HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEPAILITAN

50 %
50 %
Information about HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEPAILITAN
Business

Published on September 16, 2014

Author: tyas_rohadi

Source: slideshare.net

Description

Hak Kekayaan Intelektual dan Kepailitan dalam Hukum Bisnis

TUGAS MATA KULIAH HUKUM BISNIS “HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEPAILITAN” Disusun Oleh: PROPANINGTYAS FEBRY WINDARDINI NIM. 10 115 002 UNIVERSITAS GAJAYANA MALANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI 2013

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain‐lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah karya‐karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak privat (private rights) dan seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada Individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya). Tiada lain yang dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kerativitas) agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu system HKI menunjang diadakannya system dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia. Dengan dukungan dokumentasi ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. A. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual Dilihat secara historis, UU mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu‐penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum‐hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di Jaman TUDOR Tahun 1500 dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai UU paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention (1886) untuk masalah atau hak cipta. Tujuan dari konvensi‐konvensi tersebut antara lain: standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Peraturan perundang‐undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan

UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East‐Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang‐undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang‐undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. ‐ Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. ‐ Pada tanggal 11 Oktober 1961, Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang‐barang tiruan/bajakan. Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1. ‐ Pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk sebuah team khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Team ini dikenal dengan team Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan

peraturan perundang‐undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Pada tanggal 19 September 1987, Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. ‐ Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang‐Undangan, Departemen Kehakiman. ‐ Pada tanggal 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. ‐ Pada tanggal 28 Agustus 1992, Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961. ‐ Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). ‐ Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang‐undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 menjadi UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992. ‐ Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu: UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. ‐ Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya. ‐ Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris “Intellectual Property Right”. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah

kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil) dan berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, Merek, dan Hak Cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. C. Prinsip‐prinsip Hak Kekayaan Intelektual 1. Prinsip Ekonomi Yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip Keadilan Yakni didalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 3. Prinsip Kebudayaan Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara. 4. Prinsip Sosial Prinsip yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. D. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright), dan hak kekayaan industri (industrial property right). 1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan‐pembatasan menurut peraturan perundang‐undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1). Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama‐sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. a) Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin Pemegang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Namun demikian, pasal 30 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta atas Ciptaan, yaitu program computer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih‐wujudan yang berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. b) Pelanggaran dan Saksi Dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas: 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; 2) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; 3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: ceramah yang semata‐mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; 4) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra; 5) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata‐mata untuk keperluan aktivitasnya; 6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan; 7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata‐mata untuk digunakan sendiri. c) Kedudukan Hak Cipta Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh Undang‐undang Hak Cipta (UUHC), bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: 1) Pewarisan 2) Hibah 3) Wasiat 4) Dijadikan milik negara 5) Perjanjian Khusus mengenai perjanjian, Pasal 3 ayat 2 harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang ada dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. d) Pendaftaran Hak Cipta Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda‐benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor, kapal, merk yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah hanya semata‐mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sifat pendaftaran ciptaan adalah bersifat kebolehan (fakultatip). Artinya orang boleh juga tidak mendaftarkan. Apabila tidak mendaftarkan, tidak ada sanksi hukumnya. Dengan sifat demikian, memang UUHC memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan pendaftaran. e) Hak dan Wewenang Menuntut Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya: 1) Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; 2) Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; 3) Mengganti/mengubah judul ciptaan;

4) Mengubah isi ciptaan; f) Dasar Hukum Hak Cipta ‐ UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; ‐ UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15); ‐ UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42); ‐ UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29). 2. Hak Kekayaan Industri Hak kekayaan industri (industrial property right) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industry (industrial property right) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi: a) Hak Paten Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2001: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 UU Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat‐syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam UU Paten (UUP). Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa: proses, hasil produksi, penyempurnaan serta pengembangan proses dan hasil produksi. Dasar Hukum Hak Paten: ‐ UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39); ‐ UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30);

‐ UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109). b) Hak Merek Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2001: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf‐huruf, angka‐angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur‐unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Ayat 1). Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Istilah‐istilah merk: ‐ Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama‐sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang‐barang sejenis lainnya. ‐ Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama‐sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa‐jasa sejenis lainnya. ‐ Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama‐sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. ‐ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama‐sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dasar Hukum Hak Merek: ‐ UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81); ‐ UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31); ‐ UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110). c) Desain Industri Berdasarkan Undang‐Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri: Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Ayat 1). d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. e) Rahasia Dagang Menurut Undang‐Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. f) Varietas Tanaman Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. g) Indikasi Geografi Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan). E. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual 1. Undang‐undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO); 2. Undang‐undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan; 3. Undang‐undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta; 4. Undang‐undang Nomor 14/1997 tentang Merek; 5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization; 6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty; 7. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; 8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty. Berdasarkan peraturan‐peraturan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilaksanakan. Setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran‐pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas

