Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)

44 %
56 %
Information about Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi)
Education

Published on February 25, 2014

Author: AuliaPutriSW

Source: slideshare.net

Description

Menjelaskan tentang Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bank Sentral, dan OJK yang merupakan tugas bagi siswa-siswi kelas X dalam pelajaran Ekonomi semester 2.

BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, BANK SENTRAL, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Oleh : Aulia Putri Srie Wardani X MA 4 SMA Negeri 1 Samarinda

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu negara sudah semestinya memiliki lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank itu lalu terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu (1) Bank Sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang. (2) Bank Umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. (3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. (4) Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Contoh dari lembaga keuangan bukan bank adalah asuransi, pegadaian dll. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga keuangan di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen. Lembaga ini dibentuk menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah makalah ini adalah : 1. Apa pengertian bank umum? 2. Apa peran bank umum? 3. Apa fungsi bank umum? 4. Apa jenis-jenis bank umum? 5. Apa produk yang dikeluarkan oleh bank umum? 6. Apa prinsip usaha bank umum? 7. Apa pengertian lembaga keuangan bukan bank? 8. Apa peran lembaga keuangan bukan bank? 9. Apa fungsi lembaga keuangan bukan bank? 10. Apa jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank? 11. Apa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank? 12. Apa prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank? 13. Apa pengertian bank sentral? 14. Apa fungsi bank sentral? 15. Apa tugas bank sentral? 16. Apa tujuan bank sentral? 17. Bagaimana peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan? 18. Apa pengertian otoritas jasa keuangan? 19. Apa fungsi otoritas jasa keuangan?

20. Apa tugas otoritas jasa keuangan? 21. Apa wewenang otoritas jasa keuangan? C. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Menjelaskan pengertian bank umum. 2. Menjelaskan peran bank umum. 3. Menjelaskan fungsi bank umum. 4. Menjelaskan jenis-jenis bank umum. 5. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh bank umum. 6. Menjelaskan prinsip usaha bank umum. 7. Menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank. 8. Menjelaskan peran lembaga keuangan bukan bank. 9. Menjelaskan fungsi lembaga keuangan bukan bank. 10. Menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. 11. Menjelaskan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bukan bank. 12. Menjelaskan prinsip dari usaha lembaga keuangan bukan bank. 13. Menjelaskan pengertian bank sentral. 14. Menjelaskan fungsi bank sentral. 15. Menjelaskan tugas bank sentral. 16. Menjelaskan tujuan bank sentral. 17. Menjelaskan peranan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan. 18. Menjelaskan pengertian otoritas jasa keuangan. 19. Menjelaskan fungsi otoritas jasa keuangan. 20. Menjelaskan tugas otoritas jasa keuangan. 21. Menjelaskan wewenang otoritas jasa keuangan.

BAB II PEMBAHASAN A. Bank Umum 1. Pengertian Bank Umum Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 2. Peran Bank Umum Bank umum mempunyai beberapa peran, yaitu : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. b) Memberikan kredit. c) Menerbitkan surat pengakuan utang. d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. e) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. g) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 3. Fungsi Bank Umum Pada umumnya fungsi bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Secara lebih terperinci fungsi bank umum adalah sebagai berikut : a) Meyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

b) Menciptakan uang. c) Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya. e) Menyalurkan kredit. Bank umum harus mampu menarik dana masyarakat sebanyak mungkin. Kemampuan menarik dana masyarakat ini merupakan persoalan tersendirikarena selalu berhadapan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka penarikan dana tersebut. 4. Jenis-jenis Bank Umum Bank umum dibedakan berdasarkan kepemilikannya dan kegiatan operasionalnya. a) Bank berdasarkan kepemilikannya :  Bank Milik Negara Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.  Bank Milik Swasta Nasional Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.  Bank Asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

b) Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya :  Bank Konvensional Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.  Bank Syariah Seiring dengan pertambahan waktu, penduduk Indonesia yang menganut agama Islam semakin banyak sehingga menjadi agama yang dominan di Indonesia. Oleh karena itu, banyak bank Syariah yang bermunculan dan berkembang.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah adalah, (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah). (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). (5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. 5. Produk Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prisip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran atau Bank Komersial (commercial bank full service bank), berikut contoh produk bank umum : a) Giro (Demand Deposit), merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. b) Tabungan (Saving Deposit), merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM). c) Deposito (Deposit), merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) dan Deposit On Call. d) Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi. e) Kedit Modal Kerja, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha. f) Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan. g) Kredit Produktif, merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan.

h) Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi. i) Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional. j) Kredit Sindikasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain. 6. Prinsip Usaha Bank Umum Bank memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu : a) Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation
 principle)
 Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998. b) Prinsip Kehatihatian (prudential principle) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhatihati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998. c) Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle) Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam halhal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara

pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. d) Prinsip Mengenal Nasabah ( know how costumer principle ) Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. B. Lembaga Keuangan Bukan Bank 1. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank Selain bank, Indonesia juga memiliki lembaga keuangan yang tidak termasuk bank yaitu lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 2. Peran Lembaga Keuangan Bukan Bank Peran lembaga keuangan bukan bank adalah : a) Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa b) Mempelancar distribusi barang c) Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan 3. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah : a) Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan

rendah, agar mereka tidak terjerat b) Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. 4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah : a) Lembaga Pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. b) Asuransi, merupakan suatu metode untuk melindungi seseorang atau perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh kerusakan atau pencurian aset dan kematian atau kecelakaan. c) Dana Pensiun, sebenarnya merupakan salah satu cara memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. d) Reksa Dana, merupakan wadah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (pihak pengelola dana) e) Perusahaan Penjamin, apabila pengusaha tidak bisa membayar kredit dan berbagai transaksi lainnya, maka perusahaan penjamin yang menanggung. f) Pegadaian, jika anda membutuhkan dana cepat datanglah ke pegadaian dan anda akan mendapat pinjaman uang tanpa syarat yang rumit. 5. Produk Lembaga Keuangan Bukan Bank Seperti bank, lembaga keuangan bukan bank juga memiliki produkproduk tertentu dalam kegiatannya, di antaranya: a) Perusahaan pembiayaan b) Perusahaan sewa-guna (leasing) c) Perusahaan anjak piutang d) Perusahaan pegadaian e) Perusahaan kartu kredit f) Perusahaan asuransi g) Perusahaan penyelenggaraan dana pensiun

6. Prinsip Usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank Prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah adalah prinsip yang diterapkan LKBB untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi yang terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme. C. Bank Sentral 1. Pengertian Bank Sentral Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya hargaharga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian (low/zero inflation), dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihakpihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undangundang. 2. Fungsi Bank Sentral Bank sentral mempunyai berbagai fungsi, yaitu : a) Memperlancar lalu lintas pembayaran.  Menciptakan uang kartal.  Menyelenggarakan kliring antar bank umum. b) Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah.  Bank sentral sebagai bankir : o Memelihara rekening pemerintah. o Memberikan pinjaman sementara.

o Memberikan pinjaman khusus. o Melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing (valas). o Menerima pembayaran pajak. o Membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah. o Membantu pengedaran surat berharga pemerintah. o Mengumpulkan dan menganalisis data ekonomi.  Bank sentral sebagai agen dan penasehat pemerintah : o Mengadministrasi dan mengelola hutang nasional. o Memberikan jasa pembayaran bunga atas hutang. o Memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal. c) Memelihara cadangan/cash reserve bank umum. d) Memelihara cadangan devisa negara.  Internal reserve, untuk keperluan jumlah uang beredar.  Eksternal reserve, untuk alat pernbayaran internasional. e) Sebagai bankers bank (Bank-nya bank) dan lender of last resort. f) Mengawasi kredit. g) Mengawasi bank (bank supervision)  Prudential Supervision, yaitu pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi.  Monetary Supervision, yaitu menjaga nilai mata uang negara yang bersangkutan sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter maupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. 3. Tugas Bank Sentral Bank sentral memiliki berbagai tugas, yaitu : a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. c) Mengatur dan mengawasi bank. d) Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia.

