advertisement

16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes

54 %
46 %
advertisement
Information about 16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
Education

Published on March 3, 2014

Author: wincibal

Source: slideshare.net

advertisement

KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003 i

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/PESANTREN 1. KODE JUKNIS : 16-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/ PESANTREN 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren; b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren. 4. SASARAN : 83 (delapan puluh tiga) Paket 5. TOTAL NILAI BANTUAN : 6. PEMANFAATAN DANA : Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). a. Pengembangan/Pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; dan/atau b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi. 7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN 8. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK. : a. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi pengembangan; b. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs; ii

c. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; d. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama; e. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas minimal 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang; f. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK; g. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 96 siswa; h. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama Komunitas; 9. JADUAL KEGIATAN : NO 1. 2. 3. 4. KEGIATAN 6. 7. Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksanaan 9. Laporan 30 % 10. 11. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir 5. WAKTU PELAKSANAAN (2014) s.d. Mei s.d. Mei s.d. Juni s.d. Juli s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 210 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah s.d. Nopember Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan iii

10. LAYANAN INFORMASI : kondisi. Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i DESKRIPSI ............................................................................................ ii DAFTAR ISI ........................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................. 1 B. Tujuan ............................................................................................ 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 2 D. Sasaran ........................................................................................... 3 E. Hasil yang diharapkan ...................................................................... 3 F. Total Nilai Bantuan ........................................................................... 3 G. Karakteristik Program Bantuan ......................................................... 3 H. Jadwal Kegiatan ............................................................................... 4 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ......................... 5 A. Organisasi ....................................................................................... 5 B. Tugas dan Tanggungjawab............................................................... 5 1. Direktorat Pembinaan SMK .......................................................... 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................ 6 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................ 6 4. SMK ........................................................................................... 6 5. Komite Sekolah ........................................................................... 7 BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................... 8 A. Persyaratan Penerima Bantuan ........................................................ 8 B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima Bantuan................... 8 C. Bimbingan Teknis............................................................................. 9 D. Penyaluran Dana ........................................................................... 10 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ..................................................................................................11 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 11 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ......................................... 11 BAB V PELAPORAN..............................................................................12 BAB VI PENUTUP ................................................................................14 LAMPIRAN .......................................................................................... 15 v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana Bantuan Pengembangan SMK berbasis Komunitas/Pesantren sebanyak 83 (delapan puluh tiga) paket. Selain untuk mendukung program PMU, program pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren dimaksudkan untuk memperkuat pendidikan karakter guna membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Melalui penguatan pendidikan karakter diharapkan dapat terwujud kualitas generasi muda bangsa yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Keinginan dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan pendidikan, budaya dan karakter bangsa menjadikan pendidikan karakter merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berkenaan dengan kebijakan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMK sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun anggaran 2014 tetap meneruskan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren. B. Tujuan Mendukung pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren untuk menjadi model penyelenggaraan pendidikan SMK yang berbasis karakter, dengan fokus pada: 1. Mendukung Program peningkatan akses, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan kesempatan belajar di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren; 2. Mendukung Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren. 1

C. Dasar Hukum dan Kebijakan Dasar hukum pemberian program bantuan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014; 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal 2

Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya. D. Sasaran Sasaran bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren pada APBN tahun anggaran 2014 adalah 83 (delapan puluh tiga) Paket. E. Hasil yang diharapkan Tercapainya pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren pada tahun anggaran 2014 sebanyak 83 paket. F. Total Nilai Bantuan Total Nilai bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren Tahun anggaran 2014 adalah Rp. 62.753.727.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). G. Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya); 2. Bantuan ini harus dikelola dengan, menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance); 3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun; 4. Bantuan dana ini untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana SMK berbasis komunitas/pesantren untuk mencapai standar nasional pendidikan 5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. 3

H. Jadual Kegiatan NO KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 6. 7. Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksanaan 9. Laporan 30 % 10. 11. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir 5. WAKTU PELAKSANAAN (2014) s.d. s.d. s.d. s.d. Mei Mei Juni Juli s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 210 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah s.d. Nopember Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Komite Sekolah. B. Tugas Dan Tanggung Jawab Setiap unsur yang terlibat dalam Pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan; d. Menetapkan penerima dana bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; f. Mengatur tata cara penyaluran dana; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren (apabila dipandang perlu); h. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan SMK berbasis komunitas/ pesantren; i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling); j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling). 5

