advertisement

ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok iii.....PASCASARJAN SABURAI LAMPUNG

50 %
50 %
advertisement
Information about ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok iii.....PASCASARJAN SABURAI LAMPUNG
Education

Published on September 16, 2014

Author: achmadavandi5

Source: slideshare.net

Description

BISMILAH
advertisement

TUGAS KELOMPOK III MAKALAH MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAERAH Disajikan Pada Materi Ajar MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH Dosen Pengajar Dr. H. S MUSTAKIM . M.Si Oleh : 1. ROHIM PAUZI 2. MARDIANSYAH 3. IDON TOBRONI 4. SAIFUL ANWAR 5. SEFRIKA YUDI 6. NOVIYANTI 7. DIAN EKAWATI 8. BEN BELLA 9. MULAT SUSIYATI 10. SUMARDI 11. DANI SEPRIYANSYAH 12. FITRI AGUSTINA SARI 13. RETSI SAPITRI 136 11011 393 136 11011 420 136 11011 421 136 11011 441 136 11011 445 136 11011 444 136 11011 442 136 11011 399 136 11011 415 136 11011 443 136 11011 397 136 11011 396 136 11011 371 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI (USBRJ) BANDAR LAMPUNG 2014 JL. IMAM BONJOL NO.468 BANDAR LAMPUNG TELP.(0721) 262654 , 261397 ,FAX. (0721) 261397

KATA PENGATAR Alhamdulillah Penulis Ucapkan Syukur Kepada Allah SWT karena berkat limpahan Karunia-Nya sehingga penulis Dapat menyusun dan Menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan berbagai pihak tantangan itu bisa Diatasi. Oleh Karna itu, penulis mengucapkan terima kasih Banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam Menyusun makalah ini,semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir nya semoga makalah ini dapat memberikan manfaat Bagi Kita Semua aamiiin. Bandar Lampung , September 2014 Penulis

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................. .............................. KATA PENGATAR................................................................................................. DAFTAR ISI............................................................................. ................................ BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.................................................................... ............................... 1.2 Rumusan Masalah............................................................... ...................,........... 1.3 Tujuan Penulisan................................................................................................ BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Manajemen Pembiayaan Daerah....................................................... 2.2 Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia................................................................ 2.3 Macam-Macam Pembiyaan Dan Silpa ................................................................ 2.4 Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaran……………………….. 2.5 Pembiyaan Kebijakan Fiskal………………………………………………… BAB III PENUTUP KESIMPULAN ....................................................................................... ................... DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembiayaan Daerah Dikelola Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.Harus Dilakukan Secara Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil,Patut Dan Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus.Yang Diperoleh Pemerintah Daerah ,Dari Berbagai Sumber Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Membiayai Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Penyajian Makalah Ini Membahas Mengenai Manajemen Pembiyaan Daerah Yang Akan Disajikan Ke Dalam Bab Selanjutnya 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Makalah Ini Dirumuskan Ke Dalam Beberapa Bagian Menyangkut Manajemen Pembiayaan Daerah, Yaitu: 1. Apakah Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah? 2. Bagaimanakah Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia? 3. Apakah Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa? 4. Bagaimanakah Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan? 5. Bagaimanakah Pembiyaan Kebijakan Fiskal? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan Latar Belakang Dan Rumusan Masalah Di Atas, Penyusunan Makalah Ini Bertujuan Untuk: 1. Mengetahui Pengertian Manajemen Pembiyaan Daerah 2. Mengetahui Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia 3. Mengetahui Macam-macam Pembiayaan Dan Silpa 4. Mengetahui Konsepsi Dan Kreteria Pembiyaan Defisit Anggaraan 5. Mengetahui Pembiyaan Kebijakan Fiskal

