advertisement

Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikan

50 %
50 %
advertisement
Information about Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikan
Education

Published on March 10, 2014

Author: ibnufajar59

Source: slideshare.net

Description

Kontroversi Ujian Nasional Ditinjau Dari Landasan Hukum Pendidikan
advertisement

KONTROVERSI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL DITINJAU DARI LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN Oleh: Ibnu Fazar Ibnufajar1975@gmail.com BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya secara implisit pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang paripurna. Dalam Undang Undang tentang Sistem pendidikan Nasional ini juga dikatakan bahwa di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pendidikan harus memenuhi kriteria minimal yakni memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan yang diatur lebih lanjut pada peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah dengan mengadakan evaluasi pembelajaran secara nasional dalam bentuk Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional (UN) merupakan program evaluasi yang berfungsi selektif, yaitu untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Ujian Nasional (UN) juga merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (PP No 19 Tahun 2005). 1

Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda bahkan ironis. Pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal buat membangun masyarakat Indonesia baru yang tercerahkan justru sebaliknya menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk. Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilam pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Namun, apakah Ujian nasional (UN) yang dilaksanakan selama ini sudah memenuhi standar yang ada sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ? Sementara kita membaca dan melihat di media massa maupun media elektronik ketika UN dilaksanakan begitu banyak beredar kunci jawaban melalui SMS yang notabene tidak jelas darimana sumber kunci jawaban tersebut. Apakah pelaksanaan UN yang demikian mampu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang sebenarnya ? B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apa keterkaitan hubungan antara pelaksanaan Ujian Nasional dengan landasan hukum pendidikan. 2. Apa dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional. 3. Bagaimana mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan. C. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah tentang kontroversi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditinjau dari landasan pendidikan yaitu : 1. Mengetahui keterkaitan hubungan antara pelaksanaan Ujian Nasional 2

dengan landasan hukum pendidikan. 2. Mengetahui dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional. 3. Mencari solusi bagaimana upaya mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan. D. Manfaat Dari penulisan makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap perbaikan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sehingga sesuai dengan tujuan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu sendiri, yaitu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 3

BAB II PEMBAHASAN A. Landasan Hukum Pelaksanaan Ujian Nasional Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah yang harus memenuhi standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, dalam pelaksanaannya mempunyai landasan hokum yang kuat, yaitu : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 35 ayat 1 berisi tentang 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian berkenaan dengan standar penilaian lebih lanjut pada pasal 58 ayat 2 berbunyi “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.” 2. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Ketentuan terkait standar nasional pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005 yang menjelaskan secara rinci kedelapan standar nasional pendidikan. Salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan ujian nasional adalah standar penilaian pendidikan. Pada pasal 63 ayat 1 PP No 19 Tahun 2005 menjelaskan tentang penilaian pendidikan pada jenjang dasar dan menengah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian 4

nasional. Selanjutnya pada pasal 68 berbunyi “Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan”. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 3 tahun 2013 tentang Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan dan ujian nasional. Pada pasal 2 berbunyi “Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: a.menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b.memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: 1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) kelompok mata pelajaran estetika; dan 4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; c. lulus Ujian S/M/PK untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus UN. Selanjutnya pada pasal 15 berbunyi “BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait dilingkungan pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.” Dengan demikian ujian nasional memiliki dasar hukum yang kuat dan di akui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Tujuan Penyelenggaraan Ujian Nasional Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan dalam hal ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang memiliki tugas dan tanggungjawab, diantaranya adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN, menetapkan kisikisi soal berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), menyusun dan merakit 5

