advertisement

Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008

50 %
50 %
advertisement
Information about Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008
Education

Published on November 19, 2008

Author: sketchpowder

Source: slideshare.net

Description

Kongres Korban Napza Indonesia: 13-15 Juni
Pertemuan Wakil Kepala Daerah: 16 Juni
Pertemuan Nasional Harm Reduction : 16-18 Juni
advertisement

LAPORAN PNHR ke-2 15-18 Juni 2008 Hotel Clarion Makassar KPA Nasional

Rangkaian Acara PNHR ada 3 kegiatan y g berkaitan: Kongres Korban Napza Indonesia : 13-15 Juni Pertemuan Wakil Kepala Daerah : 16 Juni Pertemuan Nasional Harm Reduction : 16-18 Juni PNHR dan Pertemuan Wakil Kepala Daerah dibuka dan mendapat pengarahan Menko Kesra selaku Ketua KPA Nasional

PNHR ada 3 kegiatan y g berkaitan:

Kongres Korban Napza Indonesia : 13-15 Juni

Pertemuan Wakil Kepala Daerah : 16 Juni

Pertemuan Nasional Harm Reduction : 16-18 Juni

PNHR dan Pertemuan Wakil Kepala Daerah dibuka dan mendapat pengarahan Menko Kesra selaku Ketua KPA Nasional

Kongres Korban Napza ke-1 Tujuan : Merumuskan dan menetapkan statuta organisasi Menetapkan isu strategis dan rencana kerja nasional organisasi . Menggalang kader-kader yang akan duduk dalam kepengurusan organisasi serta perluasan jaringan. Peserta adalah pengguna napza 13 prop: N AD , Sumut , Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Ja bar , Ja teng , DIY, Ja tim , Bali, N TB, Sulsel .

Tujuan :

Merumuskan dan menetapkan statuta organisasi

Menetapkan isu strategis dan rencana kerja nasional organisasi .

Menggalang kader-kader yang akan duduk dalam kepengurusan organisasi serta perluasan jaringan.

Peserta adalah pengguna napza 13 prop:

N AD , Sumut , Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Ja bar , Ja teng , DIY, Ja tim , Bali, N TB, Sulsel .

Hasil Kongres PKNI – ke 1 Perubahan nama dari Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI) menjadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) ; Menetapkan kepengurusan Koordinator Nasional PKNI 2008-2011; Disahkannya AD/ART sebagai organi sasi berbasis korban napza;

Perubahan nama dari Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI) menjadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) ;

Menetapkan kepengurusan Koordinator Nasional PKNI 2008-2011;

Disahkannya AD/ART sebagai organi sasi berbasis korban napza;

Rekomendasi Kongres PKNI – 1 PKNI mendukung para pengambil kebijakan di Indonesia agar berani menentukan kebijakan napza yang berpihak pada keadilan dan kesehatan masyarakat Indonesia . (Karena k ebijakan napza yang diterapkan di Indonesia saat ini menimbulkan dampak yang buruk, dan perang terhadap napza yang berada di bawah tekanan kebijakan global justru merugikan Bangsa Indonesia ) .

PKNI mendukung para pengambil kebijakan di Indonesia agar berani menentukan kebijakan napza yang berpihak pada keadilan dan kesehatan masyarakat Indonesia .

(Karena k ebijakan napza yang diterapkan di Indonesia saat ini menimbulkan dampak yang buruk, dan perang terhadap napza yang berada di bawah tekanan kebijakan global justru merugikan Bangsa Indonesia ) .

Tindak Lanjut Kongres Untuk Korban Napza : Bersatu dalam upaya pemberdayaan; Berintegrasi d ng m asy untuk turut terlibat dlm penyelesaian masalah terkait napza & masalah ke masyarakat an lainnya. Untuk Masyarakat: Mencari informasi tentang napza berdasarkan bukti-bukti ilmiah, bukan informasi yang hanya bersifat menakut-nakuti; Memberikan ruang kepada para korban napza untuk berdaya. Untuk Pemangku kepentingan: Memenuhi HAM yang melekat pada korban napza; Dekriminalisasi pengguna napza; Pengambilalihan kendali produksi dan distribusi napza oleh negara.

Untuk Korban Napza :

Bersatu dalam upaya pemberdayaan;

Berintegrasi d ng m asy untuk turut terlibat dlm penyelesaian masalah terkait napza & masalah ke masyarakat an lainnya.

Untuk Masyarakat:

Mencari informasi tentang napza berdasarkan bukti-bukti ilmiah, bukan informasi yang hanya bersifat menakut-nakuti;

Memberikan ruang kepada para korban napza untuk berdaya.