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Telah Kita Ketahui Bahwa Manajemen Adalah Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan ,Yang Dilakukan Organisasi Dengan Memberikan Hasil-Hasil Terbaik Melalui Tindakan-Tindakan Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya. Pembiayaan, Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiyaaan Daerah Terdiri Dari :- Penerimaan Pembiayaan Dan - Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus. Apabila APBD Diperkirakan Surplus Diutamakan Untuk Membayar Pokok Utang,Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain, Dan/Atau Pendanaan Belanja Peningkatan Jaminan Sosial. Sementara Itu, Jika APBD Diperkirakan Defisit Maka Ditetapkan Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Tersebut Yang Diantaranya Dapat Bersumber Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman, Dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Atau Penerimaan Piutang. Pembiayaan Daerah Terdiri Dari Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Mencakup: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah; 2) Penerimaan Pinjaman Daerah; Pinjaman Daerah Bertujuan Memperoleh Sumber Pembiayaan Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pinjaman Daerah Bersumber Dari: A. Pemerintah; B. Pemerintah Daerah Lain; C. Lembaga Keuangan Bank; D. Lembaga Keuangan Bukan Bank; Dan E. Masyarakat Berupa Obligasi Daerah. 3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 4) Pencairan Dana Cadangan Daerah; 5) Penerimaan Piutang; Dan 6) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Mencakup: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; Dan 4) Pemberian Pinjaman Daerah. Menurut Saragih (2003:82), Apapun Komposisi Dari APBD Suatu Daerah Tentu Harus Disesuaikan Dengan Perkembangan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan. Setiap Daerah Tidak Harus Memaksakan Diri Untuk Menggenjot Pengeluaran Tanpa Diimbangi Dengan Kemampuan Pendapatannya, Khususnya Kapasitas PAD. Dikhawatirkan Jika Pemerintah Daerah Menetapkan Kebijakan Defisit Pada APBD-Nya, Maka Sumber Pembiayaan Untuk Menutupi Sebagian Atau Seluruh Defisit Anggaran Berasal Dari Pinjaman Atau Utang. Oleh Sebab Itu, Masih Menurut Saragih (2003:82), Yang Lebih Aman Adalah Tidak Mendesain Anggaran Daerah Yang Ekspansif Tanpa Diimbangi Dengan Kemampuan Pendapatannya. Bisa-Bisa Keuangan Pemerintah Daerah Bangkrut Hanya Karena Mengikuti Ambisi Untuk Menggenjot Pengeluaran, Baik Rutin Maupun Pembangunan. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menciptakan Struktur APBD Yang Baik Adalah Dengan Memperkecil (Didasari Efisiensi Dan Efektivitas) Belanja Rutin Daerah Pada Pos-Pos Yang Tidak Perlu Dan Mendesak. Hal Inilah Yang Mendorong Perubahan Paradigma Penganggaran Dari Yang Berbasis Line Item (Tradisional) Ke Arah Penganggaran Berbasis Kinerja. Artinya, Penganggaran Berbais Kinerja Ini Melihat Penilaian Kinerja Lembaga