2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke institusi SMK yang terkait; b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan/atau mengusulkan bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; d. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren sesuai dengan ketentuan; e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren dari sekolah; f. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program; g. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling). 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menyetujui usulan/proposal dari sekolah; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya; c. Mengetahui dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan; d. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; e. Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan SMK berbasis komunitas/ pesantren dari Kepala Sekolah ke Yayasan. 4. SMK a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuhada-kurang/ lebih) sarana dan prasarana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; b. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren berkewajiban: 1) Menyusun proposal Bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK; 6

c. 2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren untuk Pekerjaan Konstruks dan Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan Peralatan/Perabot/ULP. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren berkewajiban: 1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana; 2) Menandatangani Pakta Integritas; 3) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 4) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan; 5) Melaksanakan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya; 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi; 7) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi SMK Negeri) dan yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan. 5. Komite Sekolah Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan. 7

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA A. Persyaratan Penerima Bantuan 1. Mengajukan proposal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi pengembangan; 2. Memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan penyelenggara SMK ybs; 3. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; 4. Memiliki ijin operasional pondok pesantren dari Kementerian Agama; 5. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri dengan luas minimal 5.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/ SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang; 6. Memiliki site plan atau sketsa pengembangan SMK; 7. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki jumlah siswa minimal 96 siswa; 8. Memiliki siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama Komunitas. B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan adalah sebagai berikut : 1. SMK mengajukan proposal bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi ke alamat dibawah ini: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima proposal bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren yang diajukan oleh SMK; 8

3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi proposal dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi; 4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren; 5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi; 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan Teknis kepada calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren tersebut kepada SMK penerima yang berada diwilayah binaannya; 7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; 8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan; 9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan. C. Bimbingan Teknis Calon penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penyampaian materi pokok: a. Strategi dalam rangka pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren; b. Pedoman Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang pembelajaran; c. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD); d. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan; e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi dan teknis; 3. Pembuatan Rencana Penggunaan Dana (RPD); 4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ; 5. Penandatanganan Pakta Integritas; 6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 9

D. Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK; 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur; 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur; e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 10

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Dana 1. Penggunaan dana Bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren dipergunakan antara lain untuk: a. Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran Teori/ Ruang Praktik Siswa beserta perabotnya; dan/atau b. Pembangunan/ rehabilitasi asrama; dan/atau c. Pengadaan Peralatan Praktik; dan/atau d. Biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi. 2. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 3. Apabila terjadi perubahan pekerjaan/perpindahan lokasi sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala SMK harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; 4. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren sampai dapat difungsikan untuk kegiatan pembelajaran. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan; 2. Sekolah melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Propinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan; 3. Dana bantuan pembangunan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening sekolah; 4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. 11

BAB V PELAPORAN Laporan pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses kegiatan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan terdiri dari: A. Laporan awal Laporan awal meliputi: 1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK, dengan dilampiri rekening koran; 2) Jadual pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah dan/atau Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan/ULP. B. Laporan 30 % Laporan 30 % disampaikan paling lambat 120 hari kalender setelah dana diterima di rekening Sekolah. C. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan berikut: 1. Narasi hasil pelaksanaan pengembangan komunitas/ pesantren; 2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi: a. Kas Umum; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas; c. Rekap Penggunaan Dana: 1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan); 2) Biaya pengadaan perabot praktik; 3) Biaya Perencanaan, pengawasan pengelolaan. 4) Biaya pengadaan peralatan d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak. 3. Dokumen teknis pembangunan antara lain: a. Jadual pelaksanaan pekerjaan; 12 dokumen sebagai SMK berbasis pendamping (jika dan administrasi

b. Gambar rencana bangunan terdiri dari : 1) Tata letak bangunan (Site Plan); 2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan; 3) Gambar Detail Pondasi; 4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof; 5) Gambar Detail Kuda-Kuda; 6) Gambar Detail Pintu dan Jendela; 7) Gambar Rencana Plafon jika diperlukan; 8) Gambar Rencana Lantai; 9) Gambar Instalasi Penerangan dan instalasi tenaga; 10) Gambar Instalasi pembuangan air bersih dan air kotor; 11) Gambar tata letak perabot praktik. 4. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%; 5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota; 6. Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0% - 100%, foto peralatan, foto perabot (cetak foto berwarna); 7. Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan. Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan 4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net 13

