3.materi hukum perburuhan

46 %
54 %
Information about 3.materi hukum perburuhan

Published on October 15, 2014

Author: hoseaekoaprianto

Source: slideshare.net

1. HUKUM PERTAMBANGAN SUDIRMAN Ir., MT STTNas Yogyakarta

2. 2 REGULASI DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 ttg pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang 6. Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha jasa pertambangan 7. Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 8. 2 Permen ESDM No. 17 Tahun 2010 ttg Tata Cara Penetapan Harga Penjualan Mineral dan Batubara

3. Penyelenggaraan Penguasaan Pertambangan (Mining Right) 3 PERTAMBANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 (UUD 1945 & UU 32/2004) BBAANNGGSSAA I NINDDOONNEESSIAIA NNEEGGAARRAA PEMERINTAH PEMERINTAH Kepemilikan (Mineral Right) Penguasaan • Penetapan Kebijakan dan Pengaturan • Penetapan Standar dan Pedoman • Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah • Tanggungjawab pengelolaan minerba berdampak nasional dan lintas provinsi • Penetapan Kebijakan dan Pengaturan • Penetapan Standar dan Pedoman • Penetapan Kriteria pembagian Urusan Pusat dan Daerah • Tanggungjawab pengelolaan minerba berdampak nasional dan lintas provinsi PROVINSI PROVINSI Tanggungjawab pengelolaan lintas Kabupaten dan/atau berdampak regional Tanggungjawab pengelolaan lintas Kabupaten dan/atau berdampak regional Perda Perda KABUPATEN / KOTA KABUPATEN / KOTA Tanggungjawab pengelolaan di Tanggungjawab pengelolaan di Wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Kabupaten/Kota Perda Perda PELAKU USAHA PELAKU USAHA Badan Usaha (BUMN / BUMD, Badan Usaha Swasta) dan perseorangan) Badan Usaha (BUMN / BUMD, Badan Usaha Swasta) dan perseorangan) + Desentralisasi + Dekonsentrasi Hak Pengusahaan (Economic Right) Undang-Undang

4. PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA (Pasal 4 dan 5 UU No. 4 Th 2009) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau pemerintah daerah. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan / atau batubara untuk kepentingan dalam negari. Kepentingan nasional dimaksud dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam melaksanakan pengendalian, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah. 6

5. WILAYAH PERTAMBANGAN (WP) POLA PIKIR HARUS DDAAPPAATT DDIIMMAANNFFAAAATTKKAANN SSEERRAACCAA OOPPTTIIMMAALL EEKKSSPPLLOOIITTAASSII ((MM && BBBB)):: • DDAAPPAATT MMEENNIIMMBBUULLKKAANN DDAAMMPPAAKK NNEEGGAATTIIFF TTEERRHHAADDAAPP LLIINNGGKKUUNNGGAANN • KKOONNFFLLIIKK PPEENNGGGGUUNNAAAANN LLAAHHAANN MMIINNEERRAALL DDAANN BBAATTUUBBAARRAA PPEERRLLUU DDIIBBUUAATT WWIILLAAYYAAHH PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN ((MMIINNEERRAALL DDAANN BBAATTUUBBAARRAA)) YYAANNGG MMEEMMPPEERRTTIIMMBBAANNGGKKAANN KKEESSEEIIMMBBAANNGGAANN DDAANN DDAAYYAA DDUUKKUUNNGG LLIINNGGKKUUNNGGAANN DDIIUUSSUULLKKAANN UUNNTTUUKK DDIIJJAADDIIKKAANN WWIILLAAYYAAHH PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN DDAALLAAMM RRTTRRWW DDEEPPOOSSIITT SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMIINNEERRAALL DDAANN BBAATTUUBBAARRAA •RRTTRRWW KK ((KKAABBUUPPAATTEENN)) •RRTTRRWW PP ((PPRROOVVIINNSSII)) •RRTTRRWW NN ((NNAASSIIOONNAALL)) • WWPP HHAARRUUSS DDIISSAAMMPPAAIIKKAANN KKEE PPEEMMEERRIINNTTAAHH • JJIIKKAA TTEERRJJAADDII DDIISSPPUUTTEE WWPP DDEENNGGAANN ““PPEERRUUNNTTUUKKAANN LLAAIINN”” DDIISSAAMMPPAAIIKKAANN KKEE BBKKTTRRNN JJIIKKAA WWPP TTEERRSSEEBBUUTT 7 OOLLEEHH BBKKTTRRNN MMEENNJJAADDII ““PPEERRUUNNTTUUKKAANN LLAAIINN”” MMAAKKAA LLAANNGGSSUUNNGG JJAADDII WWPPNN

