2.vina serevina lukman hidayatullah

50 %
50 %
Information about 2.vina serevina lukman hidayatullah

Published on March 13, 2014

Author: vinaserevina

Source: slideshare.net

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 1 EVALUASI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA MASALAH DAN PEMBAHASANNYA MENGENAI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMEN NO. 20 TAHUN 2007 DOSEN : Dr.Ir. Vina Serevina Mahasiswa S2 : Lukman Hidayatullah 7836130839 PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2014

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 2 BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Ada beberapa masalah yang sementara waktu ini dapat teramati dilapangan, walau hanya beberapa saja yang dipaparkan disini, hal ini perlu ditangani secara serius dalam evaluasi pembelajaran di sekolah. Menurut Safari (2003) Pertama adalah pengembangan system ujian, dimana bahwasannya penyelenggaraan ujian disekolah sepertinya hanya menjadi kegiatan musiman dengan hasil yang diragukan. Kedua adalah bahwa nilai siswa yang diperoleh dari seorang guru tidak dapat diperbandingkan dengan nilai yang diperoleh guru lain, apalagi bila membandingkan dengan guru dari berbagai sekolah. Tentu saja sulit untuk menafsirkan apapun yang diperoleh dalam situasi seperti ini. Ketiga adalah perbedaan kemampuan siswa yang dilatar belakangi perbedaan daya dukung akan menunjukan hasil belajar yang berbeda. Keempat adalah orientasi pengajar yang salah menyikapi system penilaian. Kelima adalah pergeseran nilai moral pengajar dalam nuansa keterpaksaan, sehingga tidak dapat menentukan sikap pendidikan dalam keputusan penilaian. Keenam adalah rekayasa penilaian secara menyuluh didunia pendidikan dasar, karena untuk menyelamatkan peserta didik, agar lulus ujian Nasional. Ketujuh adalah kebocoran jawaban, baik disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh oknum yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sehingga berpengaruh pada keresahan dan ketidak sahihan dalam penilaian. Kedelapan adalah kecerobohan pendidik dengan memberikan jawaban UN pada saat UN berlangsung, hal ini sangat berpengaruh besar pembentukan mindset pada siswa, sehingga kewibawaan pendidikan menjadi ruksak karenanya. Dari permasalahan di atas yang penulis paparkan, bila ditinjau dari tujuan pendidikan Nasional dan Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, sangatlah bertolak belakang, dimana tujuan pemerintah memajukan mutu Pendidikan Nasional tidak sejalan dengan pelaksanaan dilapangan. Bila dilihat dari poin – poin utama dari Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, ada 7 poin yang dipaparkan, diantaranya : 1. Pengertian 2. Prinsip Penilaian 3. Teknik dan Instrumen Penilaian 4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 5. Penilaian oleh Pendidik 6. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 3 7. Penilaian oleh Pemerintah Dari ketujuh ruang lingkup di atas yang mengatur pelaksanaan kendali mutu hasil pendidikan Nasional, tentunya sudah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Namun telah dipaprkan sebelumnya di atas ada beberapa penyimpangan dalam pelaksanaannya,bahkan tanpa disadari, akan menghancurkan pendidikan di Indonesia. B. PERUMUSAN MASALAH Dari berbagai permasalahan di atas yang berkaitan dengan implementasi Permandiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, mana kiranya poin – poin yang teramati terjadinya ketidaksesuaian dengan harapan yang termaktub dalam poin tersebut, perlu dipaparkan fakta dan argumentasinya. Agar hal ini tidak menjadi kesalahan dalam pengamatan, penting sekali untuk menyertakan bukti catatan dari beberapa media, dan dengan uraian pengalaman pribadi penulis sebagai pengajar di Sekolah. ( Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan , 2010 , Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional ). C. BATASAN MASALAH Batasan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah poin ke 6 dan ke 7 dari Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentan Standar Penilain Pendidikan Nasional, yang mana poin – poin tersebut adalah sebagai berikut : a) Point 6: Penilaian oleh Satuan Pendidikan b) Point 7: Penilaian oleh Pemerintah D. TUJUAN Tujuan dari penyusunan Makalah ini terutama untuk memenuhi tugas Mata kuliah Sistem Penilaian pada Perkuliahan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta yang dibimbing oleh ibu Dr. Ir. Vina Serevina selaku dosen pengajar Mata Kuliah Sistem Penilaian. Dan selanjutnya, diharapkan menjadi sumbang saran dari penulis sebagai guru pengajar SMA di daerah yang sekaligus melihat secara langsung kejadian dilapangan tentang masalah pelaksanaan system penilaian yang dianggap penulis terjadi penyimpangan, dalam hal ini

