Cara penghitungan kursi legislatif pemilu 2014 (sumber: ijrsh.com)

71 %
29 %
Information about Cara penghitungan kursi legislatif pemilu 2014 (sumber: ijrsh.com)
Law

Published on March 31, 2014

Author: ekho109

Source: slideshare.net

Description

uraian tentang cara menentukan calon legislator (DPR dan DPRD) terpilih dalam pemilu 2014.

Cara Penghitungan dan Simulasi Pemilu 2014 …. a. Penetapan Perolehan Suara Agar disertakan dalam penghitungan setiap kursi legislatif, perolehan suara parpol harus sebesar minimal 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional (Pasal 208). Hal ini sebagai syarat ambang batas perolehan suara minimal atau parliamentary threshold (PT). Guna aplikasi semata dirujuk hal berikut: Bila DPT sebesar 186 juta (web kpu). Misalkan (prediksi) golput+suara batal/tidak sah adalah 40% (74,4 juta), maka suara sah nasional menjadi 111,6 juta. Dengan demikian besaran (3,5%) PT menjadi 3,9 juta suara. Parpol yang tidak mencapai (3,5% PT) 3,9 juta suara nasional, otomatis gagal memperoleh kursi DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota disetiap daerah pemilihan (P.209). Artinya para caleg parpol sedemikian ini tidak akan menjadi anggota legislatif di tingkat manapun. Suara parpol non PT tersebut akan terbuang sia-sia karena tidak diikutkan dalam penghitungan. Suara yang terpakai adalah selisih antara jumlah suara seluruh parpol dikurangi jumlah suara parpol non PT. Selisih suara inilah yang dipergunakan sebagai pedoman ditetapkannya jumlah bilangan pembagi pemilih (BPP) sesuai dapil masing-masing (DPR, DPRD Prov. maupun Kab/Kota). BPP adalah jumlah suara sah suatu dapil dibagi dengan alokasi kursi dapil tersebut. UPDATE: Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 “Pasal 208 UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu sepanjang frasa „DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota‟ bertentangan dengan UUD 1945″ dengan demikian syarat ambang batas 3,5% (PT) hanya berlaku untuk penghitungan kursi DPR saja. c. Perolehkan Kursi dan Calon Terpilih Hal pertama adalah ditetapkan angka BPP DPR, BPP DPRD Provinsi, dan BPP DPRD Kab/Kota (P.211) oleh KPU sesuai tingkatan. Selanjutnya ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap parpol di suatu dapil, dengan ketentuan (P.212):

1. Apabila jumlah suara sah suatu parpol sama atau melebihi dari BPP maka akan diperoleh sejumlah kursi (penghitungan tahap pertama), sisa suara akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua; 2. Apabila jumlah suara sah suatu parpol lebih kecil dari BPP maka parpol tersebut kandas ditahap pertama, suara parpol tersebut akan digunakan pada penghitungan tahap kedua dalam hal atau apabila masih terdapat sisa kursi di dapil ybs; 3. Di tahap kedua ini, sisa kursi akan dibagikan kepada parpol satu demi satu berturut- turut sampai habis, dimulai dari parpol yang mempunyai sisa suara terbanyak (sistem rangking). NB: kasuistik, terjadi sisa suara parpol disuatu dapil sama jumlahnya, berlaku azas persebaran suara yang lebih banyak (P.213) d. Penetapan Calon Terpilih Calon terpilih anggota legislatif di suatu dapil ditetapkan oleh KPU sesuai tingkatan (P.214). Penetapan caleg terpilih tersebut (P.215) dengan ketentuan sbb: 1. Berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak; 2. Kasuistik, dua calon beroleh suara sama berlaku azas persebaran dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan; 3. kasuistik, ”calon suara terbanyak” jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. . Untuk Pemilu Dewan Perwakilan Daerah; penghitungan calon terpilih DPD (P.216) adalah dengan berdasarkan urutan suara terbanyak (empat besar) disetiap provinsi ybs. Untuk kasuistik yang terjadi, berlaku azas persebaran suara diseluruh kab/kota di provinsi tersebut. . e. Kesimpulan Besaran PT pemilu 2014 adalah 3,5%. PT berfungsi sebagai syarat parpol memiliki kursi DPR dan DPRD Provinsi maupun Kab/Kota secara sekaligus; telah diubah oleh MK sehingga hanya menjadi syarat penghitungan kursi DPR semata. Parpol yang tidak mencapai PT adalah parpol gagal berkursi di tingkat pusat (DPR). Untuk Perolehan setiap kursi parpol (DPR & DPRD) akan habis dibagi di dapil. Perolehan kursi parpol selanjutnya didistribusikan kepada para caleg parpol berdasarkan perolehan suara terbanyak. Bila terdapat sisa kursi, maka sisa kursi dibagikan kepada parpol satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari parpol yang mempunyai sisa suara terbanyak. Bagaimana metode penghitungan Kursi DPR maupun DPRD Pemilu 2014? silahkan mengkontekstualkan dengan metode pemilu 2009 (pada artikel simulasi 2009 dibawah).