6. 8 RTRWN Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Kawsn Peruntukkan Pertambangan WUP WPR WPN Peruntukkan lain 8 WP WPN WILAYAH PERTAMBANGAN WUP (dalam hutan lindung dengan pola penambangan tertutup sesuai UU 41/1999 dan PP 15 Tahun 2010)

7. I. WILAYAH PERTAMBANGAN Penyiapan wilayah pertambangan (WP) : a. Perencanaan WP b. Penetapan WP A. PERENCANAAN WILAYAH PERTAMBANGAN Perencanaan WP melalui tahapan : a. Inventarisasi potensi pertambangan b. Penyusunan rencana WP 1. INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAN Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi : a). Formasi batuan pembawa mineral logam dan / atau batubara b). Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan / atau telah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati /walikota sesuai dengan kewenangannya c). Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan / atau yaang sudah dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikotasesuai dengan kewenangannya d). Interpretasi penginderaan jarak jauh berupa pola struktur maupun 9

8. Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh : a). Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah : 1). lintas wilayah provinsi 2). laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai 3). berbatasan langsung dengan negara lain. b). Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah : 1). lintas wilayah kabupaten / kota 2). laut dengan jarak 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai c). Bupati / Walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah : 1). kabupaten / kota 2). laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. Dalam hal wilayah laut berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat)mil, wilayah penyelidikan dan penelitian masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah. Kewenangan bupati / walikota pada wilayah laut ini sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wiayah kewenangan gubernur. 10

9. Untuk menunjang penyiapan WP Menteri atau gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah, dimana lembaga riset negara dapat melakukan kerja sama teknik dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Disamping untuk penyiapan WP penugasan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan. Baik lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah maupun lembaga riset asing wajib menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan. Lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah wajib menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri atau gubernur yang memberi penugasan. Lembaga riset asing wajib menyerahkan seluruh data dan informasi pertambangan yang diperolehnya kepada lembaga riset negara yang bekerja sama dengannya paling lambat pada tanggal berakhirnya kerja sama. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan / atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta. 11

10. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati / walikota dan lembaga riset berdasarkan penugasan dari Menteri atau gubernur diolah menjadi peta potensi mineral dan / atau batubara menggunakan standar nasional pengolahan data geologi. Menteri melakukan evaluasi berdasarkan peta potensi mineral dan / atau batubara. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan rencana WP. 2. PENYUSUNAN RENCANA WILAYAH PERTAMBANGAN Rencana WP dituangkan dalam lembar peta dalam bentuk digital dan merupakan zona yang didelineasi dalam garis putus-putus. B. PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN Rencana WP ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati / walikota dan berkonsultasi dengan DPR. WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Gubernur atau bupati / walikota dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian. WP terdiri dari : a. WUP b. WPR c. WPN 12

11. 1. WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN Penyiapan WUP dilakukan melalui kegiatan : a. Perencanaan WUP b. Penetapan WUP a. Perencanaan WUP disusun melalui tahapan : 1). Eksplorasi 2). Penyusunan rencana WUP 13

12. – WUP yaitu Bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi yang berprospek untuk diusahakan – Memiliki satu atau lebih jenis mineral dan atau batubara  dapat terdiri dari WUP mineral logam, WUP mineral batubara, WUP mineral bukan logam, WUP batuan, WUP radioaktif – Ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah – Untuk WUP mineral radioaktif, penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran – Penetapan WUP disampaikan secara tertulis kepada DPR – Pemerintah dapat melimpahkan kepada Gubernur dalam penetapan WUP Mineral Bukan Logam dan WUP Batuan (dekonsentrasi) – WUP merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang 14

13. WUP dan WPN ditetapkan oleh Menteri. WPR ditetapkan oleh bupati / walikota. Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi untuk memperoleh data dan informasi berupa : a). Peta yang terdiri dari : (1). peta geologi dan peta formasi pembawa mineral dan/ atau batuan (2). peta geokimia dan peta geofisika b). Perkiraan sumber daya dan cadangan. Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati / walikota diolah menjadi peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara dalam bentuk lembar peta dan digital. Gubernur dan bupati / walikota wajib menyampaikan potensi / cadangan mineral dan / atau batubara beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri. a. Penyusunan rencana wilayah usaha pertambangan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WUP berdasarkan : 1). Peta potensi mineral dan / atau batubara 2). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara. 15

