Calon Independent Independent Candidate Constitutional Court Decision

33 %
67 %
Information about Calon Independent Independent Candidate Constitutional Court Decision
News & Politics

Published on January 23, 2009

Author: fritzedward

Source: slideshare.net

Description

Independent Candidate - Constitutional Court Decision - In Bahasa Indonesia

Calon Perseorangan : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 Fritz Edward Siregar, SH., LL.M Peneliti Mahkamah Konstitusi RI Surabaya, 20 February 2008

PUTUSAN PENGUJIAN UU Putusan yang mencabut keseluruhan Undang-Undang UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Teroris Pada Peristiwa Bom Bali UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan UU No. 45 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Putusan yang merevisi suatu Undang-Undang Advokat (UU 18/2003) MA (UU 05/2004) MK (UU 24/2003) Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) Migas (UU 22/2001) Ketenagakerjaan (UU 13/2003) Penyiaran (UU 32/2002) Pemilu (UU 12/2003) Kepailitan (UU 37/2004) Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) Sistem Jaminan Sosial (UU 40/2004) APBN 2006 (UU 13/2005) KUHP Pasal 134, 136, 137, 75(1), dan 76

Putusan yang mencabut keseluruhan Undang-Undang

UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Teroris Pada Peristiwa Bom Bali

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

UU No. 45 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat

UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Putusan yang merevisi suatu Undang-Undang

Advokat (UU 18/2003)

MA (UU 05/2004)

MK (UU 24/2003)

Pemerintahan Daerah (UU 32/2004)

Migas (UU 22/2001)

Ketenagakerjaan (UU 13/2003)

Penyiaran (UU 32/2002)

Pemilu (UU 12/2003)

Kepailitan (UU 37/2004)

Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003)

Sistem Jaminan Sosial (UU 40/2004)

APBN 2006 (UU 13/2005)

KUHP Pasal 134, 136, 137, 75(1), dan 76

Kronologis Putusan MK – UU Pemda No. 72-73/2004 – CETRO No. 05/2005 – Ferry Tinggogoy No. 06/2005 – Biem Benjamin No. 10/2005 – PNBK No. 24/2005 – Muhammad Madel No. 05/2007 – Lalu Ranggalawe No. 14-17/2007 – Budiman Sujatmiko

No. 72-73/2004 – CETRO

No. 05/2005 – Ferry Tinggogoy

No. 06/2005 – Biem Benjamin

No. 10/2005 – PNBK

No. 24/2005 – Muhammad Madel

No. 05/2007 – Lalu Ranggalawe

No. 14-17/2007 – Budiman Sujatmiko

No. 72-73/2004, CETRO Cs KPUD dibenarkan secara konstitutional untuk melaksanakan pilkada KPUD bertanggungjawab kepada publik dan bukan kepada DPRD Pertanggungjawaban anggaran KPUD tidak kepada DPRD tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sanksi pembatalan calon dilaksanakan oleh KPUD dan bukan oleh DPRD

KPUD dibenarkan secara konstitutional untuk melaksanakan pilkada

KPUD bertanggungjawab kepada publik dan bukan kepada DPRD

Pertanggungjawaban anggaran KPUD tidak kepada DPRD tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sanksi pembatalan calon dilaksanakan oleh KPUD dan bukan oleh DPRD

Calon Perseorangan Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 Mahkamah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan ( policy ) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. UU Pemda telah menjabarkan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang . Pengujian Pertama Pasal 59 (1)

Mahkamah menyatakan bahwa menjadi pilihan kebijakan ( policy ) pembentuk undang-undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah.

UU Pemda telah menjabarkan perintah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut dengan menetapkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol.

Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang-undang .

