advertisement

Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014

57 %
43 %
advertisement
Information about Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Books

Published on March 7, 2014

Author: hastapurnama

Source: slideshare.net

advertisement

Jumat Pon 28 Februari 2014 27 Bakdamulud 1947 Tahun LXIX No. 149 Harian Pagi 28 Halaman Suara Hati Nurani Rakyat http://www.krjogja.com @krjogjadotcom Harga Eceran Rp. 3.000 Terbit Sejak 27 September 1945 BHATOEGANA PASRAH Demokrat Siapkan Sanksi Sutan Bhatoegana KR-Dok JAKARTA (KR) - Meski Sutan Bhatoegana menjabat sebagai Ketua Komisi VII DPR, namun Partai Demokrat (PD) tidak akan mengintervensi proses hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan PD minta Sutan bersikap kooperatif. "Karena itu beliau (Sutan) selalu hadir pada persidangan dan pemeriksaan," kata Hayono Isman, anggota Dewan Pembina PD di Jakarta, Kamis (27/2). Seperti diketahui politisi Demokrat Sutan Bhatoegana memenuhi panggilan sebagai saksi untuk terdakwa Rudi Rubiandini pada sidang kasus dugaan suap SKK Migas. Hayono meminta Sutan kooperatif terhadap penyidik KPK terkait dugaan kasus suap SKK Migas. "Kita ketahui statusnya hingga kini sebagai saksi dan saya yakin beliau kooperatif de- ngan penegak hukum," kata mantan Menpora itu, seraya mengatakan, status Sutan sebagai saksi sehingga belum ada perkembangan untuk menjadi fakta hukum. Sutan sendiri mengaku pasrah kalau DPP PD menjatuhkan sanksi kepada dirinya. "Saya ikut aja...," katanya pasrah. Namun secara tegas Sutan membantah menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR) meski stafnya Irianto mendapatkan titipan yang ditujukan untuk pimpinan Komisi VII dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral."Saya tanya apa benar itu ada? Dia (Irianto) mengatakan pernah ke sana ke (Kementerian) ESDM, dapat titipan untuk diserahkan kepada pimpinan Komisi VII. Diserahkan ke staf satu lagi kemudian diserahkan ke pimpinan, setelah itu saya tidak tahu," kata Sutan. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Kehormatan DPP PD EE Mangindaan mengatakan Dewan Etik Partai Demokrat akan membahas Sutan yang diduga menerima gratifikasi terkait kasus suap di Satuan Kerja Khusus (SKK) Minyak dan Gas. Salah satu materi yang akan dibahas adalah kemungkinan adanya pemberian sanksi terhadap Ketua Komisi VII DPR itu. "Tentunya nanti Dewan Kehormatan yang akan lakukan pembahasan soal itu," kata EE (Edi/Sim)-e Mangindaan. KR-Antara/Asep Fathulrahman SEKOLAH KEBANJIRAN :Guru dan murid mengenakan sepatu bot saat mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas yang kebanjiran di SD Negeri Lopang Domba, Kota Serang, Banten, Kamis (27/2). Banjir tersebut terjadi akibat buruknya saluran drainase. JAKARTA (KR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap dua warga negara Iran, Mustava Moradaviland (32) dan Sayed Hashem Musavipour (35) karena berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui jalur laut, di perairan selatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sabu siap edar seberat hampir 70 kg. "Penangkapan ini berkat kerja sama antara BNN dan badan narkotika Amerika atau Drug Enforcement Agency (DEA). Keduanya ditangkap saat akan menggali barang bukti yang dipendam," kata Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Dedi Fauzi Elhakim, di Jakarta, Kamis (27/2). Dedi mengungkapkan, kedua warga Iran itu ditangkap Rabu (26/2) pagi sekitar pukul 08.10 WIB, di kawasan hutan cagar alam Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Saat itu, mereka akan mengambil sabu yang disimpan dalam tanah di kawasan hutan tersebut. Menurut Dedi, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap keduanya, * Bersambung hal 7 kol 3 DARI UNIVERSITAS LEIDEN Sultan HB IX Terima Diploma ADA fenomena menarik terkait implementasi Dana Keistimewaan baru-baru ini. Sultan HB X dan Paku Alam IX dalam kapasitasnya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berinisiatif untuk mengembalikan hak rapel honor dari Dana Keistimewaan tahun 2013 yang telah diterima, terkait dengan posisinya sebagai Penjaga Kebudayaan yang telah dianggarkan sebelumnya. Tindakan ini sebagai reaksi setelah Pemprov DIY melakukan konsultasi dengan KPK yang menyatakan bahwa ada indikasi potensi penyimpangan terkait penganggaran honor yang diterimanya (KR, 12/02/2014). Namun pihak Sekretariat Pemprov berinisiatif untuk tidak akan menghapus pos anggaran ini, kendati Sultan dan Paku Alam sudah menyatakan tidak bersedia menerimanya, karena klarifikasi dari KPK tersebut hanya untuk Sultan HB X dan Paku Alam IX (KR, 13/02/2014). Sejak digelontorkannya Dana Keistimewaan sejak Desember 2013 sebagai konsekuensi diimplementasikannya UU Nomor 13/2013 tentang Keistimewaan DIY, serangkaian kegiatan dan program terkait lima kewenangan keistimewaan intensif dilakukan Pemprov DIY, yaitu: Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang. * Bersambung hal 25 kol 1 SERTIFIKASI HALAL DIPERSOALKAN Indonesia Butuh Labelisasi Haram YOGYA (KR) - Rektor Universitas Leiden Belanda, Prof Dr Carel Stolker dan rombongan melakukan kunjungan ke Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam kunjungan tersebut Carel Stolker menyerahkan dokumen (sejumlah berkas) dan penghargaan Diploma untuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Diploma itu diberikan sebagai bukti bahwa Sultan Hamengku Buwono IX sebagai alumnus Universitas Leiden karena pernah kuliah di Universitas Leiden. "Meskipun Sultan Hamengku Buwono IX, tidak sempat menyelesaikan kuliahnya karena dalam situasi perang dan dipanggil ke Indonesia. Tetapi, Sultan Hamengku Buwono IX, tetap tercatat sebagai alumnus Universitas Leiden," terang Carel Stolker di Gedung Jene KR-Effy Widjono Putro Sri Sultan Hamengku Buwono X mendapat penjelasan dari Rektor Universitas Leiden tentang berkas-berkas administrasi perkuliahan Sri Sultan HB IX. Kraton Yogyakarta, Kamis (27/2). Rombongan dari Universitas Leiden tiba di Kraton sekitar pukul 13.30 WIB disambut Sri Sultan Hamengku Buwono X, beberapa kerabat dari Kraton serta keempat putri Sultan. Yaitu GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno dan GKR Bendara dan suaminya KPH Yudhonegoro. Carel Stolker menyatakan, selama kuliah di Leiden tahun 1936-1939 Sultan HB IX, mengambil kuliah tentang * Bersambung hal 7 kol 1 JAKARTA (KR) - Pro kontra labelisasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa lembaga dan badan halal dari organisasi tertentu, terus menuai perdebatan. Bahkan MUI disarankan tidak lagi menerbitkan sertifikat halal tetapi 'sertifikat haram'. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, Kamis (27/2) berpendapat, produk yang seharusnya diberi label atau sertifikasi di Indonesia bukanlah produk yang halal, melainkan produk haram. "Untuk Indonesia yang diperlukan bukan label halal, tapi label haram. Karena mayoritas penduduk Indonesia Islam," kata mantan Mensesneg Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I itu. Menurut Yusril, di negara Islam pemberian label haram terhadap produk yang tidak boleh dikonsumsi umat Islam akan menjadi lebih simpel dan mudah. Terlebih, jumlah produk yang haram sudah barang pasti jauh lebih sedikit dibanding produk yang halal. "Kalau saya kemarin pergi ke Filipina misalnya, yang ditandai memang produk halal, karena mayoritas penduduk adalah Katolik. Kalau mayoritas Muslim kok dikasih halal juga. Kan aneh," ujarnya. Masalah pemberian sertifikasi halal ini memang masih menuai sorotan. RUU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014. Selain mengatur mengenai tarif dan PNBP, RUU itu juga akan mengatur soal lembaga yang akan memberikan sertifikasi halal. Usulan mengenai lembaga * Bersambung hal 7 kol 1 PKPI Usung Platform Ekonomi Kerakyatan ERUPSI Gunung Kelud membuat puluhan ribu warga sekitar mengungsi, meninggalkan harta bendanya. Untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita tersebut, KR membuka dompet sumbangan pembaca. Sumbangan diharapkan berupa uang, tak berbentuk barang. Diberikan di bagian keuangan SKH KR, Jl P Mangkubumi 42 Yogyakarta atau melalui rekening Bank BRI Cabang Mlati, Yogyakarta No. 0409-01-000180-56-1 atas nama Dompet KR Peduli Bencana Gunung Kelud. NO NAMA ALAMAT RUPIAH 182 NN Jl. Trimargo Wetan Yogya . . . . . . . . . . . . . . . 1,000,000.00 183 Honda Jogja 2 Peduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202,300.00 184 Ninani Aksesoris Bola Blotan RT 02 RW 40 Wedomartani Ngemplak Sleman . . . . . . . . . . . . 110,000.00 185 Supriyono Wirokerten Jogja . . . . . . . . . . . . . . . . 450,000.00 * Bersambung hal 25 kol 1 SISTEM ekonomi Indonesia yang cenderung liberal telah menyimpang dari amanah UUD 1945 Pasal 33. Tingginya angka kemiskinan bangsa ini bersumber pada sistem ekonomi liberal. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengusung platform perubahan dengan mengembalikan perekonomian Indonesia pada semangat ekonomi rakyat. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI DIY, Drs Barnot B Sabarno SH MH mengatakan, masyarakat Indonesia mengharapkan kesejahteraan dalam tiga tumpuan utama ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Hal itu belum tercapai karena terjadinya ketidakadilan dalam sistem liberal yang pro-kapitalis. "Ekonomi berbasis kerakyatan selaras dengan visi PKPI, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial dengan menjunjung tinggi supremasi hukum," katanya saat silaturahmi dengan Redaksi Kedaulatan Rakyat, Rabu (26/2). Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) PKPI Yogyakarta, R Muchtar SSos SH Mhum mengatakan, pengelolaan ekonomi berbasis kerakyatan dilakukan dengan Berita terkait PKPI lainnya di halaman 20 meningkatkan kapasitas koperasi dan memandirikan perekonomian rakyat. Para pendiri bangsa mengamanatkan koperasi sebagai penyangga perekonomian Indonesia. "Tapi kenyataannya posisi koperasi saat ini sangat lemah, tidak berdaya oleh ekonomi liberal," ujarnya. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa, diyakini mampu meningkatkan daya saing jika masyarakat mendapat akses ekonomi yang adil. Untuk memandirikan perekonomian rakyat, PKPI mempunyai platform perubahan meliputi pertanian dan perkebunan, industri, pertambangan, serta pengentasan rakyat dari kemiskinan. Menurut Muchtar, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, tapi produk pangan bergantung pada impor. Kapasitas pertanian lemah sehingga tidak mampu mengatasi kesenjangan ekonomi yang justru makin lebar. Peningkatan * Bersambung hal 7 kol 1 KR-Franz Boedisoekarnanto Drs Barnot B Sabarno SH MH q MELETUSNYA Gunung Kelud sering dijadikan sebagai tonggak-waktu alat pengingatingat saat lahir seseorang. Almarhum Simbah Kakung saya pernah cerita, dia dikhitan umur 13 tahun, sehari setelah Gunung Kelud njeblug tahun 1901. Simbah putri dilahirkan bersamaan jeblugnya Gunung Kelud tahun yang sama. Dengan pola sama, generasi yang lahir sekian hari sesudah (atau bersamaan dengan) njeblugnya Gunung Kelud Jumat Wage 14 Februari 2014 nanti bisa cerita kepada anak cucu, bahwa dia lahir bersamaan dengan (atau sekian hari sesudah) meletusnya Gunung Kelud tahun 2014!--Iya, kan? -(Kiriman: Winarno S Hadipuro, Jalan Prof Dr Supomo SH No 35, Yogya 55164, Telp {0274} 417235)-b