Untuk Pemangku kepentingan:

Memenuhi HAM yang melekat pada korban napza;

Dekriminalisasi pengguna napza;

Pengambilalihan kendali produksi dan distribusi napza oleh negara.

Pertemuan Wakil Kepala Daerah Tujuan Meningkatkan peran Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS di Kab/Kota Menyatukan persepsi dan pemahaman tentang kebijakan harm reduction . Meningkatkan peran Wakil Kepala Daerah dalam mendukung program nasional bidang kesra dan pemberantasan korupsi. Peserta adalah 46 Wakil Bupati/Walikota

Tujuan

Meningkatkan peran Wakil Kepala Daerah sebagai pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS di Kab/Kota

Menyatukan persepsi dan pemahaman tentang kebijakan harm reduction .

Meningkatkan peran Wakil Kepala Daerah dalam mendukung program nasional bidang kesra dan pemberantasan korupsi.

Peserta adalah 46 Wakil Bupati/Walikota

Agenda Menko Kesra  Tanggung Jawab Wakil Bupati/Walikota sbg Ketua Pelaksana KPA di daerah dan Program Nasional Kesra. Sekretaris KPA Nasional  mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan Wakil Kepala Daerah utk mencapai target RAN dlm rangka akselerasi program AIDS di daerah . BNN  Kelembagaan dan Program BNN Dirjen PUOD  otda. KPK  Manajemen Pemda yang bersih dan akuntabel.

Menko Kesra  Tanggung Jawab Wakil Bupati/Walikota sbg Ketua Pelaksana KPA di daerah dan Program Nasional Kesra.

Sekretaris KPA Nasional  mengenai langkah strategis yang perlu dilakukan Wakil Kepala Daerah utk mencapai target RAN dlm rangka akselerasi program AIDS di daerah .

BNN  Kelembagaan dan Program BNN

Dirjen PUOD  otda.

KPK  Manajemen Pemda yang bersih dan akuntabel.

Hasil : TEKAD MAKASSAR Menggerakkan organisasi KPA di daerah, mengambil inisiatif serta memberikan keputusan nyata dalam memimpin upaya penanggulangan AIDS di Kab/Kota. Membuat kebijakan yg berpihak kepada korban atau kelp masy terdiskriminasi dengan melibatkan komunitas PKNI dan/atau kelompok terdiskriminasi lainnya. Mewujudkan hak-hak para Pengguna Napza atas layanan sosial dan kesehatan yang berkualitas, komprehensif serta terjangkau oleh seluruh warga di kab/kota dengan meningkatkan jumlah serta menjamin ketersediaan layanan sosial, LJASS, Metadon, Test HIV, Layanan ARV. Menghapus diskriminasi & kriminalisasi serta penyangkalan para Pengguna Napza dari hak sipil mereka sebagai warga Negara dengan memobilisasi seluruh masyarakat dalam kabupaten/kota untuk melaksanakan gerakan penanggulangan AIDS di daerah. Meningkatkan pelaksanaan program Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan bentuk-bentuk kegiatan nyata untuk memberantas pasar ilegal Napza yang telah menjerumuskan anak bangsa khususnya generasi muda kita.

Menggerakkan organisasi KPA di daerah, mengambil inisiatif serta memberikan keputusan nyata dalam memimpin upaya penanggulangan AIDS di Kab/Kota.

Membuat kebijakan yg berpihak kepada korban atau kelp masy terdiskriminasi dengan melibatkan komunitas PKNI dan/atau kelompok terdiskriminasi lainnya.

Mewujudkan hak-hak para Pengguna Napza atas layanan sosial dan kesehatan yang berkualitas, komprehensif serta terjangkau oleh seluruh warga di kab/kota dengan meningkatkan jumlah serta menjamin ketersediaan layanan sosial, LJASS, Metadon, Test HIV, Layanan ARV.

Menghapus diskriminasi & kriminalisasi serta penyangkalan para Pengguna Napza dari hak sipil mereka sebagai warga Negara dengan memobilisasi seluruh masyarakat dalam kabupaten/kota untuk melaksanakan gerakan penanggulangan AIDS di daerah.

Meningkatkan pelaksanaan program Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan bentuk-bentuk kegiatan nyata untuk memberantas pasar ilegal Napza yang telah menjerumuskan anak bangsa khususnya generasi muda kita.

