advertisement

13 ps-2014 bantuan perhotelan(1)

57 %
43 %
advertisement
Information about 13 ps-2014 bantuan perhotelan(1)
Education

Published on March 3, 2014

Author: wincibal

Source: slideshare.net

advertisement

KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003 i

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 13-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : 3. TUJUAN : BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN a. Mendukung program peningkatan mutu SMK; b. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. 4. SASARAN : 100 Paket 5. TOTAL NILAI BANTUAN : Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah). 6. PEMANFAATAN DANA : a. Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; b. Pengadaan Perabot; c. Perencanaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Administrasi. 7 PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN 8 PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang; b. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan; c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK. : a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Provinsi; b. Membuka/mengembangkan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan; c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 8.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia ii

d. e. f. g. h. i. j. lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa; Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Pembina, Pengurus dan Yayasan. Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan; Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; Memiliki site plan; Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK; Adanya Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK Negeri. 2) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. iii

9 JADUAL KEGIATAN : NO KEGIATAN 1. 6. 7. Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksaan 9. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir 2. 3. 4. 5. 10. WAKTU PELAKSANAAN (2014) s.d. Mei s.d. Mei s.d. Juni s.d. Juli s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah s.d. November Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 10. LAYANAN INFORMASI : Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 12 Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tujuan ......................................................................................... 2 C. Dasar Hukum dan Kebijakan .......................................................... 2 D. Sasaran ........................................................................................ 3 E. Hasil yang Diharapkan ................................................................... 3 F. Nilai Bantuan ................................................................................ 3 G. Karakteristik Program Bantuan ...................................................... 3 H. Jadual Kegiatan ............................................................................ 4 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5 A. Organisasi .................................................................................... 5 B. Tugas dan Tanggungjawab............................................................ 5 1. Direktorat Pembinaan SMK ....................................................... 5 2. Dinas Pendidikan Provinsi ......................................................... 5 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................. 6 4. Sekolah Menengah Kejuruan ..................................................... 6 5. Komite Sekolah ....................................................................... 7 BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 8 A. Persyaratan Penerima .................................................................. 8 B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan ..... 8 C. Bimbingan Teknis.......................................................................... 9 D. Mekanisme Penyaluran Dana ...................................................... 10 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ............................................................................................... 11 A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 11 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 11 BAB V PELAPORAN........................................................................... 12 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15 LAMPIRAN ....................................................................................... 16 v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan bantuan pembangunan ruang praktik perhotelan sebanyak 100 paket. Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah ruang praktik perhotelan di SMK dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia untuk mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana dengan menambah Ruang Praktik Perhotelan dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. Dalam hal pelaksanaannya, dipandang perlu disusun suatu Petunjuk Teknis agar program tersebut memperoleh dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Untuk itu diharapkan rencana program bantuan tersebut akan dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi tercapainya layanan yang optimal bagi SMK yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya peserta didik. 1

B. Tujuan 1. Mendukung program peningkatan mutu SMK; 2. Menambah Ruang Praktik Perhotelan di SMK untuk mendukung pencapaian kompetensi peserta didik dan pendidik. C. Dasar Hukum Dan Kebijakan Dasar hukum pemberian Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014; 2

14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya. D. Sasaran Sasaran Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan melalui APBN 2014 adalah sebanyak 100 Paket. E. Hasil Yang Diharapkan Tercapainya ketersediaan Ruang Praktik Perhotelan sebanyak 100 paket pada SMK. F. Total Nilai Bantuan Total Nilai bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK Tahun anggaran 2014 adalah Rp. 21.861.100.000,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus ribu rupiah). G. Karakteristik Program Bantuan 1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 2. Bantuan ini harus dikelola dengan menganut azas dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance); 3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun; 4. Luas bangunan Ruang Praktik Perhotelan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); 5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. 3

H. NO 1. 2. 3. 4. Jadual Kegiatan WAKTU PELAKSANAAN (2014) KEGIATAN 5. 6. 7. Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksaan 9. 10. s.d. s.d. s.d. s.d. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir Mei Mei Juni Juli s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah s.d. November Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dapat diuraikan sebagai berikut: A. ORGANISASI Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Komite Sekolah. B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Setiap unsur yang terlibat dalam Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan; d. Menetapkan penerima dana bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; f. Mengatur tata cara penyaluran dana; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan (apabila dipandang perlu); h. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling); i. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling); j. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan Ruang Praktik Perhotelan. 2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke institusi SMK yang terkait; b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan /atau mengusulkan bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota; 5

c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; d. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling). e. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai dengan ketentuan; f. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari sekolah; g. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menghimpun usulan kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan dari sekolah; b. Mengusulkan calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan ke Direktorat Pembinaan SMK; c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan untuk SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Ruang Praktik Perhotelan e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara SMK penerima bantuan dengan Direktorat Pembinaan SMK; f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai dengan ketentuan; g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari sekolah; i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan SMK bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. 4. SMK a. Menginformasikan/menyampaikan analisa kebutuhan (butuh-adakurang/ lebih) Ruang Praktik Perhotelan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; b. SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan berkewajiban: 6

