advertisement

Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan

22 %
78 %
advertisement
Information about Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
News & Politics

Published on January 23, 2009

Author: fritzedward

Source: slideshare.net

Description

House of Representative Speaker Decision - in Budget - in Bahasa Indonesia
advertisement

Keputusan Ketua DPR di bidang Keuangan Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Lokakarya Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Susduk Century Atlet Hotel, 11 – 12 November 2008

Pengantar Sampai sejauh mana Keputusan Ketua DPR RI di system pengelolaan anggaran operasional? - Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 101 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI

Sampai sejauh mana Keputusan Ketua DPR RI di system pengelolaan anggaran operasional?

- Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 101 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI

Hirarki Peraturan Per-UU-an Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan menegaskan jenis dan tata urutan / susunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 7

Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan menegaskan jenis dan tata urutan / susunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden

- Peraturan Daerah.

Penjelasan Pasal 7 Penjelasan Pasal 7 (1) UU tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan oleh pasal 7 (1) ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat , .......

Penjelasan Pasal 7 (1) UU tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan oleh pasal 7 (1) ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat , .......

Karena dalam Penjelasan tersebut dicontohkan peraturan yang dikeluarkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pertanyaan kita, peraturan apa yang sekarang dikeluarkan oleh DPR, DPD dan MPR tersebut ?

Kewenangan DPR Pasca Amandemen Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden, Pasal 20 UUD Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, Pasal 21 UUD.

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden, Pasal 20 UUD

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, Pasal 21 UUD.

Keputusan dan Peraturan DPR RI UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

Kep dan Per (2) UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

Keputusan dan Peraturan Ketua DPR Apakah Ketua DPR RI berhak untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau Peraturan?

Apakah Ketua DPR RI berhak untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau Peraturan?

Pasal 101 UU Susduk - Keuangan Ayat (1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR , dan DPD diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan , Penjelasan ayat (1): Cukup jelas

Ayat (1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR , dan DPD diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ,

Penjelasan ayat (1):

Cukup jelas

Pasal 101 UU Susduk - Keuangan Ayat (2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR , dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan undang-undang. Penjelasan ayat (2): Pimpinan menyerahkan pengelolaan keuangan sehari-hari kepada sekretaris jenderal masing-masing lembaga dan kemudian melaporkan kepada pimpinan secara berkala.

Ayat (2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR , dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan undang-undang.

Penjelasan ayat (2):

Pimpinan menyerahkan pengelolaan keuangan sehari-hari kepada sekretaris jenderal masing-masing lembaga dan kemudian melaporkan kepada pimpinan secara berkala.

Tugas Pimpinan DPR – UU Susduk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; menjadi juru bicara DPR; melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPR; mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR ; dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.

memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

menjadi juru bicara DPR;

melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;

mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPR;

mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;

melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR ; dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.

Tugas Pimpinan DPR – Tatib DPR menentukan  kebijaksanaan  kerja  sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah; mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain; mengadakan konsultasi dengan Pimpinan  Fraksi apabila dipandang perlu; mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait; mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan membentuk Tim atas nama DPR  terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

menentukan  kebijaksanaan  kerja  sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;

mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;

mengadakan konsultasi dengan Pimpinan  Fraksi apabila dipandang perlu;

mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;

menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;

memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait;

mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan

membentuk Tim atas nama DPR  terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

Peran Badan Urusan Rumah Tangga Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;   Membantu   Pimpinan   DPR   dalam    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal; Membantu   Pimpinan  DPR dalam merencanakan dan menyusun Anggaran DPR dan anggaran Sekretariat Jenderal yang telah disiapkan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal kemudian disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal; membantu Pimpinan DPR dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR ; dan melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah. 

Membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;  

Membantu   Pimpinan   DPR   dalam    melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;

Membantu   Pimpinan  DPR dalam merencanakan dan menyusun Anggaran DPR dan anggaran Sekretariat Jenderal yang telah disiapkan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal kemudian disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal;

membantu Pimpinan DPR dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR ; dan

melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah. 

Pertanyaan Siapa sebenarnya yang menentukan anggaran? Apakah Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal? Apa produk dari Pimpinan DPR berkenaan dengan anggaran / keuangan?

Siapa sebenarnya yang menentukan anggaran? Apakah Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal?

Apa produk dari Pimpinan DPR berkenaan dengan anggaran / keuangan?

Menentukan Anggaran DPR Pimpinan DPR, dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretaris Jenderal Dasar Hukum : UU Susduk No. 22/2003, Pasal 101 UU Keuangan Negara No. 17/2003 Tata Tertib DPR

Pimpinan DPR, dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretaris Jenderal

Dasar Hukum :

UU Susduk No. 22/2003, Pasal 101

UU Keuangan Negara No. 17/2003

Tata Tertib DPR

Dalam bentuk produk hukum? Keputusan Pimpinan DPR atau Peraturan DPR ?

Keputusan Pimpinan DPR

atau Peraturan DPR ?

Keputusan dan Peraturan DPR RI UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

Kep dan Per (2) UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

Terima Kasih

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat - dpr.go.id

KETUA : Dr. H. ADE ... Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan ( KOREKKU ) ... TENTANG DPR. Sejarah DPR; Tata Tertib; Keanggotaan; Fraksi; Kode Etik; Tahun ...
Read more

Skalanews | Pemotongan APBN, Ketua DPR: Keputusan yang ...

... Ketua DPR: Keputusan yang Harus Dilakukan. Jumat, ... ‎Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memotong Rp133,8 triliun APBN 2016 yang terdiri atas ...
Read more

Keabsahan Nilai Etis Keadilan - Documents - dokumen.tips

Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian ... Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan View more Subscribe to our Newsletter for latest news.
Read more

Ketua DPR RI terima Menteri Keuangan - ANTARA News

Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi wakil ketua Taufik Kurniawan dan Fadli Zon, ... Ketua DPR RI terima Menteri Keuangan. Senin, 24 Agustus 2015 22:03 ...
Read more

surat keputusan ketua yayasan - Documents - dokumen.tips

Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian Legality of House of Representative Speaker Decision ... Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Read more

Gantikan Rini, Kehadiran Menkeu Sempat Dipersoalkan DPR

... meminta Bambang membawa surat persetujuan dari Menteri Keuangan ... Wakil Ketua Komisi VI DPR, ... juga mempermasalahkan keabsahan kehadiran Bambang.
Read more