soal, menjamin mutu soal, menyiapkan master naskah soal, melakukan penskoran hasil UN, mendistribusikan hasil UN ke provinsi, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN, menganalisis data hasil UN, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun tujuan ujian nasional adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 68 hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk : a) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan. b) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. c) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan. d) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. C. Kelebihan dan Kelemahan Ujian Nasional Ujian Nasional pertama kali diperkenalkan tahun ajaran 2002/2003 dengan istilah Ujian Akhir Nasional (UAN). Kemudian dari tahun ajaran 2004/2005 berubah menjadi Ujian Nasional (UN) hingga sekarang. Dari kurun waktu pelaksanaan yang sudah sekian tahun dapat dilihat apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan ujian nasional tersebut. Adapun kelebihan yang diperoleh dengan dilaksanakannya ujian nasional antara lain : a) Dapat menggambarkan indikator kondisi pendidikan di Indonesia secara umum, artinya lembaga pendidikan internasional (UNESCO dll) dapat mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia melalui UN. b) Dapat memacu sekolah, dinas pendidikan (propinsi dan kab/kota) untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. c) Dapat memotovasi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga 6 guru senantiasa meningkatkan

kompetensinya untuk menuju guru yang profesional. d) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar sehingga mampu meraih nilai ujian nasional yang tinggi. Artinya disini dengan dilaksanakannya ujian nasional dapat membelajarkan siswa sehingga mampu berkembang secara optimal dalam mengembangkan potensinya. Di samping kelebihan tersebut di atas, pelaksanaan ujian nasional juga banyak memiliki kelemahan antara lain : a) Pelaksanaan ujian nasional bertentangan dengan prinsip penilaian pada kurikulum yang berlaku dimana penilaian menekankan penilaian yang otentik (autentic assesment) yaitu penilaian saat proses pembelajaran berlangsung yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai dengan kondisi sekolah yang ada. b) Adanya standar nilai ujian nasional yang sama di seluruh Indonesia, sementara kondisi sekolah baik sarana prasarana, guru, input siswa di setiap daerah terdapat perbedaan yang sangat signifikan. c) Dengan dilaksanakannya nilai ujian nasional sebagai salah satu syarat kelulusan akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa tingginya nilai ujian nasional di sekolah atau daerah masih dianggap sebagai gambaran kualitas pendidikan disekolah/ daerah tersebut. d) Adanya pemborosan anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan, karena pelaksanaan ujian nasional menghabiskan dana yang tidak sedikit mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. e) Ujian nasional merupakan penilaian yang sifatnya sesaat dan hanya menilai aspek kognitif saja, namun menentukan kelulusan. Hal ini bertentangan dengan penilaian berbasis kelas (PBK) yang menitikberatkan penilaian berlangsung. 7 selama proses pembelajaran

D. Pro Kontra Pelaksanaan Ujian Nasional Dari kelebihan dan kelemahan tersebut di atas memicu munculnya prokontra dan protes terhadap pelaksanaan ujian nasional dari berbagai kalangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan yang tinggi tentang mutu sekolah baik dalam satu daerah maupun antar daerah. Realitas di lapangan menunjukan mutu sekolah berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru, fasilitas, sumber dana, maupun manajemen. Dengan perbedaan ini tentu kurang bijaksana kalau diterapkan standar yang sama untuk persyaratan kelulusan. Seharusnya Depdiknas menetapkan standar kelulusan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi riil daerah dan sekolah. Kedua, hasil ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran dan hanya bersifat kognitif tidak serta merta dapat dijadikan indikator tentang mutu pendidikan. Kalangan yang menolak ujian nasional berpandangan bahwa untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara menyeluruh termasuk non-akademis, proses dan input pendidikan. Meningkatkan standar mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan angka standar kelulusan. Ketiga, hasil ujian nasional selama ini tidak ada tindak lanjutnya. Para praktisi pendidikan, terutama guru selama ini kurang merasakan adanya manfaat nyata dari ujian nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas mengajar. Ujian nasional lebih sekedar kegiatan rutin tahunan. Seharusnya pasca ujian nasional dilakukan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi yang siswanya banyak yang gagal dalam ujian nasional. Keempat, ujian nasional di SMA/SMK kurang mempunyai relevansi dengan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Siswa SMA yang dinyatakan lulus dengan nilai ujian nasiona yang tinggi tetap harus ikut seleksi untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Pihak Perguruan Tinggi sepertinya “tidak percaya” dengan hasil ujian nasional yang diselenggarakan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 8