Berdasarkan Besarnya Dana Yang Terserap Dari Suatu Program Atau Kegiatan. Setiap Rupiah Yang Dikeluarkan Harus Dapat Menghasilkan (Yield) Nilai Tambah Bagi Perekonomian Daerah Atau Kemakmuran Masyarakat Yang Diindikasikan Melalui Target Yang Bersifat Kuantitatif. Selanjutnya Dalam Proses Penganggarannya, Sistem Ini Juga Menghendaki Dipertimbangkannya Beberapa Fungsi, Yakni Fungsi Alokasi, Distribusi, Dan Stabilisasi. 2.2 Konsep Keuangan Daerah Di Indonesia Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah Adalah “Semua Hak Dan Kewajiban Yang Dapat Dinilai Dengan Uang, Demikian Pula Segala Sesuatu, Baik Uang Maupun Barang Yang Dijadikan Milik Daerah Berhubungan Dengan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Daerah Tersebut”. Dari Uraian Di Atas, Dapat Diambil Kata Kunci Dari Keuangan Daerah Adalah Hak Dan Kewajiban. Hak Merupakan Hak Daerah Untuk Mencari Sumber Pendapatan Daerah Berupa Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Sumber Penerimaan Lain-Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sedangkan Kewajiban Adalah Kewajiban Daerah Untuk Mengeluarkan Uang Dalam Rangka Melaksanakan Semua Urusan Pemerintah Di Daerah (Mamesah, 1995:5). Salah Satu Faktor Penting Untuk Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Adalah Kemampuan Keuangan Daerah. Dengan Kata Lain Faktor Keuangan Merupakan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemampuan Daerah Dalam Melaksanakan Otonomi. Sehubungan Dengan Pentingnya Posisi Keuangan Daerah Ini Pamudji Dalam Kaho (2007:138-139) Menegaskan: “Pemerintah Daerah Tidak Akan Dapat Melaksanakan Fungsinya Dengan Efektif Dan Efisien Tanpa Biaya Yang Cukup Untuk Memberikan Pelayanan Dan Pembangunan Dan Keuangan Inilah Merupakan Dalam Satu Dasar Kriteria Untuk Mengetahui Secara Nyata Kemampuan Daerah Dalam Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”. Sementara Itu, Untuk Dapat Memiliki Keuangan Yang Memadai Dengan Sendirinya Daerah Membutuhkan Sumber Keuangan Yang Cukup Pula. Lains Dalam Kaho (2007:139-140)

Merinci Ada Beberapa Cara Yang Bisa Dilakukan Oleh Daerah Untuk Memperoleh Keuangannya, Antara Lain: 1. Daerah Dapat Mengumpulkan Dana Dari Pajak Daerah Yang Sudah Direstui Oleh Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Pinjaman Dari Pihak Ketiga, Pasar Uang Atau Bank Atau Melalui Pemerintah Pusat; 3. Daerah Dapat Ikut Ambil Bagian Dalam Pendapatan Pajak Sentral Yang Dipungut Daerah, Misalnya Sekian Persen Dari Pendapatan Sentral Tersebut (Melalui Bagi Hasil); 4. Pemerintah Daerah Dapat Menambah Tarif Pajak Setral Tertentu; Dan 5. Pemerintah Daerah Dapat Menerima Bantuan Atau Subsidi Dari Pemerintah Pusat. Menurut Mamesah (1995:16) Fungsi APBD Adalah Sebagai Berikut: 1. Menentukan Jumlah Pajak Yang Dibebankan Kepada Rakyat Dari Daerah Yang Bersangkutan; 2. Merupakan Suatu Sarana Untuk Mewujudkan Otonomi; 3. Memberikan Isi Dan Arti Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Umumnya Dan Kepala Daerah Khususnya, Karena Apbd Itu Menggambarkan Seluruh Kebijaksanaan Pemerintah Daerah; 4. Merupakan Suatu Sarana Untuk Melaksanakan Pengawasan Terhadap Daerah Dengan Cara Yang Lebih Mudah Dan Berhasil Guna; Dan 5. Merupakan Suatu Pemberian Kuasa Kepada Kepala Daerah Dalam Batas-Batas Tertentu. Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Desentralisasi Diatur Secara Mendetail Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Yang Kemudian Dilengkapi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) Menyatakan Bahwa Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Daerah, Pemerintah Daerah Berhak Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Komponen-Komponennya Sebagaimana Tertuang Dalam Struktur APBD Antara Lain Terdiri Dari:  Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Adalah Hak Pemerintah Daerah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih Dalam Periode Tahun Bersangkutan.