14. Kriteria WUP : a). Memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan / atau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi; b). Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan / atau batuan; c). Memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara; d). Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan / atau batubara; e). Tidak tumpang tindih dengan WPR dan /atau WPN; f). Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan g). Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. b. Penetapan wilayah usaha pertambangan Rencana WUP atau Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WUP oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati / walikota setempat. Berkoordinasi dimaksudkan untuk menetapkan batas dan luas WIUP mineral logam dan /atau batubara. 16

15. 17 WWIILLAAYYAAHH IIZZIINN UUSSAAHHAA PPEERRTTAAMMBBAANNGGAANN ((WWIIUUPP)) DDAALLAAMM WWUUPP  WIUP adalah wilayah dalam WUP yang diberikan kepada pemegang IUP  Terdiri dari WIUP batubara, WIUP mineral radioaktif, WIUP mineral logam, WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan  WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri (setelah berkoordinasi dengan Pemda), diperoleh dengan cara lelang oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya  WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda (sesuai kewenangannya) dengan cara permohonan wilayah dalam suatu WUP yang telah ditetapkan Pemerintah  Kriteria penetapan WIUP; letak gepgrafis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sunberdaya minerba dan tingkat kepadatan penduduk.

16. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan Kriteria penetapan WIUP : a). letak geografis; b). kaidah konservasi; c). daya dukung lingkungan; d). optimalisasi sumberdaya minerba; dan e). tingkat kepadatan pendduduk. 2. WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (1). Bupati / walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan : a). Peta potensi mineral dan / atau batubara b). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara. (2). WPR harus memenuhi kriteria : a). Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan / atau diantara tepi dan tepi sungai (daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder/paystreak dalam suatu meander sungai); b). Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; c). Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 18

17. d). Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektar; e). Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; f). Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; g). Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN;dan h). Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. (3). Dalam menetapkan WPR bupati / walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. (4). Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa/kelurahan dn kantor instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat, dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR. (5). Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. (6). Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati / walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten / kota. 19

18. (6). Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati / walikota kepada Menteri dan gubernur. (7). Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan. (8). Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / kota untuk menetapan WPR yang didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP. 20

19. 3. WILAYAH PENCADANGAN NEGARA a. Penyusunan rencana penetapan wilayah pencadangan negara Menteri menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPN berdasarkan : 1). Peta potensi mineral dan / atau batubara 2). Peta potensi / cadangan mineral dan / atau batubara. WPN harus memenuhi kriteria : a). Memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, mineral logam,dan / atau batubara berdasarkan peta / data geologi b). Memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, logam, dan / atau batubara berdasarklan peta / data geologi c). Memiliki potensi / cadangan mineral dan / atau batubara d). Untuk keperluan konservasi komoditas tambang e). Berada pada wilayah dan / atau pulau yang berbatasan dengan negara lain f). Merupakan wilayah yang dilindungi g). Berada pada pulau kecil dengan luas maksimal 2.000 (dua ribu) kilometer persegi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21

20. b. Penetapan wilayah pencadangan negara dan wilayah usaha pertambangan khusus Wilayah di dalam WP yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPN oleh Menteri setelah memperhatikan aspirasi daerah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia WPN dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WUPK. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya setelah berubah statusnya menjadi WUPK dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Perubahan status WPN menjadi WUPK diusulkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan : a). Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri b). Sumber devisa negara c). Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana d). Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi e). Daya dukung lingkungan f). Penggunaan teknologi tinggidan modal ibvestasi yang besar. 22

21. c. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus Untuk menetapkan WIUPK dalam suatu WUPK harus memenuhi kriteria : a). Letak geografis b). Kaidah konservasi c). Daya dukung lingkungan d). Optimalisasi sumber daya mineral dan / atau batubara e). Tingkat kepadatan penduduk. (1). Untuk kepentingan strategis nasional, yaitu untuk : - mendorong pertumbuhan ekonomi nasional - ketahanan energi dan industri strategis nasional - meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu antara lain : - tembaga - timah - emas - besi - nikel - bauksit - batubara 23

