Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perusahaan Properti

53 %
47 %
Information about Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan...
Real Estate

Published on February 6, 2014

Author: leksnco

Source: slideshare.net

KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERUSAHAAN PROPERTI Perspektif Pengembang Rumah Susun Komersial Oleh: Eddy Marek Leks, S.H., M.H., ACIArb www.lekslawyer.com

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Materi ini terdiri atas: A. Dasar Hukum; B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang C. Pihak Pelapor; D. Kebijakan; E. Kewajiban Pelaporan.

A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”); 2. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 10/1.02.1/PPATK/09/2011 Nomor Tahun 2011 PERtentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/ atau Jasa Lainnya (“Perka PPATK No. 10/2011”)

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pasal 1 angka 1 UU TPPU, Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Yang Pasal 3 UU TPPU: mana unsur-unsur yang dimaksud terdapat dalam “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, ketentuan-ketentuanmembayarkan, menghibahkan, menitipkan, sebagai berikut: membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan…”

(Cont’d) Pasal 4 UU TPPU: “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)…” Pasal 5 UU TPPU: “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan…”

(Cont’d) Hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah berupa Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagai berikut: a. korupsi; o. penculikan; b. penyuapan; p. pencurian; c. narkotika; q. penggelapan; d. psikotropika; r. penipuan; e. penyelundupan tenaga kerja; s. pemalsuan uang; f. penyelundupan migran; t. perjudian; g. di bidang perbankan; u. prostitusi h. di bidang pasar modal; v. di bidang perpajakan; i. di bidang perasuransian; w. di bidang kehutanan; j. kepabeanan; x. di bidang lingkungan; k. cukai; y. di bidang perikanan; l. perdagangan orang; z. tindak pidana yang m. perdagangan senjata gelap; ancaman pidananya 4 n. terorisme; (empat) tahun/lebih

B. PIHAK PELAPOR  Pihak Pelapor terdiri atas:  Penyedia jasa keuangan (bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek,);  Penyedia barang dan/ atau jasa lain (perusahaan properti/ agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/

(Cont’d)  Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai wajib menyampaikan laporan transaksi terhadap laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (“TKM”) yang sedang disusun atau telah disiapkan kepada PPATK;

C. KEBIJAKAN  Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Perusahaan Properti  Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat: a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa; b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000; c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

(Cont’d)  Perusahaan properti wajib untuk menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa paling lambat 1 tahun sejak diberlakukannya Perka PPATK No. 10/2011 (20 Maret 2012). Apabila terdapat perubahan ketentuan internal terkait pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa maka perusahaan properti wajib untuk menyampaikan setiap perubahan kepada PPATK dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak perubahan ditetapkan.  Prinsip mengenali pengguna jasa meliputi: A. Identifikasi pengguna jasa; B. Verifikasi pengguna jasa; C. pemantauan transaksi pengguna jasa.

(Cont’d)  Transaksi Keuangan Mencurigakan  TKM berdasarkan Pasal 1 angka 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU TPPU adalah: a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

1. IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA  Perusahaan properti perlu untuk mengetahui apakah pengguna jasa melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atau mewakili orang lain. Jika untuk orang lain maka perusahaan properti wajib untuk meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain yang diwakilinya (identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi).  Perusahaan properti dapat menerapkan permintaan informasi

(Cont’d)  Informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa a. Perorangan . Identitas pengguna jasa -. Nomor identitas kependudukan atau paspor; -. Nama lengkap; -. Kewarganegaraan; -. Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; -. Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon (bila ada);

(Cont’d) b. Korporasi  Identitas pengguna jasa - Nomor surat keputusan pengesahan korporasi dalam hal telah berbadan hukum; - Nama korporasi; - Bentuk korporasi; - Bidang usaha; dan - Alamat korporasi dan nomor telepon.  Sumber dana;  Tujuan transaksi;  Informasi pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

2. VERIFIKASI PENGGUNA JASA  Penelitian dokumen dilakukan dengan cara: a. Mencocokkan informasi yang disampaikan pengguna jasa dengan dokumen identitas asli yang memuat informasi pengguna jasa; b. Mencocokkan kesesuaian antara pengguna jasa dengan foto diri yang tercantum di dalam dokumen identitas pengguna jasa; c. Mencocokkan kesamaan tanda tangan dalam formulir transaksi dengan dokumen identitas pengguna jasa; d. Pada waktu melihat dokumen aslinya agar dilihat dan

(Cont’d)  Perusahaan properti dapat meminta keterangan kepada pengguna jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan dapat meminta dokumen pendukung apabila terdapat keraguan.

3. PEMANTAUAN TRANSAKSI PENGGUNA JASA  Perusahaan properti harus memperhatikan : Tata cara pembayaran transaksi baik tunai atau non tunai; Pelaku transaksi; Nominal transaksi dan/atau tanggal transaksi; Pelunasan transaksi (apakah dilakukan oleh pengguna jasa yang bersangkutan atau pihak lain).