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 4 perlu dicatat bahwasannya bukan maksud kesalahan dari tujuan Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, tetapi kekeliruan dalam pelaksanaannya. ( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ). Kekeliruan itu tentunya, didorong oleh keterpakasaan, yang merupakan kesalahan patal tetapi dilakukan dengan argumentasi kebenaran, yang dipandang menjadi tindakan itu benar dan baik, namun telah mengancam keterpurukan pendidikan di Indonesia, contohnya memberikan jawaban UN pada saat pelaksanaan UN berlangsung dengan tujuan menolong peserta didik lulus dari UN. Sehingga berangkat dari keterpaksaan ini, diharapkan menjadi masukan terhadap pemerintah untuk mengamati kembali undang – undang system penilaian, yang dapat mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan juga tidak menghantui peserta didik dengan momok kelulusan dalam UN, tetapi dengan tidak mengurangi reward daya juang peserta didik, artinya pengukuran mutu pendidikan di Indonesia harus terus dilakukan oleh semua unsur pendidik, terutama pemerintah sebagai penanggung jawab penilaian hasil belajar pendidikan secara Nasional, dengan kata lain UN harus tetap diadakan tetapi system penilaian yang perlu untuk dikaji ulang. E. MANFAAT Manfaat yang diharapkan dari isi Makalah ini yaitu untuk meninjau pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional, sejauh mana hasil yang terjadi dilapangan dan apa saja kendala yang terjadi, adakah kesesuaian ataukah sebaliknya.

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 5 Bahkan dengan digalinya unsur – unsur permasalahan dalam implementasi Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian tersebut di atas, kita dapat menganalisis dan mengevaluasi sehingga dapat dijadikan tinjauan, pertimbangan dan penentuan pengambil keputusan untuk revisi atau pembentukan Perundangan baru dimasa mendatang, agar arah proses dan sistemnya lebih baik.

