh perubahan, dengan mengambil hal-hal yang positip daridengan mengambil hal-hal yang positip dari pengaruh yang datang dari luar.pengaruh yang datang dari luar. • Berkembangnya nilai budaya yang mampuBerkembangnya nilai budaya yang mampu mendukung kemajuanmendukung kemajuan

KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM Upaya Pertahanan:Upaya Pertahanan: Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal)Upaya menghadapi tantangan dari luar (eksternal) Terutama menjadi tanggungjawab TNI.Terutama menjadi tanggungjawab TNI. Upaya Keamanan:Upaya Keamanan: Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal)Upaya menghadapi tantangan dari dalam (internal) Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.Terutama menjadi tanggungjawab POLRI.

KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM • Pemisahan TNI dan Polri sejak era reformasiPemisahan TNI dan Polri sejak era reformasi merupakan langkah yang tepat agar masing-merupakan langkah yang tepat agar masing- masing dapat melaksanakan tugas sesuai denganmasing dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.fungsinya.

KETAHANAN HANKAMKETAHANAN HANKAM • Sishankamrata:Sishankamrata: Sistem pertahanan keamanan yang melibatkanSistem pertahanan keamanan yang melibatkan seluruh komponen kekuatan nasional denganseluruh komponen kekuatan nasional dengan TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.TNI/Polri sebagai kekuatan intinya.

POLITIK DAN STRATEGIPOLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)NASIONAL (POLSTRANAS) Politik:Politik: Kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yangKegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaanmenyangkut penentuan tujuan dan pelaksanaan tujuan tersebut.tujuan tersebut. Untuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakanUntuk melaksanakan tujuan diperlukan kebijakan umum yang menyangkut pembagian dan alokasiumum yang menyangkut pembagian dan alokasi sumber daya.sumber daya. Untuk melaksanakan kebijakan diperlukanUntuk melaksanakan kebijakan diperlukan kekuasaan (kekuasaan (powerpower) dan kewenangan () dan kewenangan (authorityauthority).).

POLITIK NASIONALPOLITIK NASIONAL • Politik Nasional:Politik Nasional: KebijakanKebijakan suatu negara untuk mencapai tujuansuatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dgn menggunakan potensi, sumbernasionalnya dgn menggunakan potensi, sumber daya, dan sarana serta prasarana nasional.daya, dan sarana serta prasarana nasional. Politik Nasional meliputi: politik dalam negeri,Politik Nasional meliputi: politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi, politikpolitik luar negeri, politik ekonomi, politik pertahanan-keamanan dsb.)pertahanan-keamanan dsb.) Pencapaian tujuan dibagi dlm tahapan jangkaPencapaian tujuan dibagi dlm tahapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendekpanjang, jangka menengah, dan jangka pendek

STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL Strategi Nasional:Strategi Nasional: Strategi (militer):Strategi (militer): The art of the generalThe art of the general Strategi nasional merupakan seni dan ilmuStrategi nasional merupakan seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatanmengembangkan dan menggunakan kekuatan nasional.nasional. Strategi Nasional adalahStrategi Nasional adalah pelaksanaan politikpelaksanaan politik nasionalnasional dalam bentuk program nasional yangdalam bentuk program nasional yang lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu,lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.bidang, biaya, maupun pelaksanaannya.

TAHAP-TAHAP PEMIKIRANTAHAP-TAHAP PEMIKIRAN STRATEGI NASIONALSTRATEGI NASIONAL • Telaah Strategi:Telaah Strategi: Kajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruhKajian terhadap lingkungan yg akan berpengaruh • Perkiraan Strategi Nasional:Perkiraan Strategi Nasional: Analisis, penentuan sasaran dan cara bertindakAnalisis, penentuan sasaran dan cara bertindak • Perencanaan:Perencanaan: Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek.Prog. jangka panjang, menengah, dan pendek. • Anggaran/Biaya:Anggaran/Biaya: Setiap program harus memperhatikan biayanyaSetiap program harus memperhatikan biayanya • Data dan informasiData dan informasi

PERENCANAANPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL • Rencana Pembangunan Jangka Panjang:Rencana Pembangunan Jangka Panjang: Jangka Waktu: 20 tahunJangka Waktu: 20 tahun Ditetapkan dengan Undang-UndangDitetapkan dengan Undang-Undang • Rencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Waktu: 5 tahunJangka Waktu: 5 tahun Penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilihPenjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden • Rencana Pembangunan TahunanRencana Pembangunan Tahunan Jangka Waktu: 1 tahunJangka Waktu: 1 tahun Ditetapkan dengan Peraturan PresidenDitetapkan dengan Peraturan Presiden Sebagai pedoman penyusunan RAPBNSebagai pedoman penyusunan RAPBN

RENCANA PEMBANGUNANRENCANA PEMBANGUNAN JK. MENENGAH 2010-2014JK. MENENGAH 2010-2014 Visi Indonesia 2014:Visi Indonesia 2014: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan BerkeadilanDemokratis, dan Berkeadilan

RENCANA PEMBANGUNANRENCANA PEMBANGUNAN JK. MENENGAH 2010 - 2014JK. MENENGAH 2010 - 2014 Misi Pembangunan 2010-2014:Misi Pembangunan 2010-2014: 1. Melanjutkan pembangunan menuju1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;Indonesia yang sejahtera; 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidangbidang

STRATEGI POKOKSTRATEGI POKOK PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL • Strategi penataan kembali Indonesia:Strategi penataan kembali Indonesia: Menyelamatkan ketatanegaraan RIMenyelamatkan ketatanegaraan RI berdasarkan semangat dan nilai Pancasila,berdasarkan semangat dan nilai Pancasila, UUD 1945, tetap tegaknya NKRI, danUUD 1945, tetap tegaknya NKRI, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

STRATEGI POKOKSTRATEGI POKOK PEMBANGUNAN NASIONALPEMBANGUNAN NASIONAL • Strategi Pembangunan Indonesia:Strategi Pembangunan Indonesia: Melaksanakan pembangunan sebagai amanatMelaksanakan pembangunan sebagai amanat Pembukaan UUD 1945, terutama dalamPembukaan UUD 1945, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat danpemenuhan hak-hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yangpenciptaan landasan pembangunan yang kokohkokoh

OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH Otonomi Daerah:Otonomi Daerah: Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur danKewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutmengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuaiprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.peraturan perundangan yang berlaku. UU yang mengatur:UU yang mengatur: UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnyaPrinsip Otonomi: Otonomi seluas-luasnya Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.Titik berat otonomi: Daerah Kabupaten/Kota.

OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH Dengan otonomi, masing-masing daerah dapatDengan otonomi, masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya danmengembangkan potensi daerahnya dan pemerintah daerah dapat menyusun kebijakanpemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sertayang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.kebutuhan masyarakat setempat. Bahan Diskusi:Bahan Diskusi: Diskusikan segi-segi positip dan segi-segi negatif dariDiskusikan segi-segi positip dan segi-segi negatif dari Otonomi DaerahOtonomi Daerah

PEMBAGIAN KEKUASAANPEMBAGIAN KEKUASAAN PUSAT DAERAHPUSAT DAERAH Kekuasaan Pemerintah Pusat:Kekuasaan Pemerintah Pusat: Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri PertahananPertahanan KeamananKeamanan PeradilanPeradilan Moneter dan fiskal nasionalMoneter dan fiskal nasional AgamaAgama

TOPIK-TOPIK DISKUSITOPIK-TOPIK DISKUSI • 1. Kebebasan Politik1. Kebebasan Politik • 2. Korupsi2. Korupsi • 3. Demonstrasi Massa3. Demonstrasi Massa • 4. Kemiskinan di Masyarakat4. Kemiskinan di Masyarakat • 5. Pengangguran5. Pengangguran • 6. Kualitas SDM yang masih rendah6. Kualitas SDM yang masih rendah

TOPIK-TOPIK DISKUSITOPIK-TOPIK DISKUSI • 7. Merebaknya Narkoba dan Minuman Keras7. Merebaknya Narkoba dan Minuman Keras • 8. Kerawanan Bencana Alam8. Kerawanan Bencana Alam • 9. Karakter Bangsa9. Karakter Bangsa • 10. Pengelolaan SDA10. Pengelolaan SDA • 11. Kebijakan Harga BBM11. Kebijakan Harga BBM • 12. Konflik antar Kelompok dalam Masyarakat12. Konflik antar Kelompok dalam Masyarakat

Add a comment

Related pages

Pelajar/Mahasiswa : Rangkuman Materi Kuliah: Pendidikan ...

Pelajar/Mahasiswa : Rangkuman Materi Kuliah. Pages. Beranda; One Piece; Naruto; Pelajar/Mahasiswa; Berita Lokal; Selasa, 02 Oktober 2012. ... 3. Persatuan ...
Read more

iandiyani: Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Materi Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan RANGKUMAN MATERI KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ... 3. infrastruktur terdiri dari; partai politik, ...
Read more

Rangkuman Materi Mata Kuliah Pkn Anggun - Documents

Materi kuliah pkn (3) 1. PENDIDIKANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN Oleh:Oleh: Drs. Sunarto,Drs. Sunarto, SH,SH, M.Si.M.Si. FIS UNNESFIS UNNES 2.
Read more

MATERI KULIAH SEMESTER 1 ~ Tulisan yang Biasa-Biasa Saja

3 Agustus 2011. MATERI KULIAH ... Oke lah…….khusus buat adik2 ku, ne gue kasih materi kuliah semester 1, ... PKN Download . 8. ...
Read more

DAFTAR DESKRIPSI MATA KULIAH S1-KKT PROGRAM STUDI ...

Materi mata kuliah ini berisi tentang konsepsi kebijakan publik dalam berbagai perspektif, proses ... Semester : 3 Jurusan/Prodi : PKn dan Hukum/PKn
Read more

DEWAWANDA: Materi perkuliahan

Silabus Mata Kuliah PKn. Feb. 17. ... 3) Filipina: Philipino ... yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Mata Kuliah Pengembangan ...
Read more

Materi kuliah pkn (2) - Education - DOKUMEN.TIPS

Materi kuliah pkn (3) 1. PENDIDIKANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN Oleh:Oleh: Drs. Sunarto,Drs. Sunarto, SH,SH, M.Si.M.Si. FIS UNNESFIS UNNES 2.
Read more

Materi bab 3 pkn kelas xi semester 1 kurikulum 2006

Materi bab 3 pkn kelas xi semester 1 ... lks LKS Sejarah KTSP Nasional 13 Sep 2016 Rangkuman materi . edu/Documents/in/Materi_Kuliah_PknMateri Kuliah ...
Read more

MATERI PENDIDIKAN PANCASILA | Kuliah Kewarganegaraan

Kuliah Kewarganegaraan About; ... RANGKUMAN MATERI PEND PANCASILA. ... 3. Arti dan makna sila persatuan indonesia
Read more