1) Menyusun proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis; 2) Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas Ruang Praktik Perhotelan. c. SMK yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan berkewajiban: 1) Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana; 2) Menandatangani Pakta Integritas; 3) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 4) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan; 5) Melaksanakan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 6) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi; 7) Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi SMK Negeri) dan yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan perundangan. 5. Komite Sekolah Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan. 7

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA A. Persyaratan Penerima 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan/ atau Dinas Pendidikan Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan. 2. Membuka/mengembangkan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan; 3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 8.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; 4. Memiliki data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuhada-kurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; 5. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa; 6. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan; 7. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; 8. Memiliki site plan; 9. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK; 10. Adanya Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: a) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan bagi SMK Negeri. b) Mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi membuat dan menyampaikan usulan bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah ke alamat dibawah ini: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 8

u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; 3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi; 4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; 5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota; 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah binaannya. 7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan; 9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan. C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penjelasan materi pokok, yaitu : a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK; b) Strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan/ Standar Sarana dan Prasarana; c) Pedoman Perancangan Tata Letak Bangunan/ Ruang (site plan); d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan. 9

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon penerima bantuan; 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; 4. Penandatanganan Pakta Integritas; 5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. D. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK; 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur; 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur; e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 10

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Dana 6. Dana bantuan digunakan untuk Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan, dengan Luas bangunan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). 7. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan: a. Pembangunan konstruksi Ruang Praktik Perhotelan; b. Pengadaan perabot; c. Biaya Perencanaan, Pengawasan dan Biaya Pengelolaan Administrasi. 8. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 9. Apabila terjadi perubahan pekerjaan/perpindahan lokasi sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; 10. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sampai dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan; 2. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan; 3. Dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah; 4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. 11

BAB V PELAPORAN Laporan pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan terdiri dari: Jenis Laporan : 1. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola, laporan dibuat sebagai berikut : A. Laporan awal Laporan awal meliputi: 1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK, dengan dilampiri rekening koran; 2) Jadual pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan ruang praktik perhotelan mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah B. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Narasi hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; 2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi: a. Kas Umum; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas; c. Rekap Penggunaan Dana: 1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan); 2) Biaya Pengadaan perabot; 3) Biaya Perencanaan, pengawasan dan administrasi pengelolaan. d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak. 3. Dokumen teknis pembangunan antara lain: a. Jadual pelaksanaan pekerjaan; b. Gambar rencana bangunan terdiri dari : 1) Tata letak bangunan (Site Plan); 2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan; 3) Gambar Detail Pondasi; 12

4. 5. 6. 7. 4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof; 5) Gambar Detail Kuda-Kuda; 6) Gambar Detail Pintu dan Jendela; 7) Gambar Rencana Plafon; 8) Gambar Rencana Lantai; 9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga 10) Gambar Instalasi air bersih dan air kotor; Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%; Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala SMK dan Kepala Dinas Pendidikan; Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0% - 100% (cetak foto berwarna); Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan. 2. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia Jasa A. Laporan awal Laporan awal meliputi: 1. Surat pernyataan bahwa dana masuk ke rekening, dengan dilampiri rekening koran; 2. Jadual pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan ruang praktik perhotelan mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada Kepala Sekolah B. Laporan akhir 100% memuat: 1. Narasi Hasil Pelaksanaan Persiapan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan 2. Jadwal pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi; 3. Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi; 4. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S; 5. Site plan; 6. Gambar Denah serta perubahan-perubahannya yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas; 7. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dan kontraktor; 8. Foto-foto berwarna dokumentasi hasil pekerjaan fisik bangunan; 9. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 13

10. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada Kepala Sekolah; 11. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Negeri, dari kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Swasta; 12. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala Sekolah untuk keperluan pemeriksaan. Laporan disusun oleh Sekolah dibantu oleh Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan 4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477 Website : www.ditpsmk.net 14