22. dan daerah konservasi dimaksud mencakup upaya pengelolaan mineral dan / atau batubara yang keberadaannya terbatas dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. (2). WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dimaksud untuk menentukan persentase besaran luas wilayah yang akan diusahakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Raktyat Republik Indonesia. (3). WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dimaksud adalah WPN yang ditetapkan untuk konservasi dapat diusahakan setelah melewati jangka waktu tertentu. (4). Wilayah yang akan diusahakan berubah statusnya menjadi WUPK. (5). WUPK yang akan diusahakan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. (6). Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dalam bentuk IUPK. 24

23. (7). Satu WUPK terdiri atas 1(satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten / kota, dan / atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota. (8). Luas dan batas WIUPK mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. 25

24. WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan berada pada : a. Lintas wilayah provinsi dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan oleh Menteri pada WUP; b. Lintas kabupaten / kota dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil ditetapkan oleh gubernur pada WUP; dan / atau c. Kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan oleh bupati / walokota pada WUP. Pada wilayah laut yang berada di antara 2 (dua) provinsi yang berbatasan dengan jarak kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, wilayah kewenangan masing-masing provinsi dibagi sama jaraknya sesuai prinsip garis tengah. Dalam hal ini kewenangan bupati / walikota pada wilayah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari garis pantai masing-masing wilayah kewenangan gubernur. Disamping itu penetapan WUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang berada pada lintas kabupaten / kota dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dan / atau berada pada kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada gubernur. 26

25. - WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan. - Dalam hal di WIUP mineral logam dan / atau batubara terdapat komoditas tambang lainnya yang berbeda, untuk mengusahakan komoditas tambang lainnya wajib ditetapkan WIUP terlebih dahulu. USAHA PERTAMBANGAN Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral b. pertambangan batubara Pertambangan mineral digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif b. pertambangan mineral logam c. pertambangan mineral bukan logam d. pertambangan batuan. 27

26. 1. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK. 2. IUP, IPR, atau IUPK diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK. 3. WIUP berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri 4. WPR ditetapkan oleh bupati / walikota 5. WIUPK berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri 6. WUP, WPR, atau WUPK berada dalam WP Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK pemohon harus memenuhi persyaratan : 1. administratif 2. teknis 3. lingkungan 4. finansial II. IZIN USAHA PERTAMBANGAN IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh : a. Badan usaha b. Koperasi c. perseorangan 28

27. Badan usaha dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD Perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer IUP diberikan setelah mendapatkan WIUP Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP IUP diberikan melalui tahapan : a. Pemberian WIUP; dan b. Pemberian IUP. A. PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP) WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah. Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. 29

28. Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. 1. TATA CARA PEMBERIAN WIUP MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 1). Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang. 2). Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara : a). Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota b). gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati / walikota. 3). Gubernur atau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi 30

29. 4). Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan / atau batubara dibentuk panitia lelang oleh : a). Menteri, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas provinsi dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; b). gubernur, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada di lintas kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan c). bupati / walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 5). Panitia lelang WIUP mineral logam dan / atau batubara beranggotakan gasal dan memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/ atau batubara yang ditetapkan oleh : a). Menteri, paling sedikit 7 (tujuh) orang; b). gubernur, paling sedikit 5 (lima) orang; dan c). bupati / walikota, paling sedikit 5 (lima) orang. 31

30. 6). Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan / atau batubara: a). menyiapkan lelang WIUP b). menyiapkan dokumen lelang WIUP c). menyusun jadwal lelang WIUP d). mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP e). melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu) f). menilai kualifikasi peserta lelang WIUP g). melakukan evaluasi terhadap penwaran yang masuk h). melaksanakan lelang WIUP i). membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang. 7). Peserta lelang harus memenuhi persyaratan : a). administratif b). teknis c). finansial. 32

31. 8). Persyaratan administratif : a). badan usaha, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer : (1). mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang (2). profil badan usaha/perusahaan (3). akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (4). nomor pokok wajib pajak (NPWP). b). koperasi : (1). mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang (2). profil koperasi (3). akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (4). nomor pokok wajib pajak (NPWP). c). orang perseorangan : (1). mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang (2). kartu tanda penduduk (KTP) (3). nomor pokok wajib pajak (NPWP). 33

32. 9). Persyaratan teknis : a). pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan; b). mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan c). rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi. 10). Persyaratan finansial : a). laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik; b). menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan c). pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang. 34

