10 ps-2014 bantuan rehabilitasi

67 %
33 %
Information about 10 ps-2014 bantuan rehabilitasi
Education

Published on March 3, 2014

Author: wincibal

Source: slideshare.net

KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%. Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014. Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Jakarta, 28 Januari 2014 Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA NIP. 19580625 198503 1 003 i

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK TAHUN 2014 1. KODE JUKNIS : 10-PS-2014 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN REHABILITASI GEDUNG SMK 3. TUJUAN : a. Mendukung program peningkatan akses/ daya tampung pada SMK; b. Memenuhi kebutuhan Rehabilitasi Gedung SMK sehingga dapat mengembalikan fungsi ruang. 4. 5. 6. SASARAN NILAI BANTUAN PEMANFAATAN DANA PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN : : : PERSYARATAN PENERIMA : 60 (enam puluh) Paket Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) a. Rehabilitasi Gedung SMK b. Biaya Pengelolaan Administrasi a. Bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk rehabilitasi gedung SMK; b. Adanya Analisis Tingkat Kerusakan oleh Dinas Cipta Karya/ Tim Teknis (SMK Jurusan Bangunan). a. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan/ atau Provinsi/Kabupaten/Kota diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan. b. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah; c. Memiliki data analisis kerusakan Ruang dari Dinas Cipta Karya/SMK Jurusan Bangunan; d. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa; ii 7. 8.

e. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan; f. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; g. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK; h. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: 1) Melakukan pencatatan serah terima aset hasil bantuan rehabilitasi ruang; 2) Mengetahui serah terima aset hasil bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta; 3) Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. 9 JADWAL KEGIATAN : NO KEGIATAN 1. 2. 3. 4. 6. 7. Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksanaan 9. 10. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir 5. WAKTU PELAKSANAAN (2014) s.d. April s.d. April s.d. Mei s.d. Juni s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah s.d. Nopember Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. iii

10 LAYANAN INFORMASI : Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12 Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270 Telp. 021-5725473, 5725477; Website : www.ditpsmk.net iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................. i DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ....................................................................................... 1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan ....................................................... 1 D. Sasaran ..................................................................................... 3 E. Hasil yang Diharapkan ................................................................ 3 F. Nilai Bantuan .............................................................................. 3 G. Karakteristik Program Bantuan ................................................... 3 H. Jadual Kegiatan .......................................................................... 3 BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5 A. Organisasi .................................................................................. 4 B. Tugas dan Tanggungjawab ......................................................... 4 1. Direktorat Pembinaan SMK ..................................................... 4 2. Dinas Pendidikan Provinsi ....................................................... 4 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ........................................... 5 4. SMK ...................................................................................... 5 5. Komite Sekolah ...................................................................... 6 BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 7 A. Persyaratan Penerima. ................................................................ 7 B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan .. 7 C. Bimbingan Teknis ....................................................................... 8 D. Penyaluran Dana ....................................................................... 8 BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ............................................................................................... 10 A. Ketentuan Penggunaan Dana .................................................... 10 B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .................................... 10 BAB V PELAPORAN........................................................................... 11 BAB VI PENUTUP ............................................................................. 13 LAMPIRAN ....................................................................................... 14 v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui melalui Direktorat Pembinaan SMK telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi gedung SMK sebanyak 60 paket Peningkatan sarana dan prasarana berupa rehabilitasi gedung SMK dimaksudkan untuk meningkatkan perwajahan sekolah sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Bonus demografi tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia untuk mempersiapkan generasi baru, untuk itu momentum ini harus dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing yang tinggi. Dalam hal pelaksanaannya, diharapkan dukungan, perhatian dan kerjasama yang baik dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten/ Kota/Propinsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Diharapkan program bantuan ini dapat direalisasikan, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya peserta didik. B. Tujuan Tujuan pemberian bantuan adalah: a. Melakukan perbaikan, pemeliharaan dan mengembalikan fungsi gedung SMK yang kondisinya perlu dilakukan rehabilitasi; b. Meningkatkan kekuatan konstruksi bangunan (Retrofiting) C. Dasar Hukum dan Kebijakan Dasar hukum pemberian Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK SMK, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014; 13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014; 14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014; 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1. 666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya. 2