Sistem ini mirip dengan Pemilu 2009 sehingga akan menciptakan “persaingan keras” antar parpol maupun sesama caleg se-parpol dan se-dapil. Luar biasa dahsyat dan bisa kejam.

Cara Penghitungan dan Simulasi Kursi DPR I. PENDAHULUAN Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan Parliament Threshold (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih. Misalkan saja pada Pemilu 2009 : Jumlah Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 177.000.000 orang pemilih Dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DP4), sehingga suara sah nasional menjadi 123.900.000 suara (pemilih) Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR. Uraian diatas, jelas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bunyinya sebagai berikut (bold oleh ijrsh) : Pasal 202 (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasal 203 (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan. (2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).

(3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan. II. PENGHITUNGAN KURSI DPR Untuk Penghitungan kursi DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat 2 & 3 diatas, maka dilakukan inventarisasi 34 parpol (pasca putusan MK – menjadi 38 parpol) peserta Pemilu 2009 menjadi 2 kategori yakni parpol yang memenuhi PT (kita sebut : Parpol PT), dan parpol yang tidak memenuhi PT (Parpol Non PT). Dari hasil inventarisasi ini maka didapatlah penentuan BPP disuatu dapil. Adapun tahapan menuju penentuan BPP disuatu dapil adalah sebagai berikut : 1. Penentuan Suara Sah Suara sah adalah suara sah Parpol PT dikurangi Parpol Non PT. Misal diperoleh sejumlah x suara, maka x suara tersebutlah yang disebut sebagai Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu 2. Penentuan BPP BPP didapat dengan membagi Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu dapil. Misal untuk dapil Jabar I (meliputi TPS se Kota Bandung & Kota Cimahi) ditetapkan kuota 7 Kursi DPR (lampiran UU Pemilu), maka BPP di Jabar I adalah x/7. 3. Setelah angka BPP disuatu dapil diperoleh, maka selanjutnya ditentukan jumlah kursi yang didapat oleh masing-masing Parpol PT didapil tersebut. III. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DPR Penetapan perolehan kursi DPR diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209 , Pasal 210, dan Pasal 211. Penetapan perolehan kursi tersebut terdiri atas beberapa tahap (bila masih terdapat sisa kursi), yakni : a. Tahap I (pasal 207 ayat 3) Dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP b. Tahap II (pasal 207 ayat 4) Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP. c. Tahap III (pasal 207 ayat 5)

Dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru. d. Tahap IV (pasal 208) Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis. e. Tahap V (pasal 209) Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan NB : Tahapan sebagaimana Poin c,d, dan e hanya dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. IV. PENETAPAN CALON TERPILIH Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun calon legislatif (caleg) yang terpilih dalam suatu parpol adalah calon yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 ayat 1) sebagai berikut : a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%) b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP,dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : parpol non caleg 30%), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut NB : Dari Sini Terlihat NOMOR URUT Caleg Sangat Menentukan (BERPERAN) V. SIMULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DAN CALEG TERPILIH Berdasarkan uraian diatas sekarang akan disimulasikan cara perolehan kursi DPR dan Caleg Terpilih suatu Parpol. Simulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari parpol – parpol pada pemilu DPR 2009.