33. 11). Prosedur lelang meliputi : a). pengumuman prakualifikasi b). pengambilan dokumen prakualifikasi c). pemasukan dokumen prakualifikasi d). evaluasi prakualifikasi e). klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi f). penetapan hasil prakualifikasi g). pengumuman hasil prakualifikasi h). undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi i). pengambilan dokumen lelang j). penjelasan lelang k). pemasukan penawaran harga l). pembukaan sampul m). penetapan peringkat n). penetapan /pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis o). memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang. 35

34. 12). Penjelasan lelang dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta lelang yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa : a). lokasi b). koordinat c). jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara d). ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan e). ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada f). status hukum. 13). Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta lelang WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang. 14). Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36

35. 15). Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunungan lapangan dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP. 16). Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga. 17). Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP. 18). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya : a). berdasarkan usulan panitia lelang menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan / atau batubara. B). memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan / atau batubara kepada pemenang lelang. 37

36. 19). Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang. 20). Dalam hal peserta lelang ulang tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan. 2. TATACARA PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1). Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada : a). Menteri, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah provinsi dan / atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; b). Gubernur, untuk permohonan WIUP yang berada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi dan / atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan c). Bupati / walikota, untuk permohonan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil. 38

37. 2). Sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan : a). Menteri harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari gubernur dan bupati /walikota b). Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati / walikota. 3). Gubernur atau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimya permintaan rekomendasi. 4). Pemberian WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk memdapatkan WIUP. 5). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP. 39

38. 6). Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. 7). Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan. B. PEMBERIAN IUP IUP terdiri atas : a. IUP Eksplorasi b. IUP Operasi Produksi IUP Eksplorasi terdiri atas : a. mineral logam b. batubara c. mineral bukan logam d. batuan IUP Operasi Produksi terdiri atas : a. mineral logam b. batubara c. mineral bukan logam d. batuan 40

39. IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi (OP) *) 41 PPEERRIIZZIINNAANN IIUUPP KKeeggiiaattaann UUssaahhaa PU Ekplorasi Penambangan Pengolahan/ *) Penambangan atau Pengolahan dapat dilakukan terpisah Pemurnian Pengangkutan dan Penjualan Apabila Pengolahan terpisah harus memiliki kerjasama dengan Pemegang IUP OP Penambangan FS

40. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi : a. administrasi b. teknis c. lingkungan d. finansial. Persyaratan administrasi untuk : a. badan usaha, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer : 1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara : a). Surat permohonan b). Susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham c). Surat keterangan domisili. 2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produkai mineral bukan logam dan batuan : a). Surat permohonan b). Profil badan usaha c). Akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang d). Nomor Pokok Wajib Pajak e). Susunan direksi/pengurus dan daftar pemegang saham f). Surat keterangan domisili. 42

41. b. koperasi : 1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara : a). Surat permohonan b). Susunan pengurus c). Surat keterangan domisili. 2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan a). Surat permohonan b). Profil koperasi c). Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang d). Nomor pokok wajib pajak e). Susunan pengurus f). Surat keterangan domisili c. orang perseorangan : 1). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara : a). Surat permohonan b). Surat keterangan domisili. 43

42. 2). IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan : a). Surat permohonan b). Kartu tanda penduduk c). Nomor pokok wajib pajak d). Surat keterangan domisili. Persyaratan teknis : a. IUP Eksplorasi : 1). Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun 2). Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. b. IUP Operasi Produksi : 1). Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional 44

43. 2). Laporan lengkap eksplorasi 3). Laporan studi kelayakan 4). Rencana reklamasi dan pasca tambang 5). Rencana kerja dan anggaran biaya 6). Rencna pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi 7). Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. Persyaratan lingkungan : a. IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. IUP Operasi Produksi : 1). Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup 2). Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 45

44. Persyaratan finansial : a. IUP Eksplorasi : 1). Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 2). Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah. b. IUP Operasi Produksi : 1). Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik 2). Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir 3). Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. 46

45. 1. IUP EKSPLORASI 1). IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan. 2). IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 3). Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP. 4). Apabila pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah atau milik pemerintah daerah. 47

46. 5). Pemenang lelang WIUP yang telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. 6). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang tidak ada yang berminat. 7). Menteri menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur dan bupati / walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan / atau batuan. 8). Gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada bupati / walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan / atau batuan. 48