No. 05/2005, Ferry Tinggogoy Pembatalan penjelasan pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD

Pembatalan penjelasan pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD

No. 06/2005, Biem Benjamin Pengujian pertama yang menguji materi mengenai calon perseorangan Permohonan ini tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard )

Pengujian pertama yang menguji materi mengenai calon perseorangan

Permohonan ini tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard )

No. 10/2005, PNBK Syarat 15% bagi parpol yang mendaftarkan calon adalah konstitusional P engusulan melalui parpol demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan ( legal policy ) kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang; Pengujian pertama pasal 59 (2)

Syarat 15% bagi parpol yang mendaftarkan calon adalah konstitusional

P engusulan melalui parpol demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan kebijakan ( legal policy ) kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang;

No. 24/2005,Muhammad Madel Pemberhentian sementara Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa tindak pidana korupsi, terorisme, keamanan terhadap negara adalah konstitusional Pasal 31 dan Penjelasan Pasal 31 UU Pemda

Pemberhentian sementara Kepala Daerah tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa tindak pidana korupsi, terorisme, keamanan terhadap negara adalah konstitusional

No. 05/2007, Lalu Ranggalawe Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah konstitutional Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh perseorangan adalah konstitutional Calon Independent diperbolehkan Pengujian Kedua Pasal 59 (1) dan Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda

Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah konstitutional

Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh perseorangan adalah konstitutional

No. 14-17/2007, Budiman Sujatmiko Persyaratan “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ”, untuk jabatan publik adalah konstitutional Kecuali tindak pidana kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana politik Pasal 58 huruf f UU Pemda

Persyaratan “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ”, untuk jabatan publik adalah konstitutional

Kecuali tindak pidana kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana politik

Legal Issue Apakah dimungkinkan suatu pasal yang telah diuji dapat diuji kembali? Pasal 60 UU MK, terhadap materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali Apa dasar pertimbangan MK sehingga mengatakan bahwa calon perseorangan itu konstitusional?

Apakah dimungkinkan suatu pasal yang telah diuji dapat diuji kembali?

Pasal 60 UU MK, terhadap materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali

Apa dasar pertimbangan MK sehingga mengatakan bahwa calon perseorangan itu konstitusional?

Pasal 60 UU MK , Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 42 PMK No. 06/2005 (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitutionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Pasal 60 UU MK , Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 42 PMK No. 06/2005

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitutionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Calon Perseorangan

Permohonan Pemohon Paragraph 3.15.2 ..... bukanlah pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol, melainkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak parpol dan tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah itulah yang bertentangan dengan UUD 1945

Paragraph 3.15.2

..... bukanlah pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol atau gabungan parpol, melainkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya menjadi hak parpol dan tidak membuka kesempatan kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah itulah yang bertentangan dengan UUD 1945

Bertentangan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan: Ayat (1): ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum .” Ayat (3): ” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28I Ayat (2) menyebutkan: Ayat (2) :” Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu .”

Pasal 27 Ayat (1) yang menyebutkan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) menyebutkan:

Ayat (1): ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum .”

Ayat (3): ” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Pasal 28I Ayat (2) menyebutkan:

Ayat (2) :” Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu .”

Paragraph 3.15.5 Bahwa setelah diundangkannya UU Pemda dan setelah Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk UU mengundangkan UU Pemerintahan Aceh (No. 11/2006) yang memuat ketentuan diperbolehkannya calon perseorangan

Bahwa setelah diundangkannya UU Pemda dan setelah Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, pembentuk UU mengundangkan UU Pemerintahan Aceh (No. 11/2006) yang memuat ketentuan diperbolehkannya calon perseorangan

Pasal 67 ayat (1) UU Pem. Aceh 1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh : a. partai politik atau gabungan partai politik; b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau d. perseorangan.

1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati,dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh :

a. partai politik atau gabungan partai politik;

b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal;

c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau

d. perseorangan.

Paragraph 3.15.6 Dengan adanya UU Pemerintahan Aceh, UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi NAD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (UU No. 18 tahun 2001). Keistimewaan hanya didasarkan kepada UU No. 44 tahun 1999 Beragama, adat, pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Dengan adanya UU Pemerintahan Aceh, UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi NAD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (UU No. 18 tahun 2001).

