advertisement

Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah

40 %
60 %
advertisement
Information about Makalah sistem akuntansi pemerintah daerah
Education

Published on March 17, 2014

Author: alno-arjes

Source: slideshare.net

advertisement

MAKALAH SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH OLEH KELOMPOK IV 1. ALBINO DE ARAUJO 2. ANTONIETA DA COSTA BOAVIDA EKONOMI AKUNTANSI VII/B PEREKONOMIAN TIMOR LESTE UNIVERSIDADE DA PAZ (UNPAZ) 2014

i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul ’’ Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ’’ ini dengan baik. Makalah ini di susun dengan materi yang rinci dengan harapan dapat menambah dan memperluas wawasan mahasiswa untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Alur pemaparannya dibuat sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana agar para pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar dalam membuat makalah selanjutnya penulis lebih teliti lagi. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada dosen selaku mata kuliah Akuntansi Pemerintah 2 dan rekan-rekan yang turut berpartisipasi dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dili, 04/02/2014 Penyusun

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................................i DAFTAR ISI .................................................................................................................ii BAB I PEDAHULUAN.................................................................................................1 1.1 Latar Belakang ..................................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah..........................................................................................3 1.3 Tujuan................................................................................................................3 1.4 Manfaat..............................................................................................................4 BAB II LANDASAN TEORI........................................................................................5 2.1 sistem akuntansi pemerintah.............................................................................5 2.1.1 pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah ..........................................5 2.1.2 tahap-tahap pengembangan sistem akuntansi...............................................6 2.1.3 kebijakan pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah..................8 BAB III PEMBAHASAN..............................................................................................10 3.1 sistem akuntansi pemerintah daerah................................................................10 3.2 Pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ............................12 3.3 Akuntansi pemerintah daerah ..........................................................................14 3.4 Kebijakan umum akuntansi pemerintah daerah .............................................15 3.5 Asas akuntansi pemerintah daerah...................................................................15 BAB IV PENUTUP .......................................................................................................17 4.1 Kesimpulan........................................................................................................17 4.2 Saran..................................................................................................................17 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................18

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, peraturan pemerintan Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerh dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internentitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yangberterima secara umum.Terdapat beberapa peraturan perundang- undangan yang menjadi acuan pengelolaan dan laporan pertanggungjawan keuangan daerah.Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di atas dan mencegah timbulnya multitafsir dalam penerapannya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

2 Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari berbagai perundang-undangan di atas.Memenuhi amanat peraturan perundangan yaitu pasal 150 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka disusunlah Peraturan Bupati Bandung No. 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.Dalam rangka memenuhi kebutuhan Kabupaten Bandung untuk memiliki pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih rinci dan implementatif, maka perlu disusun Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah.Pemerintah Kabupaten Bandung Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah. Maksud disusun dan diterbitkannya Manual sistem dan prosedur Akuntansi pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten transparan, dan tepat waktu. Sistem akuntansi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyusunan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud harus disajikan sesuai Keuangan Daerah atau prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, termasuk ketentuan yang berlaku. Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk memberikan pedoman penyusunan dengan salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal pemda untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut. Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemda (disebut sebagai stakeholders), baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi: 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemda untuk mengelola keuangan daerah.

3 2. Badan pengawas keuangan Badan pengawas keuangan adalah badan yang inelakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang clilakukao oleh pemda. Yang termasuk dalam badan ini adalah inspektorat jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Investor, kreditur, dan donatur Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori investor, kreditur, dan donatur meliputi badan atau organ isasis seperti peinerintab, lembaga keuangan, maupun lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyediakan sumber keuangan bagi pemda. 4. Analis ekonomi dan pemerhati pemda Pihak eksetrnal yang termasuk dalam kategori analis ekonomi dan pemerhati pemda merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akademisinya), ilmuwan, peneliti, konsultan, dan lain-lain, yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemda. 5. Rakyat Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemda atau yang menerima produk dan jasa dari pemda. 6. Pemerintah pusat Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemda karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemda untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pernerintah. 7. Pemda (provinsi, kabupaten, atau kota) lain Pemda suatu daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam hal melakukan pinjaman. 1.2 Perumusan Masalah 1. Bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah? 2. Bagaimana pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah? 3. Apa kebijakan umum dan asas sistem akuntansi pemerintah daerah? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui sistem akuntansi pemerintah daerah? 2. Untuk mengentahui pembaharuan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

4 3. Untuk mengetahui kebijakan dan asas sistem akuntansi pemerintah daerah. 1.4 Manfaat 1. Wawasan mahasiswa bertambah luas. 2. Sebagai refrensi bagi generasi yang akan datang.

5 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh Accounting Principle Board (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : Menurut Halim (2002:138) “Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan”. Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, PemerintahPropinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam depkeu (2002:13) akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial: a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh. b. Tidak adanya kepentingan pemilik Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila asset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komesial yng membagikan deviden pada akhir tahun buku.