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) KOTAYOGYA Gerindra Cita-citakan Kemandirian Pangan RI KR-Franz Boedisoekarnanto Jajaran pengurus Partai Gerindra di ruang Dirut KR. YOGYA (KR) - Indonesia punya potensi luar biasa besar untuk mencapai kemandirian di bidang pangan. Sangat disayangkan tidak ada kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap petani, bahkan pemerintah terlalu bergantung pada impor. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bercita-cita mentransformasi bangsa ini dengan mewujudkan kemandirian pangan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Prof Dr Ir Suhardi MSi mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI sama sekali tidak berpihak pada petani. "Sekitar 60-70% total APBN berputar di Jakarta, kemudian 10% lagi di kota-kota besar. Alokasi untuk petani hanya 1%. Di sisi lain, Indonesia tempat paling nyaman untuk pasar pangan dunia berkat kebijakan impor," katanya saat silaturahmi dengan Direksi PT BP KR di Jalan P Mangkubumi 40-42 Yogya, Kamis (27/2). Menurut Suhardi, bangsa ini menghamburkan uang dengan mengimpor gandum senilai triliunan rupiah. Sementara tanaman pangan asli Indonesia yang berlimpah ruah malah tidak dipelihara dan tidak dikembangkan. Selain tanaman pangan, Gerindra mendorong bangsa Indonesia untuk tanaman seperti kemiri atau meranti yang mempunyai manfaat dan nilai investasi luar biasa. Dikatakan, bangsa paling makmur di dunia, yang tidak memperoleh kekayaan dari merampok atau menjajah, adalah negara-negara Skandinavia dan Kanada. Negara-negara itu hasil utamanya adalah tanaman hutan dan panennya baru 100 tahun. Sayangnya, bangsa ini bukan tipe suka menanam, tapi menebang," ujarnya. Ulasan lebih lengkap mengenai Partai Gerindra dapat dibaca di KR edisi Sabtu (1/3) (Bro)-a besok. DIES FK UGM-HUT RS SARDJITO APBD TUNTAS DENGAN SYARAT Banggar Lepas Tangan Jika Muncul Persoalan YOGYA (KR) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta 2014 akhirnya dapat dituntaskan setelah Pimpinan Dewan menandatangani Surat Keputusan (SK). Hanya saja, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta mensyaratkan agar seluruh rekomendasi Gubernur dilaksanakan tanpa pengecualian. Dengan demikian, jika kemudian hari ada rekomendasi yang tidak dijalankan dan muncul persoalan, maka Banggar tidak akan bertanggung jawab. Seluruhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "SK Pimpinan Dewan sudah kami serahkan. Kami hanya minta supaya semua rekomendasi dijalankan dan apapun risikonya, Pemkot yang menanggung," terang Ke- tua Banggar DPRD Kota Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti usai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta, Kamis (27/2) sore. Meski lepas tangan terhadap konsekuensi pelaksanaan Perda APBD 2014, namun fungsi budgeting tetap dilakukan oleh dewan. Salah satunya mengagendakan pembahasan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Kesehatan Primer untuk Mendukung Keselamatan Pasien melalui Pelaksanaan JKN," ujar Prof Suhardjo. Menurutnya, salah satu kelompok kerja ASM menggelar seminar 'Sucesfull Cataract Surgery oleh bagian Ilmu Kesehatan Mata FK-UGM dan RSUP Dr Sardjito kerja sama dengan Persatuan Dokter Ahli Mata Indoneia (Perdami) di Yogyakarta, 1 Maret 2014. Selain itu juga digelar bazar multiproduk 'MediArt Bazaar', temu alumni di Joglo Alumni FK UGM, Sabtu (1/3) pukul 18.30 WIB dilanjutkan dengan gelar wayang kulit dengan (Asp)-a lakon 'Sesaji Raja Suya'. Mara Advertising Luncurkan Iklan Gowes YOGYA (KR)- PT Mara Advertising meluncurkan cycle advertising sebagai alternatif beriklan dimedia luar ruang bernama Iklan Gowes. Terhitung sejak 1 Januari 2014, media ini telah beroperasi di area Yogyakarta, Sleman dan Bantul da- KR- Istimewa Iklan Gowes saat melintasi Tugu Yogya. lam ringroad. Menurut Adhy Prihantoro selaku Managing Director PT Mara Advertising, sejak dioperasikan ternyata iklan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk para pengiklan sendiri. "Iklan Gowes ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat menjangkau rute-rute yang strategis, lebih efektif dalam penyampaian pesan, biaya relatif lebih efisien serta dapat langsung berinteraksi dengan target market," ungkapnya kepada KR, Kamis (27/2). Dijelaskan, Iklan Gowes merupakan produk iklan dengan sepeda yang didesain khusus untuk membawa media reklame dengan ukuran 1 meter x 2 meter x 2 sisi dan digowes melewati area-area strategis di Yogya dan sekitarnya. Tentu kehadirannya sekaligus menjawab kebutuhan media iklan luar ruang yang ramah lingkungan dan tidak mengganggu keindahan serta tatanan ruang (*-1)-a publik. antara komisi dengan instansi Pemkot agar APBD dapat segera dicairkan. Sementara Ketua TAPD Kota Yogyakarta, Titik Sulastri menjamin semua rekomendasi dari Gubernur akan ditindaklanjuti. Saat ini pihaknya tinggal melakukan penjabaran sesuai pos anggaran di tiap SKPD. Sedangkan Sekretaris TAPD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono memaparkan, rekomendasi Gubernur tersebut lebih bersifat teknis. Antara lain menyangkut pencermatan honorarium pegawai serta perubahan rekening daerah. Sistem honorarium tersebut yang menjadi sorotan cukup panjang. Namun Kadri mengungkap- MAN Yogyakarta III Gelar Kompetisi Mapel UN SMP Gelar Wayang Kulit dan Seminar YOGYA (KR) - Dies Natalis ke-68 Fakultas Kedokteran (FK) UGM dan HUT ke-32 RSUP Dr Sardjito diwarnai dengan berbagai kegiatan ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, seni dan budaya seperti wayang kulit. Kegiatan ini bukan semata-mata hanya untuk sivitas akademika FKUGM atau RSUP Dr Sardjito, tetapi untuk masyarakat umum. Menurut Prof dr Suhardjo SpM(K), Kamis (27/2) kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan antara lain seminar ilmiah dalam Annual Sientific Meeting (ASM). "ASM mengangkat tema 'Peran Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam Mengembangkan Sistem Pelayanan ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 2 KR-Yuwono Panitia Komunega #2 saat bersilaturahmi di redaksi KR. YOGYA (KR) - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Yogyakarta III (Mayoga) akan menggelar kompetisi Mata Pelajaran Ujian Nasional (Mapel UN) tingkat SMP/ MTs, (Komunega #2), Minggu (2/3) mendatang mulai pukul 07.00 WIB-selesai. Selain dalam rangka mengetahui kemampuan siswa, kegiatan ini sekaligus sebagai ajang promosi sekolah. Kompetisi Mapel UN SMP/ MTs se-DIY - Jateng untuk penyelenggaraan tahun ke- dua ini akan memperebutkan trofi dari rektor UNY dan uang pembinaan dengan total Rp 5 juta. Khusus bagi juara 1-3, juga berkesempatan mendapatkan beasiswa SPP jika melanjutkan sekolah di Mayoga. “Kompetisi melombakan 4 mapel UN yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA dengan sistem penilaian nilai tertinggi untuk penyelesaian 20 soal. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memberikan moti- vasi siswa SMP sederajat untuk lebih siap menghadapi UN 2014,” kata Humas Mayoga, Mucharom MSi bersama panitia kegiatan saat bersilaturahmi di Redaksi Kedaulatan Rakyat, Kamis (27/2). Rombongan panitia diterima staf kehumasan KR, Suci Aryadien. Khusus bagi kompetisi Mapel UN, peserta dibatasi sebanyak 500 siswa dengan kontribusi sebesar Rp 25 ribu. Pendaftaran juga dapat dilakukan di Mayoga pada jam kerja atau via SMS dengan format (nama)- (asal sekolah)-(mapel) dikirim ke (*-29)-a 081229343773. kan, pencermatan honor pegawai itu bukan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pegawai. Melainkan segi pembiayaan yang harus dicermati ulang. "Kemarin sudah kami konsultasikan ke Pemda DIY dan memang segi pembiayaan. Makanya honor juga sudah kami sesuaikan, yakni memotong 30 persen untuk PNS dan 20 persen untuk non PNS," pa(R-9) -a parnya. Bimbel Master Dukung Klinik OSN YOGYA (KR) - Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 dalam waktu dekat akan segera digelar. Rencananya OSN untuk SMP akan dilaksanakan di Padang Sumatera Barat, sedangkan untuk SD dan SMA akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, kegiatan Klinik sains SMP Kota akan menggandeng Bimbingan Belajar (Bimbel) Master untuk persiapan. "Dengan melibatkan Master kualitas penyelenggaraan dan fasilitas pembelajaran bisa jauh lebih kondusif dari tahun-tahun sebelumnya," kata Kasi Manajemen Sekolah Bidang Dikdas, Drs Aris Widodo, Kamis (27/2) Ia menyatakan, Disdik Kota mempersiapkan OSN penyelenggaraan Klinik Sains bagi 60 calon peserta OSN pada bidangbidang akademik. Di antaranya Matematika, Biologi, Fisika dan IPS yang akan diikuti masingmasing 15 siswa per mata pelajaran. Program intensif dilaksanakan 27 Februari - 6 Maret (Ria)-a 2014.

