Izin keramaian

50 %
50 %
Information about Izin keramaian

Published on September 26, 2014

Author: arisaridjo

Source: slideshare.net

Description

Ini Masalah Keramaian

PERATURAN DESA KEDUNGJARAN NO 05 TAHUN 2014 TENTANG IZIN KERAMAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. bahwa Pemerintah desa Kedungjaran Wajib melindungi seluruh warga Desa dari gangguan Keamanan dan Ketertiban di masyarakat. b. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian terhadap masyarakat akan keramaian apa saja yang boleh dan tak diperbolehkan di desa Kedungjaran. c. bahwa berdasakan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Izin Keramaian. Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok- Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

(12) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN DAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN MEMUTUSKAN PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG IJIN KERAMAIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah: a. Kabupaten adalah kabupaten Pekalongan b. Kecamatan adalah Kecamatan Sragi c. Polsek adalah Polsek Sragi d. Koramil adalah Koramil Sragi e. Desa adalah Desa Kedungjaran. f. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kedungjaran g. Pemerintahan Desa Kedungjaran selanjutnya disebut pemerintahan h. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Desa Kedungjaran dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran yang didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Kedungjaran diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. i. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungjaran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kedungjaran j. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjaran selanjutnya disebut perengkat desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjaran yang bertugas membantu Kepala Desa Kedungjaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. k. Peraturan Desa Kedungjaran adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjaran bersama Kepala Desa Kedungjaran. l. Keramaian adalah suatu acara yang diselenggaraan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu

m. Pungutan biaya atau retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau yang ditunjuk untuk itu sejumlah tertentu. n. Hajatan adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh warga/penduduk atau panitia dengan tujuan tertentu BAB II JENIS-JENIS KERAMAIAN Pasal 2 Jenis-jenis kegiatan keramaian adalah jenis hiburan dan ceramah umum yang diselenggarakan oleh warga/penduduk/Panitia khusus juga organisasi-organisasi tertentu adalah: 1. Wayang Orang, Wayang Kulit, Wayang Golek 2. Seni Ibing/Ronggeng, Nyadran, sirkus. 3. Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone / Orgen Tunggal, Karoke, Kosidah Modern 4. Campur Sari, Kuda Lumping, Hadroh, Terbangan / Janeng 5. VCD / DVD, Layar Lebar. 6. Pengajian / Ceramah 7. Pasar Tiban, Pasar Murah, Pengobatan umum. 8. Hajatan yang menggunakan pengeras suara. 9. Dan Jenis hiburan lainnya BAB III KETENTUAN Pasal 3 (1) Untuk Jenis Orkes Melayu / Dangdut, Pongdut, Elektone/Orgen/Band dan yang sejenisnya hanya dapat diselenggarakan sampai jam 24.00 WIB. (2) Untuk Hajatan yang menggunakan Pengeras suara, Volume pengeras suara setelah jam 24.00 WIB harus dikecilkan hingga 1/3. (3) Untuk jenis keramaian dan atau hiburan yang dapat merusak norma-norma dan atau kepatutan yang hidup di masyarakat dilarang diselenggarakan di wilayah Desa Kedungjaran (4) Untuk Pengajian Panitia harus memberitahukan Siapa Pembicara dan Tema, dan apabila melenceng dari tema maka Panitia berkewajiban mengarahkan. (5) Kepala Desa atau orang yang ditunjuk untuk itu diberi kewenangan untuk melarang dan atau memberhentikan yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) (6) Permohonan Ijin Keramaian harus melalui Ketua RT dan Ketua RW setempat. BAB IV SURAT IJIN Pasal 4 Untuk surat ijin dibagi menjadi dua yaitu : 1. Surat Ijin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian/POLSEK untuk jenis-jenis keramaian tertentu, yang menurut pertimbangan kepala Desa memerlukan ijin dari Polsek 2. Surat Ijin yang dikeluarkan Pemerintah Desa untuk jenis tertentu yang cukup dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Desa, menurut pertimbangan Kepala Desa..

BAB V BESARNYA PUNGUTAN BIAYA Pasal 5 (1) Setiap Penduduk/Warga Desa Kedungjaran dan/atau Panitia Penyelenggara / Organisasi tertentu yang menyelenggarakan keramaian yang dimaksud pasal 2 dikenakan biaya ijin keramaian sebagai berikut: a. Untuk penyelenggaraan keramaian : 1. Wayang Golek, Wayang kulit, Wayang Orang, Seni Ibing/Ronggeng, Dangdut / elektone / pongdut , Campur Sari, KosidahModern, Calung Kombinasi, Band dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 100.000 2. Kuda Lumping dan sejenisnya dikenakan retribusi : Rp. 70.000 3. Hadroh,VCD/DVD yang memakai sound system berkekuatan besar ( sound system sewaan) / Layar Lebar dikenakan retribusi : Rp. 50.000 4. Untuk Sintren, Janeng, dikenakan retribusi Rp. 40,000 5. Untuk VCD Sendiri dan atau tidak menggunakan sound berkekuatan besar (bukan sound sewaan) Ceramah Umum atau Pengajian dikenakan retribusi :Rp. 25.000 6. Untuk /hajatan yang biasa disebut dengan lelekan :Rp. 25.000 b. Besaran pungutan diperuntukan : 1. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 100.000 adalah sebagai berikut: 1. Biaya Administrasi Desa Rp. 45.000 2. Biaya Leges Kecamatan Rp. 15.000 3. Biaya Administrasi POLSEK Rp. 15.000 4. Biaya Administrasi Koramil Rp. 10.000 5. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000 6. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000 7. Biaya A dministrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 100,000 2. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 70.000 adalah sebagai berikut: 1. Biaya Administrasi Desa Rp 55,000 2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000 3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000 4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 70,000 3. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 50.000 adalah sebagai berikut: 1. Biaya Administrasi Desa Rp 35,000 2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000 3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000 4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 50,000 4. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 30.000 adalah sebagai berikut: 1. Biaya Administrasi Desa Rp 15,000 2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000 3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000 4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 30,000