 Belanja Belanja Daerah Meliputi Semua Pengeluaran Dari Rekening Kas Umum Daerah Yang Mengurangi Ekuitas Dana, Dan Merupakan Kewajiban Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran Dan Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Daerah.  Pembiayaan Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus. 2.3 Macam-Macam Pembiayaan Dan Perbedaan Silpa Pembiayaan Meliputi: 1. Pembiayaan Dalam Negeri, Meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, Serta Penyertaan Modal Negara. 2. Pembiayaan Luar Negeri, Meliputi: 3. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Terdiri Atas Pinjaman Program Dan Pinjaman Proyek 4. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, Terdiri Atas Jatuh Tempo Dan Moratorium. PerBedaan Silpa Dengan Silpa?  Bicara Tentang Silpa Maupun SILpa Akan Selalu Berhubungan Dengan Pembiayaan. Pembiayaan Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya, Yang Dalam Penganggaran Pemerintah Terutama Dimaksudkan Untuk Menutup Defisit Atau Memanfaatkan Surplus Anggaran.  Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Anggaran Sering Disebut Sebagai Penerimaan Pembiayaan. Sebaliknya, Pembiayaan Yang Dilakukan Untuk Memanfaatkan Surplus Disebut Dengan Pengeluaran Pembiayaan. Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Dan Yang Satu Lagi SILpa (Dengan Huruf I Besar/Kapital). Perbedaanya Silpa (Dengan Huruf I Kecil) Adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Yaitu Selisih Lebih Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran. Misalnya Realisasi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2014 Adalah Rp571 Milyar Sedangkan Realisasi Pengeluaran Daerah Adalah Rp524 Milyar, Maka Silpa-Nya Adalah Rp47 Milyar.

Sedangkan SILpa (Dengan Huruf I Besar/Kapital) Adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu Selisih Antara Surplus/Defisit Anggaran Dengan Pembiayaan Netto. Dalam Penyusunan APBD Angka SILpa Ini Seharusnya Sama Dengan Nol. Artinya Bahwa Penerimaan Pembiayaan Harus Dapat Menutup Defisit Anggaran Yang Terjadi. Jika Angka Silpa-Nya Positif Berarti Bahwa Ada Pembiayaan Netto Setelah Dikurangi Dengan Defisit Anggaran, Masih Tersisa (Misalnya (Rp2 Milyar). Atau Dengan Penjelasan Lain Bahwa Secara Anggaran Masih Ada Dana Dari Penerimaan Pembiyaan Yang Rp2 Milyar Tersebut Yang Belum Dimanfaatkan Untuk Membiayai Belanja Daerah Dan/Atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Jika Silpa Angkanya Negatif? Jika Angka Silpa-Nya Negatif Berarti Bahwa Pembiayaan Netto Belum Dapat Menutup Defisit Anggaran Yang Terjadi. Untuk Itu Perlu Dicari Jalan Keluarnya. Misalnya Dengan Mengusahakan Sumber-Sumber Penerimaan Pembiayaan Yang Lain Seperti Utang Dan Lain Sebagainya. Atau Dengan Mengurangi Belanja Dan Atau Pengeluaran Pembiayaan Sehingga Angka Silpa Ini Sama Dengan Nol. Silpa Adalah Selisih Antara Penerimaan Daerah Dengan Belanja. Substansinya Sama, Yaitu Selisih Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah. Bedanya Adalah Silpa (I Kecil) Adalah Silpa Tahun Anggaran Lalu Yang Dimasukkan Kembali Sebagai Penerimaan Pembiayaan APBD Thn Berjalan, Sedangkan SILpa (I Besar) Adalah Silpa APBD Tahun Berjalan. (Referensi: Ayat 60 Dan 62 Permendagri 13/2006 Dan Permendagri Ttg Pendum Penyusunan APBD. Merupakan Selisih Antara Total Penerimaan Dengan Total Pengeluaran, 2.4 Konsepsi Dan Kreteria Defisit Anggaran Dasar Hukum Pembiayaan Defisit Anggaran Dasar Hukum Dalam Pembiayaan Defisit Anggaran Adalah :  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Dan Undang-Undang APBN Yang Diterbitkan Setiap Tahun)  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN Dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Daerah