D. Sasaran Sasaran bantuan program Rehabilitasi Gedung SMK melalui APBN tahun 2014 adalah 60 (enam puluh) Paket rehabilitasi gedung. E. Hasil Yang Diharapkan Terlaksananya Rehabilitasi Gedung SMK sebanyak 60 paket pada tahun 2014. F. Nilai Bantuan Total nilai bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Tahun anggaran 2014 adalah Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). G. Karakteristik Program Bantuan a. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; b. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun; c. Bantuan ini dipergunakan untuk memperbaiki gedung yang rusak dengan kategori rusak sedang dan rusak berat; d. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima e. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan. H. Jadual Kegiatan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KEGIATAN Penerimaan Usulan Evaluasi Usulan Verifikasi Lokasi Penetapan SMK Penerima Bantuan Bimbingan Teknis dan MoU Penyaluran Dana Laporan Awal 8. Waktu Pelaksanaan 9. 10. Supervisi Pelaksanaan Laporan Akhir WAKTU PELAKSANAAN (2014) s.d. April s.d. April s.d. Mei s.d. Juni s.d. Juli s.d. Agustus Paling lambat 14 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah 120 hari kalender sejak dana diterima di rekening Sekolah s.d. Nopember Paling lambat 30 hari kalender setelah pekerjaan selesai Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 3

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi Organisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung SMK melibatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota; 4. SMK penerima; 5. Komite Sekolah. akan B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK SMK; b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan; c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan; d. Menetapkan penerima dana bantuan; e. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; f. Mengatur tata cara penyaluran dana; g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK (apabila dipandang perlu); h. Menerima laporan hasil pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK; i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling); j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling). 2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ke institusi yang terkait; b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan /atau mengusulkan bantuan rehabilitasi gedung SMK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; 4

d. Bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sesuai dengan ketentuan; e. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan program; f. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (sampling). 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menghimpun usulan kebutuhan Rehabilitasi Gedung SMK dari sekolah; b. Mengusulkan calon penerima bantuan Rehabilitasi Gedung SMK ke Direktorat Pembinaan SMK; c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK; d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal bantuan pembangunan Rehabilitasi Gedung SMK untuk SMK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan Ruang Kelas Baru (RKB); e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan SMK; f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sesuai dengan ketentuan; g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan; h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK dari sekolah; i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK bagi SMK Negeri dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta. 4. SMK a. Menyusun dan membuat analisis tingkat kerusakan gedung SMK bersama dengan Dinas Cipta Karya/Pekerjaan Umum/pihak yang kompeten untuk mengetahui prosentase tingkat kerusakan gedung SMK yang ditandatangani oleh Dinas Cipta Karya/Pekerjaan Umum/pihak yang kompeten b. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana; c. Membentuk Tim Rehabilitasi Ruang/Gedung SMK; 5

d. Membentuk Tim Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Gedung SMK yang berasal dari guru-guru bidang keahlian Teknik Bangunan (bisa berasal dari SMK tersebut atau dari SMK lain yang membuka bidang keahlian Teknik Bangunan); e. Bersama Tim Rehabilitasi Ruang/Gedung dan Tim Perencana dan Pengawas membentuk Tim Pelaksana Rehabilitasi ruang/gedung (kepala tukang, tukang dan pekerja); f. Rehabilitasi bangunan gedung SMK dapat dilakukan secara swakelola dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; g. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi ruang/gedung dan rehab/pengadaan perabot; h. Bersama Komite Sekolah melaksanakan koordinasi dengan Tim Rehabilitasi ruang/gedung dan Tim Perencana dan Pengawas dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK; i. Bersama tim rehabilitasi dan tim perencana/pengawas meneliti laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK; j. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik, pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan Rehabilitasi Gedung SMK ; k. Menandatangani Pakta Integritas; l. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; m. Melakukan serah-terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK kepada : 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Pemda bagi SMK Negeri; 2) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi SMK Swasta; n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK yang sudah dilengkapi dengan serah terima pekerjaan rehabilitasi gedung SMK kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 5. Komite Sekolah Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk keterlaksanaan program/kegiatan. 6

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA A. Persyaratan Penerima 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi dan/ atau diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program percepatan pembangunan. 2. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal 4.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah oleh pihak yang berwenang; 3. Memiliki data analisis tingkat kerusakan ruang yang telah ditandatangani pihak yang berwenang; 4. Diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki/ menampung peserta didik minimal 192 siswa; 5. Bagi SMK Swasta, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Yayasan; 6. Memiliki ijin operasional/ijin pendirian sekolah dari pihak yang berwenang; 7. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SMK; 8. Surat pernyataan kesanggupan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk: a. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil bantuan rehabilitasi ruang; b. Mengetahui serah terima aset hasil bantuan rehabilitasi ruang dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta; c. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan Mekanisme pengajuan usulan dana bantuan Rehabilitasi Gedung SMK sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi membuat dan menyampaikan usulan bantuan rehabilitasi ruang berdasarkan analisis tingkat kerusakan sekolah ke alamat dibawah ini: 7