5. Untuk Retribusi yang di pungut Rp. 25.000 adalah sebagai berikut: 1. Biaya Administrasi Desa Rp 10,000 2. Biaya Administrasi Kadus Rp. 5.000 3. Biaya Administrasi RW Rp. 5.000 4. Biaya Administrasi RT Rp. 5.000 JUMLAH Rp. 25,000 (2) Untuk jenis keramaian yang tidak termasuk dalam pasal 5 ayat (1) dan memerlukan ijin dari pihak kepolisian (POLSEK) maka dikenakan retribusi sama seperti pada pasal 5 ayat (1) point 1 Pasal 6 Bagi setiap warga/penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia/organisasi penyelenggaraan keramaian 2 jenis keramaian/hiburan maka dikenakan biaya administrasi 2 (dua) jenis keramaian . Pasal 7 (1) Setiap warga masyarakat /Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau organisasi mengadakan keramaian/acara yang ada kaitanya dengan acara keagamaan dan atau budaya/ adat istiadat warga desa Kedungjaran tidak dikenakan retribusi/pungutan. (2) Setiap warga masyarakat/Penduduk Desa Kedungjaran dan atau panitia atau organisasi mengadakan keramaian dalam rangka memeriahkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak dipungut retribusi. (3) Kebiasaan warga masyarakat/penduduk Desa Kedungjaran Hajatan tidak termasuk yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Pasal 8 Hasil pungutan biaya administrasi ijin keramaian sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Desa. BAB VI PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA PUNGUTAN Pasal 9 (1) Pelaksana pungutan administrasi ijin keramaian dalam tupoksi pembantuan adalah : a. Tupoksi pembantuan pungutan ijin keramaian sebagaimana pasal 4 point 1 adalah Polisi Desa. b. Tupoksi Pembantuan Pungutan pelaksana ijin keramaian pasal 4 point 2 berupa Surat Izin Keramaian adalah Sekretaris Desa c. Pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan disahkan/mengetahui Sekdes dan Cap Kepala Desa. d. Pemegang administrasi ijin keramaian adalah Polisi Desa dan guna efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus. (2) Bagi setiap masyarakat dan atau penduduk desa Kedungjaran atau panitia/organisasi yang akan mem buat ijin keramaian harus melalui Ketua RT dan RW setempat

. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. Pasal 11 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungjaran. Ditetapkan di Kedungjaran Pada tanggal 1 Oktober 2014 KEPALA DESA KEDUNGJARAN SARIDJO Diundangkan di Kedungjaran Pada tanggal 1 Oktober 2014 Plt. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN WASDARI

Add a comment

Related presentations

Related pages

Layanan Ijin Keramaian - POLRI | Website Resmi Kepolisian ...

Ijin Keramaian : Ijin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung ...
Read more

Surat Izin Keramaian - Scribd

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH. SMA NEGERI 54 Komplek Pendidikan Rawa Bunga-Jalan Jatinegara Timur IV Jakarta Timur Telepon : 8194271 Fax : 8516704 Kode ...
Read more

Surat Izin Keramaian Polsek - id.scribd.com

Surat Izin Keramaian Polsek - Download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online.
Read more

Contoh Surat Pengantar Surat Izin Keramaian - Mail Costik

Tag Search : contoh surat izin keramaian hiburan, contoh surat izin keramaian hut ri, contoh surat izin keramaian hajatan, contoh surat izin gangguan ...
Read more

Izin keramaian - Government & Nonprofit - dokumen.tips

izin keramaian PANITIA PELAKSANA VALENTINE¶S DAY PARTY ³ONE LOVE, ONE HEART´ PEMUDA TOVAN BOYS CLUB (TBC) Jl. Frans Daromes, Kelurahan Maulafa ...
Read more

* Pengajuan Ijin Keramaian (Segala Bentuk Kegiatan Masyarakat)

Ijin Keramaian sering menjadi wilayah "abu-abu" yg membingungkan. ... infonya sangat membantu. termasuk izin mahasiswa demo yup? terus sosialisasikan pak!
Read more

Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kegiatan - Surat ...

Contoh surat izin keramaian rt rw. Surat izin penggalangan dana. Contoh surat permohonan izin acara. Contoh surat permohonan izin kegiatan karang taruna.
Read more