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 6 BAB II KAJIAN DAN TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan dipaparkan hal lain yang berbeda dari Makalah seperti biasanya, tidak dalam bentuk bedah pustaka, tetapi akan menyajika konten dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang selanjutnya akan dibahas dibab 3 . Naskah Permendiknas ini dikutif dari Kabag Hukum 1 Kementrian Pendidikan Nasional yang dicatat pada format pdf tertanggal 10 Agustus 2007, sebagai berikut : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 7 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN. Pasal 1 (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. (2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 8 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2007 TANGGAL 11 JUNI 2007 STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN A. Pengertian 1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 4. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. 5. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. 6. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. 7. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. 8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 9 Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah. 9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. 10. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. B. Prinsip Penilaian Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2.objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3.adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4.terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5.terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 10 6.menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7.sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8.beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9.akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. C. Teknik dan Instrumen Penilaian 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. 3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran. 4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek. 5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. 6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 11 D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. 2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. 4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/madrasah untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. 5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. 6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah. 7. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi- kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 12 9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan. 10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan. 11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah. 12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. 13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar. 14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN. 15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait. 16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 13 E. Penilaian oleh Pendidik Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. 2.mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3.mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4.melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. 5.mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 6.mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik. 7.memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 9. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 14 F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. 2.mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 3.menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik. 4.menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik. 5.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. 6.menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah. 7.menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 8.melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan. 9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 15 10.menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran. b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. c. lulus ujian sekolah/madrasah. d. lulus UN. 11.menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. 12.menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN. G. Penilaian oleh Pemerintah 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan. 4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 16 5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 17 BAB III PEMBAHASAN MASALAH Pada Bab 3 ( tiga ) ini akan dibahas tentang poin yang menjadi sorotan utama, sebagaimana telah dibatasi pada pembatasan masalah, yaitu poin F dan G dari LAMPIRAN PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN NASIONAL, dan permasalahan – permasalahan dilapangan yang terjadi berkenaan dengan poin tersebut di atas. I. Cuplikan uraian Poin F dan G Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Sebuah catatan bahwasannya dibawah ini akan dipaparkan beberapa sub uraian dari poin F dan G yang dalam implementasinya terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang diharapkan Peraturan Perundangan No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional, diantaranya : F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan 1.menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. 9.melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. G. Penilaian oleh Pemerintah 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 18 II. Pembahasan Masalah Terkait di Lapangan F. 1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik. Permasalahan dan saran solusi : Dengan penentuan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran masing – masing disetiap sekolah, sebagaimana yang diamanatkan oleh point F.1 Permendiknas No. 20 Tahun 2007, bertujuan untuk menentukan tolak ukur pencapaian hasil belajar ditiap semester. Namun dalam pelaksanaannya, ada kekeliruandilapangan yang terjadi, diantaranya : 1. Ketercapaian KKM seakan – akan dipaksakan 2. Ada beberapa oknum guru yang memampatkan siswa yang remedial , dengan sangsi dan tugas yang tidak sesuai. F. 9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Permasalahan dan saran solusi : Data nila siswa yang dilaporkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota bersumber dari akumulasi nilai rapot siswa dari semester 3, 4 dan 5 . Dilapangan ditemukan ketidaksesuaian dalam tujuan dan pelaksanaannya, diantaranya :Dengan ketentuan kelulusan UN 40 % dari nilai akumulasi semester 3,4 dan 5 yang diberikan oleh guru, dan 60 % dari nilai UN. Maka terjadi Mark Up nilai oleh guru. G. 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 19 Permasalahan dan saran solusi : Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sangatlah penting sekali dalam arti kata UN tidak boleh dihapus, perlu sekali dievaluasi dan dicari temukan system yang lebih baik, dan perlu dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,namun penentuan kelulusan dengan hanya mata pelajaran tertentu, ini perlu dikaji ulang. G. 2.UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Permasalahan dan saran solusi : Dilapangan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang diharapkan standar penilaian pendidikan Nasional yang mengatur tentang mutu pendidikan di Indonesia, mutu pendidikan akan menunjukan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan di negeri ini. Namun kenyataannya banyak kecurangan dan kebocoran soal yang dilakukan oleh pendidik tentunya, karena pendidiklah yang berinteraksi secara langsung dengan siswa. Disertakan disini, beberapa temuan factual dari sorotan media masa, sebagai berikut : KEBOCORAN SOAL DAN KASUS SISWA MENCONTEK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya pengaduan bocornya kunci jawaban ujian nasional di sebagian daerah di Jawa Timur."Jadi terkait isu kebocoran yang ramai, tim kementerian sudah turun untuk melakukan verifikasi. Siang ini saya juga akan 'video conference' dengan yang ada di Jatim untuk memastikan cerita bocornya itu. Kesimpulan sampai saat ini apa yang beredar di sejumlah HP (handphone-red) itu tidak benar. Oleh karena itu siang, jam 14.00 atau jam 15.00 kami akan meng-'clearkan' hal itu kembali," kata Mendikbud di Kompleks Istana Presiden, Selasa (17/4). ( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013,Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google ). Menjawab pertanyaan adanya indikasi kebocoran soal dari jumlah lembar soal atau jawaban yang kurang, Mendikbud mengatakan kekurangan lembar jawaban atau soal bisa saja terjadi meski sudah disiapkan sebelumnya."Kalau toh ada lembaran atau soal yang kurang itu sangat dimungkinkan meskipun sudah dipersiapkan dengan baik asalkan yang pertama ada jalan keluarnya.Oleh karena itu, misalnya di SMA 39, atau SMA manapun, kalau ada kekurangan maka jalan keluarnya ada. Yang penting kalau dia kekurangan 10

