KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR - kasus kota tangerang

45 %
55 %
Information about KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN...
Humor

Published on March 21, 2014

Author: fitriwardhono

Source: slideshare.net

Description

HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008

KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAHKESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAH DI KAWASAN JABODETABEKPUNJURDI KAWASAN JABODETABEKPUNJUR (kasus Kota Tangerang)(kasus Kota Tangerang) AnyerAnyer –– Serang, 28 Agustus 2008Serang, 28 Agustus 2008 Oleh:Oleh: Firman M. HutapeaFirman M. Hutapea Kasubdit Pembinaan Perencanaan Tata RuangKasubdit Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Perkotaan dan Metropolitan Wilayah IIPerkotaan dan Metropolitan Wilayah II DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

OUTLINE I. HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG II. PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR III. ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008

HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 1

a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. pelindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. BAB II. ASAS DAN TUJUAN ASAS mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional TUJUAN Ps. 2 Ps. 3 BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN SISTEM FUNGSI UTAMA KAWASAN WILAYAH ADMINISTRATIF KEGIATAN KAWASAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan Kws. BudidayaKws. Lindung PR Wil. Nasional PR Wil. Provinsi PR Wil. Kab. / Kota PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan PR Kws Strategis Nasional PR Kws Strategis Provinsi PR Kws Strategis Kab./Kota Ps. 4 Ps. 5 ayat (1) Ps. 5 ayat (2) Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (4) Ps. 5 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota LAK PR wilayah Nasional LAK PR kws strategis Nasional Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi NEGARA WEWENANG PEMERINTAH WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Negara menyelengga- rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota, - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR Wilayah kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota LAK PR wilayah kabupaten /kota LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota Ket: TUR = pengaturan BIN = pembinaan LAK = pelaksanaan WAS = pengawasan PR = penataan ruang Ps. 7 ayat (1) Ps. 7 ayat (2) Ps. 8 Ps. 10 Ps. 11 Seorang Menteri Ps. 9 ayat (1) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB IV. …Lanjutan Pengaturan upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Perencanaan Tata Ruang penyusunan rencana tata ruang Pemanfaatan Ruang pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Peraturan zonasi  Perizinan  Insentif – disinsentif  Pengenaan Sanksi penetapan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.  Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat  Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat  Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat  Pemantauan  Evaluasi  Pelaporan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Pembinaan upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 10 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 12 Ps. 12 Ps. 13 Ps.55 ayat (2) Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 Ps. 1 angka 15 Ps. 14 ayat (1) Ps. 32 ayat (1) Ps. 35 BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG PENGATURAN Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruang PEMBINAAN  koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;  sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;  pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;  pendidikan dan pelatihan;  penelitian dan pengembangan;  pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;  penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan  pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ps. 13 ayat (2) Ps.12 melalui melalui dilakukan kepada Ps. 13 ayat (1) Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Masyarakat BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PELAKSANAAN Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan: Ps.12 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 15 Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG Rencana Sistem Pusat Permukiman Rencana Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi & Kelistrikan Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RTRWN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)  WANUS & HANAS  perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPN  RTR kawasan strategis nasional  RTRWP dan RTRWK  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional  rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama  rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional  penetapan kawasan strategis nasional  arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. jangka waktu  penyusunan RPJPN  penyusunan RPJPMN  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis nasional  penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara Peraturan Pemerintah diatur dengan Ps.19 Ps. 20 ayat (1) Ps. 20 ayat (2) Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (4) Ps. 20 ayat (5) Ps. 20 ayat (6) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RTRWP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) disusun dengan memperhatikan  perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi  upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi  keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWP yang berbatasan  RTR kawasan strategis provinsi  RTRWK  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi  rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi  rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi  penetapan kawasan strategis provinsi  arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi jangka waktu  penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis provinsi  penataan ruang wilayah kabupaten/kota 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan dengan  RTRWN  pedoman bidang penataan ruang  RPJPD Ps. 22 ayat (1) Ps. 22 ayat (2) Ps. 23 ayat (1) Ps. 23 ayat (2) Ps. 23 ayat (3) Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5) Ps. 23 ayat (6) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RTRW Kab. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW Kab.) disusun dengan memperhatikan  perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWK yang berbatasan  RTR kawasan strategis kabupaten  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten  rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten  penetapan kawasan strategis kabupaten  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.  penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor  penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis kabupaten 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. Peraturan Daerah Kabupaten Ditetapkan dengan  RTRWN & RTRWP;  pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  RPJPD Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan Ps. 25 ayat (1) Ps. 25 ayat (2) Ps. 26 ayat (1) Ps. 26 ayat (2) Ps. 26 ayat (3) Ps. 26 ayat (4) Ps. 26 ayat (5) Ps. 26 ayat (6) Ps. 26 ayat (7) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RTRW Kota RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota) • perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota • upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kota; • keselarasan aspirasi pembangunan kota • daya dukung & daya tampung lingkungan hidup • RPJPD • RTRWK yang berbatasan • RTR kawasan strategis kota • tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota • rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota • penetapan kawasan strategis kota • arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan • ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi • rencana penyediaan & pemanfaatan RTH • rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka nonhijau • rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah • penyusunan RPJPD • penyusunan RPJMD • pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten • mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor • penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi • penataan ruang kawasan strategis kabupaten 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. Peraturan Daerah Kota Ditetapkan dengan • RTRWN & RTRWP; • pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan • RPJPD Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan Ps.28 BHK-DJPR/Presentasi/DR