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) GUNUNGKIDUL ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 3 Partai Politik Sepakat Tidak Saling Intimidasi WONOSARI (KR) - Para pimpinan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dengan lantang menyuarakan deklarasi kampanye damai di Bangsal Sewokoprojo, Kamis (27/2). Deklarasi berisi antara lain, parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berjanji selama kampanye berlangsung tertib, aman, saling menghormati, bermartabat, tidak saling melakukan kekerasan, intimidasi serta menghindari politik uang. Dari 12 parpol satu pimpinan parpol tidak hadir yakni Partai Hanura. Dari 13 calon anggota DPD asal DIY yang hadir ada dua calon dan dua lagi mewakilkan. Deklarasi kampanye damai selain dihadiri Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos, Ketua DPRD Drs Budi Utama MPd, Kapolres AKBP Faried Zulkarnaen SIK, anggota muspida, Ketua KPUD M Zaenuri Iksan, anggota Panwaslu Budi Haryanto. Ketua KPU Gunungkidul, M Zaenuri Ikhsan SAg mengatakan, mendekati pemilu yang tinggal beberapa hari lagi, suhu politik sudah semakin memanas. Diperlukan komitmen dan kesepakatan bersa- ma untuk menciptakan pemilu yang aman, kondusif jujur dan adil serta bermartabat. Dikatakan, sejak satu tahun terakhir sudah terjadi pelanggaran pemasangan atribut atau alat peraga kampanye sebanyak 2.000 pelanggaran. "Untuk itu perlu ada kesepahaman untuk menciptakan kampanye dan pemilu yang damai," ujarnya. Sementara itu, Kapolres AKBP Faried Zulkarnaen meminta kepada seluruh pimpinan parpol dan simpatisan parpol untuk mentaati aturan dan kesepakatan yang telah dibuat bersama seluruh pimpinan parpol dan calon anggota DPD. Pihaknya mengimbau agar dalam pelaksanaan kampanye tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk menghindari jatuhnya korban, serta memreteli sepeda motor dengan cara memblombong knalpot. "Kami berharap Gunungkidul tetap kondusif dan aman serta damai," ucapnya. Bupati Gunungkidul Hj Ba- DIGELONTOR RP 1 MILIAR 2015, Kecamatan Kelola PIWK Mandiri WONOSARI (KR) - Mendorong penguatan kecamatan, mulai 2015 mendatang, Pemkab Gunungkidul akan memberikan kewenangan bagi camat untuk mengelola dana Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Dana tersebut sebelumnya dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga melalui pelimpahan kewenangan, pembangunan di kecamatan hingga desa semakin maju. "Rata-rata tiap kecamatan akan menerima dana Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar," kata Ir Syarief Armunato MM Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan (Bappeda) Gunungkidul, Kamis (27/2). Dikatakan, pelimpahan kewenangan tersebut sebagai bentuk pendekatan layanan kewilayahan. Dana yang masuk di kecamatan bisa dialokasi kegiatan fisik dan non fisik. Petugas kecamatan harus bisa menyusun rencana strategis , sebab dana tersebut akan langsung dikelola. Pertumbuhan kewilayahan di masing- masing kecamatan harapannya semakin meningkat. "Tugas SPKD nantinya akan berkurang dan kecamatan bisa memetakan pembangunan di wilayahnya," ujarnya. Pada 2014 ini, lanjut Syarief, dialokasikan PIWK Rp 18 miliar, namun pengelolaannya masih dilakukan SKPD atau dinas. Pada 2015 mendatang, dana akan ditambah menjadi Rp 21,6 miliar. Persentasenya 60 persen diberikan merata ke kecamatan dan 40 persen sesuai mekanisme indikator. Artinya ada kecamatan khusus yang mendapatkan prioritas berdasarkan luas wilayah, kemiskinan dan indikator lainnya. "Pelimpahan pengelolaan PIWK di kecamatan juga dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan yang berdampak pada pengurangan angka kemiskin(Ded)-f an." jelasnya. TEKAN KRIMINALITAS PELAJAR Siswa MIN Semanu Dilatih PBB SEMANU (KR) - Untuk menekan kriminalitas di kalangan pelajar, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Semanu mengikuti latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) serta penyuluhan hukum, Kamis (27/2). Kegiatan dibuka Kasi Madrasah Kementerian Agama Gunungkidul, Drs H Andar Prasetyo MA dan dihadiri Kapolsek Semanu AKP Riyanto serta Kepala MIN Wahidin SAg MA. "Berbagai agenda yang diselenggarakan sekolah dimaksudkan siswa memiliki kegiatan positip. Program ini juga dalam rangka mencegah pelajar terlibat tindak kriminalitas," kata Wahidin SAg MA di dampingi AKP Riyanto. Kapolsek menambahkan, melalui sinergi antara sekolah, kepolisian serta berbagai pihak, diharapkan tercipta situasi dan keamanan yang kondusif. Penyuluhan untuk membentuk perilaku siswa agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pada kegiatan ini disosialisasikan bahaya narkoba maupun minuman keras. Siswa juga dibina untuk menjadi petugas Patroli Keamanan Sekolah. Sementara Drs Andar Prasetyo mengungkapkan, serangkaian kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan mampu membentuk siswa terampil dan cerdas. Program yang melibatkan pihak kepolisian perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga membentuk generasi yang disiplin dan berbudi pekerti luhur. (Ded)-f JADWAL IMAM DAN KHATIB Masjid di Gunungkidul, Jumat (28/2) Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari H Kamidjan MA Nurul Hadi Ledoksari Drs Rubino MSi Al Muttaqin Ledoksari Sarwono SPd Puri Handayani Ledoksari H Iskanto AR SAg Darul Falah Kranon H Mustakim MA Nurul Hasanah Kepek I Ahsan Jihadan MSi Nurul Huda Kepek I Drs Ngadimin At Takwa Jeruk Kepek Sangadi Aviciena RSUD Wonosari M Sujadi Safinatunnajah Trimulyo I Drs H Yusuf MSi Al Hidayah Trimulyo II Suwardoyo SPdI Syaroful Ummah Tegalmulyo Kepek Drs H Muh Yusuf AR MA Baitussalam Sumbermulyo H Mukhotib MPdI Al Mujahidin Ringinsari H Untung Santoso SE MA Al Mufaridun Barat Terminal HM Sukamto SAg Nurul Falah Madusari H Syafrudin Darussalam Jeruksari Wasiran Maruf SPd An Nuur Jeruksari Drs Hananto Al Musafir Kodim 0730 GK H Aminuddin Rasyid MA Al Muqorrobin Tawarsari Ahmad Riyadi Baitul Quddus Pandansari Drs H Mardi Al Amin Gadungsari Drs H Andar Jumailan MM Al Falah Gadungsari Sujarwanto Baitul Hidayah Polres GK Drs Khodirin MSi Baitul Muwahidin Baleharjo Tumidjo SPd MHum At Taubah Rutan Wonosari Suharjiman SAg An Nuur Mulyosari Baleharjo H Darban Arif At Tarbiyah Disdikpora GK Drs Mamad MM Al Muhajirin Rejosari Baleharjo Hartanto SAg Al Fatah Wukirsari Baleharjo Harun Suyanto SAg Al Muttaqin Tegalsari Tupanto SPd Al Azhar Karangrejek Drs H Supomo Mujahid Mufti Sularno SPd Nurul Mutaqin Tegalsari Mujahid SPd Adlan Kranon Drs Poniman Haryanto SMA Muh Wonosari Ledoksari Drs Jarot Budi Santoso. (Ria)-f KR-Agus Waluyo Pimpinan parpol mendeklarasikan kampanye damai. dingah menyambut baik dengan adanya deklarasi kampanye damai. Seluruh komponen masyarakat terutama pimpinan parpol dan simpatisan harus memberikan kontribusi untuk menciptakan pemilu damai dan bermartabat, dengan penuh kesadaran menggunakan hak pilihnya dengan ber- bondong-bondong datang ke TPS. "Deklarasi ini diharapkan mampu membuat kondisi lebih aman, tertib dan damai," ungkapnya. Deklarasi damai ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh pimpinan parpol dan calon anggota DPD serta pejabat yang hadir. (Awa)-f