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/Pmk.07/2009 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Deficit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010 Konsepsi Pembiayaan Defisit Anggaran Pembiayaan Defisit Anggaran, Adalah Semua Jenis Pembiayaan Yang Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran Negara Dalam APBN Pembiayaan Dalam Negeri, Adalah Semua Pembiayaan Yang Berasal Dari Perbankan Dan Nonperbankan Dalam Negeri Yang Meliputi Hasil Privatisasi, Penjualan Aset Perbankan Dalam Rangka Program Restrukturisasi, Surat Utang Negara, Dan Dukungan Infrastruktur. Surat Utang Negara Adalah Surat Berharga Yang Berupa Surat Pengakuan Utang Dalam Mata Uang Rupiah Maupun Valuta Asing Yang Dijamin Pembayaran Bunga Dan Pokoknya Dukungan Infrastruktur Adalah Dukungan Pemerintah Dalam Bentuk Kompensasi Finansial Dan/Atau Kompensasi Dalam Bentuk Lain Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Badan Usaha Melalui Skema Pembagian Risiko Dalam Pelaksanaan Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. Pembiayaan Luar Negeri Bersih Adalah Semua Pembiayaan Yang Berasal Dari Penarikan Utang/Pinjaman Luar Negeri Yang Terdiri Dari Pinjaman Program Dan Pinjaman Proyek, Dikurangi Dengan Pembayaran Cicilan Pokok Utang/Pinjaman Luar Negeri. Pinjaman Luar Negeri  Ø Pinjaman Program Adalah Nilai Rupiah Dari Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk Valuta Asing Yang Dapat Dirupiahkan.  Ø Pinjaman Proyek Adalah Pinjaman Luar Negeri Yang Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan Pembangunan Tertentu Defisit APBD Adalah Selisih Kurang Antara Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Dalam Tahun Anggaran Yang Sama.

Pinjaman Pemerintah Adalah Semua Transaksi Yang Mengakibatkan Pemerintah Pusat Menerima Sejumlah Uang Atau Menerima Manfaat Yang Bernilai Uang Dari Pihak Lain Sehingga Pemerintah Pusat Dibebani Kewajiban Untuk Membayar Kembali. Kriteria Pembiayaan Defisit APBD  APBD Suatu Daerah Dapat Defisit Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Kesejahteraan Masyarakat.  Dalam Hal Anggaran Diperkirakan Defisit, Ditetapkan Sumber-Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Tersebut Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD.  Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4, Terdiri Dari: A. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa); B. Dana Cadangan; C. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; D. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Dan E. Pinjaman Daerah. Pemantauan Defisit APBD Tidak Termasuk: A. Defisit Yang Dibiayai Dari Silpa; B. Defisit Yang Dibiayai Dengan Pencairan Dana Cadangan 2.5 Pembiyaan Kebijakan Fiskal Pemerintah Merupakan Faktor Yang Menentukan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Memiliki Perangkat-Perangkat Kebijakan Yang Dapat Digunakan Untuk Menigkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Salah Satu Perangkat Kebijakan Itu Adalah Kebijakan Fiskal (Kebijakan Anggaran). Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Merupakan Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Hal Ini Dapat Dilihat Dari Perbedaan Antara Rumah Tangga Negara Dengan Rumah Tangga Keluarga. Pada Rumah Tangga Keluarga, Jika Penerimaan Semakin Menurun, Salah Satu Tindakan Yang Ditempuh Adalah Menekan Pengeluaran.