6 c. Adanya akuntansi anggaran Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, appropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan atau membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit. Anggaran dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku. Kerangka umum sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut: a. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (ds) seperti surat perintah membayar uang (spmu) dan surat tanda setoran (sts) dari transaksi keuangannya kepada unit keuangan pemerintah daerah. b. Unit pembukuan dan unit perhitungan melakuan pembukuan bulanan (ds) tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi. c. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja. d. Bila dokumen di atas telah di verifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses komputer untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban (lpj). e. Lpj dikirimkan kepada kepala daerah sebagai pertanggungjawaban satuan kerja atas pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada satuan kerja yang bersangkutan untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen. Satu copy untuk arsip unit perhitungan. f. Lpj konsolidasi juga harus diberikan kepada kepala daerah agar dapat mengetahui keseluruhan realisasi apbd pada suatu periode. 2.1.2 Tahap-tahap pengembangan sistem akuntansi Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah membutuhkan waktu yang relatif lama. Terlebih lagi pengembangan sistem ini dimulai bersamaan dengan reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, termasuk manajemen kas daerah. Oleh karena itu pengembangan sistem ini sangat erat kaitannya dengan perubahan faktor-faktor tersebut. Semua hal tersebut dapat dijalankan secara simultan. Dalam

7 bakun departemen keuangan (2002:15), tahapan- tahapan dalam sistem akuntansi pemerintah meliputi: a. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi. b. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. c. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut software), pengadaan hardware dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggungjawab atas sistem akuntansi,penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan sdm yang kompeten di bidang akuntansi. d. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Bila sistem yang baru berjalan lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan. e. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus- menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi. Informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi dituangakan dalam laporan keuangan terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran b. neraca c. laporan arus kas d. catatan atas laporan keuangan (komite standar akuntasi pemerintah pusat dan daerah). Selain empat bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Data akuntansi yang dilaporkan, dikaitkan dengan data nonfinansial seperti data statistik memungkan

8 instansi pemerintah untuk menilai efisiensi, sejauh mana sumber daya yang telah dimanfaatkan secara ekonomis dan penilaian efektivitas suatu instansi tersebut mampu memberikan pelayanan maksimum dengan sumber yang tersedia, termasuk menilai apakah hasil suatu program dapat mencapai konsekuensi-konsekuensi yang dituju. Sebagai contoh, program yang diluncurkan untuk menanggulangi kemiskinan, pemberantasan penyakit menular, pemberantasan kejahatan atau program penanggulangan putus sekolah apakah sudah berhasil sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, secara eksplisit menjelaskan konteks penggunaan informasi akuntansi untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik dilaksanakan para manajer program dan mentaati pencapaian tujuan dengan batasan tingkat pendanaan yang ditetapkan. Dengan membandingkan angka-angka anggaran dengan realisasi, dapat ditetapkan berapa jumlah yang dibelanjakan dan pada area pola belanja dimana terjadi perbedaan yang telah diantisipasi sebelumnya. 2.1.3 Kebijakan Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain : formulir, catatan, buku-buku, laporan, sumber daya manusia, kebijakan, prosedur dan prasarana lain yang diperlukan. Seluruh elemen ini saling berinteraksi dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Berhubung sistem akuntansi mencakup berbagai elemen sebagaimana disebutkan di atas, maka pengembangan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan berbagai elemen tersebut. Tanggungjawab atas pemilihan dan pengembangan sistem akuntansi berada pada kepala daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000, pemerintah daerah wajib menetapkan sistem akuntansi yang digunakan dalam bentuk peraturan daerah. Pengembangan sistem akuntansi ini harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi yang diteapkan oleh menteri dalam negeri. Untuk keperluan dimaksud, menteri dalam negeri telah mengeluarkan kepmendagri no. 29 tahun 2002. Kepmendagri tersebut hanya mengatur hal-hal pokok saja. Dengan demikian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diperoleh pp no. 105

9 tahun 2000 wajib mengembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan laporan sesuai dengan mengajukan pada pedoman tersebut akan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Di dalam kepmendagri no. 29 tahun 2002 tersebut juga dinyatakan bahwa sistem akuntansi disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara lain butir-butir yang diatur dalam kepmendagri dan standar akuntansi, pemerintah daerah seharusnya mengacu kepada standar akuntansi keuangan pemerintah.

10 BAB III PEMBAHASAN 3.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan , Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan pcrubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sehelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya herupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat

11 diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah yang bersangkutan. Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pernerintah daerah di dalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005. 1. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut : a. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD) SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. b. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD) SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu: • SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD. • SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).

