Kata pengantar

64 %
36 %
Information about Kata pengantar
Education

Published on March 11, 2014

Author: septianraha

Source: slideshare.net

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kami dapat menyusun Tugas makalah tentang Fungsi Perwakilan Diplomatik. Hubungan Internasioanal dan Organisasi Internasional merupakan materi pendidikan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan pentingnya hubungan kerja sama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu Negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada Negara lain, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Makalah yang disusun berdasarkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan makalah ini digunakan untuk bahan diskusi di kelas agar menjadikan siswa-siswa yang aktif dan kreatif. Semoga makalah ini dapat memberikan konstribusi positif dan bermakna dalam proses belajar. Dari lubuk hati yang paling dalam kami menyadari makalah ini belum jauh dari sempurna. Semoga bermafaat. Raha, Maret 2014 Penulis

BAB I PENDAHULUAN Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat , setelah memperoleh pengakuan baik de facto maupun de jure berhak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sebagai sebuah Negara, bangsa Indonesia menyasari bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk memenuhi untuk memenuhi semua kebutuhan tanpa bantuan dari bari bangsa atau negara lain. Oleh sebab itu, maka untuk memenuhi kebutuhan baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun social budaya diperlukan kerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan warganya dan pencapaian kepentingan nasional. Hubungan antar/ bangsa atau negara harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajat. Negara Indonesia dalam mengadakan hubungan internasional menerapkan politik politik luar negeri bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban nasional. Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan social. Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Oleh sebab itu, peran para diplomat Indonesia dim luar negeri harus benar-benar mampu memberi informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat dunia tentang Negara Indonesia yang sesungguhnya. Peran media massa tentang citra kurang baik Negara Indonesia di luar negeri, secara perlahan-lahan harusn di-counter dengan pemberitaan yang seimbang. Selain itu, para diplomat juga harus mampu memberikan perlindunagan dan pembelaan terhadap warga Negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasioanal. Untuk kepentingan hubungan dan kerja sama internasional yang lebih luas baik dari aspek politis maupun legal formal, Negara Indonesia telah menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 september 1950. Seperti Negara –negara lain, Negara Indonesia telah menempatkan perwakilan dplomatik atau konsulernya di Negara lain.

BAB II PEMBAHASAN A. Fungsi Perwakilan Diplomatik Diplomatik (diplomacy) berarti sarana yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia. B. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik a. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik adalah mencakup hal-hal berikut : 1) Representasi, perwakilan diplomatik mewakili kebijakan politik pemerintah negaranya dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan denganpemerintah negara penerima. 2) Negoisasi, untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara dimana ia diakreditasi maupun dengan negara lain. 3) Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerimayang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya. 4) Proteksi, melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri 5) Relasi, untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan Negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. b. Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri : 1) Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; 2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri; 3) Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; 4) Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima; 5) Konsuler dan protokol; 6) Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima; 7) Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; 8) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

C. Fungsi Perwakilan Diplomatik menurut Kongres Wina 1961 1. Mewakili Negara 2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima 4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim 5. Memelihara hubungan persahabatan antara dua negara. D. Perangkat Perwakilan Diplomatik. 1. Duta besar berkuasa penuh ( Ambassador ). Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan mepunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan biasanya ditempatkan di negara negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik. 2. Duta ( Gerzant ). Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya. 3. Menteri residen. Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara, dia hanya engurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana mereka bertugas. 4. Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase ini terbagi menjadi dua yaitu : Atase pertahanan. Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan depertemen luar negeri dan diperbantukan di kedutaan besar serta diberikan kedudukan sebagai seorang diplomat yang bertugas memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh. Atase teknis. Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak berasal dari depertemen luar negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar, atase ini berkuasa penuh dalam menjalankan tugas tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. E. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Para diplomat, stafnya, bahkan gedung misi mempunyai kekebalan dan keistimewaan yang dipraktekkan sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu berpedoman kepada asas "Par in parem imperium non habet" (suatu negara berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksinya atas negara berdaulat lain). Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan pelaksaan fungsi para pejabat diplomatik secara efisien dari negara yang diwakilinya.

1. Kekebalan Perwakilan Diplomatik Kekebalan diplomatik (immunity) bersifat involability (tidak dapat diganggu gugat) antara alin mencakup : Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera atau daerah ekstrateritorial. Bila ada penjahat atau pencari suaka politik masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah karena para diplomat tidak memiliki hak asylum, hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara untuk memberi kesempatan kepada warga negara asing untuk melarikan diri. Korespodensi diplomatik, kekebalan yang mencakup dokumen, arsip, surat menyurat, termasuk kantor diplomatik dan sebagainya kebal dari pemeriksaan. F. Perwakilan Nonpolitis (Konsuler) Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut : 1. Konsul jenderal. Konsul jenderal adalah wakil resmi sebuah negara yang ditugaskan di luar wilayah metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri. Kantor tempat konsul bertugas disebut konsulat atau konsulat jenderal. 2. Konsul dan Wakil konsul. Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler. 3. Agen konsul. Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ini ditugaskan di kota kota yang termasuk kekonsulan. G. Perbedaan Korps Diplomatik dengan Korps Konsuler Korps Diplomatik Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat pejabat pusat Berhak membuat hubungan plitik Mempunyai hak ektrateritorial Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik Korps Konsuler Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat daerah Membuat hubungan Non politik Tidak mempunyai hak ektrateritorial Satu negara dapat memiliki lebih dari satu

Add a comment

Related presentations

Related pages

KATA PENGANTAR.doc - scribd.com

KATA PENGANTAR.doc - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

Kata Pengantar - ml.scribd.com

KATA PENGANTAR. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatNYA sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai. Tidak lupa kami juga
Read more

Contoh Kata Pengantar yang Baik dan Benar - Ngulas ...

Contoh Kata Pengantar - Kata pengantar merupakan hal yang penting dalam suatu karya ilmiah baik itu makalah, skripsi, maupun karya tulis lainnya.
Read more

Kata Pengantar - Scribd

ACKNOWLEDGEMENTFirst of all, the writer would like to express the deepent praise to Allah SWT, who was given her knowledge, healthy,...
Read more

KATA PENGANTAR.pdf - Google Drive

KATA PENGANTAR.pdf - Google Drive ... Loading…
Read more

Kata Pengantar - id.scribd.com

Kata Pengantar. Assalamu Alaikum Wr.Wb Puji syukur kita panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan Rahmat dan karunianya maka saya ...
Read more

Contoh Kata Pengantar Proposal - Tutorial / Panduan ...

Kata pengantar proposal adalah uraian mengenai tujuan dibuatnya proposal. Dalam kata pengantar ini akan dijelaskan mengenai maksud dari pembuatan proposal
Read more

KATA PENGANTAR filsafat - id.scribd.com

KATA PENGANTAR. Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena berkat dan rahmat-NYA makalah yang berjudul “Filsafat Pendidikan” ini dapat terselesaiakn ...
Read more

Contoh Kata Pengantar Laporan - CARApedia

Kata pengantar laporan adalah uraian kalimat yang dibuat di awal pembuatan laporan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari laporan tersebut. Kata penganta
Read more