BHK- DJPR/AAS/Presentasi KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation) BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan RUANG TERBUKA RUANG TERBUKA HIJAU (MIN 30% LUAS KOTA) RTH PRIVAT RUANG TERBUKA NON HIJAU RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK RTH PUBLIK (20% LUAS KOTA) TIPOLOGI RTH R T H Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non- alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT Ps. 29 ayat (1)Ps. 29 ayat (2) Ps. 29 ayat (3) BHK-DJPR/Presentasi/DR

Neraca Penatagunaan Tanah BAB VI. …Lanjutan PEMANFAATAN RUANG Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya Penatagunaan Tanah dikembangkan Penatagunaan Udara Penatagunaan Air Penatagunaan SDA lainnya diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan Neraca Penatagunaan Udara Neraca Penatagunaan Air Penatagunaan SDA lainnya Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis kawasan budi daya yg dikendalikan kawasan budi daya yg didorong pengembangannya pengembangan kawasan secara terpadu ditetapkan SPM bidang penataan ruang standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sesuai pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis Ps. 32 ayat (1) Ps. 32 ayat (2) Ps. 32 ayat (3) Ps. 32 ayat (4) Ps. 32 ayat (5) Ps. 33 ayat (1) Ps. 33 ayat (2) Ps. 33 ayat (3) dilakukan melalui Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (2) Ps. 34 ayat (3) Ps. 34 ayat (4) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penetapan Peraturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif & Disinsentif Pengenaan Sanksi upaya untuk mewujudkan tertib tata ruangsebagai pedoman sebagai dasar Rencana Rinci Tata Ruang disusun berdasarkan PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi Perda kabupaten/kota untuk peraturan zonasi ditetapkan dengan Izin Pemanfaatan Ruang diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing) apabila tidak sesuai RTRW dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW batal demi hukum penggantian / ganti kerugian yg layak akibat adanya perubahan RTRWN dapat dibatalkan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi Ps. 1 angka15 Ps.35 Ps. 36 ayat (1) Ps. 37 ayat (6) Ps. 37 ayat (4) Ps. 37 ayat (3) Ps. 37 ayat (1) Ps. 36 ayat (3) Ps. 36 ayat (2) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan PEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF Pemberian Insentif agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR Pemberian Disinsentif perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, /mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah Subsidi Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah 1 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah 2 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) kompensasi Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah & Pemerintah Daerah Swasta / Masyarakat Dispensasi Dukungan Perwujudan RTR pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti diberikan oleh: Ps. 38 ayat (5) Ps. 38 ayat (3)Ps. 38 ayat (2) Ps. 38 ayat (1) kepada: BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VI. …Lanjutan PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN PERKOTAAN: KAWASAN METROPOLITAN: adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:  kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi Menurut besarannya dapat berbentuk: kawasan perkotaan kecil kawasan perkotaan sedang kawasan perkotaan besar kawasan metropolitan kawasan megapolitan RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah Ps. 1 angka 25 Ps. 1 angka 26 Ps. 41 ayat (1) Ps. 42 ayat (1) Ps. 41 ayat (2) Ps. 43 ayat (1) Ps. 44 ayat (1) Ps. 47 ayat (1) BHK-DJPR/Presentasi/DR