12 3. Proses Akuntansi Proses akuntansi adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi (berdasarkan bukti transaksi), posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan, dilanjutkan dengan jurnal penutup dan akhirnya penyusunan neraca saldo setelah tutup buku. Proses akuntansi pemerintahan diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan anggaran. 4. Sistem Pembukuan Berpasangan Persamaan akuntansi pemerintahan: Asset = kewajiban + ekuitas dana Asset = hak kreditor + hak residual pemerintah 5. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebiajakan akuntansi pemda dimaksudkan sebagai pedoman teknis akuntansi tambahan yang bersifat yang mengacu kepada SAP dan ketentuan perundang- undangan mengenai keuangan daerah. Kebiajakan akuntansi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada SAP dan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 6. Bagan Akun Bagan akun berisi nama dan kode akun yang akan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap jenis transaksi yang serupa secara detil. Nama dan kode akun dapat dikembangkan dari struktur/format laporan keuangan yang ingin dihasilkan oleh pemda sesuai dengan SAP. 3.2 Pembaharuan Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Neraca dan laporan arus kas merupakan bentuk laporan yang baru pemerintah daerah dan untuk dapat menyusunnya diperlukan adanya standar akuntansi. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang diterapkan sejak bangsa ini merdeka 59 tahun yang lalu didasarkan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatblads 1928, yang memang tidak diarahkan atau ditujukan untuk menghasilkan laporan neraca dan laporan arus kas. Dengan adanya reformasi atau pembaharuan di dalam sistem pertangungjawaban keuangan daerah, sistem lama yang digunakan oleh Pemda baik pernerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah

13 (MAKUDA) yang diterapkan sejak 1981 tidak dapat lagi mendukung kebutuhan Pemda untuk menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan arus kas. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Sistem yang lama (MAKUDA) dertgan ciri-ciri antara lain Single Entry(pembukuan tunggal),Incremental Budgeting (penganggaran secara tradisional) yang: 1. Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. 2. Tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah. 3. Sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kiner‘ja sesuai tuntutan masyarakatd. Tidak mampu memherikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca. Pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan perundang-undangan yang ada telah direspons oleh pemerintah pusat dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai asosiasi profesi yaitu dengan dihentuknya “Kornite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah”. Komite ini bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan konsep Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang keanggotaannya terdiri dari kalangan birokrasi (Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan BPKP), IAI dan kalangan akademisi. Dengan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat clan Daerah, isu mcngenai siapa yang berkewenangan untuk menetapkan standar akuntansi pernerintah pusat dan pemerintah daerah sudah dapat terpecahkan. Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004, pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite Standar setelah meminta pertimbangan BPK ditetapkan dengan Peraturan Petnerintah. Standar akuntansi pemerintahan yang dihasilkan oleh Komite ini diharapkan dapat memayungi praktek-praktek akuntansi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang.

14 3.3 Akuntansi Pemerintah Daerah Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas. Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca, Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas. Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses penyusunan anggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi; 2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan 3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya. Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang secara khusus ditegaskan dalam pasal Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa APBD disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur. Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan

15 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen perencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD. 3.4 Kebijakan Umum Akuntansi 15Pemerintah Daerah Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, clan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tu_juan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Sedangkan transparansi dalam pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus. 3.5 Asas Akuntansi Pemerintah Daerah Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umurn Negara/Daerah. 1. Asas Universalitas Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Hal ini berarti bahwa anggaran belanja merupakan batas komitmen tertinggi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat membebani APBD.

16 2. Asas Bruto Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Misalnya Pendapatan Daerah memperoleh pendapatan dan untuk memperolehnya diperlukan belanja, maka pelaporannya harus gross income artinya pendapatan dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh, dan belanja dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan sebesar belanja yang dikeluarkan. 3. Dana Umum Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara termasuk aset, utang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan secara khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

17 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpualan Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah daerah diharapkan dapat menunjukkan transparansia sesuai dengan prosedur yang ada yang di buat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri untuk demi pembangunan daerah dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah pusta. Keuangan pemerintah daerah dikelola sesuai dengan prosedur akuntansi yang telah ditetapkan. Tujuan pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumber-sumber yang digunakan untuk pelayanan dan darimana sumber-sumber tersebut diperoleh. Agar masyarakat dapat mengetahui pendapatan daerah itu berasal dari mana dan digunakan untuk apa saja. Hal itu dilakukan supaya adanya transparansia kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat. 4.2 Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka kami sebagai penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan yang ada sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Dosen mata kuliah akuntansi pemerintah agar lebih sering memberikan tugas makalah seperti ini supaya para mahasiswa dapat mengetahui sistem akuntansi dalam pemerintah daerah dan dapat melatih mahasiswa dalam menulis makalah dengan baik dan benar.

Add a comment

Related presentations

Related pages

MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN - Scribd - Read books ...

MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM ... berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam ...
Read more

Makalah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah (sapd) 1. akuntansi pemerintah daerah miftah fadlilah 023 2010 0429 alw 2. dasar pertimbangan uu nomor 32 tahun 2004.
Read more

MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN | Ayu Tamrin - Academia.edu

MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS ... Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyedian dana ...
Read more

gudang ilmu: makalah akuntansi pemerintahan

makalah akuntansi pemerintahan BAB I ... pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan ... basis akuntansi akrual dalam sistem akuntansi pemerintah ...
Read more

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Reformasi Manajemen ...

PEMBAHARUAN DALAM SISTEM AKUNTANSI KEUAN DAERAH. ... Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa ...
Read more

Anggun Jayanti: STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

... menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang ... pemerintah adalah menyusun sistem akuntansi yang ...
Read more