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) BANTUL ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 4 KURANGI BEBAN PRODUKSI PEDAGANG Dewan Berharap Retribusi Pasar Digratiskan BIDIK ANAK USIA DINI BNNP Gencarkan Metode Dongeng BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY terus menggencarkan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat luas. Khusus bagi anak usia dini, metode dongeng atau story telling dianggap efektif dalam penanaman nilai. Metode dongeng kepada anak-anak sebenarnya sudah sering dilakukan sejak 2013 lalu. Namun karena mendapat respons positif, hal itu kembali digiatkan untuk program sosialisasi sepanjang tahun ini. "Kegiatan mendongeng ini dilakukan kepada anak-anak TK, untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba kepada anak dengan cara yang menyenangkan," ujar Staf Bidang Pencegahan BNNP DIY, Santy Dwi Kristina SKM, Kamis (27/2). Kemarin metode dongeng pertama kali dilakukan di tahun ini untuk 30 murid TK Al-Harits Berbah Sleman. Pemahaman tentang permasalahan narkoba seharusnya memang mulai ditanamkan sejak dini. Hal tersebut untuk mengantisipasi pengaruh buruk narkoba yang mulai mempengaruhi berbagai kalangan, termasuk anak-anak melalui berbagai modus. Santy menambahkan, mendongeng dengan sarana boneka tangan ternyata cukup efektif. Murid TK Al-Harits cukup antusias menyimak setiap cerita yang dibawakan oleh pemandu. "Anak usia TK masih belum bisa membedakan antara alam nyata dan imajinasi, sehingga pesan harus disampaikan dengan cara yang ringan dan dapat diterima anak-anak," imbuhnya. Oleh karena itu, respons positif anak-anak menjadi modal bagi BNNP DIY dalam menggencarkan metode dongeng. Harapannya, sejak dini anak sudah memahami bahaya narkoba dan kelak mampu membentengi diri dari pengaruh negatif. Hal ini juga sejalan dengan program internasional pencegahan narkoba oleh (R-9)-m PBB. PERTAMA KALI DI DIY 21.140 Orang Menulis Alquran YOGYA (KR) - Pertama kali akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), puluhan ribu orang terlibat dalam Indonesia Menulis Alquran yang akan dilangsungkan Minggu (16/3) mendatang mulai pukul 09.00 di GOR Amongrogo Yogyakarta. Acara tersebut digagas Yayasan Ummul Quro Indonesia, yang beralamat di Jalan Kusumanegara, Gang Tugiyo No 904 Muja-muju Umbulharjo Yogyakarta. "Peserta diminta menulis tebal pada Alquran follow line. Kami sediakan 35 mushaf. Setiap mushaf terdapat 604 halaman. Seorang hanya menulis 1 halaman. Sehingga untuk 1 mushaf butuh 604 orang. Jadi 35 mushaf perlu 21.140 orang penulis," terang Ustaz Zien, Ketua Pembina Yayasan Ummul Quro Indonesia sekaligus Ketua Panitia acara kepada KR, Kamis (27/2). Guna mendukung acara tersebut disediakan pula 4.965 mushaf Alquran the follow line. Jumlah itu akan ditulis tebal dan difinishing menggunakan komputer. Ditambah dengan 35 mushaf yang akan ditulis tebal secara manual, maka jumlah total ada 5.000. "Jika semua sudah jadi mushaf yang rapi, akan kami sumbangkan ke masjid yang membutuhkan. Tak hanya di Yogya, tapi juga di luar Jawa," jelasnya. Ditambahkan, ada syarat-syarat bagi peserta. Mereka harus membawa pensil 2B, penghapus, rautan. Menetapkan niat 'tulisan jadi amal jariyah' serta infak Rp 5.000 diberikan saat mendaftar. Pendaftaran di Bagian Promosi SKH Kedaulatan Rakyat, Jl P (*-2)-m Mangkubumi No 40-42 Kota Yogyakarta. JADWALIMAM DAN KHATIB Masjid di Bantul, Jumat (28/2) Kecamatan Bantul: Masjid Agung Manunggal, Drs H Saebani. Jamasba, H Jiriban SH CN. Muqorobin, Panut SPd. Al Muna Gowokan, Markhaban BA. Al Muhtada Keyongan, Drs Suparmadi. Al Abwa Priyan, Basyir BA. Kholid Bin Walid Palbapang, Daliman. Al Fajar Palbapang, Sarimbi. Cholil Masyuri Ringinharjo, K Nur Muh Mahfud. An Najah Ringinharjo, H Fachrudin SAg. Kecamatan Sewon: Masjid Nurul Hujjah Bangunharjo, Hasyim Abdullah. Ar Rahman Tarudan Bangunharjo, H Condri Cahyono. Nurul Huda Ngoto, R Khozen FA. Al Janah Jetis, Sukardi. Adz Dzikro Sudimoro, Drs H Djuweni. An Nur Pandean, Fathurohman. Ridwanillah Dadapan, K Nurhadi. Al Huda Tembi Timbulharjo, HES Karjan. Al Hidayah Kepuhan, Dalhari. Al Taqwa Diro, Drs Suharyanto. An Najwa Kweni, Drs Bahroni. Kodama Krapyak, Drs KH Ashari Abta MPdI. Darussalam Bakung, Ahmad Widodo SH. Al Mukmin Glugo, KH Muhadi Zainudin Lc MA. Kecamatan Jetis: Masjid Al Makmur Bembem, Drs Kawidi. Baituridwan Karangsemut, Maksum. Al Fatah Beji, Anwari Bakri. Kecamatan Bambanglipuro: Masjid Ar Rahman Sawungan Sumbermulyo, Poniran. Al Amna Jogodayoh, Panut Zairi SPd. Ihsanul Murtadho Sarang , Wajidi. Al Ihsan Plebengan, Zarowi. Nurul Yaqin Pete, Sahadi. Miftahus Tulasan, Wakidi. Kecamatan Pandak: Masjid Marsidullah, H Mulyanto. Al Amna, Muhadi. Baiturahman, Ahmad Azar SPd. Baiturohim, Saidi SAg. Kecamatan Sedayu: Masjid Kebondalem Srontakan Argomulyo, H Mursidi. An Nafi Puluhan, Drs Kasiman. Sholihin Klangon, Ngesti Widodo. Hikmatul Karimah Gunung Bulu, Iwanto. Mujahidin Bakal Pokok Argodadi, Siradahudin SPd. (Roy)-m BANTUL (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul berharap retribusi pasar bagi pedagang digratiskan. Dengan dibebaskannya retribusi pasar tersebut akan mengurangi beban produksi pedagang pasar. Hal ini bertujuan supaya pedagang pasar bisa benar-benar bersaing dengan pedagang pasar modern, seperti toko jejaring, supermarket dan sebagainya. Anggota Komisi C DPRD Bantul, Drs H Aslam Ridhlo kepada KR, Kamis (27/2) memaparkan, beberapa alasan mendasar penggratisan retribusi pasar ada beberapa hal, seperti retribusi dibayar oleh masyarakat karena adanya pelayanan yang diberikan oleh Pemkab, seperti los, kios, area arahan lahan dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, yakni sanitasi, saluran air, mandi cuci kakus (MCK), keamanan dan sebagainya. Namun imbuh Aslam, belanja-belanja konstruksi, seperti itu sebenarnya diusulkan dari Tuntutan Honorer K2 Dipertimbangkan BANTUL (KR) - Rombongan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau pegawai honorer K2 Bantul, Rabu (26/2) lalu berhasil menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abubakar di Jakarta, untuk menyampaikan tuntutannya, agar semua honorer K2 bisa diangkat menjadi CPNS. Sbelum menghadap menteri, sebelumnya Senin (25/2) para honorer K2 audiensi dengan DPRD Bantul. Sebanyak 27 orang yang mewakili 700 honorer K2 se-Bantul berangkat ke Jakarta Selasa (26/2) sore, langsung ke kantor Kementerian PAN-RB. Rombongan yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Drs Supriyanto MM, komisi D DPRD Bantul, Sarinto SPdI dan Jupriyanto SSi, serta Ketua PGRI Bantul Drs H Sahari. Honorer K2 Bantul yang diketuai Subardi, menyampaikan tuntutan kepada Menteri PAN-RB, agar semua honorer K2 di Bantul dapat diangkat menjadi CPNS, seperti pengangkatan yang pernah dilakukan terhadap honorer K1. Walaupun dengan cara bertahap, tetapi penyelesaian honorer K2 bisa tuntas. Menurut Subardi sepulang dari Jakarta Kamis (27/2) kepada KR, tuntutan yang disampaian kepada Menteri PAN-RB sudah diterima dan akan menjadi pertimbangan di kementerian. (Jdm)-m Dana Alokasi Khusus (DAK). "Toh selama ini dari 29 pasar yang ada di Bantul selalu ada alokasi anggaran, untuk belanja konstruksi pembangunan pasar. Akan tetapi, selama itu pula keluhan pedagang pasar terhadap fasilitas sarana dan prasarana bangunan selalu ada. Mana yang atapnya bocor, saluran air belum memadai, kalau hujan selalu tampias, belum soal keamanan, sampah dan sebagainya," urai Aslam. Padahal, sesuai dengan peraturan, masyarakat yang membayar retribusi itu karena adanya layanan fasilitas yang memadai. "Retribusi berbeda dengan pajak, kalau pajak dibayar oleh masyarakat, karena kewajiban sebagai warga negara. Artinya kalau kita memungut retribusi konsekuensinya kita harus menyediakan layanan fasilitas," tegas Aslam lagi. Ditambahkan Aslam, jumlah retribusi yang diterima oleh pemkab dalam setiap tahun belum berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pasar. "Kalau soal tanggung jawab pedagang pasar terhadap fasilitas pasar itu tergantung kesiapan dinas pasar dalam melakukan koordinasi dengan para peda- gang pasar, terutama untuk membangun. Kesadaran menumbuhkan kemandirian," tambahnya. Diakui Aslam, retribusi pasar di Bantul paling murah di banding kota/kabupaten. Selain itu, pasar tradisional di Bantul merupakan pasar yang masih paling kondusif di DIY serta pengendalian pasar modern di Bantul juga paling kondusif. "Retribusi memang harus digratiskan, supaya dinas pasar efektif melakukan pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar. Mereka tidak disibukkan dengan pungutan re(Aje)-m tribusi," tegasnya. KETUA PN SIAP BANYOLAN Bupati: ”Nembang Jawa Ki Angel Ya” BANTUL (KR) - Pergelaran wayang kulit tiga dalang, dalam rangka gelar budaya Bantul 2014, yang dijadwalkan dilangsungkan Sabtu (15/2) silam, tetapi karena terjadi hujan abu vulkanik dari Gunung Kelud, sehingga baru bisa digelar Jumat (28/2) malam nanti, di Pendapa Parasamya Bantul, mulai pukul 20.00 WIB. Ketiga dalang yang akan menyajikan lakon lahirnya Gatutkaca, yakni Ki Dr Yanto SH MH (Ketua Pengadilan Negeri Bantul), Ki Agus Jumarto SH MH (Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu), dan Ki Subiyantoro dari Gunungkidul. Yang menjadi waranggono atau sinden, Bupati Bantul, Hj Sri Surya Widati, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Retno Hajantari Iriani SH dan Ketua DPRD Bantul, Tustiyani SH, serta mantan Kapolres Bantul, Dewi Hartati. Bintang tamunya, Dimas Tejo, Wiwid Widyawati, Endah Laras dan Waluh. Dr Yanto dihubungi KR di ruang kerjanya Kamis (27/2) mengaku, sudah siap dengan ba- nyolannya. Untuk memainkan wayang yang akan dilangsungkan malam nanti, Dr Yanto sudah melakukan latihan beberapa kali di rumah Ki Subiyantoro. "Tunggu mainnya saja, Jumat malam nanti," katanya. Bupati Bantul Hj Sri Surya Widati, di sela-sela kesibukan tugasnya, juga menyempatkan diri melakukan latihan nyinden. Bupati mengaku, kalau nembang Jawa itu ternyata sulit. "Nembang Jawa ki angel ya," katanya. Tetapi Bupati nanti malam akan tetap tampil nyindeni ‘Lahirnya Gatutkaca’ bersama Kajari Bantul, ketua DPRD dan mantan Kapolres Bantul. "Gak apa-apa nanti ada sinden yang sungguhan," kata Bupati Sri Surya Widati. Sementara Dalang Ki Subiyantoro, keturunan ke-18 dalang Ki Panjang Emas dari Majapahit mengatakan, dalam mendalang nanti akan tetap memegang pakem. Seperti biasanya, Ki Subiyantoro akan memainkan wayang sesuai gagrak Sala. (Jdm)-m