KONSEP KAWASAN METROPOLITAN KELURAHAN KECAMATAN KOTA BESAR/ METROPOLITAN/MEGAPOLITAN UNIVERSITAS TAMAN TAMAN KECAMATAN TK RUMAH SD TAMAN KELURAHAN KIOS Pertokoan STRUKTUR RUANG PERKOTAAN BHK_DJPR_Dep. PU Kota Inti Daerah Pinggiran Kota Inti Daerah Suburban Kota Satelit Daerah Pinggiran Ruang Terbuka hijau Kota Inti Daerah Suburban Kota Satelit BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:  pemberdayaan masyarakat perdesaan;  pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg didukungnya  konservasi sumber daya alam  pelestarian warisan budaya lokal  pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan  penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan- perkotaan BAB VI. …Lanjutan PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERDESAAN: KAWASAN AGROPOLITAN: adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:  kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi dapat berbentuk kawasan agropolitan RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah RTR kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 atau beberapa wilayah kabupaten Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah Ps. 1 angka 23 Ps. 1 angka 24 Ps. 49 Ps. 49 ayat (2) Ps. 51 ayat (1) Ps. 54 ayat (1) Ps. 48 ayat (3) Ps. 48 ayat (4) Ps. 48 ayat (1) Pelindungan thd kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dgn UU Ps. 48 ayat (2) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VII. PENGAWASAN PENATAAN RUANG PENGAWASAN PENATAAN RUANG Kinerja Pengaturan Penataan Ruang dilakukan terhadap Pemantauan Evaluasi Pelaporan terdiri atas dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah Masyarakat melibatkan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan dilakukan dengan mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan peraturan per-UU-an terbukti terjadi penyimpangan administratif Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian Kinerja pembinaan Penataan Ruang Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Ps. 55 ayat (1) Ps. 55 ayat (2) Ps. 55 ayat (3) Ps. 55 ayat (4) Ps. 55 ayat (5) Ps. 56 ayat (1) Ps. 56 ayat (2) Ps. 56 ayat (3) Ps. 56 ayat (4) Ps. 58 ayat (1) BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT H A K KEWAJIBAN a. mengetahui RTR b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang c. memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yg sesuai dgn RTR d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan di wilayahnya yg tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yg tidak sesuai dgn RTR menimbulkan kerugian. a. menaati RTR yg telah ditetapkan; b. mematuhi larangan:  memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang  melanggar kekentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang  menghalangi akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan- kawasan yg dinyatakan oleh peraturan per-UU- ansebagai milik umum PERAN a. partisipasi dalam penyusunan RTR b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang setiap orang yang melanggar peringatan tertulis  penghentian sementara kegiatan  penghentian sementara pelayanan umum  penutupan lokasi  pencabutan izin  pembatalan izin  pembongkaran bangunan  pemulihan fungsi ruang; dan/atau  denda administratif Sanksi Administratif Ps. 60 Ps. 61 Ps. 65 ayat (2) Ps. 62 Ps. 63 BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB X. PENYIDIKAN Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana bidang penataan ruang Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Ps. 68 ayat (1) Ps. 68 ayat (2) 43BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB XI. KETENTUAN PIDANA Pidana Pidana Pokok:  penjara;  denda; Pidana Tambahan:  Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya  Pencabutan izin usaha  Pencabutan status badan hukum PASALPASAL UNSUR TINDAK PIDANAUNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANASANKSI PIDANA •• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;; dandan •• mengakibatkanmengakibatkanperubahanperubahan fungsifungsi ruangruang.. •• penjarapenjara palingpaling lamalama 33 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jutajuta •• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;; •• mengakibatkanmengakibatkanperubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;; dandan •• mengakibatkanmengakibatkan kerugiankerugian terhadapterhadap hartaharta bendabenda//rusaknyarusaknya barangbarang.. •• penjarapenjara palingpaling lamalama 88 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11,, 55 miliarmiliar •• TidakTidak mentaatimentaati rencanarencana tatatata ruangruang;; •• mengakibatkanmengakibatkanperubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;; dandan •• MengakibatkanMengakibatkanKematianKematian orangorang •• penjarapenjara palingpaling lamalama 1515 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 55 miliarmiliar •• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang.. •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 33 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jutajuta •• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang;; dandan •• mengakibatkanmengakibatkanperubahanperubahan fungsifungsi ruangruang;; •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11 miliarmiliar •• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang;; dandan •• MengakibatkanMengakibatkankerugiankerugian thdthd hartaharta bendabenda//kerusakankerusakan barangbarang.. •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 11..55 miliarmiliar •• MemanfaatkanMemanfaatkan ruangruang tidaktidak sesuaisesuai dengandengan izinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang daridari pejabatpejabat yangyang berwenangberwenang;; dandan •• MengakibatkanMengakibatkankematiankematian orangorang •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 1515 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 55 MM miliarmiliar •• TidakTidak mematuhimematuhi ketentuanketentuan yangyang ditetapkanditetapkan dalamdalam persyaratanpersyaratan izinizin pemanfaatanpemanfaatan ruangruang.. •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 33 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jutajuta •• TidakTidak memberikanmemberikan aksesakses terhadapterhadap kawasankawasan ygyg oleholeh peraturanperaturan perundangperundang--undanganundangan dinyatakandinyatakan sebagaisebagai milikmilik umumumum •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 11 tahuntahun dandan dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 110000 jutajuta •• PejabatPejabat pemerintahpemerintah penerbitpenerbit izinizin;; dandan •• MenerbitkanMenerbitkan izinizin tidaktidak sesuaisesuai dengandengan rencanarencana tatatata ruangruang.. •• PidanaPidana penjarapenjara palingpaling lamalama 55 tahuntahun && dendadenda palingpaling banyakbanyak RpRp.. 500500 jtjt •• DapatDapat dikenaidikenai pidanapidana tambahantambahan berupaberupa pemberhentianpemberhentian tidaktidak hormathormat daridari jabatannyajabatannya.. Ps. 73 ayat (2) Ps. 74 ayat (1) 69 ayat (1) 69 ayat (2) 69 ayat (3) 70 ayat (1) 70 ayat (2) 70 ayat (3) 70 ayat (4) 71 72 73 44BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini. Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTR harus disesuaikan dgn RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. Pemanfataan ruang yg sah menurut RTR sebelumnya diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yg layak. Terhadap Peraturan Per-UU-an lain Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Ps. 76 Ps. 79 ayat (1) Ps. 79 ayat (2) Ps. 79 ayat (3) 45BHK-DJPR/Presentasi/DR

BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP JenisJenis PPeraturaneraturan PPelaksanaanelaksanaan yangyang DDiamanatkaniamanatkan JangkaJangka WWaktuaktu PPenyelesaianenyelesaian // PPenyesuaianenyesuaian Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah Diselesaikan paling lambat 2 tahunDiselesaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU diberlakukanterhitung sejak UU diberlakukan Peraturan PresidenPeraturan Presiden Diselesaikan paling lambat 5 tahunDiselesaikan paling lambat 5 tahun terhitung sejak UU diberlakukanterhitung sejak UU diberlakukan Peraturan MenteriPeraturan Menteri Diselesaikan paling lambat 3 tahunDiselesaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU diberlakukanterhitung sejak UU diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang RencanaPeraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalTata Ruang Wilayah Nasional Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukanbulan terhitung sejak UU diberlakukan Perda Provinsi tentang Rencana TataPerda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiRuang Wilayah Provinsi Disusun atau disesuaikan paling lambatDisusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun terhitung sejak UU2 tahun terhitung sejak UU diberlakukandiberlakukan Perda Kabupaten/Kota tentang RencanaPerda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/KotaTata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Disusun atau disesuaikan paling lambatDisusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak UU3 tahun terhitung sejak UU diberlakukandiberlakukan Ps. 78 ayat (1) Ps. 78 ayat (2) Ps. 78 ayat (3) Ps. 78 ayat (4) a Ps. 78 ayat (4) b Ps. 78 ayat (4) c 46BHK-DJPR/Presentasi/DR

PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR 2

Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk: a. keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan; b. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir; c. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan. TUJUAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

1. sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budi daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk; 2. sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu; 3. kesepakatan antar daerah untuk mengembangkan sektorsektor prioritas dan kawasan- kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama; Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah: a. terwujudnya kerjasama penataan ruang antar pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Kawasan Jabodetabekpunjur yaitu: SASARAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR b. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan: 1. tingkat erosi yang tidak mengganggu; 2. tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan yang menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum; 3. kualitas air yang menjamin kesehatan lingkungan; 4. situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem Irigasi; 5. pelestarian flora dan fauna yang menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; 6. tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan;

1. kegiatan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi; 2. kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah; 3. daya tampung bagi penduduk yang selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal; 4. pengembangan kegiatan industri yang menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya; 5. kegiatan pariwisata yang tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata, 6. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk; 7. tingkat gangguan pencemaran lingkungan yang serendahrendahnya dari kegiatan transportasi, industri dan permukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup; c. tercapainya optimalisasi fungsi budi daya dengan ketentuan: d. tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya. SASARAN PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak langsung di dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

1. Kawasan Jabodetabekpunjur meliputi seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. 2. Sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, seluruh Kota Bekasi, seluruh wilayah Kota Depok, seluruh wilayah Kabupaten Bogor, seluruh wilayah Kota Bogor, dan sebagian wilayah Kabupaten Cianjur yang meliputi Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cipanas. 3. Sebagian wilayah Provinsi Banten mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang. CAKUPAN KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Strategi Penataan Ruang a. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan; b. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan; c. mendorong pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah, bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PR KAWASAN JABODETABEKPUNJUR Kebijakan Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah mewujudkan keterpaduan penyelenggaran penataan ruang kawasan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Permukiman 1. Pengembangan sistem pusat permukiman diarahkan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 2. Pengembangan sistem pusat permukiman meliputi upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota lainnya. 3. Dalam arahan struktur ruang dikembangkan jalan lingkar luar kedua (Jakarta Outer Ring Road 2) dan jalan radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat perkotaan antara lain Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai, Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang. ARAHAN SISTEM PUSAT PERMUKIMAN KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Kota Inti Kota satelitSub pusat perkotaan Struktur ruang merupakanStruktur ruang merupakan rencana pengembanganrencana pengembangan susunansusunan pusatpusat--pusatpusat permukimanpermukiman dandan sistemsistem prasarana dan saranaprasarana dan sarana yangyang berfungsi sebagai pendukungberfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomikegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secaramasyarakat yang secara hierarkis memiliki hubunganhierarkis memiliki hubungan fungsional.fungsional. SistemSistem jaringan prasaranajaringan prasarana meliputimeliputi sistem transportasisistem transportasi darat,darat, laut dan udara, sistemlaut dan udara, sistem penyediaan air baku,penyediaan air baku, pengelolaan air limbah,pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah bahanpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,berbahaya dan beracun, drainase dan pengendaliandrainase dan pengendalian banjir,banjir, persampahan,persampahan, jaringanjaringan tenaga listrik dantenaga listrik dan telekomunikasi.telekomunikasi.