SIMULASI MENGGUNAKAN DATA PARPOL & PEROLEHAN SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2004 (DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I–DAPIL JABAR I). Untuk mengetahui bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari suatu parpol, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Inventarisasi parpol PT dan Parpol Non PT secara nasional Pemilu 2004 terdiri atas 24 parpol, dengan perolehan suara nasional sebagai berikut : (Bagan 1) Perolehan Suara Nasional 24 Parpol Pada Pemilu 2004 Dari data diatas maka terdapat 8 parpol yang memenuhi PT 2,5 % (Parpol PT), yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PBB. Maka siapa yang mengisi kursi DPR (sistem Pemilu 2009) adalah caleg yang berasal dari ke-8 parpol ini saja, sementara 18 parpol lainnya otomatis tersisih ke gedung senayan (DPR).

b. Penghitungan Perolehan Kursi Parpol PT dan caleg terpilih parpol tersebut disuatu dapil Berikut hasil perolehan suara untuk Dapil Jabar I pada Pemilu 2004 : (Bagan 2) Perolehan Suara 24 Parpol Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004 c. Langkah Berikutnya (Menentukan suara sah & BPP di Dapil Jabar I) Dari data diatas diperoleh jumlah suara Parpol PT sebesar 1.369.009 dan jumlah suara Parpol Non PT sebesar 182.503, maka Suara Sah adalah (jumlah suara Parpol PT – jumlah suara Parpol Non PT) maka diperoleh 1.186.506 BPP adalah jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi. Sesuai lampiran UU Pemilu 10 tahun 2008 ditentukan untuk Dapil Jabar I jumlah kursi adalah 7, maka BPP Dapil Jabar I adalah 1.186.506 dibagi 7, diperoleh angka BPP sebesar 169.500

d. Menentukan perolehan kursi Parpol PT Dari BPP diatas dapatlah ditetapkan jumlah perolehan kursi suatu parpol, menjadi sebagai berikut : (Bagan 3) Perolehan Kursi Tahap I & II Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004 e. Menentukan Daftar Caleg Terpilih Dari data diatas, maka ke-7 kursi DPR dari Dapil Jabar I diperoleh oleh 5 parpol PT, yakni Golkar (2 Kursi), PKS (2), PDIP (1), Demokrat (1), serta PAN (1). Langkah selanjutnya adalah menentukan caleg terpilih dari ke-5 parpol tersebut, menjadi sebagai berikut : (Bagan 4) Caleg Terpilih DPR Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004 NB : DAFTAR CALEG DARI KESELURUHAN PARPOL DI DAPIL JABAR I UNTUK DPR TIDAK ADA YANG MEMENUHI 100% BPP (169.500 suara). Inilah perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I : Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan dgn Sistem UU Pemilu 2003)

(Bagan 5)Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan Dgn Sistem UU Pemilu 2003) Perolehan Suara Caleg DPR RI Partai PT (Data Pemilu 2004 Dapil Jabar I, dengan sistem UU Pemilu No. 10 Tahun 2008) (Bagan 6) Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih (Data Pemilu 2004) Dapil Jabar I (Simulasi Dgn Sistem UU Pemilu 2008) Agar Caleg otomatis terpilih, maka perolehan suara caleg harus mencapai SEKURANG- KURANGNYA 30 % BPP = 50.580 suara (sistem Pemilu 2009) Untuk melihat lebih jelas perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I diatas, klik-disini (format pdf). Atau mendapatkan artikel ini secara lengkap dalam format PDF : Buka Halaman BELAJAR, lihat poin D. PEMILU nomor 3. SIMULASI cara- penghitungan-perolehan-kursi-dpr-pemilu-2009

