Legal drafting 3 4

50 %
50 %
Information about Legal drafting 3 4
Education

Published on March 13, 2014

Author: FredyBagusKusumaningYandi

Source: slideshare.net

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum Hukum akan sangat menentukan dalam pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan. Segala sesuatu di Indonesia harus senantiasa berdasarkan pada hukum Roscoe pounds

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan merupakan pelaksanaan dariperintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakanbahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiranbahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalambidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atashukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yangberlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalamrangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain: a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan ataumultitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum; b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten; c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalamPembentukan Peraturan Perundang-undangan; d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

UU NO. 12 TAHUN 2011 MERUPAKAN PEDOMAN BAKU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN Beberapa Pengertian • Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari : - perencanaan, - penyusunan, - pembahasan, - pengesahan, - pengundangan, dan - penyebarluasan. • Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan. Keputusan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 54 adalah : Ketentuan yang menyangkut keputusan di bidang administrasi di berbagai lembaga yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan dikenal dengan keputusan yang bersifat tidak mengatur. 6

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan programpembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan programpembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secaraterencana, terpadu, dan sistematis. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnyaterhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturanmasalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atauRancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhanhukum masyarakat.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang- undangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atauBerita Daerah. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundangundangansesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

Pasal 6 (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman;b. kemanusiaan;c. kebangsaan; d. kekeluargaan;e. kenusantaraan;f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangantertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yangbersangkutan.

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 7)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHIFAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN PER-UU-ANPENYUSUNAN PER-UU-AN  Kualitas SDM;Kualitas SDM;  Politik;Politik;  Dominasi Kelompok;Dominasi Kelompok;  Improvisasi;Improvisasi;  Kontrol.Kontrol.

1. ASAS TINGKAT HIERARKI a. Peraturan Per-UUan yang rendah derajatnya, tdk dpt mengubah menyampingkan ketentuan-ketentuan perat. Per-uu-an yg lebih tinggi. b. Perat. Per-UUan hanya dpt dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dgn perat per-UU-an yg sedrajat atau lebih tinggi. c. Ketentuan-ketentuan perat per-UU-an yg lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat sekaliohus tidak boleh bertentangan dgn perat per-uu-an yg lebih tinggi tingkatannya. d. Materi yg seharusnya diatur oleh perat per-uu-an yg lebih tinggi tingkatannya tdk dapat diatur oleh perat per-uu-an yg lebih rendah. 2. UU TDK DPT DIGANGGU GUGAT a. Hak menguji secara materiil. b. Hak menguji secara formal. 3. LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS

MATERI MUATAN Materi muatan UU : • HAM; • Hak dan kewajiban warga negara; • Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan wilayah; • Wilayah negara dan pembagian daerah; • Kewarganegaraan dan kependudukan; • Keuangan negara. Materi muatan UU juga bisa berasal dariMateri muatan UU juga bisa berasal dari suatu UU untuk diatur dengan UU.suatu UU untuk diatur dengan UU.

LANDASAN PEMBENTUKANLANDASAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. LANDASAN YURIDIS FORMAL MATERIAL L. FORMAL BAGI PRESIDEN Ps. 5 ayat (1) UUD. NRI 1945 Ps. 5 ayat (2) UUD. NRI 1945 2. LANDASAN FILOSOFIS 3. LANDASAN SOSIOLOGIS

CONTOH : UU NO. ... TAHUN .... TENTANG ...... PASAL .... SUAMI ISTRI WAJIB SALING CINTA MENCINTAI HORMAT MENGHORMATI, SETIA DAN MEMBERI BANTUAN LAHIR BATIN YANG SATU KEPADA YANG LAIN. RUMUSAN YANG LEBIH BAIK : SUAMI ISTRI WAJIB SALING MENCINTAI, MENGHORMATI, SETIA DAN MEMBERI BANTUAN LAHIR BATIN.

UU NOMORUU NOMOR 1212 TAHUN 20TAHUN 201111 KERANGKAKERANGKA JUDUL PEMBUKAANPEMBUKAAN PENUTUPPENUTUPBTG TBHBTG TBH PENJELASAN LAMPIRAN JIKA DIPERLUKAN PEMBENTK PERATURAN PER- UU-AN

DASAR PEMBENTUKANDASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-ANPERATURAN PER-UU-AN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN * JENIS DAN HIERARKI : A. UUD NRI TH. 1945. B. TAP MPR C. UU / PERPU. D. PP. E. PERATURAN PRESIDEN. F. PERATURAN DAERAH. * JENIS PERATURAN PER-UU-AN SELAIN TSB DI ATAS DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMP. KEKT. HK. IKAT SEPANJANG DIPERINTAHKAN OLEH PERAT. PR-UU-AN YG LEBIH TINGGI.

BAHASA PERUNDANG- UNDANGAN • PEMBENTUKAN KATA • PENYUSUNAN KALIMAT • PENGEJAAN • TEKNIK PENULISAN ADALAH BHS INDONESIA YG TUNDUK PADA KAIDAH BHS INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR. BERCIRIKAN :  KEJERNIHAN PENGERTIAN  KELUGASAN  KEBAKUAN  KESERASIAN