Konsep pemanfaatan ruang diKonsep pemanfaatan ruang di Kawasan JabodetabekpunjurKawasan Jabodetabekpunjur dilaksanakan dengandilaksanakan dengan menggunakan pendekatanmenggunakan pendekatan EcoEco--regionregion berupa pengaturanberupa pengaturan intensitas pengembanganintensitas pengembangan berdasarkan fungsi ekologisberdasarkan fungsi ekologis kawasan (hulu, tengah, hilir).kawasan (hulu, tengah, hilir). Berdasarkan konsep iniBerdasarkan konsep ini Kawasan JabodetabekpunjurKawasan Jabodetabekpunjur dibagi menjadi kawasan lindungdibagi menjadi kawasan lindung (2 gradasi) dan kawasan(2 gradasi) dan kawasan budidaya (budidaya danbudidaya (budidaya dan penyangga)penyangga) Kaw. Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) Kaw. Penyangga DKI (Depok, Bekasi, Tangerang, dll) DKI Jakarta Pola ruang  rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

ZonaZona NN11  diarahkandiarahkan untukuntuk konservasikonservasi airair tanah,tanah, dandan mencakupmencakup kawasankawasan hutanhutan lindunglindung;; kawasankawasan resapanresapan airair;; kawasankawasan dengandengan kemiringankemiringan didi atasatas 4040%%;; sempadansempadan sungaisungai dandan sempadansempadan pantaipantai;; kawasankawasan sekitarsekitar danau,danau, wadukwaduk dandan situsitu;; kawasankawasan sektiarsektiar matamata airair;; rawarawa;; kawasankawasan pantaipantai berhutanberhutan bakaubakau;; dandan kawasankawasan rawanrawan bencanabencana alamalam geologigeologi.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk konservasikonservasi airair dandan tanahtanah dalamdalam rangkarangka :: –– Mencegah abrasi, erosi,Mencegah abrasi, erosi, amblasan, bencana banjir, danamblasan, bencana banjir, dan sedimentasisedimentasi –– Menjaga fungsi hidrologi tanahMenjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaanuntuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, danunsur hara tanah, air tanah, dan air permukaanair permukaan –– Mencegah atau mengurangiMencegah atau mengurangi dampak akibat bencana alamdampak akibat bencana alam geologigeologi

ZonaZona NN22  konservasikonservasi budaya,budaya, perlindunganperlindungan keanekaragamankeanekaragaman biota,biota, tipetipe ekosistemekosistem sertaserta gejalagejala dandan keunikankeunikan alam,alam, perlindunganperlindungan plasmaplasma nutfahnutfah dandan penelitianpenelitian dandan pengembanganpengembangan ilmuilmu pengetahuanpengetahuan.. ZonaZona NN22 mencakupmencakup KawasanKawasan SuakaSuaka Alam,Alam, TamanTaman Nasional,Nasional, TamanTaman HutanHutan Raya,Raya, TamanTaman WisataWisata AlamAlam dandan KawasanKawasan CagarCagar BudayaBudaya.. ZonaZona NN22,, terdiriterdiri atasatas cagarcagar alamalam;; suakasuaka margasatwamargasatwa;; tamantaman nasionalnasional;; tamantaman hutanhutan rayaraya;; tamantaman wisatawisata;; dandan kawasankawasan cagarcagar budayabudaya.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk :: –– Konservasi budaya danKonservasi budaya dan perlindungan keanekaragamanperlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala danbiota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alamkeunikan alam –– Pengembangan kegiatanPengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian,pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologisrekreasi dan pariwisata ekologis

ZonaZona BB11  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan tinggi,tinggi, tingkattingkat pelayananpelayanan prasaranaprasarana dandan saranasarana tinggi,tinggi, dandan bangunanbangunan gedunggedung dengandengan intensitasintensitas tinggi,tinggi, DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunian padatpadat (hunian(hunian rumahrumah susun),susun), perdaganganperdagangan dandan jasa,jasa, industriindustri ringanringan nonnon--polutanpolutan dandan berorientasiberorientasi pasar,pasar, dandan difungsikandifungsikan sebagaisebagai pusatpusat perkembanganperkembangan ekonomiekonomi unggulanunggulan.. ZonaZona BB22  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan sedangsedang dandan tingkattingkat pelayananpelayanan prasaranaprasarana dandan saranasarana sedangsedang.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunian sedangsedang (hunian(hunian rumahrumah susun),susun), perdaganganperdagangan dandan jasa,jasa, industriindustri padatpadat tenagatenaga kerjakerja dandan difungsikandifungsikan sebagaisebagai kawasankawasan resapanresapan airair..