4. Tujuan Bank Sentral Tujuan tunggal yang dimiliki oleh bank sentral (Bank Indonesia) adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Instrumen yang digunakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. 5. Stabilitas Sistem Keuangan Bank Sentral Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah : a) Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework. b) Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder

serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. c) Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran. d) Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. e) Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini

hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi sebagai sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. 2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki berbagai fungsi yaitu : a) Mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari forum stabilitas keuangan. b) Menjaga stabilitas sistem keuangan. c) Melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. d) Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. 3. Tugas Otoritas Jasa Keuangan Tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 4. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Untuk melaksanakan tugas pengaturan OJK mempunyai berbagai wewenang, yaitu : a) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu. g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang : a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. e) Melakukan penunjukan pengelola statuter. f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter. g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukanpelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

h) Memberikan dan/atau mencabut :  izin usaha;  izin orang perseorangan;  efektifnya pernyataan pendaftaran;  surat tanda terdaftar;  persetujuan melakukan kegiatan usaha;  pengesahan;  persetujuan atau penetapan pembubaran; dan  penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank sendiri mempunyai beberapa jenis, berdasarkan fungsinya bank dibedakan menjadi bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional. Sedangkan bank sentral merupakan bank yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Contohnya adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek. Pengawasan terhadap lembaga keuangan dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan merupakan industri vital ekonomi. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan perbankan yang baik dan berkualitas, maka negara tersebut dapat berkembang. B. Saran Semakin turunnya perekonomian dalam negeri sangatlah harus diperbaiki, oleh karena itu perbankan sangat dituntut agar dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Maka perbankan-lah yang harus dibenahi agar pertumbuhan ekonomi di negeri ini dapat berkembang.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi) - Education

1. BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, BANK SENTRAL, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Oleh : Aulia Putri Srie Wardani X MA 4 SMA Negeri 1 ...
Read more

BANK, LKBB DAN OJK - YouTube

... Lkbb dan Ojk dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 ... video ini berisi tentang materi Bank, Lkbb dan Ojk dalam mata pelajaran ...
Read more

SOAL-SOAL EKONOMI (BANK, LKBB DAN OJK) | My World

SOAL-SOAL EKONOMI (BANK, LKBB DAN OJK) Isilah titik-titik dibawah ini! 1. ... Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia ...
Read more

Unit 5 bank, lkbb, bank central dan ojk - Education

Bank, LKBB, Bank Sentral, dan OJK (Ekonomi) Menjelaskan tentang Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bank Sentral, dan OJK yang merupakan tugas bagi siswa ...
Read more

LKS_3.5 Mendeskripsikan Bank, LKBB, OJK Dan Bank Sentral

Bank, lkbb, bank sentral dan ojk. Judul Mata Pelajaran Kelas / Semester : Bank, LKBB, Bank Sentral dan OJK : Ekonomi : X/2 Petunjuk Belajar: a.
Read more

Contoh RPP Bank, LKBB, OJK, Dan Bank Sentral

... Bank, LKBB, OJK dan Bank Sentral ... yang independen dan mengawasi industri perbankan. dan asuransi. Ekonomi SMA/MA untuk Kelas X. reksadana. dan Alat ...
Read more

Soal dan Pembahasan Ekonomi (Bank, LKBB, dan OJK ...

Soal dan Pembahasan Ekonomi (Bank, LKBB, dan OJK) | ReihanBlog.com | Soal dan Pembahasan Ekonomi (Bank, LKBB, dan OJK) ... mengatur fungsi Bank Sentral ...
Read more

BANK, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DAN OJK (OTORITAS JASA ...

... LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DAN OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN) Bank Jenis ... Bukan Bank ( LKBB ) ... otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang ...
Read more