BAB VI PENUTUP Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada proposal. Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima Bantuan Ruang Praktik Perhotelan dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya. Diharapkan semua pihak yang ikut berperan program ini baik langsung maupun tidak langsung dengan terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan, sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program Bantuan Ruang Praktik Perhotelan ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. 15

LAMPIRAN 16

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL PROPOSAL BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014 17

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Bagian Depan, meliputi : • Halaman Sampul • Halaman Identitas Sekolah; • Halaman Persetujuan; • Halaman Kata Pengantar; • Halaman Daftar Isi; 2. Bagian Isi, meliputi : Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran Bab II PAKET KEAHLIAN DAN DATA SISWA A. Paket Keahlian yang dibuka B. Paket Keahlian yang akan dikembangkan C. Data siswa dan Data Penerimaan siswa Bab III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA A. Kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan B. Rencana pemenuhan Ruang Praktik Perhotelan C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan Bab IV PENDANAAN Rencana pembiayaan pengadaan Ruang Praktik Perhotelan secara keseluruhan serta sumber pembiayaannya BAB V PENUTUP 18

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SK Pengangkatan Kepala Sekolah; Fotokopi Ijin Operasional/Ijin Pendirian Sekolah; Akta Pendirian Yayasan (khusus SMK swasta); SK Tim Perencana dan Pengawas; SK Tim Pembangunan; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah; Data Siswa per tingkat/Rombongan Belajar; Data Proyeksi Siswa 3 tahun ke depan; Fotokopi bukti kepemilikan lahan yang berupa Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli atas nama Pemerintah Daerah/ Yayasan/SMK/Pondok Pesantren yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah; 11. Data analisis kebutuhan Ruang Praktik Perhotelan (butuh-adakurang/lebih) yang dilengkapi dengan gambar rencana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; 12. Siteplan/sketsa sekolah; 13. Gambar rencana bangunan Ruang Praktik Perhotelan; a. Tata letak bangunan (Site Plan); b. Denah, Tampak, Potongan Bangunan; c. Gambar Detail Pondasi; d. Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof; e. Gambar Detail Kuda-Kuda; f. Gambar Detail Pintu dan Jendela; g. Gambar Rencana Plafon; h. Gambar Rencana Lantai; i. Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga j. Gambar Instalasi air bersih dan air kotor; 14. Foto (berwarna) calon lokasi Ruang Praktik Perhotelan dicetak foto. 19

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ................................... Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . . KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . . Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program bantuan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan, perlu dibentuk Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 20

7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan Ruang Perhotelan, seperti nama-nama terlampir. KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan seperti tertuang dalam Petunjuk Teknis Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan tahun 2014 antara lain sebagai berikut : 1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi : a. Jadual dan urutan pekerjaan b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang dan bahan dengan memperhatikan standar kualitas yang berlaku. 2. Membantu sekolah dalam hal : a. Membentuk Tim Pelaksana pembangunan Ruang Praktik Perhotelan antara lain kepala tukang, tukang, dan pekerja. b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran, c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (antara lain: kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis (antara lain: gambar site plan, gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB)) dilengkapi fotofoto hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat 21 Praktik

Pembinaan SMK. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Propinsi. KETIGA KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada SMK ....................... (penerima bantuan). : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala SMK................ ................ NIP. Tembusan : 1. Direktur Pembinaan SMK; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi . . . . . . . . 4. Yang bersangkutan. 22

Lampiran Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala SMK....... : .......... :.......... Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK . . . . . . . NO 1. 2. 3. 4. 5. NAMA ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… UNSUR Sekolah Sekolah Sekolah Masyarakat Masyarakat Ditetapkan di Tanggal JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota Anggota :........... :........... Kepala SMK.......................... ..................... NIP. . . . . . . . . . . . 23

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . . SMK ................................... Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . . KEPUTUSAN KEPALA SMK ............................. Nom or : . . . . . . . . . . . T E N T A NG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS PEMBANGUNAN RUANG PRAKTIK PERHOTELAN KEPALA SMK . . . . . . . . : Menimbang : 1. Bahwa dengan akan dibangunnya Ruang Praktik Perhotelan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). . . . . . . Tahun Ajaran 2014; 2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan perlu dibentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84 24

Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : KEDUA : Membentuk Tim Perencana dan Pengawas pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK, seperti nama-nama terlampir; Tim Perencana dan Pengawas pembangunan Ruang Praktik Perhotelan mempunyai tugas: 1. Tahap Perencanaan a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan bangunan yang ada; b. Membuat gambar rencana bangunan harus sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang terdiri dari : 1) Tata letak bangunan (Site Plan); 2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan; 3) Gambar Detail Pondasi; 4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof; 5) Gambar Detail Kuda-Kuda; 6) Gambar Detail Pintu dan Jendela; 7) Gambar Rencana Plafon; 8) Gambar Rencana Lantai; 9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga; 10) Gambar Instalasi air bersih dan air kotor. c. Melakukan survei harga satuan bahan dan upah; 25

d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan (kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah kerja); e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Perhotelan; f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan. 2. Tahap Pengawasan a. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan mengawasi pelaksanaan selama pekerjaan berlangsung (setiap hari); b. Mengawasi, memeriksa dan memberikan persetujuan terhadap kualitas dan kuantitas bahan yang diterima dilokasi; c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan; d. Membantu Tim Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri: 1) Jadual pelaksanaan; 2) Laporan kemajuan pekerjaan ; 3) Berita Acara kemajuan pekerjaan 100 % dilampiri dengan laporan kemajuan pekerjaan (100 %); 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah dan dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi 0 % sampai dengan 100 %. KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan dibebankan pada dana bantuan. 26

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala SMK . . . . . . . . . . . .............. Tembusan: NIP. . . . . . . . . . .. 1. Direktur Pembinaan SMK; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . . 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi . . . . . . . . 4. Yang bersangkutan 27

Lampiran Nomor Tanggal : Surat Keputusan Kepala SMK ...... : .......... : .......... Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan SMK . . . . . . . NO NAMA UNSUR 1. 2. 3. 4. 5. ................. ................. ................. ................. ................. Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat Sekolah/Masyarakat SPESIALISASI T. Arsitek/T. Bangunan T. Sipil/T. Bangunan T. Mekanikal/Elektrikal Drafter/Juru Gambar Pengawas Bangunan (T. Arsitek/T. Sipil/ T. Bangunan) Ditetapkan di Tanggal JABATAN Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota :........... :........... Kepala SMK . . . . . . . . . . ..................... NIP. . . . . . . . . . . . 28

KOP SURAT SEKOLAH PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :……………………………… Alamat :……………………………… Kab./Kota ……………… Propinsi………………….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyatakan sebagai berikut : Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Pembangunan Ruang Praktik Perhotelan sesuai Surat Pemberian Bantuan; Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Jakarta,..................... Pembuat Pernyataan, Materai 6000 ………………………………… NIP. ………………………… 29

KOP SURAT SEKOLAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat :……………………………… :……………………………… :……………………………… :……………………………… Kab./Kota ……………… Propinsi………………….. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan………………………………… Nomor: ………………. Tanggal……………. sebesar Rp…………………… (………………………), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami. Demikian surat Pernyataan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,………………………………….. Kepala SMK……………………………. Materai 6000 ……………………………………………. NIP……………………………………….. 30

Add a comment

Related presentations

Related pages

13 ps-2014 bantuan perhotelan(1) - Education

10 ps-2014 bantuan rehabilitasi 1. KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan ...
Read more

08 ps-2014 bantuan unit sekolah baru smk - Education

13 ps-2014 bantuan perhotelan 1. KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun ... 10 ps-2014 bantuan rehabilitasi 1.
Read more

01-ps-2014 bantuan operasional sekolah (bos) smk ...

01-ps-2014 bantuan operasional sekolah (bos) smk - download at 4shared. 01-ps-2014 bantuan operasional sekolah (bos) ...
Read more

08-PS-2014 Bantuan Unit Sekolah Baru SMKpdf - Direktorat ...

08-PS-2014 Bantuan Unit Sekolah Baru SMK.pdf - Direktorat ... NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU. (USB) SMK. 3. ...
Read more

Program Bantuan Direktorat PSMK 2014 | Komunitas SMK ...

13-PS-2014 Bantuan Perhotelan 14-PS-2014 Bantuan Kesenian&Kebudayaan SMK ... November (1) October (2) September (3) August ...
Read more

contoh proposal rujukan dana bantuan - Crusher Harga

... 13 ps-2014 bantuan perhotelan by Winarto Winartoap 30 views; 13 ps-2014 ... 1(satu) bendel :Permohonan bantuan dana.
Read more

E-Subdit Kelembagaan danPeserta Didik 2014: 01-PS-2014 ...

... FLS2N (3) JM (1) LKS (5) Lomba (15) ... OSTN (3) Selasa, 15 April 2014. 01-PS-2014 Bantuan Operasional ... Dalam juknis ada 13 point yang menjadi pos ...
Read more