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta Pusat 10270 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan rehabilitasi gedung SMK yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi; 3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi; 4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuan pembangunan rehabilitasi gedung SMK; 5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan rehabilitasi SMK ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi; 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi meneruskan Undangan Bimbingan Teknis SMK calon penerima bantuan rehabilitasi gedung SMK tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah binaannya. 7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan rehabilitasi gedung SMK wajib menyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; 8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan rehabilitasi gedung SMK dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan; 9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan. C. Bimbingan Teknis Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Kegiatan bimbingan teknis meliputi: 1. Penjelasan materi pokok, yaitu : a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK; b) Strategi dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK; c) Pedoman Rehabilitasi Gedung SMK; d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan. 8

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/ persyaratan sebagai calon penerima bantuan; 3. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan; 4. Penandatanganan Pakta Integritas; 5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. D. Mekanisme Penyaluran Dana 1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah; 2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme: a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan: 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK; 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur; 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014. b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur; e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 9

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA A. Ketentuan Penggunaan Dana 1. Dana bantuan digunakan untuk rehabilitasi gedung SMK sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan dan berdasarkan analisis tingkat kerusakan, 2. Bantuan dana ini hanya diperuntukkan: a. Rehabilitasi gedung SMK; dan/atau b. Biaya Pengelolaan Administrasi. 3. Besaran nilai bantuan mengacu kepada Hasil analisis dari Cipta Karya dan Harga Satuan Bangunan (HSB) per-m2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum/harga satuan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 4. Apabila terjadi perubahan pekerjaan sebelum proses pekerjaan dilaksanakan Kepala Sekolah harus mengajukan usulan perubahan kepada Direktur Pembinaan SMK dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi; 5. Penerima bantuan wajib menyelesaikan pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK sampai dapat difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan keuangan; 2. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan rehabilitasi gedung SMK secara fisik, administrasi dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan SMK dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan; 3. Dana bantuan pembangunan rehabilitasi gedung SMK yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening sekolah; 4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. 10

BAB V PELAPORAN Laporan pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses rehabilitasi gedung SMK dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Laporan terdiri dari: Jenis Laporan : A. Laporan awal Laporan awal meliputi: 1) Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK, dengan dilampiri rekening koran; 2) Jadual pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Tim Rehabilitasi kepada Kepala Sekolah B. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Narasi hasil pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK; 2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi: a. Kas Umum; b. Berita Acara Pemeriksaan Kas; c. Rekap Penggunaan Dana: 1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan); dan/atau 2) Biaya Pengadaan perabot; dan 3) Biaya Perencanaan, pengawasan serta administrasi pengelolaan. 4) Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak. 3. Dokumen teknis antara lain: 1) Jadual pelaksanaan pekerjaan; 2) Gambar rencana rehabilitasi bangunan sesuai dengan bagian gedung yang direhabilitasi 3) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%; 4) Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua Tim Rehabilitasi, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala SMK dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi; Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0% - 100% (cetak foto berwarna); 11

4. 5. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Negeri, dari kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Swasta; Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala Sekolah untuk keperluan pemeriksaan. Laporan disusun oleh Sekolah dibantu oleh Tim Perencana dan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dengan rincian: 1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah; 2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan 4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan dengan alamat: Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Komplek Kemdikbud Gedung E lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270 12

BAB VI PENUTUP Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima bantuan rehabilitasi gedung SMK dapat mewujudkan rencana pengembangan sekolahnya melalui program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014. Setiap SMK yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada usulan. Diharapkan pula semua pihak yang ikut berperan dalam program ini baik langsung maupun tidak langsung terlebih dahulu memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan sebelum memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dengan demikian kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Program bantuan rehabilitasi gedung SMK ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses rehabilitasi gedung SMK konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan Juknis ini. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan Tim rehabilitasi gedung SMK serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung SMK. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan rehabilitasi gedung SMK. Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan rehabilitasi gedung SMK rehabilitasi gedung SMK, Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan rehabilitasi gedung SMK yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SMK. 13

LAMPIRAN 14

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan Alamat :……………………………… :……………………………… :……………………………… :……………………………… Kabupaten/Kota..……… Propinsi…………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan …………………………………Nomor: ……………….Tanggal……………. sebesar Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,………………………………….. Kepala SMK……………………………. Materai 6000 ……………………………………………. NIP……………………………………….. 15

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . SMK .............................. Jalan. ........................................ - ................................... Telepon ( ..... ) ....................................... KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Nom or : ................................. TENTANG PEMBENTUKAN TIM REHABILITASI GEDUNG SMK KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ........................ Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program bantuan Rehabilitasi Gedung SMK, perlu dibentuk Tim Rehabilitasi SMK; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Bangunan Negara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK); 16