ZonaZona BB33  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan rencah,rencah, tingkattingkat pelayananpelayanan prasaranaprasarana dandan saranasarana rendah,rendah, dandan merupakanmerupakan kawasankawasan resapanresapan airair.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunian rendah,rendah, pertanianpertanian dandan mempertahankanmempertahankan fungsifungsi kawasankawasan resapanresapan airair.. ZonaZona BB44  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan rendahrendah tetapitetapi subursubur dandan merupakanmerupakan kawasankawasan resapanresapan air,air, sertaserta merupakanmerupakan arealareal pertanianpertanian lahanlahan basahbasah bukanbukan irigasiirigasi teknisteknis dandan lahanlahan pertanianpertanian keringkering.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk perumahanperumahan hunianhunian rendah,rendah, pertanianpertanian lahanlahan basahbasah dandan lahanlahan kering,kering, perkebunan,perkebunan, perikanan,perikanan, peternakanpeternakan dandan agroindustri,agroindustri, sertaserta hutanhutan produksiproduksi.. ZonaZona BB55  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai kesesuaiankesesuaian lingkunganlingkungan untukuntuk budidayabudidaya pertanian,pertanian, dandan mempunyaimempunyai investasiinvestasi jaringanjaringan irigasiirigasi teknisteknis.. DiarahkanDiarahkan untukuntuk pertanianpertanian lahanlahan basahbasah beririgasiberirigasi teknisteknis..

ZonaZona BB66  kawasankawasan yangyang mempunyaimempunyai dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan rendahrendah dengandengan kesesuaiankesesuaian untukuntuk budidayabudidaya.. PemanfaatanPemanfaatan ruangruang zonazona iniini diarahkandiarahkan untukuntuk permukimanpermukiman dandan fasilitasnyafasilitasnya (KZB(KZB maksimalmaksimal 5050%%)) dandan penyanggapenyangga zonazona NN11.. ZonaZona BB77  zonazona yangyang berdekatanberdekatan dengandengan ZonaZona NN11 pantaipantai dengandengan karakteristikkarakteristik memilikimemiliki dayadaya dukungdukung lingkunganlingkungan rencah,rencah, rawanrawan intrusiintrusi airair laut,laut, rawanrawan abrasi,abrasi, dengandengan kesesuaiankesesuaian untukuntuk budidayabudidaya.. PemanfaatanPemanfaatan ruangruang untukuntuk zonazona iniini diarahkandiarahkan untukuntuk permukimanpermukiman dandan fasilitasnyafasilitasnya (KZB(KZB maksimalmaksimal 4040%%),), penjagapenjaga dandan penyangapenyanga ZonaZona NN11 dandan difungsikandifungsikan sebagaisebagai kawasankawasan pengendalipengendali banjirbanjir dengandengan sistemsistem polderpolder..

ZonaZona PP11  zonazona perairanperairan pantaipantai yangyang berhadapanberhadapan dengandengan zonazona NN11,, sehinggasehingga diarahkandiarahkan untukuntuk menjagamenjaga ZonaZona NN11 daridari tekanantekanan dandan gangguangangguan daridari luar/dalamluar/dalam zonazona sertaserta mencegahmencegah abrasi,abrasi, intrusiintrusi airair laut,laut, pencemaranpencemaran dandan kerusakankerusakan ekosistemekosistem lautlaut..

Zona P2Zona P2 zona perairan pantai yang berhadapan dengan zona N1 sehinggazona perairan pantai yang berhadapan dengan zona N1 sehingga diarahkan untuk menjaga zona N1 dari tekanan dan gangguan luar/dalam zona,diarahkan untuk menjaga zona N1 dari tekanan dan gangguan luar/dalam zona, mencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut, sertamencegah abrasi, intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan ekosistem laut, serta mempunyai potensi untuk reklamasi.mempunyai potensi untuk reklamasi. Ketentuan :Ketentuan : ••KZB maks. 40% dan/atau konstruksi bangunan secara bertahapKZB maks. 40% dan/atau konstruksi bangunan secara bertahap ••berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendahberjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah ••Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meterKedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meter ••Mempertimbangkan karakteristik lingkunganMempertimbangkan karakteristik lingkungan