Tindakan Demikian Dapat Menyelamatkan Kemunduran Ekonomi Rumah Tangga Keluarga. Sebaliknya Dalam Rumah Tangga Negara, Penurunan Penerimaan Tidak Selalu Diatasi Dengan Mengurangi Pengeluaran. Jika Pengeluaran Yang Ditekan, Maka Kegiatan Ekonomi Akan Menjadi Lemah. Kelemahan Ekonomi Akan Mengakibatkan Pengangguran Yang Berdampak Pada Penurunan Penerimaan. Kalau Demikian Halnya, Tindakan Yang Mungkin Diambil Adalah Mengatur Pengeluaran Agar Pengeluaran Tersebut Berdampak Positif Pada Perbaikan Ekonomi. Tindakan Memperbaiki Ekonomi Juga Dapat Ditempuh Dengan Usaha Menaikkan Pendapatan. Tindakan-Tindakan Mengatur Pengeluaran Dan Pemasukan Negara Disebut Sebagai Tindakan Fiskal. Jadi, Kebijakan Fiskal Adalah Kebijakan Penyesuaian Di Bidang Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi. Kebijakan Fiskal Bertujuan Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi, Mengusahakan Kesempatan Kerja(Mengurangi Pengangguran), Dan Menjaga Kestabilan Harga-Harga Secara Umum. Dengan Kata Lain, Kebijakan Fiskal Mengusahakan Peningkatan Kemampuan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Cara Menyesuaikan Pengeluaran Dan Penerimaan Pemerintah. Kebijakan Fiskal Dapat Dijalankan Dengan Empat Jenis Pembiayaan, Yaitu Sebagai Berikut. 1. Pembiayaan Fungsional Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Ditentukan Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Berpengaruh Langsung Terhadap Pendapatan Nasional. Tujuan Utamanya Adalah Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja (Employment). Penerimaan Pemerintah Dari Sektor Pajak Bukan Ditujukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pemerintah, Tetapi Bertujuan Untuk Mengatur Pengeluaran Pihak Swasta. Oleh Karena Itu, Dalam Hal Ini Terjadi Pengangguran, Penerimaan Pajak Tidak Diperlukan. Sedangkan Untuk Menekan Inflasi Diatasi Dengan Kebijakan Pinjaman. Jika Sektor Pajak Dan Pinjaman Tidak Berhasil, Tindakan Lain Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Adalah Mencetak Uang. Jadi, Dalam Hal Ini Sektor Pajak Dengan Pengeluaran Pemerintah Menjadi Satu Hal Yang Terpisah. Tokoh Yang Mengutarakan Pembiayaan Fungsional Itu Adalah A.P. Liner. 2. Pengelolaan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Dari Perpajakan Dan Pinjaman Adalah Paket Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dalam Rangka Menciptakan Kestabilan Ekonomi. Tokoh Yang Mengemukakan Pendekatan Ini Adalah Alvin Hansen. Dalam Pemikiran Lebih Lanjut, Diperlukan Anggaran Berimbang Dengan Resep Bahwa Jika Terjadi Depresi, Maka