IV. KEWAJIBAN PELAPORAN  Perusahaan properti wajib menyampaikan: - Laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/ atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp. 500.000.000,- kepada PPATK dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. Laporan transaksi meliputi transaksi pembelian secara langsung dengan uang tunai, cek atau giro maupun

(Cont’d) - Dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), penyedia barang dan/atau jasa lainnya dapat menerapkan permintaan informasi dan Dokumen secara lebih sederhana. - Informasi dan Dokmen untuk transaksi di bawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) mencakup identitas Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat nama, tanggal lahir, nomor Dokumen identitas dan alamat. - Identitas Pengguna Jasa dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, paspor atau surat izin mengemudi

Transaksi Keuangan Mencurigakan Kewajiban Pelaporan Transaksi paling sedikit Rp 500.000.000,- Ketentuan internal tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa Paling lambat 3 hari sejak diterimanya surat permintaan dari PPATK Paling lambat 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan Secara manual dengan format Lampiran 5 dari Perka PPATK No. 12/2011 Secara elektronik: https://grips2.p patk.go.id secara manual: oleh jasa pengiriman ekspedisi, cap pos

(Cont’d) REGISTRASI Sebelum melaksanakan kewajiban pelaporan, perusahaan properti wajib untuk melakukan registrasi sebagai pelapor. Registrasi sebagai pelapor dapat dilakukan oleh perusahaan properti melalui 2 cara: a. Web registrasi (dapat dilakukan melalui: https://grips2.ppatk.go.id/faces/index.xhtml) b. Manual registrasi (dapat dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan registrasi dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 1 Perka PPATK

(Cont’d)  PENYAMPAIAN LAPORAN  Elektronis - Perusahaan properti wajib untuk menetapkan petugas pelapor sebanyak 3 orang dengan mengisi formulir petugas pelapor sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 3 Perka PPATK No. 12/2011. - Pelaporan secara elektronis dapat dilakukan melalui https://grips2.ppatk.go.id/faces/index.xhtml;jsessionid=E9A70D7 32FBCBE6F9CDCA5F14387BD35

 PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D  Manual - Perusahaan properti wajib untuk menetapkan petugas pelapor dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 3 Perka PPATK No. 12/2011. - Penyampaian laporan dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran 4 Perka PPATK No. 12/2011.  Laporan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan - Dilakukan secara manual dengan menggunakan format

 PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D  Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,- Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 14 hari terhitung sejak: a. Untuk pengiriman secara elektronis: tanggal transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penyampaian yang tercatat secara otomatis di sistem pelaporan PPATK. b. Untuk pengiriman secara manual: tanggal transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa pengiriman ekspedisi, cap pos atau tanggal penerimaan di PPATK.

 PENYAMPAIAN LAPORAN – CONT’D  Ketentuan Internal yang Telah Disusun oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya - Penyampaian laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak: a. Berlakunya: Perka PPATK No. 12/2011 pada 20 Maret 2012. b. Perubahan terhadap ketentuan wajib disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan tersebut ditetapkan c. Untuk pengiriman secara manual: tanggal transaksi dilakukan sampai dengan tanggal penerimaan oleh jasa

(Cont’d)  PENYIMPANAN DOKUMEN - Perusahaan properti wajib untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengguna jasa minimum selama 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha antara perusahaan properti dan pengguna jasa. - Dokumen yang dimaksud di atas adalah paling sedikit meliputi identitas Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dan formulir hubungan usaha termasuk Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.

 Pelaksanaan Kewajiban Pelaporan  Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, .

 SANKSI - Perusahaan properti yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu pelaporan yang telah ditentukan di dalam Perka PPATK No. 12/2011 baik untuk transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,- dan transaksi keuangan mencurigakan dikenai sanksi administratif sebagai berikut: a. Peringatan; b. Teguran tertulis; c. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/ atau

Leks&Co Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B Jl. H. R. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia T. +62 21 5795 7550 F. +62 21 5795 7551 www.lekslawyer.com www.lekslawyer.com

Add a comment

Related presentations

9876557500 | 9872076706 | WAVE APARTMENTS MOHALI SECTOR 99 | WAVE APARTMENTS COMIN...

Find out our slection of luxury properties in Provence and on the French Riviera (...

Find out this lovely recent and luxury property in the soth of France near airport...

Map of the Boston Commercial Real Estate market by industry and area.

29 Palms Residential Lot

29 Palms Residential Lot

November 10, 2014

29 Palms residential lot in developing area of 29 Palms. Clean pristine desert vi...

Palm Bay Home Inspector

Palm Bay Home Inspector

November 6, 2014

We Provide Home Inspections and commercial inspections in Brevard County, FL and I...

Related pages

Ikhtisar Peraturan Pencucian Uang - pt.scribd.com

ikhtisar ketentuan. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme
Read more

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ... 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ... dan/atau jasa lain: 1. perusahaan properti ...
Read more

Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana yang ...

... Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ... Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Undang-Undang nomor 8 ... perusahaan properti, ...
Read more

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ... PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. ... membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan.
Read more

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan ...

... 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ... uang. perusahaan properti ... terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak ...
Read more

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN ...

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ... Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ... dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi ...
Read more

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PIHAK PELAPOR ...

... DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN ... properti; b. pengelolaan terhadap uang, ... 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak ...
Read more

Penerapan Sistem Pengamanan Dana Dari Pencucian Uang ...

... Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Perusahaan Properti 1. KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ...
Read more

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - JDI Hukum

Menimbang: a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat ...
Read more