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; M EM UTUSK AN Menetapkan : PERTAMA : Pembentukan Tim Rehabilitasi Gedung SMK, seperti namanama terlampir; KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Rehabilitasi Gedung SMK seperti tertuang dalam Panlak antara lain sebagai berikut : 1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi : a. Jadual dan urutan pekerjaan b. Menyiapkan/mengadakan peralatan penunjang dan bahan dengan memperhatikan standar kualitas yang berlaku. 2. Membantu sekolah dalam hal : a. Membentuk Tim Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK antara lain kepala tukang, tukang dan pekerja. b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti kuitansi pembayaran, c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Rehabilitasi antara lain : 1. Laporan Awal Laporan awal pelaksanaan pekerjaan adalah laporan yang menjelaskan tentang diterimanya dana bantuan (tanggal dan jumlah yang diterima) dan rencana persiapan pelaksanaan. Laporan di lampiri dengan foto kopi lembar saldo rekening terakhir yang tertulis jumlah dana/bantuan yang masuk. 2. Laporan Akhir Laporan akhir pelaksanaan pekerjaan adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung 17

SMK sejak persiapan sampai selesai. Laporan dilengkapi dengan: a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK dari Tim Perencana dan Pengawas ke Kepala SMK; b. Berita Acara Serah Terima Aset hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK, kepada Pemerintah Daerah (bagi SMK Negeri) melalui Dinas Pendidikan Kab./Kota; c. Berita Acara Serah Terima Aset hasil pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK, kepada Yayasan (bagi SMK swasta) diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota; d. Foto-foto hasil 0% sampai dengan 100% (cetak warna); Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK, disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan provinsi. KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada SMK ...................................... (penerima bantuan); 18

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Pada tanggal : : Kepala SMK ........................... . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : NIP. 1. Direktur Pembinaan SMK; 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi.... 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ..... 4. Yang bersangkutan 19

Lampiran Nomor Tanggal : : : Surat Keputusan Kepala SMK ........ .............. .............. Tim Rehabilitasi Gedung SMK ....... NO NAMA 1. 2. 3. 4. 5. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ UNSUR Guru/Sekolah Guru/Sekolah Guru/Sekolah Guru/Sekolah Masyarakat/Komite Sekolah Ditetapkan di Tanggal JABATAN DALAM TIM Ketua Tim Sekretaris Anggota Anggota Anggota :........... :........... Kepala SMK ................ NIP. . . . . . . . . . . . . 20

PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :……………………………… NIP :……………………………… Jabatan :……………………………… Alamat :……………………………… Kab/Kota................... Propinsi………………….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menyatakan sebagai berikut : Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; Tidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Bantuan...............................sesuai Surat Perjanjian Kerjasama; Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Menyaksikan : Pejabat Pembuat Komitmen Jakarta,..................... Kepala SMK..............., Materai 6000 Ir. Nur Widyani, MM NIP 19621026 198703 2 001 ………………………………… NIP. ………………………… 21

Add a comment

Related presentations

Related pages

10-ps-2014 bantuan rehabilitasi - Download - 4shared - Uus ...

10-ps-2014 bantuan rehabilitasi - download at 4shared. 10-ps-2014 bantuan rehabilitasi is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

10 ps-2014 bantuan rehabilitasi - Education

10 ps-2014 bantuan rehabilitasi 1. KATA PENGANTAR Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan ...
Read more

10-PS-2015 Bantuan Pembangunan RPS Dan Rehabilitasi Gedung ...

10-PS-2015 Bantuan Pembangunan RPS Dan Rehabilitasi Gedung SMK Program SED-TVET | Views: 25 | Likes: 0. ... 10 D. Mekanisme Penyaluran Dana ...
Read more

28 ps-2014 bantuan pembangunan rps dan rehabilitasi gedung ...

Share 28 ps-2014 bantuan pembangunan rps dan rehabilitasi gedung smk program sed-tvet. ... 10 ps-2014 bantuan rehabilitasi 1.
Read more

Program Bantuan Direktorat PSMK 2014 | Komunitas SMK ...

09-PS-2014 Bantuan Ruang Kelas Baru SMK 10-PS-2014 Bantuan Rehabilitasi 11-PS-2014 Bantuan RPS SMK 12-PS-2014 Bantuan Kolam Ikan
Read more

KATA PENGANTAR

Sasaran bantuan Rehabilitasi Gedung SMK melalui APBN 2016 adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) ... 10 Laporan Kemajuan Bila kemajuan Pekerjaan mencapai
Read more

PENDIDIKAN MADRASAH: BANTUAN REHAB DAN RKB 2014

Bantuan rehabilitasi rung kelas MTsS ... 10.Bantuan Pembangunan RKB MTs. 11.Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM) MTs. 12.Bantuan Pembangunan Gedung MTs ...
Read more

PAUD AL-AJIS PAKENJENG: PROPOSAL RKB TAHUN 2012

10. Sumber Air Bersih ... untuk di gunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan dana bantuan Rehabilitasi i ruang kelas/Rehabilitasi i ruang kelas ...
Read more