advertisement

Kebijakan madrasah tugas sumardi KEBIJAKAN

71 %
29 %
advertisement
Information about Kebijakan madrasah tugas sumardi KEBIJAKAN
Education

Published on March 11, 2014

Author: masyudi140

Source: slideshare.net

Description

KEBIJAKAN MADRASAH
advertisement

TUGAS INDIVIDU KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH PADA ERA OTONOMI DAERAH Oleh SUYUDI NIM : 1210246991 PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2013

KEBIJAKAN PENDIDIKAN MADRASAH PADA ERA OTONOMI DAERAH Secara substansi, negara menjamin atas terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengenal sekolah umum atau sekolah agama (madrasah dan pesantren). Kedua bentuk lembaga pendidikan tersebut diakui keberadaannya dan dilindungi oleh undang-undang di NKRI. Artinya, dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dari sekedar Permen, NKRI mengakui bahwa madrasah merupakan tanggung jawab negara. Ekses dari reformasi disamping melahirkan Sistem otonomi daerah juga melahirkan UUSPN No. 20 Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lahirnya kebijakan hukum ini berdampak signifikan bagi keberadaan serta perkembangan madrasah. Tetapi pada tataran implementatifnya banyak terjadi diskriminatif terhadap keberadaan madrasah. Terpinggirnya madrasah dari persaingan sesungguhnya juga dikarenakan dua faktor, yaitu : 1. faktor internal: Pertama, meliputi manajemen madrasah yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Kedua, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah. Ketiga, adalah faktor kepemimpinan, artinya tidak sedikit kepala-kepala madrasah yang tidak memiliki visi, dan misi. 2. Sedangkan faktor eksternal: pertama, adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap madrasah. kedua, dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang madrasah selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional. madrasah tidak

dianggap bagian dari sektor pendidikan, lantaran urusannya tidak di bawah Kemendiknas. Faktor ketiga, adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap madrasah. Ada sebagian masyarakat selama ini memandang madrasah adalah pendidikan nomor dua dan merupakan alternatif terakhir setelah lembaga pendidikan di lingkungan Diknas. Kebijakan otonomi daerah yang cenderung diskriminatif terhadap madrasah disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama, karena aturan perundang-undangan otonomi daerah yang dipahami secara sempit oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Kedua, kurangnya koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah daerah atau antar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) baik koordinasi internal maupun eksternal dengan kementerian Agama yang membawahi pendidikan madrasah. Ketiga, faktor dominasi politik praktis yang seringkali mempengaruhi kebijakan daerah. Kebijakan Menteri dalam negeri yang keliru Permendagri No 39 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Permendagri No 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBD, mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan pada madrasah apabila APBD mampu memberikan bantuan tersebut. Hal ini selaras dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), serta UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara substansi, negara menjamin atas terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengenal sekolah umum atau sekolah agama (madrasah dan pesantren). Kedua bentuk lembaga pendidikan tersebut diakui keberadaannya dan dilindungi oleh undang-undang di NKRI. Artinya, dalam perundang-undangan yang lebih tinggi dari sekedar Permen, NKRI mengakui bahwa madrasah merupakan tanggung jawab negara. Tatkala kemapanan tersebut terbangun sejak lama, di penghujung tahun 2012 dunia pendidikan madrasah digoyang melalui rencana pemerintah melalui kebijakan Menteri Dalam

Negeri yang menginstruksikan agar pemerintah daerah tidak lagi memberikan bantuan kepada madrasah melalui dana APBD. Pernyataan Mendagri yang demikian sangat tidak popular dan sangat tidak bijak tersebut perlu dipertanyakan. Apakah pernyataan tersebut karena ketidaktahuannya atau ketidakmampuannya dalam memahami madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dengan perannya yang demikian besar bagi memajukan bangsa ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Jika kebijakan ini dilakukan karena ketidaktahuan atau ketidakmampuannya dalam memahami persoalan, ada dua pilihan yang perlu dilakukannya, yaitu: Pertama, bertanya dengan ilmuwan yang ahli di bidangnya agar jangan keliru dalam membuat kebijakan. Kedua, mundur dari jabatan karena ketidakmampuannya. Hal ini justru lebih terpuji. Padahal, bila ditilik dari hasil Ujian Nasional (UN), kualitas lulusan madrasah mampu melampaui lulusan sekolah umum. Kebijakan yang menganaktirikan madrasah ini sangat menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia. Ada beberapa persoalan yang muncul akibat kebijakan yang tidak populer ini, antara lain: Pertama, keberlangsungan madrasah yang sudah tertatih-tatih akan semakin terjerembab dalam ketidakmampuan finansial. Sebab, keberadaannya tidak memperoleh perhatian dari negara. Bila hal ini terjadi, berarti negara berada pada garis berseberangan dengan UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Padahal, bila ada peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, berarti peraturan tersebut dipertanyakan keabsahannya. Kedua, munculnya ketidakadilan. Sebab, tatkala peraturan pelarangan berlaku bagi madrasah, namun tidak bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola oleh umat lain. Dengan dalih bahwa hanya “madrasah” yang dilarang memperoleh bantuan dari dana APBD, maka lembaga pendidikan keagamaan yang tidak “madrasah” akan tetap memperoleh bantuan. Ketiga, hilangnya sejarah dan dinafikannya kontribusi madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan pribumi yang telah mencerdaskan ratusan ribu anak bangsa di negeri ini.