47. 9). Gubernuratau bupati / walikota memberikan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan. 10). Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan / atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. 11). Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah atau milik pemerintah daerah. 12). Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah dianggap mengundurkan maka WIUP menjadi wilayah terbuka. 13). Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan pertambangannya. 49

48. 14). IUP Eksplorasi sekurng-kurangnya memuat : a). Nama perusahaan b). Lokasi dan luas wilayah c). Rencana umum tata ruang d). Jaminan kesungguhan e). Modal investasi f). Perpanjangan waktu tahap kegiatan g). Hak dan kewajiban pemegang IUP h). Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan i). Jenis usaha yang diberikan j). Rencana pengembangan dan pemberdayaan mayarakat di sekitar wilayah pertambangan k). Perpajakan l). Penyelesaian perselisihan m). Iuran tetap dan iuran eksplorasi n). Amdal. 50

49. 15). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. 16). Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. 17). Izin sementara diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. 18). Mineral atau batubara yang tergali dikenai iuran produksi. 19). Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dan / atau batubara, mineral bukan logam dan / atau batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. 20). Pemberian IUP dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. 51

50. IUP Eksplorasi diberikan oleh : a. Bupati/walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 52

51. 2. IUP OPERASI PRODUKSI 1). IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. 2). Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. 3). IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 4). Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. 53

52. 5). Pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan / atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan / atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakuklan oleh pihak lain yang memiliki : a). IUP Operasi Produksi b). IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan pengolahan dan diberikan : (1). Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara (2). Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten / kota (3). Bupati / walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten / kota. c). IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan diberikan : (1). Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari impor/provinsi lain dan / atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi (2). Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten / kotadalam 1 (satu) provinsi dan /atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten / 54

53. (3). Bupati / walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten / kota dan / atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten / kota. 6). Dalam hal berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdampak lingkungan pada : a). 1 (satu) kabupaten / kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh bupati / walikota berdasarkan rekomendasi dari Menteri dan gubernur b). Lintas kabupaten / kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari bupati / walikota c). Lintas provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari bupati / walikota dan gubernur. 7). Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya. 8). Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan pertambangannya. 55

54. 9). IUP Operasi Produksi sekurang-kurangnya memuat : a). Nama perusahaan b). Luas wilayah c). Lokasi penambangan d). Lokasi pengolahan dan pemurnian e). Pengangkutan dan penjualan f). Modal investasi g). Jangka waktu berlakunya IUP h). Jangka waktu tahap kegiatan i). Penyelesaian masalah pertanahan j). Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang k). Dana jaminan reklamasi dan pascatambang l). Perpanjangan IUP m). Hak dan kewajiban pemegang IUP n). Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan o). Perpajakan p). Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi q). Penyelesaian perselisihan r). Keselamatan dan kesehatan kerja 56

55. s). Konservasi mineral atau batubara t). Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri u). Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik v). Pengembangan tenaga kerja Indonesia w). Pengelolaan data mineral atau batubara x). Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara. 57

56. IUP Operasi Produksi diberikan oleh : a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota ; b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 58

57. 1. IUP OP meliputi: kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan & pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan 2. IUP OP KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN 3. IUP OP KHUSUS UNTUK PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 4. IUP OP UNTUK PENJUALAN (khusus untuk badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan)  Pasal 105 UU Minerba 5. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada pemegang IUP Eksplorasi 59

58. C. PEMASANGAN TANDA BATAS 1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP. 2. Pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi. 3. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Opersi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP. D. KOMODITAS TAMBANG LAIN DALAM WIUP 1. Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan. 2. Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya harus membentuk badan usaha baru. 60

59. 3. Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya, kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah. 4. Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama. E. PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI 1. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. 61

60. 2. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi paling sedikit harus dilengkapi : a. peta dan batas koordinat wilayah b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir c. laporan akhir kegiatan operasi produksi d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan e. rencana kerja dan anggaran biaya f. Neraca sumber daya dan cadangan. 3. Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. 4. Penolakan harus disampaikan kepada pemegang IUP Opersi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Opersi Produksi. 5. Pemegang IUP Opersi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 62

61. 6. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Opersi Produksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya. 7. WIUP yang IUP-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk diusahaka, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 8. Dalam pelaksanaan lelang WIUP pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama. 63

62. III. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT 1. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut : a. pertambangan mneral logam b. pertambangan mineral bukan logam c. pertambangan batuan d. pertambangan batubara. 2. Bupati / walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perorngan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi. 3. Bupati / walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati / walikota. 5. Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR. 6. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati / walikota. 64