KULONPROGO Kulonprogo Ujicoba Padi ’Serang’ ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 5 JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 ( 27 BAKDAMULUD 1947 ) SAMIGALUH (KR) - Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) melakukan tanam perdana varietas lokal 'Serang' di Bulak Kedung Kobong Pedukuhan Sulur Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, Kamis (27/2). Untuk sementara lahan yang dijadikan ujicoba oleh Kelompok Tani Sido Makmur untuk varietas lokal Serang seluas 1 hektare (ha). Tanam padi diikuti Dinas Pertanian DIY dan Kulonprogo, Kantor Tanaman Pangan, Muspika dan lainnya. Dikatakan Ketua Kelompok Tani Sido Makmur Kusnan Haryanto karena bibit padi Serang masih terbatas, maka yang diujicoba hanya 1 ha dengan bibit sebanyak 6 kg. "Saya memang menginginkan semua ham- paran ditanami varietas lokal Serang, tapi karena bibit masih sulit maka hanya 1 ha, dan ini baru pertama kali. Nanti kalau sudah berhasil maka sekitar 20 ha akan ditanami padi Serang," ujarnya. Kusnan menjelaskan selain varietas Serang di Bulak Kedung Kobong yang luas lahannya kurang lebih 2 ha ini juga akan ditanami varietas Ladon Hitam dan Ladon Merah. Penanaman varietas lokal Serang sifatnya baru ujicoba karena terkendala kurangnya bibit. Sesuai rencana KR-Widiastuti Bupati menanam padi Serang. jika penanaman varietas Serang ini berhasil akan dikembangkan di bulak yang lain oleh Kelompok Tani Sido Makmur yang memiliki luas lahan pertanian 26 ha. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kulonprogo Ir Bambang Tri Harsono, ujicoba di Bulak Kedung Kobong, sambil menunggu pemurnian varietas. "Ini penanaman perdana sengaja mengambil lokasi yang jauh dari lokasi bulak yang lain karena sekaligus menguji resistensi varietas padi Serang dari serangan hama penyakit pengganggu tanaman padi," ujar Bambang. Sementara Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG mengapresiasi tanam padi varietas lokal Serang. Ini diharapkan akan melengkapi varietas yang sudah ada seperti Menor (Melati Menoreh) dan lainnya. "Kami ingin varietas yang ada di Kulonprogo dapat dikembangkan sebagai upaya mencintai produk lokal, sehingga di DIY punya beras yang diunggulkan," ujar Hasto. (Wid)-e PRODUKSI PANEN TURUN 2 TON Petani Tetap Adakan Wiwit dan Kenduri WATES (KR) - Para petani di wilayah Dobangsan, Desa Giripeni mengadakan upacara tradisi mengawali panen padi, wiwit dan kenduri sawah meskipun produksi Gabah Kering Panen (GKP) di musim tanam (MT) pertama mengalami penurunan sekitar 2 (dua) ton per hektare, Kamis (27/2). Tradisi wiwit dan kenduri sawah diawali dengan kirab gunungan tumpeng, ingkung dan ubarampe oleh puluhan petani dari pemukiman penduduk ke tempat upacara di tengah sawah. Usai kirab dilanjutkan pembacaan doa dan makan bersama. Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Ir Bambang Tri Budi Harsono bersama jajarannya dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Eko Wisnu Wardhana. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Giripeni, Untung Suharjo dan Bendahara Kelompok Tani 'Martani', Suharyono mengungkapkan produksi panenan padi di MT pertama terjadi penurunan karena banyak serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). "Produksi panenan padi MT pertama tahun lalu bisa mencapai 9,5 ton per hektare. Tahun ini turun sekitar dua ton, hanya Rp 7,6 ton. Tanaman padi banyak diserang hama penggerek batang dan kresek," tutur Untung. Meskipun produksi panenan mengalami penurunan, katanya para petani tetap mengadakan upacara tradisi wiwit dan kenduri sawah. Kegiatan tersebut dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. "Petani tetap bersyukur. Meskipun ada serangan OPT tetap masih bisa panen," jelasnya. Luas persawahan di wilayah Desa Giripeni yang digarap kedua kelompok tani 85 hektare. Luas areal tanaman padi 65 hektare, selebihnya areal pertanian surjan. Menurut Suharyono, baru pertama produksi panenan padi pada MT pertama padi mengalami penurunan akibat adanya serangan OPT. Petani sudah berupaya gerakan pengendalian terhadap serangan hama penyakit. "Baru kali ini panen padi MT pertama banyak serangan OPT," (Ras)-e ujarnya. JADWAL IMAM DAN KHATIB Masjid di Kulonprogo, Jumat (28/2) MASJID Agung Wates Abdul Rahman Jami' Wates Afnan Zuhdi At Taubat Bardjo Masyfa Wates Ngadini Ainurrahman Polres Damanhuri Asy Syifa Wates Suyatno At Taqwa Bendungan Agus Purnomo At Thohiroh Giripeni Hardiyanto Siti Chatijah Wates Wakhid Adinirwanto Ali Bin Abi Tholib Kriyanan Tohari Nurul Huda Seworan Paijan Siti 'Aisyah Binti Abu Bakar Asidiq RA Pengasih Sihono Setyo Budi Agung Pengasih Syaifudin Baiturrahman Dharmais Sudiro Baitussalam Serut Ahmad Suwat'ah Puro Paku Alaman Girigondo Ali Bahroji Hashinul Muttaqien Kedundang Muh Zuhdi Nurul Huda Temon Ngadino At Taqwa Sentolo Ahmad Jauzan Al Iman Pongangan Sentolo Halimi Al Falah Sukoreno Sentolo Komari Sultan Agung Kalibawang Edi Sugito Abu Bakar Shidik Banjaroyo Sutrisno Al Iman Kisik Banjarasri Nurhadi Nurul Huda Duwet Banjarharjo Sugiyato Sunan Kalijaga Banjararum Mashuri Al Falaah Semaken III Mujiyono Jami' Jetis Gerbosari Samigaluh Misidal Al Jihad Madigondo Sidoharjo Samigaluh Kadari Al Ikhlas Pucanggading Hargomulyo Kokap Sujini/Aris Suryono Nasrullah Tapen Hargomulyo Kokap Juremi. (Wid)-e Sumber: Kantor Kementerian Agama Kulonprogo..

