Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian

57 %
43 %
Information about Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
News & Politics

Published on January 23, 2009

Author: fritzedward

Source: slideshare.net

Description

Legality of House of Representative Speaker Decision - Personnel Matter - in Bahasa Indonesia

Keputusan Ketua DPR di bidang Kepegawaian Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Lokakarya Tenaga Ahli Panitia Khusus RUU Susduk Century Atlet Hotel, 11 – 12 November 2008

Pengantar Sampai sejauh mana Keputusan Ketua DPR RI di Bidang Kepegawaian? - Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 21 ayat (6) Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI

Sampai sejauh mana Keputusan Ketua DPR RI di Bidang Kepegawaian?

- Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 21 ayat (6) Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD jo. Pasal 4 Tata Tertib DPR RI

Contents Kep/Per Ketua DPR RI Hirarki PerUUan Kep/Per DPR RI Kep Ketua di Pegawai 1 2 3 4

Hirarki Peraturan Per-UU-an Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan menegaskan jenis dan tata urutan / susunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Peraturan Daerah. Penjelasan Pasal 7

Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan menegaskan jenis dan tata urutan / susunan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden

- Peraturan Daerah.

Penjelasan Pasal 7 Penjelasan Pasal 7 (1) UU tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan oleh pasal 7 (1) ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat , .......

Penjelasan Pasal 7 (1) UU tersebut menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan oleh pasal 7 (1) ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat , .......

Karena dalam Penjelasan tersebut dicontohkan peraturan yang dikeluarkan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka yang menjadi pertanyaan kita, peraturan apa yang sekarang dikeluarkan oleh DPR, DPD dan MPR tersebut ?

Kewenangan DPR Pasca Amandemen Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden, Pasal 20 UUD Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, Pasal 21 UUD.

Dewan Perwakilan Rakyat membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden, Pasal 20 UUD

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, Pasal 21 UUD.

Keputusan dan Peraturan DPR RI UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

UU Susduk (UU No. 22/2003) hanya mengenal satu Keputusan DPR yaitu Keputusan DPR didalam meresmikan Ketua dan Wakil Ketua DPR. Hal itu dilakukan karena kaidah hukum dari suatu Keputusan tersebut bersifat konkret dan invidual atau yang biasa disebut sebagai ketetapan / beschikking.

Kep dan Per (2) UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

UU Susduk juga hanya mengenal satu jenis Peraturan DPR yaitu Peraturan Tata Tertib DPR yang berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga dan berlaku untuk internal DPR saja

Keputusan dan Peraturan Ketua DPR Apakah Ketua DPR RI berhak untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau Peraturan?

Apakah Ketua DPR RI berhak untuk mengeluarkan suatu Keputusan atau Peraturan?

Tugas Pimpinan DPR – UU Susduk memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; menjadi juru bicara DPR; melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPR; mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.

memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;

menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

menjadi juru bicara DPR;

melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;

mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPR;

mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;

melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.

Tugas Pimpinan DPR – Tatib DPR menentukan  kebijaksanaan  kerja  sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah; mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain; mengadakan konsultasi dengan Pimpinan  Fraksi apabila dipandang perlu; mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga; menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu; memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait; mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan membentuk Tim atas nama DPR  terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

menentukan  kebijaksanaan  kerja  sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;

mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;

mengadakan konsultasi dengan Pimpinan  Fraksi apabila dipandang perlu;

mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;

menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;

memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait;

mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan

membentuk Tim atas nama DPR  terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

Keputusan Ketua - Kepegawaian Pasal 99 ayat (1) UU Susduk menyatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil

Pasal 99 ayat (1) UU Susduk menyatakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil

Konsekuensi Logis (1) ..... seluluh personalnya adalah Pegawai Negeri Sipil....

..... seluluh personalnya adalah Pegawai Negeri Sipil....

Konsekuensi Logis (2) ..... maka Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

..... maka Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Peraturan Pelaksanan UU No. 43/1999 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Independensi Kepegawaian Pegawai Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia; (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur

Pegawai Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

yang menyatakan (1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia; (2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur

Independensi (2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 27 dimana dinyatakan didalam pelaksanaan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal diangkat dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi, seluluh personil yang berada dibawah Sekretaris Jenderal tidak disyaratkan harus Pegawai Negeri Sipil.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 27 dimana dinyatakan didalam pelaksanaan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Apabila kewenangan tersebut sudah diberikan kepada DPR dalam tingkatan Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi ataupun kepegawaian, haruslah dalam bentuk Peraturan DPR dan bukan dalam Keputusan Ketua DPR.

Kesimpulan

Peraturan yang dikeluarkan oleh DPR RI merupakan peraturan yang bersifat internal

Ketua DPR RI hanya dapat mengeluarkan Keputusan sebagai Pimpinan DPR berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR

Mengingat bahwa Pegawai di Sekretariat Jenderal DPR sebagai pelaksana administrasi berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Pimpinan DPR tidak dapat mempergunakan peraturan lain kecuali Peraturan Pemerintah berkenaan dengan gaji, kenaikan pangkat, jenjang jabatan dan tunjangan jabatan

Apabila DPR berkeinginan memiliki kewenangan penuh dalam hal gaji, kenaikan pangkat, jenjang kepangkatan dan hal-hal lain berkaitan dengan kepegawaian, kami mengusulkan agar UU Susduk memberikan DPR kewenangan penuh dalam hal kepegawaian seperti yang terdapat pada UU Bank Indonesia

Apabila kewenangan penuh tidak dapat diberikan secara langsung, dapat dipersyaratkan didalam UU Susduk bahwa Sekretaris Jenderal diangkat dengan Keputusan Presiden, akan tetapi pegawai dan organisasi, dapat diatur dalam Peraturan DPR seperti yang terdapat pada UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila hal kewenangan dalam hal personil / kepegawaian telah diberikan oleh Undang-Undang, maka pengaturan lebih lanjut dapat dilaksanakan melalui Peraturan DPR, bukan Keputusan DPR

Terima Kasih

Add a comment

Related presentations

Related pages

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN - Documents

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DEWAN KEMAKMURAN MASJID BESAR CIPARAY ... Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian
Read more

surat keputusan ketua yayasan - Documents

Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Kepegawaian Legality of House of Representative Speaker Decision ... Keabsahan Keputusan Ketua Dpr Keuangan
Read more

Jusuf Kalla: PTUN Tidak Batalkan Keabsahan Agung Laksono ...

Tidak membatalkan keabsahan Agung Laksono ... Keputusan sela sidang tersebut ... seperti yang sempat dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ...
Read more

Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ...

memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; ... Daftar Ketua DPD ... Wakil Ketua DPD RI; Ketua MPR RI; Ketua DPR RI;
Read more