63. 7. Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada : a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektar b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar. 8. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 9. Pemegang IPR berhak : a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan / atau pemerintah daerah b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pemegang IPR wajib : a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatn dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 65

64. c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah d. membayar iuran tetap dan iuran produksi e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. 11. Selain kewajiban pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentan persyaratan teknis pertambangan. 12. Pemerintah kabupaten / kota melaksnakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, erta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat. 13. Pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi : a. keselamatan dan kesehatan kerja b. pengelolaan lingkungan hidup c. pasca tambang. 14. Untuk melaksanakan pengamanan teknis pemerintah kabupaten / kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 66

65. 15. Pemerintah kabupaten / kota wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan gubernur setempat. 16. Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. 17. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi : a. persyaratan administratif b. persyaratan teknis c. persyaratan finansial. 18. Persyaratan administratif : a. orang perseorangan: 1). Surat permohonan 2). Kartu tanda penduduk 3). Komoditas tambang yang dimohon 4). Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat. b. kelompok masyarakat : 1). Surat permohonan 2). Komoditas tambang yang dimohon 3). Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat. 67

66. c. koperasi setempat : 1). Surat permohonan 2). Nomor pokok wajib pajak 3). Akte pendirian koperasiyang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 4). Komoditas tambang yang dimohon 5). Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat. 19. Persyaratan teknis : a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (HP) untuk 1(satu) IPR c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. 20. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat. 68

67. 69 1. Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR 2. Bupati/walikota menyusun rencana penetapan wilayah didalam WP menjadi WPR berdasarkan potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara. 3. Penetapan WPR dengan kriteria tertentu. 4. WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD kab/kota. 5. Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur. 6. Penetapan WPR didahului dengan pengumuman rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka, dan penyusunan dokumen lingkungan oleh bupati/walikota 7. WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WUP & WPN serta merupakan Kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang

68. 70 a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau tepi dengan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer dengan kedalaman maksimal 25 m; c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba; d. luas maksimal pertambangan rakyat adalah 25 Ha; e. menyebutkan jenis komoditi yang akan ditambang; dan/atau f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 th.

69. KEWENANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah b. Pemberian IUP dan IPT, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil ; c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada wilayah Kab/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil ; d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi minerba sesuai kewenangannya; e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan 71 batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah kabupaten/kota; g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan h. Pengembangan & peningkatan nilai tambah kegiatan uasha pertambangan secara optimal

70. KEWENANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA i. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 72 penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur; j. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta eksplor kepada Menteri dan Gubernur; k. Pembinaan dan pengawasan teradap reklamasi dan pasca tambang; dan l. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

71. IV. IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah dimaksud dalam rangka pemberdayaan daerah. IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. IUPK diberikan setelah diperoleh WIUPK yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (satua) atau beberapa IUPK. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swaata. IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swaata. Pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUPK, kecuali pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUPK. 73

72. IUPK diberikan melalui tahapan : a. pemberian WIUPK b. pemberian IUPK A. PEMBERIAN WIUPK Pemberian WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan / atau batubara. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta oleh Menteri. Menteri dalam memberikan WIUPK harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD dengan cara prioritas. Dalam hal peminat hanya ada 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar biaya kompensasi data informasi. Dalam hal peminat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD, WIUPK diberikan dengan cara lelang. 74

73. Pemenang lelang dikenai kewajiban membayar biaya kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada bdan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan mineral atau batubara dengan cara lelang. 1. TATA CARA PEMBERIAN PRIORITAS WIUPK MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 1). BUMN dan BUMD yang telah mendapatkan WIUPK wajib mengajukan permohonan IUPK mineral logam atau batubara kepada Menteri. 2). Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Menteri memberikan IUPK kepada BUMN atau BUMD setelah memenuhi persyaratan. 75

74. 2. TATA CARA LELANG WIUPK MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 1). Sebelum dilakukan pelangan WIUPK mineral logam atau batubara, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang. 2). Dalam pelaksanaan pelelangan WIUPK, Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau batubara. 3). Anggota panitia lelang WIUPK berjumlah gasal yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral atau batubara. 4). Tugas dan wewenang panitia lelang WIUPK mineral logam dan batubara: a). penyiapan lelang WIUPK b). penyiapan dokumen lelang WIUPK c). penyusunan jadwal lelang WIUPK d). pengumuman waktu pelaksanaan lelang WIUPK e). melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUPK hanya 1 (satu) f). penilaian kualifikasi peserta lelang WIUPK g). melakukan evaluasi terhadap penwaran yang masuk h). pelaksanaan lelang WIUPK i). pembuatan berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUPK. 76