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) SLEMAN ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 6 PKL Selokan Mataram Tolak Mal SLEMAN (KR) - PKL Selokan Mataram yang tergabung dalam Kelompok Pengusaha Kecil Selokan Mataram (KPKSM) unit Seturan, Kamis (27/2) menggelar aksi demo di depan Rumah Dinas Bupati Sleman. Para pedagang menolak rencana pembangunan mal, apartemen di pusat pertokoan di Kledokan Caturtunggal Depok. Ketua KPKSM Dwi Darma mengatakan, para pedagang tidak pernah diajak komunikasi oleh pihak pengembang yaitu PT Surya Utama Kalaka. Bahkan pada saat pedagang minta audiensi, hingga saat ini belum ada tanggapan. Namun tiba-tiba sudah ada surat permohonan izin penggunaan sewa tanah kas desa yang letaknya di belakang kios para pedagang. "Meskipun kades dan camat sudah menyetujui, itu karena ada manipulisi seolah-olah PKL sudah ada komunikasi. Padahal pengurus belum pernah diajak bicara," kata Dwi Darma saat audiensi dengan pejabat Pemkab Sleman. Kedatangan para pedagang ditemui Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik Jazim Sumirat SH MSi, Kepala Dinas Pasar Tri Endah Yitnani, Kabag Pemdes Soekarno, dan Camat Depok Budi Harjo. PKL yang berjumlah 70 orang ini secara tegas menolak rencana pembangunan itu. Jika nanti izin diturunkan, mereka merasa akan digusur karena tanah kas desa seluas 1,3 hektare yang akan disewa terletak di belakang kios. "Kalau tanah kas desa itu dibangun, secara otomatis kami digusur. Untuk itu kami minta kepada Pemkab KR-Saifullah Nur Ichwan Para demonstran berorasi di depan Rumah Dinas Bupati Sleman. JADWAL IMAM DAN KHATIB Masjid di Sleman, Jumat (28/2) MASJID Muhajirin Griya Taman Asri Marci Sunarno SHut Al Adn Ring Road Barat no 99 Pundung, Nogotirto Gamping Ust Yuni Erwanto MSc PhD Baiturrahim Perum Sukoharjo Ngaglik takmir Al Huda Dero Pakem takmir Al Hidayah Modinan Banyuraden Gamping M Wajihudin Al Amien Perengkembang Balecatur Gamping M Didik Sleman untuk tidak memberikan izin rencana pembangunan apartemen, mal dan pusat pertokoan," pintanya. Kios yang ditempati pedagang itu merupakan tanah milik Balai Besar Wilayah Serayu Opak dan sudah mendapatkan izin. Para pedagang bisa pindah jika tanah itu akan digunakan untuk pelebaran jalan atau kepentingan umum. "Tapi ini kan bukan kepentingan umum, melain kepentingan pihak tertentu. Pedagang sangat resah dengan adanya rencana itu. Bahkan jika terjadi penggusuran, otomatis akan kehilangan mata pencaharian," ujarnya. Sedangkan menurut pegawai dari Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD), M Sugandi, izin itu sudah masuk ke BPPD Sleman. Namun belum diproses karena belum dilakukan koordinasi dengan instansi lainnya. "Nanti akan kami lihat dulu dari aspek tata ruang, pemanfaatannya, aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungannya. Setelah semua aspek dilihat, baru diputuskan diizinkan atau tidak," kata Sugandi. Staf Ahli Bupati Jazin mengatakan, masukan dari para pedagang ini akan menjadi pertimbangan Pemkab Sleman dalam mengambil keputusan terhadap pengajuan izin rencana pembangunan mal, aparteman dan (Sni)-f pusat pertokoan itu. Rahmat W Al Amien Aminah Binti Saif Sumbergamol Balecatur Ikhwanudin Ar Raudah Jl Magelang Km 5,5 Kutu Tegal Sinduadi Mlati Herman Ar Rahmah Sawitsari Condongcatur Depok H Amien Hidayat Al Hikmah Sumberan Sariharjo Ngaglik H Sukirno SH Mujahidin Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) takmir Quwwatul Islam Perumnas Condongcatur Depok Sleman Novi Afriadi Agung Dr Wahidin Sudirohusodo Ust Nasir Harits Lc Al Baraakah Mudal Sariharjo Ngaglik Ust Drs H Muslimin Hamid MPdI RS JIH Jl Ring Road Utara Condongcatur Depok Drs Syafaruddin Alwi MSi Al Huda Pelemkecut Santren Caturtunggal Depok Drs KH Dimyati Basyari MPdI Baiturrahman Klidon (Ria)-f Sukoharjo Ngaglik Ust Cecep SR.

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) SOAL ANGGARAN SKRT MS Kaban Dicecar 33 Pertanyaan JAKARTA (KR) - Mantan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban mengaku disodori 33 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antara pertanyaan itu adalah menyangkut soal suap dari Anggoro Widjojo, selebihnya menyangkut soal proses anggaran. "Penyidik menanyakan soal anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT), juga tentang Anggoro memberi uang," kata Kaban seusai menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus korupsi pengadaan SKRT di KPK Jakarta, Kamis (27/2). Mengenai Anggoro memberi uang ini, menurut Kaban, kepada Sekjennya saat menjabat Menhut. Jadi, apa yang disampaikan ke penyidik tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikannya di persidangan. Ditanya soal pernah tidaknya bertemu Anggoro, Kaban enggan memberikan menjawab. Seperti diketahui, MS Kaban saat menjabat Menhut melakukan penunjukan langsung terhadap PT Masaro Radiokom untuk mengerjakan proyek SKRT. PT Masaro adalah perusahaan milik Anggoro Widjojo. Sebelum menjalani pemeriksaan Kaban mengatakan, penunjukan PT Masaro Radiokom dalam proyek SKRT tidak ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, melainkan sudah sesuai prosedur. Ia juga menyebutkan, penunjukan itu hanya bagian dari melaksanakan tugas negara mengingat dirinya saat itu adalah Menteri Kehutanan. "Jadi, karena waktunya sangat pendek dan juga dibenarkan oleh UU, peraturan, keputusan presiden dan juga yang paling penting adalah itu untuk menjaga hubungan baik kita dengan pemerintah Amerika Serikat," kata Kaban. (Ful)-a Sultan . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 Indonesia . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 PKPI . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1 ilmu politik khususnya tentang Indonesia. Di Leiden Sultan tinggal di tiga tempat dan salah satunya adalah yang ditempati Stolker sejak lahir. Sebelum masuk ke Universitas Leiden, Sultan HB IX sudah sekolah di Haarlem sehingga fasih berbahasa Belanda. "Sultan sudah kuliah di Leiden selama 3 tahun lebih, jadi sebenarnya sudah hampir selesai. Tetapi, karena ada peperangan dan dipanggil untuk segera pulang, belum sempat menulis skripsi," ungkap Carel, seraya menambahkan diploma yang diberikan tersebut merupakan satu-satunya diploma yang diberikan khusus kepada Sultan HB IX dari Universitas Leiden. Menurut Carel, banyak arsip-arsip yang sampai saat ini tersimpan di Belanda dan masih tersimpan dengan baik. Karena tersimpan sangat lama, sehingga kondisinya sangat rapuh dan jumlahnya sangat banyak, bahkan kalau dijejer panjangnya bisa 12 km dan sebagian arsip tersebut telah dilakukan penyimpanan meng(Ria/*-24)-f gunakan digitalisasi. inilah yang menciptakan perdebatan panjang. Sementara itu, seringnya rapat digelar tertutup oleh Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memunculkan tanda tanya. Apalagi, pembahasan draf RUU yang sudah dimulai sejak tahun 2006 itu tidak kunjung rampung. Anggota Komisi VIII DPR, Tubagus Ace mengatakan, rapat Panja RUU Jaminan Produk Halal memang digelar tertutup. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menghindari perdebatan antarfraksi di depan umum. "Sangat tidak etis jika perdebatan antarfraksi disorot oleh media dan disaksikan oleh masyarakat luas. Kita hanya tidak ingin ada perdebatan-perdebatan yang terjadi antarfraksi itu terbuka di depan umum, itu saja,' kilah Tubagus. (Edi)-f kapasitas dilakukan dengan pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan secara intensif. Komoditas strategis seperti kelapa sawit tidak diekspor dalam bentuk mentah, tetapi dalam bentuk olahan sehingga meningkatkan tambahan devisa. "Produksi minyak sawit mentah Indonesia menguasai pasar dunia dengan volume 27 juta ton/tahun. Tapi pengelolaannya tak berkeadilan, buktinya masyarakat sekitar perkebunan tetap miskin. Seharusnya kearifan lokal dikembangkan dengan memberdayakan mereka sehingga bisa hidup sejahtera," ungkap Muchtar. PKPI tidak setuju pengentasan kemiskinan dengan cara 'pemadaman api' seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). PKPI menghendaki ekonomi kerakyatan permanen yang berkesinambungan. Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus membuat strategi pembangunan yang menyerap seluruh angkatan kerja. "Pemerintah perlu menciptakan program proyek pembangunan besar, membangun kawasan industri dengan mengakomodasi kearifan lokal. Dengan cara itu, kesenjangan ekonomi teratasi, keadilan dan persatuan dapat tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Muchtar. (Bro/Mus)-e LPJU Depan Masjid Nurul Fajri Mati Jalan Timoho II, depan Masjid Nurul Fajri (Timur Mandala Krida) kondisi jalan gelap gulita. Lampu mati ini sudah lama terjadi dan hingga kini belum diperbaiki. Mohon dinas terkait segera memperbaiki. +62857147XXXX Jalan Wates Gelap Di sepanjang Jalan Wates km 10 sampai 11 gelap, sehingga sering terjadi kecelakaan mohon diberi lampu penerangan jalan. +62856433XXXX HALAMAN 7 Penyelundupan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sabu seberat hampir 70 kg tersebut dibawa dari Iran dan Afghanistan. Barang haram ini dimasukkan ke Indonesia melalui laut, sebelum akhirnya disimpan dengan cara dipendam di kawasan hutan Sukabumi. Diperkirakan sabu yang berhasil disita, kalau dirupiahkan harganya mencapai ratusan miliar. "Harga sabu mencapai Rp 2 juta pergram. Kalau seandainya ini 60 sampai 70 kilogram, hampir Rp 140 miliar. Jadi harganya lebih dari harga satu unit helikopter Bell," kata Dedi. Menurut pengakuan kedua warga negara Iran itu, mereka sudah beroperasi di Indonesia sejak Desember 2013 dan sejauh ini telah berhasil menyelundupkan sekitar 100 kg sabu dalam dua kali pengiriman. "Mereka mengaku sudah tiga kali menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Indonesia. Dua kali berhasil dan yang ketiga berhasil ditangkap," kata Dedi. Rencananya, sabu-sabu tersebut akan diedarkan di sejum- lah kota besar di Indonesia, seperti Jakarta. Mereka juga berencana mendistribusikannya ke Selandia Baru dan Australia. Sementara petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap tempat penyimpanan ganja di kawasan Cikupa, Tangerang dan Beji, Depok. Pe- tugas menyita barang bukti ganja seberat 550 kg. "Dalam kasus ini tersangka yang sudah kita tetapkan 3 orang. Walaupun pada pe- Sambungan hal 1 nangkapan dan pengembangan awal 11 orang," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arman Depari. (Imd)-d