BAB VI PENUTUP Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014. Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada usulan. Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program bantuan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren, Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. 14

LAMPIRAN 15

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PROPOSAL BANTUAN PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/ PESANTREN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014 16

Lampiran SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/PESANTREN TAHUN 2014 Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam evaluasi maka proposal minimal dapat disusun dengan sistematika seperti berikut ini : 1. Bagian Depan; meliputi : • Halaman sampul • Halaman Identitas Sekolah; • Halaman Pengesahan; • Halaman Kata Pengantar; • Halaman Daftar Isi. 2. Bagian Isi; meliputi : Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi dan Misi C. Tujuan D. Sasaran Bab II POTENSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH A. Potensi dan Kelemahan Internal B. Potensi dan tantangan Eksternal C. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan D. Paket Keahlian yang dikembangkan Bab III RENCANA PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN Pengembangan/Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bab IV SUMBER PENDANAAN A. Dana Bantuan dari APBN melalui Direktorat Pembinaan SMK. B. Dana Pendamping (apabila tersedia) Bab V PENUTUP 17

LAM P I RAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Profil sekolah Fotokopi ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Fotokopi ijin operasional Pondok Pesantren dari kementerian Agama; Fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah; Fotokopi bukti kepemilikan lahan yang berupa Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli atas nama Yayasan/SMK/ Pondok Pesantren yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah yang dibuat oleh pihak yang berwenang; Siteplan/sketsa SMK; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Data jumlah siswa SMK setiap Paket Keahlian, setiap kelas; Data jumlah siswa SMK yang tinggal di Pondok Pesantren/Asrama Komunitas; Foto lokasi yang akan dikembangkan. 18

[k op surat sek olah] KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK...................... Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT/TIM PENGADAAN PERALATAN PADA PROGRAM PENGEMBANGAN SMK BERBASIS KOMUNITAS/PESANTREN SMK ............. TAHUN ..... Menimbang : Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 1. bahwa salah satu Program Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/ Pesantren adalah pengadaan peralatan; 2. bahwa untuk merealisasikan kegiatan pada butir 1 di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan SMK ..............; 3. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya 19

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya ; 7. Surat perjanjian pemberian bantuan nomor..... tanggal..... M EM UTUSK AN PERTAMA : Menetapkan dan menugaskan nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Pejabat/Tim Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK...........; KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Peralatan adalah sebagai berikut: 1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa; 5. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa, melalui Prakualifikasi/Pascakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk; 7. Menetapkan penyedia Barang/Jasa; 8. Mengumumkan pemenang; 9. Menjawab sanggahan; 10. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 11. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 12. Membuat laporan hasil proses pengadaan Barang/Jasa. 20

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat/Tim Pengadaan harus berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah/Pejabat Pembuat Komitmen. KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai dibebankan pada SMK.......... KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri dangan catatan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas. akibat keputusan ini Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................ 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . . 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 21

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : ............................. Tanggal : ............................. Pejabat /Tim Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK ..................... NO 1. 2. 3. NAMA UNSUR Sekolah/Masyarakat/Instansi lain Sekolah/Masyarakat/Instansi lain Sekolah/Masyarakat/Instansi lain JABATAN DALAM TIM Ketua Sekretaris merangkap anggota Anggota Keterangan: 1. Tim Pengadaan, keanggotaannya minimal 3 dan harus ganjil; 2. Pejabat pengadaan personil/keanggotaannya cukup hanya satu orang. Ditetapkan di Pada tanggal : : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... 22