Tindak Lanjut Menerapkan Permendagri 20/2007 tentang Penyusunan KPA di Daerah. Meningkatkan alokasi APBD untuk penanggulangan AIDS di Daerah. Meningkatkan cakupan dan layanan HR di daerah.

Menerapkan Permendagri 20/2007 tentang Penyusunan KPA di Daerah.

Meningkatkan alokasi APBD untuk penanggulangan AIDS di Daerah.

Meningkatkan cakupan dan layanan HR di daerah.

PNHR ke-2 Tema : “Saatnya Memanusiakan Pengguna Napza” Tujuan Umum : Meningkatkan kualitas hidup pengguna napza di Indonesia. Tujuan Khusus : Meningkatkan akses pengguna napza terhadap layanan HR dan kesehatan pada umumnya seluas-luasnya; Meningkatkan partisipasi serta penguatan jaringan pengguna napza dalam kegiatan-kegiatan HR; Memperluas partisipasi masyarakat utk mendukung layanan, khususnya kesehatan, kepada pengguna napza; Meningkatkan peran negara d lm perluasan layanan HR; Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan masalah napza; Mewujudkan kebijakan napza yang berpihak pada kesehatan masyarakat

Tema : “Saatnya Memanusiakan Pengguna Napza”

Tujuan Umum : Meningkatkan kualitas hidup pengguna napza di Indonesia.

Tujuan Khusus :

Meningkatkan akses pengguna napza terhadap layanan HR dan kesehatan pada umumnya seluas-luasnya;

Meningkatkan partisipasi serta penguatan jaringan pengguna napza dalam kegiatan-kegiatan HR;

Memperluas partisipasi masyarakat utk mendukung layanan, khususnya kesehatan, kepada pengguna napza;

Meningkatkan peran negara d lm perluasan layanan HR;

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanggulangan masalah napza;

Mewujudkan kebijakan napza yang berpihak pada kesehatan masyarakat

Peserta Jumlah Peserta 598 dari dalam dan luar negeri, yang terdiri : Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; Anggota DPR RI. Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta UPT (Rumah Sakit dan Puskesmas); Kepolisian RI Departemen Hukum dan HAM beserta jajaran Kantor Wilayah dan Lapas/Rutan Departemen Dalam Negeri Departemen Sosial Kejaksaan Akademisi Kelompok Profesi Kesehatan Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok-kelompok Pengguna Napza dan kelompok masyarakat terdampak lainnya; Lembaga-lembaga Internasional dan Donor; Instansi Swasta; Media Massa  Jumlah Jurnalis yang meliput: 42 Individu yang menaruh perhatian pada program HR.

Jumlah Peserta 598 dari dalam dan luar negeri, yang terdiri :

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

Anggota DPR RI.

Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta UPT (Rumah Sakit dan Puskesmas);

Kepolisian RI

Departemen Hukum dan HAM beserta jajaran Kantor Wilayah dan Lapas/Rutan

Departemen Dalam Negeri

Departemen Sosial

Kejaksaan

Akademisi

Kelompok Profesi Kesehatan

Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat

Kelompok-kelompok Pengguna Napza dan kelompok masyarakat terdampak lainnya;

Lembaga-lembaga Internasional dan Donor;

Instansi Swasta;

Media Massa  Jumlah Jurnalis yang meliput: 42

Individu yang menaruh perhatian pada program HR.

PANITIA Panitia yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana P anitia pelaksana terbagi menjadi dua yaitu pusat dan daerah. Panitia pelaksana pusat berjumlah sebanyak 29 orang P anitia daerah di Makassar berjumlah sebanyak 68 orang

Panitia yang terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana

P anitia pelaksana terbagi menjadi dua yaitu pusat dan daerah.

Panitia pelaksana pusat berjumlah sebanyak 29 orang

P anitia daerah di Makassar berjumlah sebanyak 68 orang

BIAYA SUMBER BIAYA didapatkan dari : APBN + APBD Sulsel + APBD Kota Makassar PENDAFTARAN PESERTA DAERAH/LSM/INDIVIDU (Umum : Rp 450rb, Khusus Rp 700rb) Bantuan Mitra Internasional Bantuan Jaringan Pengguna Napza Terkumpul dana berjumlah sebesar Rp 2,319,292,831 ,- Kesekretariatan Hotel dan komodasi Tiket Pesawat Perlengkapan Acara .