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 (27 BAKDAMULUD 1947) ÒKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 8 SAAT YUSRIL JABAT MENTERI RUU KUHP Gantikan Buatan Belanda JAKARTA (KR) - Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menyatakan, naskah RUU KUHP dan KUHAP sebenarnya sudah selesai saat ia masih menjabat di kabinet. Namun yang diajukannya adalah pembahasan RUU KUHP dan KUHAP pengganti zaman Belanda. Sedangkan untuk yang saat ini, hanya berupa amandemen dari KUHP-KUHAP yang sudah ada. “Kalau KUHP itu waktu zaman saya betul-betul mengganti KUHP Belanda,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta. Kamis (27/2). Yusril yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara itu menjelaskan ketika berhenti dari Menteri Kehakiman, sempat menitipkan persoalan itu ke penggantinya, Hamid Awaludin. Sampai kemudian tidak berapa lama, Hamid mengirimkannya ke Setneg, dan segera Yusril tanda tangani lalu dikirim ke Presiden SBY. “Tapi SBY tidak pernah ajukan ke DPR. Baru 2012 diajukan, katanya ada revisi lagi, tapi saya tidak tahu,” jelasnya. Diakuinya, untuk RUU KUHP dan KUHAP seka- rang, Yusril mengaku tidak ikut membaca drafnya. Ia juga tidak dimintai pendapat karena hal itu masuk ranah pidana. Oleh karena itu, dia tidak mau ikut campur. “Sekarang ini ributnya antara KPK- DPR dan Presiden. Ya silakan saja KPK ikut sama DPR membahas RUU itu, supaya tambah mantap,” ujarnya. Yusril menambahkan, pada saat menyusun RUU KUHP dan KUHAP, dia juga mendrafkan soal KPK dan segala kewenangannya. “Jadi memang itu kan tindak pidana khusus dan suatu lembaga yang diberikan kewenangan khusus yang luar biasa. Pada waktu itu tahun 2002, sekarang 2014. Situasinya berbe- da,” ucapnya. Terkait pembahasan RUU KUHP dan KUHAP, DPR merasa terus disudutkan publik lantaran dianggap ingin melemahkan KPK. DPR bersikukuh tudingan itu salah alamat. Sebab, pembahasan kedua RUU dilakukan berdasarkan usul dari pemerintah. Kedua RUU tersebut ada dalam program legislasi nasional sejak awal masa sidang DPR. Prolegnas telah menentukan RUU inisiatif DPR dan usul pemerintah. “Nah, RUU KUHAP itu dari pemerintah. Pemerintah yang godok, katanya sudah melibatkan semua unsur, termasuk KPK. Kalau ada kekhawatiran melemahkan KPK, ya tanya ke pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzzamil Yusuf. Selain itu, kata Muzzamil, desakan pembahasan kedua RUU itu dihentikan juga tak tepat jika dialamatkan ke DPR. Menurutnya, permintaan penghentian pembahasan seharusnya dilayangkan ke (Edi/Sim)-f pemerintah. JADI PERANTARA SUAP AKIL Chairun Nisa Dituntut 7,5 Tahun JAKARTA (KR) - Politikus Partai Golkar Chairun Nisa yang didakwa menjadi perantara suap antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih dituntut tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Sementara Hambit Bintih bersama keponakannya, Cornelis Nalau Antun yang didakwa memberi uang suap sebesar Rp 3 miliar dituntut masing-masing dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan dikurangi masa tahanan,” kata jaksa Pulung Rihandoro, saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Chairun Nisa, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2). Menurut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa Chairun Nisa selaku anggota DPR- RI telah terbukti menjadi perantara suap terhadap Akil Mochtar sebesar Rp 3 miliar. Selain itu, terdakwa juga telah menerima uang Rp 75 juta sebagai jasanya untuk menghubungkan Akil selaku hakim panel MK dengan Hambit Bintih. Dalam persidangan yang sama, JPU juga meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman masing-masing enam tahun penjara terhadap Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun. “Keduanya terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim. Pemberian dimaksudkan untuk mempengaruhi perkara yang diadili,” kata anggota JPU, Elu Kusumastuty. Uang yang diberikan untuk Akil Mochtar melalui Chairun Nisa itu terdiri atas beberapa mata uang. (Imd/Ful)-f