[k op surat sek olah] KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK...................... Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PENGANGKATAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PENGADAAN PERALATAN SMK ............. Menimbang : 1. 2. 3. Mengingat : Bahwa salah satu Program Pengembangan SMK Di Pondok Pasantren Berbasis Komunitas adalah pengadaan peralatan; Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pada butir 1 di atas dipandang perlu membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK ...........; Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 23

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. M enetapkan : M EM UTUSK AN PERTAMA : Menetapkan dan mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia/Pejabat Penerima hasil pengadaan Peralatan Praktik Siswa SMK...........; KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan peralatan praktik siswa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2. Menerima hasil pengadaan peralatan praktik siswa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. KETIGA : Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan bertanggung jawab kepada Kepala SMK/Pejabat Pembuat Komitmen. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. 24

KELIMA Ditetapkan di : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas. : Pada tanggal : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... 25

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor : ............................. Tanggal : ............................. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Peralatan SMK ..................... NO 1. 2. 3. NAMA UNSUR wakasek sarpras Kepala Program Studi/ Paket Keahlian Guru produktif JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Sekretaris Anggota Ditetapkan di Pada tanggal : : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... 26

[k op surat sek olah] KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK...................... Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PENGANGKATAN TIM PEMBANGUNAN SMK ............. Menimbang : 1. 2. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bahwa salah satu pemanfaatan dana Bantuan pengembangan SMK berbasis komunitas/ pesantren adalah untuk pembangunan prasarana SMK. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren perlu dibentuk Tim Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ........... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 27

8. 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). M EM UTUSK AN Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren seperti nama-nama terlampir. KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren seperti tertuang dalam Juknis antara lain sebagai berikut: 1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi : a. Jadual dan urutan pekerjaan; b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang dan bahan dengan memperhatikan standar kualitas. 2. Membantu sekolah dalam hal : a. Membentuk Tim Pelaksana pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren antara lain kepala tukang, tukang, dan pekerja; b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran; c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan SMK berbasis komunitas/ pesantren dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (antara lain : rekapitulasi penggunaan dana dan pajak) dan teknis (antara lain: gambar site plan, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB)) dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 28

dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.. KETIGA : Tim Pembangunan SMK bertanggung jawab kepada Kepala SMK/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....................... KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya tugas tersebut di atas. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................ 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . . 3. Yang bersangkutan 29

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK : ............................. Nomor : ............................. Tanggal : ............................. Tim Pembangunan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren..................... NO 1. 2. 3. 4. 5. NAMA UNSUR/INSTANSI Sekolah Sekolah Sekolah Masyarakat Masyarakat JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota Anggota Ditetapkan di Pada tanggal : : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... 30

[k op surat sek olah] KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMK...................... Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PENGANGKATAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS PEMBANGUNAN SMK ............. TAHUN...... Menimbang : 1. bahwa salah satu pemanfaatan dana Bantuan Pengembangan SMK berbasis komunitas/pesantren adalah untuk pembangunan prasarana SMK. 2. Mengingat : bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan sekolah perlu dibentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ........... 1. 2. 3. 4. 5. 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 31

7. 8. 9. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). M EM UTUSK AN Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan SMK berbasis Komunitas/Pesantren, seperti nama-nama terlampir. KEDUA : Tim Perencana dan Pengawas SMK berbasis Komunitas/Pesantren mempunyai tugas: 1. Tahap Perencanaan a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan bangunan yang ada; b. Membuat gambar rencana bangunan harus sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang terdiri dari : 1) Tata letak bangunan (Site Plan); 2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan; 3) Gambar Detail Pondasi; 4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof; 5) Gambar Detail Kuda-Kuda; 6) Gambar Detail Pintu dan Jendela; 7) Gambar Rencana Plafon; 8) Gambar Rencana Lantai; 9) Gambar Instalasi Penerangan dan pembuangan air kotor; c. Melakukan survei harga satuan bahan dan upah; d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah kerja); 32

e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan SMK berbasis Komunitas/Pesantren; f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan. 2. Tahap Pengawasan a. Membantu Tim Pembangunan SMK berbasis Komunitas/Pesantren mengarahkan dan membimbing secara periodik kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung; b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima dilokasi; c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan; d. Membantu Tim Pembangunan SMK berbasis Komunitas/Pesantren dalam pelaksanaan pembangunan yang terdiri: 1) Jadual pelaksanaan; 2) Laporan kemajuan pekerjaan (laporan mingguan); 3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dilampiri dengan laporan kemajuan pekerjaan (100%); 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah dan dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi 0% sampai dengan 100%. KETIGA : Tim Perencana dan Pengawas bertanggung jawab kepada kepala SMK/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....................... KEEMPAT : Biaya pelaksanaan 33