VI. KESIMPULAN Untuk Pemilu DPR pada Pemilu 2009, hal-hal yang mendasar untuk dipahami adalah : 1. Prasyarat Parpol agar dapat menempatkan wakilnya atau caleg-nya di DPR RI, haruslah memperoleh suara sah 2,5 % dari jumlah keseluruhan suara sah nasional pemilu DPR (sistem 2,5 % PT) 2. Sistem 2,5 % PT tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Povinsi & Kab/Kota) 3. Parpol yang tidak masuk kategori 2,5 % PT (Parpol Non PT), suaranya akan hangus atau tidak terwakilkan di DPR RI 4. Prosedur penentuan caleg terpilih didapat dengan sebelumnya melalui proses : a. Pemisahan Parpol (di tingkat nasional) berdasarkan prasyarat 2,5 % PT, sehingga terdapatlah Parpol PT (berhak senayan) dengan Parpol yang ter- eleminasi yakni Parpol Non PT b. Penentuan BPP (di tingkat dapil) dengan cara membagi suara sah (jumlah suara Parpol PT dikurangi jumlah suara Parpol Non PT di suatu dapil) dengan jumlah alokasi kursi di dapil tersebut c. Penentuan Jumlah Kursi Parpol PT (di tingkat dapil) yang terbagi atas BPP di dapil tersebut (TAHAP I); bila terdapat sisa kursi dilakukan TAHAP II (sistem rangking); selanjutnya sisa suara akan dipakai untuk penghitungan TAHAP III, yaitu sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru guna mengisi sisa kursi di dapil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; bila kursi masih tersisa dilakukan TAHAP IV dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis; dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan (TAHAP V) d. Terakhir pengalokasian kursi kepada caleg yang memenuhi sekurang- kurangnya 30 % BPP, bila terdapat berbagai variasi maka nomor urut menjadi acuan. 5. Nomor Urut Caleg masih menjadi penentu alias menjadi solusi terhadap berbagai variasi yang terjadi terkait jumlah suara sama-sama mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP atau sama sekali tidak ada yang mencapai 30 % BPP diantara caleg se-parpol dan se-dapil. 6. Yang menetapkan Caleg Terpilih DPR adalah KPU Pusat berdasarkan UU Pemilu 2009 No. 10 Tahun 2008, bukan DPP suatu Parpol berdasarkan Mekanisme Internal Parpol yang bersangkutan. 7. Sepanjang UU Pemilu 2009 No. 10 tahun 2008 tidak direvisi (diubah), maka sistem nomor urut caleg masih berperan dan sangat menentukan. Kiranya Tulisan ini bermanfaat 14 Juli 2008, Salam Berbagi-IJRSH. Direktur Cross Institute-Bandung

RALAT : Penentuan BPP adalah Partai PT – Partai non PT : Kursi yg tersedia di suatu Dapil. Harusnya adalah Jumlah seluruh suara Partai Politik peserta pemilu – Partai non PT : Jumlah kursi yg tersedia di suatu Dapil (pasal 203 (2) UU No.10 Tahun 2008) Pasal pada Tahap I, Tahap II perhitungan kursi bukan pasal 207 tapi pasal 205 (3), 205 (4). PUTUSAN MK : Caleg Terpilih 2009 Berdasarkan SUARA TERBANYAK Oleh : Indra Jaya Rajagukguk, SH number of visitors Sistem pembagian/perolehan kursi Pemilu Legislatif Indonesia memasuki babak baru; yakni caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak di Pemilu 2009. Ketentuan ini berlaku sejak Selasa, 23 Desember 2008, sebagaimana putusan MK (final dan mengikat) atas perkara No. 22 & 24/PUU- VI/2008 terkait pembatalan Pasal 214 poin a, b, c, d, & e. (Lihat Bagan 1, 2 & 3) Inti dari putusan MK adalah membatalkan ketentuan Penetapan Caleg Terpilih Pemilu 2009 berdasarkan sistem 30% BPP dan atau Sistem Nomor Urut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 214 poin a, b, c, d, dan e. Selanjutnya MK menetapkan Sistem Suara Terbanyak untuk menentukan calon legislatif terpilih di pemilu 2009 pada semua tingkatan (DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kab/Kota). a

