Kia tupoksi dan evaluasi 2013

48 %
52 %
Information about Kia tupoksi dan evaluasi 2013
Education

Published on February 4, 2014

Author: ciciatjeh

Source: slideshare.net

Description

Kedudukan, peran dan Fungsi Komisi Informasi Aceh dan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh

KEDUDUKAN PERAN KOMISI INFORMASI ACEH TERHADAP PELAYANAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK Oleh : Liza Dayani Komisioner Bidang Kelembagaan KIA Sosialisasi UU RI No. 14 Tahun 2014 Sigli, 28 November 2013

PENGANTAR UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

PRINSIP YANG DIATUR DALAM UU KIP 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses; 2. Informasi yan dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; 4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya.

Yang dijamin dalam UUKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik termasuk hak untuk mengajukan banding bila Menemui hambatan dalam mengakses Informasi Publik; kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi Publik; sanksi apabila terdapat pelanggaran; adanya mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan jaminan hak atas informasi.

Mengapa UUKIP penting? 1. 2. 3. 4. 5. Ada jaminan hak bagi warga negara untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak; Dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; Dapat mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau Dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Kewajiban Badan Publik (pasal 7) 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa melalui permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan); Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien; Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Badan Publik; Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya;

Lanjutan …. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan; Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan PERKI No. 1 serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya.

MEMAHAMI KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi Pasal 1 angka 4, dan Pasal 23 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Penjelasan Pasal 23: •Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah independen dalam menjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya termasuk dalam memutuskan Sengketa Informasi Publik dengan berdasar pada Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. •Yang dimaksud “Ajudikasi nonlitigasi” adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Kedudukan Komisi Informasi (Bab VII Pasal 24)  Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.  Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibukota Negara.  Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota

Komisi Informasi Aceh (KIA)     Dilantik pada 19 Juni 2012 Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/389/2012 tentang Penetapan Komisi Informasi Aceh Periode 2012 – 2016. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/836/2012 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2012-2016. Anggota Komisi : 1. 2. 3. 4. 5. Jehalim Bangun Afrizal Tjoetra Zainuddin T Liza Dayani H. Hamdan Nurdin, S.Sos

KOMISI INFORMASI ACEH (KIA)

Komisi Informasi Aceh bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh UU No. 14 Tahun 2008 - Pasal 28 ayat (2)

Kewenangan Komisi Informasi Pasal 27 UU KIP, Jo. Pasal .. PERKI PPSIP (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; Kewenangan Absolut b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan Kewenangan Relatif Penjelasan pasal 27 huruf e: Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi, yang penetapannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. .

Dua Cara Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 6 Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. Pasal 1 angka 7 Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. ------------ Pasal 41: Dalam proses Mediasi anggota Komisi Informasi berperan sebagai mediator.

Prosedur Penyelesaian Sengketa FaktorYuridis: Pasal 35 UU KIP Sengketa Kasasi PTUN/PN ? 60 hk ≤ 14 hk Komisi Informasi 100 hk Keberatan ≤ 14 hk Atasan PPID 30 hk ≤ 30 hk PPID 10+7 hk (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Sebelum ke Komisi Informasi

KOMISI INFORMASI DAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

DASAR KEWENANGAN KI MEMBENTUK PERATURAN KI a. b. c. d. e. Menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi tentang tata cara memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala (Pasal 9 ayat (6)); Menyusun Petunjuk Teknis Komisi Informasi tentang tata cara menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat (Pasal 11 ayat (3)); Menyusun tata cara permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik (Pasal 22 ayat (9)); Menyusun kebijakan umum pelayanan Informasi Publik (Pasal 26 ayat (1) huruf b); dan Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Pasal 26 ayat (1) huruf b)).

Pasal 36 (Laporan dan Evaluasi) (1) (2) Badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi

Pasal 37 (1) (2) Komisi informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik

Pasal 39 BP dapat meminta masukan kepada KI mengenai rancangan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik yang telah disusun. (2) Komisi informasi dapat memberikan masukan dan rancangan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar bagi Badan Publik sebagai alasan pembenar dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi (4) Masukan yang diberikan oleh komisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi independensi komisi informasi dalam memutus penyelesaian sengketa informasi publik. (1)

SEKILAS EVALUASI

KATEGORI INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA Badan Publik SKPA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dishubkomintel Aceh (55,88) Badan Investasi dan Promosi (50,63) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM (40,13) RSUD dr. Zainoel Abidin (39,69) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (39,25) Inspektorat Aceh (38,38) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (37,94) Dinas Pengairan dan Biro Administrasi dan Pembangunan (37,50) Badan Pemberdayaan Masyarakat (37,06) Sekretariat MPU (36,19)

KETEGORI INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN BERKALA Pemerintah Kab/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kota Banda Aceh (67,63) Kabupaten Pidie Jaya (47,56) Kabupaten Aceh Selatan (44,94) Kota Sabang (37,50) Kabupaten Aceh Singkil (34,44) Kabupaten Aceh Timur dan Kota Subulussalam (34,00) Kabupaten Aceh Jaya (33,56) Kabupaten Aceh Utara (33,13) Kabupaten Nagan Raya (30,63) Kabupaten Aceh Tenggara (27,44)

KATEGORI INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT  Badan Publik SKPA 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (61,00) 2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (58,50) 3. Badan Investasi dan Promosi , Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (56,50)  Badan Publik Pemerintah Kab/kota 1. Kota Banda Aceh (83,00) 2. Kabupaten Aceh Singkil (63,50) 3. Kabupaten Pidie Jaya (60,50)

Alamat KI Aceh Gedung Seuramo Informasi Aceh Lantai 2 Jl. S.A. Mahmudsyah Nomor 14 Banda Aceh Telp/Fax : 0651 – 22146 Email : ki.aceh@gmail.com www.komisiinformasi.acehprov.go.id

Add a comment

Related presentations

Related pages

Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014 ...

Kia tupoksi dan evaluasi 2013 Kedudukan, peran dan Fungsi Komisi Informasi Aceh dan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik di ...
Read more

Evaluasi program kia dan kb - Education - dokumen.tips

Kia tupoksi dan evaluasi 2013 Kedudukan, peran dan Fungsi Komisi Informasi Aceh dan hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik di ...
Read more

Tupoksi | Puskesmas Sri Bhawono

Tupoksi. Ruang Lingkup Tugas ... Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di unit KIA,KB, Gizi, Kes. Anak, Kes Remaja; ... Desember 2013; November 2013 ...
Read more

Sosialisasi Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans ...

... Kebijakan dan Penanggulangan DBD dan tupoksi ... Narasumber kabupaten menyampaikan materi tentang evaluasi Program Surveilans Tahun 2013, ... KIA ...
Read more

Uraian Tugas (Tupoksi) Puskesmas Langsa Kota | Puskesmas ...

... (Tupoksi) Puskesmas Langsa ... Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit kesling. 2. ... mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan. anak. 4.
Read more

PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN KELUARGA

PERTEMUAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN ... seharusnya Program KIA harus tahu sasaran dan ... pelatihan skill dan tupoksi dimana ...
Read more

PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI | Firdaus Hafidz

Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. ... 26/04/2013 at 7:31 am
Read more