Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi

50 %
50 %
Information about Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Entertainment

Published on March 4, 2014

Author: DJamesTravolta

Source: slideshare.net

Description

Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 425/KPTS/M/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA BESERTA RENCANA RINCINYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang perlu mendapat persetujuan substansi dari Menteri; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi yang beranggotakan unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presid en Nomor 9 Tahun 2005;

-2- 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004; 5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, beserta Rencana Rincinya; 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA. KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya yang beranggotakan unsur-unsur Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. KEDUA : Tim Evaluasi Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas: 1. Membahas dan evaluasi materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya; 2. Memberikan masukan/saran penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi teknis persetujuan substansi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya;

-3- 3. Menyepakati hasil rapat pembahasan dan evaluasi teknis persetujuan substansi rancangan peraturan daerah dimaksud ke dalam berita acara rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Teknis bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang. KEEMPAT : Susunan Tim Evaluasi Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri; 4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri; 5. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan; 6. Kepala Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian; 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian; 9. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan; 11. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 12. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan; 13. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri; 14. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup; 15. Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional; 16. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet; 17. Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 18. Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bidang Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan; 20. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan; 21. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;

-4- 22. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan; 23. Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM; 24. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum; 25. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum; 26. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum; 27. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum; 28. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 425/KPTS/M/2009 Tanggal : 06 Juli 2009 SUSUNAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA BESERTA RENCANA RINCINYA NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 1 2 3 4 A. TIM PENGARAH 1. Ir. Imam S. Ernawi, MCM, MSc. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Ketua 2. DR. Ir. Ruchyat Deni, Djakapermana, M.Eng Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Sekretaris 3. Ir. Iman Soedradjat, MPM Direktur Penataan Ruang Nasional, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Anggota B. TIM PELAKSANA 1. Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT. Direktur Penataan Ruang Wilayah I Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Penanggung Jawab Wilayah I 2. Ir. Sri Apriatini Soekardi, MM. Direktur Penataan Ruang Wilayah II Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Penanggung Jawab Wilayah II 3. Ir. Wahyono Bintarto Soebianto, MSc. Direktur Penataan Ruang Wilayah III Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Penanggung Jawab Wilayah III 4. Dra. Lina Marlia, CES. Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Ditjen Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum Penanggung Jawab Wilayah IV 5. Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM. Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Anggota 6. Brigjen TNI Haridis Asisten Deputi 3/IV Urusan Tata Ruang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan Deputi Bidang Pertahanan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Anggota 7. Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Anggota 8. Drs. Sjofjan Bakar, MSc. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri Anggota

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 1 2 3 4 9. Ratih Nurdiati, SH, LLM. Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Industri, Deputi Bidang Hukum Sekretariat Kabinet Anggota 10. Drs. Heru Waluyo, M.Com. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Anggota 11. DR. Ir. Dwi Sudharto, MSc. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Anggota 12. Ir. Basoeki Karyaatmadja, MSc. Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Anggota 13. DR. Poentodewo, SSO, M.Surv.Sc Kepala Pusat Pemetaan Dasar Rupa Bumi dan Tata Ruang, Bakosurtanal Anggota 14. Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.IT Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Anggota 15. Ir. Santosa Eddy Wibowo, MSi Kepala Biro Perencanaan, Departemen Perhubungan Anggota 16. Ir. Sudirman Lambali Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Anggota 17. Ir. Wiratno, MM Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Ditjen Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Anggota 18. Ir. Suwandi Saputro, MSi Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Anggota 19. Ir. Ign. Bambang Tjahjono, CES Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Anggota 20. Ir. Hermanto Dwiatmoko. M.STR Direktur Teknik Prasarana Ditjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan Anggota 21. Drs. Eko Subowo, MBA Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri Anggota 22. Ir. Noor Hidayat, MSc Direktur Konservasi Kawasan, Ditjen Pengelolaan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Anggota 23. Ir. Suhartanto, MM Direktur Pengelolaan Lahan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian Anggota 24. Laksma TNI Th. Soesetyo Direktur Wilayah Pertahanan, Ditjen Strategi Pertahanan, Departemen Pertahanan Anggota

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM 1 2 3 4 25. DR. Wicipto Setiadi, SH, MH. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, Ditjen Perundangan-undangan, Departemen Hukum dan HAM Anggota 26. Ir. Danaryanto, MSc Kepala Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Anggota 27. Ir. Endang Supraptini Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Wilayah Industri, Lingkungan Hidup dan Energi, Badan Litbang Industri Departemen Perindustrian Anggota 28. Ir. Iwan Taruna Isa, MURP Direktur Penatagunaan Tanah Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Anggota 29. Rachmat Budiman, SH Direktur Perjanjian Politik, Keamanan, dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri Anggota 30. Ir. Agus Hidayat, MSc Kepala Pusat Data Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Anggota 31. Ir. Hartoyo Supriyanto, M.Eng Direktur Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum Anggota 32. Ir. Sugiyanto, M.Eng Direktur Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum Anggota 33. Ir. Taufik Widjoyono, MSc Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum Anggota 34. Ir. Dany Sutjiono Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum Anggota 35. Ir. Gunawan, MA Kepala Subdit Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri Anggota Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Juli 2009 MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan ...

Download Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan substansi
Read more

KEPMEN PU knknNo. 344 Tahun 2010 Ttg Pembentukan Tim ...

Kepmen pu 425 kpts m 2009 tim evaluasi teknis persetujuan ... 425/KPTS/M/2009TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TEKNIS PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM ...
Read more

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 11 /PRT/M/2009 ...

318/KPTS/M/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Persetujuan ... Umum tentang Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Rancangan
Read more

penataanruang.pu.go.id

11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam ... Tim Evaluasi Teknis Persetujuan Substansi Rancangan ... Nomor 425'KPTS/M,2009) 2 3. 4 ...
Read more

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 16/PRT/M/2009 ...

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam ... Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan ... tim teknis ...
Read more

Peraturan Tata Ruang | Rawa Aopa Watumohai, Konservasi ...

Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 tentang ... M Tahun 2007, tentang Pedoman Kriteria Teknis ... Persetujuan Substansi ...
Read more

Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara

kepmen pu 425/kpts/m/2009 - dirwilhan sbg tim ev teknis persetujuan substansi rtrw prov,kab/kota unsur han bkprd prov, kab/kota bdsrkan ...
Read more

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran ...

EVALUASI TEKNIS ... DirDDiirrDireksi tekniseeksksii tteeknkniisseksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk ... perubahan substansi ...
Read more