Dengan demikian, maka Tahapan Pembagian/Perolehan Kursi Pemilu Legislatif 2009 menjadi : a Adapun Pertimbangan Hakim MK dalam membuat putusan sistem suara terbanyak adalah sebagai berikut : Tahap I : KPU/D menklasifikasi (menentukan) Parpol yang berhak mendapat kursi disuatu Dapil Tahap II : KPU/D menetapkan caleg terpilih dari Daftar Caleg Parpol tersebut kepada caleg yang memperoleh raihan suara terbanyak atau terbesar (sistem rangking)

NB : Terhadap Artikel ijrsh sebelumnya dengan judul Cara Penghitungan & Simulasi Kursi DPR & DPRD (silahkan KLIK di bawah No. 1 & 2), pembaca tinggal menyesuaikan saja poin pembagian kursi/caleg terpilih (sistem Pasal 214) digantikan dengan sistem suara terbanyak. Dengan demikian pada poin ulasan Simulasi pun maka caleg terpilih adalah caleg rangking suara terbesar dari parpol yang memperoleh kursi. Cara Penghitungan dan Simulasi Kursi DPRD a.PENDAHULUAN

Payung hukum pemilu 2009 adalah UU No. 10 Tahun 2008 (kita sebut saja UU 10/2008) tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi &DPRD Kab/Kota. KPU sebagai penyelenggara (panitia) pemilu hanya akan berpedoman kepada UU tersebut. KPU oleh UU 10/2008 itupun diberi kewenangan untuk mengatur teknis dan atau menjabarkan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Dengan demikian maka berbagai pandangan maupun penjelasan tentang pemilu 2009 haruslah berlandaskan UU 10/2008. Begitu pula dengan tulisan/artikel ini, penguraiannya mengacu kepada UU 10/2008. Ini perlu ditegaskan, mengingat adanya wacana revisi UU 10/2008 sebagai ekses dari wacana maupun gerakan ”sistem suara terbanyak” oleh beberapa partai politik (parpol) dan berbagai kalangan untuk menentukan calon legislatif (caleg) terpilih pada pemilu legislatif 2009. b.KETENTUAN PERHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DPRD Sebagaimana Pemilu DPR RI, caleg terpilih adalah caleg yang berasal dari parpol-parpol yang lolos 2,5 % PT (Parliament Threshold).Ketentuan 2,5 % PT ini tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota), dengan demikian kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka bagi caleg yang berasal dari partai kecil maupun partai baru. Ini berarti Pemilu DPRD menjadi semakin kompetitif diantara para caleg yang berasal dari ke-38 Parpol (kecuali di NAD, ditambah 6 parpol lokal). Bagan 1 (Parpol Lokal NAD) Perolehan suara pemilu legislatif terdiri atas perolehan suara parpol dan perolehan suara caleg. Artinya di suatu daerah pemilihan (dapil) akan terdapat perolehan suara parpol yang berasal dari perolehan suara masing-masing caleg parpol tersebut. Bilangan pembagi pemilihan (BPP), secara umum dapat diartikan sebagai harga satu buah kursi. BPP suatu dapildiperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan alokasi jumlah kursi di suatu dapil. Untuk menentukan perolehan kursi DPRD (Provinsi & Kab/Kota), maka terlebih dahulu diketahui jumlah suara per parpol, selanjutnya kursi dibagikan kepada parpol yangterbagi atas BPP; yaitu parpol yang mencapai atau melebbihi BPP (kita sebut saja Parpol BPP). Bila terdapat sisa kursi, maka sisa kursi akan dihabiskan dengan cara membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol (baik parpol BPP maupun parpol non BPP) dengan mengurutkan suara atau sisa suara parpol – parpol tersebut berdasarkan sistem rangking. Dengan demikian, tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) dan sistem rangking (Tahap II, bila terdapat sisa kursi).