Ditempuh Anggaran Defisit, Dan Jika Terjadi Inflasi Maka Ditempuh Anggaran Belanja Surplus. 3. Stabilisasi Anggaran Otomatis Dalam Stabilisasi Anggaran Ini Diharapkan Terdapat Keseimbangan Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Tanpa Campur Tangan Pemerintah Yang Sengaja. Dengan Stabilisasi Anggaran Ini, Pengeluaran Pemerintah Lebih Ditekankan Pada Asas Manfaat Dan Biaya Relatif Dari Berbagai Paket Program. Pajak Ditetapkan Sedemikian Rupa Sehingga Terdapat Anggaran Belanja Surplus Dalam Kesempatan Kerja Penuh. 4. Anggaran Belanja Seimbang Cara Yang Dilakukan Dalam Anggaran Ini Adalah Anggaran Yang Disesuaikan Dengan Keadaan (Managed Budget). Tujuannya Adalah Tercapainya Anggaran Berimbang Dalam Jangka Panjang. Dalam Keadaan Terpaksa, Seperti Ketika Terjadi Ketidakstabilan Ekonomi, Ditempuh Anggaran Defisit. Sedangkan Pada Masa Inflasi Ditempuh Anggaran Surplus. Macam-Macam Anggaran Yang Biasa Ditempuh Beberapa Negara Dalam Mencapai Manfaat Tertinggi Dalam Mengelola Anggaran : A. Anggaran Berimbang. Pada Anggaran Ini, Diusahakan Agar Pengeluaran (Belanja) Dan Pendapatan Atau Penerimaan Sama. Keadaan Seperti Ini Dapat Menstabilkan Ekonomi Dan Anggaran. Dalam Hal Ini, Pengeluaran Disesuaikan Dengan Kemampuan. B. Anggaran Surplus. Pada Anggaran Ini, Tidak Semua Penerimaan Dibelanjakan, Sehingga Terdapat Tabungan Pemerintah. Asas Ini Tepat Digunakan Jika Keadaan Ekonomi Mengalami Inflasi. C. Anggaran Defisit. Pada Anggaran Ini, Anggaran Disusun Sedemikian Rupa Sehingga Pengeluaran Lebih Besar Daripada Penerimaan. Anggaran Defisit Dapat Berakibat Inflasi Karena Untuk Menutup Defisit Harus Dilakukan, Misalnya Meminjam Atau Mencetak Uang. Jadi, Penyusunan Anggaran khususnya menejemen pembiayaan keuangan daerah Sangatlah Penting Bagi Suatu Negara. Dengan Adanya Penyusunan Anggaran Diharapkan Keuangan Negara Dapat Terkontrol Dengan Baik, Sehingga Tercipta Kondisi Perekonomian Yang Baik Pula.

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan  Pembiyaaan Daerah Terdiri Dari :- Penerimaan Pembiayaan Dan - Pengeluaran Pembiayaan  Pembiayaan Daerah Adalah Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya. Pembiayaan Daerah Meliputi Semua Transaksi Keuangan Untuk Menutup Defisit Atau Untuk Memanfaatkan Surplus  Pembiayaan Daerah Terdiri Dari Penerimaan Pembiayaan Dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Mencakup: 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah; 2) Penerimaan Pinjaman Daerah; Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Mencakup: 1) Pembentukan Dana Cadangan; 2) Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 3) Pembayaran Pokok Utang; Dan 4) Pemberian Pinjaman Daerah.  Keuangan Daerah Adalah Hak Dan Kewajiban. Hak Merupakan Hak Daerah Untuk Mencari Sumber Pendapatan Daerah Berupa Pungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Sumber Penerimaan Lain-Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Sedangkan Kewajiban Adalah Kewajiban Daerah Untuk Mengeluarkan Uang Dalam Rangka Melaksanakan Semua Urusan Pemerintah Di Daerah (Mamesah, 1995:5)  Pembiayaan Meliputi:  Pembiayaan Dalam Negeri, Meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, Serta Penyertaan Modal Negara.  Pembiayaan Luar Negeri, Meliputi:  Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Terdiri Atas Pinjaman Program Dan Pinjaman Proyek