Keistimewaan hanya didasarkan kepada UU No. 44 tahun 1999

Paragraph 3.15.8 A Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis .

Pemberian kesempatan kepada calon perseorangan bukan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena keadaan darurat ketatanegaraan yang terpaksa harus dilakukan, tetapi lebih sebagai pemberian peluang oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah agar lebih demokratis .

Paragraph 3.15.8 B Pembentuk undang-undang baik dalam merumuskan Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda maupun Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

Pembentuk undang-undang baik dalam merumuskan Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda maupun Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945.

Paragraph 3.15.9 Bersumber pada dasar hukum yang sama – Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Bukan merupakan hubungan yang khusus karena ketentuan pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaaan ..harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) 1945

Bersumber pada dasar hukum yang sama – Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945

Bukan merupakan hubungan yang khusus karena ketentuan pasal 67 Ayat (2) bukan termasuk dalam keistimewaaan

..harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang-undang terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (4) 1945

Paragraph 3.5.10 Supaya terdapat persamaan hak warga negara. UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh .

Supaya terdapat persamaan hak warga negara.

UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri

dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui parpol atau gabungan parpol sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh .

Paragaph 3.15.11 hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan Sesungguhnya telah melanggar hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945

hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diundangkan

Sesungguhnya telah melanggar hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (4) UUD 1945

Paragraph 3.15.12 Bahwa perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana dipraktikan di Aceh telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pikada. Hal demikian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menguji kembali pasal-pasal UU Pemda yang pernah diuji dalam perkara sebelumnya

Bahwa perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana dipraktikan di Aceh telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pikada.

Paragaph 3.15.15 Mahkamah berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945;

Mahkamah berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945;

UU Pemda Pasca Putusan MK Pasal 56 Ayat (2), Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik Pasal 59 Ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik . Pasal 59 Ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Pasal 59 Ayat (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Pasal 56 Ayat (2), Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Pasal 59 Ayat (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik .

Pasal 59 Ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pasal 59 Ayat (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Terima kasih

Add a comment

Related presentations

Related pages

Citizens United v. FEC - Wikipedia, the free encyclopedia

... States Constitution. United States District Court ... Court decision allowing Citizens United ... candidate's campaign. Citizens United ...
Read more

ANALISIS YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH ...

Research results showed that the Constitutional Court Decision No ... independent president candidates ... PENOLAKAN PENGAJUAN CALON ...
Read more

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 05/PUU ...

... DIPERBOLEHKANNYA CALON ... independent candidates participated in local ... Constitutional Court Decision No. 05/PUU-/2007 which ...
Read more

Constitutional Court of Thailand - Wikipedia, the free ...

Constitutional Court of Thailand ... is an independent Thai court originally founded under the ... Constitutional Court decisions would have no retroactive ...
Read more

INDEPENDENT CANDIDATE CASE (COURT OF APPEAL DECISION)

INDEPENDENT CANDIDATE CASE (COURT OF APPEAL DECISION) Having seen the decision by the High Court, ... Constitution so that independent ...
Read more

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

upholding the state court’s decision, ... tions set forth in the Constitution, the Court ... regard as tainted every decision in favor of a candidate ...
Read more

ConstCourtEn > Home - Начало

Although Constitutional Court decisions which declare ... The Constitutional Court has established itself in society as a politically independent body ...
Read more

Courts and Tribunals Judiciary | Constitutional reform

The Constitutional Reform Act 2005 The Lord Chancellor’s role changed ... Tribunal Decisions; Reviews; ... An independent Supreme Court has been ...
Read more

Supreme Court Strikes Down Overall Political Donation Cap ...

... from individuals to candidates, ... 4 decision, with the court’s more ... finance decision. Independent spending, the court said ...
Read more