SUMBER BIAYA didapatkan dari :

APBN + APBD Sulsel + APBD Kota Makassar

PENDAFTARAN PESERTA DAERAH/LSM/INDIVIDU

(Umum : Rp 450rb, Khusus Rp 700rb)

Bantuan Mitra Internasional

Bantuan Jaringan Pengguna Napza

Terkumpul dana berjumlah sebesar Rp 2,319,292,831 ,-

Kesekretariatan

Hotel dan komodasi

Tiket Pesawat

Perlengkapan

Acara .

TOPIK-TOPIK PNHR Hari I 16 Juni: Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza (Kebijakan) Hari II 17 Juni : Pengorganisasian dan Pemberdayaan Pengguna Napza (Pemberdayaan) Hari III 18 Juni : Layanan Harm Reduction (Pelayanan Kesehatan )

Hari I 16 Juni: Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza (Kebijakan)

Hari II 17 Juni : Pengorganisasian dan Pemberdayaan Pengguna Napza (Pemberdayaan)

Hari III 18 Juni : Layanan Harm Reduction (Pelayanan Kesehatan )

Sesi-Sesi di PNHR Jml Pembicara: 191 yg presentasi dlm sesi Pleno : 3 sesi Utama : 13 sesi Satelit : 13 sesi Debat : 2 sesi Ketrampilan : 5 sesi Poster : 44 presentasi Festival Film : 6 film Kunjungan Lapangan : Puskesmas Kassi-Kassi, Lapas Makassar, RS Wahidin, LSM Metamorfosa

Jml Pembicara: 191 yg presentasi dlm sesi

Pleno : 3 sesi

Utama : 13 sesi

Satelit : 13 sesi

Debat : 2 sesi

Ketrampilan : 5 sesi

Poster : 44 presentasi

Festival Film : 6 film

Kunjungan Lapangan : Puskesmas Kassi-Kassi, Lapas Makassar, RS Wahidin, LSM Metamorfosa

Abstrak PNHR Panitia menerima 252 abstrak dari seluruh Indonesia: 52 diterima presentasi oral 44 diterima presentasi poster

Panitia menerima 252 abstrak dari seluruh Indonesia:

52 diterima presentasi oral

44 diterima presentasi poster

Hasil PNHR ke-2 Topik KEBIJAKAN: Kebijakan global tttg narkotika yang membelenggu pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu dikoreksi agar Indonesia mampu mandiri dlm menghadapi permasalahan napza. UU narkotika dan psikotropika yang baru harus berlandaskan aspek ideologi, kultur, sosial dan HAM yg tumbuh di masy . Dampak buruk dari diberlakukannya UU narkotika dan psikotropika berupa tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap pengguna napza, menunjukan bahwa program harm reduction perlu memasukan isu HAM dlm implementasi program

Topik KEBIJAKAN:

Kebijakan global tttg narkotika yang membelenggu pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu dikoreksi agar Indonesia mampu mandiri dlm menghadapi permasalahan napza.

UU narkotika dan psikotropika yang baru harus berlandaskan aspek ideologi, kultur, sosial dan HAM yg tumbuh di masy .

Dampak buruk dari diberlakukannya UU narkotika dan psikotropika berupa tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap pengguna napza, menunjukan bahwa program harm reduction perlu memasukan isu HAM dlm implementasi program

Hasil PNHR ke-2 Topik PEMBERDAYAAN: Istilah korban digunakan utk upaya advokasi, di samping itu yang menjadi korban tidak hanya pengguna namun juga keluarga, Pengorganisasian korban napza tidak dimaksudkan untuk memunculkan kelompok khusus yang berhadap-hadapan dengan masyarakat dan pemerintah, pengorganisasian ini justru menjadi upaya penggalangan solidaritas sosial dengan ruang dialog antara korban napza d ng masyarakat; Dukungan dari berbagai pihak terhadap upaya pemberdayaan korban napza mutlak dibutuhkan melalui pendidikan sehingga terbangun kesepakatan di antara korban dan masyarakat. Reintegrasi korban napza ke masyarakat menjadi semangat dalam upaya pemberdayaan .

Topik PEMBERDAYAAN:

Istilah korban digunakan utk upaya advokasi, di samping itu yang menjadi korban tidak hanya pengguna namun juga keluarga,

Pengorganisasian korban napza tidak dimaksudkan untuk memunculkan kelompok khusus yang berhadap-hadapan dengan masyarakat dan pemerintah, pengorganisasian ini justru menjadi upaya penggalangan solidaritas sosial dengan ruang dialog antara korban napza d ng masyarakat;

Dukungan dari berbagai pihak terhadap upaya pemberdayaan korban napza mutlak dibutuhkan melalui pendidikan sehingga terbangun kesepakatan di antara korban dan masyarakat. Reintegrasi korban napza ke masyarakat menjadi semangat dalam upaya pemberdayaan .