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 20 menit bisa diberikan waktu khusus, yang penting yang penting sianak tidak dirugikan, paparnya ! Mengenai adanya sekolah yang menggunakan CCTV untuk pengawasan selama ujian nasional, Mendikbud menilai hal itu wajar dalam rangka memanfaatkan perkembangan teknologi."CCTV dimana-mana ada, intinya ingin manfaatkan teknologi. Itu biasa saja,kenapa menjadi stress, katanya ! Ia menambahkan, "Jadi CCTV untuk pengamanan, proses belajar itu biasa saja. Jadi pemanfaatan teknologi untuk pengamanan itu sesuatu yg biasa saja." Sebelumnya seperti diberitakan ANTARA di Jawa Timur, Data Humas Kemendikbud mencatat pengaduan dari masyarakat atas isu kebocoran soal UN pada hari pertama (16/4) mencapai 27 kasus, isu kecurangan mencapai 54 kasus, dan beredarnya kunci jawaban 20 kasus. Selain itu, ada juga laporan soal tertukar sebanyak dua kasus. Total pengaduan 254 kasus. Laporan itu antara lain beredarnya kunci jawaban lewat modus SMS di Jombang dan Jember (Jawa Timur), Temanggung dan Demak (Jawa Tengah) serta Kendari (Sulawesi Tenggara). Di Jombang, kunci jawaban Bahasa Indonesia itu langsung dicek Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang dengan menghadirkan sejumlah guru Bahasa Indonesia,ternyata 75 % jawabannya benar. Selain itu, ada pula pelajar yang ketahuan mencontek dan guru memberitahukan jawaban soal kepada anak didiknya.Kasus itu terjadi di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.(Ant). ( TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google )

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 21 G. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP. Permasalahan dan saran solusi : Banyak sekali pemberitaan oleh media masa maupun elektronik, yang menginformasikan kejadian, yang terjadi pada peserta UN yang tidak lulus setelah menerima pengumuman hasil UN. Ada yang stress, ada juga yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang konyol, karena sebuah alasan berat menanggung malu karena tidak lulus UN. Dengan hal demikian, perlu kiranya untuk menguji ulang Perundangan ini, dengan tidak mengurangi mutu pendidikan di Indonesia. ( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ).

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 22 BAB IV KESIMPULAN Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Nasional merupakan perundangan yang menjadi sandaran hukum, dan peraturantentang pengendalian mutu hasil pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Isi Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional, merupakan prosedur rangkaian proses penilaian hasil belajar peserta didik dari tahap ulangan harian sampai Ujian Nasional. Tujuan dan fungsi Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian, sangatlah penting sekali, walau ada beberapa poin yang perlu argumentasi dan perlu dilakukan kaji ulang, agar terjadi keselarasan antara tujuan dan pelaksanaannya, dan dapat mengikat semua komponen, sebagaimana fungsi perundangan yang semestinya. ( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ) Ada hal – hal yang terjadi ketidaksesuaian dilapangan, yang merupakan penyelewengan dari pelaku dan pelaksana Permendiknas RI No. 20 tahun 2007 tersebut di atas, penyelewengan tesebut merupakan konsekuensi efek dari peraturan perundangan tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu penentuan prosentasi nilai 40 % dari nilai sekolah dan 60 % dari hasil UN, yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak menujukan kebenaran prinsif penilaian yang dilakukan. Begitu juga dengan ketentuan hasil UN yang menjadi patokan kelulusan, hal ini yang menjadi dorongan penyelewengan tehadap prinsif penilaian, demikian perlu kiranya pengkajian lebih mendalam, dengan meninjau fakta di lapangan.