Contoh sederhana : Misalkan di dapil A, Berdasarkan Penetapan KPUD alokasi jumlah kursi sebanyak 10 kursi dan jumlah Daftar Pemilih (DP4) 1.200.000 orang. Pertanyaan : Berapa BPP-nya? dan bagaimana pembagian kursinya ? Bila pada hari pemilihan yang datang ke TPS hanyalah 1.050.000 orang, dan jumlah suara yang dinyatakan sah sebesar 1.000.000, jumlah suara tidak sah 50.000 (karena salah dalam hal pencentangan, dll). maka BPP-nya adalah 1.000.000 (suara sah)dibagi 10 (kursi), sehingga diperolehlah besaran BPP sebesar 100.000 suara. Selanjutnya kursi terlebih dahulu dialokasikan kepada parpol yang mencapai perolehan suara 100.000 keatas (Parpol BPP). Katakanlah yang tergolong Parpol BPP hanya 6 dari 38 parpol, serta masing-masing memperoleh 1 Kursi. Sehingga terdapat sisa 4 Kursi, selanjutnya sisa kursi akan dibagi habis kepada parpol – parpol (Baik parpol BPP maupun Parpol Non BPP) berdasarkan urutan perolehan suara terbesar (sistem rangking). c.KETENTUAN CALEG TERPILIH Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut. Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008) d.SIMULASI Untuk mudahnya memahami penjelasan diatas, berikut akan dilakukan simulasi perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi berdasarkan UU 10/2008.

Simulasi ini menggunakan data pemilu 2004 untuk Pemilu DPRD Yogyakarta dengan daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta IV; yang meliputi Kabupaten Sleman. NB : data dikirimkan ke ijrsh oleh Sdr. Antok by email, sebelumnya terimakasih sekali untuk Mas Antok di Sleman yang telah berbagi data (sukses menjadi caleg PDIP untuk Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta Dapil Yogyakarta IV..lho kok jadi kampanye..hehe…) Cara dan tahapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih Pemilu DPRD Provinsi sama dengan Pemilu DPRD Kab/Kota, jadi simulasi ini dapat menggambarkan cara dan tahapan pemilu DPRD Kab/Kota juga. Bagan 3 (Data Pemilu DPRD Yogyakarta – Dapil Yogyakarta IV) I.Perolehan Suara Parpol Berikut Perolehan suara Parpol Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) :

Bagan 4 (Perolehan Suara 24 Parpol di Pemilu DPRD Yogyakarta – Dapil Yogyakarta IV) Dari 24 parpol diatas, terdapat parpol BPP yaitu parpol – parpol yang mencapai dan atau melampaui BPP sehingga dapat terbagi oleh BPP sebanyak 5 parpol (PAN, PKB, PKS, PDIP dan Golkar) II.Perolehan Kursi Parpol BPP Pemilu DPRD Provinsi Yogyakarta 2004 di Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman)adalah (sura sah) dibagi (alokasi kursi) =(470.367) / (16) =29.398. Ini berarti harga 1 kursi di dapil tersebut sebesar 29.398 suara. Berdasarkan BPP ini selanjutnya ditentukan parpol yang terbagi atas BPP. Berikut rincianjumlah perolehan kursi berdasarkan kumulasi BPP :

Bagan 5 (Jumlah Kursi Berdasarkan Kumulasi BPP) a. TAHAP I Berdasarkan perolehan suara parpol terdapat 5 parpol yang memenuhi/mencapai atau terbagi BPP, maka dapat ditentukan perolehan kursinya berdasarkan pembagian BPP (atau sesuai bagan diatas) sebagai berikut : Bagan 6 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap I) Ket. : angka sisa suara (11.022) diperoleh dari sisa antara suara sah parpol (99.216) dengan perolehan suara parpol terbagi BPP (88.194), demikian seterusnya. b. TAHAP II Dari Perhitungan Tahap I, diperolehlah 10 Kursi. Dengan demikian masih terdapat sisa kursi sejumlah 6 Kursi. Ke-6 kursi ini dibagi habis kepada parpol-parpol berdasarkan urutaan perolehan suara parpol terbanyak (rangking). Maka dilakukan penghitungan Tahap II berdasarkan sistem rangking, hasilnya sebagai berikut :