Hasil PNHR ke-2 Topik PELAYANAN : Pembagian peran pemerintah dan masyarakat sipil harus berada pada titik seimbang yang saling menguatkan sebagai usaha meningkatkan universal access dan perlindungan kesehatan bagi pengguna napza. Diperlukan upaya bersama berbagai pihak untuk mengintegrasikan sistem layanan kesehatan, mengoptimalkan fungsi struktur layanan pemerintah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas layanan harm reduction yg diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.

Topik PELAYANAN :

Pembagian peran pemerintah dan masyarakat sipil harus berada pada titik seimbang yang saling menguatkan sebagai usaha meningkatkan universal access dan perlindungan kesehatan bagi pengguna napza.

Diperlukan upaya bersama berbagai pihak untuk mengintegrasikan sistem layanan kesehatan, mengoptimalkan fungsi struktur layanan pemerintah dengan meningkatkan jumlah dan kualitas layanan harm reduction yg diakses oleh masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.

REKOMENDASI PNHR Perubahan U U 22/97 Narkotika dan UU 5/97 Psikotropika berdasarkan prinsip kemanusiaan yg menempatkan pengguna napza sebagai korban; Pengorganisasian di kalangan komunitas pengguna napza dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan d lm mengintegrasikan pengguna napza ke dalam masy utk mendapatkan hak-haknya; Pelayanan kesehatan bagi pengguna napza merupakan kebutuhan mutlak yang harus segera disediakan di tiap kota/kab secara mudah, murah, dan berkualitas.

Perubahan U U 22/97 Narkotika dan UU 5/97 Psikotropika berdasarkan prinsip kemanusiaan yg menempatkan pengguna napza sebagai korban;

Pengorganisasian di kalangan komunitas pengguna napza dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan d lm mengintegrasikan pengguna napza ke dalam masy utk mendapatkan hak-haknya;

Pelayanan kesehatan bagi pengguna napza merupakan kebutuhan mutlak yang harus segera disediakan di tiap kota/kab secara mudah, murah, dan berkualitas.

RENCANA PNHR - 3 Lokasi : Bali / Medan / Bandung Isu yg perlu dibahas terfokus : Pemberdayaan Masy dlm Upaya Penanggulangan AIDS dan Napza Topik yg menarik yaitu Debat Terbuka perlu disempurnakan utk melibatkan peserta

Lokasi : Bali / Medan / Bandung

Isu yg perlu dibahas terfokus : Pemberdayaan Masy dlm Upaya Penanggulangan AIDS dan Napza

Topik yg menarik yaitu Debat Terbuka perlu disempurnakan utk melibatkan peserta

Kongres Pengguna Napza ke-1

Makan Malam Selamat Datang di Benteng Roterdam

Pembukaan PNHR : Menko Kesra Gubernur Sulsel Sekretaris KPAN

Pembukaan PNHR :

Menko Kesra

Gubernur Sulsel

Sekretaris KPAN

Sesi Debat Regulasi vs Pelarangan Napza

Pertemuan KPA Daerah dng KPAN

Kunjungan Lapangan, Pameran & Poster

Terima kasih

Add a comment

Related presentations

Related pages

Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk ...

Home; Education; Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008
Read more

Memahami HIV/AIDS dan Pengurangan Dampak Buruk Napza ...

Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik: ... Laporan Pertemuan Nasional Pengurangan Dampak Buruk Narkoba Suntik 2008 ... Dampak Buruk Narkoba Pada ...
Read more

Laporan KPAN 2010 - scribd.com

Perkembangan Program Pengurangan Dampak Buruk ... alat suntik pada penasun. Laporan KPA Nasional ... Layanan Alat Suntik Steril (LASS) Pertemuan ...
Read more

PROGRAM PENGURANGAN DAMPAK BURUK NAPZA

program pengurangan dampak buruk napza perluasan respon jawa barat terhadap epidemi hiv di kalangan pengguna napza suntik
Read more

Laporan KPAN 2010 - pt.scribd.com

Laporan KPA Nasional. ... Pengurangan Dampak Buruk ... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Layanan Alat Suntik Steril 4 4 11 17 ...
Read more

KEBIJAKAN NAPZA PPT - Scribd

Pertemuan Nasional Harm Reduction ke-2 Makassar, 16- 17 Juni 2008 KEBIJAKAN NAPZA DI INDONESIA: ... Program Pengurangan Dampak Buruk pada Penasun1.
Read more