 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, Terdiri Atas Jatuh Tempo Dan Moratorium.  Silpa Adalah Selisih Antara Penerimaan Daerah Dengan Belanja. Substansinya Sama, Yaitu Selisih Antara Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah. a. Bedanya Adalah Silpa (I Kecil) Adalah Silpa Tahun Anggaran Lalu Yang Dimasukkan Kembali Sebagai Penerimaan Pembiayaan APBD Thn Berjalan, Sedangkan b. SILpa (I Besar) Adalah Silpa APBD Tahun Berjalan. (Referensi: Ayat 60 Dan 62 Permendagri 13/2006 Dan Permendagri Ttg Pendum Penyusunan APBD.  Pembiayaan Defisit Anggaran, Adalah Semua Jenis Pembiayaan Yang Digunakan Untuk Menutup Defisit Anggaran Negara Dalam APBN  Kriteria Pembiayaan Defisit APBD a. APBD Suatu Daerah Dapat Defisit Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Kesejahteraan Masyarakat. b. Dalam Hal Anggaran Diperkirakan Defisit, Ditetapkan Sumber-Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit Tersebut Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD. c. Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD  Sumber Pembiayaan Untuk Menutup Defisit APBD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4, Terdiri Dari: a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa); b. Dana Cadangan; c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Dan e. Pinjaman Daerah.  Kebijakan Fiskal Bertujuan Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi, Mengusahakan Kesempatan Kerja(Mengurangi Pengangguran), Dan Menjaga Kestabilan Harga- Harga Secara Umum.  Kebijakan Fiskal Dijalankan Dengan Empat Jenis Pembiayaan,Yaitu Sebagai Berikut. 1. Pembiayaan Fungsional 2. Pengelolaan Anggaran 3. Stabilisasi Anggaran Otomatis 4. Anggaran Belanja Seimbang

 Macam-Macam Anggaran Yang Biasa Ditempuh Beberapa Negara Dalam Mencapai Manfaat Tertinggi Dalam Mengelola Anggaran Yaitu: a. Anggaran Berimbang. Pada Anggaran Ini, Diusahakan Agar Pengeluaran (Belanja) Dan Pendapatan Atau Penerimaan Sama. Keadaan Seperti Ini Dapat Menstabilkan Ekonomi Dan Anggaran. Dalam Hal Ini, Pengeluaran Disesuaikan Dengan Kemampuan. b. Anggaran Surplus. Pada Anggaran Ini, Tidak Semua Penerimaan Dibelanjakan, Sehingga Terdapat Tabungan Pemerintah. Asas Ini Tepat Digunakan Jika Keadaan Ekonomi Mengalami Inflasi. c. Anggaran Defisit. Pada Anggaran Ini, Anggaran Disusun Sedemikian Rupa Sehingga Pengeluaran Lebih Besar Daripada Penerimaan. Anggaran Defisit Dapat Berakibat Inflasi Karena Untuk Menutup Defisit Harus Dilakukan, Misalnya Meminjam Atau Mencetak Uang.

DAFTAR PUSTAKA Http://Abdillahhafif.Blogspot.Com/2012/04/Anggaran-Pendapatan-Dan-Belanjanegara.Html Http://Www.Anggaran.Depkeu.Go.Id/Content/Apbn%202013.Pdf Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Negara Http://Denysindrajaya.Blogspot.Com/2012/12/Makalah-Apbn.Htm Http://Drummerfan.Wordpress.Com/2010/01/18/Pembiayaan-Defisit-Anggaran Http://Purwatiwidiastuti.Wordpress.Com Http://Larazsekar.Blogspot.Com/2011/03/Kebijakan Fiskal Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan APBD Di Era Otonomi, Malang: Bayumedia Publishing.Syarif Hidayat, 2000, Refleksi Realitas Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Quantum.W. Riawan Tjandra, 2006, Hukum Keuangan Negara, Jakarta Http://Hitamandbiru.Blogspot.Com.makalah.keuangan.daerah. http://Wikipedia.Manj.pegelolakeuanganpendapatandaearah,Achmadavandise@Gmail.Com Http://Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2003

Add a comment

Related presentations

Related pages

ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok iii.....PASCASARJAN ...

Share ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok iii.....PASCASARJAN SABURAI LAMPUNG. ... ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok iii.....PASCASARJAN SABURAI LAMPUNG.
Read more

DARI ACHMAD AVANDI,SE,MM...Tugas kelompok iii PASCASARJANA ...

DARI ACHMAD AVANDI,SE,MM...Tugas kelompok iii ... ACHMAD AVANDI,SE,MM...PASCASARJANA SABURAI LAMPUNG ... ACHAMAD AVANDI,SE,MM Tugas kelompok ...
Read more