Zona P3Zona P3 perairan pantai yangperairan pantai yang berhadapan dengan Zona B1 pantai,berhadapan dengan Zona B1 pantai, sehingga diarahkan untuk menjagasehingga diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B1 dengan tidakfungsi Zona B1 dengan tidak mengganggu fungsi pembangkit tenagamengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik, muara sungai, dan jalur lalu lintaslistrik, muara sungai, dan jalur lalu lintas laut dan pelayaran, tidak menyebabkanlaut dan pelayaran, tidak menyebabkan abrasi pantai, dan mempunyai potensiabrasi pantai, dan mempunyai potensi untuk reklamasi.untuk reklamasi. Ketentuan :Ketentuan : •• Reklamasi secara bertahapReklamasi secara bertahap •• berjarak sekurangnya 300 meter dari titik surutberjarak sekurangnya 300 meter dari titik surut terendahterendah •• Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasiKedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meterminimal 8 meter •• Mempertimbangkan karakteristik lingkungan,Mempertimbangkan karakteristik lingkungan, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, sertajalur lalu lintas laut dan pelayaran, serta pelabuhanpelabuhan

Zona P4Zona P4 zona perairan pantai yangzona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B2 pantai,berhadapan dengan Zona B2 pantai, dan diarahkan untuk menjaga fungsidan diarahkan untuk menjaga fungsi Zona B2 dengan tidak menggangguZona B2 dengan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut danmuara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; tidakpelayaran, usaha perikanan rakyat; tidak menyebabkan abrasi pantaimenyebabkan abrasi pantai Mempunyai potensi untuk reklamasi denganMempunyai potensi untuk reklamasi dengan ketentuan:ketentuan: ––Reklamasi secara bertahapReklamasi secara bertahap ––berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surutberjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendahterendah ––Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasiKedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 meterminimal 8 meter ––Mempertimbangkan karakteristik lingkunganMempertimbangkan karakteristik lingkungan

Zona P5Zona P5 zona perairan pantai yangzona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6/B7, danberhadapan dengan Zona B6/B7, dan diarahkan untuk menjaga fungsi Zonadiarahkan untuk menjaga fungsi Zona B6 dan/atau B7 dengan tidakB6 dan/atau B7 dengan tidak mengganggu muara sungai, jalur lalumengganggu muara sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usahalintas laut dan pelayaran, usaha perikanan rakyat; tidak menyebabkanperikanan rakyat; tidak menyebabkan abrasi pantaiabrasi pantai Mempunyai potensi untuk reklamasi denganMempunyai potensi untuk reklamasi dengan ketentuan:ketentuan: ––Reklamasi secara bertahap dengan KZB maks. 45%Reklamasi secara bertahap dengan KZB maks. 45% ––berjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendahberjarak sekurangnya 200 meter dari titik surut terendah ––Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8Kedalaman laut di lokasi pulau hasil reklamasi minimal 8 metermeter ––Mempertimbangkan karakteristik lingkunganMempertimbangkan karakteristik lingkungan

Di Zona B1 dan B2 dilarang: a. membangun industri yang mencemarkan lingkungan dan banyak menggunakan air bawah tanah; b. menambah dan/atau memperluas industri di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Gunung Putri. Di Zona B3, B4, dan B5 dilarang melakukan pembangunan yang: a. mengurangi areal produktif pertanian dan wisata alam; b. mengurangi daya resap air; c. mengubah bentang alam. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Di Zona B6 dan B7 dilarang melakukan pembangunan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan pembangunan yang diperkenankan di Zona B6 dan B7 dilakukan berdasarkan hasil kajian mendalam dan komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari ketua badan yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang nasional. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN JABODETABEKPUNJUR

Dalam perencanaan kawasan budi daya ditetapkan kawasan budi daya prioritas dengan kriteria sebagai berikut: PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN JABODETABEKPUNJUR a. memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai; b. memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial-ekonomi; c. berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional; d. memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

Kawasan budi daya prioritas meliputi: a. kawasan perbatasan antar daerah b. kawasan pertanian beririgasi teknis; c. daerah aliran sungai yang kritis; d. kawasan pusat kegiatan ekonomi (perdagangan dan industri); e. kawasan sekitar bandar udara; f. kawasan sekitar pelabuhan laut. PENGELOLAAN KAWASAN BUDIDAYA KAWASAN JABODETABEKPUNJUR Penetapan lokasi kawasan budi daya prioritas yang mencakup 2 (dua) atau lebih daerah ditetapkan dengan keputusan bersama antar daerah.

ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR 3

Kota Tangerang dikembangkan sebagai upaya untuk mendorong pengembanganKota Tangerang dikembangkan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan NasionalPusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalahKawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok,Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, TangerangTangerang, Bekasi, dan kota, Bekasi, dan kota lainnyalainnya •• Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruasPeningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas--ruas tertenturuas tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi,sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya;dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebaliknya; •• Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusatPengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan antar pusat--pusatpusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpulpermukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul--simpulsimpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol;transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan selain jalan tol; •• Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkanPengembangan sistem jaringan transportasi masal yang menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusatDaerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat--pusat di sekitarnya;pusat di sekitarnya; •• Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan JabodetabekpunjurPenentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan Jabodetabekpunjur dengan memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan nondengan memperhatikan daya tampung dan volume sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, sertadomestik dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.berada pada jarak aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

2. Arahan Pengembangan Kota Tangerang … (2)2. Arahan Pengembangan Kota Tangerang … (2) Kota Tangerang terbagiKota Tangerang terbagi menjadi 2 zona, yaitu:menjadi 2 zona, yaitu: ••Zona Budidaya B1, meliputiZona Budidaya B1, meliputi Kecamatan Jatiuwung,Kecamatan Jatiuwung, Tangerang, Batuceper,Tangerang, Batuceper, Cipondoh, Ciledug dan sebagianCipondoh, Ciledug dan sebagian BendaBenda ••Zona Budidaya B2, meliputiZona Budidaya B2, meliputi sebagian Kecamatan Benda yangsebagian Kecamatan Benda yang merupakan Bandaramerupakan Bandara Internasional SoekarnoInternasional Soekarno--Hatta.Hatta.

Untuk meningkatkan aksesibilitas antara Kota Inti dan kota satelit Tangerang danUntuk meningkatkan aksesibilitas antara Kota Inti dan kota satelit Tangerang dan antar kota satelit, direncanakan pengembangan jaringan transportasi sebagaiantar kota satelit, direncanakan pengembangan jaringan transportasi sebagai berikut:berikut: •• Rencana Jalan TolRencana Jalan Tol dari dan ke Kabupaten Tangerang (Pakuhajidari dan ke Kabupaten Tangerang (Pakuhaji--Serpong)Serpong) dan Tol Bandara (Soedyatmo), yang melalui Kecamatan Benda, Tangerang dandan Tol Bandara (Soedyatmo), yang melalui Kecamatan Benda, Tangerang dan Batuceper (Kota Tangerang).Batuceper (Kota Tangerang). •• Rencana Jalan Arteri:Rencana Jalan Arteri: •• KalideresKalideres--BatuceperBatuceper--TangerangTangerang •• BatuceperBatuceper--CipondohCipondoh--CiledugCiledug •• CurugCurug--CipondohCipondoh--DKI Jakarta (Jakarta Barat)DKI Jakarta (Jakarta Barat) •• Rencana Jalur Angkutan MasalRencana Jalur Angkutan Masal •• DKIDKI--Jakarta (Kalideres)Jakarta (Kalideres)--BatuceperBatuceper--TangerangTangerang •• CipondohCipondoh--CiledugCiledug •• CiledugCiledug--DKI Jakarta (Blok M)DKI Jakarta (Blok M)

TERIMA KASIH

Add a comment

Related presentations

Valentine's Day Blues

Valentine's Day Blues

March 31, 2014

The big hit after Valentine's day....

Dr. mOe Anderson is a writer, dentist, humorist, and grandmother with a quick wit ...

Quadrants and you

Quadrants and you

April 3, 2014

Homestuck and South park

GORDO OU ESQUELETICO

GORDO OU ESQUELETICO

July 30, 2009

GORDO OU ESQUELETICO

Related pages

STRATEGI PENATAAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG - Documents

keserasian penataan ruang antar wilayakeserasian wilayah di kawasan jabodetabekpunjur - kasus kota tangerang hal-hal pokok substansi uu no.26 tahun 2007 ...
Read more

Penetapan kawasan strategis wilayah kota - Engineering

keserasian penataan ruang antar wilayakeserasian wilayah di kawasan jabodetabekpunjur - kasus kota ... arahan pengembangan kota tangerang ...
Read more

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional ...

Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. 278 Pages. ... Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Uploaded by. Oswar Mungkasa. Views.
Read more

Buku Kajian Perencanaan Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur

Studi Kasus Penataan Ruang Kawasan ... Pembagian wilayah di Kawasan JABODETABEKPUNJUR ... wilayah Kabupaten Tangerang dan seluruh wilayah Kota Tangerang ...
Read more

Penataan Ruang for ANALISIS KETERKAITAN PERMASALAHAN TATA ...

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ... antar wilayah dan antar kawasan serta keserasian ... SERTIPIKAT GANDA DI KABUPATEN TANGERANG ...
Read more

PERATURAN PRESIDEN - LEMBUR KURING | ILMU PERENCANAAN ...

... dan wilayah kabupaten/kota di Kawasan ... Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, ... penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah ...
Read more

MAKALAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENATAAN RUANG DI ...

keserasian antar kawasan, ... untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. 7. Di Indonesia, penataan ruang ... Pengembangan kota-kota pada kawasan ...
Read more

Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang

Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang ... Akhir saya tentang " PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU CIPONDOH SEBAGAI ... di Kota Tangerang;
Read more