dari Direktorat Jenderal Hak‐hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang‐undangan Republik Indonesia. F. Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kebutuhan negara Indonesia terhadap perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual akhirnya memaksa Indonesia untuk mengadopsi peraturan‐peraturan terkait. Peraturan yang terkait dengan HAKI digunakan secara resmi oleh Indonesia sejak 1994 lalu. Peraturan tersebut terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Tiga unsur penting yang menjadi bahasan dalam HAKI adalah kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir manusia, kekayaan dan hak. Manusia menjadi unsur terpenting dalam hal ini. Tentu saja karena tidak ada sebuah karya jika tidak ada manusia yang berpikir. Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal istilah yang berkenaan dengan permasalahan hak intelektual manusia. Saat itu, HAKI dikenal dengan istilah HMI atau Hak Milik Intelektual. Pada perkembangannya, istilah HMI kembali mengalami perubahan nama sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan ranah hukum, pelanggaran terhadap hak intelektual menjadi materi bahasan dalam hukum perdata. Hukum perdata yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, meliputi hukum pribadi, hukum keluarga, dan hak waris. Pemerintah Indonesia pun telah mengatur permasalahan pelanggaran terhadap hak intelektual dalam beberapa undang‐undang. G. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual 1. Pengaturan HKI di Dunia Internasional Indonesia terlibat dalam perjanjian‐perjanjian internasional di bidang HKI. Pada tahun 1994, Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Estabilishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of intellectual Property Rigets Including Trade in Counterfeit Goods (TRIP’s). Sejalan dengan TRIP’s, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi‐konvensi internasional di bidang HKI, yaitu: a) Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Estabilishing the World intellectual Property Organizations dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979; b) Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT dengan Keppres No. 16Tahun 1997; c) Trademark Law Treaty (TLT) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997;

d) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tanggal 7 Mei 1997 dengan Keppres No. 18 Tahun 1997 dan dinotifikasikan ke WIPO tanggal 5 Juni 1997, Berne Convention tersebut mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 5 September 1997; e) WIPO Copyright Treaty (WCT) dengan Keppres No. 19 Tahun 1997. Memasuki milenium baru, HKI menjadi isu yang sangat penting yang selalu mendapat perhatian baik dalam forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya TRIP’s dalam paket Persetujuan WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memacu dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Pengaturan HKI di Indonesia Di tingkat nasional, pengaturan HKI secara pokok (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Lengkap, karena menjangkau ke‐tujuh jenis HKI. Memadai, karena dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan nasional dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substantif setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang “dipatok” di Perjanjian Internasional yang pokok di bidang HKI. Sejalan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIP’s dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HKI di internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang‐undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HKI, dengan mengundangkan: a) Undang‐undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang‐undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang‐undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta; b) Undang‐undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang‐undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten; c) Undang‐undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang‐undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Selain ketiga undang‐undang tersebut di atas, UU HKI yang menyangkut ke‐tujuh HKI antara lain: a) Undang‐undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; b) Undang‐undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; c) Undang‐undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merk; d) Undang‐undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; e) Undang‐undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

f) Undang‐undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; g) Undang‐undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun 1997, maka ketiga UU tersebut telah direvisi kembali pada tahun 2001. Selanjutnya telah diundangkan: a) Undang‐undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; b) Undang‐undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; H. Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual di Masa Sekarang Peraturan perundangan yang berlaku sangat banyak, tetapi melihat pelaksanaannya sekarang ini makin banyak pelanggaran‐pelanggaran. Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin maraknya pembajakan‐pembajakan hasil karya ciptaan seseorang. Sebagai contoh yang lebih konkret yaitu pembajakan kaset‐kaset VCD. Faktor‐faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar HKI, yaitu: 1. Dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar‐besarnya dari pelanggaran tersebut; 2. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum; 3. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah; 4. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal) yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum, namun dalam menegakkan hukum harus mendapat kontrol dan tekanan dari negara asing. Tidak mengherankan apabila penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dilakukan secara konsisten. Salah satu contoh nyata adalah pada saat mulai diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada tanggal 29 Juli 2003, hampir seluruh pedagang CD, VCD dan DVD bajakan tidak tampak di pinggir jalan. Namun beberapa minggu kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya, dan hingga sampai saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang‐terangan berani menjual barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini semakin diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan. Oleh karena itu masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum

tersentuh oleh aparat penegak hukum. Jika memang niat pemerintah adalah untuk memberantas praktek pembajakan, maka tanpa pengenaan cukai terhadap produksi rekaman pun sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilakukan sejak belakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya, praktek perdagangan barang ilegal tersebut bukan semakin berkurang, malahan semakin marak diperdagangkan di kaki lima. Contoh‐contoh lain mengenai pelanggaran HKI yaitu: 1. Jakarta Tahun 2009 mencatat hasil kurang menggembirakan untuk urusan pembajakan software di Indonesia. Dari hasil riset yang dikeluarkan IDC terungkap bahwa aktivitas pembajakan software di Tanah Air justru kian melonjak. Dari riset itu Indonesia ditempatkan di posisi ke‐12 sebagai negara dengan tingkat pembajakan software terbesar di dunia. 2. Pelanggaran yang merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. 3. Pelanggaran yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual Video Compact Disc (VCD) porno. 4. Melanggar perjanjian (memenuhi kewajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak), misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak 2.000 eksemplar, tetapi yang dicetak/diedarkan di pasar adalah 4.000 eksemplar. Pembayaran royalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu 2.000 eksemplar bukan 4.000 eksemplar. Dan ini sangat merugikan bagi pencipta.

KEPAILITAN Peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak masa lampau, dimana para kreditor menggunakan pailit untuk mengancam debitor agar segera melunasi hutangnya. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi menimbulkan semakin banyaknya permasalahan utang‐piutang di masyarakat. Di Indonesia, peraturan mengenai kepailitan telah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang‐Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan adalah Undang‐Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”). A. Sejarah Peraturan Perundangan Kepailitan Sejarah perundang‐undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu yakni sejak 1906, sejak berlakunya “Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia” sebagaimana dimuat dalam Staatblads (1905) No. 217 dan Staatblads (1906) No. 348 Faillissementsverordening. Dalam tahun 1960an, 1970an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang‐undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang‐Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU, yaitu UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang‐Undang tentang Kepailitan tanggal 9 september 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135). Undang‐Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu Faillissements Verordening Staatsblad tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Dengan diundangkannya Perpu No. 1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan Undang‐Undang No. 4 tahun 1998 tersebut, maka tiba‐tiba Peraturan Kepailitan (Faillissements Verordening S. 1905 No. 217 dan S. 1906 No. 348) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali. Sejak itu, pengajuan permohonan‐permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

B. Pengertian Kepailitan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dari sudut sejarah hukum, UU kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Tujuan utama kepailitan adalah adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing‐masing. C. Lembaga Kepailitan Pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: 1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang‐hutangnya kepada semua kreditur. 2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur‐krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. D. Pihak Pengajuan Pailit 1. Atas permohonan debitur sendiri; 2. Atas permintaan seorang atau lebih kreditur; 3. Kejaksaan atas kepentingan umum; 4. Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan lembaga bank; 5. Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Syarat yuridis pengajuan pailit: 1. Adanya hutang; 2. Minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih; 3. Adanya debitur dan kreditur (lebih dari satu kreditur); 4. Permohonan pernyataan pailit;

5. Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga. E. Langkah‐langkah Proses Kepailitan 1. Permohonan pailit, syarat permohonan pailit telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998. 2. Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari. 3. Rapat verifikasi adalah rapat pendaftaran utang piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing‐masing kreditur. 4. Perdamaian yang diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan. 5. Homologasi akur yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima. 6. Insolvensi yaitu suatu keadaan dimana debitur dinyatakan benar‐benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitur lebih sedikit jumlah dengan hutangnya. 7. Pemberesan/likuidasi yaitu penjualan harta kekayaan debitur pailit, yang dibagikan kepada kreditur (konkruen), setelah dikurangi biaya‐biaya. 8. Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada. F. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh UU Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan. Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa debitur tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah KURATOR. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang

kurator, pengadilan menunjuk seorang hakim pengawas, yang mengawasi perjalan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit). Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUK, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dikecualikan oleh UU Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank dan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa mempailitkan. Hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham. G. Kurator, PKPU dan Pengadilan Niaga 1. Kurator a. Kewenangan Kurator Kepailitan suatu perseroan terbatas berakibat hilangnya kekuasaan dan kewenangan seluruh organ‐organ perseroan atas harta kekayaan perseroan tersebut. Organ‐organ perseroan seperti RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak berwenanang untuk melakukan tindakan‐tindakan kepengurusan harta, dan kedudukannya digantikan oleh kurator. Sebagai contoh, Pasal 67 (2) UU Kepailitan menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ debitur/perseroan pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan. Organ‐organ itu tetap berwenang selama tidak ada akibatnya atas harta pailit. Jika kita mengkaji kepailitan atas perseorangan dan bukan perseroan terbatas, maka debitur pailit dapat tetap hidup, bersosialisasi, bahkan dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk harta pailit. Namun, untuk perseroan terbatas memang sulit sekali ditarik garis yang jelas, karena sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan, maka seluruh tindakan yang diambil organ‐organ tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun baiklah untuk kepentingan diskusi ini kita anggap saja organ perseroan tetap berwenang. Akibatnya, kurator tidak dapat mengambil alih kewenangan tersebut, termasuk mengadakan RUPS, dan sebagainya. b. Tugas Kurator Tugas seorang kurator dan pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal‐pasal di Undang‐undang Kepailitan (UUK). Namun tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam ps. 67(1) UUK), adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalisasikan nilai harta pailit. Lebih jauh

lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat pada job description dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu: 1) Sebagai Kurator Sementara Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit. Tugas utama kurator sementara adalah untuk: a) Mengawasi pengelolaan usaha debitur; b) Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (UUK pasal 7). Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara. 2) Sebagai Pengurus Pengurus ditunjuk dalam hal adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat‐rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal‐hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka. 3) Sebagai Kurator Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator. Dari berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disarikan bahwa kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu: a) Tugas Administratif Dalam kapasitas administratifnya, kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses‐proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman (UUK pasal 13 ayat 4); mengundang rapat‐rapat kreditur; mengamankan harta kekayaan debitur pailit; melakukan inventarisasi harta pailit (UUK pasal 91); serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (UUK pasal 70 B ayat 1).

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya, kurator memiliki kewenangan antara lain: kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan (UUK pasal 84 ayat 1); melakukan penyegelan (UUK pasal 90 ayat 1). b) Tugas Mengurus/Mengelola Harta Pailit Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha‐usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur (UUK pasal 95 ayat 1). Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya: ‐ Kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit (UUK pasal 14 dan 96); ‐ Kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha (UUK pasal 67 ayat 3 dan 4); ‐ Kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja, dan perjanjian lainnya. c) Tugas Melakukan Penjualan‐Pemberesan Tugas yang paling utama bagi kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit. 2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PKPU diatur pada BAB II UU Kepailitan, tepatnya pasal 212 sampai pasal 279 Undang‐Undang Kepailitan.Kedudukan dari PKPU adalah bahwa PKPU tidak dapat disejajarkan dengan instrumen kepailitan, atau sebagai sesuatu yang bersifat alternatif dari prosedur kepailitan. PKPU adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang‐utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (pasal 212 UU Kepailitan). PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang‐utangnya, maupun sebagai upaya hukum terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh krediturnya. PKPU sendiri terbagi 2 bagian, yaitu: tahap pertama adalah PKPU Sementara; tahap kedua adalah

PKPU Tetap. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UU Kepailitan Pengadilan niaga HARUS mengabulkan permohonan PKPU Sementara. PKPU sementara diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut, belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut (pasal 217 (3) UUK). Prinsip ini jelas berbeda dengan kepailitan, prinsip dasarnya adalah untuk memperoleh pelunasan secara proporsional dari utang‐utang debitur. Meskipun pada prinsipnya kepailitan masih membuka pintu menuju perdamaian dalam kepailitan. Namun cukup jelas bahwa kepailitan dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk membandingkan secara kuantitatif kedua hal tersebut. 3. Pengadilan Niaga Merupakan lembaga yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan Niaga yang berada di Peradilan Umum yang untuk pertama kalinya dibentuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hukum Acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum. Putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan upaya hukum lain setelah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu melalui PK (Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung) dengan syarat: a. Terdapat bukti tertulis baru; b. Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya (dengan jangka awaktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Panitera MA).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga - hukumonline.com

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang ... Hak kekayaan intelektual:
Read more

Kepailitan | MARI MENGENAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Posts about Kepailitan written ... nama dan merek dagang yang ... Hak Kekayaan Inteleketual Hak Kekayaan Intelektual HKI Identitas Inggris Innovation ...
Read more

Hak Kekayaan Intelektual ; Merek Sistem Konstitutif dan ...

Hak Kekayaan Intelektual ; ... Dan yang utama adalah pendaftaran merek membutuhkan biaya yang besar dan proses pendaftarannya ... Hukum Kepailitan (1) ...
Read more

Syarat Kepailitan - hukumonline.com

Hak Kekayaan Intelektual; ... Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan ... kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya ...
Read more

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - LOCUS toko buku hukum online

POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA: ... HUKUM KEPAILITAN: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan. Rp 101.700 113.000. HUKUM PERSEROAN TERBATAS.
Read more

PerBedaan Kepailitan dan Wanprestasi - LPKNI KOTA PASURUAN

... Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan dan ... Kepailitan dan Penundaan Kewajiban ... HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEDIASI DAN ...
Read more

Hak Kekayaan Intelektual | 0wi3's Blog

resume kel.8. Pengertian Hak Kekayaan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum, dalam arti orang lain ...
Read more

HUKUM KEPAILITAN | warnalanggeng

Konsekwensi PKPU dan kepailitan Sebagai Akibat Hukum Wanprestasi terhadap perdamaian; ... Hak Kekayaan Intelektual Proteksi, Prosedur, dan Komersialisasi.
Read more