Bagan 7 (Perhitungan Perolehan Kursi Tahap II) Maka Berdasarkan Tahapan perhitungan diatas (Tahap I & II) maka ke-16 Kursi DPRD Provinsi DI. Yogyakartadi Dapil Yogyakarta IV (Kabupaten Sleman) terbagi kepada : Bagan 8 (Perolehan 16 Kursi Kepada Parpol) III.Caleg Terpilih

Caleg Terpilih berasal dari caleg parpol – parpol yang mendapatkan kursi. Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang- kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil. Perhatikan kembali Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008) berikut : Bagan 2 (Pasal 214 UU 10/2008) Sekarang kita cek daftar caleg dari ke – 8 Parpol Tersebut, sebagai berikut : (klik bagan/gambar lalu zoom agar lebih jelas)

Bagan 9 (Daftar Caleg dan Perolehan Suara Parpol & Caleg dari 8 Parpol Peraih Kursi) Ket : V= Caleg yang mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP (caleg 30 %) ×= Caleg yang tidak mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP Berikut daftar 16 caleg terpilih :

Bagan 10 (Daftar 16 Caleg Terpilih) Dari hasil simulasi ini didapatkan hanya 37,5 % caleg terpilih yang memenuhi sekurang- kurangnya 30 % BPP, selebihnya 62,5 % terpilih karena berada di nomor urut kecil pada daftar caleg. e. KESIMPULAN Dari uraian cara perhitungan kursi pemilu DPRD (Provinsi dan Kab/Kota) Pemilu 2009 serta simulasi yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Sepanjang tidak ada revisi UU 10/2008, maka ”sistem suara terbanyak” oleh berbagai parpol dalam pencalegan akan mendapat kendala dari KPU untuk menetapkan caleg terpilih Kompetisi memperebutkan kursi DPRD akan menjadi lebih terbuka dan kompetitif diantara caleg – caleg dari 38 Parpol, karena tidak berlakunya ketentuan 2,5 % PT untuk Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Tahapan perhitungan perolehan kursi parpol pada Pemilu DPRD (Provinsi & Kab/Kota) terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni sistem BPP (Tahap I) & sistem rangking (Tahap II) bila terdapat sisa kursi). Berdasarkan ketentuan pasal 214 UU 10/2008 caleg terpilih adalah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP. Bila terdapat berbagai variasi antara jumlah caleg yang memperoleh sekurang-kurangnya 30 % BPP dengan jumlah kursi disuatu parpol, maka caleg terpilih akan ditentukan berdasarkan nomor urut terkecil. Bahwa berdasarkan data pemilu 2004, seorang caleg sangat sulit mencapai sekurang- kurangnya 30 % BPP, dengan demikian sistem nomor urut masih akan menjadi penentu untuk terpilihnya seseorang menjadi caleg pada pemilu 2009.

Add a comment

Related presentations

This brief presentation covers the concept of 'Fit for purpose' obligation in vari...

The Affordable Care Act (ACA) has met with further hurdles as a DC Court of Appeal...

An impartial and clear mindset is needed when presiding over court proceedings tha...

VONNIS waarbij Hedwig Van Roy niet meer mag zeggen uitvinder te zijn van CLICS. Er...

Constitucional habeas corpus cc liminar

Law

A truly comprehensive estate plan will address the eventualities that you may face...

Related pages

Cara penghitungan kursi legislatif pemilu 2014 (sumber ...

×Close Share Cara penghitungan kursi legislatif pemilu 2014 (sumber: ijrsh.com)
Read more

Metode Pembagian Kursi Dalam Sistem Pemilu Proporsional (1 ...

Dan kedua, tata cara atau prosedur pembagian kursi tersebut yang ... Opovov & sistem penghitungan kursi pemilu ... kursi legislatif pemilu 2014 (sumber: ...
Read more

Law - DOCSLIDE.NET

... к выступлению на конференции "Антимонопольное регулирование -- 2014". 10.10.2014. Law 1 year ...
Read more