advertisement

Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah

50 %
50 %
advertisement
Information about Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Education

Published on December 20, 2013

Author: DadangSolihin

Source: slideshare.net

Description

Pembekalan Anggota DPRD Kabupaten Subang di Sari Ater Hotel-Subang, 19 Desember 2013
advertisement

dadang-solihin.blogspot.com 2

dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi • • • • • • • Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Indikator Kinerja dan Log-Frame Hirarki dari Visi ke Program Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Sinergi Stakeholders Reformasi Perencanaan: UU 25/2004 tentang SPPN dadang-solihin.blogspot.com 4

dadang-solihin.blogspot.com 5

Indikator Kinerja dan Log-Frame AT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT ABK KPJM dadang-solihin.blogspot.com 6

Alur Pikir Logic Model Metode Penyusunan IMPACTS Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah OUTCOMES Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTPUTS Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) ACTIVITIES Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja Metode Pelaksanaan INPUTS Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 dadang-solihin.blogspot.com 7

Hirarki dari Visi ke Program Visi • Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi • Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan/ Sasaran • Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Strategi • Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan Program • Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. • Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. dadang-solihin.blogspot.com 8

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004) Visi X Visi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA PRIMA Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program Kebingungan X Sasaran Strategi Kebijakan Program Frustrasi Program Tidak Terarah Program Tidak Efektif Program Salah Langkah Misi X Strategi Visi Misi Sasaran X Visi Misi Sasaran Strategi Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Kebijakan X Kebijakan dadang-solihin.blogspot.com X Tidak Efisien 9

Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 10

Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 11

Keterkaitan dengan RTRW 12 • Pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (UU 25/2004 tentang SPPN) • Dalam melaksanakan pembangunan nasional/daerah, ada 2 (dua) acuan: 1. Dokumen Rencana Pembangunan 2. Rencana Tata Ruang Wilayah UU 26/2007 tentang Penataan Ruang • Pasal 22 (1) , 25 (1) dan 28: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota mengacu pada: a. …….; b. …….; c. RPJPD. • Pasal 23 (2), 26 (2) dan 28: Rencana Tata Ruang Wilayah Prov/Kab/Kota menjadi pedoman untuk: a. Penyusunan RPJPD; b. Penyusunan RPJMD; c. …… PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah • Pasal 29 (1) : Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang • Pasal 3 : Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dadang-solihin.blogspot.com 12

Keterkaitan dengan RTRW • Apabila kedua rencana tersebut tidak sinergi, maka: Program-program dalam RTRW tidak dianggarkan di dalam rencana pembangunan (RPJMD dan RKPD) 2. Pelaksanaan rencana pembangunan berpotensi dikenai sanksi (UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) karena tidak sesuai dengan RTRW 1. • Sebagai informasi, menurut data Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU, hingga 7 Desember 2012 baru ditetapkan: a) 13 Perda RTRW Provinsi (dari total 33 Provinsi), b) 177 Perda RTRW Kabupaten (dari total 398 Kabupaten), c) 52 Perda RTRW Kota (dari total 93 Kota) dadang-solihin.blogspot.com 13

RTRWN Keterpaduan Rencana Tata Ruang RTRW Kabupaten RDTR RTRWP RTRW Kota • Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR. dadang-solihin.blogspot.com 14

dadang-solihin.blogspot.com 15

Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah:  proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. (Kartasasmita, 1997) (Todaro, 2000) dadang-solihin.blogspot.com 16

How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah  antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 17

Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpangan Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusif Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas • Menjaga kelestarian SDA Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 18

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:  Memberikan pelayanan kepada masyarakat,  Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.  Mengelola sumber daya ekonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 19

PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. dadang-solihin.blogspot.com 20

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.  Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. dadang-solihin.blogspot.com 21

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 22

Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 23

Troika dadang-solihin.blogspot.com 24

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Good Governance VISI Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 25

Sinergi Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 26

Sinergi Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 27

dadang-solihin.blogspot.com 28

Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 29

Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 30

Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 31

Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 32

Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 33

Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 34

dadang-solihin.blogspot.com 35

Add a comment

Related presentations

Related pages

Visi & Misi Akselerasi | MRFsaja

... 2008 visi : akselerasi peningkatan ... daerah. meningkatkan implementasi pembangunan ... guna mendukung pencapaian visi jawa ...
Read more

Musrenbang Kota Depok : Ciptakan Akselerasi Pencapaian ...

... Ciptakan Akselerasi Pencapaian Visi Kota Depok ... mengklarifikasi, mempertajam, dan menyepakati prioritas pembangunan dan program atau kegiatan Daerah.
Read more

Akselerasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Era Global

Strategi Akselerasi Pembangunan Daerah dari Perencanaan hingga Monitoring dan Evaluasi ... Akselerasi Pencapaian Visi Pembangunan Daerah
Read more

Tujuan dan Sasaran Pembangunan - bangkepkab.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten ... Pembangunan Akselerasi Peningkatan ...
Read more

VISI - MISI JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

... visi jangka panjang daerah dan memperhatikan misi jangka panjang daerah Kabupaten Sumedang maka Visi Pembangunan ... AKSELERASI PENCAPAIAN VISI ...
Read more

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD ...

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terhadap Strategi Pencapaian Akselerasi Pembangunan Daerah; ... Pembangunan Daerah 4.1 Visi 4.2 ...
Read more

Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ... dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka ... meningkatkan akselerasi pembangunan ...
Read more

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ... Profil; Visi dan ... dukungan yang signifikan bagi akselerasi pencapaian visi, ...
Read more