SISTEMATIKA TEHNIK PENYUSUNANSISTEMATIKA TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. JUDULA. JUDUL B. PEMBUKAANB. PEMBUKAAN 1. Frase dengan1. Frase dengan Tuhan Yang Maha EsaTuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan pembentukan peraturan peruu-an2. Jabatan pembentukan peraturan peruu-an 3. Konsiderans3. Konsiderans 4. Dasar hukum4. Dasar hukum 5. Diktum5. Diktum C. BATANG TUBUHC. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Pidana(jika diperlukan)3. Ketentuan Pidana(jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 5. Ketentuan Penutup5. Ketentuan Penutup D. PENUTUPD. PENUTUP E. PENJELASAN (Jika diperlukan)E. PENJELASAN (Jika diperlukan) F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)F. LAMPIRAN (Jika diperlukan) BAB II HAL-HAL KHUSUSBAB II HAL-HAL KHUSUS A. PENDELEGASIAN KEWENANGANA. PENDELEGASIAN KEWENANGAN B. PENYIDIKANB. PENYIDIKAN C. PENCABUTANC. PENCABUTAN D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAND. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANGUNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONALF. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

LanjutanLanjutan BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGBAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANG A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN B. PILIHAN KATAATAU ISTILAHB. PILIHAN KATAATAU ISTILAH C. TEHNIK PENGACUANC. TEHNIK PENGACUAN BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. BR UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYAA. BR UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA B. BENTUK RANCANGAN UU PENETAPAN PP PENGANTI UUB. BENTUK RANCANGAN UU PENETAPAN PP PENGANTI UU MENJADI UUMENJADI UU C. BR UU PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAKC. BR UU PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA RESMIMENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA RESMI D. BR UU PERUBAHAN UUD. BR UU PERUBAHAN UU E. BR UU PENCABUTAN UUE. BR UU PENCABUTAN UU F. BR UU PENCABUTAN PP PENGGANTI UUF. BR UU PENCABUTAN PP PENGGANTI UU G. BR PP PENGGANTI UUG. BR PP PENGGANTI UU H. BR PPH. BR PP I. BR PERATURAN PRSIDENI. BR PERATURAN PRSIDEN J. BR PERATURAN DAERAHJ. BR PERATURAN DAERAH (Pedoman teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ke dalam angka 1 sampai angka(Pedoman teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan ke dalam angka 1 sampai angka 24702470

Pembukaan perat PER-UU-AN terdiri atas : Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ; Pada pembukaan tiap jenis peraturan perundangan-undangan sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan ditengah marjin. Jabatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. PEMBUKAANPEMBUKAAN CONTOH : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,

Konsideran diawali dengan kata Menimbang ;Konsideran diawali dengan kata Menimbang ; Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasanpokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan peraturan perundang-undangan ;peraturan perundang-undangan ; Pokok-pokok pikiran pada konsideran PERDA memuatPokok-pokok pikiran pada konsideran PERDA memuat unsur filosofi, yuridis dan sosiologis yangunsur filosofi, yuridis dan sosiologis yang melatarbelakang pembuatannya ;melatarbelakang pembuatannya ; Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran,Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokokpikiran dirumuskan dalam rangkaiantiap-tiap pokokpikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ;kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ; Tiap-tiap pikiran diawal dengan huruf abjad, danTiap-tiap pikiran diawal dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yg diawali dng katadirumuskan dalam satu kalimat yg diawali dng kata bahwa & diakhiri dng tanda baca titik komabahwa & diakhiri dng tanda baca titik koma KonsideranKonsideran

Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, mutatis mutandis berarti: “All necessary changes having been made; with the necessary changes <what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones.” Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu”. Dari uraian di atas, maka mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting. Menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition, mutatis mutandis berarti: “All necessary changes having been made; with the necessary changes <what was said regarding the first contract applies mutatis mutandis to all the later ones.” Sedangkan menurut buku Terminologi Hukum karangan IPM Ranuhandoko, mutatis mutandis berarti “dengan perubahan yang perlu-perlu”. Dari uraian di atas, maka mutatis mutandis dapat diartikan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Legal writing - Wikipedia, the free encyclopedia

Legal writing is a type of technical writing used by lawyers, judges, legislators, and others in law to express legal analysis and legal rights and duties.
Read more

Legal drafting 3 4 - Education - dokumen.tips

Modu Pelatihan Legal Drafting Bagi Perangkat Desa SERI PENGUATAN KAPASITAS Pemerintahan dan masyarakat desa MODUL PELATIHAN PENYUSUNAN PERDES PARTISIPATIF ...
Read more

Legal Drafting – The Ultimate Guide to Writing like a Lawyer

Legal Drafting Guide - start preparing letters, documents and everything else in a way which can impress your firm and your clients alike.
Read more

THE COUNTY GOVERNMENT ON NYERI PRE QUALIFICATION FOR ...

Pre – qualification for Legal Drafting Services Page 8 4.3 The Pre-qualification document should be prepared and submitted in 2 (TWO) COPIES
Read more

DRAFTING LEGAL PLEADINGS FOR INDIAN COURTS - IALM

Drafting Legal pleadings for Indian Courts —Excellent course for beginners Suggestions: a) In objective type questions where the answer is wrong by ...
Read more

Principles of clear drafting | Parliamentary Counsel Office

Principles of clear drafting. ... 3.4 The second topic ... 3.30 The legal idea in the example above is relatively straightforward and the sandwich form is ...
Read more

LEGISLATIVE DRAFTING - European Commission

making - by clearer, simpler acts complying with the basic principles of legislative drafting - ... 4.3.7 Legal basis for amendments to an act ii.
Read more

LEGAL DRAFTING - Cassels Brock

LEGAL DRAFTING — AN OUTLINE OF ISSUES ... 4 4. Commonly encountered ... A number of grammatical issues commonly arise when drafting legal documents.
Read more

Chapter 3—Principles of clear drafting

Chapter 3—Principles of clear drafting Introduction Commitment to clear drafting 3.1 The Parliamentary Counsel Office (PCO) vision statement declares ...
Read more