Peraturan yang sarat dengan nuansa politis dan ketidakmampuan pembuat kebijakan ini menjadi isu yang hangat dibincangkan di media massa di penghujung tahun 2012, namun sepi aksi dari kalangan intelektual. Pemerintah perlu mengkaji ulang alasan larangan memberikan bantuan dari dana APBD kepada madrasah. Sebab, tatkala dunia pendidikan negeri ini terkoyak dengan banyaknya tawuran antarpelajar dan dekadensi moral, justru hal tersebut terjadi pada lembaga pendidikan di luar madrasah. Sedangkan melalui pola pendidikan dan kurikulum yang ditawarkan, madrasah mampu menanamkan akhlak terhadap siswanya dengan pendidikan karakter yang mulia. Dengan pola yang diterapkan, kondisi yang membuat pendidikan terkoyak justeru mampu diminimalkan oleh pendidikan madrasah. Padahal, pendidikan nasional sedang mengumandangkan teriakan pendidikan karakter. Tatkala madrasah mampu membantu negara dalam membangun karakter generasi, justeru keberhasilannya tersebut dihargai pemerintah dengan larangan pemerintah daerah memberikan bantuan kepada madrasah dari dana APBD. Sungguh negeri yang lucu akibat dikelola oleh pembuat kebijakan yang lucu. Sudah saatnya negeri ini meninggalkan tradisi yang aneh dan tidak cerdas menuju tradisi yang semakin cerdas dan bernas. Apatah lagi bila kebijakan tersebut justeru bertentangan dan paradoks dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa “berikanlah sebuah urusan kepada yang ahlinya. Tatkala sebuah urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. Sudah begitu banyak kehancuran yang telah Allah perlihatkan di negeri ini akibat urusan yang diserahkan pada orang yang tidak ahlinya. Jangan ditambah lagi kehancuran baru akibat lontaran kebijakan yang menampakkan ketidakcerdasan dan ketidakmampuan. Wa Allahua’lam bi al-shawwab.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kebijakan madrasah tugas sumardi KEBIJAKAN - Education

tugas kebijakan Dalam tugas kelompok ini kami mengambil tentang kebijakan instruksi bupati Jember SK nomor 4/INS/2008 tentang Gerakan Pemberantasan Sarang ...
Read more

Kebijakan madrasah - Education - DOKUMEN.TIPS

Kebijakan madrasah tugas sumardi KEBIJAKAN KEBIJAKAN MADRASAH Kebijakan Pengembangan Madrasah Kebijakan ...
Read more

MAKALAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM With Footnote

... SKB Tiga menteri yang mengakui keberadaan madrasah, dan kebijakan pengembagan ... Mulyanto Sumardi, ... tugas utamanya adalah ...
Read more

Contoh Makalah: Sistem Kebijakan Pendidikan

... SKB Tiga menteri yang mengakui keberadaan madrasah, dan kebijakan pengembagan ... Mulyanto Sumardi, ... tugas utamanya adalah ...
Read more

Banda-Merauke: KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DARI MASA KE MASA

Di antara tugas Kantor ini adalah ... sekolah di samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam semakin ... Sumardi. (1977). Sejarah ...
Read more

PERKEMBANGAN PESANTREN DAN MADRASAH DI INDONESIA DARI MASA ...

... xxv). Kebijakan . inilah yang kemudian mengantarkan. madrasah ... tugas antara lain, mengelola ... PERKEMBANGAN PESANTREN DAN MADRASAH DI INDONESIA ...
Read more

Sumardi Membaca: PERBANDINGAN PENDIDIKAN ANTARA MADRASAH ...

Apa yang mereka/Belanda sebut pembaharuan kebijakan pendidikan adalah ... pengambil kebijakan yang mengebiri madrasah. ... menjadi tugas seluruh ...
Read more

KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM MAPEL AGAMA

MI KARANGASEM, BERJUANG MENUJU MADRASAH UNGGULAN MENU MIKA. Beranda; Profil Madrasah. Sejarah; VISI dan MISI; ... NAS K AH AKADEMIK KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM.
Read more

Pedoman Program Induksi Guru Pemula - scribd.com

... A. Persiapan Sekolah/madrasah ... Penyiapan buku pedoman bagi guru pemula yang memuat kebijakan sekolah/madrasah, ... Bimbingan pelaksanaan tugas ...
Read more