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... Tembusan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi................ 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/kota. . . . . . . . . . . . . 3. Yang bersangkutan 34

Lampiran SMK Nomor Tanggal Surat Kepala Sekolah : ............................ : ............................. . : ............................ Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan SMK berbasis komunitas/pesantren NO NAMA 1. 2. 3. 4. 5. ................. ................. ................. ................. ................. UNSUR SPESIALISASI Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat T. Arsitek/T. Sipil* T. Sipil/ Bangunan* T. Mekanikal/Elektrikal* Drafter/Juru Gambar* Pengawas Bangunan * (T. Arsitek/T. Sipil/ Bangunan) Ditetapkan di Pada tanggal : : Kepala Sekolah SMK........................ ............................... NIP......................... 35 JABATA N Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota

KOP SURAT SEKOLAH PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :Kepala SMK……………. Alamat :……………………………… Kab/Kota………………… Provinsi………………….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyatakan sebagai berikut : Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pengembangan SMK Berbasis Komunitas/Pesantren sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Jakarta,..................... Pembuat Pernyataan, Materai 6000 ………………………………… NIP. ………………………… 36

KOP SURAT SEKOLAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat :……………………………… :……………………………… :……………………………… :……………………………… Kab/Kota………………… Provinsi……………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan………………………………… Nomor:………Tanggal……………. dengan nilai sebesar Rp…………………… (………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,………………………………….. Kepala SMK……………………………. Materai 6000 ……………………………………………. NIP……………………………………….. 37

Add a comment

Related presentations

Related pages

16-PS-2014 Bantuan Komunitas Ponpes - Scribd - Read ...

16-PS-2014 Bantuan Komunitas Ponpes. Ratings: (0) | Views: 17 | Likes: 0. Dipublikasikan oleh Boy Doland. bantuan. bantuan. More info: Published by: Boy ...
Read more

KATA PENGANTAR - Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah ...

ii deskripsi program . bantuan pengembangan smk berbasis komunitas/pesantren . 1. kode juknis :
Read more

Program Bantuan Direktorat PSMK 2014 | Komunitas SMK ...

15-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK 16-PS-2014 Bantuan Komunitas Ponpes 17-PS-2014 Bantuan SMK Rujukan 18-PS-2014 Bantuan Papua&Papua Barat
Read more

KATA PENGANTAR

Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan SMK berbasis komunitas/ pesantren; ... 16 3. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi;
Read more

February 2014 | Komunitas SMK Kabupaten Grobogan

15-PS-2014 Bantuan Peralatan Praktik SMK 16-PS-2014 Bantuan Komunitas Ponpes 17-PS-2014 Bantuan SMK Rujukan 18-PS-2014 Bantuan Papua&Papua Barat
Read more

Program Dirjen PSMK 2014 by Uus U. - 4shared

04-ps-2014 bantuan beasiswa program keahlian khusus.pdf. ... 16-ps-2014 bantuan komunitas ponpes.pdf. 365 KB. 02-23-2014. 17-ps-2014 bantuan smk rujukan.pdf.
Read more

17 ps-2014 bantuan smk rujukan - Education

16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes 12 ps-2014 bantuan kolam ikan 20 ps-2014 bantuan peralatan e-pembelajaran 24 ps-2014 bantuan pendampingan kurikulum ...
Read more

Program Direktorat PSMK Tahun 2014

16-PS-2014 Bantuan Komunitas Ponpes. 12. 17-PS-2014 Bantuan SMK Rujukan. 13. 20-PS-2014 Bantuan Peralatan E ... 16. 24-PS-2014 Bantuan Pendampingan Kurikulum.
Read more