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 23 BAB V SARAN – SARAN Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya penilaian hasil belajar secara Nasional sangat perlu dilakukan oleh pemerintah, hal ini untuk mengetahui mutu dan keberhasilan pendidikan di Indonesia, dengan demikian tidak ada alasan untuk menghapus atau menghilangkan UN. Namun dalam pelaksanaannya perlu dipelajari sebuah system yang proporsional, yang dapat mengikat dan menggiring mutu pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik. Sebuah perundangan tidak akan terlepas pengkajian ulang dan evaluasi, bila tidak dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi, baik penyempurnaan atau perubahan, maka akan terjadi kemunduran atau kehancuran dari sebuah tujuan. Dengan demikian, sebatas saran dari penulis, penulis memaparkan saran – saran yang berkaitan dengan uraian standar penilaian pada point F dan G dari isi Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, diantaranya : ( Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ) 1. KKM masih perlu tetap diberlakukan 2. System Pelaporan nilai 40 % dari penilaian sekolah perlu ditiadakan, karena selalu terjadi Murk Up nilai, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsif penilaian yang diamanati Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007. 3. Patokan UN sebagai penentu kelulusan, perlu dicarikan solusinya, misalkan dengan merubah system tahapan kelas dan penjurusan, yang jelasnya sebagai berikut : 1) Siswa SD seperti biasa, masa belajar 6 tahun dengan patokan nilai Ujian Nasional Murni ( UNM ). 2) Siswa SMP seperti biasa, masa belajar 3 tahun dengan materi pelajaran umum, dan patokan nilai Ujian Nasional Murni ( UNM ).

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 24 3) Siswa SMA dijuruskan di kelas X, dan masa belajar hanya 2 tahun, dimasa inilah diberlakukan penentuan kelulusan seperti UN yang benar-benar dikontrol ketat , dan jika tidak lulus di tahun ke-2 ini, siswa diberikan kesempatan dengan mengikuti kelas kembali selama satu tahun dengan program kurikulum yang telah ditentukan, jadi tetap sama masanya 3 tahun ( jika untuk siswa yang tidak lulus di tahun ke-2). Dan perlu kiranya diberikan reward untuk siswa yang dapat lulus UN di tahun ke-2. Demikian kiranya hanya sebuah saran, dan mohon kiranya untuk dimaklum atas keterbatasan dan kekeliruan saran dari penulis.

TUGAS EVALUASI PENDIDIKAN – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 25 DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan( 2010 ), Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Kementrian Pendidikan Nasional. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Safari ( 2003 ), Evaluasi Pembelajaran, Program Guru Bantu Direktorat Tenaga Kependidikan TVOne News, Tanggal 26 Desember 2013, Kebocoran soal dan kasus siswa mencontek, google

Add a comment

Related presentations

Related pages

2.vina serevina lukman hidayatullah - Documents

2.vina serevina lukman hidayatullah 1. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : Ibu Dr. Ir. Vina Serevina selaku Dosen ...
Read more

2.vina serevina lukman hidayatullah - Documents

1. I would like to say thank you to my lecturer : Dr. Ir. Vina Serevina as Assesment and Evaluation Lecturer State University of Jakarta Student : Lukman ...
Read more

Jurnal Moneter-Mohammad Lukman Hakim (1111084000005 ...

2.vina serevina lukman hidayatullah 1. I would like to say thank you to my lecturer : Dr. Ir. Vina Serevina as Assesment and Evaluation Lecturer State ...
Read more

Evaluasi Pendidikan UTS Fitri Savitri Vina - YouTube

... Dr. Ir. Vina serevina Mahasiswa: ... Evaluasi Pendidikan UTS Lukman Hidayatullah Vina - Duration: ... Lukman SMKN 2 KOTA SERANG 54 views. 4:00
Read more

Matriks Ruang - Bidang Kajian Pendidikan Fisika

Aristin Raras, Vina Serevina, Anggara Budi Susila ... Lukman Hidayatullah PET-016 Pengaruh Pembelajaran Berbasis Proyek Pembuatan Teleskop
Read more

pengumuman ukdi 2014.pdf - es.scribd.com

Yuditya Dwi Cahya Lukman 22902901276 Universitas J ... Ruth Serevina 22900800282 ... Myhammad Syarif Hidayatullah 22901300422 Universitas ...
Read more

Evaluasi Pendidikan UTS Roni Jarlis - Vina Serevina - YouTube

Evaluasi Pendidikan UTS Roni Jarlis ... Evaluasi Pendidikan UTS Lukman Hidayatullah Vina ... Fisika_UTS_Aris Santoso_Vina Serevina ...
Read more