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 ( 27 BAKDAMULUD 1947 ) LINGKAR YOGYA ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 9 GOLPUT MASIH JADI TANTANGAN KPU Gencarkan Agen Sosialisasi YOGYA (KR) - Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu perhatian serius bagi KPU DIY. Pasalnya selama Pemilu digelar tiga kali berturut-turut, partisipasi pemilih mengalami tren penurunan akibat tingginya angka golput atau golongan putih. Oleh karena itu, jelang pemungutan suara KPU DIY mulai menggencarkan agen sosialisasi. Salah satunya melalui Relawan Demokrasi (Relasi) yang sudah terbentuk di tiap daerah. "Relasi ini merupakan kebijakan baru pada Pemilu 2014. Kami sadar betul ada tren penurunan pemilih sehingga Relasi jadi agen kami untuk menjangkau masyarakat," papar Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan dalam Apel Siaga Relasi se-DIY dan Agen Sosialisasi KPU DIY, Kamis (27/2). Apel siaga kali ini diikuti oleh 125 anggota Relasi seDIY. Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana juga turut hadir memberikan motivasi. Setiap Relasi yang ada di KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 25 orang. Terdiri dari 5 komunitas yakni dari kalangan pemilih pemula, penyandang disabilitas, perempuan, agama dan kelompok pinggiran. Hamdan menambahkan, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi nasional mencapai 92 persen. Kemudian di tahun 2004 menurun jadi 85 persen dan tahun 2009 lalu kembali turun jadi 71 persen. Faktor penurunan tersebut antara lain adanya gerakan anti demokrasi, ketidakpuasan, mal administrasi maupun lemahnya kesadaran warga. "Kami tentu tidak bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat. Makanya keberadaan Relasi sangat strategis," tandasnya. Pada kesempatan ini Kapolda DIY Brigjen Pol Haka Astana mengungkapkan, tegaknya demokrasi sangat bergantung dari para pemilih. Sehingga warga harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan haknya pada 9 April 2014 mendatang. Untuk itu, jajaran Polda DIY akan turut serta mendukung seluruh program KPU DIY. Seluruh anggotanya juga akan memegang teguh prinsip netralitas. "Intinya jangan sampai partisipasinya nanti rendah. Kami dorong warga gunakan hak pilih secara sadar," (R-9)-o terangnya. JADWAL IMAM DAN KHATIB Masjid di Kota Yogyakarta, Jumat (28/2) GONDOKUSUMAN: Masjid Al Hidayah Jl Gayam Drs A Syahardi . Al Mujahidin Klitren Lor Gondokusuman Drs Nyadi Kasmorejo Mustaqiem Danukusuman Baciro Ahmad Sudrajat STP Jami At Takwa Kotabaru Drs Suparman Baitul Aziez DanukusumanHaryanto SH At-Tauhid H Ahmad Rifai SAg Sultan Agung Kompleks Pusdiklat Kemendagri Drs Nuh Fadillah MSi Nidaul Jannah Terban H Kasno Marta Al Hikmah Terban (Syuhada III) AKBP Ahmad Hanafi SAg DANUREJAN: Masjid Mubarok Drs H Saifudin Amin Sholihin Ledok Tukangan H Nurudin Ukhuwah Islamiyah Tegal Lempuyangan Maulidi Al Hasani SHI Sulthony Kompleks Kepatihan Prof Dr Amien Rais MA An Nuur Stasiun Lempuyangan Muhadi SPdI Miftahussalam Tukangan Agus Sutikno MSi JETIS : Masjid Al Hijrah Jl Tentara Rakyat Mataram H Mintardi Masjid Adz-DzakirinHikmat Triana ST Al Barkah Anang Sya'roni MHum Nurul Huda RW 01 MH Isnawan Jami Baitul Makmur Sholehudin Cokrokusuman Abu Salman Jami Al-Jihad Cokrodiningratan Drs Kadis Supriyadi MA At-Tauhid PenumpingDrs H Nur Ahmad Ghozali Darussalam Jogoyudan H Mustofa Wardoyo SAg Al Huda Badran Ahmad Faizin Mutaqin Jogoyudan Taufik Hidayat Assalaam Jetisharjo HM zuhrif Hudaya Al Imam Jenggotan Gun Gun Gunawan ST Al Amien Gowongan Jetis Usman Hanafie Husnul Khotimah KH Ahmad Romadhon Al Ikhlas Drs Hipni Mukhlisin takmir Al Mu'min Kodim 0734 Jl AM Sangaji Aminudin MSi TEGALREJO: Masjid Al Makmur Jl Kyai Mojo 117 H Zainuddin Aziz Al Amrun Demakan Baru H Agus Gunarto An Nur BLPT Yogyakarta Muh Haiban Agus Salim SPd Al AkbarKhamim Zarkasi Al Amien Blunyahrejo Karangwaru takmir Jafariyah Nurul Muttaqien Blunyahrejo Ust Moh Jazih Al Fajar Blunyahrejo Bintoro SH An-Nur Jatimulyo Ir H Suwarno HB Nur Iman Jatimulyo Imam Asy'ari Baitul Karim Jatimulyo Ust Agus Andrianto Al Hidayah Jatimulyo Baru Kricak Ust Muslim Al Ikhlash Jatimulyo Drs H Sudijono MA Nurul Adhen Kricak Kidul Ust Dr H Ahmad Solikhin Al Munawwaroh Muh Wahid MSi An-Nuurotain Kricak Kidul Ir Gani Supriyanto MP Fisabilillah Sidomulyo H Sumantri Nurdini SidomulyoSugiyono Al Barokah Sidomulyo H Agus Sungsang MT Al Furqon Bangunrejo Kricak Ust Margianto MSi Baiturahman Bangunrejo H Nur Umam At Takwa Bangunrejo Drs H Sunarwi Kyai Mojo Bener Arief Hidayat SThI Muqorrobin Bener Ust Soimun SPdI RK Sudagaran Demakan Ir Teguh Santoso Diponegoro Tegalrejo Drs H Ba- darudin MA Nur Mutaqin Sudagaran M Lutfi MA Padepokan KH Ahmad Dahlan Subarkah SPd Baiturrohman Karangwaru Ust Sayidi Baraqbah Al Fathu Bangirejo Drs H Sudijono MA Babul Jannah Tompeyan Drs Achmad Noer Nurul Falah H Edi Musofa Al Huda Karangwaru Lor Achmad Syaeqoni SAg Al Hikmah Karangwaru Drs H Hadi Suparto As-Sakinah Fauzi SS Al Fajri Prof Dr H Edhi Martono UMBULHARJO : Masjid Noor Islam Jl Gayam Semaki Kulon Sugani SPd Hayu Kurniawan Jl Lowanu 15 Ngelak Sorosutan Argo Abu Zahra Taqwa Suronatan Yusuf Siraj Nur Hasanah Tegalcatak H Abdul Syukur SH MHum Pangeran Diponegoro Balaikota Ust H Irfan S Awwas GONDOMANAN : Masjid Muttaqien Beringharjo Syahrir SPsi Asy- Syifa RS PKU Muhammadiyah Drs H Hamdan Hambali Al Hidayah KOREM 072/Pamungkas Irfan Nurudin SSy Gedhe Kauman Yogyakarta Drs Ahmad Muhsin Kamaludiningrat WIROBRAJAN: Masjid Kuncen H Syamsudin AMaPd Amal Mulya Jl HOS Cokroaminoto Pakuncen Drs Totok Budi Santoso Al Muttaqin Drs H Aris Thobirin MSi Al Furqon Kleben Jl Turonggo Pakuncen Drs Sutarta MM Al Mukarromah Ngampon Pakuncen Muh Dai Iskandar SAgAl Amien Gampingan Wirobrajan Sihabudin SAg Ikhwatun Khasanah Supardi SAg. MANTRIJERON: Masjid Al Ikhsan Suryowijayan HM Syaikona SAg Mangkuyudan Endang Hidayat PAKUALAMAN: Masjid Besar Pakualaman Mutholib Hasan SAg WIROGUNAN : Masjid Al Wihdah M Karmin SAg Hidayah Al Maruf Drs H Husein Dahlan Kartini Akhmad Mustafid MHum Baitun Naim Rahmad Taufiq Al Karim Okkie F Muttaqie Al Huffadh Ahmad Hidayat SS Baiturahman Drs H Slamet Saiful Muslimin Ar-Ridho Drs Suyono Al Ikhlash Budi Santoso Nurul Huda Drs Ruslan Abdul Gani Al Jihad Drs H Sukemi SH At-Tauhid MS Abadi Al Mizan Prof Dr Muhammad MAg GEDONGTENGEN: Masjid Abdul Rahman Sosrodipuran Drs Azari Kabir Hikmah Notoyudan Pringgokusuman Drs H Abdul Ridwan An Nur RW 03 JlagranKuncoro Ar Rahman Bekeljaten Pringgokusuman Purwantoro Nurul Huda Sosrowijayan Wetan Ust Yoebal Anugerah Ilahi Notoyudan Anang Sumarna SAg Danoedjo Kemetiran Kidul HM Syukri Fadholi SH BTR Muchtarom Jlagran Andi Mardiyanto KRATON : Masjid Margo Mulyo Nagan H Rusdi Rais SH. (Ria)-k

JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 ( 27 BAKDAMULUD 1947 ) ÓKEDAULATAN RAKYATÓ HALAMAN 10

EKBIS JUMAT PON 28 FEBRUARI 2014 ( 27 BAKDAMULUD 1947 ) ”KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 11 DISTAN SIAPKAN 74.200 TON Karyawan-Customer BULAN Januari, Februari dan Maret adalah bulan-bulan keramat bagi seorang pengusaha, karena pada bulan tersebut para pengusaha harus menyesuaikan gaji karyawannya sesuai UMR/UMK. Kalau ditanya, mereka seakan kompak, inginnya tidak ada UMR/UMK. Tetapi berbeda dengan salah seorang pengusaha di salah satu pusat elektronik terkemuka di Yogya. Pengusaha tersebut tidak peduli dengan kenaikan UMR/ UMK, tapi tidak pernah ada pengaduan dari karyawannya dan mereka loyalitasnya tinggi. Standar gaji dia sendiri yang menentukan. Kata karyawannya, kalau nominal per bulan sih kecil, tapi pengusaha tersebut memperlakukan karyawannya seperti pelanggannya. Dia dengarkan setiap keluh kesah karyawannya. Dia cari tahu, apa sih kebutuhan karyawannya. Bahkan kalau ditanya karyawannya, sudah berapa kali wisata atau sudah berapa kali nonton bioskop atau hiburan? Mereka selalu menjawab tak terhitung. Pengusaha itu hobi traveling dan nonton bioskop maka kesenangan itu pulalah yang diberikan kepada karyawannya. Ketika karyawannya ditanya lebih lanjut mengenai kewajiban pengusaha yang lain yaitu THR 1x gaji. Para karyawan itu berkata, mungkin lebih Pak kalau dari satu kali gaji. Pengusaha tersebut selalu membagikan produk terbaru dari dagangannya kepada karyawannya sebagai bingkisan lebaran. Teman China saya bertanya ‘Gak rugi kamu?’. Lalu pengusaha tersebut bercerita. Kalau dihitung saat ini memang rugi, tetapi kalau dihitung masa yang akan datang, untung. Mengapa? Ternyata persepsi konsumen positif ketika mereka mengunjungi suatu counter elektronik dan melihat karyawan yang sama dalam berbagai waktu kunjungan. Mereka beropini, kalau karyawannya loyal begini biasanya gajinya lebih dari UMK, kalau demikian pasti perusahaannya tersebut bonafi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014 - Education

Download Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014. Transcript. 1.
Read more

Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014 - Education - dokumen.tips

Share Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014. ... (KPRI) Kecamatan Kalibening Banjarnegara sejak 10 Februari 2014, ...
Read more

Makna Kedaulatan Rakyat ~ Ridlo's Blog

MAKNA KEDAULATAN RAKYAT. 1. ... 28 Februari 2012 14.40 ... 18 April 2014 14.03 Anonim mengatakan... kok kurang ya
Read more

Kedaulatan Rakyat 16 Maret 2014 - Education

Download Kedaulatan Rakyat 16 Maret 2014. ... Ahad Legi 16 Februari 2014 ... canon,olympus dll.FP Jl Asem gede 28 Yk 548872 3 / 06662/0314 ...
Read more

April | 2014 | Guntur Alam

Monthly Archives: April 2014 Navigasi pos. Apr 20 2014. ... De Njai Itih (Kedaulatan Rakyat, 28 Februari 2016) “Letter from Writer” seri #Indonesiana ...
Read more

lowongan kerja kedaulatan rakyat yogyakarta

... 01 Agustus 2014. ... Lowongan kerja kedaulatan rakyat ... lowongan Kerja Yogyakarta sumber info lowongan kerja iklan baris koran Kr 28 februari 2015 ...
Read more