Pendidikan pasal 68 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. E. Ujian Nasional dan Mutu Pendidikan Pro kontra seputar ujian nasional tidak seharusnya terjadi kalau semua pihak saling memahami dan menempatkan ujian nasioinal secara proporsional. Pihak pemerintah melalui Depdiknas harus merancang sistem ujian atau penilaian yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Sistem penilaian harus dapat difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil ujian nasional juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Sistem penilaian ujian nasional harus mampu: memberi informasi yang akurat; mendorong siswa untuk belajar; memotivasi guru dalam pembelajaran; meningkatkan kinerja lembaga; dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang demikian diharapkan secara berangsur-angsur mutu pendidikan di tanah air akan meningkat. Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan, terutama guru dan Kepala Sekolah harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian berapapun standar kelulusan yang akan ditetapkan pemerintah akan selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget. Di sisi lain pula para siswa dan orang tua juga akan tumbuh kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras, sehingga anggapan dalam ujian pasti lulus 100% hilang dari pikiran mereka. Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama, maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat. 9

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Ujian nasional masih perlu dilaksanakan agar gambaran riil pendidikan di Indonesia dapat diketahui dan dapat memotivasi daerah/sekolah untuk senantiasa meningkatkan kualitas sehingga mencapai 8 Standar nasional pendidikan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Namun yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya sehingga UN yang dilaksanakan benar-benar dapat mencapai tujuan UN itu sendiri dan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. B.Saran Untuk mengefektifkan pelaksanaan ujian nasional, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah memfasilitasi guru mata pelajaran yang diujikan untuk meningkatkan kompetensi mereka 2. Pemerintah membuat konsep ujian nasional yang bukan hanya menitik beratkan pada ranah kognitif saja tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. 3. Komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha, peserta didik dan wali murid peserta didik bekerja sama dalam persiapan menghadapi ujian nasional. 4. Nilai ujian nasional dapat dijadikan salah satu syarat kelulusan, namun perlu adanya grade (tingkatan) standar kelulusan di setiap daerah. Kelulusan bisa dikategorikan berdasarkan hasil akreditasi. Sekolah dengan akreditasi A memiliki standar kelulusan yang bebeda dengan sekolah dengan akreditasi B. 10

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 1996. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara Basaruddin, Chan. Ujian Nasional Untuk Apa ? http://edukasi.kompas.com diakses 10 November 2013. Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak-Rusakan. Yogyakarta : LKiS Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi. Bandung : Remaja Rosda Karya _________, Konvensi, Justifikasi Ujian Nasional ? http://www.suaramerdeka.com diakses tanggal 10 November 2013. 11

Add a comment

Related presentations

Related pages

Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan ...

×Close Share Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikan
Read more

Kontroversi Ujian Nasional Ditinjau dari Landasan Hukum ...

... kontroversi ujian nasional ditinjau dari ... ditinjau dari landasan hukum pendidikan. Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum ...
Read more

Landasan hukum pendidikan - Education - dokumen.tips

MAKALAH LANDASAN HUKUM EKONOMI PENDIDIKAN ... Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum pendidikan Kontroversi Ujian Nasional Ditinjau Dari ...
Read more

MAKALAH PENDIDIKAN - sweetgebo.blogspot.com

Ditinjau dari sudut anggaran/dana pun ... pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan dan ... Di Tinjau Dari Landasan Hukum Pendidikan.
Read more

Contoh Teks Diskusi Tentang Pro Kontra Ujian Nasional ...

Makalah Kontroversi Pelaksanaan UN ditinjau dari landasan hukum 10 Mar 2014 Kontroversi Ujian Nasional Ditinjau Dari Landasan Hukum Pendidikan. sehingga ...
Read more

Makalah Landasan Pendidikan ~ Gudang Debu

Makalah Landasan Pendidikan; ... yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga ... 1. pelaksanaan pendidikan agama ...
Read more

Makalah Islam di Indonesia | Makalah Terbaru

Home » Pendidikan Islam » Makalah Islam ... masyarakatnya dapat ditinjau dari segi hukum ... ditinjau dari sudut apapun pelaksanaan manajemen ...
Read more