75. 5). Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUPK harus memenuhi persyaratan : a). Administrasi b). Teknis c). Finansial. 6). Persyaratan administrasi meliputi : a). Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang b). Profil badan usaha c). Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang d). Nomor pokok wajib pajak. 7). Persyaratan teknis meliputi : a). Pengalaman badan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan b). Mempunyai paling sedikit 1 (satu) tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun c). Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. 77

76. 8). Persyaratan finansial meliputi : a). Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik b). Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUPK yang telah berakhir c). Pernyataan bersedia membayar nilai sesuai surat penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman lelang. B. PEMBERIAN IUPK IUPK diberikan oleh Menteri kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta setelah mendapatkan WIUPK. IUPK terdiri atas : a. IUPK Eksplorasi terdiri atas mineral logam atau batubara b. IUPK Operasi Produksi terdirir atas mineral logam atau batubara. 78

77. Persyaratan IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi harus memenuhi : a. sdministratif b. teknis c. lingkungan d. finansial. a. Persyaratan administratif (1). Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan BUMN atau BUMD yang diberikan berdasarkan prioritas : (a). Surat permohonan (b). Profil badan usaha (c). Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (d). Nomor pokok wajib pajak (e). Susunan direksi dan daftar pemegang saham (f). Surat keterangan domosili. 79

78. (2). Untuk IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara yang diajukan oleh pemenang lelang WIUPK : (a). Surat permohonan (b). Susunan direksi dan daftar pemegang saham (c). Surat keterangan domisili. b. Persyaratan teknis meliputi : (1). Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun (2). Mempunyai paling sedikit 1(satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan / atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun (3). Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 1 (satu) tahun. c. Persyaratan lingkingan meliputi : (1). Untuk IUPK Eksplorasi meliputi pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2). Untuk IUPK Opedrasi Produksi meliputi : (a). Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (b). Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 80

79. d. Persyaratan finansial meliputi : (1). IUPK Eksplorasi meliputi : (a). Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi (b). Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi atau sesuai dengan surat penawaran. (2). IUPK Operasi Produksi meliputi : (a). Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (b). Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir. 1. TATA CARA PENERBITAN IUPK EKSPLORASI MINERAL LOGAM DAN BATUBARA 1). BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUPK. 81

80. 2). Apabila BUMN atau BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau pemenang lelang WIUPK dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan ermohonan IUPK, dianggap mengundurkan diri 3). Dalam hal pemenang lelang WIUPK telah dianggap mengundurkan diri, WIUPK ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama. 4). Menteri melakukan lelang ulang WIUPK apabila peserta lelang tidak ada yang berminat. 5). Pemegang IUPK Ekspl,orasi atau pemegang IUPK Operasi Produksi, dapat mengajukan perm

Add a comment

Related pages

3.materi hukum perburuhan - Documents

Hukum Perburuhan PERUBAHAN HUKUM PRIVAT KE HUKUM PUBLIK (STUDI HUKUM PERBURUHAN) Abad ke 19 merupakan tonggak penting bagi ciptaan-ciptaan besar dalam ...
Read more

situs aku: MATERI HUKUM TENAGA KERJA

• Hukum Perburuhan hrs dikaji dalam perspektif yang lengkap, yaitu ... MAKALAH (3) MATERI (2) Mengenai Saya. asep triono Lihat profil lengkapku. Pengikut.
Read more

MAKALAH HUKUM PERBURUHAN - Documents

3.materi hukum perburuhan 1. HUKUM PERTAMBANGANSUDIRMAN Ir., MTSTTNas Yogyakarta 2. 2REGULASI DI BIDANG PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA1.
Read more

HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN ...

HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA copyright by Elok Hikmawati 1.
Read more

Materi Pkn Sistem Hukum Dan Peradilan Internasional ...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan - Dalam hukum perburuhan atau hukum ... Martha GiovaniAnggasta Paramita @marthagiotita 3. materi pkn sistem hukum ...
Read more

Satuan Acara Pengajaran Universitas Indonesia

Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Hukum Perburuhan 1. Dasar hukum keberadaan/pelaksanaan kegiatan Perburuhan 2.
Read more